Split (1)

train · ~100k rows (showing the first 100k)

global_id int64 0 100k	local_id int64 0 100k	regulation_type stringclasses 14 values	enacting_body stringclasses 6 values	regulation_number stringclasses 577 values	year stringclasses 59 values	about stringlengths 1 317	effective_date stringlengths 8 17	chapter stringlengths 3 524	article stringlengths 7 2.14k	content stringlengths 4 32.8k	embedding listlengths 1.02k 1.02k	tfidf_vector listlengths 5k 5k	chunk_id int64 1 1
0	0	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	70	2008	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA	4 November 2008	N/A	Preamble	Menimbang Mengingat PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian atas kinerja Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia, kelangsungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk membubarkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia; - b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia Nomor Ris-19/D2.MBU/2007 tanggal 9 Oktober 2007 telah ditetapkan pembubaran dan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagai perusahaan dalam likuidasi, yang berlaku efektif terhitung sejak ditetapkannya pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia dengan Peraturan Pemerintah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia; - 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA.	[ -0.004447084851562977, -0.06395908445119858, -0.007271371316164732, 0.0006800562841817737, -0.0025666544679552317, -0.05237264931201935, 0.01437431201338768, 0.06530651450157166, -0.042268335819244385, 0.010590129531919956, -0.08595019578933716, -0.015617622062563896, -0.041538700461387634, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
1	1	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	70	2008	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA	4 November 2008	N/A	Pasal 1	Terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Negara Soda yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 47) dibubarkan.	[ -0.03281811252236366, -0.08989662677049637, -0.004854487720876932, -0.01763151027262211, -0.004595711827278137, -0.009508864022791386, -0.030959300696849823, 0.07084034383296967, -0.05863754823803902, 0.01546459924429655, -0.10625449568033218, -0.01034497655928135, -0.029409483075141907, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
2	2	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	70	2008	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA	4 November 2008	N/A	Pasal 2	Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.	[ -0.028143668547272682, -0.08752875030040741, -0.008357814513146877, -0.015405181795358658, -0.0093150045722723, -0.036516666412353516, 0.014039582572877407, 0.036339666694402695, -0.018725333735346794, 0.009282772429287434, -0.07620520144701004, -0.012588518671691418, -0.04218539223074913, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
3	3	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	70	2008	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA	4 November 2008	N/A	Pasal 3	Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disetorkan ke Kas Negara.	[ -0.002950597321614623, -0.07260393351316452, -0.004450306296348572, -0.04231740161776543, -0.03412722796201706, -0.03555760905146599, -0.00970032624900341, -0.008808372542262077, -0.0122465118765831, 0.02339744195342064, -0.04798407107591629, 0.007776288781315088, -0.029625630006194115, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
4	4	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	70	2008	PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA	4 November 2008	N/A	Pasal 4	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA	[ -0.059677693992853165, -0.02977963164448738, -0.00025917956372722983, -0.04245529696345329, -0.052263252437114716, -0.07474971562623978, 0.026528939604759216, 0.09674300998449326, -0.01739932969212532, -0.037534285336732864, -0.08360545337200165, -0.050268515944480896, -0.03508676588535309, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
5	5	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	N/A	Preamble	Menimbang : Mengingat : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dengan adanya reorganisasi Kementerian Negara yang memisahkan Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan, serta perlunya penyesuaian atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 4. Peraturan . . . Menetapkan: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.	[ -0.035948656499385834, -0.08525028824806213, -0.006462042219936848, -0.024773558601737022, 0.018397975713014603, -0.01199820265173912, -0.030583657324314117, 0.060213856399059296, -0.007289399858564138, 0.041366156190633774, 0.02359403483569622, -0.001469417242333293, -0.033784493803977966, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
6	6	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	N/A	Pasal 1	- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian meliputi penerimaan dari: - a. Jasa Pelayanan Pelatihan dan Konsultasi; - b. Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan; - c. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi; - d. Jasa Pelayanan Teknis Pelatihan; - e. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; - f. Jasa Pelayanan Teknis Konsultansi Sistem Manajemen Mutu; dan - g. Jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. - (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. - (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. - (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud - 3 - pada ayat (3) meliputi jasa penelitian dan pengembangan, pelatihan rancang bangun dan perekayasaan, rancang bangun dan perekayasaan, dan jasa pelayanan teknologi informasi.	[ 0.026578575372695923, -0.0969424843788147, -0.0066535258665680885, -0.03727922588586807, -0.007165668532252312, -0.03841434791684151, -0.03581179678440094, 0.09832912683486938, 0.02082972414791584, 0.029309939593076706, 0.030637573450803757, -0.0020685563795268536, -0.04329168051481247, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
7	7	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	N/A	Pasal 2	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.	[ -0.041271667927503586, -0.07916407287120819, -0.0055550625547766685, -0.05486162751913071, 0.012425156310200691, -0.013185445219278336, -0.05540395528078079, 0.0731969028711319, 0.01528917346149683, 0.014078173786401749, 0.04929892346262932, -0.008777206763625145, 0.048071227967739105, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
8	8	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	N/A	Pasal 3	Besarnya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa jasa pengujian yang berasal dari Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk siswa/mahasiswa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.	[ -0.008936886675655842, -0.10696934908628464, -0.006700332276523113, -0.028425034135580063, 0.03392089903354645, 0.003550073830410838, -0.027442853897809982, 0.08771684765815735, 0.03079233132302761, 0.01779760979115963, 0.0044910721480846405, -0.01815171353518963, 0.04252574220299721, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
9	9	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	N/A	Pasal 4	Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.	[ -0.04189793020486832, -0.10180347412824631, -0.004393402021378279, -0.08304204791784286, -0.019010070711374283, -0.0410253182053566, -0.036960382014513016, 0.048502448946237564, -0.006131922826170921, 0.03588234633207321, -0.004309347830712795, -0.011475294828414917, 0.0014037154614925385, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
10	10	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	N/A	Pasal 5	Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sepanjang yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	[ -0.03740483149886131, -0.048881735652685165, -0.004912185948342085, -0.011259711347520351, 0.01070175040513277, -0.0005405883421190083, -0.036376748234033585, 0.06618663668632507, -0.004423149395734072, 0.053762856870889664, 0.03311794996261597, -0.025154070928692818, -0.023664968088269234, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
11	11	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	N/A	Pasal 6	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd MUHAMMAD SAPTA MURTI	[ -0.052874039858579636, -0.05037057027220726, 0.0009180462802760303, -0.04231787472963333, -0.0552850067615509, -0.07037028670310974, 0.03791630640625954, 0.08268769085407257, -0.022978395223617554, -0.03246767073869705, -0.07775506377220154, -0.04639400541782379, -0.029049767181277275, 0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
12	12	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	PENJELASAN	Preamble	I. UMUM Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu mengakibatkan reorganisasi Kementerian Negara yang memisahkan Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan. Kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan kembali mengenai teknis administratif tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian. Di samping itu dengan adanya perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan kenaikan biaya dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hal itu sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang Pembangunan Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dengan Peraturan Pemerintah ini. . . .	[ -0.04909731075167656, -0.09029145538806915, -0.008523517288267612, -0.007966248318552971, 0.006017012987285852, -0.023231185972690582, -0.03275260701775551, 0.06231766939163208, 0.006350907497107983, 0.03897356241941452, 0.013651752844452858, 0.013796648941934109, -0.031133664771914482, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
13	13	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	63	2007	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	16 Nopember 2007	PENJELASAN	Pasal 6 Cukup jelas.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4782LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TANGGAL 16 Nopember 2007## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------------------------\|------------------------------------------------------------------------------------------\|-------------------\|--------------\|\| PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN PELATIHAN DAN KONSULTASI \| PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN PELATIHAN DAN KONSULTASI \| \| \|\| Jasa Pelatihan \| Jasa Pelatihan \| \| \|\| 1. \| Seminar \| Per orang/7 jam \| 300.000 \|\| 2. \| Manajemen (Modul Khusus) \| \| \|\| \| 1) 7 jam \| Per orang \| 500.000 \|\| \| 2) 14 jam \| Per orang \| 1.000.000 \|\| \| 3) 21 jam \| Per orang \| 1.500.000 \|\| \| 4) 28 jam \| Per orang \| 2.000.000 \|\| \| 5) 35 jam \| Per orang \| 2.500.000 \|\| 3. \| Bahasa Inggris Praktis ( Practical English ) \| Per orang/40 jam \| 750.000 \|\| 4. \| Audit Internal \| Per orang/14 jam \| 600.000 \|\| 5. \| Belajar Jarak Jauh ( Distance Learning ) \| Per orang/21 jam \| 1.500.000 \|\| 6. \| Perhitungan Biaya dan Harga ( Costing and Pricing ) \| Per orang/21 jam \| 600.000 \|\| 7. \| Pengenalan Organization for International Standard-9000 ( IS0-9000 ) \| Per orang/28 jam \| 750.000 \|\| 8. \| Kursus Manajemen Penyelia ( Supervisory Management Course/SMC ) \| Per orang/5 hari \| 5.000.000 \|\| 9. \| Kursus Manajemen Umum ( General Management Course/GMC ) \| Per orang/l0 hari \| 6.500.000 \|\| 10. \| Kursus Manajemen Menengah ( Middle Management Course/MMC ) \| Per orang/l0 hari \| 10.000.000 \|\| 11. \| Kursus Manajemen Menengah ( Middle Management Course/MMC ) daerah \| Per orang/l0 hari \| 12.000.000 \|\| 12. \| Manajemen Keuangan ( Financial Management ) Bukan untuk Manajer Keuangan \| Per orang/3 hari \| 4.500.000 \|\| 13. \| Perawatan Mesin dan Perawatan Pabrik \| Per orang/5 hari \| 4.500.000 \|\| 14. \| Perencanaan dan Pengawasan Produksi \| Per orang/5 hari \| 4.500.000 \|\| 15. \| Manajemen Mutu Menyeluruh ( Total Quality Management/TQM ) \| Per orang/5 hari \| 4.500.000 \|\| 16. \| Motivasi Berprestasi ( Achievement Motivation Training/AMT ) \| Per orang/5 hari \| 4.500.000 \|\| 17. \| Seminar Sehari \| Per orang/1 hari \| 1.000.000 \|\| 18. \| Perencanaan dan Pengendalian Produksi ( Production Planning and Controlling/PPC ) daerah \| Per orang/3 hari \| 1.500.000 \|\| 19. \| Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III \| Per orang/8minggu \| 7.500.000 \|\| 20. \| Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV \| Per orang/8minggu \| 6.500.000 \|21. Pendidikan . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|-----------------------------------------------------------------------------------\|------------------\|--------------\|\| 21. Pendidikan dan Pelatihan Komputer Tingkat Dasar (minimal peserta 30 orang) \| Per orang/3 hari \| 750.000 \|\| 22. Pendidikan dan Pelatihan Komputer Tingkat Lanjutan (minimal peserta 30 orang) \| Per orang/6 hari \| 1.500.000 \|\| 23. Jasa Pelatihan Manajemen Industri Kecil Menengah (minimal peserta 30 orang) \| Per orang/3 hari \| 700.000 \|\| B. Jasa Sarana Pelatihan a. Fasilitas Ruangan \| \| \|\| 1. Ruang Seminar \| \| \|\| 1) Standar \| \| \|\| a) Kapasitas 20 orang yang digunakan untuk : \| \| \|\| (1) Umum \| Per hari \| 200.000 \|\| (2) Lingkungan Departemen \| Per hari \| 150.000 \|\| b) Kapasitas 30 orang yang digunakan untuk : \| \| \|\| (1) Umum \| Per hari \| 250.000 \|\| (2) Lingkungan Departemen \| Per hari \| 200.000 \|\| Perindustrian c) Kapasitas 40 orang yang digunakan \| \| \|\| untuk : \| \| \|\| (1) Umum \| Per hari \| 300.000 \|\| (2) Lingkungan Departemen \| Per hari \| 250.000 \|\| 2) Eksekutif \| \| \|\| a) Umum \| Per hari \| 400.000 \|\| b) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 300.000 \|\| 2. Ruang Auditorium kapasitas 100 orang yang digunakan untuk: \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 1.000.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 750.000 \|\| 3. Ruang Auditorium kapasitas 50 orang yang \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 750.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 500.000 \|\| 4. Ruang Pertemuan/Auditorium (daerah) yang \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 600.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 450.000 \|\| 5. Ruang Makan AC kapasitas 80 orang (pusat) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 400.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 350.000 \|6. Ruang . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|-------------------------------------------------------------------------\|-----------------\|--------------\|\| 6. Ruang Makan AC kapasitas 80 orang (daerah) yang \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 250.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 200.000 \|\| 7. Ruang Kebugaran ( Fitness ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per jam/orang \| 15.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per jam/orang \| 10.000 \|\| 8. Ruang Serba Guna kapasitas 200 orang (daerah) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 1.500.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 1.125.000 \|\| 9. Ruang Pameran Kapasitas 200 orang yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 1.000.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 750.000 \|\| 10. Ruang Kantor \| Per meter/bulan \| 50.000 \|\| 11. Lahan Jasa Komunikasi \| Per tahun \| 15.000.000 \|\| b. Fasilitas Pendukung \| \| \|\| 1. Nirkabel ( Wireless ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 100.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 75.000 \|\| 2. Tata Suara ( Sound System ) lengkap yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 750.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 600.000 \|\| 3. Slide Projector / Over Head Projector yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 100.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 75.000 \|\| 4. Pita Rekaman (pusat) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 150.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 112.500 \|\| 5. Pita Rekaman (daerah) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 100.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 75.000 \|\| 6. Liquid Crystal Digital ( LCD ) Projector yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 2.000.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 1.500.000 \|\| 7. Kursi (daerah) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 1.500 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 1.000 \|8. Kursi . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|-------------------------------------------------------------------------------------\|------------\|--------------\|\| 8. Kursi dan meja (pusat) yang digunakan untuk 100 orang : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 250.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 200.000 \|\| 9. Video Compact Disc ( VCD ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per hari \| 75.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per hari \| 60.000 \|\| 10. Flipchart + 10 kertas yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per 8 jam \| 75.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per 8 jam \| 50.000 \|\| 11. Laboratorium Bahasa kapasitas 20 unit yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per jam \| 100.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per jam \| 75.000 \|\| 12. Laboratorium Komputer kapasitas 30 unit (bukan internet) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per jam \| 500.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per jam \| 400.000 \|\| 13. Fasilitas pada Ruang Karaoke \| \| \|\| 1) Televisi 21 inchi \| Per jam \| 100.000 \|\| 2) Video Compact Disc ( VCD ) \| Per jam \| 75.000 \|\| 3) Tata Suara ( Sound System ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| a) Umum \| Per 4 jam \| 1.000.000 \|\| b) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per 4 jam \| 800.000 \|\| 4) Liquid Crystal Digital ( LCD ) \| Per jam \| 200.000 \|\| 5) Keyboard \| Per jam \| 100.000 \|\| c. Sewa Kendaraan \| \| \|\| 1. Bis Kecil ( Minibus ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per 12 jam \| 350.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per 12 jam \| 300.000 \|\| 2. Bis Sedang bukan AC yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per 12 jam \| 1.000.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per 12 jam \| 750.000 \|\| 3. Bis Sedang AC yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per 12 jam \| 1.500.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per 12 jam \| 1.000.000 \|4. Bis . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|--------------------------------------------------------------------\|----------------\|--------------\|\| 4. Bis Besar bukan AC yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per 12 jam \| 1.200.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per 12 jam \| 800.000 \|\| 5. Bis Besar AC yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per 12 jam \| 2.000.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per 12 jam \| 1.750.000 \|\| d. Penginapan \| \| \|\| 1. Kamar AC Super Plus yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per orang/hari \| 150.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 112.500 \|\| 2. Kamar AC Super yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per orang/hari \| 50.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 40.000 \|\| 3. Kamar AC Standar (pusat) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per orang/hari \| 30.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 20.000 \|\| 4. Kamar AC Standar (daerah) yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per kamar/hari \| 50.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per kamar/hari \| 40.000 \|\| 5. Tempat Tidur ( Bed ) Ekstra yang digunakan untuk : \| \| \|\| 1) Umum \| Per orang/hari \| 30.000 \|\| 2) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 20.000 \|\| 6. Mes ( Mess ) \| \| \|\| 1) Kamar AC VIP yang digunakan untuk : \| \| \|\| a) Umum \| Per orang/hari \| 150.000 \|\| b) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 112.500 \|\| 2) Kamar AC Super yang digunakan untuk : \| \| \|\| a) Umum \| Per orang/hari \| 100.000 \|\| b) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 75.000 \|\| 3) Kamar AC Standar yang digunakan untuk : \| \| \|\| a) Umum \| Per kamar/hari \| 75.000 \|\| b) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per kamar/hari \| 60.000 \|\| 4) Kamar dengan Ekstra Tempat Tidur ( Bed ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| a) Umum \| Per orang/hari \| 100.000 \|\| b) Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 75.000 \|7. Ruang . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|---------------------------------------\|---------------------------------------------------\|--------------------------------------------------------\|-----------------\|--------------\|\| \| 7. Ruang Asrama \| 7. Ruang Asrama \| 7. Ruang Asrama \| \| \|\| \| \| 1) \| Kamar AC yang digunakan untuk : \| \| \|\| \| \| a) \| Umum \| Per orang/hari \| 75.000 \|\| \| \| b) \| Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 50.000 \|\| \| \| a) \| Umum \| Per orang/hari \| 50.000 \|\| \| \| b) \| Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/hari \| 40.000 \|\| \| \| 3) \| Kamar Biasa yang digunakan untuk : \| \| \|\| \| \| a) \| Umum \| Per orang/ hari \| 40.000 \|\| \| \| b) \| Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per orang/ hari \| 30.000 \|\| \| \| 4) \| Kamar AC 4 Tempat Tidur ( Bed ) yang digunakan \| \| \|\| \| \| a) \| Umum \| Per kamar/ hari \| 250.000 \|\| \| \| b) \| Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per kamar/ hari \| 200.000 \|\| \| \| 5) \| Kamar AC 3 Tempat Tidur ( Bed ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| \| \| a) \| Umum \| Per kamar/ hari \| 200.000 \|\| \| \| b) \| Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per kamar/ hari \| 150.000 \|\| \| \| 6) \| Kamar AC 2 Tempat Tidur ( Bed ) yang digunakan untuk : \| \| \|\| \| \| a) \| Umum \| Per kamar/ hari \| 150.000 \|\| \| \| b) \| Lingkungan Departemen Perindustrian \| Per kamar/ hari \| 100.000 \|\| C. \| Jasa Pelatihan Konstraktual \| Jasa Pelatihan Konstraktual \| Jasa Pelatihan Konstraktual \| \| \|\| \| 1. \| Manajemen Fee Instruktur \| Manajemen Fee Instruktur \| Per sesi \| 30.000 \|\| \| 2. \| Manajemen Fee Pembuatan Silabus \| Manajemen Fee Pembuatan Silabus \| Per silabus \| 2.000.000 \|\| D. \| Jasa Konsultasi Mutu (Pengujian Mutu) \| Jasa Konsultasi Mutu (Pengujian Mutu) \| Jasa Konsultasi Mutu (Pengujian Mutu) \| \| \|\| \| 1. \| Persiapan dan Pembuatan Campuran Kompon per Kg \| Persiapan dan Pembuatan Campuran Kompon per Kg \| Per contoh \| 50.000 \|\| \| 2. \| Pencetakan/Vulkanisasi Slab dan Bukan Slab \| Pencetakan/Vulkanisasi Slab dan Bukan Slab \| Per contoh \| 10.000 \|\| \| 3. \| Persiapan per contoh Barang Jadi Karet : Tensile, \| Persiapan per contoh Barang Jadi Karet : Tensile, \| Per contoh \| 50.000 \|\| \| \| Elongation, Modulus, dan lain-lain \| Elongation, Modulus, dan lain-lain \| \| \|\| \| 4. \| Kuat Tarik \| Kuat Tarik \| Per contoh \| 30.000 \|\| \| 5. \| Perpanjangan Putus \| Perpanjangan Putus \| Per contoh \| 30.000 \|6. Modulus . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|----------------------------------------\|------------\|--------------\|\| 6. Modulus 100% \| Per contoh \| 10.000 \|\| 7. Modulus 300% \| Per contoh \| 10.000 \|\| 8. Ketahanan Sobek \| Per contoh \| 30.000 \|\| 9. Kekerasan \| \| \|\| 1) Japan Industrial Standard ( JIS ) A \| Per contoh \| 10.000 \|\| 2) Japan Industrial Standard ( JIS ) C \| Per contoh \| 10.000 \|\| 3) IRHD \| Per contoh \| 15.000 \|\| 10. Disc Rheometer \| Per contoh \| 30.000 \|\| 11. Kekentalan (viskositas) Mooney \| Per contoh \| 25.000 \|\| 12. Ketahanan Retak Lentur \| Per contoh \| 20.000 \|\| 13. Perluasan Tusukan \| Per contoh \| 20.000 \|\| 14. Mooney Scorch \| Per contoh \| 25.000 \|\| 15. Kepegasan Pantul \| Per contoh \| 15.000 \|\| Berat \| Per contoh \| 15.000 \|\| 16. Jenis \| \| \|\| 17. Ketahanan Kikis \| Per contoh \| 70.000 \|\| 18. Pampatan Tetap \| Per contoh \| 20.000 \|\| 19. Dimensi \| Per contoh \| 15.000 \|\| 20. Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) 24 Jam 70°C \| Per contoh \| 7.500 \|\| 2) 48 Jam 70°C \| Per contoh \| 15.000 \|\| 3) 72 Jam 70°C \| Per contoh \| 17.500 \|\| 4) 96 Jam 70°C \| Per contoh \| 20.000 \|\| 5) 168 Jam 70°C \| Per contoh \| 25.000 \|\| 6) 200 Jam 70°C \| Per contoh \| 30.000 \|\| 21. Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) 24 Jam 100°C \| Per contoh \| 10.000 \|\| 2) 48 Jam 100°C \| Per contoh \| 20.000 \|\| 3) 72 Jam 100°C \| Per contoh \| 25.000 \|\| 4) 96 Jam 100°C \| Per contoh \| 30.000 \|\| 5) 168 Jam 100°C \| Per contoh \| 40.000 \|\| 6) 200 Jam 100°C \| Per contoh \| 60.000 \|\| 22. Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) 24 Jam 125°C \| Per contoh \| 12.500 \|\| 2) 48 Jam 125°C \| Per contoh \| 25.000 \|\| 3) 72 Jam 125°C \| Per contoh \| 30.000 \|\| 4) 96 Jam 125°C \| Per contoh \| 35.000 \|\| 5) 168 Jam 125°C \| Per contoh \| 50.000 \|\| 6) 200 Jam 125°C \| Per contoh \| 75.000 \|23. Pengusangan...- 8-\| JENIS \| PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------\|---------------------------------\|------------\|--------------\|\| 23. \| Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) \| 24 Jam 150°C \| Per contoh \| 15.000 \|\| 2) \| 48 Jam 150°C \| Per contoh \| 30.000 \|\| 3) \| 72 Jam 150°C \| Per contoh \| 35.000 \|\| 4) \| 96 Jam 150°C \| Per contoh \| 40.000 \|\| 5) \| 168 Jam 150°C \| Per contoh \| 55.000 \|\| 6) \| 200 Jam 150°C \| Per contoh \| 80.000 \|\| \| Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) \| 24 Jam 175°C \| Per contoh \| 20.000 \|\| 2) \| 48 Jam 175°C \| Per contoh \| 35.000 \|\| 3) \| 72 Jam 175°C \| Per contoh \| 40.000 \|\| 4) \| 96 Jam 175°C \| Per contoh \| 50.000 \|\| 5) \| 168 Jam 175°C \| Per contoh \| 65.000 \|\| 6) \| 200 Jam 175°C \| Per contoh \| 100.000 \|\| 25. \| Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) \| 24 Jam 200°C \| Per contoh \| 25.000 \|\| 2) \| 48 Jam 200°C \| Per contoh \| 50.000 \|\| 3) \| 72 Jam 200°C \| Per contoh \| 65.000 \|\| 4) \| 96 Jam 200°C \| Per contoh \| 80.000 \|\| 5) \| 168 Jam 200°C \| Per contoh \| 100.000 \|\| 6) \| 200 Jam 200°C \| Per contoh \| 150.000 \|\| 26. \| Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) \| 24 Jam 225°C \| Per contoh \| 25.000 \|\| 2) \| 48 Jam 225°C \| Per contoh \| 50.000 \|\| 3) \| 72 Jam 225°C \| Per contoh \| 65.000 \|\| 4) \| 96 Jam 225°C \| Per contoh \| 80.000 \|\| 5) \| 168 Jam 225°C \| Per contoh \| 100.000 \|\| 6) \| 200 Jam 225°C \| Per contoh \| 150.000 \|\| \| Pengusangan ( Ageing ) \| \| \|\| 1) \| 24 Jam 250°C \| Per contoh \| 45.000 \|\| 2) \| 48 Jam 250°C \| Per contoh \| 80.000 \|\| 3) \| 72 Jam 250°C \| Per contoh \| 95.000 \|\| 4) \| 96 Jam 250°C \| Per contoh \| 125.000 \|\| 5) \| 168 Jam 250°C \| Per contoh \| 145.000 \|\| 6) \| 200 Jam 250°C \| Per contoh \| 175.000 \|\| 28. \| Ketahanan Uji Ozon \| \| \|\| 1) \| 24 Jam 50 pphm 40°C \| Per contoh \| 65.000 \|\| 2) \| 48 Jam 50 pphm 40°C \| Per contoh \| 90.000 \|3) 72 jam . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|---------------------------------------------------\|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|------------\|--------------\|\| \| 3) \| 72 Jam 50 pphm 40°C \| Per contoh \| 115.000 \|\| \| 4) \| 96 Jam 50 pphm 40°C \| Per contoh \| 135.000 \|\| \| 5) \| 168 Jam 50 pphm 40°C \| Per contoh \| 175.000 \|\| \| 6) \| 200 Jam 50 pphm 40°C \| Per contoh \| 350.000 \|\| 29. \| Ketahanan Uji Ozon \| Ketahanan Uji Ozon \| \| \|\| \| 1) \| 24 Jam 100 pphm 40°C \| Per contoh \| 75.000 \|\| \| 2) \| 48 Jam 100 pphm 40°C \| Per contoh \| 105.000 \|\| \| 3) \| 72 Jam 100 pphm 40°C \| Per contoh \| 125.000 \|\| \| 4) \| 96 Jam 100 pphm 40°C \| Per contoh \| 150.000 \|\| \| 5) \| 168 Jam 100 pphm 40°C \| Per contoh \| 276.000 \|\| \| 6) \| 200 Jam 100 pphm 40°C \| Per contoh \| 450.000 \|\| 30. \| Persiapan per contoh Pengembangan ( Swelling ) \| Persiapan per contoh Pengembangan ( Swelling ) \| Per contoh \| 7.500 \|\| 31. \| Pengembangan ( Swelling ), Perubahan Berat/Volume \| Pengembangan ( Swelling ), Perubahan Berat/Volume \| \| \|\| \| 1) \| 24 Jam 50°C \| Per contoh \| 40.000 \|\| \| 2) \| 24 Jam 70°C \| Per contoh \| 55.000 \|\| \| 3) \| 24 Jam 100°C \| Per contoh \| 75.000 \|\| \| 4) \| Penggunaan Japan Industrial Standard ( JIS ) Minyak 1 dan 3 (tanpa panas) \| Per contoh \| 45.000 \|\| \| 5) \| Penggunaan Bahan Bakar ( Fuel ) \| Per contoh \| 25.000 \|\| \| 6) \| Penggunaan Asam Basa \| Per contoh \| 15.000 \|\| 32. \| Pengujian Tahan Cuaca dan Penyemprotan Garam \| Pengujian Tahan Cuaca dan Penyemprotan Garam \| Per contoh \| 1.200.000 \|\| 33. \| Daftar Pengujian ( Table of Testing ) \| Daftar Pengujian ( Table of Testing ) \| \| \|\| \| 1) \| Produk Rumah Tangga (Pengemasan. Fisik dan Kandungan Logam Berat (Timbal, Karbon)) \| Per contoh \| 375.000 \|\| \| 2) \| Peralatan Rumah Tangga (Pengemasan) \| Per contoh \| 125.000 \|\| \| 3) \| Peralatan Rumah Tangga (Pengemasan dan Fisik) \| Per contoh \| 275.000 \|\| \| 4) \| Peralatan Rumah Tangga (Pengujian ulang/ Retest ) \| Per contoh \| 75.000 \|\| \| 5) \| Tekstil/Garmen untuk Orang Dewasa (Pengujian Penuh/ Full Test ) \| Per contoh \| 200.000 \|\| \| 6) \| Tekstil/Garmen untuk Anak-anak/Bayi (Pengujian Penuh/ Full Test ) \| Per contoh \| 215.000 \|\| \| 7) \| Tekstil/Garmen (Pengujian Ulang/ Retest ) \| Per contoh \| 75.000 \|\| \| 8) \| Kancing Tarik ( Zipper ), But Per ton, Tas Plastik ( Plastic Bag ), Cat ( Paint ) (Kandungan Logam Berat, Timbal, Kadmium) \| Per contoh \| 250.000 \|\| \| 9) \| Mainan ( Toys ) \| Per contoh \| 150.000 \|\| 34. \| Uji retak suhu dingin \| Uji retak suhu dingin \| \| \|\| \| 1) \| 5 jam temperatur - 10°C \| Per contoh \| 30.000 \|2) 5 jam . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|---------------------------------------\|------------\|--------------\|\| 2) \| 5 jam temperatur - 15°C \| Per contoh \| 35.000 \|\| 3) \| 5 jam temperatur - 20°C \| Per contoh \| 40.000 \|\| 4) \| 5 jam temperatur - 25°C \| Per contoh \| 45.000 \|\| 5) \| 5 jam temperatur - 30°C \| Per contoh \| 50.000 \|\| 6) \| 5 jam temperatur - 35°C \| Per contoh \| 55.000 \|\| 7) \| 5 jam temperatur - 40°C \| Per contoh \| 60.000 \|\| 35. Uji \| retak suhu dingin \| \| \|\| 1) \| 10 jam temperatur - 10°C \| Per contoh \| 45.000 \|\| 2) \| 10 jam temperatur - 15°C \| Per contoh \| 60.000 \|\| 3) \| 10 jam temperatur - 20°C \| Per contoh \| 75.000 \|\| 4) \| 10 jam temperatur - 25°C \| Per contoh \| 90.000 \|\| 5) \| 10 jam temperatur - 30°C \| Per contoh \| 105.000 \|\| 6) \| 10 jam temperatur - 35°C \| Per contoh \| 120.000 \|\| 7) \| 10 jam temperatur - 40°C \| Per contoh \| 135.000 \|\| 36. \| Uji retak suhu dingin \| \| \|\| 1) \| 15 jam temperatur - 10°C \| Per contoh \| 50.000 \|\| 2) \| 15 jam temperatur - 15°C \| Per contoh \| 65.000 \|\| 3) \| 15 jam temperatur - 20°C \| Per contoh \| 80.000 \|\| 4) \| 15 jam temperatur - 25°C \| Per contoh \| 95.000 \|\| 5) \| 15 jam temperatur - 30°C \| Per contoh \| 110.000 \|\| 6) \| 15 jam temperatur - 35°C \| Per contoh \| 125.000 \|\| 7) \| 15 jam temperatur - 40°C \| Per contoh \| 140.000 \|\| 37. Uji \| retak suhu dingin \| \| \|\| 1) \| 20 jam temperatur - 10°C \| Per contoh \| 60.000 \|\| 2) \| 20 jam temperatur - 15°C \| Per contoh \| 75.000 \|\| 3) \| 20 jam temperatur - 20°C \| Per contoh \| 90.000 \|\| 4) \| 20 jam temperatur - 25°C \| Per contoh \| 105.000 \|\| 5) \| 20 jam temperatur - 30°C \| Per contoh \| 120.000 \|\| 6) \| 20 jam temperatur - 35°C \| Per contoh \| 135.000 \|\| 7) \| 20 jam temperatur - 40°C \| Per contoh \| 150.000 \|\| 38. Uji \| retak suhu dingin \| \| \|\| 1) \| 25 jam temperatur - 10°C \| Per contoh \| 65.000 \|\| 2) \| 25 jam temperatur - 15°C \| Per contoh \| 70.000 \|\| 3) \| 25 jam temperatur - 20°C \| Per contoh \| 85.000 \|\| 4) \| 25 jam temperatur - 25°C \| Per contoh \| 100.000 \|\| 5) \| 25 jam temperatur - 30°C \| Per contoh \| 115.000 \|\| 6) \| 25 jam temperatur - 35°C \| Per contoh \| 130.000 \|\| 7) \| 25 jam temperatur - 40°C \| Per contoh \| 155.000 \|\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\|-------------------------------------------------\|-------------------------------\|\| 39. Uji Kerapuhan pada temperatur rendah ( Low Temperature Brittleness Test ) 1) 5 menit temperatur - 5°C \| Per contoh \| 127.000 \|\| 2) 5 menit temperatur - 10°C DARI JASA PELAYANAN PENDIDIKAN Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil \| Per contoh \| 135.000 \|\| 3) 5 menit temperatur - 15°C \| Per contoh \| 145.000 \|\| 4) 5 menit temperatur - 20°C \| Per contoh \| 155.000 \|\| 5) 5 menit temperatur - 25°C \| Per contoh \| 165.000 \|\| 6) 5 menit temperatur - 30°C \| Per contoh \| 170.000 \|\| 40. Uji Titik Rapuh Temperatur ( Brittle Point 3. Sumbangan Pembinaan \| Per contoh \| \|\| 7) 5 menit temperatur - 35°C \| \| 185.000 \|\| 8) 5 menit temperatur - 40°C \| Per contoh \| 195.000 \|\| 9) 5 menit temperatur - 45°C \| Per contoh \| 205.000 \|\| 10) 5 menit temperatur - 50°C \| Per contoh \| 215.000 \|\| 11) 5 menit temperatur - 55°C \| Per contoh \| 225.000 \|\| 12) 5 menit temperatur - 60°C \| Per contoh \| 235.000 \|\| 13) 5 menit temperatur - 65°C \| Per contoh \| 245.000 \|\| 14) 5 menit temperatur - 70°C \| Per contoh \| 255.000 \|\| Temperature Test ) \| Per contoh \| 675.000 \|\| II. PENERIMAAN PENYELENGGARAAN A. Bandung \| \| \|\| 1. Uang Pendaftaran 2. Pendaftaran Ulang \| Per orang Per \| 120.000 100.000 \|\| \| orang/tahun \| \|\| Pendidikan (SPP) 1) Program D.4 a) Kategori I b) Kategori II \| Per orang/tahun Per orang/tahun Per orang/tahun \| 4.600.000 4.400.000 4.200.000 \|\| c) Kategori III d) Kategori IV \| Per \| 4.000.000 \|\| 2) Program D.1 a) Kategori I \| orang/tahun \| 4.000.000 \|\| b) Kategori II \| Per orang/tahun Per orang/tahun \| 4.200.000 \|\| c) Kategori III d) Kategori IV \| Per orang/tahun Per orang/tahun \| 3.800.000 \|\| 4. Cuti Akademik \| \| 3.600.000 \|\| \| Per \| 100.000 \|\| \| orang/tahun \| \|5. Pasca . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN \| PAJAK \| SATUAN TARIF (Rp) \| \|\|----------------------------------------------\|--------------------------------------\|---------------------\|-----------\|\| 5. Pasca \| Semester VI \| \| \|\| \| 1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS) \| Per SKS \| 75.000 \|\| \| 2) Masa tugas akhir \| Per orang \| 100.000 \|\| 6. \| Ujian Akhir/Komprehensif \| Per orang \| 500.000 \|\| 7. \| Wisuda \| Per orang \| 400.000 \|\| B. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta \| \| \| \|\| 1. \| Uang Pendaftaran \| Per orang \| 100.000 \|\| 2. \| Pendaftaran Ulang \| Per orang \| 0 \|\| 3. \| Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) \| \| \|\| 1) \| SPP Umum (pagi) \| \| \|\| I \| a) Kategori \| Per orang/tahun \| 6.000.000 \|\| Kategori II \| b) \| Per orang/tahun \| 5.500.000 \|\| III \| c) Kategori \| Per orang/tahun \| 5.000.000 \|\| IV \| d) Kategori \| Per orang/tahun \| 4.500.000 \|\| 2) \| SPP Umum (malam) \| \| \|\| I \| a) Kategori \| Per orang/tahun \| 6.500.000 \|\| II \| b) Kategori \| Per orang/tahun \| 6.000.000 \|\| III \| c) Kategori \| Per orang/tahun \| 5.500.000 \|\| IV \| d) Kategori \| Per orang/tahun \| 5.000.000 \|\| 4. \| Cuti Akademik \| \| \|\| 1) \| Kelas Pagi \| \| \|\| I \| a) Kategori \| Per orang/tahun \| 3.000.000 \|\| II \| b) Kategori \| Per orang/tahun \| 2.750.000 \|\| III \| c) Kategori \| Per orang/tahun \| 2.500.000 \|\| IV \| d) Kategori \| Per orang/tahun \| 2.400.000 \|\| 2) \| Kelas Malam \| \| \|\| I \| a) Kategori \| Per orang/tahun \| 3.250.000 \|\| II \| b) Kategori \| Per orang/tahun \| 3.000.000 \|\| Kategori III \| c) \| Per orang/tahun \| 2.750.000 \|\| Kategori IV \| d) \| Per orang/tahun \| 2.400.000 \|\| 5. \| Pasca Semester VI \| \| \|\| \| 1) Kelas Pagi \| \| \|\| \| a) Kategori I \| Per orang/tahun \| 1.500.000 \|b) Kategori . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|----------------------------------------------\|-----------------\|--------------\|\| \| b) Kategori II \| Per orang/tahun \| 1.250.000 \|\| \| c) Kategori III \| Per orang/tahun \| 1.000.000 \|\| \| 2) Kelas Malam \| \| \|\| \| a) Kategori I \| Per orang/tahun \| 1.750.000 \|\| \| b) Kategori II \| Per orang/tahun \| 1.500.000 \|\| \| c) Kategori III \| Per orang/tahun \| 1.250.000 \|\| \| 6. Ujian Akhir/Komprehensif \| Per orang \| 850.000 \|\| \| 7. Wisuda \| Per orang \| 600.000 \|\| C. \| Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta \| \| \|\| \| 1. Uang Pendaftaran \| Per orang \| 50.000 \|\| \| 2. Pendaftaran Ulang \| Per orang/tahun \| 50.000 \|\| \| 3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) \| \| \|\| \| 1) Kategori I \| Per orang/tahun \| 3.025.000 \|\| \| 2) Kategori II \| Per orang/tahun \| 2.525.000 \|\| \| 3) Kategori III \| Per orang/tahun \| 2.200.000 \|\| \| 4) Kategori IV \| Per orang/tahun \| 2.000.000 \|\| \| Cuti Akademik \| \| \|\| \| 1) Kategori I \| Per orang/tahun \| 200.000 \|\| \| 2) Kategori II \| Per orang/tahun \| 150.000 \|\| \| 3) Kategori III \| Per orang/tahun \| 125.000 \|\| \| 4) Kategori IV \| Per orang/tahun \| 100.000 \|\| \| Pasca Semester \| \| \|\| \| 1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS) a) Teori \| Per SKS \| 25.000 \|\| \| b) Praktek \| Per SKS \| 50.000 \|\| \| 2) Masa Tugas Akhir \| Per orang/tahun \| 0 \|\| \| 6. Ujian Akhir/Komprehensif \| Per orang \| 200.000 \|\| \| 7. Wisuda \| Per orang \| 380.000 \|\| D. \| Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan \| \| \|\| \| 1. Uang Pendaftaran \| Per orang \| 100.000 \|\| \| 2. Pendaftaran Ulang \| Per orang/tahun \| 50.000 \|\| \| 3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) \| \| \|\| \| 1) Kategori I \| Per orang/tahun \| 2.000.000 \|\| \| 2) Kategori II \| Per orang/tahun \| 2.000.000 \|\| \| 3) Kategori III \| Per orang/tahun \| 1.500.000 \|\| \| 4) Kategori IV \| Per orang/tahun \| 1.500.000 \|\| \| 4. Cuti Akademik \| Per orang/ \| 0 \|5. Pasca...\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|-------------------------------------------------\|--------------------------\|--------------\|\| 5. Pasca Semester VI \| \| \|\| 1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS) \| Per orang/SKS \| 50.000 \|\| 2) Masa Tugas Akhir \| Per orang/ \| 50.000 \|\| 6. Ujian Akhir/Komprehensif \| semester Per orang/tahun \| 400.000 \|\| 7. Wisuda \| Per orang/tahun \| 300.000 \|\| E. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta \| \| \|\| 1. Uang Pendaftaran \| Per orang/tahun \| 150.000 \|\| 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) \| \| \|\| 1) Kategori I \| Per orang/tahun \| 4.800.000 \|\| 2) Kategori II \| Per orang/tahun \| 4.000.000 \|\| 3) Kategori III \| Per orang/tahun \| 3.300.000 \|\| 4) Kategori IV \| Per orang/tahun \| 2.800.000 \|\| 3. Cuti Akademik \| Per orang/ \| 125.000 \|\| 4. Pasca Semester VI \| \| \|\| \| semester \| \|\| 1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS) \| Per orang \| 0 \|\| 2) Masa Tugas Akhir \| Per orang \| 0 \|\| 5. Ujian Akhir/Komprehensif \| Per orang \| 400.000 \|\| 6. Wisuda \| \| \|\| 1) Kategori I \| Per orang \| 900.000 \|\| 2) Kategori II \| Per orang \| 800.000 \|\| 3) Kategori III \| Per orang \| 700.000 \|\| 4) Kategori IV \| Per orang \| 600.000 \|\| F. Akademi Kimia Analisis Bogor \| \| \|\| 1. Uang Pendaftaran \| Per orang \| 100.000 \|\| 2. Pendaftaran Ulang/Registrasi \| Per orang/ \| 50.000 \|\| 3. SPP Semester dan Cuti Akademik \| semester \| \|\| 1) Kategori I \| Per orang/ semester \| 1.500.000 \|\| 2) Kategori II \| Per orang/ \| 1.400.000 \|\| 3) Kategori III \| semester Per orang/ \| 1.200.000 \|\| 4) Kategori IV \| semester Per orang/ \| 1.000.000 \|\| 4. Biaya SKS/Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP) \| semester \| \|\| 1) Kategori I \| \| \|\| a) Teori \| Per orang/SKS \| 175.000 \|\| b) Praktikum \| Per Mata Praktik \| 300.000 \|\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \|\|---------------------------------------\|---------------------------------------\|---------------------------------------\|------------------------------\|\| \| 2) \| Kategori II \| \|\| \| \| a) Teori \| Per orang/SKS \|\| \| \| b) Praktikum \| Per Mata Praktik \|\| \| 3) \| Kategori III \| \|\| \| \| a) Teori \| Per orang/SKS \|\| \| \| b) Praktikum \| Per Mata Praktik \|\| \| 4) \| Kategori IV \| \|\| \| \| a) Teori \| Per orang/SKS \|\| \| \| b) Praktikum \| Per Mata Praktik \|\| \| \| Sertifikasi Kompetensi \| \|\| \| 5. 1) \| Kategori I \| Per orang \|\| \| 2) \| Kategori II \| Per orang \|\| \| 3) \| Kategori III \| Per orang \|\| \| 4) \| Kategori IV \| Per orang \|\| \| 6. \| Ujian Akhir/Komprehensif \| Per orang \|\| \| 7. \| Wisuda/Dies Natalis \| \|\| \| 1) \| Kategori I \| Per orang \|\| \| 2) \| Kategori II \| Per orang \|\| \| 3) \| Kategori III \| Per orang \|\| \| 4) \| Kategori IV \| Per orang \|\| \| 8. \| Pasca Semester VI \| \|\| \| 1) \| Kategori I \| Per orang/ \|\| \| 2) \| Kategori II \| semester Per orang/ semester \|\| \| Akademi Teknologi \| Industri Padang \| \|\| \| 1. \| Uang Pendaftaran \| Per orang \|\| \| 2. \| Pendaftaran Ulang \| Per orang \|\| \| 3. \| Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) \| \|\| \| 1) \| SPP Umum \| \|\| \| Kategori \| a) I \| Per orang/tahun \|\| \| Kategori \| b) II \| Per orang/tahun \|\| \| \| c) Kategori III \| Per orang/tahun \|\| \| \| d) Kategori IV \| Per orang/tahun \|2) SPP...\| JENIS PENERIMAAN NEGARA \| JENIS PENERIMAAN NEGARA \| BUKAN PAJAK SATUAN \|\|---------------------------\|-----------------------------------\|------------------------------------------\|\| \| 2) SPP Keringanan \| \|\| \| a) Kategori I \| Per orang/tahun \|\| \| \| b) Kategori II Per orang/tahun \|\| \| c) \| Kategori III Per orang/tahun \|\| \| d) \| Kategori IV Per orang/tahun \|\| \| 4. Cuti Akademik Per orang/ \| 4. Cuti Akademik Per orang/ \|\| \| 5. Pasca \| Semester VIII \|\| \| 1) \| ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS) Per SKS \|\| \| 2) \| Masa Tugas Akhir Per orang/tahun \|\| \| 6. Ujian \| Akhir/Komprehensif Per orang \|\| \| 7. Wisuda \| Per orang \|\| \| Akademi Teknik Industri Makassar \| \|\| \| 1. Uang Pendaftaran \| Per orang \|\| \| 2. Pendaftaran Ulang \| Per orang/tahun \|\| \| 3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan \| \|\| \| 1) Kategori I \| Per orang/tahun \|\| \| 2) Kategori II \| Per orang/tahun \|\| \| 3) \| Kategori III Per orang/tahun \|\| \| 4) \| Kategori IV Per orang/tahun \|\| \| 4. Cuti Akademik \| \|\| \| 1) Kategori I \| Per orang/tahun \|\| \| 2) \| Kategori II Per orang/tahun \|\| \| 3) \| Kategori III Per orang/tahun \|\| \| 4) \| Kategori IV Per orang/tahun \|\| \| 5. Pasca Semester VI \| \|\| \| 1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester \| \|\| \| a) Kategori I \| Per orang/tahun \|\| \| \| b) Kategori II Per orang/tahun \|\| \| \| c) Kategori III Per orang/tahun \|\| \| \| d) Kategori IV Per orang/tahun \|\| \| 2) Masa Tugas \| Akhir \|\| \| a) Kategori I \| Per orang/tahun \|\| \| b) \| Kategori II Per orang/tahun \|\| \| c) Kategori III \| Per orang/tahun \|\| \| d) Kategori IV \| Per orang/tahun \|6. Ujian...\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN \| PAJAK \| \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------------------\|---------------------------------------------------\|---------------------------------------------------\|-----------------\|--------------\|\| 6. \| Ujian Akhir/Komprehensif \| Ujian Akhir/Komprehensif \| Per orang \| 200.000 \|\| 7. \| Wisuda \| Wisuda \| Per orang \| 400.000 \|\| I. Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh \| I. Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh \| I. Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh \| \| \|\| 1. \| Uang Pendaftaran \| Uang Pendaftaran \| Per orang \| 10.000 \|\| 2. \| Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) \| Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) \| \| \|\| 1) I \| Kategori a) \| Kelas I \| Per orang/tahun \| 372.000 \|\| \| b) \| Kelas II \| Per orang/tahun \| 350.000 \|\| \| c) \| Kelas III \| Per orang/tahun \| 330.000 \|\| 2) \| Kategori II \| Kategori II \| \| \|\| \| a) \| Kelas I \| Per orang/tahun \| 372.000 \|\| \| b) \| Kelas II \| Per orang/tahun \| 350.000 \|\| \| c) \| Kelas III \| Per orang/tahun \| 330.000 \|\| 3) \| Kategori III \| Kategori III \| \| \|\| \| a) \| Kelas I \| Per orang/tahun \| 372.000 \|\| \| b) \| Kelas II \| Per orang/tahun \| 350.000 \|\| \| c) \| Kelas III \| Per orang/tahun \| 330.000 \|\| \| 4) Kategori IV \| 4) Kategori IV \| \| \|\| \| a) \| Kelas I \| Per orang/tahun \| 372.000	[ -0.025690985843539238, -0.059286490082740784, -0.01535078976303339, -0.03439382463693619, 0.005646414123475552, 0.005750390235334635, 0.007013208698481321, 0.027647826820611954, -0.012936796061694622, 0.028438465669751167, -0.013131711632013321, -0.0232666227966547, 0.03030289337038994, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.11848489758328273, 0, 0.07990995763851316, 0.09864014302623102, 0.09227256234801841, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.055856754707628464, 0.07912461566762062, 0, 0, 0, 0, 0, 0.09189628175824506, 0.095267461432...	1
14	14	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Preamble	Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL.	[ -0.08084351569414139, -0.11077817529439926, -0.006570628844201565, -0.02993023954331875, 0.02752142772078514, -0.02706988714635372, -0.0343867726624012, 0.06661564856767654, 0.015024688094854355, 0.01877833530306816, 0.027843456715345383, -0.004900643136352301, 0.015333575196564198, -0.005...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
15	15	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 1	- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional meliputi penerimaan dari: - a. Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan; - b. Jasa Survei dan Pemetaan; - c. Jasa Pelatihan; - d. Jasa Intelektual; - e. Jasa Sewa; dan - f. Jasa Pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. - (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. - (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. - (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan wilayah tertentu sesuai dengan permintaan pihak lain.	[ -0.0006499632727354765, -0.09993542730808258, -0.006712527479976416, -0.05563942715525627, 0.005036648828536272, -0.06886211782693863, -0.050032246857881546, 0.0821366161108017, 0.011729051358997822, 0.008912350982427597, 0.052425794303417206, 0.0034994804300367832, -0.0032395166344940662, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
16	16	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 2	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.	[ -0.04296797513961792, -0.08037988841533661, -0.005910130217671394, -0.06060215085744858, 0.010823936201632023, -0.010271303355693817, -0.05349160358309746, 0.07628598064184189, 0.016818324103951454, 0.006319202948361635, 0.04617185518145561, -0.008886115625500679, 0.04677910730242729, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
17	17	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 3	- (1) Tarif Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya pengiriman. - (2) Biaya pengiriman Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.	[ -0.04818930849432945, -0.0019761270377784967, -0.004861277993768454, -0.011266937479376793, 0.010656870901584625, -0.019482271745800972, -0.010645127855241299, 0.028850136324763298, -0.008838936686515808, 0.003033197019249201, 0.03966585919260979, -0.012214959599077702, -0.011858673766255379...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
18	18	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 4	- (1) Tarif Jasa Survei dan Pemetaan, Jasa Pelatihan, Jasa Intelektual dan Jasa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi. - (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.	[ -0.012399863451719284, -0.031069016084074974, -0.006779549177736044, -0.017578627914190292, 0.019713081419467926, -0.04382850602269173, 0.013055217452347279, 0.04866958037018776, 0.010880915448069572, 0.018775582313537598, 0.046905454248189926, 0.001697354018688202, 0.019134268164634705, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
19	19	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 5	Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.	[ -0.04189804568886757, -0.10180357098579407, -0.0043934243731200695, -0.08304211497306824, -0.019010253250598907, -0.04102529212832451, -0.03696014732122421, 0.04850239306688309, -0.006132045760750771, 0.035882506519556046, -0.004309354815632105, -0.011475281789898872, 0.0014039525995031, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
20	20	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 6	- (1) Atas permintaan pihak tertentu, Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,(nol rupiah). - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. - (3) Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.	[ -0.0731600746512413, -0.031462959945201874, -0.003386427415534854, -0.02230614610016346, 0.022882208228111267, -0.03348628059029579, 0.007517738733440638, 0.054143741726875305, -0.036534447222948074, -0.013910440728068352, 0.021035373210906982, -0.034589022397994995, 0.015636835247278214, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
21	21	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 7	- (1) Kepada pihak yang bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional untuk menjual Produk Hasil Survei dan Pemetaan berupa produk cetakan dikenakan tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan berupa produk dijital dikenakan tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. - (2) Besarnya tarif penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.	[ -0.02632523700594902, -0.055800262838602066, -0.005010475870221853, -0.03275737166404724, 0.031707488000392914, -0.02908983826637268, -0.00029655848629772663, 0.043184250593185425, -0.029005197808146477, -0.022135064005851746, 0.029942454770207405, -0.013064665719866753, -0.01327706128358841...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
22	22	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 8	Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	[ -0.07245251536369324, -0.04910431057214737, -0.0052292197942733765, -0.028345586732029915, 0.01667758636176586, -0.024897156283259392, -0.04628761112689972, 0.03565585985779762, 0.009604512713849545, 0.033276841044425964, 0.005480661056935787, -0.024509314447641373, -0.016253789886832237, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
23	23	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	N/A	Pasal 9	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2007 ANDI MATTALATTA Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd MUHAMMAD SAPTA MURTI	[ -0.05131232738494873, -0.03717634826898575, 0.0002750614075921476, -0.04392999783158302, -0.04214593395590782, -0.06111190840601921, 0.025011781603097916, 0.08697651326656342, -0.026445914059877396, -0.03446321561932564, -0.08280301839113235, -0.03704063966870308, -0.038324031978845596, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
24	24	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	PENJELASAN	Preamble	I. UMUM Sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan kenaikan biaya dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dengan Peraturan Pemerintah ini.	[ -0.07065369188785553, -0.09100909531116486, -0.006875819992274046, -0.014555457979440689, 0.048173364251852036, -0.0223492793738842, -0.046409089118242264, 0.07480012625455856, 0.014462355524301529, 0.042123328894376755, 0.009350630454719067, 0.019223686307668686, -0.023882288485765457, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
25	25	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	PENJELASAN	Pasal 7 Ayat (1)	Yang dimaksud dengan pihak yang bekerja sama untuk penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan dalam hal ini misalnya Gerai ( Outlet ).Ayat (2)Cukup jelas.	[ 0.015027920715510845, -0.0791390985250473, -0.00492066191509366, -0.03181222081184387, -0.008393838070333004, -0.05366552248597145, 0.05914958193898201, 0.04831762984395027, -0.014533981680870056, -0.009215586818754673, 0.02822215110063553, -0.00754669401794672, 0.01926540583372116, -0.006...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
26	26	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	57	2007	I. UMUM	23 Oktober 2007	PENJELASAN	Pasal 9 Cukup jelas.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4772LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2007 TANGGAL 23 OKTOBER 2007JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \|\|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|--------------------------------------------\|-------------------------------------\|\| I. PENJUALAN PRODUK HASIL SURVEI DAN PEMETAAN A. Produk Peta 1. Peta Rupabumi Dijital jenis Vektor, selain unsur ( layer ) kontur minimal 3 (tiga) layer pertama : \| 1) Skala 1:10.000, 7 (tujuh) layer \| Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per Km² \|\| \| a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) \| Per NLP Per Km² \|\| \| b) Layer Jaringan Jalan \| Per NLP Per Km² \|\| \| c) Layer Toponimi \| Per NLP Per Km² \|\| \| d) Layer Batas Administrasi \| Per NLP Per Km² \|\| \| e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) \| Per NLP Per Km² \|\| \| f) Layer Vegetasi \| Per NLP Per Km² \|\| \| g) Layer Kontur \| Per NLP Per Km² \|\| \| 2) Skala 1: 25.000, 7 (tujuh) layer \| Per NLP Per Km² \|\| \| a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) \| Per NLP Per Km² \|\| \| b) Layer Jaringan Jalan \| Per NLP Per Km² \|\| \| c) Layer Toponimi \| Per NLP Per Km² \|\| \| d) Layer Batas Administrasi \| Per NLP Per Km² \|\| \| e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) \| Per NLP Per Km² \|f) Layer . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|---------------------------------------\|-----------------------------------------\|-------------------------\|---------------------------------\|\| \| f) \| Layer Vegetasi \| Per NLP Per Km² \| 50.000,00 250,00 \|\| \| g) \| Layer Kontur \| Per NLP \| 145.000,00 \|\| \| 3) Skala \| 1: 50.000, 7 (tujuh) layer \| Per NLP Per Km² \| 390.000,00 525,00 \|\| \| a) \| Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) \| Per NLP Per Km² \| 80.000,00 110,00 \|\| \| b) c) Layer \| Layer Jaringan Jalan Toponimi \| Per NLP Per Km² Per NLP \| 40.000,00 55,00 40.000,00 55,00 \|\| \| \| \| Per Km² \| \|\| \| d) \| Layer Batas Administrasi \| Per NLP Per Km² \| 40.000,00 55,00 \|\| \| f) Layer \| (Permukiman) Vegetasi \| Per Km² Per NLP Per Km² \| 55,00 40.000,00 55,00 \|\| \| g) \| Layer Kontur \| Per NLP \| 120.000,00 160,00 \|\| \| 4) \| Skala 1:250.000, 7 (tujuh) layer \| Per Km² Per NLP Per Km² \| 320.000,00 17,00 \|\| \| a) Layer \| Hidrologi (termasuk garis pantai) \| Per NLP Per Km² \| 65.000,00 3,00 \|\| \| b) \| Layer Jaringan Jalan \| Per NLP Per Km² \| 35.000,00 2,00 \|\| \| c) d) \| Layer Toponimi \| Per NLP Per Km² \| 35.000,00 2,00 35.000,00 \|\| \| e) \| Layer Batas Administrasi \| Per NLP Per Km² Per NLP \| 2,00 35.000,00 \|\| \| f) \| Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) \| Per Km² Per NLP \| 2,00 35.000,00 2,00 \|\| \| \| Layer Vegetasi \| Per Km² \| 100.000,00 \|\| \| g) \| Layer Kontur \| Per NLP Per Km² \| 5,00 \|\| 2. Digital \| \| \| \| \|\| Elevation \| 1) Skala \| Model ( DEM ) : 1:10.000 \| \| \|\| \| 2) Skala \| 1:25.000 \| Per Km² Per Km² \| 6.500,00 1.000,00 \|3) Skala . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN \| PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------\|------------------------------------------------------------------------------------------\|----------\|--------------\|\| \| 3) Skala 1:50.000 \| Per Km² \| 500,00 \|\| \| 4) Skala 1:250.000 \| Per Km² \| 100,00 \|\| 3. \| Peta Rupabumi Indonesia (Cetakan) \| Per NLP \| 40.000,00 \|\| 4. \| Peta Lingkungan Laut Nasional (Cetakan) Skala 1:500.000 \| Per NLP \| 50.000,00 \|\| 5. \| Peta Lingkungan Laut Nasional (Dijital) Skala 1:500.000 \| Per NLP \| 400.000,00 \|\| 6. \| Peta Lingkungan Pantai Indonesia/Peta Bathimetri (Cetakan) \| Per NLP \| 40.000,00 \|\| 7. \| Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Dijital) \| \| \|\| \| 1) Skala 1:50.000 \| Per NLP \| 500.000,00 \|\| \| 2) Skala 1:250.000 \| Per NLP \| 480.000,00 \|\| 8. \| Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia \| Per NLP \| 50.000,00 \|\| 9. \| (Cetakan) Skala 1:25.000 Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia (Dijital) Skala 1:25.000 \| Per NLP \| 500.000,00 \|\| 10. \| World Aeronautical Chart , Skala 1:1.000.000 (Cetakan) \| Per NLP \| 100.000,00 \|\| 11. \| Peta Navigasi Udara (Cetakan) \| Per NLP \| 50.000,00 \|\| 12. \| Peta Batas Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (Cetakan) \| Per NLP \| 125.000,00 \|\| 13. \| Peta Batas Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (Dijital) \| Per NLP \| 300.000,00 \|\| 14. \| Peta Garis Pangkal Skala 1:200.000 (Cetakan) \| Per NLP \| 125.000,00 \|\| 15. \| Peta Zona Ekonomi Eksklusif Skala 1:1.000.000 \| Per NLP \| 125.000,00 \|\| 16. \| (Cetakan) Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Skala 1:5.000.000 (Cetakan) \| Per NLP \| 50.000,00 \|\| 17. \| Peta Tematik (Cetakan/ offset ) \| Per NLP \| 40.000,00 \|\| 18. \| Peta Tematik (Dijital) : \| \| \|\| \| 1) Skala 1:1.000.000 s.d 1:2.500.000 \| Per NLP \| 200.000,00 \|\| \| 2) Skala 1:250.000 s.d 1:500.000 \| Per NLP \| 250.000,00 \|\| 3) \| Skala 1:25.000 dan 1:50.000 \| Per NLP \| 300.000,00 \|\| 19. \| Peta Tematik (Dijital) per layer : \| \| \|\| 1) \| Skala 1:1.000.000 s.d 1:2.500.000 \| Per NLP \| 40.000,00 \|\| 2) \| Skala 1:250.000 s.d 1:500.000 \| Per NLP \| 50.000,00 \|\| \| 3) Skala 1:25.000 dan 1:50.000 \| Per NLP \| 60.000,00 \|\| 20. \| Peta Dinding \| \| \|\| 1) \| Ukuran A0 \| Per NLP \| 50.000,00 \|\| Ukuran A1 \| 2) \| Per NLP \| 35.000,00 \|\| 3) \| Ukuran A2 \| Per NLP \| 25.000,00 \|\| 4) A3 \| Ukuran \| Per NLP \| 10.000,00 \|\| 21. \| Plot Peta Vektor (Garis), minimal ukuran A3 : \| \| \|\| Material Kertas \| 1) HVS \| Per Cm² \| 15,00 \|\| 2) \| Material Kertas Mate \| Per Cm² \| 20,00 \|\| 3) \| Material Kertas Glossy \| Per Cm² \| 35,00 \|22. Plot . . .\| JENIS PENERIMAAN \| NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|-------------------------------------------------\|-------------------------------------------------\|----------\|--------------\|\| Plot Peta Raster ( Image ), minimal ukuran A3 : \| Plot Peta Raster ( Image ), minimal ukuran A3 : \| \| \|\| 1) \| Material Kertas HVS \| Per Cm² \| 50,00 \|\| 2) \| Material Kertas Mate \| Per Cm² \| 75,00 \|\| 3) \| Material Kertas Glossy \| Per Cm² \| 100,00 \|\| Buku Atlas Sumber Daya dan Lingkungan : \| Buku Atlas Sumber Daya dan Lingkungan : \| \| \|\| 1) \| Ukuran A1 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| 2) \| Ukuran A1 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 125.000,00 \|\| 3) \| Ukuran A1 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 150.000,00 \|\| 4) \| Ukuran A1 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 175.000,00 \|\| 5) \| Ukuran A1 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 200.000,00 \|\| 6) \| Ukuran A1 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 225.000,00 \|\| 7) \| Ukuran A1 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 250.000,00 \|\| 8) \| Ukuran A2 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 75.000,00 \|\| 9) \| Ukuran A2 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| 10) \| Ukuran A2 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 125.000,00 \|\| 11) \| Ukuran A2 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 150.000,00 \|\| 12) \| Ukuran A2 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 175.000,00 \|\| 13) \| Ukuran A2 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 200.000,00 \|\| 14) \| Ukuran A2 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 225.000,00 \|\| 15) \| Ukuran A3 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 50.000,00 \|\| 16) \| Ukuran A3 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 75.000,00 \|\| 17) \| Ukuran A3 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| 18) \| Ukuran A3 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 125.000,00 \|\| 19) \| Ukuran A3 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 150.000,00 \|\| 20) \| Ukuran A3 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 175.000,00 \|\| 21) \| Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 200.000,00 \|\| 22) \| Ukuran A4 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 35.000,00 \|\| 23) \| Ukuran A4 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 50.000,00 \|\| 24) \| Ukuran A4 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 70.000,00 \|\| 25) \| Ukuran A4 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 90.000,00 \|\| 26) \| Ukuran A4 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| 27) \| Ukuran A4 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 125.000,00 \|\| 28) \| Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 150.000,00 \|\| 29) \| Ukuran A5 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 20.000,00 \|\| 30) \| Ukuran A5 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 30.000,00 \|\| 31) \| Ukuran A5 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 40.000,00 \|\| 32) \| Ukuran A5 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 50.000,00 \|\| 33) \| Ukuran A5 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 60.000,00 \|\| 34) \| Ukuran A5 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 80.000,00 \|\| 35) \| Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| 24. Atlas Elektronik \| 24. Atlas Elektronik \| Per CD \| 25.000,00 \|B. Produk . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|--------------------------------------------------------------------------------\|-------------\|--------------\|\| B. \| Produk Data Dasar \| \| \|\| \| 1. Jaring Kontrol Horizontal Nasional \| Per Titik \| 50.000,00 \|\| \| 2. Jaring Kontrol Vertikal Nasional \| Per Titik \| 50.000,00 \|\| \| 3. Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional \| Per Titik \| 50.000,00 \|\| \| 4. Raw Data Stasiun Tetap Global Positioning System \| Per Hari \| 200.000,00 \|\| \| ( GPS ) 5. Raw Data bulanan Pengamatan Pasang Surut \| Per Stasiun \| 500.000,00 \|\| \| dengan interval 1 jam 6. Raw Data Pasang Surut Rata-Rata Harian selama 1 Tahun \| Per Stasiun \| 1.000.000,00 \|\| \| 7. Konstanta Harmonik Pasang Surut Bulanan (15 konstanta utama) \| Per Stasiun \| 200.000,00 \|\| \| 8. Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan (15 konstanta utama) \| Per Stasiun \| 500.000,00 \|\| \| 9. Chart Datum \| Per Stasiun \| 100.000,00 \|\| C. \| Produk Penginderaan Jauh (Inderaja) \| \| \|\| \| 1. Mosaik Citra Radar hasil scan dan plot \| Per Lembar \| 450.000,00 \|\| \| 2. Foto Udara Hitam Putih \| Per Lembar \| 75.000,00 \|\| \| 3. Diapositif Film \| Per Lembar \| 150.000,00 \|\| D. \| Buku Pedoman, Standardisasi dan Spesifikasi Teknis \| \| \|\| \| 1. Ukuran A4 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 30.000,00 \|\| \| 2. Ukuran A4 (51 s.d 100 Halaman) \| Per Buku \| 60.000,00 \|\| \| 3. Ukuran A4 (101 s.d 150 Halaman) \| Per Buku \| 90.000,00 \|\| \| 4. Ukuran A4 lebih dari 150 Halaman \| Per Buku \| 120.000,00 \|\| \| 5. Ukuran A5 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 25.000,00 \|\| \| 6. Ukuran A5 (51 s.d 100 Halaman) \| Per Buku \| 50.000,00 \|\| \| 7. Ukuran A5 (101 s.d 150 Halaman) \| Per Buku \| 75.000,00 \|\| \| 8. Ukuran A5 lebih dari 150 Halaman \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| E. \| Buku Ilmu Pengetahuan/Laporan Survei dan \| \| \|\| \| 1. Ukuran A4 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 25.000,00 \|\| \| 2. Ukuran A4 (51 s.d 100 Halaman) \| Per Buku \| 50.000,00 \|\| \| 3. Ukuran A4 (101 s.d 150 Halaman) \| Per Buku \| 75.000,00 \|\| \| 4. Ukuran A4 lebih dari 150 Halaman \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| \| 5. Ukuran A5 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 20.000,00 \|\| \| 6. Ukuran A5 (51 s.d 100 Halaman) \| Per Buku \| 40.000,00 \|\| \| 7. Ukuran A5 (101 s.d 150 Halaman) \| Per Buku \| 60.000,00 \|\| F. \| Katalog Produk \| \| \|\| \| 1. Ukuran A3 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 40.000,00 \|\| \| 2. Ukuran A3 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 60.000,00 \|\| \| 3. Ukuran A3 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 80.000,00 \|\| \| 4. Ukuran A3 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 100.000,00 \|5. Ukuran . . .\| JENIS \| PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|--------------------------\|-------------------------------------------------------------------------------------------\|--------------\|---------------\|\| 5. \| Ukuran A3 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 120.000,00 \|\| 6. \| Ukuran A3 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 160.000,00 \|\| 7. \| Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 200.000,00 \|\| 8. \| Ukuran A4 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 30.000,00 \|\| 9. \| Ukuran A4 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 45.000,00 \|\| 10. \| Ukuran A4 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 60.000,00 \|\| 11. \| Ukuran A4 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 75.000,00 \|\| 12. \| Ukuran A4 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 90.000,00 \|\| 13. \| Ukuran A4 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 120.000,00 \|\| 14. \| Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 150.000,00 \|\| 15. \| Ukuran A5 s.d 50 Halaman \| Per Buku \| 25.000,00 \|\| 16. \| Ukuran A5 (51 s.d 75 Halaman ) \| Per Buku \| 35.000,00 \|\| 17. \| Ukuran A5 (76 s.d 100 Halaman ) \| Per Buku \| 50.000,00 \|\| 18. \| Ukuran A5 (101 s.d 125 Halaman ) \| Per Buku \| 65.000,00 \|\| 19. \| Ukuran A5 (126 s.d 150 Halaman ) \| Per Buku \| 75.000,00 \|\| 20. \| Ukuran A5 (151 s.d 200 Halaman ) \| Per Buku \| 100.000,00 \|\| 21. \| Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman \| Per Buku \| 125.000,00 \|\| G. \| Program Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG)/ Geographical Information System ( GIS ) \| Per Set \| 1.500.000,00 \|\| JASA SURVEI DAN PEMETAAN \| JASA SURVEI DAN PEMETAAN \| \| \|\| 1. \| Survei GPS Geodetik \| Per Titik \| 4.000.000,00 \|\| 2. \| Survei Gaya Berat \| Per Titik \| 1.500.000,00 \|\| 3. \| Survei Sipat Datar Teliti \| Per Km \| 4.500.000,00 \|\| 4. \| Survei Sipat Datar \| Per Km \| 2.500.000,00 \|\| 5. \| Pengolahan Data Hasil Survei GPS \| Per Titik \| 300.000,00 \|\| 6. \| Survei Pasang Surut per 15 hari \| Per Titik \| 10.000.000,00 \|\| 7. \| Pengolahan Data Hasil Survei Pasang Surut per bulan \| Per Stasiun \| 1.000.000,00 \|\| 8. \| Survei Bathimetri minimum 10 hari \| Per Tim/Hari \| 10.000.000,00 \|\| 9. \| Pemetaan Dijital \| \| \|\| a. \| Skala 1:10.000 \| Per Km² \| 70.000,00 \|\| b. \| Skala 1:25.000 \| Per Km² \| 9.500,00 \|\| c. \| Skala 1:50.000 \| Per Km² \| 2.000,00 \|\| d. \| Skala 1:250.000 \| Per Km² \| 70,00 \|\| 10. Pemutakhiran Peta \| 10. Pemutakhiran Peta \| \| \|\| a. \| Unsupervised \| \| \|\| \| 1) Skala 1:10.000 \| Per Km² \| 50.000,00 \|\| \| 2) Skala 1:25.000 \| Per Km² \| 7.000,00 \|\| \| 3) Skala 1:50.000 \| Per Km² \| 1.500,00 \|\| \| 4) Skala 1:250.000 \| Per Km² \| 50,00 \|\| b. \| Supervised \| \| \|\| \| 1) Skala 1:10.000 \| Per Km² \| 60.000,00 \|2) Skala . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|----------------------------------------------\|----------------------------------------------\|-----------------------------------------------------------------------------------------------\|------------------------\|-------------------------\|\| \| \| 2) \| Skala 1:25.000 \| Per Km² \| 8.000,00 \|\| \| \| 3) \| Skala 1:50.000 \| Per Km² \| 1.700,00 \|\| \| \| 4) \| Skala 1:250.000 \| Per Km² \| 60,00 \|\| \| 11. Interpretasi Citra Inderaja Supervised \| 11. Interpretasi Citra Inderaja Supervised \| 11. Interpretasi Citra Inderaja Supervised \| Per NLP \| 7.500.000,00 \|\| \| 12. Interpretasi Citra Inderaja Unsupervised \| 12. Interpretasi Citra Inderaja Unsupervised \| 12. Interpretasi Citra Inderaja Unsupervised \| Per NLP \| 5.500.000,00 \|\| \| 13. Penyusunan Basis Data Tematik \| 13. Penyusunan Basis Data Tematik \| 13. Penyusunan Basis Data Tematik \| Per NLP \| 25.000.000,00 \|\| III. \| 14. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam \| 14. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam \| 14. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam \| Per NLP \| 23.500.000,00 \|\| \| JASA PELATIHAN \| JASA PELATIHAN \| JASA PELATIHAN \| \| \|\| \| 1. Sistem Informasi Geografis (SIG) \| 1. Sistem Informasi Geografis (SIG) \| 1. Sistem Informasi Geografis (SIG) \| \| \|\| \| \| a. \| Tingkat Operator (10 hari) \| Per Orang \| 5.500.000,00 \|\| \| \| b. \| Tingkat Analisis (10 hari) \| Per Orang \| 5.500.000,00 \|\| \| \| c. \| Aplikasi Remote Sensing dan SIG Inventarisasi dan \| Per Orang \| 5.500.000,00 \|\| \| \| d. \| Evaluasi Sumber Daya Alam Lahan (10 hari) Geoinformasi untuk Manajemen Bencana Alam (10 hari) \| Per Orang \| 5.500.000,00 \|\| \| \| e. \| Arc GIS (5 hari) \| Per Orang \| 3.500.000,00 \|\| \| 2. Penginderaan Jauh (Inderaja) \| 2. Penginderaan Jauh (Inderaja) \| 2. Penginderaan Jauh (Inderaja) \| \| \|\| \| \| a. \| Analisis dan Interpretasi Citra untuk Pemetaan \| Per Orang \| 5.500.000,00 \|\| \| \| b. \| Penggunaan Lahan (10 hari) Pemrosesan Citra Dijital untuk Pemetaan (5 hari) \| Per Orang \| 3.500.000,00 \|\| \| 3. \| Pengukuran dan Pemetaan \| Pengukuran dan Pemetaan \| \| \|\| \| \| a. \| Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah (5 hari) \| Per Orang \| 4.000.000,00 \|\| \| \| b. \| Aplikasi GPS Dijital untuk Pemetaan (5 hari) \| Per Orang \| 4.000.000,00 \|\| \| \| c. \| Kartografi Dijital (10 hari) \| Per Orang \| 5.500.000,00 \|\| \| \| d. \| Toponimi (5 hari) \| Per Orang \| 3.000.000,00 \|\| \| 4. \| Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan \| Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan \| \| \|\| \| \| a. \| Tingkat Terampil (10 hari) \| Per Orang \| 6.000.000,00 \|\| \| \| b. \| Tingkat Ahli (10 hari) \| Per Orang \| 6.000.000,00 \|\| IV. \| JASA INTELEKTUAL \| JASA INTELEKTUAL \| JASA INTELEKTUAL \| \| \|\| \| 1. \| Nara Sumber \| Nara Sumber \| Orang/Hari \| 1.000.000,00 \|\| \| 2. \| Penanggung Jawab \| Penanggung Jawab \| Orang/Hari Orang/Bulan \| 800.000,00 9.600.000,00 \|\| \| 3. \| Supervisor \| Supervisor \| Orang/Hari Orang/Bulan \| 750.000,00 9.000.000,00 \|\| \| 4. \| Koordinator \| Koordinator \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|\| \| 5. \| Tim Teknis \| Tim Teknis \| Orang/Bulan \| 9.000.000,00 \|\| \| \| a. Tenaga Ahli \| a. Tenaga Ahli \| \| \|\| \| \| 1) \| Remote Sensing /Fotogrametri \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|\| \| \| 2) \| GIS/ SIG \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|\| \| \| 3) \| Penyurveian ( Surveying ) \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|\| \| \| 4) \| Pemetaan ( Mapping ) \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|5) Basis . . .\| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK \| SATUAN \| TARIF (Rp) \|\|---------------------------------------\|-----------------------------------------\|-------------\|--------------\|\| \| 5) Basis Data \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|\| \| 6) Deliniasi Batas \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|\| \| 7) Delimitasi Batas \| Orang/Hari \| 750.000,00 \|\| \| b. Surveyor \| Orang/Hari \| 650.000,00 \|\| \| c. Operator Alat Laboratorium \| Orang/Hari \| 600.000,00 \|\| 6. \| Tim Administrasi \| \| \|\| \| a. Manajer Keuangan \| Orang/Hari \| 450.000,00 \|\| \| \| Orang/Bulan \| 4.800.000,00 \|\| \| b. Pembukuan \| Orang/Hari \| 400.000,00 \|\| 7. \| Anggota Tim Teknis \| \| \|\| \| a. Tenaga Ahli \| Orang/Bulan \| 9.000.000,00 \|\| \| b. Surveyor \| Orang/Bulan \| 7.500.000,00 \|\| \| c. Operator \| Orang/Bulan \| 7.200.000,00 \|\| V. JASA SEWA \| V. JASA SEWA \| \| \|\| 1. \| Receiver GPS Tipe Geodetik dan operator \| Per Hari \| 750.000,00 \|\| 2. \| Receiver GPS Tipe Navigasi \| Per Hari \| 50.000,00 \|\| 3. \| Gravity Meter (Gravimeter) dan operator \| Per Hari \| 1.400.000,00 \|\| 4. \| Total Station dan operator \| Per Hari \| 600.000,00 \|\| 5. \| Sipat Datar Teliti Dijital dan operator \| Per Hari \| 600.000,00 \|\| 6. \| Alat Pasang Surut Dijital dan operator \| Per Hari \| 750.000,00 \|\| 7. \| Analitical Stereo Plotter \| Per Hari \| 750.000,00 \|\| 8. \| Soft Copy Fotogrametri \| Per Hari \| 750.000,00 \|PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaDEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARABIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,MUHAMMAD SAPTA MURTI	[ -0.030760126188397408, -0.0652078241109848, -0.014344485476613045, -0.0771840289235115, 0.025708651170134544, 0.0015893465606495738, 0.0009933452820405364, 0.04831012710928917, -0.04287722334265709, -0.045798469334840775, 0.03128770366311073, 0.005504149943590164, -0.0058608767576515675, -...	[ 0.14722980728369628, 0.08654357109301002, 0, 0, 0, 0, 0, 0.13595019059755475, 0.150149253271031, 0.08949914842775185, 0, 0, 0.09010298260435343, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.06457062167426073, 0.09329205658629022, 0, 0, 0, 0, 0, 0.10...	1
27	27	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	66	2008	BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	13 Oktober 2008	N/A	Preamble	Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, dipandang perlu untuk menaikkan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan; - b.ebahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan; - Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902); MEMUTUSKAN: ________________ MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.	[ -0.12955814599990845, -0.05035817250609398, -0.0023764241486787796, 0.01847779005765915, 0.011184602975845337, -0.07135231792926788, 0.007186354137957096, 0.039350226521492004, -0.005723068490624428, -0.012306337244808674, -0.06477024406194687, -0.01468947809189558, 0.029572447761893272, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.046841288571328535, 0, 0, 0, 0, 0.07617499940407568, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
28	28	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	66	2008	BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	13 Oktober 2008	N/A	Pasal 2	Ketentuan mengenai nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku untuk simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.	[ -0.09816092252731323, -0.06787333637475967, 0.0012832331703975797, -0.04244854301214218, -0.008291520178318024, -0.09159888327121735, -0.018014702945947647, 0.03993874788284302, 0.009521651081740856, -0.005034151487052441, -0.059561438858509064, -0.0490771159529686, 0.0140299741178751, 0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
29	29	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	66	2008	BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	13 Oktober 2008	N/A	Pasal 3	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA dengan aslinya Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHOK IN ESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO	[ -0.05994809418916702, -0.03357108682394028, -0.0010985768167302012, -0.0510500930249691, -0.054693106561899185, -0.05863659456372261, 0.020887644961476326, 0.0946202501654625, -0.012950840406119823, -0.0390603169798851, -0.08270624279975891, -0.04687890782952309, -0.030197231099009514, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.12501567239081887, 0, 0, ...	1
30	30	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	66	2008	BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	13 Oktober 2008	PENJELASAN	Preamble	I. UMUM Adanya ancaman krisis keuangan global yang dapat mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diantisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran. Untuk itu, besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan perlu dinaikkan sehingga meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap simpanannya di perbankan. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global.	[ -0.08768131583929062, -0.005362076219171286, -0.004013450350612402, 0.03615593537688255, 0.0372791588306427, -0.06720156222581863, -0.015954215079545975, 0.0506010502576828, -0.01588495820760727, 0.014539089985191822, -0.039493754506111145, -0.009599440731108189, 0.00043772655772045255, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
31	31	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	66	2008	BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	13 Oktober 2008	PENJELASAN	Pasal 3 Cukup jelas.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4903	[ -0.024932775646448135, -0.03327641636133194, -0.010395415127277374, -0.08593995124101639, -0.004540008492767811, -0.002872535726055503, -0.001892250613309443, 0.06230885535478592, 0.009453522972762585, 0.009593378752470016, -0.06306842714548111, -0.02645757980644703, 0.023533277213573456, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
32	32	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	N/A	Preamble	Menimbang Mengingat PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - a. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; : - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; 3. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH.	[ -0.06776905804872513, -0.10891122370958328, -0.0055130235850811005, -0.07081112265586853, 0.032977886497974396, -0.03329068794846535, -0.01719922572374344, 0.020070265978574753, 0.04144381359219551, -0.01792774349451065, -0.01740383356809616, -0.011955141089856625, 0.0057701366022229195, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.08240834295218243, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.06546553547180847, 0.06836976...	1
33	33	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. 8. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. 9. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. 10. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 11. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. 12. Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri. 13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.	[ -0.04534845054149628, -0.09749395400285721, -0.006977661047130823, -0.05841200798749924, -0.018539154902100563, -0.02335827425122261, 0.01274060644209385, -0.008827160112559795, 0.019678857177495956, -0.034397926181554794, -0.017088592052459717, -0.011990736238658428, 0.054543256759643555, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.03305430816048282, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.035397448284555585, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.03526535914172348, 0, 0, 0, 0, 0...	1
34	34	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 2	- (1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. - (2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. - (3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: - a. pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih; - b. penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda; dan - c. penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi. - (4) Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: - a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; - b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan - c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.	[ -0.007100157905369997, -0.08698926120996475, -0.007560746744275093, -0.05283765122294426, 0.08664771169424057, 0.017212744802236557, -0.014643999747931957, -0.035852350294589996, 0.02589685469865799, 0.01334297563880682, 0.036890819668769836, -0.012383577413856983, 0.02284901589155197, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
35	35	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 3	Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.	[ -0.046493612229824066, -0.07475502043962479, -0.007732772268354893, -0.027365870773792267, 0.06942147016525269, -0.01657719723880291, 0.0422963984310627, -0.013609974645078182, 0.03785286098718643, -0.014414601027965546, -0.009843259118497372, 0.0020213460084050894, 0.026414290070533752, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.12886847763208817, 0, 0, 0, 0.21635364801995124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
36	36	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 4	- (1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. - (2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.	[ -0.02707071788609028, -0.11807988584041595, -0.008714063093066216, -0.00577126070857048, 0.07696633040904999, 0.018984172493219376, 0.0305482167750597, 0.0009228331036865711, 0.007437142077833414, 0.009570837020874023, 0.0038882766384631395, -0.014016706496477127, 0.007842136546969414, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
37	37	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 5	- (1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: - a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; - b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon - 5 - provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; - c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; - d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan - e. Rekomendasi Menteri. - (2) Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi: - a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; - b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; - c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; - d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan - e. Rekomendasi Menteri. - (3) Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. - (4) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/ kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	[ -0.04121845215559006, -0.1045658066868782, -0.004429410677403212, 0.003511324292048812, 0.07006709277629852, -0.014412177726626396, 0.03408114239573479, 0.012915285304188728, 0.002493261592462659, -0.013603639788925648, 0.0068706632591784, -0.03435178101062775, 0.03227284178137779, -0.0027...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
38	38	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 6	- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. - (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. - (3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu .	[ -0.04281347617506981, -0.10206138342618942, -0.004641833249479532, -0.01092088595032692, 0.02982180193066597, -0.08958351612091064, -0.009550427086651325, 0.019659854471683502, 0.03392075374722481, -0.04454413056373596, 0.022307641804218292, 0.03780149295926094, 0.03217044845223427, -0.004...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
39	39	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 7	Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.	[ -0.01633690670132637, -0.09002954512834549, -0.005855007097125053, 0.03262818604707718, 0.03242933005094528, -0.09202377498149872, 0.03345843404531479, 0.02245386503636837, -0.05327574908733368, -0.011249254457652569, 0.01798708550632, -0.004092645365744829, 0.006732320878654718, -0.004049...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
40	40	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 8	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk: - a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; - b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan - c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.	[ 0.004502130206674337, -0.11763620376586914, -0.007357397116720676, -0.040504615753889084, 0.08282891660928726, -0.026414096355438232, 0.06074637919664383, -0.019257623702287674, -0.0026353285647928715, 0.011152677237987518, 0.027918068692088127, -0.009333102963864803, -0.00648934580385685, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
41	41	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 9	- (1) Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta wilayah calon provinsi. - (2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi. - (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri.	[ -0.01668870821595192, -0.10016056150197983, -0.004533343482762575, -0.05574734881520271, 0.048054780811071396, -0.015188105404376984, 0.07440223544836044, 0.025219162926077843, 0.002220808295533061, -0.022033870220184326, 0.07694694399833679, -0.014500155113637447, -0.011663849465548992, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
42	42	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 10	- (1) Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota. - (2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. - (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.	[ -0.01574675552546978, -0.08782518655061722, -0.00355348433367908, -0.06370677798986435, 0.02645484358072281, -0.038318704813718796, 0.10008588433265686, 0.027532894164323807, 0.02558846026659012, -0.0341210700571537, 0.0953044593334198, -0.020523101091384888, 0.01604917086660862, -0.002364...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
43	43	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 11	- (1) Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama pulau. - (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) harus merupakan satu kesatuan wilayah administrasi.	[ -0.02247728407382965, -0.08945503830909729, -0.004695139359682798, -0.08682546019554138, 0.04622943326830864, -0.027062222361564636, 0.08096295595169067, 0.015325089916586876, 0.027544843032956123, -0.060555990785360336, 0.02400636300444603, 0.0019893429707735777, -0.012127695605158806, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.11190396323641791, 0, 0.21224504945639425, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
44	44	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 12	- (1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. - (3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. - (4) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.	[ -0.014750825241208076, -0.06870480626821518, -0.00530679477378726, 0.005283492151647806, 0.06251993775367737, -0.05885320529341698, 0.05776941403746605, 0.011531338095664978, -0.01932087354362011, -0.03967232629656792, 0.05730258300900459, -0.0024399645626544952, 0.0033404126297682524, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
45	45	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB II - PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 13	- (1) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. - (2) Bangunan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah calon daerah. - (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.	[ -0.0036428666207939386, -0.11155000329017639, -0.0020434448961168528, -0.052632298320531845, -0.0006773379282094538, -0.09049256145954132, 0.038500651717185974, -0.025676824152469635, 0.02696375548839569, -0.0015437091933563352, 0.028578976169228554, -0.0038413279689848423, 0.048661060631275...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
46	46	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 14	Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: - a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan. - b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat; - c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah. - d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan: 1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. - e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi; - f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: 1. Hasil kajian daerah; 2. Peta wilayah calon provinsi; 3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan 4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.	[ -0.016100572422146797, -0.10782768577337265, -0.0049567134119570255, -0.014965275302529335, 0.08021199703216553, -0.024255957454442978, 0.026396403089165688, -0.004445040598511696, -0.029977677389979362, -0.021141160279512405, -0.002296971157193184, -0.030665937811136246, 0.00922270305454731...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
47	47	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 15	Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: - a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan. - b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat; - c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota; - d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada masingmasing gubernur yang bersangkutan dengan melampirkan: 1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. - e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan; - f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, masing-masing gubernur menyampaikan - 10 - usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: 1. Hasil kajian daerah; 2. Peta wilayah calon provinsi; 3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan 4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.	[ -0.018127121031284332, -0.108128122985363, -0.00526017602533102, -0.017371729016304016, 0.08162922412157059, -0.022055460140109062, 0.026169346645474434, -0.00038335827412083745, -0.032803162932395935, -0.021769054234027863, -0.004186223726719618, -0.030652223154902458, 0.008333028294146061,...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.04597455433743375, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
48	48	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 16	Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai berikut: - a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan. - b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain; - c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah; - d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan: 5. 1. 6. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 2. hasil kajian daerah; 3. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b. - e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan - 11 - evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c; - f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi; - g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan - h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 2. Hasil kajian daerah; 3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan 5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d .	[ -0.01554958801716566, -0.07876609265804291, -0.0041668410412967205, -0.010381409898400307, 0.031002821400761604, -0.04723291099071503, 0.016280177980661392, 0.008835865184664726, 0.02265370637178421, -0.02673390507698059, 0.0017387733096256852, -0.022963596507906914, 0.0422443263232708, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.04223266698314136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
49	49	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 17	Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sebagai berikut: - a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan. - b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain; - c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah; - d. Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan: 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 2. Hasil kajian daerah; 3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. - e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c; - f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi; - g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan - h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: 1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 2. hasil kajian daerah; 3. peta wilayah calon kabupaten/kota; 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota; dan 5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e .	[ -0.016663841903209686, -0.08217426389455795, -0.004266959615051746, -0.013521646149456501, 0.0293803121894598, -0.04669778794050217, 0.022350125014781952, 0.013373707421123981, 0.019734850153326988, -0.020532093942165375, 0.0031810887157917023, -0.02249853126704693, 0.040093809366226196, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
50	50	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 18	- (1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota. - (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. - (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.	[ 0.006920078303664923, -0.10730153322219849, -0.005505706649273634, 0.01126664038747549, 0.04511843994259834, -0.00021719677897635847, 0.02844695746898651, -0.01863113045692444, -0.013621401973068714, 0.012793464586138725, -0.008148104883730412, -0.05803506448864937, -0.006989892106503248, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
51	51	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 19	- (1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD. - (2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. - (3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.	[ 0.025341233238577843, -0.0824761837720871, -0.004764479119330645, 0.0026366151869297028, 0.060259170830249786, -0.025652548298239708, 0.022165590897202492, -0.013701319694519043, -0.022509118542075157, -0.0006928620277903974, -0.02254258096218109, -0.07088819891214371, -0.007713994011282921,...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
52	52	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 20	- (1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. - (2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah , Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.	[ -0.02846718393266201, -0.08566288650035858, -0.002888969611376524, -0.03302386775612831, 0.004622715059667826, -0.014489665627479553, 0.01720300316810608, -0.007023002952337265, -0.012109406292438507, 0.010499496012926102, -0.013616335578262806, -0.057081662118434906, -0.0030438967514783144,...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
53	53	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB III - TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH	Pasal 21	- (1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat kepala daerah. - (2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.	[ -0.06900986284017563, -0.07982876151800156, -0.0038514966145157814, -0.04839061573147774, -0.00005005735147278756, -0.06078753620386124, -0.0019401025492697954, -0.009990050457417965, 0.022363480180501938, -0.014355876483023167, -0.028223587200045586, -0.010695233009755611, -0.00341323181055...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
54	54	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB IV - PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH	Pasal 22	- (1) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. - (2) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah - 14 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. - (3) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.	[ 0.011347119696438313, -0.0739743709564209, -0.0018537900177761912, -0.06261243671178818, 0.00020870818116236478, -0.047296393662691116, -0.05529206618666649, -0.003412097692489624, 0.037099599838256836, -0.003253948874771595, -0.04662761092185974, 0.005991969723254442, 0.01070682518184185, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
55	55	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB V - TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH	Pasal 23	- (1) Berdasarkan proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Menteri menyampaikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kepada DPOD. - (2) DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Dalam hal sidang DPOD menilai daerah tertentu tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain. - (4) Menteri meneruskan rekomendasi DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden. - (5) Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah.	[ 0.013968420214951038, -0.0897819772362709, -0.005746942944824696, -0.03587692603468895, 0.04094308242201805, -0.027892261743545532, -0.031022442504763603, -0.005692017264664173, 0.019185755401849747, -0.002735896734520793, -0.07882561534643173, -0.0374709814786911, -0.009874322451651096, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
56	56	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VI - PEMBINAAN	Pasal 24	- (1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah. - (2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - a. penyusunan perangkat daerah; - b. pengisian personil; - c. pengisian keanggotaan DPRD; - d. penyusunan APBD; - e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi; - f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen; - g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan - h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah. - (3) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur bersama bupati kabupaten induk. - (4) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen secara bertahap dan terpadu.	[ 0.0024600315373390913, -0.0939924493432045, -0.004102457780390978, -0.07163283973932266, 0.04328405112028122, -0.07694936543703079, 0.017582988366484642, 0.022051090374588966, 0.04588443785905838, -0.013857010751962662, -0.038846541196107864, 0.015988394618034363, -0.022741414606571198, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
57	57	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VI - PEMBINAAN	Pasal 25	- (1) Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah. - (2) Fasilitasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - (3) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pelayanan publik.	[ 0.019561845809221268, -0.10043104737997055, -0.007282990030944347, -0.07114693522453308, 0.044804368168115616, -0.07260334491729736, -0.025950666517019272, -0.025498922914266586, 0.08316177874803543, 0.013250909745693207, -0.0488155223429203, 0.011282620020210743, -0.01700901985168457, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
58	58	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VII - PENDANAAN	Pasal 26	- (1) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi. - (2) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi. - (3) Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.	[ -0.02746991440653801, -0.11522109061479568, -0.006266803480684757, -0.0448872409760952, 0.10232672095298767, 0.00736419390887022, -0.0029556644149124622, 0.019701700657606125, 0.022991735488176346, 0.021770553663372993, -0.0009671899024397135, -0.01120279636234045, 0.01769537292420864, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
59	59	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VII - PENDANAAN	Pasal 27	- (1) Dana perimbangan bagi daerah otonom baru diperhitungkan setelah undang-undang pembentukannya ditetapkan. - (2) Perhitungan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah otonom baru tersedia secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - (3) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, besaran dana perimbangan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai dari daerah induk.	[ -0.0895918682217598, -0.07258590310811996, -0.003284871345385909, -0.07007510215044022, 0.06898867338895798, -0.02211577631533146, -0.012931200675666332, 0.0024471678771078587, 0.03159675374627113, -0.01438676007091999, 0.0003943030606023967, 0.023297064006328583, 0.015546142123639584, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
60	60	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VII - PENDANAAN	Pasal 28	- (1) Bagi provinsi baru yang undang-undang pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah provinsi induk dan dukungan dana dari kabupaten/kota yang menjadi cakupan provinsi baru. - (2) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD provinsi induk, sesuai kemampuan keuangan provinsi induk. - (3) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam undang-undang pembentukan provinsi baru. - (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh provinsi induk sampai provinsi baru mempunyai APBD sendiri. - (5) APBD provinsi induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk cakupan wilayah provinsi baru sebelum provinsi baru mempunyai APBD sendiri. - (6) Dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD kabupaten/kota yang besarnya ditetapkan secara proporsional berdasarkan besaran APBD kabupaten/kota masing-masing. - (7) Besaran dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam undangundang pembentukan provinsi baru.	[ -0.06030621752142906, -0.12144680321216583, -0.004595245700329542, -0.04892408475279808, 0.07800982147455215, -0.046272117644548416, -0.013143548741936684, 0.03391877934336662, -0.012320886366069317, 0.014356725849211216, -0.004008007701486349, 0.001369339763186872, -0.001960612367838621, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
61	61	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VII - PENDANAAN	Pasal 29	- (1) Bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota induk dan bantuan provinsi. - (2) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk, sesuai kemampuan keuangan kabupaten/kota induk. - (3) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagai dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk dan ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru. - (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD kabupaten/kota baru. - (5) APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk cakupan wilayah kabupaten/kota baru sebelum kabupaten/kota baru mempunyai APBD sendiri. - (6) Bantuan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.	[ -0.060293424874544144, -0.10898340493440628, -0.004471649881452322, -0.04625197872519493, 0.052959926426410675, -0.059235624969005585, -0.008823776617646217, 0.03440823405981064, 0.012097561731934547, 0.028378784656524658, 0.0017299758037552238, -0.0046844021417200565, 0.017901267856359482, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
62	62	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 30	Bagi provinsi yang memiliki status istimewa dan/atau diberikan otonomi khusus, dalam pembentukan daerah selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga - 18 - berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memberikan status istimewa dan/atau otonomi khusus.	[ -0.0025429101660847664, -0.07849784940481186, -0.005348916165530682, -0.06261389702558517, -0.0017640436999499798, -0.0005036286311224103, 0.033742137253284454, 0.02760884165763855, 0.004528780467808247, -0.023704618215560913, -0.0094766141846776, -0.002537270076572895, -0.027525151148438454...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
63	63	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 31	- (1) Pembentukan perangkat provinsi baru, dilaksanakan oleh penjabat gubernur dan difasilitasi oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk. - (2) Pembentukan perangkat kabupaten/kota baru, dilaksanakan oleh penjabat bupati/walikota dan difasilitasi oleh gubernur bersama dengan bupati induk.	[ -0.0027696716133505106, -0.14496561884880066, -0.005506584420800209, -0.018133729696273804, 0.03146878629922867, -0.027914296835660934, 0.06083543971180916, 0.014753625728189945, 0.011430772952735424, 0.008520607836544514, 0.004569549113512039, -0.005482899956405163, -0.013722438365221024, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
64	64	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 32	Pengisian personil pada perangkat daerah baru diprioritaskan dari pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.	[ -0.023971743881702423, -0.14566214382648468, -0.002752953441813588, -0.0347517691552639, -0.017629342153668404, -0.05955008789896965, 0.0362689271569252, 0.002262741792947054, -0.013075204566121101, 0.02442949078977108, 0.032464176416397095, -0.009818204678595066, -0.008106304332613945, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
65	65	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 33	- (1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset. - (2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru. - (3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru.	[ -0.031215494498610497, -0.07655714452266693, -0.005889354273676872, -0.07454598695039749, 0.07731969654560089, -0.06838832795619965, 0.018522340804338455, 0.013884474523365498, -0.013913226313889027, -0.017315663397312164, 0.0030399998649954796, 0.033235102891922, -0.0011163299204781651, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.06438645498732537, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
66	66	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 34	- (1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi baru difasilitasi oleh Menteri. - (2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota induk. - (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.	[ -0.05236107483506203, -0.10382572561502457, -0.004994682502001524, -0.05228128656744957, 0.007412627339363098, -0.07219391316175461, 0.012914088554680347, -0.029411299154162407, 0.006052710581570864, 0.02638981118798256, -0.008392452262341976, 0.0001480092469137162, -0.02301463857293129, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
67	67	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 35	- (1) Penegasan batas wilayah provinsi baru dilakukan bersama-sama oleh provinsi baru, provinsi induk dan provinsi yang bersandingan lainnya. - (2) Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota, kabupaten induk dan kabupaten/kota yang bersandingan lainnya. - (3) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. - (4) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri. - (5) Dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi penegasan batas wilayah ditetapkan oleh Menteri.	[ -0.004533843602985144, -0.11141423135995865, -0.00603293813765049, -0.047849368304014206, 0.056614331901073456, -0.0014249145751819015, 0.002215564949437976, 0.04652082547545433, -0.010673100128769875, -0.02505118027329445, 0.03682141751050949, -0.010556132532656193, -0.01700139231979847, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
68	68	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB IX - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 36	Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	[ -0.05157840996980667, -0.07331433147192001, -0.005464072339236736, -0.011536865495145321, 0.006634045857936144, 0.015645651146769524, 0.025482522323727608, 0.010583734139800072, -0.009888744913041592, -0.024737415835261345, -0.0663347914814949, -0.0375744104385376, 0.014586343429982662, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
69	69	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	BAB IX - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 37	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA	[ -0.05294417589902878, -0.04370858147740364, 0.0007455339073203504, -0.04011668264865875, -0.047469981014728546, -0.0694400891661644, 0.03661224991083145, 0.08216346055269241, -0.02130935713648796, -0.035024236887693405, -0.07748934626579285, -0.046367958188056946, -0.026824111118912697, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.12540895469763388, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
70	70	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Preamble	I. UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. 1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. 2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. 3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna - 2 - mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah. Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik dan historis. Pemerintah berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru baik provinsi maupun kabupaten/kota. Gubernur provinsi induk bersama Menteri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru dibentuk, sedangkan bupati kabupaten induk bersama gubernur berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang baru dibentuk agar dapat berjalan dengan optimal. Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.	[ -0.02152554877102375, -0.11073794215917587, -0.006528591737151146, -0.04081390053033829, 0.044970203191041946, -0.023283353075385094, -0.0005589437787421048, -0.015399588271975517, 0.02017216384410858, -0.03388134017586708, -0.003235849319025874, 0.03869766741991043, 0.04089302197098732, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.030651374496275013, 0, 0, 0, 0.051459727087235695, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
71	71	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 5 Ayat (1)	## Huruf aKeputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi, ditetapkan berdasarkan rapat paripurna yang memuat:1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi;2. Persetujuan nama calon provinsi;3. Persetujuan lokasi calon ibukota;4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; dan5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru.## Huruf bKeputusan masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang memuat:1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi;2. Persetujuan nama calon provinsi;3. Persetujuan lokasi calon ibukota;4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru;6. Persetujuan kesediaan menyerahkan se-bagian aset kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru; dan7. Persetujuan memindahkan sebagian personil yang dibutuhkan provinsi baru.## Huruf cKeputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna yang memuat:1. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah calon provinsi;2. Persetujuan nama calon provinsi;3. Persetujuan lokasi calon ibukota;4. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;5. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; dan6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi.Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi.Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon provinsi.Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi.Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, Keputusan DPRD provinsi dibuat oleh masing-masing DPRD provinsi induk.## Huruf dKeputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi, memuat:1. Persetujuan nama calon provinsi;2. Persetujuan lokasi calon ibukota;3. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi;4. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; dan5. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru;6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi.Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi.Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon provinsi.Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi.Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan gubernur dibuat oleh masing-masing gubernur dari provinsi induk.## Huruf eRekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi.## Ayat (2)## Huruf aKeputusan DPRD kabupaten/kota induk yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat:1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota;2. Persetujuan lokasi calon ibukota;3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah otonom baru;6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota.Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota.Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota.7. Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota, dari kabupaten induk kepada kota yang akan dibentuk. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan milik kabupaten induk yang bukan untuk pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk membangun sarana prasarana di ibukota kabupaten induk yang baru; dan8. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk.Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan DPRD kabupaten/kota dibuat oleh masing-masing DPRD kabupaten/kota induk.## Huruf bKeputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat:1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota;2. Persetujuan lokasi calon ibukota;3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah otonom baru;6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/ kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota.Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota.Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/ kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota.7. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk;Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan bupati/ walikota dibuat oleh masingmasing bupati/ walikota dari kabupaten/kota induk.## Huruf cKeputusan DPRD provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota yang memuat:1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota;2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota;3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan4. Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.## Huruf dKeputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat:1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota;2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota;3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan4. Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.## Huruf eRekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan pembentukan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi.## Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'aspirasi sebagian besar masyarakat setempat' adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain. Jumlah keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang ada di masing-masing wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.Ayat (4)Cukup jelas.##	[ -0.01971469260752201, -0.11966118216514587, -0.012217145413160324, -0.023836346343159676, 0.04960360378026962, -0.07936693727970123, 0.05143824964761734, 0.011500053107738495, -0.02849864959716797, -0.007501446176320314, 0.00821635127067566, -0.01720333658158779, 0.047218892723321915, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
72	72	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 6 ## Ayat (1)	Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk (1) PDRB per kapita; (2) Pertumbuhan ekonomi; dan (3) Kontribusi PDRB terhadap PDRB total.Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diukur dengan (1) Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk; (2) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk; (3) Rasio pasar per 10.000 penduduk; (4) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD; (5) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP; (6) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA; (7) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk; (8) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk; (9) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor; (10) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga; (11) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor; (12) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas; (13) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas; dan (14) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah balai pertemuan.Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan.Kependudukan merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2) Kepadatan Penduduk.Luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan (1) Luas wilayah keseluruhan; dan (2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan (2) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur dengan (1) Jumlah PAD; (2) Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk dan (3) Rasio PDS terhadap PDRB.Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia.Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).Ayat (2)Penilaian syarat teknis dimaksud adalah penilaian dalam merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom dengan memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki oleh daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk dan menitikberatkan pada faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan.Ayat (3)Cukup jelas.	[ -0.04864901676774025, -0.07591378688812256, -0.007953736931085587, 0.008783160708844662, 0.07990758121013641, -0.0132624302059412, 0.03407369181513786, 0.019405977800488472, 0.04482454061508179, -0.029577281326055527, 0.02632024884223938, 0.06953046470880508, 0.07848986238241196, -0.008656...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.12314422754290641, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.09758046798857799, 0.17917695451672358, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.03393398134861303, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0338073...	1
73	73	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 9 Ayat (1)	Peta wilayah provinsi dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa bumi, citra satelit, atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang berwenang) dengan skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah kepulauan.	[ -0.021967124193906784, -0.10584928095340729, -0.006889006122946739, -0.07202544063329697, 0.02668173797428608, 0.006899729836732149, 0.06862404197454453, 0.06479465216398239, -0.023349236696958542, -0.049634113907814026, 0.03484056517481804, 0.008462918922305107, -0.02767394669353962, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.19371387517052163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
74	74	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 10 Ayat (1)	Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa bumi, citra satelit, atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang berwenang) dengan skala antara 1:100.000 sampai dengan 1:250.000 untuk pembentukan kabupaten; dan skala antara 1:25.000 sampai dengan 1:50.000 untuk pembentukan kota.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah kepulauan.	[ -0.013855253346264362, -0.10240719467401505, -0.005996132269501686, -0.058481134474277496, 0.013013266958296299, -0.006703995633870363, 0.09381850063800812, 0.07026121765375137, -0.0037555221933871508, -0.04116367921233177, 0.05355043336749077, 0.003979905508458614, -0.0010339132277294993, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.23255742738207177, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.11487743498874563, 0.13661048458373976, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...	1
75	75	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 11 Ayat (1)	Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'merupakan satu kesatuan wilayah' adalah suatu wilayah daerah yang tidak terpisahkan oleh cakupan wilayah daerah lain ( enclave ).	[ 0.033324554562568665, -0.07887490838766098, -0.00855887308716774, -0.04083213582634926, 0.028913630172610283, -0.02007676661014557, 0.0036727727856487036, 0.064484603703022, 0.019738968461751938, -0.0480799525976181, 0.02629644051194191, 0.019118832424283028, 0.01905939169228077, -0.006693...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
76	76	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 12 Ayat (1)	Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Hasil kajian daerah mengenai lokasi calon ibukota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hasil kajian daerah tentang kelayakan pembentukan daerah.Ayat (4)Cukup jelas.	[ 0.028086673468351364, -0.09620960056781769, -0.009058277122676373, 0.016672924160957336, 0.014156806282699108, -0.021843740716576576, 0.04563475400209427, 0.043143387883901596, 0.003858031937852502, -0.05164066702127457, 0.04243858531117439, -0.007131198421120644, 0.03179096058011055, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
77	77	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 13 Ayat (1)	Yang dimaksud dengan 'bangunan dan lahan' adalah bangunan permanen yang layak digunakan sebagai kantor pemerintahan daerah otonom baru, dan lahan dengan luas dan kondisi yang layak untuk halaman dan pertapakan bangunan perkantoran pemerintahan daerah otonom baru.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.	[ 0.00400727242231369, -0.10340695828199387, -0.006419465411454439, -0.07684287428855896, -0.028881307691335678, -0.0776892751455307, 0.04102875664830208, -0.009854903444647789, 0.03568879887461662, -0.04700860753655434, 0.04813580960035324, 0.006600935012102127, 0.028654277324676514, -0.007...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
78	78	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 14 Huruf a	Yang dimaksud dengan 'Forum Komunikasi Kelurahan' adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.	[ -0.016112472862005234, -0.08776090294122696, -0.007021567318588495, -0.09927307069301605, 0.032631050795316696, -0.09366267919540405, 0.012392595410346985, 0.02936309017241001, -0.0006746611907146871, -0.03415817394852638, 0.02172253094613552, -0.05851209536194801, 0.08832383900880814, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
79	79	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 15 Huruf a	Yang dimaksud dengan 'Forum Komunikasi Kelurahan' adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.	[ -0.016112472862005234, -0.08776090294122696, -0.007021567318588495, -0.09927307069301605, 0.032631050795316696, -0.09366267919540405, 0.012392595410346985, 0.02936309017241001, -0.0006746611907146871, -0.03415817394852638, 0.02172253094613552, -0.05851209536194801, 0.08832383900880814, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
80	80	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 16 Huruf a	Yang dimaksud dengan 'Forum Komunikasi Kelurahan' adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.	[ -0.017095116898417473, -0.0881340429186821, -0.006425940897315741, -0.09704287350177765, 0.029802877455949783, -0.09452592581510544, 0.008868854492902756, 0.027023890987038612, 0.0040924446657299995, -0.031248804181814194, 0.025818629190325737, -0.05750109255313873, 0.08383121341466904, -0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
81	81	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 17 Huruf e	Cukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf aYang dimaksud dengan 'Forum Komunikasi Kelurahan' adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.	[ 0.009615782648324966, -0.10422313958406448, -0.00693606398999691, -0.09477302432060242, 0.042567718774080276, -0.07859133183956146, 0.02142530120909214, 0.04365183785557747, -0.01286740880459547, -0.01672437973320484, 0.012967920862138271, -0.0576864518225193, 0.0709380954504013, -0.004987...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
82	82	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 18 Ayat (1)	Cukup jelas.Ayat (2)Dalam melakukan penelitian, Tim dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.Ayat (3)Cukup jelas.	[ 0.06868342310190201, -0.09585504978895187, -0.007177520543336868, 0.011857133358716965, 0.030993878841400146, 0.021561695262789726, -0.013094714842736721, 0.02872813679277897, 0.015198280103504658, -0.03544316440820694, -0.0019726648461073637, -0.0468425489962101, 0.011720068752765656, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
83	83	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 22 Ayat (1)	Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Daerah yang dihapus dapat digabungkan kepada satu daerah otonom atau digabung kepada beberapa daerah otonom yang bersandingan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.	[ 0.022851044312119484, -0.095151886343956, -0.010004159063100815, -0.07349736988544464, 0.05853062868118286, -0.00430865166708827, 0.009453547187149525, 0.0084542166441679, 0.021640557795763016, -0.04856198653578758, -0.008464287035167217, 0.015638453885912895, 0.0011519236722961068, -0.008...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
84	84	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 25 Ayat (1)	Cukup jelas.## Ayat (2)Dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah, Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui pemberian insentif fiskal dan/atau insentif non-fiskal kepada dua atau lebih daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru.Insentif fiskal adalah insentif yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Insentif non-fiskal adalah insentif yang diberikan dalam bentuk dukungan teknis dan fasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah, sumber daya manusia, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik.Ayat (3)Cukup jelas.##	[ 0.02293221652507782, -0.09234727919101715, -0.00828414224088192, -0.055308785289525986, 0.06737153977155685, -0.07273465394973755, -0.007974172942340374, 0.013259107246994972, 0.07632916420698166, 0.0026117695961147547, 0.021355507895350456, -0.02556629106402397, -0.002130473032593727, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
85	85	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 26 ## Ayat (1)	Yang dimaksud dengan 'dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi' meliputi biaya untuk kajian daerah, penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan UndangUndang, peresmian dan pelantikan penjabat daerah.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota' meliputi biaya untuk kajian daerah, penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan UndangUndang, peresmian dan pelantikan penjabat daerah.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah' meliputi biaya untuk seluruh kegiatan sejak proses evaluasi dan pengkajian sampai dengan terbitnya Undang-Undang Penghapusan dan Penggabungan Daerah.	[ -0.01222124882042408, -0.09514771401882172, -0.006621950305998325, -0.027482276782393456, 0.0974377691745758, -0.022483477368950844, -0.007624848745763302, -0.02458920143544674, 0.019985349848866463, 0.0020927574951201677, 0.007763301953673363, 0.0059790159575641155, 0.020307112485170364, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
86	86	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	78	2007	TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH	10 Desember 2007	PENJELASAN	Pasal 37 Cukup jelas.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4791LAMPIRANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR: 78 Tahun 2007TANGGAL: 10 Desember 2007## PENILAIAN SYARAT TEKNIS## I. FAKTOR DAN INDIKATOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU\| FAKTOR \| \| INDIKATOR \|\|----------\|-------------------\|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|\| 1. \| Kependudukan \| 1. Jumlah penduduk. 2. Kepadatan penduduk. \|\| 2. \| Kemampuan Ekonomi \| 3. PDRB non migas perkapita. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Kontribusi PDRB non migas. \|\| 3. \| Potensi daerah \| 6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 \|\| \| \| penduduk. \|14. Persentase . . .\| \| FAKTOR \| INDIKATOR \|\|----\|--------------------\|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|\| \| \| 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. 18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk. \|\| 4. \| Kemampuan Keuangan \| 20. Jumlah PDS. 21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas. \|\| 5. \| Sosial Budaya \| 23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. 24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. 25. Jumlah balai pertemuan. \|\| 6. \| Sosial Politik \| 26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mem- punyai hak pilih. 27. Jumlah organisasi kemasya- rakatan. \|\| 7. \| Luas Daerah \| 28. Luas wilayah keseluruhan. 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. \|\| FAKTOR \| FAKTOR \| INDIKATOR \|\|----------\|----------------------------------\|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|\| 8 \| Pertahanan \| 30. Rasio jumlah personil aparat per- tahanan terhadap luas wilayah. 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan. \|\| 9 \| Keamanan \| 32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. \|\| 10 \| Tingkat Kesejahteraan masyarakat \| 33. Indeks Pembangunan Manusia. \|\| 11 \| Rentang Kendali \| 34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). \|## II. DEFINISI INDIKATOR## 1. Indikator:Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur, dan reliabel.## 2. Jumlah penduduk:Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.## 3. Kepadatan penduduk:Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.## 4. PDRB:Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu.## 5. PDRB non migas per kapita:Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.## 6. Pertumbuhan Ekonomi:Pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.## 7. Kontribusi PDRB non migas:Persentase PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non migas provinsi dan atau persentase PDRB non migas provinsi terhadap PDB nasional.## 8. Potensi Daerah:Potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya buatan dan sumber daya sosial.Untuk keperluan otonomi daerah, potensi daerah yang dapat diukur saja (tangible) dimasukkan dalam indikator tersedia.## 9. Bank:Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.## 10. Lembaga Keuangan Non Bank:Badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.## 11. Kelompok Pertokoan:Sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.## 12. Pasar:Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.## 13. Fasilitas Kesehatan:Tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan klinik.## 14. Tenaga medis:Dokter, mantri kesehatan/perawat, dan sejenisnya, tidak termasuk bidan, yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek maupun tidak.## 15. Kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:Alat untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, mobil, perahu/jukung baik yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor penggerak dipasang tidak permanen maupun kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor dipasang secara permanen di dalamnya.## 16. Pelanggan listrik:Rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai alat penerangan rumah.## 17. Pengguna air bersih:Rumah tangga yang menggunakan air bersih, khususnya untuk kebutuhan air minum.## 18. Pendapatan Daerah Sendiri:Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).## 19. Sarana Peribadatan:Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.## 20. Fasilitas lapangan olah raga:Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan kolam renang).## 21. Balai Pertemuan:Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.## 22. Penduduk yang ikut Pemilu:Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.## 23. Organisasi Kemasyarakatan:Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.## 24. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan:Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.## 25. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.## 26. Personil Aparat Pertahanan:Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.## 27. Karakteristik Wilayah:Adalah ciri wilayah yang ditunjukan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).## 28. Rentang kendali:Jarak rata-rata kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), dan rata-rata lama waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).## 29. Indeks Pembangunan Manusia:Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat.## III. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR## 1. Jumlah Penduduk:Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.## 2. Kepadatan Penduduk:Jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.3. PDRB non migas perkapita:Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk.## 4. Pertumbuhan ekonomi:Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.5. Kontribusi PDRB non migas:Untuk provinsi adalah nilai PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas nasional atas dasar harga berlaku dikalikan 100.Untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100.6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk:Jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.7. Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk:Jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.- 8.- Rasio Pasar per 10.000 penduduk:- Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD:- Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP:Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA:2. Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk:4. Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.## PRESIDEN## REPUBLIK INDONESIA13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk: jumlah2. Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi penduduk dikali 10.000.14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:4. Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga:6. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor:8. Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas:10. Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100.18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas: Jumlah pekerja yang berpendidikan S-1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun dikali 100.19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk:13. Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.14. 20.15. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS): Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).21. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk:17. Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.22. Jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas:19. Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk:Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk:2. Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.25. Jumlah Balai Pertemuan:4. Jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.26. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih:6. Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan:Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.28. Luas wilayah keseluruhan:Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:2. Jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.30. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah:4. Jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.## 31. Karakteristik Wilayah:Ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut:- a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan.- b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai.- c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan.- d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.32. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk:3. Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.33. Indeks Pembangunan Manusia:5. Dengan melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup ( longevity ), pengetahuan ( knowledge ) dan standar hidup layak ( decent living ). Usia hidup diukur dengan AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup.Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RLS (Ratarata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riel yang telah disesuaikan.34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten):2. Jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan:4. Jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.## IV. METODE PENILAIAN1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk.Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya.Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya.Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.4. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.5. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembanding Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembanding Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembanding Kota.6. Pembanding Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu:- a. Jawa dan Bali;- b. Sumatera;- c. Sulawesi;- d. Kalimantan;- e. Nusa Tenggara;- f. Maluku; dan- g. Papua.7. Pembanding Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan.8. Pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.9. Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali- 12 - dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.10. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.11. Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.## V. PEMBOBOTANSetiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator:\| NO \| FAKTOR DAN INDIKATOR \| BOBOT \|\|------\|------------------------------------------\|---------\|\| 1 \| Kependudukan \| 20 \|\| \| 1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk \| 15 5 \|\| 2 \| Kemampuan Ekonomi \| 15 \|\| \| 1. PDRB non migas perkapita \| 5 \|\| \| 2. Pertumbuhan ekonomi \| 5 \|\| \| 3. Kontribusi PDRB non migas \| 5 \|\| NO \| FAKTOR DAN INDIKATOR \| BOBOT \|\|------\|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|---------\|\| 3 \| Potensi Daerah \| 15 \|\| \| 1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk \| 2 \|\| \| 2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk \| 1 \|\| \| 3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk \| 1 \|\| \| 4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD \| 1 \|\| \| 5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP \| 1 \|\| \| 6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA \| 1 \|\| \| 7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk \| 1 \|\| \| 8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk \| 1 \|\| \| 9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor \| 1 \|\| \| 10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga \| 1 \|\| \| 11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor \| 1 \|\| \| 12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas \| 1 \|\| \| 13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas \| 1 \|\| NO \| FAKTOR DAN INDIKATOR \| BOBOT \|\|------\|---------------------------------------------------------------------------------\|---------\|\| \| 14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk \| 1 \|\| 4 \| Kemampuan Keuangan \| 15 \|\| \| 1. Jumlah PDS \| 5 \|\| \| 2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk \| 5 \|\| \| 3. Rasio PDS terhadap PDRB \| 5 \|\| 5 \| Sosial Budaya \| 5 \|\| \| 1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk \| 2 \|\| \| 2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk \| 2 \|\| \| 3. Jumlah balai pertemuan \| 1 \|\| 6 \| Sosial Politik \| 5 \|\| \| 1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih \| 3 \|\| \| 2. Jumlah organisasi kemasyarakatan \| 2 \|\| 7 \| Luas Daerah \| 5 \|\| \| 1. Luas wilayah keseluruhan \| 2 \|\| \| 2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan \| 3 \|\| 8 \| Pertahanan \| 5 \|\| \| 1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah \| 3 \|\| \| 2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan \| 2 \|\| NO \| FAKTOR DAN INDIKATOR \| BOBOT \|\|-------\|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\|---------\|\| 9 \| Keamanan \| 5 \|\| \| 1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan terhadap jumlah penduduk \| 5 \|\| 10 \| Tingkat Kesejahteraan Masyarakat \| 5 \|\| \| 1. Indeks Pembangunan Manusia \| 5 \|\| 11 \| Rentang Kendali \| 5 \|\| \| 1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) \| 2 \|\| \| 2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) \| 3 \|\| Total \| Total \| 100 \|2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:3. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan\| Kategori \| Total Nilai Seluruh Indikator \| Total Nilai Seluruh Indikator \| Total Nilai Seluruh Indikator \| Keterangan \|\|--------------------\|---------------------------------\|---------------------------------\|---------------------------------\|--------------\|\| Sangat Mampu \| 420 \| s/d \| 500 \| Rekomendasi \|\| Mampu \| 340 \| s/d \| 419 \| Rekomendasi \|\| Kurang Mampu \| 260 \| s/d \| 339 \| Ditolak \|\| Tidak mampu \| 180 \| s/d \| 259 \| Ditolak \|\| Sangat Tidak Mampu \| 100 \| s/d \| 179 \| Ditolak \|- 16 - ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).4. Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	[ -0.055542100220918655, -0.08620918542146683, -0.015429041348397732, -0.022932548075914383, 0.06254813820123672, -0.029032371938228607, -0.010267985984683037, 0.013527508825063705, 0.035878147929906845, -0.007904776372015476, -0.0034571306314319372, 0.028814304620027542, 0.082623690366745, ...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0798457086475257, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.06434334963272287, 0.11617686993658347, 0, 0, 0, 0, 0, 0.0701034983493576, 0, 0, 0, 0, 0.04306425073275103, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	1
87	87	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 57	Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota MRP terdiri atas: - a. Uang Representasi; - b. Uang Paket; - c. Tunjangan Jabatan; - d. Tunjangan Kesejahteraan; - e. Tunjangan Keluarga; dan - f. Tunjangan Beras. 2. Ketentuan Pasal 58 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:	[ -0.041750844568014145, -0.06950447708368301, -0.0037709674797952175, -0.014860181137919426, 0.05958416685461998, -0.06339855492115021, -0.07055015116930008, -0.01897473819553852, 0.01892280951142311, 0.024060601368546486, 0.016887828707695007, 0.018945714458823204, 0.07396701723337173, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
88	88	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 58	- (1) Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Uang Representasi. - (2) Besarnya Uang Representasi Ketua MRP paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji pokok Gubernur. - (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua MRP paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP. - (4) Besarnya Uang Representasi Anggota MRP paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP. - (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras. - (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besarnya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi DPRP. 3. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:	[ -0.09727027267217636, -0.07137942314147949, -0.004251874051988125, 0.014424487017095089, 0.06757412105798721, -0.04880928993225098, -0.04634480178356171, -0.006205725949257612, 0.015662500634789467, 0.0274406336247921, 0.02700027823448181, -0.011560405604541302, 0.08405488729476929, -0.003...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
89	89	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 59	- (1) Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Uang Paket. - (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan. 4. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:	[ -0.05730913579463959, -0.05061836913228035, -0.005392902996391058, -0.02786550112068653, 0.06625425070524216, -0.047811392694711685, -0.06300301104784012, -0.01429185550659895, 0.002220731694251299, 0.012312261387705803, 0.010607469826936722, -0.02549179084599018, 0.04122878983616829, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.10783414099883196, 0, 0, 0, 0.1810396942284189, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
90	90	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 60	- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Tunjangan Jabatan. - (2) Kepada Pimpinan dan Anggota Kelompok Kerja diberikan Tunjangan Kelompok Kerja. - (3) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan. - (4) Besarnya Tunjangan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: - a. Ketua Kelompok Kerja paling tinggi sebesar 7% (tujuh perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP. - b. Wakil Ketua Kelompok Kerja paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP. - c. Sekretaris Kelompok Kerja sebesar 4% (empat perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP. - d. Anggota Kelompok Kerja sebesar 3% (tiga perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP. 5. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:	[ -0.035522475838661194, -0.08626074343919754, -0.006338895298540592, -0.005376485642045736, 0.06810619682073593, -0.025228479877114296, -0.03555189073085785, 0.00668416079133749, 0.04116835817694664, 0.031720470637083054, 0.019711347296833992, 0.009116800501942635, 0.066362164914608, -0.004...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
91	91	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 63	- (1) Pimpinan MRP disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya. - (2) Masing-masing Anggota MRP disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya. - (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan/atau rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD. - (4) Apabila Pimpinan dan Anggota MRP berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan dan/atau rumah dinas beserta perlengkapannya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi. - (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan/atau rumah dinas Anggota MRP, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. - (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya: - a. Pimpinan MRP 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan DPRP. - b. Masing-masing Anggota MRP 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan MRP. 6. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A yang berbunyi sebagai berikut:	[ -0.03815147653222084, -0.0966494232416153, -0.005226529203355312, -0.05191058665513992, 0.043869130313396454, -0.09795837104320526, 0.024052148684859276, -0.042407386004924774, 0.01466454192996025, 0.03063114359974861, 0.0011063890997320414, 0.04662970453500748, 0.04436001554131508, -0.004...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
92	92	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 63	A - (1) Pimpinan MRP disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas. - (2) Apabila Pimpinan MRP berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi. 7. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 64A dan Pasal 64B yang berbunyi sebagai berikut:	[ 0.002954521682113409, -0.08917561173439026, -0.004740214440971613, -0.07403005659580231, 0.03859782963991165, -0.05787598341703415, 0.021907353773713112, -0.04571624472737312, -0.023866048082709312, 0.007217575795948505, -0.011670146137475967, 0.017041122540831566, -0.004921657964587212, -...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
93	93	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 64	A - (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, kepada Pimpinan dan Anggota MRP diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota MRP. - (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar: - a. Ketua MRP paling tinggi 5 (lima) kali Uang Representasi yang bersangkutan. - b. Masing-masing Wakil Ketua MRP paling tinggi 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan. - c. Masing-masing Anggota MRP paling tinggi 3 (tiga) kali Uang Representasi yang bersangkutan.	[ -0.00222686561755836, -0.07590628415346146, -0.003929039463400841, -0.020925510674715042, 0.02910897321999073, -0.06503456085920334, -0.05765779688954353, 0.006386445369571447, 0.04443500190973282, 0.037529803812503815, 0.05508889630436897, -0.01732713170349598, 0.03293174132704735, -0.004...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
94	94	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 64	B - (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota MRP atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibebankan pada APBD. - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota MRP atas penerimaan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:	[ -0.03629119694232941, -0.09351686388254166, -0.005204257555305958, -0.017626814544200897, 0.03793492168188095, -0.07604287564754486, -0.030648380517959595, 0.05167169123888016, 0.025996195152401924, 0.002587418770417571, 0.030305035412311554, 0.0004957763012498617, 0.03513761982321739, -0....	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
95	95	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 65	- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas MRP disediakan belanja penunjang kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: - a. Belanja Pegawai; - b. Belanja Barang dan Jasa; dan - c. Belanja Modal. - (2) Belanja penunjang kegiatan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos sekretariat MRP yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan MRP. - (3) Besarnya belanja penunjang kegiatan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Provinsi dan tidak melebihi belanja penunjang kegiatan DPRP. 9. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A yang berbunyi sebagai berikut:	[ -0.02961624599993229, -0.08890419453382492, -0.001313757267780602, -0.015587343834340572, 0.08165732026100159, -0.04138508439064026, 0.0004669355694204569, 0.03452400863170624, 0.02384309470653534, 0.055155299603939056, 0.01223312970250845, 0.027741389349102974, 0.04750940576195717, -0.001...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
96	96	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	N/A	Pasal 67	A Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja MRP untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan	[ -0.0813763439655304, -0.0447402261197567, -0.003727404400706291, -0.054580867290496826, 0.007269424851983786, -0.06930519640445709, -0.03351564705371857, 0.08871936798095703, 0.03625122085213661, -0.018667634576559067, -0.02873339131474495, -0.05693022534251213, -0.006700842175632715, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
97	97	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	PENJELASAN	Preamble	I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang antara lain mengatur ketentuan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota MRP, dalam perkembangannya sudah tidak memadai untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi MRP sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota MRP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan rasa keadilan sekaligus mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota MRP agar lebih memadai dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli, pemberdayaan perempuan, dan memantapkan hidup antarumat beragama. Pengaturan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota MRP mengacu pada jenis penerimaan sebagaimana diatur dalam peraturan tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota MRP, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota MRP, dan bagi anggota yang duduk dalam kelompok kerja diberikan Tunjangan Kelompok Kerja. Pengaturan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota MRP dalam Peraturan Pemerintah ini menganut prinsip berjenjang yang tercermin dari perbandingan besarnya penerimaan Pimpinan dan Anggota MRP tidak lebih tinggi dari yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua.	[ -0.04838079959154129, -0.08420490473508835, -0.005094524472951889, -0.04075784236192703, 0.06612744182348251, -0.0860985666513443, 0.016605908051133156, 0.038790274411439896, 0.03943304717540741, 0.002080823527649045, -0.046626750379800797, -0.0197577103972435, 0.0728577971458435, -0.00563...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
98	98	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	PENJELASAN	Pasal 57 Cukup jelas.	Angka 2	[ 0.013837973587214947, -0.04647280275821686, -0.013382839038968086, -0.07782711088657379, 0.03442782536149025, 0.020597361028194427, -0.042819224298000336, 0.06777705997228622, 0.0321616567671299, -0.0524810254573822, -0.023714466020464897, -0.023862535133957863, 0.09364732354879379, -0.013...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1
99	99	PERATURAN PEMERINTAH	REPUBLIK INDONESIA	64	2008	PERUBAHAN ATAS	9 Oktober 2008	PENJELASAN	Pasal 58 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 59 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 60 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 63 Ayat (1) Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Provinsi dengan yang bersangkutan. Ayat (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Provinsi dengan yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Tunjangan Perumahan dalam ketentuan ini dianggarkan dalam pos MRP. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 6 Pasal 63A Ayat (1) Penyediaan kendaraan dinas berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penyerahan kendaraan dinas dituangkan dalam ikatan	Pasal IIperjanjian antara Pemerintah Provinsi dengan yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 7	[ -0.018250422552227974, -0.12859556078910828, -0.007193510886281729, -0.02786342427134514, 0.026112854480743408, -0.02862739935517311, 0.023144030943512917, 0.03086453676223755, 0.005868630018085241, -0.03729334473609924, 0.009405641816556454, 0.002924213418737054, 0.01189518067985773, -0.0...	[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...	1

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.