"No","Nama (QC)","Artikel Lengkap" "1","Nurhadi","Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). ""Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut,"" demikian dikutip dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, Jumat (22/5/2026). Putusan banding ini diketok pada Rabu (20/5). Hakim banding memerintahkan Nurhadi tetap ditahan untuk menjalani hukuman tersebut. ""Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,"" bunyi putusan banding Nurhadi. Sebelumnya, Nurhadi divonis 5 tahun penjara. Hakim menyatakan Nurhadi terbukti bersalah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU. ""Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,"" ujar ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (1/4)." "2","Adam Rahmat Damiri","Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Direktur Utama (Dirut) Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rahmat Damiri. Adam tetap dihukum 16 tahun penjara dalam kasus pengelolaan dana di PT Asabri. ""Amar putusan, menolak permohonan peninjauan kembali terpidana,"" demikian tertulis dalam laman resmi direktori putusan Mahkamah Agung dikutip, Jumat (22/5/2026). Perkara PK ini diadili oleh hakim ketua Prim Haryadi dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono. Putusan diketok majelis pada Rabu (20/5). Sebagai informasi, Adam Damiri sebelumnya divonis penjara 20 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Adam lalu mengajukan permohonan banding dan hukumannya disunat menjadi 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian, Adam mengajukan kasasi. Hukumannya kemudian diperberat Mahkamah Agung (MA) menjadi 16 tahun penjara." "3","Nadiem Makarim","Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan dirinya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan meski kini menghadapi tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Pernyataan itu disampaikan Nadiem usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/3)." "4","SDT, Sudianto, Aseng","Pengusaha tambang Sudianto alias Aseng ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Pengusaha yang beroperasi di Kalimantan Barat itu diduga telah memperoleh IUP, tetapi penambangannya dilakukan di luar wilayah berizin tersebut. Aseng merupakan beneficial owner PT Quality Success Sejahtera (QSS) yang beroperasi di Kalbar. Dilansir detikNews, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengumumkan Aseng telah ditetapkan tersangka pada Kamis (21/5) malam. Menurut jaksa, Aseng mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan. Sehingga Aseng diduga terlibat langsung dalam aktivitas penambangan di luar wilayah berizin tersebut. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Jadi pada hari ini, Kamis 21 Mei, berdasarkan surat penyidikan tanggal 12 Mei 2026, kami telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola IUP PT QSS di Kalimantan Barat. Dan saat ini, baru saja tadi dilihat, kami menetapkan satu orang tersangka, baru satu ya, atas nama SDT. Atas nama SDT. Ini merupakan beneficial owner dari PT QSS,"" jelas Syarief. Dalam penyidikan ini, Kejagung juga menggeledah sejumlah tempat di Kalbar dan Jakarta. Pantauan detikKalimantan di Pontianak pada Kamis (21/5), aparat Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tampak menggeledah sebuah kantor di Komplek Ayani Mega Mall Nomor E 16-17, Kecamatan Pontianak Selatan. Berdasarkan informasi dihimpun, penggeledahan berkaitan dengan perkara di sektor pertambangan yang melibatkan Aseng. Syarief turut membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Total ada 3 tempat yang digeledah di Kalbar dan Jakarta. ""Kami masih melakukan pemeriksaan sampai dengan saat ini dan penggeledahan juga masih berlangsung saat ini di beberapa tempat di Kalimantan Barat dan di Jakarta. Di Jakarta ada di beberapa, dua tiga tempat ya,"" jelasnya." "5","Immanuel Ebenezer, Noel","""Di tahap persidangan, fakta-fakta kemudian terungkap. Bahwa konstruksinya juga mengarah atau condong ke penyuapan. Di mana terduga pemberinya di sini adalah PJK3-nya, kemudian terduga penerimanya adalah dari pihak Kemenaker,"" jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026). Budi menjelaskan, dalam proses persidangan didapatkan fakta adanya meeting of mind yakni kepentingan dari pihak PJK3 dan juga dari pihak Kemnaker. Sehingga, adanya pemberian berupa suap tersebut membuat sertifikasi K3 menjadi terbit atau dikeluarkan dari Kemnaker. ""Artinya memang ada dua kepentingan dari PJK3 maupun Kemenaker. Sehingga dari fakta-fakta yang dikumpulkan di penyidikan maupun yang terungkap dalam persidangan, kemudian JPU kemarin membacakan tuntutannya untuk perkara K3 ini, konstruksinya kita lapisi,"" jelas Budi. ""Jadi tidak hanya pasal 12E atau pemerasan, tapi juga kita gunakan pasal alternatifnya suap dan juga dikumulatifkan dengan pasal 12B besar atau gratifikasi. Sehingga ini apa namanya, dakwaannya, dakwaan kombinasi ya, antara penggunaan pasal alternatif dan juga pasal-pasal kumulatifnya,"" kata dia. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto merespons tuntutan 5 tahun penjara terhadap mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel di kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Fitroh mengatakan semua tuntutan yang diberikan jaksa KPK sudah ada pedomannya. ""Memang di KPK sudah ada pedoman tuntutan pidana. Jadi yang diajukan oleh teman-teman penuntut umum itu sudah ada pedomannya,"" jelas Fitroh kepada wartawan di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (19/5). Fitroh menjelaskan jaksa telah melihat semua yang terjadi dalam persidangan. Termasuk hal yang memberatkan maupun meringankan. ""Saya pikir itu yang terjadi sih. Jadi sudah ada apa hal yang memberatkan, apa hal yang meringankan, sudah ada patokannya. Pasalnya apa, berapa yang diperoleh dan bagaimana proses-proses di persidangan. Saya kira itu,"" terangnya. Sedangkan mengenai adanya disparitas atau ketidaksetaraan pada tuntutan jaksa terhadap Noel dan 'sultan' Kemnaker Irvian Bobby Mahendro, yang hanya beda setahun, Fitroh menyebut semua tuntutan yang diberikan ada pedoman dan parameter. Dia yakin tuntutan jaksa itu dapat dipertanggungjawabkan. ""Ada pedomannya semua sih. Ada parameternya semua sebetulnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan sih,"" tutur Fitroh. Tuntutan Noel Sebelumnya, Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker. ""Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun,"" ujar jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (18/5). Jaksa menuntut Noel membayar denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut Noel membayar uang pengganti Rp 4.435.000.000 dikurangi pengembalian yang dilakukan Noel sebesar Rp 3 miliar, sehingga tersisa Rp 1.435.000.000. ""Jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 tahun,"" tambah jaksa. Jaksa meyakini Noel turut menerima aliran uang dari total Rp 6,5 miliar yang merupakan uang tidak sah berupa uang nonteknis dari pengurusan sertifikat K3. Uang itu diberikan oleh ASN Kemnaker lainnya yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. ""Diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I Temurila dan Terdakwa II Miki Mahfud telah berulang kali memberi sesuatu secara langsung, berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp 6.580.860.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut kepada Hery Sutanto, Gerry Aditya, Irvian Bobby, Sekarsari, Anitasari, dan Supriadi yang selanjutnya diberikan juga kepada Fahrurozi dan Immanuel Ebenezer Gerungan,"" ujar jaksa. Pertimbangan memberatkan tuntutan ialah perbuatan Noel dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sementara pertimbangan meringankan tuntutan ialah Noel mengakui perbuatannya, telah mengembalikan sebagian penerimaan tersebut, belum pernah dihukum, mempunyai tanggung jawab keluarga, berlaku sopan dan menghargai persidangan. Jaksa meyakini Noel bersalah melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lihat juga Video Noel Mengaku Menyesal Jadi Wakil Menteri [Gambas:Video 20detik] (kuf/dwr)" "6","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pendaftaran Bintara TNI Angkatan Udara (TNI AU) Gelombang 2 Tahun 2026 resmi dibuka mulai 18 Mei 2026 hingga 20 Juni 2026. Kesempatan ini menjadi jalur strategis bagi lulusan SMA, SMK, hingga D-3 yang ingin berkarier sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat awal Sersan Dua (Serda). Namun, tingginya minat pendaftar juga membuat banyak calon peserta harus benar-benar memahami syarat administrasi, kesehatan, usia, hingga ketentuan khusus yang cukup ketat. Yuk, simak ketentuan lengkapnya sebelum mendaftar. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) membuka rekrutmen Bintara PK Gelombang 2 sebagai bagian dari penerimaan prajurit tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Calon peserta diwajibkan memantau seluruh tahapan melalui portal resmi rekrutmen TNI AU. Pasalnya, jadwal pendaftaran TNI AU dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan panitia. Bintara TNI AU merupakan golongan prajurit yang bertugas sebagai tenaga teknis, staf operasional, maupun pelaksana lapangan dalam berbagai unit Angkatan Udara. Setelah menyelesaikan pendidikan pertama, peserta akan menyandang pangkat Serda, dan ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum mendaftar sebagai Bintara TNI AU 2026, setiap calon peserta perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi dengan baik. Berikut syarat umum, khusus, serta tambahan pendaftaran Bintara TNI AU 2026 yang wajib diperhatikan setiap calon pendaftar. Proses pendaftaran Bintara TNI AU Gelombang 2 Tahun 2026 dilakukan secara online melalui portal resmi yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi. Berikut cara daftar Bintara TNI AU 2026 yang perlu diperhatikan. Berikut lokasi pendaftaran Bintara TNI AU 2026 di Jawa Timur (Jatim) yang perlu diketahui calon peserta. Untuk wilayah Jawa Timur, pendaftaran dan seleksi administrasi di beberapa lokasi berikut." "7","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat masih memanas. Kali ini, pihak SMAN 1 Sambas resmi mengeluarkan pernyataan sikap terkait berbagai tudingan yang menyeret nama sekolah mereka. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Kepala SMAN 1 Sambas, Syafaruddin, pihak sekolah menegaskan komitmen menjaga marwah pendidikan serta kesehatan mental siswa di tengah polemik yang berkembang di media sosial. ""SMAN 1 Sambas menyatakan tetap menghormati setiap keputusan resmi yang telah ditetapkan dalam mekanisme penyelenggaraan lomba. Sekolah juga meyakini tim peserta mereka telah mengikuti kompetisi sesuai tata tertib yang berlaku dan disepakati seluruh peserta,"" kata Syafaruddin dalam surat pernyataan yang dikutip detikKalimantan, Sabtu (16/5/2026). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Namun, pihak sekolah menyoroti sikap penyelenggara yang dinilai lamban meluruskan informasi terkait polemik LCC 4 Pilar 2026. Akibatnya, nama sekolah disebut terus menjadi sasaran tudingan publik. ""SMAN 1 Sambas terus-menerus terpojok,"" katanya. Pihak sekolah juga mengecam berbagai opini, narasi, hingga tuduhan di media sosial yang dianggap menyerang sekolah, guru, staf tata usaha, siswa, bahkan alumni. ""Tindakan ini telah mencemarkan nama baik sekolah sekaligus memicu tekanan psikologis terhadap pihak-pihak terdampak,"" ujarnya. Tak hanya itu, SMAN 1 Sambas membantah keras tuduhan adanya kecurangan, penyuapan, nepotisme, maupun dugaan ""setting kemenangan"" dalam ajang LCC 4 Pilar tersebut. ""Pihak sekolah secara tegas menolak wacana pertandingan final ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat,"" katanya. Selain meminta polemik dihentikan, pihak sekolah mendesak penyelenggara memulihkan nama baik SMAN 1 Sambas serta memberikan jaminan keamanan psikologis bagi para siswa sebelum mereka mewakili Kalbar di tingkat nasional. ""Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan penyelesaian yang objektif, bijaksana, serta berkeadilan demi menjaga iklim pendidikan yang sehat dan kondusif,"" harapnya." "8","Azis Syamsuddin","Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan setelah didakwa menyuap AKP Robin Pattuju dan Maskur Husain dengan total Rp 3,6 miliar. Kuasa hukum Azis, Rifai Kusumanegara, menyebut kliennya akan langsung melanjutkan ke proses pembuktian." "9","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) membuka pendaftaran calon Bintara tahun 2026. Perekrutan ini menjadi gelombang ke-2 pada tahun 2026. Pendaftaran dibuka mulai 18 Mei hingga 20 Juni 2026. Adapun rencana pembukaan pendidikan akan dimulai pada 29 Agustus 2026. Apa tugas Bintara TNI AU? Bintara TNI AU merupakan golongan pangkat prajurit TNI AU. Tugas mereka sebagai teknisi, staf atau pelaksana lapangan teknis. Bintara TNI AU bisa berasal dari lulusan SMA mapun SMK. Peserta yang lolos pendidikan bintara TNI AU akan menyandang pangkat Sersan Dua. Berminat menjadi prajurit Bintara TNI AU? Begini syarat dan cara daftarnya: SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Syarat khusus sesuai dengan asal jurusan saat SMA/SMK dapat dilihat pada laman ini https://rekrutmen.tni-au.mil.id/mn_bintara2. 1. Mengakses website resmi yakni diajurit.tni-au.mil.id 2. Melakukan pendaftaran online dan memilih Lanud terdekat untuk verifikasi 3. Melakukan daftar ulang/verifikasi berkas fisik di Lanud yang ditunjuk (contoh: Lanud ZAM untuk wilayah NTB dan lainnya) 4. Pastikan untuk selalu memantau informasi resmi melalui akun media sosial atau situs resmi rekrutmen TNI AU untuk melihat informasi kelulusan dan jadwal yang dapat berubah sewaktu-waktu. a) Lanud Atang Sendjaja (Bogor) b) Lanud Halim Perdanakusuma (Jakarta) c) Lanud Suryadarma (Subang) d) Lanud Roesmin Nurjadin (Pekanbaru) e) Lanud Supadio (Pontianak) f) Lanud Husein Sastranegara (Bandung) g) Lanud Raden Sadjad (Ranai) h) Lanud Soewondo (Medan) i) Lanud Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) j) Lanud Sri Mulyono Herlambang (Palembang) k) Lanud Sutan Sjahrir (Padang) l) Lanud Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) m) Lanud Maimun Saleh (Sabang) n) Lanud H. Abdullah Sanusi Hanandjoeddin (Tanjung Pandan) o) Lanud Pangeran M. Bun Yamin (Lampung) p) Lanud Harry Hadisoemantri (Singkawang) q) Lanud Sugiri Sukani (Majalengka) r) Lanud Hang Nadim (Batam) s) Lanud Iskandar (Pangkalan Bun) Daftar Lanud selengkapnya dapat dilihat di https://rekrutmen.tni-au.mil.id/mn_bintara2. Selamat mendaftar!" "10","Zainal Abidin","Dilansir detikSumbagsel, Jumat (22/5/2026), terdakwa Zainal Abidin menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kamis (21/5). Jaksa Dyah Rahmawati di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Parmatoni mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum dengan menjual dan menawarkan narkotika golongan I dengan berat melebihi lima gram. Selain itu, kata jaksa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dan meresahkan. Jaksa meyakini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ""Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjaring hukuman pidana mati kepada terdakwa Zainal Abidin,"" katanya. Dalam dakwaan terungkap, Zainal Abidin ditangkap personel Ditresnarkoba Polda Sumsel di kediamannya di Dusun V Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, pada 11 November 2025 lalu. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti narkotika dalam jumlah fantastis. Petugas menyita sabu seberat sekitar 9.991 gram netto, sejumlah paket sabu lainnya, serta puluhan ribu pil ekstasi berbagai merek dengan total berat mencapai puluhan kilogram. Baca berita selengkapnya di sini. Saksikan Live DetikPagi: (whn/yld)" "11","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Turnamen Padel Piala Bersinar 2026 resmi ditutup pada 3 Mei 2026 di Casa De Padel Prestigio. Setelah hari kedua dilewati dengan pertandingan dan podcast sebagai kegiatan pendukung, rangkaian hari terakhir diisi dengan laga ekshibisi yang melibatkan public figur, pertandingan final, hingga penyerahan penghargaan kepada para pemenang. Ajang ini menjadi bagian dari upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengampanyekan gaya hidup sehat serta pencegahan penyalahgunaan narkotika." "12","Zainal Abidin","Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, menuntut Zainal Abidin terdakwa perkara kasus narkotika dengan hukuman pidana mati. Usai mendengarkan tuntutan, Zainal akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang pekan depan. Terdakwa Zainal Abidin menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kamis (21/5/2026). Jaksa Dyah Rahmawati di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Parmatoni mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidananya melawan hukum dengan menjual dan menawarkan narkotika golongan I dengan berat melebihi lima gram. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selain itu, kata jaksa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dan meresahkan. Dalam amar tuntutannya, jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ""Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjaring hukuman pidana mati kepada terdakwa Zainal Abidin,"" tegas JPU, Kamis. Adapun hal yang memberatkan terdakwa perbuatan terdakwa dilakukan di tengah upaya pemerintah memberantas peredaran narkotika dan dinilai meresahkan masyarakat. Dalam dakwaan terungkap, Zainal Abidin ditangkap personel Ditresnarkoba Polda Sumsel di kediamannya di Dusun V Desa Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, pada 11 November 2025 lalu. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti narkotika dalam jumlah fantastis. Petugas menyita sabu seberat sekitar 9.991 gram netto, sejumlah paket sabu lainnya, serta puluhan ribu pil ekstasi berbagai merek dengan total berat mencapai puluhan kilogram. Tak hanya itu, aparat turut mengamankan timbangan digital, handphone, dan sepeda motor yang diduga digunakan terdakwa dalam menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Berdasarkan surat dakwaan, rumah terdakwa disebut dijadikan tempat penyimpanan atau gudang narkotika jenis sabu dan ekstasi. Terdakwa juga diduga berperan sebagai kurir atas perintah seseorang bernama Agung. Di hadapan penyidik, terdakwa mengaku menerima bayaran Rp 2 juta usai mengantarkan dua kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi ke kawasan salah satu perusahaan di Tanjung Raja, Ogan Ilir." "13","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) buka Penerimaan Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) 2026. Pendaftaran dibuka hingga 22 Mei 2026 pukul 15.00 WIB. Setidaknya ada 50 formasi dibuka yang tersebar di berbagai departemen/program studi (prodi) ITS. Setiap formasi memiliki syarat khusus, jenjang pendidikan minimal, dan bidang keilmuan yang harus dipenuhi. Dikutip dari surat pengumuman resmi ITS tentang Penerimaan Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) 2026, Kamis (21/5/2026) berikut informasi rekrutmen selengkapnya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku (maksimal 2 tahun sejak tanggal tes) dan diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga resmi yang diakui ETS (Educational Testing Service). Informasi lain terkait rekrutmen bisa dilihat melalui dokumen berikut: Itulah informasi tentang rekrutmen dosen tetap non-PNS ITS 2026. Yuk segera selesaikan pendaftarannya!" "14","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu (OOT), terbanyak ditemukan di Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan yakni tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, ketamin, dan dekstrometorfan. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menekankan penyalahgunaan OOT wilayah Bogor dan Depok sudah masuk kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser menggantikan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. ""Dampak serius yang dapat terjadi pada kesehatan antara lain halusinasi, gangguan perilaku, gangguan fungsi otak, hingga ketergantungan. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan OOT berisiko menyebabkan kerusakan organ, gangguan mental berat, over dosis, bahkan kematian,"" terang Taruna dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Selain itu, dapat mengancam masa depan bangsa karena merusak kualitas generasi muda serta meningkatkan kriminalitas dan beban ekonomi yang berisiko menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045,"" lanjut Taruna. Tren penyalahgunaan 'tramadol CS' mulai melampaui penggunaan narkotika dan psikotropika lantaran dinilai lebih murah dan jauh lebih mudah diakses, terutama oleh generasi muda. Sanksinya juga dinilai belum seberat yang didapat terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Secara nasional, BPOM RI melihat daerah rawan penyalahgunaan OOT bahkan meningkat hingga 19 kali lipat dalam 7 tahun terakhir. Begitu pula engan hasil pantauan siber, yang menemukan peningkatan pembelian obat tersebut naik dua kali lipat." "15","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri memusnahkan barang bukti dari 51 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada Rabu (20/5/2026). Pemusnahan yang digelar di halaman kantor kejaksaan setempat ini didominasi oleh barang bukti kasus narkotika, termasuk 1,929 kilogram sabu dan 750.230 butir pil Double L. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Rivo Chandra Makarupa Medellu, menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk transparansi penegakan hukum kepada masyarakat. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Pemusnahan barang bukti ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi bukan hanya menghukum terpidananya, tetapi barang buktinya juga harus dituntaskan,"" ujar Rivo kepada wartawan, Rabu (20/5/2026). Rivo menambahkan, pemusnahan narkotika seperti sabu harus dilakukan sesegera mungkin guna menghindari risiko keamanan selama penyimpanan di gudang kejaksaan. Dalam prosesi tersebut, barang bukti sabu dan ganja dimusnahkan dengan cara diblender bersama cairan khusus sebelum dibuang, sedangkan ratusan ribu pil Double L dihancurkan. Selain narkotika, sejumlah barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian, dan dokumen perkara juga turut dimusnahkan di lokasi. Meski demikian, Rivo menyebut ada beberapa barang bukti spesifik yang pemusnahannya dialihkan ke tempat khusus karena alasan kepatutan. ""Misalnya barang bukti perkara mutilasi yang masih ada bekas darahnya. Itu tidak mungkin dimusnahkan di sini, sehingga akan dimusnahkan secara khusus di tempat lain,"" imbuhnya. Sementara itu, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Kediri, Hendra Catur Putra, memaparkan bahwa seluruh barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari perkara yang diputus pada periode 2 Desember 2025 hingga 6 Mei 2026. Dari total 51 perkara yang telah inkrah, kasus narkotika dan psikotropika mendominasi dengan 30 perkara. Selain sabu dan pil Double L, korps adhyaksa tersebut juga memusnahkan ganja seberat 876,5 gram. ""Jumlah pil Double L yang dimusnahkan kali ini tergolong cukup besar. Kemarin bahkan ada pengiriman hingga tujuh kardus,"" papar Hendra. Selain kasus narkotika, kejaksaan juga memusnahkan barang bukti dari 13 kasus tindak pidana orang dan harta benda (Oharda) berupa pakaian, tas, kunci, senjata tajam, hingga ponsel. Barang bukti dari perkara keamanan dan ketertiban umum seperti petasan, diska lepas (flashdisk), dan dokumen cetak turut dihancurkan. Hendra menyatakan, peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kediri masih tergolong marak. Pihaknya memastikan akan segera melakukan pemusnahan gelombang berikutnya jika perkara lain yang saat ini masih berjalan telah mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan." "16","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Polisi membongkar jaringan sindikat narkoba bermodus keripik pisang dan happy water. Keripik pisang dan happy water 'narkoba' ini mengandung zat psikotropika hasil campuran dari beberapa bahan. Apa saja" "17","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Rapat paripurna DPR menyetujui perubahan Prolegnas RUU Prioritas dan RUU Prolegnas Tahun 2025-2029. Total ada 68 RUU yang jadi prioritas DPR pada 2026 untuk dibahas. Pengambilan keputusan ini digelar dalam rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Adapun rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Awalnya Ketua Baleg DPR Bob Hasan diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan terkait perubahan RUU Prolegnas Prioritas dan Prolegnas 2025-2029. Bob menyebut ada 68 RUU Prolegnas Prioritas dan 198 RUU Prolegnas 2025-2029. Setelah menyampaikan laporan, Saan lalu mempertanyakan kepada forum rapat paripurna apakah jumlah Prolegnas RUU Prioritas 2026 dan Prolegnas RUU 2025-2029 tersebut bisa disetujui. ""Terima kasih kami sampaikan ke Ketua Baleg yang telah sampaikan laporannya. Selanjutnya kami akan menanyakan ke sidang Dewan yang terhormat apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas perubahan ke-2 Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dapat disetujui?"" tanya Saan. ""Setuju,"" jawab forum rapat. ""Persetujuan rapat paripurna ini akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,"" lanjut Saan." "18","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut ada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027. Klaster tersebut dirancang sebagai arah pembangunan nasional. Rachmat menjelaskan, dari 8 klaster ada 60 program prioritas yang dijalankan pemerintah. Adapun klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi serta industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan angka kemiskinan. ""PKPN ini dilaksanakan melalui 8 klaster utama dengan total 60 program untuk memperkuat kemandirian bangsa, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesehatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin,"" kata Rachmat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029. Target ini dicapai secara bertahap, mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,3% di tahun 2026, lalu 7,5% di 2027, dan 7,7% di 2028. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui RKP tersebut. - 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih - 4.582 Kapal Ikan Modern - 40.000 Lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik - Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura - Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi - 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional - Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi - Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah) - Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur - Mandatori Biodiesel 50 (B50) - Mandatori Bioetanol 20 (E20) - Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW - Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) - Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik - Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan Rumah (SR) - Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi - 10 Small Scale Green Modular Refinery and 6 Storage (Deployable Mass Model) - Eksplorasi 10 Blok Migas Baru - Elektrifikasi 10.000 Desa - Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) - PLTA Skala Besar Terintegrasi - Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga - Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat - Optimalisasi Lifting di 13.824 Sumur Tua - Swasembada Air - Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah - Bantuan Perlengkapan Sekolah - 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) - Studio Guru - Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital) - 20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi - 514 Sekolah Rakyat - 10 Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM - 500.000 Lulusan SMK Go Global - Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional - Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan - Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS - Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita - 66 Rumah Sakit Upgrade - Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Penuntasan Tuberkulosis - Hilirisasi Industri Strategis (18 Proyek) - Mobil Nasional - Motor Nasional - Ekosistem Industri Kedirgantaraan - Pengembangan Industri Semikonduktor - Giant Sea Wall - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera - Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan) - 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah - Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional - 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Percepatan Pembangunan Daerah 3T - PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi - PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja Kedelapan klaster tersebut juga didukung oleh program pertahanan keamanan, tata kelola, digitalisasi dan diplomasi ekonomi. Rinciannya adalah pemberantasan judi online, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pusat data nasional dan pemberantasan penyelundupan." "19","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 akan dijalankan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, 8 klaster itu dirancang sebagai arah pembangunan nasional. Klaster prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi serta industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan angka kemiskinan. ""PKPN ini dilaksanakan melalui 8 klaster utama dengan total 60 program untuk memperkuat kemandirian bangsa, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesehatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin,"" kata Rachmat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029. Target ini dicapai secara bertahap, mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,3% di tahun 2026, lalu 7,5% di 2027, dan 7,7% di 2028. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui RKP tersebut. Berikut rincian 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 1. Kedaulatan Pangan - 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih - 4.582 Kapal Ikan Modern - 40.000 Lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik - Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura - Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi - 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional - Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi - Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah) - Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur 2. Kemandirian Energi dan Air - Mandatori Biodiesel 50 (B50) - Mandatori Bioetanol 20 (E20) - Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW - Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) - Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik - Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan Rumah (SR) - Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi - 10 Small Scale Green Modular Refinery and 6 Storage (Deployable Mass Model) - Eksplorasi 10 Blok Migas Baru - Elektrifikasi 10.000 Desa - Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) - PLTA Skala Besar Terintegrasi - Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga - Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat - Optimalisasi Lifting di 13.824 Sumur Tua - Swasembada Air 3. Pendidikan - Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah - Bantuan Perlengkapan Sekolah - 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) - Studio Guru - Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital) - 20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi - 514 Sekolah Rakyat - 10 Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM - 500.000 Lulusan SMK Go Global - Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional - Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan - Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS 4. Kesehatan - Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita - 66 Rumah Sakit Upgrade - Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Penuntasan Tuberkulosis 5. Hilirisasi dan Industrialisasi - Hilirisasi Industri Strategis (18 Proyek) - Mobil Nasional - Motor Nasional - Ekosistem Industri Kedirgantaraan - Pengembangan Industri Semikonduktor 6. Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana - Giant Sea Wall - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera - Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan) - 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah - Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional 7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa - 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Percepatan Pembangunan Daerah 3T 8. Penurunan Kemiskinan - PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi - PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja 8 Klaster tersebut juga didukung oleh program pertahanan keamanan, tata kelola, digitaslisasi dan diplomasi ekonomi. Rinciannya adalah pemberantasan judi online, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pusat data nasional dan pemberantasan penyelundupan. Tonton juga video ""Ekonom Bicara Faktor-faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61 Persen"" [Gambas:Video 20detik]" "20","Fandi","""Silakan dibaca, tidak harus berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, duduk saja,"" kata ketua majelis hakim, Tiwik, sebelum Fandi memulai pembelaannya, dikutip detikSumut, Senin (23/2/2026). Dalam pleidoinya, Fandi menjelaskan awal mula bekerja sebagai ABK bagian mesin di kapal MT Sea Dragon. Dia menuturkan mendapat informasi bekerja ke luar negeri dan menyerahkan dokumen pelaut kepada agen tenaga kerja perkapalan. Fandi menyebut tidak pernah menerima informasi bahwa kapal akan mengangkut narkotika. ""Tidak ada satu pun pernyataan atau penjelasan yang saya terima yang mengatakan bahwa kapal akan mengangkut barang terlarang, yaitu narkotika. Selama hidup saya bahkan belum pernah melihat seperti apa barang tersebut,"" ujarnya. Fandi dalam pleidoinya menerangkan, pada 14 Mei 2025, saat pelayaran menuju Phuket, Thailand, terjadi pemindahan barang dari kapal lain di tengah laut. Namun dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan perintah kapten kapal. Fandi mengatakan tidak pernah terlibat dalam penentuan muatan, rute, maupun pelabuhan. Dia mengaku hanya menjalankan tugas sesuai fungsi sebagai ABK bagian mesin dan tidak memiliki motif terlibat dalam kegiatan ilegal. Di akhir pembelaannya, Fandi memohon kepada majelis hakim dan jaksa agar dibebaskan. ""Saya hanya meminta sebuah keadilan di Tanah Air saya sendiri. Malam yang gelap menjadi saksi bahwa saya bekerja atas perintah, melawan bisa diartikan mati,"" tuturnya. Baca selengkapnya di sini. Tonton juga video ""Komisi III DPR Bicara Hukuman Mati ABK Bawa 2 Ton Sabu"" [Gambas:Video 20detik] (idn/imk)" "21","Fandi Ramadhan","Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa penyelundupan sabu 2 ton membacakan nota pembelaan (pledoi) secara langsung di Pengadilan Negeri Batam. Dengan suara bergetar dan beberapa kali terhenti karena emosi, Fandi memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan dari tuntutan hukuman mati. ""Silahkan dibaca, tidak harus berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri duduk saja,"" kata Ketua Majelis hakim, Tiwik, sebelum Fandi memulai pembelaannya, Senin (23/2/2026). Mengawali pledoi dengan salam dan doa, Fandi menyampaikan rasa syukur masih diberi kesempatan menjalani proses peradilan. Ia juga mengungkapkan kegelisahannya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Aku tersesat di negeriku tapi negara pun tidak menyelamatkanku. Ya Allah, selamatkan hamba Mu ini,"" ujarnya. Fandi memperkenalkan dirinya sebagai anak pertama dari enam bersaudara yang lahir dari keluarga sederhana. Ia menceritakan masa kecilnya yang hidup di rumah papan di kawasan pesisir, yang kerap kebanjiran saat pasang dan bocor ketika hujan. Kata dia, demi pendidikan di Politeknik Pelayaran Negeri Malahayati Banda Aceh, ibunya rela menggadaikan rumah. ""Saya miskin dalam harta tapi saya sangat kaya dengan kasih sayang ayah dan ibu saya,"" katanya. Dalam pledoinya, Fandi menjelaskan awal mula dirinya bekerja sebagai ABK bagian mesin di kapal MT Sea Dragon. Berbekal ijazah dan pengalaman berlayar, ia memperoleh informasi kesempatan bekerja ke luar negeri dan menyerahkan dokumen pelaut kepada agen tenaga kerja perkapalan. Ia menegaskan kedua orang tuanya mengetahui seluruh proses tersebut. Fandi menyebut tidak pernah menerima informasi bahwa kapal akan mengangkut narkotika. ""Tidak ada satupun pernyataan atau penjelasan yang saya terima yang mengatakan bahwa kapal akan mengangkut barang terlarang yaitu narkotika. Selama hidup saya bahkan belum pernah melihat seperti apa barang tersebut,"" ujarnya. Fandi dalam pledoinya menerangkan, pada 14 Mei 2025 saat pelayaran menuju Phuket, Thailand terjadi pemindahan barang dari kapal lain di tengah laut. Namun sebagai ABK yang baru bergabung, ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan perintah kapten kapal. ""Perintah kapten wajib dilaksanakan dan dituruti. Perintah yang saya terima untuk mengangkat kardus wajib saya turuti. Bertanya muatan itu apa dan mengapa diangkat di laut adalah pertanyaan yang tidak akan bisa saya ajukan,"" ujarnya." "22","MN","Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai, Riau menangkap penyelundup sabu senilai Rp 9,9 miliar. Sabu seberat nyaris 10 Kg itu dibawa oleh mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kendal, Jawa Tengah. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengatakan tersangka berinisial MN (25). Dia ditangkap di pinggir Jalan Arifin Ahmad, Kota Dumai. ""Barang bukti yang disita tidak main-main, yakni 10 bungkus sabu dengan berat total mencapai 9.960,31 gram atau hampir 10 Kg,"" kata Kapolres Bengkalis AKBP Angga, Rabu (11/3/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Angga mengungkap penangkapan bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman narkotika dari Malaysia. Barang dikirim jalur laut di daerah Selingsing. Dari laporan itulah Tim Opsnal melakukan pengintaian dan mencurigai seorang pria yang tengah mengendarai sepeda motor Suzuki Spin. Bahkan kendaraan itu dalam keadaan mogok dan didorong pengendara lain. ""Saat dihadang, teman si tersangka yang mendorong motor berhasil melarikan diri. Sementara MN diringkus beserta barang bawaannya,"" kata Angga. Dalam pemeriksaan terungkap MN mantan PMI asal Kendal, Jawa Tengah, yang baru saja pulang dari Malaysia. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan ransel hitam berisi 10 paket diduga sabu. ""Selain narkotika, kami juga menyita ponsel, sepda motor dan uang tunai Rp 1,9 juta dari pelaku MN,"" katanya. MN sendiri mengaku barang didapat dari seseorang berinisial M yang kini berstatus DPO. Dalam perintah itu, MN diminta untuk menyerahkan barang kepada seseorang berinisial F. Rencananya, sabu akan dibawa lebih lanjut menuju wilayah Jawa Tengah melalui jalur darat dan diedarkan di sana. Motif ekonomi menjadi alasan utama pelaku nekat terjun ke dunia hitam ini. ""MN dijanjikan upah menggiurkan sebesar Rp 30.000.000 oleh M (buron) jika berhasil mengantarkan paket tersebut sampai ke tangan F. Hingga saat ditangkap, tersangka mengaku baru menerima uang muka Rp 2,4 juta yang sedianya akan digunakan sebagai biaya transportasi untuk pulang ke kampung halamannya di Semarang,"" tegas Angga. Dalam kasus ini, anggota Satnarkoba juga mengamankan seorang pria berinisial K yang berprofesi sebagai tukang ojek yang menjemput MN. Namun, setelah dilakukan gelar perkara dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Dumai, K tidak terbukti masuk dalam jaringan tersebut." "23","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Hal ini diungkapkan olehnya saat menghadiri peluncuran Direktorat PPA-PPO sekaligus meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari ini. ""MoU ini adalah langkah penguatan sinergi antar instrumen negara. Sesuai arahan Bapak Presiden, perlindungan negara harus hadir secara utuh bagi pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, selama di penempatan, hingga mereka kembali ke tanah air,"" kata Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026). Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin pun memberikan apresiasi kepada Polri yang kini secara resmi memiliki Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) hingga tingkat Polres. Menurut Mukhtarudin, keberadaan direktorat ini akan sangat membantu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam mencegah pemberangkatan pekerja Migran secara non-prosedural (non procedural) yang seringkali dipicu oleh penipuan oknum. Dia mengatakan, selama ini, KP2MI dan Polri telah bekerja sama erat termasuk melibatkan Atase Polri di luar negeri untuk melakukan penindakan dan memulangkan warga negara yang bermasalah. ""Jadi, dengan adanya MoU baru ini, koordinasi akan lebih intens dan semakin solid kedepannya,"" ujar Mukhtarudin. Pesan Utama bagi Masyarakat Dia mengatakan melalui kolaborasi ini, pemerintahan Prabowo-Gibran mengirimkan pesan kuat bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini memiliki saluran khusus yang sensitif terhadap trauma psikologis. Mukhtarudin juga mengimbau kepada seluruh masyarakat atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar menjauhi jalur illegal. Hal itu agar terhindar dari sindikat penipuan kerja dan mendapatkan hak perlindungan penuh sebagai pejuang keluarga di luar negeri. ""Sinergi Instansi antara KP2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri kini semakin solid dalam memantau dan menindak praktik perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri,"" ungkapnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa peluncuran direktorat ini bertujuan untuk membangkitkan keberanian korban kekerasan dan perdagangan orang untuk melapor. ""Kami launching 11 Polda dan 22 Polres untuk Direktorat PPA dan PPO. Kita ingin permasalahan 'gunung es' ini teratasi. Masyarakat yang menjadi korban kelompok rentan jangan lagi merasa lapor polisi itu aib atau tekanan psikologis, karena personel kami disiapkan untuk profesional dan melindungi,"" kata Listyo. Listyo menegaskan bahwa kerja sama ini juga menargetkan penurunan angka kasus people smuggling atau penyelundupan manusia yang belakangan marak dalam bentuk sindikat online scamming dan kasus seperti ferienjob. Selain itu, Listyo memastikan keseriusan Polri dalam memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Dia juga menyoroti pentingnya peran Satuan Kerja (Satker) khusus untuk memastikan para pekerja migran mendapatkan hak dan perlindungan penuh dari negara. Listyo mengatakan penataan Pekerja Migran saat ini difokuskan pada dua sisi utama yakni perlindungan hukum yang maksimal dan peningkatan kontribusi ekonomi. Dia berharap dengan pengawalan yang baik dari negara, Pekerja Migran diharapkan dapat bekerja dengan tenang dan benar-benar menjadi 'Pejuang Devisa'. ""Satu sisi mereka mendapatkan perlindungan dari negara, dan Satker ini mendorong dengan baik. Ini juga bisa memicu mereka untuk betul-betul menjadi pahlawan devisa yang menambah income di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),"" ujarna. Potensi nilai ekonomi dari sektor ini dinilai sangat besar. Namun, manfaat tersebut hanya bisa optimal jika dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel melalui jalur-jalur yang telah disediakan pemerintah. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Kapolri adalah masih maraknya jalur pemberangkatan ilegal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi kepolisian dan instansi terkait di masa depan. ""Ini tentunya PR kita ke depan, bagaimana mereka yang sering memiliki jalur ilegal kemudian bisa pindah ke jalur resmi,"" tegas Listyo. Dia bilang bahwa penggunaan jalur resmi bukan hanya soal administratif, melainkan jaminan keselamatan bagi masyarakat. Langkah KP2MI dan Polri ini diharapkan membawa dampak positif yang luas, baik bagi stabilitas ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat di daerah asal Pekerja Migran Indonesia. ""Dengan masuk melalui jalur resmi, negara memiliki basis data yang kuat untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi kendala di negara penempatan,"" tutupnya. Lihat juga Video: P2MI-Kemendiktisaintek Teken MoU Peningkatan Kualitas Pekerja Migran [Gambas:Video 20detik] (prf/ega)" "24","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Direktur Keuangan & Treasury Bank NTT Heru Helbianto mengatakan, dari perspektif investor dan pelaku pasar, obligasi daerah memiliki prospek yang menarik. Menurutnya, sektor perbankan melihat adanya peluang kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan proyek strategis pemerintah daerah. ""Kami di industri keuangan, khususnya perbankan, sangat mengharapkan adanya alternatif dan diversifikasi untuk investasi kita. Kami sebagai perwakilan dari bank sangat menantikan penerbitan municipal bonds ini dan dipastikan akan sangat mendukung sesuai dengan kemampuan kami,"" ujar Heru, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026). Heru menjelaskan, salah satu faktor yang membuat obligasi daerah diminati perbankan adalah tingkat keamanan likuiditasnya. Ia menilai instrumen tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan surat utang negara (SUN) karena diterbitkan oleh pemerintah. ""Pengalaman saya di bidang treasury, hal pertama yang selalu kami lihat adalah risiko. Untuk obligasi daerah ini, kami melihat risiko likuiditasnya akan sangat baik dan terjaga karena jaminannya adalah negara atau pemerintahan, sehingga selama negara tidak bangkrut investor akan sangat yakin,"" katanya. Selain menawarkan keamanan investasi, obligasi daerah juga dinilai memberikan keuntungan dari sisi regulasi perbankan. Instrumen tersebut memiliki bobot risiko rendah dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), sehingga membantu bank menjaga rasio kesehatan keuangan. ""Secara aturan atau regulasi, obligasi pemerintah itu risiko bobotnya sangat rendah dalam perhitungan untuk ATMR di perbankan. Sehingga, rasio-rasio kesehatan keuangan yang harus dijaga oleh bank akan menjadi lebih manageable dalam operasional sehari-hari,"" tuturnya. Heru juga memproyeksikan minat investor terhadap obligasi daerah akan lebih banyak mengarah pada tenor menengah. Berdasarkan tren pasar saat ini, tenor 3 hingga 5 tahun dinilai paling diminati oleh institusi maupun masyarakat. ""Sebagai gambaran untuk strategi ke depan, saat ini tenor obligasi yang paling favorit dan menjadi incaran di masyarakat maupun institusi adalah 3 dan 5 tahun,"" ungkapnya. Melalui penerbitan obligasi daerah, Bank NTT berharap pembiayaan proyek infrastruktur di daerah dapat berjalan lebih optimal tanpa terganggu persoalan likuiditas akibat fluktuasi pendapatan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah sebagai penerbit dan perbankan sebagai pelaku pasar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tonton juga video ""Kemendagri Ungkap Manfaat Obligasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah"" [Gambas:Video 20detik] (anl/ega)" "25","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-499, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 kembali digelar. Festival belanja tahunan ini mengusung tema 'Jakarta Belanja Penuh Cerita' akan berlangsung pada 10 Juni hingga 22 Juli 2026. Di momen FJGS ini diikuti oleh ribuan outlet ritel dari 104 pusat perbelanjaan anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta. Festival ini juga bertepatan dengan momen liburan sekolah, dan bisa jadi pilihan aktivitas di Jakarta untuk traveler. ""Melalui tema Jakarta Belanja Penuh Cerita, kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang terus berkembang,"" kata Ellen Hidayat, Plt. Ketua Pelaksana Festival Jakarta Great Sale 2026. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selama FJGS 2026 ini, traveler bisa berburu ragam promo di pusat perbelanjaan di Jakarta. Akan ada ragam pameran, aktivitas hiburan, midnight sale dan all day sale, dengan diskon hingga 70%. ""Mulai dari diskon hingga 70 persen, All Day Sale, Midnight Sale, hingga program belanja berhadiah mobil listrik AION V Exclusive melalui aplikasi EShoppercard, perhiasan emas dan berlian total senilai 50 juta, Voucher Belanja total senilai 150 juta."" ujarnya. Selain program belanja, FJGS 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan sosial dan budaya. Di antaranya, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta, hingga pawai defile di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam rangka menyambut 5 Abad Jakarta. Ellen menambahkan, FJGS tahun ini juga menjadi momentum untuk mengangkat budaya Betawi di tengah era globalisasi. Mengajak seluruh pusat belanja anggota APPBI DKI Jakarta untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya tradisional kepada masyarakat dan wisatawan. Ellen optimistis, di tengah melemahnya rupiah, transaksi ritel selama penyelenggaraan FJGS 2026 dapat mencapai Rp 16 triliun. Nilai tersebut meningkat dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 15,5 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Lucky Wulandari mengatakan Disparekraf Jakarta mendukung penuh kegiatan FJGS 2926. Sejalan dengan tugasnya mendatangkan wisatawan, adanya festival ini bisa menarik minat turis mancanegara untuk berbelanja di Jakarta. "" Kita mendukung ya FJGS 2026. Dari top 3 wisatawan mancanegara Jakarta, yaitu Malaysia, China, Jepang , khususnya Malaysia memang utamanya datang ke Jakarta ingin kulineran dan berbelanja. Jadi untuk mereka mendapatkan informasi ini, itulah peran kami terus mempublikasikan secara masif, baik di dalam maupun luar negeri,"" kata Lucky. Dia menambahkan bahwa Disparekraf Jakarta tahun ini punya publikasi media cetak di luar negeri dan acara FJGS 2026 menjadi salah satu prioritas utama yang ditampilkan dalam edisi bulan Juni-Juli. Tahun ini, mereka ingin menyasar turis Korea Selatan, Malaysia dan Singapura untuk berbelanja. ""Harapannya lebih banyak datang ke Jakarta berbelanja,"" tambahnya. Pada penyelenggaraan tahun ini, APPBI DPD DKI Jakarta menggandeng BTN sebagai sponsor utama kategori Bank Partner FJGS 2026. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat transaksi ritel dan memperluas penggunaan layanan perbankan digital selama festival berlangsung." "26","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pelaku industri perbankan menyatakan kesiapannya untuk menyerap instrumen obligasi daerah (municipal bonds) yang direncanakan terbit di masa mendatang. Langkah ini dinilai sebagai inovasi baru bagi sektor keuangan yang membutuhkan diversifikasi portofolio investasi aman, sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. Direktur Keuangan & Treasury Bank NTT Heru Helbianto mengungkapkan bahwa dari sudut pandang investor dan pelaku pasar, instrumen obligasi daerah memiliki daya tarik yang sangat besar. Sektor perbankan, khususnya tim treasury, melihat adanya peluang kolaborasi yang kuat untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek strategis pemerintah. ""Kami di industri keuangan, khususnya perbankan, sangat mengharapkan adanya alternatif dan diversifikasi untuk investasi kita. Kami sebagai perwakilan dari bank sangat menantikan penerbitan municipal bonds ini dan dipastikan akan sangat mendukung sesuai dengan kemampuan kami,"" ujar Heru Helbianto saat memaparkan materi dalam diskusi kegiatan Sarasehan Nasional di Aston Palembang Hotel & Conference Centre, Selasa (19/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Heru, salah satu alasan utama perbankan sangat meminati obligasi daerah adalah faktor keamanan likuiditasnya. Ia menilai bahwa mekanisme dan perlakuan pasar terhadap instrumen utang milik pemerintah daerah ini akan sama amannya dengan surat utang negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah pusat. ""Pengalaman saya di bidang treasury, hal pertama yang selalu kami lihat adalah risiko. Untuk obligasi daerah ini, kami melihat risiko likuiditasnya akan sangat baik dan terjaga karena jaminannya adalah negara atau pemerintahan, sehingga selama negara tidak bangkrut investor akan sangat yakin,"" kata Heru. Selain faktor keamanan investasi, Heru menambahkan bahwa obligasi daerah juga memberikan keuntungan dari sisi pemenuhan regulasi perbankan. Instrumen utang milik pemerintah ini dikenal memiliki bobot risiko yang sangat rendah dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). ""Secara aturan atau regulasi, obligasi pemerintah itu risiko bobotnya sangat rendah dalam perhitungan untuk ATMR di perbankan. Sehingga, rasio-rasio kesehatan keuangan yang harus dijaga oleh bank akan menjadi lebih manageable dalam operasional sehari-hari,"" tutur Heru. Terkait dengan jangka waktu investasi, Heru memproyeksikan bahwa minat pasar akan mengerucut pada durasi menengah. Berdasarkan analisis tren pasar terkini, durasi tersebut merupakan opsi yang paling ideal bagi perbankan maupun masyarakat luas dalam mengelola likuiditas. ""Sebagai gambaran untuk strategi ke depan, saat ini tenor obligasi yang paling favorit dan menjadi incaran di masyarakat maupun institusi adalah 3 dan 5 tahun,"" ungkapnya. Melalui penerbitan obligasi ini, Bank NTT berharap pembiayaan infrastruktur daerah tidak lagi mengalami kendala likuiditas di tengah fluktuasi pendapatan daerah. Sinergi antara pemda selaku emiten dan perbankan sebagai pelaku pasar diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini ditulis oleh Ani Safitri peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom." "27","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Tren green jobs kini semakin diminati seiring meningkatnya kesadaran industri terhadap isu lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Universitas Indonesia membuka peluang pengembangan program studi yang berkaitan dengan green jobs di masa mendatang. Green jobs adalah pekerjaan yang berkontribusi langsung atau tidak langsung dalam upaya pelestarian lingkungan. Pekerjaan ini mulai dilirik mengingat banyak perusahaan sekarang sudah melek mengenai dampaknya kepada lingkungan. Contoh dari green jobs adalah seperti spesialis daur ulang, konsultanEGS hingga teknisi tenaga panel surya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Saat ditanya mengenai pembukaan prodi terkait green jobs, Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, Safrin Arifin, menyatakan pengembangan program tersebut nantinya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan universitas. ""Kita akan membangun itu nanti sesuai dengan arahan Pak Rektor nanti,"" ujarnya ditemui usai Dies Natalis Vokasi UI ke-18 di Auditorium Vokasi UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2026). Menurut Safrin, langkah yang bisa dengan segera dilakukan UI adalah memperkuat kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi UI (LSP) yang berada di Fakultas Vokasi. Melalui lembaga tersebut, UI dapat menyediakan berbagai sertifikasi profesi yang berkaitan dengan kebutuhan industri, termasuk bidang lingkungan hidup dan keberlanjutan. ""Nah setiap kebutuhan-kebutuhan, misalnya sertifikasi tentang lingkungan hidup dan lain sebagainya, itu bisa kita adakan di sini,""tuturnya. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Indonesia (LSP) didirikan sebagai bagian dari Badan Sertifikasi Profesi Nasional (BNSP) dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. LSP UI menyelenggarakan pelatihan asesor kompetensi dan pemberian lisensi asesor. Untuk pengembangan sertifikasi kompetensi, LSP bekerja sama dengan industri dan instansi pemerintah demi menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan pasar global dan internasional. Sejauh ini, skema sertifikasi LSP UI adalah: 1. Teller Jasa Keuangan dan Perbankan 2. Hospital Excecutive Administrative Assistant 3. Office Excecutive Administrative Assistant 4. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP 5. Pengelolaan Underwriting Asuransi Level 5 6. Office Professional 7. Perancangan Strategis Kreative dan Pembuatan Iklan (Creative) 8. Analisis Perpajakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 9. Pengelolaan Kearsipan Dasar 10. Analisis Perpajakan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan 11. Kepemanduan Wisata 12. Public Relations Officer" "28","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Sjahrir menanggapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok. Pelemahan terus terjadi sejak diumumkannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Rabu (20/5). Pandu mengatakan IHSG anjlok karena investor masih mencari kepastian terkait implementasi BUMN ekspor yang baru diumumkan. ""Tentunya sama kalau IHSG, ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengin tahu hasilnya,"" kata Pandu kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pandu optimis IHSG akan naik secepatnya jika pasar sudah mengerti keuntungan adanya BUMN ekspor. Adapun tujuan dibentuknya badan baru tersebut diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), sekaligus menutup celah praktik kurang bayar pajak. Ia juga meminta investor untuk optimistis pasar saham bisa naik. ""Insyaallah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market, marketnya penting. Optimis (IHSG bisa naik), secepatnya,"" ucap Pandu. Berdasarkan data RTI, IHSG sudah melemah 2% lebih di sesi awal perdagangan hari ini. IHSG kini berada di level 6.144 atau melemah 174 poin (2,76%). Pada hari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan semua ekspor sumber daya alam akan dikelola satu pintu melalui BUMN yang sudah ditunjuk. Komoditasnya mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi ferro alloy. ""Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,"" jelas Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5). Simak juga Video 'Sentimen Pasar Modal Usai Pidato PRabowo di DPR': [Gambas:Video 20detik]" "29","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Perempuan terus mengambil peran penting di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan zaman. Mereka tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi juga turut menopang keluarga, membuka peluang bagi sekitar, dan berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian. Di Indonesia, UMKM berjumlah lebih dari 65 juta unit usaha dan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Namun, pelaku usaha masih kerap menghadapi tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, lebih dari 40 juta perempuan di Asia Tenggara mampu dan siap untuk berkarya, tetapi masih menghadapi keterbatasan waktu, akses, serta rasa aman dalam mengambil peluang ekonomi. Di tengah tantangan tersebut, kehadiran platform delivery dan ride-hailing membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan memperluas akses terhadap peluang ekonomi. Di Asia Tenggara, sektor ride-hailing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga USD 0,8 miliar, menunjukkan bahwa ekosistem ini memiliki peran dalam menciptakan peluang ekonomi baru. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dampak tersebut juga tercermin dalam ekosistem Grab, di mana lebih dari 61% pemilik usaha dan merchant merupakan perempuan. Selain itu, lebih dari 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan di Asia Tenggara telah menjadi bagian dari ekosistem Grab dan merasakan manfaat dari akses penghasilan yang lebih fleksibel. Semangat ini tergambar melalui kisah Trivena Florentina dan Herawati sebagai bagian dari kampanye Jejak Aksi Kartini Masa Kini. Florentina, Mitra Merchant Grab Indonesia, terus membangun usaha kulinernya dengan ketekunan di tengah berbagai perubahan. Sementara itu, Herawati (atau biasa disapa Putri) Mitra Pengemudi Perempuan Grab Indonesia, menemukan ruang baru untuk berkembang dan membangun kemandirian melalui platform Grab. Simak kisah keduanya di sini. Florentina: Bangkit dari Keterbatasan, Tumbuh Lewat Usaha Kuliner Florentina membuktikan bahwa harapan besar bisa tumbuh dari usaha yang sederhana. Sejak bergabung sebagai Mitra Merchant Grab Indonesia pada 2017, ia terus membangun usahanya di tengah berbagai tantangan. Kini, Florentina mengelola usaha bakso bakar, bakso kuah, dan bakmi ayam bersama suaminya. Perjalanan usahanya berawal dari perubahan kondisi keluarga. Sang suami, yang sebelumnya bekerja sebagai musisi, kerap menghadapi risiko pekerjaan di malam hari. Situasi tersebut mendorong Florentina untuk mencari jalan baru demi masa depan keluarganya. ""Ketika suami saya mengalami kecelakaan, saya mulai berpikir bahwa sudah waktunya untuk berhenti dari dunia malam dan memulai usaha yang lebih baik untuk kesehatan dan kehidupan kami,"" ujarnya, dikutip dari CXO Media dalam segmen Jejak Aksi Kartini Masa Kini, Rabu (6/5/2026). Berbekal kemampuan memasak, Florentina mulai berjualan dari rumah. Usaha tersebut perlahan tumbuh, meski ia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk membagi waktu antara keluarga dan bisnis yang terus berjalan. ""Tantangan paling besar adalah mengalahkan diri sendiri. Saya terbiasa mengurus suami, anak, dan rumah. Namun, tiba-tiba saya juga harus menjalankan usaha yang membutuhkan waktu dan energi lebih besar. Tantangannya bukan hanya soal mengelola bisnis, tetapi juga menjaga hati dan pikiran agar usaha ini bisa terus berjalan,"" jelas Florentina. Seiring waktu, pesanan terus bertambah dan kepercayaan pelanggan meningkat. Florentina akhirnya berani mengembangkan usaha lebih besar dan pindah ke tempat usaha yang lebih layak. Namun, perjalanan itu tidak selalu berjalan mulus. Di tengah pertumbuhan usahanya, Florentina kembali menghadapi ujian ketika keluarganya jatuh sakit. Di titik yang berat tersebut, Florentina memilih untuk terus bertahan dan mencari cara agar usahanya tetap berjalan. ""Caranya adalah menerima. Ketika kita bisa menerima keadaan yang tidak baik, kita akan bisa membalikkan situasi. Sedihnya cukup di situ, setelah itu harus kembali optimis,"" ujarnya. Melalui informasi dari seorang teman, Florentina mulai mengenal berbagai layanan Grab. Ia kemudian mencari tahu lebih lanjut hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung sebagai Mitra Merchant Grab Indonesia. Keputusan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan usahanya. Sejak bergabung, Florentina terus mengembangkan bisnis kulinernya di aplikasi Grab dengan menambah variasi menu. Ia mengibaratkan platform tersebut seperti ""bayi baru"" yang harus terus dirawat dan dikembangkan agar dapat tumbuh lebih besar. Tidak hanya mengembangkan bisnisnya sendiri, Florentina juga aktif berbagi ilmu dengan orang-orang di sekitarnya. Ia membagikan tips memasak kepada para ibu melalui booklet digital dan kelas daring pembuatan bakso. Selain itu, ia turut membantu sesama pelaku UMKM untuk bergabung dan bertumbuh bersama Grab Indonesia. Perjalanan Florentina menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari ruang yang paling dekat, yakni keluarga dan usaha yang dibangun dari rumah. Dengan ketekunan, keberanian beradaptasi, dan akses yang tepat, langkah kecil dapat tumbuh menjadi peluang yang lebih besar. Putri Herawati: Dari Balik Kemudi, Menggerakkan dan Menginspirasi Sementara itu, Putri mengambil peran berbeda sebagai Mitra Pengemudi Grab Indonesia. Dari balik kemudi, ia tidak hanya mencari penghasilan, tetapi juga menunjukkan bahwa perempuan dapat mengambil ruang di bidang pekerjaan yang selama ini masih kerap dianggap identik dengan laki-laki. Putri sendiri memiliki perjalanan panjang sebelum akhirnya memilih menjadi Mitra Pengemudi. Ia pernah bekerja selama 12 tahun di industri media dengan ritme kerja yang padat dan tidak menentu. Setelah resign dan sempat mencoba usaha yang terdampak pandemi, ia akhirnya mencari jalan baru. Sebelum menjadi Mitra Pengemudi, Putri telah melalui perjalanan panjang. Ia pernah bekerja selama 12 tahun di industri media dengan ritme kerja yang padat dan tidak menentu. Karena alasan pribadi, Putri kemudian mengundurkan diri dan sempat mencoba membangun usaha. Namun, usaha tersebut terdampak pandemi, sehingga ia mulai mencari jalan baru untuk tetap produktif dan mandiri. Keputusan menjadi Mitra Pengemudi berawal dari percakapan sederhana dengan seorang teman. Awalnya, Putri sempat ragu karena pekerjaan sebagai pengemudi belum selalu dipandang sebagai pilihan utama oleh sebagian orang. Namun, keberadaan komunitas pengemudi perempuan membuatnya tertarik, terlebih karena ia merasa pekerjaan ini selaras dengan hal yang ia sukai, yaitu menyetir dan bertemu orang baru. Meski pada awalnya keluarga sempat merasa khawatir, Putri tetap melangkah dengan dukungan suaminya. Seiring waktu, ia menemukan bahwa pekerjaannya bukan sekadar mengemudi, tetapi juga membuka ruang untuk bertemu dengan banyak orang dan menghadirkan pengalaman sosial yang bermakna. Salah satu pengalaman yang paling membekas adalah ketika ia mengantar seorang penumpang lansia yang sedang sakit. Momen tersebut menyadarkannya bahwa pekerjaan ini juga dapat menjadi cara untuk membantu orang lain. Dari pengalaman itu, Putri semakin yakin bahwa pekerjaannya memiliki nilai kemanusiaan. Kini, Putri aktif dalam komunitas pengemudi perempuan untuk berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Tidak hanya itu, ia juga aktif menjadi kreator konten dan instruktur mobil listrik di Grab Indonesia, dengan membagikan edukasi serta pelatihan bagi sesama Mitra Pengemudi. ""Sebagai perempuan, saya bisa sejajar dengan laki-laki untuk berkembang. Tidak ada batasan bagi perempuan dalam melakukan pekerjaan ini,"" ujarnya. Kisah Putri menunjukkan bahwa keberanian perempuan untuk mengambil ruang dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk dari balik kemudi. Melalui pekerjaannya, Putri tidak hanya membangun kemandirian, tetapi juga menemukan ruang untuk bertumbuh, berbagi pengalaman, dan menguatkan sesama perempuan di komunitasnya. Baik Florentina dan Putri menunjukkan bahwa perempuan memiliki banyak cara untuk berdaya. Florentina membangun kemandirian melalui usaha kuliner yang dirintis dari rumah, sementara Putri menemukan ruang baru untuk berkembang dari balik kemudi. Keduanya menjadi gambaran Kartini masa kini: perempuan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh, berbagi, dan menciptakan dampak bagi lingkungan di sekitarnya." "30","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Hal itu dibahas dalam Sarasehan Nasional ke-VII bertema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/5). Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan obligasi daerah dapat menjadi solusi strategis agar pembangunan daerah tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas. ""Negara ini harus tetap maju, daerah harus tetap maju. Oleh karena itu salah satu terobosan agar daerah tetap bergerak adalah melalui penerbitan obligasi daerah,"" ujar Mekeng dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026). Mekeng menjelaskan konsep obligasi daerah sebenarnya telah lama dibahas sejak tahun 2000. Namun, momentum saat ini dinilai paling tepat karena banyak daerah tengah menghadapi tekanan fiskal. ""Daerah-daerah boleh dibilang sedang kering semua. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ,"" katanya. Mekeng menyebut Fraksi Partai Golkar tengah menyusun naskah akademik sebagai dasar pembentukan regulasi obligasi daerah. Naskah tersebut nantinya akan diserahkan kepada DPR RI dan pemerintah. Ia berharap pembahasan regulasi itu dapat segera masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). ""Saya punya mimpi, mudah-mudahan mimpi bapak dan ibu juga sama, kalau bisa tahun ini obligasi daerah ini sudah menjadi sebuah undang-undang,"" tegasnya. Menurut Mekeng, regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengakses sumber pembiayaan alternatif melalui pasar modal. Meski begitu, Mekeng mengingatkan penerbitan obligasi daerah bukan perkara sederhana. Pemerintah daerah perlu menyiapkan tata kelola keuangan, kualitas sumber daya manusia, hingga stabilitas politik daerah secara matang. ""Untuk menerbitkan obligasi daerah itu susah-susah gampang. Pembukuannya harus rapi, personelnya harus siap, politiknya pun harus siap,"" ujarnya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut positif gagasan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan baru. Menurutnya, skema ini dapat membantu daerah memenuhi target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ""Ini menjadi titik cerah bagi daerah, bukan hanya Sumatera Selatan, tetapi semua daerah di Indonesia mengenai obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah dalam instrumen investasi publik,"" katanya. Herman Deru mengatakan banyak kepala daerah, khususnya yang baru menjabat satu periode, menghadapi kekhawatiran tidak dapat memenuhi janji pembangunan karena keterbatasan anggaran. ""Rakyat menanti janji-janji yang sudah tertuang dalam RPJMD. Karena itu kami sangat berharap ada alternatif pembiayaan yang bisa membantu pembangunan tetap berjalan,"" ujarnya. Herman Deru juga menyatakan kesiapan Sumatera Selatan untuk menjadi daerah percontohan apabila kebijakan obligasi daerah mulai diterapkan secara nasional. ""Kalau boleh, jadikan dulu modelnya Sumatera Selatan. Kami siap mengikuti arahan-arahan ini,"" katanya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni memaparkan kondisi fiskal pemerintah daerah secara nasional. Ia menyebut sebagian besar daerah masih berada dalam kategori fiskal lemah. ""Dari seluruh daerah di Indonesia, kondisi fiskal yang kuat hanya 44 daerah. Sementara yang berada pada posisi fiskal lemah mencapai 467 daerah,"" ungkapnya. Agus mengatakan kondisi tersebut menuntut daerah melakukan inovasi pembiayaan. Langkah itu dapat dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, hingga skema creative financing seperti obligasi daerah. ""Daerah dituntut melakukan terobosan dan mencari alternatif pembiayaan agar mampu membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"" katanya. Menurut Agus, dasar hukum obligasi daerah sebenarnya sudah tersedia dalam sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Pasar Modal hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun, aturan yang ada masih tersebar sehingga diperlukan payung hukum yang lebih kuat dan terintegrasi. ""Regulasi ini masih tercecer. Maka inisiatif menjadikan satu dasar hukum yang kuat menjadi solusi terbaik yang perlu kita pikirkan bersama,"" ujarnya. Agus menjelaskan obligasi daerah memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan skema pinjaman konvensional. Beberapa di antaranya yakni fleksibilitas tenor, pembayaran pokok di akhir masa jatuh tempo, hingga kemampuan membiayai beberapa proyek sekaligus. Ia juga menilai obligasi daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, skema ini disebut dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. ""Obligasi daerah bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan publik,"" pungkasnya. Kegiatan ini dihadiri Anggota MPR RI Fraksi Golkar Yudha Novanza Utama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI Heri Herawan, Inspektur Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah, Sekretaris DPD AMPI Provinsi Sumatera Selatan Kemas Umar Jayanegara, serta sejumlah kepala daerah di Sumatera Selatan. Hadir pula sebagai narasumber Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Nasrun, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat, Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto, serta Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof Didik Susetyo. Acara tersebut dimoderatori oleh Aline Wiratmaja. Sumak juga Video Thomas Djiwandono: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Pertumbuhan Ekonomi [Gambas:Video 20detik] (prf/ega)" "31","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal rencana kenaikan batas investasi perusahaan asuransi menjadi 20%. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, yang dimaksud batas 20% investasi tersebut merupakan akumulasi dari seluruh instrumen, bukan cuma investasi di pasar saham saja. Ogi mengatakan pihaknya juga telah memberi ruang yang cukup longgar bagi aktivitas investasi perusahaan asuransi, dana pensiun, Asabri, hingga BPJS Ketenagakerjaan di pasar modal. ""Kalau dimaksudkan 20% itu akumulasi (dari beberapa instrumen investasi),"" ungkap Ogi kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (6/2/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Di sisi lain, Ogi menerangkan investasi perusahaan asuransi di instrumen saham rata-rata masih sebesar 8%. Ke depan, OJK mendorong perusahaan asuransi untuk berinvestasi lebih banyak di pasar modal. Perusahaan asuransi yang melakukan investasi juga wajib memastikan kesiapan klaim benefit bagi para pemegang polis. Ogi juga menegaskan, investasi perusahaan asuransi harus dilakukan pada emiten-emiten yang masuk dalam indeks LQ45. ""Jadi yang akan kita koordinasikan adalah bagaimana mendorong supaya Dapen dan asuransi itu bisa investasi lebih agresif. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Menko (Airlangga Hartarto) atau Menteri Keuangan, ya di LQ45 dulu tidak di saham-saham yang risiko tinggi,"" pungkas Ogi. Sebagai informasi, perluasan investasi asuransi di pasar saham menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi pasar modal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan reformasi pasar modal mencakup demutualisasi, transparansi pemilik saham, peningkatan free float menjadi 15%, hingga investasi asuransi. Namun, dia menekankan investasi asuransi institusi ini harus pada saham-saham berkualitas dalam indeks LQ45. ""Tentu sahamnya adalah saham-saham yang berkualitas baik, atau LQ45,"" terang Airlangga dalam kesempatan yang sama." "32","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Indonesia, perlindungan yang komprehensif melalui asuransi pariwisata dinilai menjadi kebutuhan strategis. Hal ini dimaksudkan memastikan kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan ekosistem pariwisata Tanah Air. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) ""Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo bertajuk ""Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo"". Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian dan lembaga strategis lintas sektor seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto, mengatakan penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global. Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama dari standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata. ""Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,"" katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025). Ia menjelaskan pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam. ""FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo,"" terang Herfan. Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia. ""Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata,"" ujarnya. Sebagai informasi FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, dan Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Roland Permana. Diskusi diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Muh. Nurdin dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris. FGD ini turut mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur. Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi. Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya." "33","Isa Rachmatarwata","Mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata didakwa merugikan keuangan negara Rp 90 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Jaksa mengatakan perbuatan Isa telah memperkaya dua perusahaan reasuransi. Sidang dakwaan Isa Rachmatarwata digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/8/2025). Jaksa mengatakan Isa melakukan perbuatannya bersama-sama para mantan direksi PT AJS, yang saat ini telah menjadi terpidana, yakni Hendrisman Rahim selaku Direktur Utama, Harry Prasetyo selaku Direktur Keuangan, serta Syahmirwan selaku Kepala Divisi Investasi dan Keuangan. ""Bahwa perbuatan Terdakwa Isa Rachmatarwata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo, dan Syahmirwan sebagaimana disebutkan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 90 miliar,"" ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan. Jaksa mengatakan Isa diduga menyetujui produk asuransi ketika kondisi Jiwasraya bangkrut saat menjabat Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012. Padahal kata jaksa, penentuan reasuransi atas kewajiban kepada pemegang polis ke perusahaan asuransi di luar negeri tidak diatur Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Jaksa mengatakan perbuatan Isa telah memperkaya perusahaan reasuransi Provident Capital Ltd sebesar Rp 50 miliar dan perusahaan reasuransi Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 40 miliar. Keuntungan dua perusahaan itu kemudian dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang diakibatkan Isa." "34","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memajukan tenggat waktu pembayaran pungutan lembaga sektor jasa keuangan. Pungutan yang dimaksud mencakup iuran atau retribusi jasa keuangan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penelitian. Pungutan ini akan dialokasikan untuk biaya operasional OJK. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara menjelaskan penggunaan dana pungutan ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Pasal 37 Ayat (3), yang menyatakan bahwa pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, mengatur bahwa hasil pungutan dapat digunakan langsung oleh OJK untuk membiaya kegiatan dan meningkatkan kualitas layanan. Jika terdapat sisa hasil pungutan, dapat digunakan kembali di tahun berikutnya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Kami mohon dukungan dari bapak pimpinan dan bapak-ibu anggota di Komisi XI terkait penyesuaian pengaturan untuk memajukan batas waktu pembayaran pungutan setiap tahap. Dari yang semula pada akhir triwulan menjadi awal triwulan, misalnya dari April ke Januari, dari Juli ke April, dari Oktober ke Juli, dan dari Desember ke Oktober,"" ungkap Mirza dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025). Mirza merinci, pada 2026 diproyeksikan total pungutan sebesar Rp 8,48 triliun yang berasal dari registrasi Rp 72,5 miliar, pungutan tahunan Rp 8,28 triliun, dan penerimaan lainnya Rp 132,8 miliar. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2026 sebesar Rp 11,46 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan OJK yakni operasional sebesar Rp 973 miliar dan administratif sebesar Rp 7,39 triliun. Untuk pengadaan aset, OJK mengalokasikan Rp 3,08 triliun untuk gedung kantor pusat, peralatan dan mesin kerja, serta infrastruktur teknologi informasi. Kemudian, untuk alokasi masing-masing bidang OJK pada 2026, masuk dalam remunerasi, infrastruktur IT, dan BPH21. Untuk bidang pengawasan dialokasikan dana Rp 1,4 triliun, bidang pengawasan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sebesar Rp 811,3 miliar, pengawasan perasuransian penjamin dana pensiun sebesar Rp 490 miliar, pembiayaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan LJK lainnya sebesar Rp 367,8 miliar. Kemudian untuk bidang pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan dan aset kripto Rp 151,1 miliar dan bidang pengawasan perilaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen sebesar Rp 424 miliar. Sementara untuk audit internal dan manajemen risiko mendapat dana sebesar Rp 207,6 miliar, bidang kebijakan strategis sebesar Rp 2,09 triliun, dan manajemen strategis sebesar Rp 5,51 triliun. ""Pada tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp11,46 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya,"" pungkasnya. Tonton juga video ""OJK Ajak Media Massa Jadi Duta Literasi Keuangan Indonesia"" di sini: [Gambas:Video 20detik]" "35","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan kenaikan harga premi asuransi kesehatan hingga 43,01% sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut merupakan dampak dari repricing premi yang didorong oleh inflasi medis. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan jumlah premi sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp 40,19 triliun dari 32,34 juta jumlah polis. Adapun rata-rata nilai premi per polis Rp 1,28 juta per polis. ""Premi secara total di 2024 preminya naik 43,01%. Jadi beberapa customer juga merasa tinggi sekali kenaikan premi asuransi kesehatan,"" ungkap Ogi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kebijakan repricing sendiri merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh industri asuransi. Keputusan pengambilan kebijakan tersebut disebabkan oleh rasio klaim atau perbandingan antara klaim yang dibayarkan dengan pendapatan premi yang diterima asuransi dalam tren peningkatan. Ogi mengatakan, kondisi terjadinya koreksi premi yang cukup signifikan pada tahun 2024 silam menyebabkan angka klaim asuransi tercatat hanya 71,2%. Inflasi di bidang kesehatan atau medical inflation Indonesia pada 2024 juga tercatat mencapai 10,1%, bahkan pada 2023 silam tercatat tingkat inflasi hampir 3 kali lipat dari inflasi umum. Sedangkan untuk tahun 2025 ini diprediksi angka medical inflation bisa mencapai 13,6%, jauh dibandingkan dengan perkiraan inflasi umum RI mencapai 1,7%. Adapun per Mei 2025, rasio klaim rata-rata berada pada kisaran 75,72%, naik 2,72% dari bulan sebelumnya. Sementara dari sisi total premi, per Mei 2025, totalnya tercatat sebesar Rp 217,17 triliun, tumbuh 3,19% year-on-year (YoY) dan total klaim Rp 164,40 triliun. Lalu jumlah polis itu melebihi dari penduduk Indonesia, yang berarti satu orang memiliki lebih dari satu polis Rp 481 juta. Simak juga Video: Menkes soal Nasabah Asuransi Tanggung Biaya 10%: Kalau Bisa Jangan Sakit [Gambas:Video 20detik]" "36","John Field, Deddy Kurniawan Sukolo, Andri, Sisprian Subiaksono","Terungkap kode amplop dari Blueray dalam sidang kasus suap importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Selain itu, jaksa mengungkap aliran dana ke sejumlah pejabat Bea Cukai. Dalam sidang ini, jaksa KPK mendakwa tiga terdakwa pimpinan Blueray Cargo dalam kasus suap importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Tiga terdakwa tersebut ialah terdakwa I John Field selaku pimpinan Blueray Cargo, terdakwa II Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Blueray Cargo, dan terdakwa III Andri selaku ketua tim dokumen Blueray Cargo. Jaksa KPK mengatakan ketiganya memberikan uang Rp 61,3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Selain uang, jaksa menyebut, ketiganya juga didakwa memberikan sejumlah fasilitas serta barang mewah mencapai Rp 1,8 miliar. Jaksa saat mendatangkan Orlando Hamonangan Sianipar alias Ocoy selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/5/2026). Mulanya jaksa menampilkan foto barang bukti amplop yang telah didapat. ""Izin, majelis, ini kami tampilkan ya foto, kemudian tadi mengaitkan dengan kode-kode yang Pak Ocoy pahami tentang siapa-siapa yang dapat jatah amplop itu. Izin majelis, kami tampilkan sampling amplop yang ada kodenya,"" kata jaksa. Jaksa kemudian mencecar Ocoy siapa pemilik salah satu amplop berkode 'SIS'. Ocoy menyatakan amplop tersebut milik Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono ""Nah ini, Pak Ocoy. Itu kode tiga, SIS, yang Pak Ocoy pahami SIS adalah Pak Sisprian?"" tanya jaksa. ""Iya, Pak,"" jawab Ocoy. ""Baik. Kemudian, itu lagi di pojok itu ada SS. SS itu maksudnya siapa? Masih Pak Sisprian kah?"" tanya jaksa. ""Iya, Pak,"" jawab Ocoy." "37","Djaka Budhi Utama","Sejumlah pejabat di Ditjen Bea Cukai disebut menerima uang dengan mata uang dolar Singapura, salah satunya Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan pihaknya menyerahkan kepada pihak penyidik terkait strategi pengusutan kasus itu. ""Pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului (dalam memberikan tanggapan). Karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan,"" kata Setyo kepada wartawan di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/5/2026). Setyo mengatakan penyidik nantinya tentu akan mengecek kembali kesesuaian yang diperoleh pada berita acara pemeriksaan dengan hasil saat pemeriksaan di persidangan. Keterangan pada dua tahapan tersebut akan diolah dan baru lah pimpinan mengetahui strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh penyidik. ""Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan di situlah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik,"" jelas Setyo. Ketika ditanya akankah KPK memanggil Dirjen Bea Cukai untuk diperiksa setelah keterangan jaksa terungkap dalam sidang tersebut, Setyo mengatakan pimpinan enggan mendahului tugas dan wewenang dari penyidik terhadap pemeriksaan para saksi. ""Makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampuradukkan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan,"" ujar Setyo. Sementara terkait kegiatan Ditjen Bea Cukai yang membongkar praktik pembuatan pita cukai ilegal untuk rokok di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Jepara dan Kota Semarang, Setyo memastikan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. ""Ya saya kira tidak (berkaitan). Karena kan di Direktorat Jenderal Bea Cukai itu ada kewenangan melakukan penyidikan juga. Nah itu ya kewenangan yang dilakukan oleh lembaganya mereka, gitu. Jadi pasti akan berbeda dan tidak ada campur aduk atau tumpang-tindih dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan Bea Cukai di sini, korupsinya di dalam ya,"" tuturnya." "38","Ocoy (Orlando Hamonangan Sianipar), Djaka Budhi","""Kami menghormati proses hukum dan proses pembuktian yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,"" kata Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026). Namun, karena sudah masuk tahap persidangan, pihaknya belum mengomentari lebih lanjut soal perkaranya. Hal itu untuk menghormati proses persidangan yang tengah berlangsung. ""Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,"" ucapnya. Sebelumnya, dalam persidangan kasus suap importasi barang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/5), dihadirkan saksi yaitu Orlando Hamonangan Sianipar alias Ocoy selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan l. Jaksa penuntut umum (JPU) menyebutkan ada salah satu amplop yang diperuntukkan bagi Dirjen Bea Cukai dengan kode nomor 1. Jaksa KPK M Takdir Suhan menyebut ada salah satu amplop yang diperuntukkan bagi Dirjen Bea Cukai dengan kode nomor 1. Ocoy mengaku tidak tahu dengan pemilik amplop dengan kode nomor 1. ""Baik, kemudian izin, Majelis, kami tegaskan yang Sales 2, 1 adalah Dirjen Bea Cukai. Nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang menegaskan, kami, karena kami yang punya bukti ini. 1, 2, 1, 2, 3 memahami? Maksudnya kode-kode itu memahami?"" tanya Takdir. ""Nomor 1 saya tidak tahu, Pak. Nomor 2 saya tahu, nomor 3 saya tahu, Pak,"" jawab Ocoy. Jaksa juga mengonfirmasi data yang didapat dari bagian keuangan perusahaan swasta BlueRay. Jaksa bertanya tentang Djaka Budhi karena dalam bukti itu disebutkan Djaka menerima SGD 213.600. ""Baik, kemudian izin, Majelis, kami tegaskan yang (data) sales 2, 1 adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang menegaskan, kami, karena kami yang punya bukti ini,"" kata jaksa Takdir. ""1,2, 1, 2, 3, memahami maksudnya kode-kode itu memahami?"" tanya jaksa ke Ocoy. Ocoy mengaku memahami maksud nomor satu. Namun untuk nomor-nomor selanjutnya, dia mengaku tidak tahu. Jaksa kemudian memastikan apakah uang-uang sebagaimana bukti keuangan itu sampai atau tidak. Ocoy pun mengatakan 'iya'. Tonton juga video ""John Field dkk Didakwa Suap Pejabat Bea Cukai Rp 61,3 M"" [Gambas:Video 20detik] (rdp/rdp)" "39","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan alasan mengapa Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) jadi salah satu komoditas yang sering diselundupkan. Hal tersebut disebabkan karena barang produksi yang berlebihan dari negara lain" "40","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","TNI AL bersama Bea Cukai mengamankan dua kapal yang membawa ballpress atau pakaian bekas impor ilegal di perairan Sumatera Utara (Sumut). Ada sekitar 499 ballpress yang dibawa kedua kapal tersebut. Kadispen Kodaeral I Kolonel Laut Wahyu Kurniawan mengatakan pengungkapan itu dilakukan di dua lokasi yang berbeda pada Rabu (20/5/2026). Lokasinya, yakni di Perairan Pantai Prupuk, Kabupaten Batu Bara dan Perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara. ""Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menghentikan dan mengamankan KM Karimah GT 34 Nomor 440/PPb serta KM Restu yang diduga mengangkut barang tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan,"" kata Wahyu, Kamis (21/5). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Wahyu menjelaskan bahwa di kapal KM Karimah ditemukan sekitar 400 ballpress. Hasil perhitungan sementara, nilai ekonomis ballpress itu mencapai Rp 2,8 miliar. Sementara di KM Restu mengangkut 99 karung ballpress pakaian bekas. Dengan begitu, total ballpress dari kedua kapal sebanyak 499 ballpress. ""Barang-barang tersebut diduga merupakan komoditas yang masuk melalui jalur ilegal dan berpotensi merugikan negara serta mengganggu stabilitas industri dan perdagangan dalam negeri,"" ujarnya. Usai diamankan, KM Karimah rencananya akan dibawa menuju menuju Lanal Tanjungbalai Asahan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara KM Restu diamankan ke Bea Cukai Belawan. ""Penegakan hukum ini menjadi bagian dari komitmen aparat dalam memperkuat pengawasan jalur laut yang selama ini kerap dimanfaatkan sebagai akses masuk barang ilegal,"" pungkasnya." "41","John Field, Deddy Kurniawan Sukolo, Andri","Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama diduga menerima suap 213.600 dolar Singapura atau setara Rp 2,9 miliar (kurs Rp 13.800). Suap diduga diberikan terdakwa John Field selaku bos Blueray Cargo terkait kasus importasi barang yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ikut campur terkait persidangan kasus yang sedang berjalan. Jika memang sudah terbukti anak buahnya itu menerima suap, baru ia akan bertindak dengan melakukan pencopotan tugas. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Kalau persidangan saya nggak ikut campur, saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kan kalau orang nuduh bisa saja, tetapi kalau terbukti ya sudah. (Bakal dicopot) harusnya iya, kalau terbukti ya,"" ujar Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Purbaya mengaku berkomunikasi setiap hari dengan Djaka. Meski demikian, ia tak menjawab apakah dirinya sudah menanyakan perihal dugaan suap itu kepada anak buahnya tersebut. ""Pak Djaka sama saya komunikasi setiap hari. Haha saya nggak ikut campur, saya tunggu hasil sidang saja,"" ucap Purbaya. Sebelum meninggalkan wartawan, Purbaya mengaku mengetahui apa yang terjadi. Sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang sebenarnya diketahui soal dugaan penerimaan suap itu. ""Yang jelas saya ngerti apa yang terjadi. Ada lah,"" tutur Purbaya. Sebelumnya dalam sidang kasus suap importasi barang di Bea Cukai pada Rabu (20/5), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut ada salah satu amplop yang diperuntukkan bagi Dirjen Bea Cukai. Amplop itu memiliki kode nomor 1. ""Izin majelis kami tegaskan yang Sales 2, 1 adalah Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang menegaskan, kami, karena kami yang punya bukti ini,"" kata Jaksa KPK M Takdir Suhan. Kemudian amplop kode nomor 2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode September 2024-Januari 2026, Rizal. Lalu amplop kode nomor 3 untuk Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono. Dalam kasus ini, JPU KPK mendakwa tiga pimpinan Blueray Cargo dalam kasus suap importasi barang pada DJBC. Tiga terdakwa tersebut ialah terdakwa I John Field selaku pimpinan Blueray Cargo, terdakwa II Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Blueray Cargo, serta terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo. Jaksa KPK mengatakan ketiganya memberikan uang Rp 61,3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Selain uang, jaksa menyebut ketiganya didakwa memberikan sejumlah fasilitas serta barang mewah mencapai Rp 1,8 miliar." "42","John Field","Tiga terdakwa kasus suap impor, termasuk John Field, didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memuluskan proses masuknya barang impor. Jaksa KPK menyebut suap diberikan agar barang milik perusahaan mereka bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan." "43","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kasus dugaan pelanggaran cukai yang terjadi di Kabupaten Semarang dan Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp 570 miliar. Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Edy Suranta Sitepu mengatakan penanganan perkara tersebut dilakukan melalui sinergi antara Bareskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penegakan hukum di bidang cukai. ""Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai dalam bentuk pendampingan, penangkapan, dan proses penahanan terhadap tersangka. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur,"" ujar Edy dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026). Brigjen Edy menjelaskan, sebelum dilakukan penangkapan, tim gabungan telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka serta penyitaan sejumlah barang bukti. Setelah pemeriksaan dinilai cukup, PPNS Ditjen Bea dan Cukai meminta bantuan kepada Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum. ""Penangkapan terhadap tersangka dilakukan di wilayah Semarang dengan disaksikan penasihat hukum tersangka dan tim PPNS Ditjen Bea dan Cukai. Setelah proses administrasi selesai, tersangka dibawa menuju Kantor Pusat DJBC di Rawamangun, Jakarta Timur."" jelasnya. Selanjutnya, tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang kantor DJBC Pusat, Jakarta Timur. ""Sinergi ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap PPNS dalam penegakan hukum. Kami memastikan setiap proses dilakukan secara profesional, prosedural, dan tetap menghormati hak-hak tersangka,"" pungkasnya. Lihat juga Video: Petugas Bea Cukai Razia di Warung Madura Viral, Ternyata Cari Rokok Ilegal [Gambas:Video 20detik] (mea/dhn)" "44","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah. IHSG bergerak pada zona merah di level 6.000-an, bahkan sempat bergerak ke level 5.000-an seperti jaman COVID-19. Berdasarkan data RTI, Jumat (22/5/2026), pukul 09.05 WIB IHSG berada pada level 6.047 atau melemah 47 poin (0,78%). Sebelumnya IHSG dibuka pada level 6.065. IHSG kemudian menukik turun hingga rentang terendah 5.966 hingga tertinggi 6.074. Nilai transaksi indeks pada perdagangan pagi ini mencapai Rp 1,67 triliun dengan melibatkan 3,60 miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 178.693 kali. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dari jumlah transaksi itu, sebanyak 129 saham menguat, 418 saham melemah dan 155 saham stagnan. Selain melemah secara harian, IHSG melemah 20,01 secara bulanan. IHSG juga melemah 25,38% secara tiga bulanan dan melemah 30,07% sepanjang 2026. Sejak pertama kali kasus penderita COVID-19 ditemukan di Indonesia, pasar modal Indonesia porak-poranda. Para regulator berupaya keras dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, tetapi tetap saja tak mampu menahan keruntuhan IHSG. Saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kasus positif pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 yang terdiri dari 2 orang. Pada hari itu, IHSG ditutup 91 poin (1,67%) ke level 5.361. Seiring berjalannya waktu, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Pengaruhnya terhadap pasar modal semakin besar di mana IHSG terus merosot dengan penurunan yang cukup parah. Pada perdagangan 9 Maret 2020 misalnya, IHSG ditutup turun hingga 6,5% ke level 5.136. Kejadian yang sangat langka IHSG bisa turun begitu dalam, kecuali memang dalam keadaan serius seperti krisis ekonomi. Keadaan itu membuat regulator dan pengawas pasar modal mengambil tindakan. Pada 10 Maret 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat mengumumkan diterapkannya kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt. Saksikan Live DetikPagi:" "45","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kegiatan tersebut menampilkan berbagai pertunjukan budaya dan pengalaman warisan budaya takbenda. Rangkaian acara meliputi demonstrasi seni teh China, pertunjukan budaya, pameran teh Indonesia dan China, hingga pertunjukan robotik yang memadukan teknologi dan budaya. Acara yang digelar di Discovery SCBD Hotel, Jakarta, ini menjadi ruang diplomasi budaya yang mempertemukan tradisi, seni, dan semangat persahabatan antarbangsa melalui budaya teh. Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat China atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai acara ini mampu memperkuat pertukaran budaya sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Menurutnya, teh yang berasal dari China kini telah berkembang menjadi bahasa budaya universal yang melampaui batas negara, generasi, dan latar belakang masyarakat. Tajuk 'Tea for Harmony' disebut menjadi pengingat bahwa keberagaman perlu dipandang sebagai kekuatan untuk mempererat kemanusiaan bersama. ""Teh yang sederhana namun penuh makna dapat menjadi jembatan antarperadaban. Budaya memiliki kekuatan untuk membangun perdamaian, memperkuat kerja sama internasional, dan menciptakan ruang dialog yang saling menghormati,"" ujar Menbud Fadli, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026). Ia juga mengapresiasi keberhasilan China dalam mendaftarkan Traditional Chinese Tea Processing Techniques and Associated Social Practices ke dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada 2022. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk komitmen dalam menjaga warisan budaya hidup. Lebih lanjut, Fadli menekankan Indonesia juga memiliki tradisi teh yang kaya sebagai bagian dari sejarah panjang Nusantara sebagai salah satu wilayah penghasil teh penting di dunia. Menurutnya, budaya teh Indonesia terus berkembang, mulai dari praktik tradisional di berbagai daerah hingga budaya minum teh yang kini semakin dekat dengan generasi muda. Fadli juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara mega diversity di bidang kebudayaan. Saat ini, Indonesia memiliki 16 warisan budaya takbenda yang telah diinskripsikan UNESCO, di antaranya wayang, batik, jamu, angklung, dan tari saman. Ia menjelaskan hubungan budaya Indonesia dan China telah berlangsung selama berabad-abad melalui jalur perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Hubungan itu memberi pengaruh besar terhadap perkembangan seni dan tradisi di Indonesia. Pengaruh tersebut, kata Fadli, dapat dilihat pada motif batik pesisir, perkembangan wayang kulit, hingga kesamaan artistik antara Opera Peking dengan pertunjukan tradisional Indonesia. Selain itu, budaya jamu Indonesia juga dinilai memiliki titik temu dengan tradisi teh dan pengobatan tradisional China. Keduanya sama-sama berakar pada pengetahuan herbal, kesehatan preventif, dan praktik berbasis komunitas. ""Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa budaya tumbuh melalui dialog, adaptasi, dan saling menghormati. Indonesia menyambut semakin eratnya kerja sama budaya dengan China melalui kolaborasi seni, pelestarian warisan budaya, museum, industri kreatif, pendidikan, hingga pertukaran generasi muda,"" tegasnya. Di sisi lain, Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Wang Lutong, menyampaikan bahwa teh sejak lama menjadi medium peradaban dan pembawa pesan perdamaian lintas negara. Menurutnya, budaya teh mengandung filosofi keseimbangan antara manusia dan alam, sekaligus mencerminkan nilai inklusivitas dan kebersamaan antarbangsa. ""Dalam upacara minum teh, setiap orang menikmati teh yang sama dan disajikan dengan penuh penghormatan. Teh mengajarkan harmoni, saling berbagi manfaat, dan mempererat koneksi antarbangsa,"" ujar Wang Lutong. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan budaya teh mengandung makna persahabatan dan pentingnya dialog di tengah dinamika global saat ini. Ia menilai hubungan antarnegara harus dibangun melalui kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya dan penghormatan. ""Persahabatan tidak berarti keseragaman, melainkan harmoni dalam keberagaman. Dari situlah keindahan teh hadir sebagai instrumen diplomasi budaya yang mempererat hubungan antarbangsa,"" tutur Sultan Bachtiar Najamudin. Menutup sambutannya, Fadli menegaskan Indonesia berkomitmen menjaga warisan budaya hidup sekaligus memperkuat kerja sama budaya internasional sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan dialog antarperadaban. ""Semoga persahabatan Indonesia dan China terus berkembang demi perdamaian, kemakmuran, dan kerja sama budaya yang semakin erat,"" pungkasnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan para duta besar negara sahabat. Hadir pula mendampingi Menteri Kebudayaan, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti. Simak juga Video: Minum Teh Setelah Makan Bahaya untuk Kesehatan? Ini Penjelasan BRIN [Gambas:Video 20detik] (prf/ega)" "46","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Bagi Kombes Pol. Retno Prihawati, kepedulian terhadap perempuan, anak, dan kaum rentan adalah panggilan hidup. Kini berprofesi sebagai Atase Kepolisian Republik Indonesia di Manila, Filipina, ia terapkan betul kepeduliannya itu. Selama menjalankan operasi pengungkapan markas penipuan yang erat dengan Philippines Offshore Gaming Operation, ia memastikan tak hanya menjalankan tugas, namun juga melindungi hak-hak para korban WNI yang terlibat, khususnya para perempuan dan anak di bawah umur." "47","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 tak hanya meninggalkan jejak budaya di sembilan kabupaten/kota di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 2 hingga 16 Mei 2026 itu juga mencatat dampak ekonomi besar dengan nilai perputaran uang menembus lebih dari Rp 80 miliar dan tanpa menggunakan dana APBD. Di tengah anggapan bahwa perhelatan berskala besar identik dengan pembiayaan pemerintah, Kirab Mahkota Binokasih justru mengandalkan pola gotong royong dan partisipasi langsung masyarakat. Berdasarkan data penyelenggara, total perputaran ekonomi dari aktivitas utama kirab mencapai Rp 60,67 miliar. Angka itu berasal dari pergerakan ekonomi di area acara mulai dari konsumsi, transportasi, jasa pendukung, hingga aktivitas perdagangan lokal. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Jika ditambah dengan belanja langsung selama penyelenggaraan yang mencapai Rp 24,3 miliar, total dampak ekonomi kegiatan ini diperkirakan melampaui Rp 80 miliar. Perputaran ekonomi tersebut lahir dari tingginya partisipasi masyarakat. Sepanjang rangkaian acara, estimasi jumlah penonton mencapai 1.213.500 orang yang tersebar di titik awal, garis akhir, hingga masyarakat yang menyaksikan kirab di sepanjang rute. Kota Bandung menjadi penyumbang terbesar dengan estimasi 281 ribu penonton dan nilai ekonomi sekitar Rp 14,05 miliar. Sumedang menyusul dengan 170 ribu pengunjung dan potensi ekonomi Rp 8,5 miliar, sementara Cianjur mencatat 165 ribu penonton dengan estimasi Rp 8,25 miliar. Tasikmalaya mencatat sekitar 120 ribu pengunjung dengan perputaran Rp 6 miliar, Ciamis 106 ribu penonton senilai Rp 5,3 miliar, dan Cirebon sekitar 97.500 orang dengan nilai ekonomi Rp 4,87 miliar. Sementara itu, Karawang mencatat 125 ribu orang dengan dampak ekonomi Rp 3,75 miliar, Bogor sekitar Rp 6,25 miliar dari 70 ribu penonton, serta Garut sekitar Rp 3,25 miliar dari 65 ribu pengunjung. Perhitungan tersebut mengacu pada estimasi belanja masyarakat untuk makanan, minuman, transportasi, akomodasi, produk UMKM hingga pengeluaran lain selama menghadiri acara. Efek ekonomi tersebut juga terasa langsung ke masyarakat. Sedikitnya 2.305 pelaku UMKM terlibat selama kegiatan berlangsung. Tak hanya itu, sebanyak 3.920 tenaga kerja terserap untuk mendukung penyelenggaraan acara. Di sisi budaya, sebanyak 10.983 pelaku seni, peserta kirab, dan talenta budaya ikut terlibat dengan partisipasi dari seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menilai dampak kegiatan tersebut tidak berhenti di sektor budaya, tetapi ikut menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. ""Dari sisi ekonomi memberikan implikasi yang cukup kuat. Coba lihat hotel-hotel penuh, kunjungan ke Jawa Barat meningkat, dan beberapa daerah mulai tampak bersih,"" kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026)." "48","Jeffrey Epstein","Jeffrey Epstein bunuh diri di penjara New York pada pertengahan 2019. Tujuh tahun berselang, terungkap Epstein menulis wasiat sebelum mengakhiri hidupnya, apa isinya? Epstein ditahan saat menunggu persidangan atas tuduhan memperdagangkan gadis di bawah umur. Dilansir dari AFP, Epstein meninggal Sabtu (10/8) pukul 06.30 waktu setempat. Berdasarkan sejumlah sumber anonim, Epstein tewas gantung diri. Epstein sempat berada dalam pengawasan bunuh diri oleh otoritas penjara. Namun laporan media menyebut Epstein tidak lagi dalam pengawasan saat dia benar-benar mengakhiri nyawanya. Laporan surat kabar AS menyebut para sipir penjara MCC diketahui bekerja lembur karena ada kekurangan staf dan Epstein dibiarkan sendirian di dalam sel tanpa teman satu sel. Dalam kasusnya, jaksa federal yang menyelidiki kasus ini menyebut Epstein telah mengeksploitasi secara seksual belasan remaja di bawah umur -- dengan yang paling muda berusia 14 tahun -- di sejumlah rumahnya ada di Manhattan, New York dan Palm Beach, Florida. Tindak pidana ini disebut terjadi antara tahun 2002-2005 lalu. Epstein terancam hukuman maksimum 45 tahun penjara jika terbukti bersalah atas dakwaan-dakwaan tersebut. Dia telah menyangkal seluruh dakwaan. Wasia Epstein Diungkap Pengadilan Amerika Serikat (AS) merilis surat yang diduga ditulis terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein sebelum bunuh diri. Dilansir AFP, Kamis (7/5/2026), teman satu sel Epstein mengatakan ia menemukan surat itu. Dalam surat itu, Epstein tidak mengakui segala tuduhan. ""Mereka menyelidiki saya selama berbulan-bulan -- TIDAK MENEMUKAN APA PUN!!!"" demikian isi surat itu, yang ditulis di atas kertas bergaris. ""Sungguh menyenangkan bisa memilih waktu untuk mengucapkan selamat tinggal,"" lanjut isi surat itu. Teks tersebut diakhiri dengan, ""Apa yang kau ingin aku lakukan -- Menangis tersedu-sedu!! Tidak menyenangkan -- TIDAK BERHARGA!!"" Surat itu telah disegel selama bertahun-tahun sebagai bagian dari proses pidana teman satu selnya, tetapi dirilis oleh Hakim Kenneth Karas dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York setelah permintaan dari New York Times. Meskipun dokumen tersebut belum diverifikasi keasliannya. Surat itu dimunculkan di tengah pertanyaan yang terus berputar tentang kematian Epstein saat menunggu dakwaan tentang perdagangan seks dibacakan." "49","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Perang ini tidak jatuh dari langit. Ia dibangun, sedikit demi sedikit, dari kegagalan diplomasi yang seharusnya tidak boleh dibiarkan. Dampaknya terhadap kemanusiaan, perekonomian global, jalur perdagangan dunia, dan stabilitas tatanan internasional membuktikan satu hal yang mestinya sudah kita sepakati jauh-jauh hari: perang bukan solusi. Tidak pernah. Inilah ironi yang sulit dicerna: perang ini pecah hanya sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat ""sudah dalam jangkauan"" di meja perundingan Jenewa. Mediator Oman melaporkan negosiasi tengah berjalan menjanjikan--menyentuh persoalan inti pengayaan uranium dan jaminan keamanan bagi Teheran. Namun momentum itu runtuh. Dan dalam gelap yang mengikutinya, bom pun dijatuhkan. Konflik ini sesungguhnya adalah puncak dari rantai eskalasi yang panjang. Pertukaran serangan Israel-Iran pada April dan Oktober 2024, disusul ""Twelve-Day War"" pada Juni 2025 yang sudah menyeret keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam pengeboman fasilitas nuklir Iran. Alih-alih menjadi titik henti, setiap babak justru mempertebal ketidakpercayaan, mempersempit ruang diplomasi, dan menambah tekanan di masing-masing ibu kota untuk tidak tampak ""lemah"" di mata publik domestiknya. Yang lebih menyakitkan: dunia sesungguhnya pernah punya cetak biru yang terbukti berhasil. JCPOA 2015--kesepakatan nuklir Iran yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman - membuktikan bahwa diplomasi multilateral yang tekun mampu menghasilkan solusi yang diterima semua pihak. Ketika perjanjian itu ditinggalkan pada 2018, bukan hanya Iran yang dirugikan. Seluruh arsitektur keamanan kawasan ikut runtuh. Dan kita kini sedang mewarisi puing-puingnya. Dalam setiap perang, yang pertama membayar harganya adalah orang-orang yang tidak punya urusan dengan keputusan-keputusan di ruang tertutup itu. Lebih dari seribu jiwa dilaporkan tewas di Iran dalam gelombang awal serangan. Puluhan jiwa gugur di Israel dan negara-negara Teluk. Rumah sakit, sekolah, infrastruktur sipil-hancur. Seorang gadis meninggal akibat serpihan bom di Kuwait. Lebih dari 130 kota di Iran diserang serentak, memutus komunikasi dan layanan dasar bagi jutaan warga sipil yang tak punya pilihan selain berlindung. Ada luka lain yang tidak kalah dalam: dimensi psikologisnya. Perang ini pecah tepat di bulan Ramadan-bulan yang oleh umat Islam di seluruh dunia dijaga sebagai waktu refleksi, kedamaian, dan solidaritas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pernyataan resminya pada 1 Maret 2026 menegaskan hal yang sudah semestinya tidak perlu lagi diperdebatkan: perang hanya mendatangkan kemudaratan, dan tidak ada pemenang sejati ketika yang mati adalah warga sipil. Hukum internasional pun seperti tumpul. Para ahli, termasuk dari International Crisis Group, mempertanyakan dasar yuridis serangan pre-emptive ini--sebab Piagam PBB hanya membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai respons terhadap ancaman yang nyata dan segera, bukan ancaman yang masih bersifat hipotetikal. Dewan Keamanan PBB, seperti biasa, terjebak dalam kebuntuan. Ini bukan sekadar disfungsi prosedural. Ini adalah krisis kepercayaan terhadap sistem tata kelola global yang sudah lama retak. Dampak ekonomi dari konflik ini bukan sekadar angka di layar para pedagang saham. Ia merambat jauh - ke kehidupan sehari-hari jutaan orang yang bahkan tidak tahu persis di mana letak Teluk Persia di peta. Dalam hitungan jam setelah serangan pertama, harga minyak mentah Brent melonjak tajam. Analis dari Barclays memproyeksikan harga bisa menembus 100 dolar AS per barel begitu pasar kembali beroperasi penuh. Maersk dan Hapag-Lloyd menangguhkan pelayaran di kawasan itu. Qatar menutup ruang udaranya secara indefinit. Dan Selat Bab el-Mandeb--salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, penghubung Samudra Hindia dengan Laut Merah dan Terusan Suez--kembali menjadi zona berbahaya, seiring ancaman Houthi yang kembali aktif. Gangguan terhadap jalur pelayaran ini berdampak jauh melampaui kawasan. Sekitar 12 persen perdagangan global melewati Terusan Suez setiap tahun. Ketika kapal-kapal terpaksa memutar rute melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, waktu tempuh bertambah dua hingga tiga minggu, biaya pengiriman melonjak, dan harga barang konsumsi di mana-mana ikut naik. Gandum di Afrika Timur, suku cadang di Asia Tenggara, komponen elektronik di Eropa-semuanya terdampak oleh sebuah perang yang pecah ribuan kilometer dari pasar-pasar tempat barang itu dibeli dan dijual. Negara-negara berkembang, yang ekonominya paling rentan terhadap guncangan eksternal, menghadapi beban terbesar. Kenaikan harga energi menekan anggaran subsidi dan menggerus daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari guncangan pandemi dan krisis global sebelumnya. Itulah mengapa perang ini bukan hanya urusan Timur Tengah. Ia adalah krisis yang menyentuh meja makan jutaan keluarga di seluruh penjuru dunia. Di tengah kegaduhan itu, Indonesia mengambil langkah yang patut dicatat. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada 28 Februari 2026--hari yang sama ketika bom pertama dijatuhkan--Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia menjadi fasilitator dialog, bahkan bersedia terbang langsung ke Teheran jika diperlukan. Langkah ini bukan sekadar gestur simbolik. Ia berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sudah menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Indonesia tidak berpihak pada blok mana pun. Indonesia berbicara atas nama perdamaian--dan itulah yang membuat suaranya layak didengar oleh semua pihak. Iran sendiri menyambut tawaran ini dengan hangat. Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyampaikan penghargaan atas ""dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia"" dan menyambut kesiapan Presiden RI untuk berperan dalam mediasi. Sejumlah media internasional dari Singapura, Malaysia, hingga Pakistan turut menyoroti inisiatif ini sebagai langkah yang patut diperhitungkan di tengah kebuntuan global. Presiden Prabowo juga aktif menghubungi para pemimpin kawasan Teluk--menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia bersifat komprehensif, bukan parsial. Dan itulah justru yang paling bernilai: diplomasi yang dibangun di atas kepercayaan semua pihak. Ini bukan pertama kalinya Indonesia dipanggil sejarah untuk mengambil peran perdamaian. Dalam krisis-krisis besar sebelumnya, Indonesia lebih sering hadir sebagai jembatan daripada pihak yang memperkeruh. Peran bridge builder dalam konflik ini sejalan dengan posisi strategis Indonesia: negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, anggota G20, dan pemimpin ASEAN yang dihormati. Kombinasi itu memberi Indonesia legitimasi yang tidak dimiliki banyak negara lain--untuk berbicara kepada semua pihak, tanpa prasangka, tanpa agenda tersembunyi. Satu hal yang perlu disuarakan lebih keras: perang ini bukanlah keniscayaan. Ia adalah kegagalan - kegagalan imajinasi politik, kegagalan kesabaran diplomatik, dan kegagalan kolektif untuk memastikan bahwa meja perundingan selalu lebih menarik daripada medan tempur. Sejarah tidak berbohong dalam hal ini. Konflik sekeras apa pun, pada akhirnya, diselesaikan lewat diplomasi. Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata. Perang Dingin yang berlangsung puluhan tahun tidak meledak menjadi perang nuklir karena ada jalur komunikasi yang dijaga, bahkan di saat kedua belah pihak saling mengarahkan rudal. Dan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) 2015--yang lahir dari ketegangan bertahun-tahun antara Iran dan Barat--membuktikan bahwa diplomasi multilateral yang tekun bisa menghasilkan kesepakatan yang diterima semua pihak. Yang dibutuhkan dunia sekarang adalah aktor-aktor yang berani mengambil posisi sebagai penjaga ruang diplomatik--yang tidak tergoda untuk memilih sisi, tidak hanyut dalam logika eskalasi, dan tidak menyerah meski tekanan domestik mendorong ke arah sebaliknya. Indonesia, dengan rekam jejak diplomasinya dan kepemimpinan Presiden Prabowo yang proaktif, punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu aktor itu. Tidak ada yang menang dari perang semacam ini. Ribuan nyawa luluh, jaringan perdagangan terbakar, kepercayaan antarbangsa hancur, dan luka yang tersisa membutuhkan generasi untuk disembuhkan. Perang ini tak dirindukan--bukan hanya oleh rakyat Iran yang merasakan bomnya langsung, bukan hanya oleh keluarga yang kehilangan anggotanya, bukan hanya oleh pedagang yang terpaksa menutup usaha karena jalur logistik putus. Perang ini tak dirindukan oleh siapa pun yang masih waras. Dan itulah mengapa setiap upaya untuk mengakhirinya--termasuk tawaran mediasi yang tulus dari Indonesia--bukan sekadar perlu. Ia adalah tindakan yang mulia. Rahmat Aming Lasim. Pemerhati Timur Tengah, Diplomat Madya di Kemenlu. Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis. [Gambas:Video 20detik] (rdp/fjp)" "50","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Hari besar nasional dan internasional diperingati sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa bersejarah, nilai kemanusiaan, serta perjuangan bangsa dan dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Setiap peringatan memiliki makna tersendiri yang mencerminkan perjalanan sejarah, budaya, sosial, hingga perkembangan global yang patut untuk diketahui dan direnungkan bersama. Sepanjang tahun 2026, terdapat beragam hari besar yang tersebar dari Januari hingga Desember, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Peringatan-peringatan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi, tetapi juga sering dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, penguatan identitas bangsa, serta pengingat akan isu-isu penting yang menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu, mengetahui daftar lengkap hari besar nasional dan internasional tahun 2026 dapat membantu masyarakat dalam menyusun agenda kegiatan, perencanaan konten, hingga pelaksanaan kegiatan edukatif dan peringatan tertentu. Berikut ini adalah daftar hari besar nasional dan internasional 2026 dari Januari sampai Desember yang dapat dijadikan referensi sepanjang tahun. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berikut ini adalah hari besar nasional maupun internasional 2026 yang dirangkum dari catatan detikJateng, United Nations, dan International Days. Semoga daftar hari besar nasional dan internasional tahun 2026 ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, menyusun perencanaan kegiatan, serta memaknai setiap peringatan dengan sikap reflektif dan penuh kesadaran akan nilai-nilai sejarah, sosial, dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Artikel ini ditulis oleh Shakti Brammaditto Widya Fachrezzy peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom" "51","Jeffrey Epstein","Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mulai merilis sejumlah besar dokumen yang ditunggu-tunggu sejak lama dari penyelidikan kasus Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual yang meninggal di dalam penjara. Kasus Epstein tergolong sangat sensitif secara politik karena menyeret nama-nama besar. Dokumen-dokumen kasus Epstein, seperti dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025), dirilis ke publik mulai Jumat (19/12) waktu setempat, dengan banyak berkas yang disensor oleh Departemen Kehakiman AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Di antara materi yang diungkap ke publik itu terdapat beberapa foto yang menunjukkan mantan Presiden Bill Clinton dan tokoh-tokoh terkenal lainnya, termasuk vokalis Rolling Stones Mick Jagger, sedang bersama Epstein. Namun penyensoran sebagian besar dokumen -- dikombinasikan dengan kontrol ketat oleh para pejabat pemerintahan Trump -- telah memicu keraguan apakah pengungkapan ini akhirnya akan meredam teori konspirasi yang telah lama beredar mengenai upaya menutup-nutupi kasus tingkat tinggi. Kendati demikian, dokumen-dokumen itu diharapkan dapat mengungkap hubungan dekat antara Epstein, yang dulunya seorang pemodal terkemuka AS, dengan orang-orang kaya, terkenal, dan berpengaruh, termasuk Trump. Dokumen yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada Jumat (19/12) waktu setempat mencakup tujuh halaman yang mencantumkan 254 tukang pijak wanita -- setiap nama disensor dengan garis hitam tebal dan diberi penjelasan bahwa ""disunting untuk melindungi informasi korban potensial"". Beberapa dokumen lainnya berisi puluhan foto yang disensor, yang menunjukkan sosok telanjang atau berpakaian minim. Foto-foto lainnya menunjukkan Epstein dan para rekannya, wajah mereka diburamkan, dengan menenteng senjata api. Sejumlah foto yang belum pernah dilihat sebelumnya termasuk satu foto yang menunjukkan Bill Clinton, yang tampak lebih mudah, sedang bersandar di bak mandi air panas, dengan sebagian foto disensor dengan kotak persegi panjang hitam yang mencolok." "52","Gideon Sa'ar, Itamar Ben-Gvir","Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Sa'ar secara terang-terangan mengecam Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir terkait sejumlah video yang menunjukkan perlakuan tidak manusiawi terhadap para aktivis dari Koalisi Armada Kebebasan (Freedom Flotilla Coalition). Sa'ar, seperti dilansir Middle East Monitor, Jumat (22/5/2026), menuduh Ben-Gvir telah secara sengaja merusak citra Israel di mata internasional. ""Anda telah secara sengaja merusak negara dengan pertunjukan memalukan ini, dan ini bukan pertama kalinya,"" kata Sa'ar kepada Ben-Gvir dalam postingan media sosial X, mengomentar video-video yang direkam di Ashdod, lokasi para aktivis itu ditahan. Dia juga menuding Ben-Gvir, yang merupakan menteri kontroversial dalam kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, telah merusak upaya-upaya tentara Israel, para diplomat dan pegawai negeri sipil Israel, dengan menegaskan: ""Tidak, Anda bukanlah wajah Israel."" Kecaman Sa'ar itu disampaikan menyusul beredarnya sejumlah video yang menunjukkan perlakuan tidak manusiawi oleh Ben-Gvir dan para personel keamanan Israel terhadap para aktivis Freedom Flotilla Coalition, yang menaungi misi Global Sumud Flotilla, yang ditahan usai berupaya menerobos blokade Gaza via laut. Dalam video yang beredar, Ben-Gvir dan para personel keamanan Israel mengkonfrontasi para aktivis yang ditahan, setelah salah satu dari mereka meneriakkan ""Bebaskan Palestina"". Rekaman video menunjukkan para aktivis dipermalukan dalam penahanan Israel, di mana mereka dipaksa bersujud dengan tangan terikat. Video yang diunggah oleh Ben-Gvir sendiri via media sosial X bahkan menunjukkan dirinya tengah berdiri menghadap sejumlah aktivis yang tersungkur dengan kedua tangan terikat ke belakang. ""Begitulah cara kami menyambut para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel,"" kata Ben-Gvir sambil melambaikan bendera Israel di atas kapal militer yang menahan para aktivis armada bantuan Gaza." "53","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan mereka telah menemukan sebanyak 21 ribu konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang tersebar di media sosial sepanjang 2025. Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan konten tersebut ditemukan oleh Satgas Kontra Radikalisasi." "54","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, hingga salju di wilayah yang tidak biasa mulai menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat internasional. Banyak yang menduga bahwa perubahan cuaca tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor alam atau perubahan musim, tetapi juga dipengaruhi oleh teknologi modifikasi cuaca, seperti cloud seeding. Kecurigaan ini semakin meningkat ketika beberapa negara mengembangkan program hujan buatan untuk mengatasi krisis air dan perubahan iklim. Teknologi ini semakin sering digunakan oleh banyak negara untuk membuat hujan buatan dengan tujuan mengatasi kekeringan dan meningkatkan curah hujan untuk kepentingan pangan. Tetapi, di balik manfaatnya, cloud seeding juga memunculkan beragam macam ancaman baru, terutama dalam aspek geopolitik. Karena cuaca sudah dapat dipengaruhi oleh campur tangan manusia, batas penggunaan teknologi tersebut menimbulkan banyak dan potensi konflik antar negara menjadi ancaman. Cloud seeding ditemukan pada tahun 1946 ketika seorang ahli kimia dan meteorologi asal Amerika Serikat bernama Vincent J. Schaefer menemukan metode modifikasi cuaca tersebut. Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa penyebaran es kering ke dalam awan dapat memicu terbentuknya kristal es dan mempercepat proses turunnya hujan. Penemuan tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya teknologi cloud seeding yang kini digunakan di berbagai negara di dunia. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Teknik modifikasi cuaca ini dilakukan dengan cara menyebarkan zat tertentu ke awan agar memicu pembentukan hujan. Biasanya, bahan yang digunakan adalah garam, perak iodida, atau zat kimia lain yang membantu proses kondensasi di atmosfer. Teknologi ini dilakukan menggunakan pesawat, roket, atau alat penyemprot dari darat. Tujuan utamanya adalah mempercepat turunnya hujan di wilayah tertentu yang membutuhkan curah hujan tambahan. Pada awalnya, cloud seeding dikembangkan untuk kepentingan pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Namun, seiring meningkatnya dampak perubahan iklim global, penggunaan teknologi ini menjadi semakin penting. Banyak negara kini menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, suhu ekstrim, krisis air bersih, hingga penurunan hasil pertanian akibat perubahan pola cuaca. Dalam kondisi seperti ini, cloud seeding menjadi solusi cepat untuk mengatasi kekeringan dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam bidang pertanian, cloud seeding dapat membantu petani mendapatkan sumber air yang cukup sehingga hasil panen tidak gagal. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengisi waduk dan pembangkit listrik tenaga air yang mengalami penurunan debit air selama musim kemarau. Bahkan di beberapa negara, cloud seeding digunakan untuk mengurangi polusi udara dan mencegah kebakaran hutan dengan meningkatkan kelembapan udara. Perubahan iklim juga menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan cloud seeding. Pemanasan global menyebabkan ketidakstabilan cuaca di berbagai wilayah dunia. Negara-negara dengan tingkat curah hujan rendah mulai mencari cara untuk mempertahankan cadangan air mereka. Oleh karena itu, cloud seeding dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap krisis iklim yang semakin serius. Meskipun demikian, teknologi ini masih menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan. Ancaman utama dari cloud seeding terletak pada kemungkinan penyalahgunaan teknologi tersebut. Karena teknologi ini dapat memengaruhi distribusi hujan, beberapa negara khawatir bahwa cloud seeding dapat digunakan untuk kepentingan politik, militer, atau ekonomi tertentu. Jika suatu negara melakukan modifikasi cuaca dengan skala yang besar, negara lain mungkin merasa dirugikan karena berkurangnya curah hujan di wilayah mereka. Sehingga, cuaca tidak lagi menjadi fenomena alam murni, tetapi juga dapat berubah menjadi alat kekuasaan. Contoh kasus penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk kepentingan militer dan strategi geopolitik adalah Operation Popeye yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Operasi tersebut menggunakan teknik modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan di wilayah tertentu dengan tujuan menghambat pergerakan logistik musuh, merusak jalur transportasi, dan mengubah kondisi medan perang. Peristiwa ini membuktikan bahwa manipulasi cuaca dapat memengaruhi dinamika konflik dan strategi militer secara signifikan. Dengan demikian, cloud seeding tidak lagi dipandang hanya sebagai aktivitas meteorologi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penguat strategi keamanan dan kontra-terorisme. Untuk mencegah penyalahgunaan teknologi lingkungan sebagai senjata perang, terciptalah Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD). Konvensi ini melarang penggunaan teknik modifikasi lingkungan yang bersifat merusak, luas, dan berkepanjangan sebagai alat peperangan. Namun, ENMOD tetap memperbolehkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk tujuan damai, seperti mitigasi kekeringan, pengelolaan sumber daya air, dan stabilisasi lingkungan, selama tidak menimbulkan dampak destruktif yang besar. Namun, persoalan hukum internasional muncul ketika cloud seeding berpotensi memengaruhi wilayah negara lain. Karena awan dan sistem cuaca bergerak melintasi batas negara, tindakan modifikasi cuaca di satu negara dapat berdampak terhadap pola hujan di negara tetangga. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi internasional yang secara rinci mengatur tanggung jawab negara terhadap dampak lintas batas dari cloud seeding. Ketidakjelasan hukum ini berpotensi memicu konflik antarnegara, terutama di kawasan yang sudah mengalami krisis air. Hal ini terlihat jelas dengan konflik antara China dan India. China diketahui memiliki program modifikasi cuaca terbesar di dunia dan secara aktif menggunakan cloud seeding untuk meningkatkan curah hujan di beberapa wilayahnya. India menyatakan kekhawatiran bahwa aktivitas modifikasi cuaca China di wilayah Himalaya dapat memengaruhi pola hujan yang mengalir ke Asia Selatan. Himalaya sendiri merupakan sumber utama dari beberapa sungai besar yang sangat penting bagi kehidupan jutaan penduduk di India dan negara sekitarnya. Jika distribusi air berubah akibat campur tangan teknologi, maka dampaknya dapat memengaruhi stabilitas kawasan. Di kawasan Timur Tengah, modifikasi cuaca juga semakin banyak digunakan oleh negara-negara yang memiliki iklim gurun, seperti Uni Emirat Arab. Negara tersebut berinvestasi besar dalam teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dan memenuhi kebutuhan air penduduknya. Akan tetapi, penggunaan teknologi ini di kawasan yang minim sumber air turut menimbulkan kekhawatiran mengenai persaingan sumber daya antarnegara kedepannya. Selain itu, ada pula kontroversi akibat peristiwa hujan deras dan salju ekstrem di kawasan Timur Tengah yang memunculkan dugaan adanya campur tangan teknologi modifikasi cuaca oleh negara-negara tertentu. Iran mencurigai bahwa berkurangnya curah hujan di wilayahnya berkaitan dengan aktivitas modifikasi cuaca yang dilakukan pihak asing, terutama di tengah krisis air yang berkepanjangan. Kecurigaan ini menunjukkan bahwa cloud seeding tidak lagi dipandang hanya sebagai teknologi lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memengaruhi hubungan politik, keamanan, dan stabilitas kawasan. Dari sisi etika, penggunaan teknologi cloud seeding menimbulkan pertanyaan penting mengenai hak suatu negara untuk memodifikasi cuaca yang secara alami bergerak melintasi batas wilayah. Karena atmosfer merupakan bagian dari lingkungan global bersama, banyak pihak mempertanyakan apakah suatu negara berhak mengubah pola hujan demi kepentingannya sendiri apabila tindakan tersebut berpotensi merugikan negara lain, dan apalah benar dilakukan untuk kepentingan negara atau justru demi kepentingan politik. Karena itu, diperlukan transparansi, kerja sama internasional, dan regulasi yang jelas agar teknologi modifikasi cuaca dapat digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan tidak memicu konflik geopolitik baru. Pada akhirnya, cloud seeding merupakan teknologi modifikasi cuaca yang memiliki manfaat besar mengatasi krisis air di era modern. Teknologi ini dapat membantu sektor pertanian, menjaga pasokan air, serta mengurangi dampak bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Namun, di sisi lain, cloud seeding juga membawa ancaman baru, yaitu ancaman geopolitik karena berpotensi digunakan untuk kepentingan politik maupun militer, serta dapat memengaruhi distribusi hujan lintas negara. Ketidakjelasan regulasi internasional mengenai dampak modifikasi cuaca terhadap negara lain semakin meningkatkan risiko konflik, terutama di wilayah yang mengalami krisis air. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ini perlu diawasi melalui kerja sama dan hukum internasional yang jelas agar cloud seeding tetap digunakan untuk tujuan damai dan tidak menjadi ancaman bagi stabilitas global. Oleh: Karen Audrie Muhammad (Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas)" "55","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Penyanyi asal Inggris, Duffy, memberi kabar terbaru kepada penggemarnya setelah lama menghilang dari dunia hiburan. Pelantun lagu Mercy itu sempat mengalami trauma berkepanjangan usai insiden penculikan dan pemerkosaan. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Duffy tengah menyiapkan diri untuk comeback ke dunia musik, lebih dari satu dekade sejak perilisan album terakhirnya. Wanita 41 tahun itumembagikan foto hitam putih saat berada di studio rekaman sambil menuliskan pesan emosional kepada para penggemarnya. ""Kalau saja aku bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan betapa aku merindukan kalian semua. Sedang berusaha untuk kembali kepada kalian,"" tulisnya. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Duffy, yang memiliki nama asli Aimee Anne Duffy, dikenal lewat album debut Rockferry yang memenangkan penghargaan Grammy Awards pada 2008. Namanya sempat meroket secara internasional sebelum tiba-tiba menghilang dari sorotan publik, membuat banyak penggemar bertanya-tanya. Pada 2020, Duffy akhirnya mengungkap alasan di balik keputusannya menjauh dari dunia hiburan. Ia mengaku pernah menjadi korban penculikan selama beberapa minggu dan mengalami kekerasan seksual oleh pria tak dikenal. Dalam pengakuannya saat itu, Duffy mengatakan dirinya beruntung bisa selamat dari pengalaman traumatis tersebut. Setelah kejadian itu, Duffy memilih hidup jauh dari sorotan publik dan hampir tidak pernah tampil di media. Kini, setelah enam tahun vakum, ia perlahan mulai kembali membuka diri kepada penggemar dan dunia musik. Penyanyi 41 tahun itu juga dikabarkan tengah menjalin kerja sama dengan Disney+ untuk proyek dokumenter yang akan mengangkat perjalanan hidup dan kariernya. Dokumenter itu juga akan mengangkat perjuangan berat yang dialami Duffy setelah memutuskan menghilang dari kehidupan publik. Unggahan terbaru Duffy langsung disambut antusias para penggemar. Banyak netizen berkomentar tidak sabar dengan karya baru sang penyanyi." "56","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","""Baru saja kami menerima daftar nama dari Israel yang diberikan kepada tim pengacara di sana dan di dalam nya 9 WNI tertera di sana. Tapi yang perlu kita tunggu adalah manifest dari pesawat. Apakah kesembilannya masuk dalam pesawat dan untuk itu tunggu 2-3 jam lagi nanti kita akan update lagi,"" kata Maimon dalam rekaman video yang diterima, Kamis (21/5/2026). Dia menyampaikan pihaknya akan mengambil kesaksian dari para WNI bila mereka sudah tiba di Turki. Selanjutnya, pihaknya juga akan membawa kasus tersebut ke International Criminal Court (ICC) atau atau Mahkamah Pidana Internasional. ""Jadi alhamdulillah 9 WNI saat ini ada dalam daftar yang dibebaskan dari penculikan. Dan jika mereka sampai ke Istanbul, yang pertama akan kami lakukan adalah mengambil kesaksian mereka atas penyiksaan yang dilakukan penjajah Israel dan selanjutnya kemudian membangun legal dokumen untuk membawa ini kepada pengadilan ICC,"" ujarnya. Sebelumnya, total WNI yang ditahan tentara Israel sebanyak 9 orang. Berikut ini daftar 9 WNI yang diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI: 1. Herman Budianto Sudarsono. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 2. Ronggo Wirasanu. (GPCI - Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 3. Andi Angga Prasadewa - (GPCI - Rumah Zakat) Kapal Josef 4. Asad Aras Muhammad - (GPCI - Spirit of Aqso) Kapal Kasr-1 5. Hendro Prasetyo. (GPCI - SMART 171) Kapal Kasr-1 6. ⁠Bambang Noroyono. (Republika) Kapal BoraLize 7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah (Republika) Kapal Ozgurluk 8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho - (Tempo) Kapal Ozgurluk 9. Rahendro herubowo (Tim Media GPCI dan iNews) Kapal Ozgurluk Lihat juga Video: Kemenlu Kutuk Keras Penangkapan 9 WNI oleh Israel [Gambas:Video 20detik] (dek/rfs)" "57","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Global Sumud Flotilla tengah ramai diperbincangkan setelah beberapa kapal dari misi tersebut diintersep oleh tentara Israel. Pasalnya, ada sejumlah warga negara Indonesia yang berada dalam kapal itu." "58","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Bupati Bandung Dadang Supriatna merespons kabar adanya warga Kabupaten Bandung yang ditahan tentara Israel. Rombongan warga negara Indonesia (WNI) itu diculik saat berlayar dalam misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla. Warga yang diculik tersebut adalah Thoudy Badai Rifan Billah (29), pemuda asal Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pria tersebut tengah bertugas meliput misi kemanusiaan dan diculik saat sedang berlayar di laut lepas Mediterania menuju Gaza, Palestina. Dadang mengecam keras tindakan tentara Israel terhadap warganya tersebut. Terlebih, misi yang dijalankan Thoudy adalah misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Ya, atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sangat prihatin dan juga mengecam kepada IDF, atau zionis Israel yang menangkap jurnalis asal Kabupaten Bandung, Thoudy Badai,"" ujar Dadang, kepada awak media, Kamis (21/5/2026)." "59","Saedi, Suherman, Kimi","""Yang perempuan ini mantan penyanyi, jadi dia tahu ada acara di mana saja,"" ujar Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady ES, Jumat (22/5/2026). Berbekal informasi tersebut, Kiming, yang merupakan residivis, beraksi. Mereka memanfaatkan penjagaan di area hajatan yang longgar. ""Itu salah satunya, memanfaatkan penjagaan yang kurang ketat,"" katanya. Sementara itu, Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan mengimbau agar tuan rumah hajatan berkoordinasi dengan polisi jika mengadakan hiburan. ""Terkait pengamanan saat hajatan, silakan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat agar dibantu pengamanan dengan melibatkan juga stakeholder dan masyarakat sekitar,"" kata Andri. Sebelumnya, AKBP Andri Kurniawan mengatakan peristiwa pencurian itu terjadi pada 12 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Kampung Rukem, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Saat itu, korban baru selesai menonton hiburan yang digelar warga yang sedang hajatan. ""Motor milik korban tidak ada, padahal sebelumnya diparkir di dekat rumah warga,"" kata Andri, Kamis (21/5/2026). Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang. Sebagai tindak lanjut, polisi menyelidiki kasus itu dan mengungkap komplotan curanmor spesialis hajatan. Awalnya, polisi mengamankan pria bernama Saedi pada Rabu (14/5/2026) sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Kemudian, polisi menangkap Suherman pada Kamis (14/5/2026) di rumahnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. ""Keduanya merupakan pelaku pertolongan jahat atau penadah barang curian,"" ucap Andri. Kedua tersangka mengaku mendapat kendaraan hasil curian dari seseorang bernama Jimi alias Kiming. Polisi kemudian menangkap Jimi alias Kiming saat akan beraksi di wilayah Kota Serang bersama pacarnya, Dian. ""Pelaku diamankan di salah satu hajatan di Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang bersama pacarnya yang turut serta dalam aksi pencurian,"" katanya. Menurut Andri, pelaku merupakan residivis kasus curanmor di wilayah Banten. Dalam tiga bulan terakhir, pelaku telah beraksi di 15 lokasi. ""Pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian di 15 TKP di wilayah Provinsi Banten dan sering kali beraksi di tempat hajatan atau hiburan,"" katanya. (aik/dek)" "60","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Sebuah mobil jenis MPV coklat bernopol B 2122 TRV milik Rafin Kembara asal Palembang, Sumatera Selatan, hilang dicuri saat menginap di rumah temannya di Lubuklinggau. Pemilik melapor ke polisi. Kejadian hilangnya kendaraan tersebut terjadi di Kelurahan Jogoboyo, RT-05, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Lubuklinggau, pada Rabu (20/5/2026) dini hari. Rafin menceritakan awal dia dan keluarganya berangkat dari Palembang menuju Lubuklinggau menggunakan mobil tersebut. Setibanya di Lubuklinggau, dia menginap di rumah temannya di Kelurahan Jogoboyo. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Kami sampai di Lubuklinggau itu sekitar pukul 00.00 WIB dan langsung menginap di tempat kawan yang alamatnya di Jogoboyo dekat Bukit Sulap. Mobil saya parkir di depan rumahnya dan kami langsung tidur,"" katanya, Kamis (21/5/2026). Saat bangun sekitar pukul 04.00 WIB untuk melaksanakan Salat Subuh di masjid, Rafin tak melihat mobilnya terparkir. ""Terus kami bangun mau Salat Subuh, pas keluar itu kami lihat mobil di parkiran depan rumah sudah hilang dicuri,"" ujarnya. Rafin langsung melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan berharap pelaku cepat ditangkap. Hal tersebut dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Lubukinggau Utara Ipda Beny Kurniawan. Ia mengatakan korban sudah membuat laporan ke Polres Lubuklinggau dan kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan. ""Sudah monitor terkait kejadian pencurian mobil itu. Korban langsung melapor ke Polres Lubuklinggau. Saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Lubuklinggau,"" ungkapnya." "61","AR","Unit Reskrim Polsek Bantarbolang mengungkap kasus pencurian motor di Desa Sambeng, Bantarbolang, Pemalang. Saat hendak ditangkap, pelaku nekat mengancam akan menembak polisi dengan mengacungkan korek api berbentuk pistol. Salah satu pelakunya, pemuda berinisial AR (19) warga Indramayu, telah ditangkap. Adapun satu pelaku lainnya masih diburu. Kapolsek Bantarbolang Iptu Eko Purwanto mengatakan tersangka ditangkap pada Rabu (13/5) malam di Desa Sambeng, Bantarbolang, saat hendak mencuri sepeda motor lagi di wilayah tersebut bersama satu temannya. Temannya saat ini masih buron. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Pada saat personel Unit Reskrim Polsek Bantarbolang berupaya melakukan penangkapan, tersangka sempat berteriak 'tembak' dan menodongkan benda menyerupai senjata api ke petugas,"" kata Eko saat dihubungi wartawan, Jumat (22/5/2026). Eko mengatakan, ancaman tersebut tidak membuat anggotanya mundur. Pelaku kemudian diringkus. ""Benda yang digunakan tersangka diketahui korek api yang berbentuk pistol,"" ujar dia. Sebelumnya, Polsek Bantarbolang menerima laporan dari warga terkait aksi pencurian sepeda motor milik ZU (27) warga Desa Sambeng pada Senin (11/5). Motor itu hilang saat diparkir di teras rumahnya. ""Menerima laporan itu kita melakukan pendalaman. Hingga akhirnya kita berhasil mengungkap pelakunya,"" kata Eko. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor matik warna hitam, satu kunci T, serta satu korek api berbentuk pistol. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menarget sepeda motor yang terparkir di teras rumah yang dalam kondisi sepi. ""Berdasarkan keterangan tersangka, ia tidak sendirian. Bersama seorang rekannya datang ke pemukiman Desa Sambeng menggunakan sepeda motor matik warna hitam untuk melakukan aksinya,"" jelas Eko. Pelaku menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membawa kabur motor korban. Motor curian itu didorong menjauh ke tempat sepi sebelum akhirnya dinyalakan. ""Awalnya sepeda motor didorong oleh tersangka bersama rekannya, kemudian mesin dihidupkan di tempat sepi dan dibawa kabur ke Indramayu,"" ungkap Eko. ""Motor hasil curian dijual seharga Rp 6 juta dan uangnya dibagi dua dengan rekannya,"" sambungnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun." "62","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Polda Jawa Timur membekuk komplotan spesialis pembobol rumah kosong yang telah beraksi di sedikitnya 16 tempat kejadian perkara (TKP). Empat pelaku berhasil diamankan, sementara satu lainnya masih buron. Aksi mereka menyasar rumah kosong di sejumlah wilayah Jawa Timur hingga Jawa Tengah." "63","Saedi, Suherman, Jimi, Dian","Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan, mengatakan peristiwa pencurian itu terjadi pada 12 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Kampung Rukem, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Saat itu, korban baru selesai menonton hiburan yang digelar warga yang sedang hajatan. ""Motor milik korban tidak ada. Padahal sebelumnya diparkir di dekat rumah warga,"" kata Andri, Jumat (22/5/2026). Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang. Sebagai tindak lanjut, polisi menyelidiki kasus itu dan mengungkap komplotan curanmor spesialis hajatan. Awalnya, polisi mengamankan pria bernama Saedi pada Rabu (14/5) sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Kemudian, polisi menangkap Suherman pada Kamis (14/5) di rumahnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. ""Keduanya merupakan pelaku pertolongan jahat atau penadah barang curian,"" ucap Andri. Kedua tersangka mengaku mendapat kendaraan hasil curian dari seseorang bernama Jimi alias Kiming. Polisi kemudian menangkap Jimi alias Kiming saat akan beraksi di wilayah Kota Serang bersama pacarnya, Dian. ""Pelaku diamankan di salah satu hajatan di Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang bersama pacarnya yang turut serta dalam aksi pencurian,"" katanya. Menurut Andri, pelaku merupakan residivis kasus curanmor di wilayah Banten. Dalam tiga bulan terakhir, pelaku telah beraksi di 15 lokasi. ""Pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian di 15 TKP di wilayah Provinsi Banten dan sering kali beraksi di tempat hajatan atau hiburan,"" katanya. Para tersangka dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Polisi pun menyita lima sepeda motor, empat buah handphone, dan satu set kunci T. Saksikan Live DetikPagi: Simak juga Video 'Viral Pelaku Curanmor Todong Senpi ke Warga di Cikande, Kini Ditangkap': [Gambas:Video 20detik] (aik/whn)" "64","Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) Salatiga","Polisi mengungkap kasus penipuan yang dilakukan Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) Salatiga terhadap nasabahnya yang mencapai 41 ribu orang. Modus yang digunakan pelaku terungkap. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Djoko Julianto, mengungkap Koperasi BLN menawarkan sejumlah produk simpanan ke masyarakat. Ada lima jenis produk yang ditawarkan. ""Produk simpanan antara lain Simpanan Pintar Bayar (Sipintar), yaitu menabung satu kali kemudian setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 4,17%,"" kata Djoko di Mako Dit Reskrimsus Polda Jateng, Banyumanik, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Djoko menerangkan, keuntungan 4,17 persen itu bakal didapat selama 24 tahun. Sehingga pada tahun kedua, peserta diiming-imingi bisa dapat keuntungan hingga 100%. Adapun untuk ikut Program Sipintar, nasabah harus menabung minimal Rp 1,2 juta hingga Rp 2 miliar. ""Kemudian Simpanan Ibadah atau Si Indah, yaitu simpanan ibadah nusantara damai dan berkah dengan skema menyerupai dengan program Sipintar,"" ujar Djoko. Djoko melanjutkan, dua simpanan lain dinamai Si Jangkung dan Simapan. Keuntungan dua produk ini mencapai 2% dengan tenor berbeda-beda. ""Simpanan Berjangka Pasti Untung atau Si Jangkung, yaitu simpanan berjangka dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dengan keuntungan 1-2 persen dari simpanan yang disimpan di koperasi,"" jelas Djoko. ""Simpanan Masa Depan atau Simapan, yaitu simpanan berjangka dengan tenor lebih dari satu tahun dengan keuntungan 2 persen,"" lanjutnya. Terakhir, ada program Sirutplus dengan skema simpanan rutin hingga 10 kali. Keuntungan dari program ini adalah bonus dengan nilai dua kali dari setoran per bulan yang dicairkan pada bulan ke 12. ""Simpanan Rutin Plus atau Sirutplus yaitu simpanan rutin per bulan selama 10 bulan atau 10 kali, kemudian di bulan ke 12, tabungan tersebut akan dicairkan bersama dengan bonus sebesar dua bulan sesuai dengan nominal yang disetorkan setiap bulannya. Minimal simpanan Rp 1 juta,"" urai Djoko. Djoko juga menjelaskan bahwa selama BLN menghimpun dana dari masyarakat lewat program-program tersebut, koperasi itu tidak memiliki izin usaha simpan pinjam serta penghimpunan dana. ""Dalam menjalankan kegiatan berupa penghimpunan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, koperasi Bahana Lintas Nusantara tidak memiliki izin usaha simpan pinjam berdasarkan data NIB 1303230035928 dan juga tidak memiliki izin usaha penghimpunan dana dari Otoritas Jasa Keuangan,"" ucap Djoko. Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, M Shalehudin Akbar, menambahkan tidak ada kegiatan usaha yang bisa memberikan bunga besar seperti yang ditawarkan Koperasi BLN. Ia menegaskan model yang dipakai adalah skema ponzi. ""Kalau lihat dari transaksinya, itu sebenarnya terlihat tidak ada kegiatan usaha yang memang bisa menampung dengan bunga sebesar itu. Ya, kami untuk melihat tidak ada usaha seperti itu,"" ungkap Akbar. ""Jadi memang tepat ini ponzi scheme, akhirnya untuk hasil investasi nasabah yang pertama itu diperoleh dari nasabah yang terakhir. Akhirnya menggulung terus,"" lanjutnya." "65","NN, MRA","Polisi membongkar kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan seorang perempuan NN dan seorang pria MRA di Kota Batu. Pasangan sejoli asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini melancarkan aksinya dengan cara membawa kabur motor milik korban yang baru dikenal melalui aplikasi Telegram. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut bermula saat korban yakni pemuda berinisial AFR asal Kota Batu berkenalan dengan NN yang mengaku bernama Yura melalui aplikasi Telegram. Keduanya membuat janji bertemu untuk jalan-jalan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT AFR dan NN pun bertemu di Jalan Sarimun, Gang Punden, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 00.30 WIB. Saat itu, NN datang menemui AFR dan tidak berselang lama MRA yang mengaku sebagai kakak sepupu Yura datang menyusul. ""Pada saat MRA datang, NN ini meminta korban untuk berpamitan. Ketika korban berpamitan, MRA meminjam sepeda motor korban Honda Vario warna hitam nopol N-3975-EDT,"" ungkap Joko kepada awak media, Kamis (21/5/2026). Tidak berselang lama, NN juga berpamitan kepada korban dengan alasan untuk mengambil pakaian dan akan kembali lagi. Korban tidak menaruh curiga dan mempersilahkan NN untuk pergi. ""Setelah menunggu sekitar 10 menit dan keduanya tidak kunjung kembali, korban baru menyadari bahwa motornya telah dibawa kabur,"" imbuh Joko. Merasa telah ditipu, korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu pada Sabtu (16/5/2026). Kasus itu pun akhirnya ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Batu. ""Tidak butuh waktu lama, kami berhasil menangkap kedua tersangka pada Minggu (17/5/2026) pukul 20.00 WIB. Mereka kami tangkap di sebuah kos yang berada di Jalan Sarimun, RT004/RW001, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu,"" tandas Joko." "66","DAW, WDP","Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk mengungkap peran DAW, suami WDP, pegawai salah satu bank di Nganjuk, dalam kasus dugaan korupsi penggelapan dalam jabatan. Praktik itu merugikan negara Rp 2 miliar. Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nganjuk telah menetapkan WDP dan suaminya DAW sebagai tersangka dalam perkara ini. Kedua tersangka kini telah ditahan di Rutan Nganjuk. Kasi Pidsus Kejari Nganjuk, Rizky Raditya Putra mengatakan, modus setoran fiktif yang merugikan kas bank hingga sekitar Rp 2 miliar itu berawal dari inisiatif sang suami. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Diinisiasi awal oleh suaminya yaitu tersangka DAW,"" ujar Rizky, Kamis (21/5/2026). Rizky mengatakan, praktik tersebut dilakukan dengan membuat transaksi setoran fiktif di payment point. Dalam transaksi itu, seolah-olah ada uang masuk ke kas bank. Padahal setoran tersebut tidak pernah ada. ""Modusnya membuat setoran fiktif,"" tegas Rizky. Dana dari kas bank kemudian mengalir ke dua rekening, termasuk rekening suami serta pihak keluarga. Dari hasil penyidikan sementara, praktik itu dilakukan lebih dari 10 kali transaksi sejak Desember 2025. Perkara tersebut terbongkar setelah Kejari Nganjuk bekerja sama dengan pihak internal bank melakukan penelusuran terhadap transaksi mencurigakan. Penyidik lalu melakukan serangkaian penggeledahan di empat lokasi, meliputi rumah tersangka di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom dan Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot. Lalu di kantor payment point, rumah keluarga tersangka, hingga kantor bank. Dalam penggeledahan itu, penyidik turut melacak aset yang diduga dibeli menggunakan hasil tindak pidana, termasuk sejumlah kendaraan. ""Kedua tersangka melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,"" pungkas Rizky." "67","Arfianto alias Yoga","Polisi menangkap sales bernama Arfianto alias Yoga (24) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), usai menggelapkan uang seorang ibu rumah tangga (IRT) sebesar Rp 30 juta. Uang hasil penggelapan digunakan pelaku untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Simak selengkapnya hanya di detikPagi!" "68","NN, MRA","Kepolisian meringkus seorang perempuan berinisial NN dan pria berinisial MRA yang diketahui sama-sama berasal dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pasangan ini ditangkap karena melakukan penggelapan dengan cara membawa kabur motor milik seorang pemuda berinisial AFR asal Kota Batu. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Joko Suprianto mengatakan bahwa tim Resmob Satreskrim Polres Batu menangkap dua tersangka pada Minggu (17/5/2026) pukul 20.00 WIB. Mereka ditangkap di sebuah kos yang berada di Jalan Sarimun, RT004/RW001, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Kedua tersangka ini sudah kami tangkap dan kami tahan di rutan Polres Batu,"" kata Joko kepada awak media, Kamis (21/5/2026). Joko menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana pengelapan ini bermula dari adanya laporan dari korban pada Sabtu (16/5/2026). Korban melapor bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi N-3975-EDT telah dibawa kabur. Peristiwa tersebut terjadi sehari sebelum laporan diterima atau tepatnya pada Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 00.30 WIB. ""Jadi korban ini melapor kalau motornya ini telah dibawa kabur dua tersangka saat berada di Jalan Sarimun, Gang Punden, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu,"" ujar Joko. Dari laporan tersebut, tim Resmob Satreskrim Polres Batu bergegas melakukan penyelidikan untuk melacak identitas dan keberadaan para tersangka. Tidak memakan waktu lama, petugas kepolisian berhasil menemukan lokasi persembunyian kedua tersangka dan menangkap mereka." "69","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Prancis resmi menunjuk tim arsitek internasional untuk memimpin proyek renovasi besar Museum Louvre di Paris. Renovasi dilakukan setelah museum tersebut diterpa berbagai persoalan, mulai dari pencurian perhiasan hingga masalah keamanan dan perawatan bangunan. Proyek bernama 'Louvre-New Renaissance' itu merupakan program unggulan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang diumumkan tahun lalu. Renovasi akan mencakup ruang khusus untuk lukisan Mona Lisa serta pembangunan pintu masuk baru museum. Mengutip France24, Jumat (22/5/2026) Pemerintah Prancis menunjuk STUDIOS Architecture Paris bersama Selldorf Architects untuk menggarap proyek tersebut. Tim itu dipilih dari lima kandidat finalis oleh dewan juri. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kementerian Kebudayaan Prancis mengatakan proposal mereka dipilih karena mampu menggabungkan aspek arsitektur, pelestarian warisan budaya, tata kota, lanskap, hingga faktor keamanan. ""Proposal ini menciptakan hubungan yang elegan antara kota, istana, dan museum,"" kata pihak Museum Louvre dalam pernyataannya. STUDIOS Architecture Paris sebelumnya ikut merancang Fondation Louis Vuitton di Paris dan Fondation LUMA di Arles. Sementara Selldorf Architects dikenal lewat proyek Frick Collection di New York dan National Gallery di London. Biaya proyek ini diperkirakan mencapai 700-800 juta euro (Rp 14-16 triliun). Namun Pengadilan Auditor Prancis memperkirakan total anggaran bisa mencapai 1,15 miliar euro (Rp 23 triliun). Dalam rencana renovasi tersebut, lukisan Mona Lisa nantinya akan ditempatkan di ruang tersendiri yang bisa diakses secara terpisah dari area utama museum. Pengunjung juga harus membeli tiket khusus untuk melihat lukisan itu. Museum Louvre juga akan memiliki pintu masuk baru di sisi timur bangunan untuk mengurangi antrean di pintu masuk piramida kaca yang selama ini menjadi akses utama pengunjung. Piramida kaca Louvre yang dibuka pada 1988 awalnya dirancang untuk menampung sekitar 4 juta pengunjung per tahun. Kini museum itu menerima sekitar 9 juta wisatawan setiap tahun. Museum Louvre sebelumnya merupakan istana kerajaan Prancis sebelum Raja Louis XIV pindah ke Palace of Versailles pada akhir abad ke-17. Belakangan, Museum Louvre menjadi sorotan setelah menghadapi sejumlah masalah. Selain kasus pencurian perhiasan mahkota Prancis senilai sekitar 100 juta USD (Rp 1,76 triliun) pada Oktober lalu, museum itu juga diterpa aksi mogok kerja, dugaan penipuan tiket yang disebut merugikan hingga 10 juta euro (Rp 294 miliar), kebocoran air, serta persoalan keamanan dan perawatan gedung." "70","NNP (54), D (55)","Penanganan kasus koperasi bodong bernama Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) terus berlanjut. Nasabah yang menjadi korban mencapai 41 ribu orang dengan perputaran uang Rp 4,6 triliun. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jateng pernah melakukan penggeledahan kantor Koperasi BLN di Salatiga. Pengembangan dilakukan dan sudah ada tersangka yang ditangkap. Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Djoko Julianto, menjelaskan para tersangka itu adalah bos atau Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) periode 2018-2025 berinisial NNP (54) dan Kepala Cabang BLN Salatiga berinisial D (55). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Peran NNP yaitu merancang, menyetujui, dan mengarahkan penghimpunan dana dari masyarakat dengan kedok koperasi simpan pinjam, termasuk menawarkan imbal hasil tinggi yang tidak rasional untuk menarik dana. ""Tersangka juga diduga mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak didukung usaha riil yang transparan, serta terlibat dalam pengendalian pengelolaan dana yang tidak akuntabel, termasuk kemungkinan penggunaan dana anggota baru untuk membayar imbal hasil sebelumnya atau skema ponzi,"" kata Djoko saat jumpa pers di Mako Dit Reskrimsus Polda Jateng, Kamis (21/5/2026). ""Dengan demikian, perannya dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang menginisiasi atau setidaknya membiarkan praktik penghimpunan dana yang menyimpang dan berpotensi melanggar hukum,"" lanjutnya. Kemudian tersangka D merupakan Kepala Cabang BLN Salatiga. D berperan mengajak masyarakat mengikuti program Simpanan Pintar Bayar (Sipintar), serta mendapatkan komisi dari uang peserta program. ""Kepala cabang telah mengajak masyarakat untuk mengikuti Program Sipintar dan menempatkan dananya langsung melalui berbagai rekening penampung yang telah disiapkan oleh tersangka NNP,"" urai Djoko. ""Dari hasil penghimpunan dana dari masyarakat tersebut, pengurus Koperasi BLN Cabang Salatiga mendapatkan komisi sebesar 0,5-1,5% per bulan dari jumlah nominal uang masyarakat yang mengikuti program Sipintar,"" tambahnya. Kedua tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan Dit Tahti Polda Jateng. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp 200 miliar. Djoko menjelaskan untuk BLN Salatiga telah menipu hingga belasan ribu orang. Sedangkan totalnya ada 41 ribu korban investasi bodong dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. ""Cabang Salatiga, masyarakat yang menyimpan dana sebanyak 11.999 orang, Cabang Boyolali masyarakat yang menyimpan dana sebanyak 1.200 orang, dan Cabang Solo Raya masyarakat yang menyimpan dana sebanyak 2.435 orang,"" kata Djoko. ""Korban keseluruhan sebanyak 41 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. terdapat korban lainnya yang berada di luar Provinsi Jawa Tengah yaitu Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi NTT, dan lain sebagainya,"" lanjutnya. Koperasi BLN, lanjut Djoko, menawarkan sejumlah produk simpanan kepada masyarakat yang bukan anggotanya. Ada lima jenis produk simpanan dengan keuntungan berbeda-beda. ""Produk simpanan antara lain Simpanan Pintar Bayar (Sipintar), yaitu menabung satu kali kemudian setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 4,17%,"" kata Djoko Kemudian keuntungan 4,17% itu bakal didapatkan selama 24 bulan, sehingga pada tahun kedua peserta diiming-imingi keuntungan hingga 100%. Jumlah menabung di Program Sipintar minimal Rp 1,2 juta dan maksimal Rp 2 miliar. ""Kemudian Simpanan Ibadah atau Si Indah, yaitu simpanan ibadah nusantara damai dan berkah dengan skema menyerupai dengan program Sipintar,"" ujar Djoko. Tidak hanya itu, masih ada jenis simpanan lain yaitu Si Jangkung dan Simapan. Keuntungan dari dua program ini mencapai 2% dengan tenor yang berbeda-beda. ""Simpanan Berjangka Pasti Untung atau Si Jangkung, yaitu simpanan berjangka dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dengan keuntungan 1-2 persen dari simpanan yang disimpan di koperasi,"" jelas Djoko. ""Simpanan Masa Depan atau Simapan, yaitu simpanan berjangka dengan tenor lebih dari satu tahun dengan keuntungan 2 persen,"" lanjutnya. Terakhir, ada program Sirutplus dengan skema simpanan rutin hingga 10 kali. Keuntungan dari program ini adalah bonus dengan nilai dua kali dari setoran per bulan yang dicairkan pada bulan ke 12. ""Simpanan Rutin Plus atau Sirutplus yaitu simpanan rutin per bulan selama 10 bulan atau 10 kali, kemudian di bulan ke 12, tabungan tersebut akan dicairkan bersama dengan bonus sebesar dua bulan sesuai dengan nominal yang disetorkan setiap bulannya. Minimal simpanan Rp 1 juta,"" urai Djoko. Kegiatan Koperasi BLN itu ternyata ilegal dan sudah berlangsung sejak 2018. Ijin usaha simpan pinjam ternyata juga tidak dikantongi koperasi tersebut. ""Dalam menjalankan kegiatan berupa penghimpunan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, koperasi Bahana Lintas Nusantara tidak memiliki izin usaha simpan pinjam berdasarkan data NIB 1303230035928 dan juga tidak memiliki izin usaha penghimpunan dana dari Otoritas Jasa Keuangan,"" ucap Djoko." "71","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Menuju ke berita daerah, detikSore akan mengulas temuan Polda Jatim soal modus penipuan jual-beli mobil dengan metode segitiga. Mengutip detikJatim, Kasus ini terungkap bermula dari laporan korban di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada 15 Februari 2025. Korban mengaku tertipu dalam transaksi jual beli mobil yang dilakukan secara online. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga mengungkap jaringan pelaku yang tersebar di berbagai wilayah." "72","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Maraknya penipuan berkedok lowongan kerja membuat pencari kerja harus lebih waspada saat menerima informasi rekrutmen. Modus yang digunakan pelaku kini semakin beragam, mulai dari mencatut nama perusahaan besar hingga mengirim undangan seleksi palsu untuk mengelabui korban. Informasi lowongan kerja palsu kini banyak beredar melalui media sosial, pesan singkat, hingga email. Karena itu, pelamar kerja perlu memahami ciri-ciri loker fiktif, dan memastikan setiap informasi rekrutmen berasal dari kanal resmi perusahaan agar terhindar dari kerugian finansial maupun penyalahgunaan data pribadi. Salah satu modus yang paling sering memakan korban adalah undangan seleksi palsu yang mencatut nama perusahaan besar, termasuk dari sektor minyak dan gas (migas). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Korban biasanya menerima surat atau pesan yang terlihat resmi, padahal jika diperhatikan lebih teliti terdapat banyak kesalahan pengetikan (typo), dan isi pesannya justru lebih menekankan biaya transportasi maupun penginapan dibandingkan tahapan seleksi kerja. Pelaku umumnya menawarkan skema reimburse atau penggantian biaya perjalanan, tetapi pelamar diminta memesan tiket melalui agen perjalanan tertentu yang namanya tidak dikenal. Padahal, perusahaan resmi tidak pernah mewajibkan pelamar membayar biaya rekrutmen maupun memesan tiket lewat agen tertentu. Perusahaan kredibel juga tidak akan mendesak pelamar untuk segera mentransfer uang melalui pesan singkat atau chat pribadi. Pencari kerja perlu lebih teliti sebelum melamar sebuah lowongan pekerjaan, terutama jika informasi yang diterima terlihat terlalu menggiurkan atau tidak jelas sumbernya. Sebab, ada sejumlah ciri umum yang kerap ditemukan pada lowongan kerja fiktif, mulai dari tawaran gaji tidak masuk akal hingga penggunaan kontak yang tidak berasal dari perusahaan resmi. Pencari kerja perlu lebih teliti dan tidak mudah percaya terhadap setiap informasi rekrutmen yang beredar di media sosial, pesan singkat, maupun grup percakapan. Dengan melakukan verifikasi sederhana dan menjaga keamanan data pribadi, risiko menjadi korban penipuan lowongan kerja dapat diminimalkan. Keamanan saat mencari kerja menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh para pencari kerja. Dengan memahami ciri-ciri lowongan palsu dan langkah pencegahannya, pelamar dapat lebih waspada sehingga terhindar dari kerugian finansial maupun penyalahgunaan data pribadi." "73","Samuel Ardi, M. Yasin, M Safii","Sidang kasus pengusiran dan pembongkaran rumah Elina Widjajanti (80) dengan terdakwa Samuel Ardi dan M. Yasin kembali digelar. Dalam agenda pemeriksaan saksi ini, Nenek Elina hadir dan bertemu dengan kedua terdakwa. Dari pantauan detikJatim, Nenek Elina datang bersama pengacaranya, Wellem Mintarja. Saat dipersidangan, Elina dicecar beragam pertanyaan dan menjawab semuanya dengan gamblang. 1. Nenek Elina kerap pandangi para terdakwa SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam persidangan, Elina kerap menoleh ke arah terdakwa Samuel, Yasin, dan M Safii. Kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Widnyana mengatakan dirinya sempat dipaksa keluar dengan cara diangkat oleh Yasin Cs. ""Saudari saksi di dalam rumah lalu dipaksa keluar? Saudara Sugeng dan terdakwa Samuel?,"" tanya Ida Bagus kepada Elina saat sidang dengan agenda kesaksian korban di Ruang Kartika PN Surabaya, Rabu (20/5/2026). 2. Diusir dengan cara diangkat 6 orang ke jalanan Elina mengakui dirinya dipaksa keluar. Bahkan, ia ingat ada 6 orang yang mengangkatnya keluar dan meletakkannya di jalanan begitu saja. ""Iya, ada (dipaksa), iya ada. saya diangkat, 6 orang yang angkat,"" jawabnya. Ketika disinggung apakah Elina terluka, ia menegaskan seluruh badannya terasa sakit dan luka di bagian bibir. Menurutnya, luka di bibir gegara ia berusaha melawan Yasin CS namun kendati tak membuahkan hasil. ""Saksi mengalami luka? Ingat tidak ada bagian tubuh yang sakit dan luka? Tadi nyebut ada luka di mulut, selain itu ada luka?,"" tanya Ida Bagus kembali. ""Iya, sempat melawan, saya ndak bersedia (keluar rumah), saya tidak mau (dipaksa keluar rumah). (Luka) Di mulut, saya diangkat. tidak (terluka pada bagian tubuh lain), tapi badan sakit semua,"" sahut Elina. 3. Barang motor hingga sertifikat tanah ikut raib setelah diusir Di hadapan Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Pujiono, Elina mengaku bahwa rumah milik kakanya, Elisa Irawati itu tak pernah dijual kepada siapapun. Tak hanya rumah dan dokumen yang raib, namun sejumlah barang hingga motor ludes entah kemana. ""Tidak pernah (menjual rumah kepada siapapun), (Elisa) membangun untuk dikoskan, bukan dijual. (Bangunan) Tinggal tanahnya saja, sudah rata, habis. (Yang hilang) uang, baju, dokumen, sertifikat (rumah dan tanah) punya saudara saya, semua (diambil),"" imbuhnya. 4. Samuel membantah semua tuduhan Nenek Elina Sementara itu, usai persidangan, pengacara Samuel, yakni Robert Mantiniah membantah pernyataan Elina. Menurutnya, tak semua pernyataan dalam sidang benar. ""Keterangan saksi nenek Elina ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Di sana kan mungkin faktor usia ya, usia sudah 80 tahun. Kalau saya sebagai tim kuasa hukum intinya dalam fakta hukum, fakta persidangan bahwa satu kepemilikan kepemilikan ini kan dari Leo dijual ke Elisa, Elisa dijual ke Samuel. Nah, di sinilah jual beli sah ada terjual beli sebelumnya sebelum meninggalnya Elisa itu ada AJB ada AJB ada kuasa menjual balik nama saya rasa itu secara perdata kepemilikan sudah sah itu,"" ujarnya. Robert menilai belum ada pembatalan jual beli. Terkait kekerasan fisik, ia membantahnya. ""Tidak ada (kekerasan fisik), apalagi itu digendong. Nah, ini harus dibedakan. Kekerasan fisik itu enggak ada. Digendong dia meronta itu, tapi tidak ada visum di situ. Makanya saya tanyakan tadi di persidangan tidak ada visum. Nah, yang jelas untuk perusakan itu dia sudah ada surat kuasa ke Pak Syafii untuk mediasi. Mediasi untuk musyawarah,"" tuturnya. 5. Nenek Elina tolak damai dengan Samuel Robert menambahkan kasus Nenek Elina sempat dimediasi. Bahkan, sempat bertemu dengan Samuel namun enggan berdamai. ""Terkait dengan surat damai sejak di Polda itu sudah diajukan oleh para terdakwa untuk berdamai dengan korban Elina. Namun secara tegas Elina dalam suatu surat dan di media massa, Elina menolak RJ dan lebih memilih untuk memenjarakan, waktu itu difasilitasi oleh Pak Dir (Dirreskrimum Polda Jatim) Pak Widi tapi langsung ditolak,"" tutupnya. 6. Kesaksian Nenek Elina hanya sebagian yang diungkap Sementara itu, kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menyebut keterangan kliennya belum sepenuhnya disampaikan. Sedangkan sidang selanjutnya akan ditunda selama 2 pekan ke depan. ""Karena kan sidangnya ditunda 2 minggu lagi. Itu tadi fakta persidangan bahwa nenek Elina pada waktu itu dipaksa untuk ke luar, ditarik dan diangkat, terus kemudian diletakkan di luar dan tidak diperbolehkan masuk,"" kata Wellem. Wellem menjelaskan Elina tidak diperbolehkan untuk mengambil barang-barangnya. Dari situ lah hilang semua isi rumah tersebut, termasuk 8 surat tanah. ""Ya delapan surat tanah ini (hilang), ada sertifikat ada juga letter C dan ada 2 unit sepeda motor, sama furniture isi perlengkapan rumah,"" ujarnya. Mengenai surat-surat rumah itu, Wellem menegaskan Elina ingat betul menyimpannya rapi di almari. Namun, tak diperbolehkan masuk untuk mengambil oleh Yasin CS. ""Suratnya yang ada di lemari katanya tadi,"" imbuhnya. Wellem menyatakan masih ada kasus pidana Samuel CS yang berproses di Polda Jatim. Menurutnya, terkait dugaan kasus pemalsuan dokumen milik Elina yang raib. ""Yang masih proses di Polda Jatim ini berkaitan sama pemalsuan dokumen yang kita laporkan. Pidananya itu juga terkait video yang tadi disampaikan yang tadi sidang itu, kalau untuk membangunkan rumah atau apa yang mungkin yang ditunjukkan itu, itu bukan terkait pengroyokan. Pada waktu itu RJ permintaan RJ dari pihak sana, dari pihak terlapor itu berkaitan sama pemalsuannya,"" tuturnya." "74","Samuel Ardi, M. Yasin, Yasin CS, Samuel CS","Sidang kasus pengusiran dan pembongkaran rumah Elina Widjajanti (80) dengan terdakwa Samuel Ardi dan M. Yasin kembali digelar. Dalam agenda pemeriksaan saksi ini, Nenek Elina hadir dan bertemu dengan kedua terdakwa. Dari pantauan detikJatim, Nenek Elina datang bersama pengacaranya, Wellem Mintarja. Saat dipersidangan, Elina dicecar beragam pertanyaan dan menjawab semuanya dengan gamblang. Sesekali, Elina menoleh ke arah Samuel, Yasin, dan M Safii. Kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Widnyana mengatakan dirinya sempat dipaksa keluar dengan cara diangkat oleh Yasin Cs. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Saudari saksi di dalam rumah lalu dipaksa keluar? Saudara Sugeng dan terdakwa Samuel?,"" tanya Ida Bagus kepada Elina saat sidang dengan agenda kesaksian korban di Ruang Kartika PN Surabaya, Rabu (20/5/2026). Elina mengakui dirinya dipaksa keluar. Bahkan, ia ingat ada 6 orang yang mengangkatnya keluar dan meletakkannya di jalanan begitu saja. ""Iya, ada (dipaksa), iya ada. saya diangkat, 6 orang yang angkat,"" jawabnya. Ketika disinggung apakah Elina terluka, ia menegaskan seluruh badannya terasa sakit dan luka di bagian bibir. Menurutnya, luka di bibir gegara ia berusaha melawan Yasin CS namun kendati tak membuahkan hasil. ""Saksi mengalami luka? Ingat tidak ada bagian tubuh yang sakit dan luka? Tadi nyebut ada luka di mulut, selain itu ada luka?,"" tanya Ida Bagus kembali. ""Iya, sempat melawan, saya ndak bersedia (keluar rumah), saya tidak mau (dipaksa keluar rumah). (Luka) Di mulut, saya diangkat. tidak (terluka pada bagian tubuh lain), tapi badan sakit semua,"" sahut Elina. Di hadapan Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Pujiono, Elina mengaku bahwa rumah milik kakanya, Elisa Irawati itu tak pernah dijual kepada siapapun. Tak hanya rumah dan dokumen yang raib, namun sejumlah barang hingga motor ludes entah kemana. ""Tidak pernah (menjual rumah kepada siapapun), (Elisa) membangun untuk dikoskan, bukan dijual. (Bangunan) Tinggal tanahnya saja, sudah rata, habis. (Yang hilang) uang, baju, dokumen, sertifikat (rumah dan tanah) punya saudara saya, semua (diambil),"" imbuhnya. Sementara itu, usai persidangan, pengacara Samuel, yakni Robert Mantiniah membantah pernyataan Elina. Menurutnya, tak semua pernyataan dalam sidang benar. ""Keterangan saksi nenek Elina ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Di sana kan mungkin faktor usia ya, usia sudah 80 tahun. Kalau saya sebagai tim kuasa hukum intinya dalam fakta hukum, fakta persidangan bahwa satu kepemilikan kepemilikan ini kan dari Leo dijual ke Elisa, Elisa dijual ke Samuel. Nah, di sinilah jual beli sah ada terjual beli sebelumnya sebelum meninggalnya Elisa itu ada AJB ada AJB ada kuasa menjual balik nama saya rasa itu secara perdata kepemilikan sudah sah itu,"" ujarnya. Robert menilai belum ada pembatalan jual beli. Terkait kekerasan fisik, ia membantah ya. ""Tidak ada (kekerasan fisik), apalagi itu digendong. Nah, ini harus dibedakan. Kekerasan fisik itu enggak ada. Digendong dia meronta itu, tapi tidak ada visum di situ. Makanya saya tanyakan tadi di persidangan tidak ada visum. Nah, yang jelas untuk perusakan itu dia sudah ada surat kuasa ke Pak Syafii untuk mediasi. Mediasi untuk musyawarah,"" tuturnya. Sementara itu, kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menyebut keterangan kliennya belum sepenuhnya disampaikan. Sedangkan sidang selanjutnya akan ditunda selama 2 pekan ke depan. ""Karena kan sidangnya ditunda 2 minggu lagi. Itu tadi fakta persidangan bahwa nenek Elina pada waktu itu dipaksa untuk ke luar, ditarik dan diangkat, terus kemudian diletakkan di luar dan tidak diperbolehkan masuk,"" kata Wellem. Wellem menjelaskan Elina tidak diperbolehkan untuk mengambil barang-barangnya. Dari situ lah hilang semua isi rumah tersebut, termasuk 8 surat tanah. ""Ya delapan surat tanah ini (hilang), ada sertifikat ada juga letter C dan ada 2 unit sepeda motor, sama furniture isi perlengkapan rumah,"" ujarnya. Mengenai surat-surat rumah itu, Wellem menegaskan Elina ingat betul menyimpannya rapi di almari. Namun, tak diperbolehkan masuk untuk mengambil oleh Yasin CS. ""Suratnya yang ada di lemari katanya tadi,"" imbuhnya. Wellem menyatakan masih ada kasus pidana Samuel CS yang berproses di Polda Jatim. Menurutnya, terkait dugaan kasus pemalsuan dokumen milik Elina yang raib. ""Yang masih proses di Polda Jatim ini berkaitan sama pemalsuan dokumen yang kita laporkan. Pidananya itu juga terkait video yang tadi disampaikan yang tadi sidang itu, kalau untuk membangunkan rumah atau apa yang mungkin yang ditunjukkan itu, itu bukan terkait pengroyokan. Pada waktu itu RJ permintaan RJ dari pihak sana, dari pihak terlapor itu berkaitan sama pemalsuannya,"" tuturnya. Sementara itu, pengacara Samuel, yakni Robert Mantiniah menerangkan Elina sempat dimediasi. Bahkan, sempat bertemu dengan Samuel namun enggan berdamai. ""Terkait dengan surat damai sejak di Polda itu sudah diajukan oleh para terdakwa untuk berdamai dengan korban Elina. Namun secara tegas Elina dalam suatu surat dan di media massa, Elina menolak RJ dan lebih memilih untuk memenjarakan, waktu itu difasilitasi oleh Pak Dir (Dirreskrimum Polda Jatim) Pak Widi tapi langsung ditolak,"" tutupnya." "75","Samuel, Yasin, M Safii","Pantauan detikJatim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Nenek Elina datang bersama pengacaranya, Wellem Mintarja. Di persidangan, Elina dicecar beragam pertanyaan dan menjawab semuanya dengan gamblang. Sesekali, Elina menoleh ke arah terdakwa Samuel, Yasin, dan M Safii. Kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Widnyana, Nenek Elina mengaku sempat dipaksa keluar dengan cara diangkat oleh Yasin Cs. ""Saudari saksi di dalam rumah lalu dipaksa keluar? Saudara Sugeng dan terdakwa Samuel?"" tanya Ida Bagus kepada Elina saat sidang dengan agenda kesaksian korban di Ruang Kartika PN Surabaya, dilansir detikJatim, Rabu (20/5/2026). Elina mengakui dirinya dipaksa keluar. Bahkan, ia ingat ada 6 orang yang mengangkatnya keluar dan meletakkannya di jalanan begitu saja. ""Iya, ada (dipaksa), iya ada. saya diangkat, 6 orang yang angkat,"" jawabnya. Ketika disinggung apakah terluka, Elina menegaskan seluruh badannya terasa sakit dan luka di bagian bibir. Menurutnya, luka di bibir gegara ia berusaha melawan Yasin CS namun kendati tak membuahkan hasil. ""Saksi mengalami luka? Ingat tidak ada bagian tubuh yang sakit dan luka? Tadi nyebut ada luka di mulut, selain itu ada luka?"" tanya Ida Bagus kembali. ""Iya, sempat melawan, saya ndak bersedia (keluar rumah), saya tidak mau (dipaksa keluar rumah). (Luka) Di mulut, saya diangkat. tidak (terluka pada bagian tubuh lain), tapi badan sakit semua,"" sahut Elina. Di hadapan Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Pujiono, Elina mengaku bahwa rumah milik kakanya, Elisa Irawati itu tak pernah dijual kepada siapapun. Tak hanya rumah dan dokumen yang raib, namun sejumlah barang hingga motor ludes entah kemana. ""Tidak pernah (menjual rumah kepada siapapun), (Elisa) membangun untuk dikoskan, bukan dijual. (Bangunan) Tinggal tanahnya saja, sudah rata, habis. (Yang hilang) uang, baju, dokumen, sertifikat (rumah dan tanah) punya saudara saya, semua (diambil)"" imbuhnya. Sementara itu usai persidangan, pengacara Samuel, yakni Robert Mantiniah membantah pernyataan Elina. Menurutnya, tak semua pernyataan dalam sidang benar. ""Keterangan saksi nenek Elina ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Di sana kan mungkin faktor usia ya, usia sudah 80 tahun. Kalau saya sebagai tim kuasa hukum intinya dalam fakta hukum, fakta persidangan bahwa satu kepemilikan kepemilikan ini kan dari Leo dijual ke Elisa, Elisa dijual ke Samuel. Nah, di sinilah jual beli sah ada terjual beli sebelumnya sebelum meninggalnya Elisa itu ada AJB ada AJB ada kuasa menjual balik nama saya rasa itu secara perdata kepemilikan sudah sah itu,"" ujarnya. Baca selengkapnya di sini Tonton juga video ""Nenek Elina Polisikan Samuel cs soal Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah"" [Gambas:Video 20detik] (idh/dhn)" "76","DBS, 2 tersangka lainnya","Polda Jawa Timur mengungkap modus sindikat penerbitan dan pemalsuan SIM card ilegal yang digunakan untuk berbagai kejahatan digital, mulai dari scamming hingga pembuatan akun buzzer. Dirressiber Polda Jawa Timur, Bimo Ariyanto, mengatakan salah satu tersangka berinisial DBS berperan membuat website khusus bernama Fastbit yang menyediakan layanan kode OTP (one time password) dari data pribadi orang lain. ""Selaku pemilik dan pembuat website Fastbit sejak bulan September 2025 telah membuat kode OTP untuk beberapa aplikasi di antaranya WhatsApp, Instagram, Telegram, Shopee, dan beberapa media sosial lainnya,"" kata Bimo, Selasa (11//5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Bimo, layanan tersebut disalahgunakan secara sadar oleh tersangka untuk mendukung berbagai tindak kejahatan siber. ""Yang diduga digunakan sebagai sarana kejahatan seperti scamming, phishing, judi online, pencucian uang, pinjol ilegal, SIM swap, dan pembuatan akun buzzer,"" ujarnya. Saat melaksanakan aksinya, DBS menggunakan sarana modem pool dan kartu SIM yang terdaftar data orang lain. Serta program modem pool manager untuk selanjutnya dijual melalui website Fastbit dengan harga bervariasi antara Rp 500 sampai Rp 8.000 per OTP. ""Dengan keuntungan (yang diperoleh DBS) secara keseluruhan sekitar Rp 400 juta,"" imbuhnya. Bimo menyebutkan untuk keseluruhan keuntungan total sejak September 2025, para DBS dan 2 tersangka lain telah meraup keuntungan hingga Rp 1,2 miliar. Hal tersebut hanya bermodal penerbitan kartu SIM dengan OTP orang lain. ""Mendapat keuntungan Rp 1,2 miliar dari penerbitan kartu SIM yang menggunakan kode OTP orang lain,"" tuturnya. Polisi dengan 3 melati di pundaknya itu menegaskan DBS dan 2 rekannya kerap dan sengaja menyalahgunakan kode OTP untuk dijual. Meski mengetahui OTP itu milik NIK orang lain. ""Kemungkinan besar bisa dipastikan inilah yang cikal bakal digunakan oleh para pelaku phishing, scamming, dan lain-lain. Artinya, mereka hanya membeli kode OTP. Jadi para pelaku ini membeli kepada pihak mereka itu tanpa mendapatkan fisik kartu SIM-nya,"" jelasnya. Dengan begitu, Bimo menyatakan layanan yang diberikan oleh DBS lewat Fastbit dan mendapat OTP, lalu warga tang tak bertanggungjawab bisa leluasa dan langsung mengakses media sosial, seperti mengaktifkan WA dan sebagainya. Sebelumnya, sindikat penerbitan kartu SIM ilegal yang memanfaatkan data pribadi milik orang lain dibongkar Ditressiber Polda Jatim. Tiga tersangka diamankan dari Bali dan Kalimantan Selatan, setelah polisi mengendus praktik registrasi SIM card menggunakan NIK hasil curian dari marketplace. Dari pengungkapan itu, polisi menyita puluhan ribu kartu SIM siap edar, modem pool, laptop, hingga perangkat komputer yang digunakan untuk memproduksi dan menjual kode OTP berbasis data ilegal. Para pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar." "77","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti buka suara soal 200 ribu anak terpapar judi online (judol). Mu'ti menyiapkan berbagai langkah agar anak yang terpapar judol terus berkurang. ""Iya, kami sudah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama enam kementerian, termasuk dengan Kapolri, terkait penggunaan teknologi digital, termasuk juga pembatasan penggunaan media sosial untuk mereka di bawah usia 16 tahun,"" kata Mu'ti di Islamic Center usai acara Pelepasan 3.000 Lulusan SMK & 600 Lulusan LKP Bekerja di Luar Negeri dan Peluncuran Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) Pada SMK Jatim, Rabu (20/5/2026). Mu'ti menyebut, sekolah akan menyiapkan program khusus terkait penyuluhan bahaya judi online agar para siswa tidak terjerumus dalam dunia judi online. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program MPLS, salah satu materi yang akan diberikan adalah penyuluhan tentang bahaya judi online bagi anak-anak sekolah. Karena sebagian anak yang terpapar memang karena tidak tahu, mereka mungkin awalnya bermain game, kemudian tersesat ke judi online,"" jelasnya. Menurut Mu'ti, siswa yang terpapar judi online disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya jebakan game online hingga faktor lingkungan. ""Ada juga yang terpengaruh lingkungan atau keadaan tertentu sehingga akhirnya terjerumus dalam judi online. Karena itu, kami terus memberikan penyuluhan secara terus menerus,"" jelasnya. ""Kami juga berupaya memperkuat empat ekosistem pendidikan, yaitu sekolah, rumah, masyarakat, dan media. Ini penting agar anak-anak tidak terpapar oleh judi online yang sekarang sudah menjadi masalah sangat serius,"" tandasnya. Sebelumnya, dilansir dari detikEdu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap, hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Adapun 40 persen atau 80 ribu anak yang terpapar judi online berada di bawah 10 tahun. Meutya menegaskan judi online merupakan ancaman serius yang merusak ekonomi keluarga. Perjudian online dapat memicu kekerasan rumah tangga, memecah belah hubungan sosial, hingga menghancurkan masa depan anak-anak. ""Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,"" tegas Meutya Hafid melalui laman Komdigi dikutip Sabtu (16/5/2026). Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai pencegahan. ""Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,"" tegasnya." "78","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kompol Reny Arafah, dikenal sebagai sosok polisi yang tegas. Salah satu bukti ketegasannya adalah berusaha mengembalikan marwah dari Upacara Adat Wara, upacara kematian dalam agama Hindu Kaharingan yang tercoreng oleh aksi perjudian. Meski mendapat 'tawaran' agar judi tersebut tetap bisa terlaksana, Kompol Reny Arafah tetap menolak." "79","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempertimbangkan aturan baru yang mewajibkan platform digital global memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Langkah tersebut disiapkan pemerintah untuk mempercepat koordinasi penanganan konten berbahaya seperti judi online, pornografi, hoaks, hingga disinformasi yang dinilai masih lambat ditangani platform digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, selama ini pemerintah kesulitan memperoleh respons cepat dari platform global karena sebagian besar pengambilan keputusan masih terpusat di kantor pusat luar negeri. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Sedang kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah, terutama ketika ada hal-hal yang perlu diatensi, agar mereka memiliki kantor perwakilan di dalam negeri,"" ujar Meutya dikutip dari siaran pers, Selasa (19/5/2026). Menurut Meutya, saat ini memang belum ada aturan yang secara khusus mewajibkan platform digital global membuka kantor perwakilan di Indonesia. Namun, pemerintah mulai melihat kebutuhan regulasi baru seiring meningkatnya ancaman di ruang digital nasional. Ia menilai Indonesia yang memiliki jumlah pengguna internet besar tidak seharusnya hanya dijadikan pasar oleh platform digital tanpa diimbangi sistem pengawasan yang memadai. Komdigi juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan moderasi konten dari pemerintah. Meutya mengungkapkan, selama ini tingkat kepatuhan platform digital dalam menindaklanjuti permintaan penghapusan konten bermasalah baru berada di kisaran 20%. Artinya, sebagian besar permintaan pemutusan akses terhadap konten berbahaya belum langsung ditindaklanjuti platform. ""Dari permintaan-permintaan pemerintah itu yang betul-betul dilakukan moderasi konten oleh para platform sebelumnya hanya sekitar 20%,"" katanya. Pemerintah pun mulai mendesak platform membuka sistem pengawasan mereka secara lebih transparan, termasuk jumlah moderator konten yang ditempatkan untuk menangani ruang digital Indonesia. Disampaikan Meutya, saat melakukan inspeksi ke kantor Meta, pemerintah menemukan platform tersebut belum mampu menjelaskan secara rinci kapasitas pengawasan konten yang mereka miliki di Indonesia. ""Kita minta transparansi, kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka,"" ucapnya. Komdigi mencatat lemahnya pengawasan platform berdampak pada maraknya penyebaran konten negatif seperti judi online, deepfake pornografi, penipuan digital, hingga hoaks kesehatan yang kerap terlambat ditangani. Selain menyiapkan regulasi baru, pemerintah juga terus melakukan patroli siber harian bersama berbagai kementerian dan lembaga untuk menangani ancaman digital, termasuk disinformasi, radikalisme digital, perjudian online, serta perlindungan anak di ruang digital." "80","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Penindakan tersebut dilakukan oleh personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama jajaran Polsek Pamulang, pada Jumat (22/5/2026) dini hari. Patroli rayonisasi ini dilakukan dalam rangka Operasi Pekat Jaya 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan empat pemuda yang diduga hendak melakukan balap liar di kawasan Jalan RE Martadinata, Pondok Cabe Udik, Pamulang. Polisi juga menyita tiga unit sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Selain mengamankan terduga pelaku balap liar, patroli gabungan juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan praktik prostitusi online di sebuah rumah kos kawasan Jalan Kemiri VI, Pondok Cabe Udik. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas mengamankan sejumlah orang beserta barang bukti berupa alat kontrasepsi dan minuman beralkohol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pamulang. Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, mengatakan patroli rutin yang ditingkatkan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat. Ia menegaskan personel Brimob akan terus bergerak cepat menindak potensi gangguan keamanan, termasuk aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun mengganggu ketertiban lingkungan. ""Langkah cepat tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta merespons laporan warga secara humanis dan profesional,"" kata Kombes Henik, dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026). Patroli dilakukan menyasar sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas, mulai dari kawasan Pamulang Barat hingga Pondok Cabe Udik. Kegiatan ini menjadi langkah preventif Brimob dalam mengantisipasi aksi balap liar, tawuran, hingga berbagai penyakit masyarakat yang kerap meresahkan warga pada malam hingga dini hari. Situasi wilayah selama patroli berlangsung terpantau aman dan kondusif. Polri mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Apabila menemukan tindak kriminalitas, balap liar, tawuran, maupun gangguan kamtibmas lainnya, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam. Simak juga Video 'Momen Puluhan Remaja Terjaring Razia Balap Liar di Kota Pasuruan': [Gambas:Video 20detik] (mea/dhn)" "81","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","""Kalau yang untuk wilayah Tamansari, sudah pernah kami sampaikan terjadi sekitar tahun 2025 sekitar Agustus-September, sudah dilakukan pendalaman oleh Polsek Tamansari di mana warga negara Jepang dengan salah satu warga negara Indonesia dan bukan berstatus anak, sudah dewasa,"" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu (20/5/2026). Keduanya menurut Budi memiliki hubungan komunikasi dan sering berjumpa. Sehingga dalam pendalaman itu, belum ditemukan adanya unsur prostitusi. ""Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa prostitusi terhadap anak, Polda Metro Jaya sangat konsentrasi terhadap perempuan dan anak,"" ucapnya. ""Pasti ini menjadi prioritas utama Polda Metro Jaya untuk mendalami. Apabila ada menemukan masyarakat informasi yang valid, yang bisa menjadi barang bukti, menjadi dasar laporan penyelidik untuk menindaklanjuti, segera hubungi layanan 110 kepolisian,"" tambah Budi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Direktorat Siber bersama Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus tersebut. ""Isu yang beredar ada warga negara asing yang mengeksploitasi anak di satu wilayah, Direktorat Siber dan PPA-PPO sedang mendalami kejadian tersebut,"" kata Kombes Budi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (11/5). Dia mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi ke kepolisian terkait kasus dugaan prostitusi anak dengan menelepon ke 110 atau secara langsung. Dia menyatakan polisi akan menindak pelanggaran hukum. ""Kita tidak akan memberikan ruang tentang eksploitasi anak,"" katanya. (rdh/fca)" "82","KA alias SI","Seorang buruh harian lepas berinisial KA alias SI (27) di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), nekat mencuri seekor sapi milik tantenya sendiri. Uang hasil penjualan daging sapi yang telah dipotong-potong kemudian digunakan pelaku untuk menikmati pijat plus-plus di sebuah salon. Peristiwa pencurian itu terjadi di lahan kosong depan rumah korban di Jalan Elang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Minggu (17/5) sekitar pukul 00.05 Wita. Korban kemudian melaporkan kehilangan sapi tersebut pada keesokan harinya. ""Unit Reskrim segera melakukan serangkaian penyelidikan. Berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku pencurian,"" ujar Kapolsek Ujung Bulu Iptu Rudi Adri kepada detikSulsel, Rabu (20/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan Elang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Selasa (19/5). Kepada polisi, pelaku mengakui telah memotong sapi curian tersebut, lalu menjual dagingnya di Pasar Sentral Bulukumba. ""Jadi intinya sapi itu dicuri malamnya, satu ekor yang dicuri, dipotong, dagingnya langsung dijual di pasar sentral paginya,"" kata Rudi. Rudi mengungkapkan, daging sapi hasil curian dijual pelaku seharga Rp 2 juta. Dari hasil pemotongan itu, hanya daging yang dijual, sementara sebagian tulang diberikan kepada keluarganya. ""Dagingnya dijual Rp 2 juta dari 23 kilogram, ada juga dikasih ke keluarganya kayak tulang-tulangnya, cuma dagingnya yang dijual,"" jelasnya. Hasil pemeriksaan polisi juga mengungkap sebagian uang dari penjualan daging sapi digunakan pelaku untuk menikmati layanan pijat plus-plus di sebuah salon di Bulukumba. Polisi kemudian menggandeng Satpol PP untuk menggerebek salon tersebut. ""Sebagian uang hasil penjualan dagingnya dibawa ke situ, di salon yang menyiapkan tempat pijat plus-plus di Bulukumba. Penegakan perda terkait penertiban tempat prostitusi berkedok salon itu Satpol PP, kecuali ada pidananya nanti. Sebagian uang penjualan dipakai pijit plus, dia bayar Rp 350 biaya perawatannya, Rp 50 ribu servisnya,"" ungkap Rudi. Saat ini, tersangka telah diamankan di Rumah Tahanan Polsek Ujung Bulu untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 477 ayat 1 huruf c KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. ""Ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara,"" pungkasnya." "83","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Praktik prostitusi terselubung diduga masih terjadi di kawasan eks lokalisasi Dolly, Surabaya. Aktivitas tersebut tak lagi tampak secara terang-terangan seperti masa lalu." "84","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","""Sudah (koordinasi dengan Polda Metro),"" kata Komisioner KPAI Dian Sasmita kepada wartawan di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026). Dian mengatakan saat ini pencarian pelaku masih dilakukan jajaran Polda Metro Jaya. Kasus ini juga terus dikembangkan apakah ada jaringan tertentu atau tidak. ""Sampai detik ini sih memang kami belum mendapatkan info apakah pelaku sudah tertangkap atau tidak, tapi kami sudah membangun komunikasi ya dengan Kedutaan Jepang sendiri, kepolisian, dan UPTD PPA,"" jelas dia. Dian menekankan agar pelaku segera ditangkap. Dia khawatir lantaran pelaku sempat menyatakan sengaja menyebarkan penyakit seksual. ""Kami mendorong supaya ini segera pelaku ditangkap, korban segera ditelusuri. Karena kan itu pelaku men-declare ya di publik dia menularkan penyakit seksual khusus, kan makanya perlu sekali korban ini segera ditelusuri supaya dapat pemulihan. Jangan sampai korban tidak ditelusuri secara detil dia mengalami derita yang lebih besar,"" ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, kabar warga negara asing (WNA) terlibat prostitusi anak di Jakarta dan Bekasi ramai dibahas di media sosial (medsos). Kepolisian mengusut dugaan prostitusi anak tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Direktorat Siber bersama Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus tersebut. ""Isu yang beredar ada warga negara asing yang mengeksploitasi anak di satu wilayah, Direktorat Siber dan PPA-PPO sedang mendalami kejadian tersebut,"" kata Kombes Budi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (11/5) Dia mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi ke kepolisian terkait kasus dugaan prostitusi anak dengan menelepon ke 110 atau secara langsung. Dia menyatakan polisi akan menindak pelanggaran hukum. ""Kita tidak akan memberikan ruang tentang eksploitasi anak,"" katanya. Budi mengatakan pengusutan kasus ini menjadi prioritas. Dia mengatakan ada sejumlah faktor yang membuat anak-anak terjerumus dalam prostitusi. ""Memang ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor karena lingkungan sekitar. Tapi nanti kami akan dalami yang penting kasus ini akan menjadi prioritas karena kasus ini terkait tentang anak, perempuan dan kaum rentan,"" ungkapnya. Dia mengatakan polisi berkomitmen menjaga ruang-ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Di platform medsos X, ramai dibahas dugaan WN Jepang saling berbagi info tentang prostitusi anak. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang melalui cuitan yang dibuat di X. Mereka diduga punya kecenderungan seks menyimpang, yakni mengincar korban berusia anak-anak (pedofil). Disebutkan bahwa mereka mencari korban anak-anak di Jakarta hingga Bekasi. Mereka saling mengomentari dan berbagi cerita soal pengalaman prostitusi anak di Indonesia. Diduga para pelaku terikat dalam jaringan pelaku pengincar prostitusi anak di negara lain juga. Lihat juga Video Langkah Polisi-KPAI soal Dugaan WNA Cari Prostitusi Anak di Jakarta [Gambas:Video 20detik] (tsy/dek)" "85","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hari ini melantik delapan pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Para pejabat itu berada pada tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dan pejabat administrator (eselon III). ""Saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,"" kata Purbaya dalam pelantikan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Purbaya berpesan agar setelah pelantikan ini, fungsi Kemenkeu khususnya DJP harus semakin kuat dengan kerja yang rapi. Sebagai institusi pelaksana kebijakan, DJP diminta untuk menjalankan kebijakan perpajakan dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Jangan lupa Anda mewakili negara. Kalau kita ada kesalahan, tindakan yang kurang bijak, nanti langsung dampaknya ke negara bahkan ke presiden. Jadi itu yang harus kita jaga,"" pesan Purbaya. Purbaya mengingatkan agar jangan ada titipan hingga perlakuan khusus terhadap wajib pajak tertentu. Menurutnya, integritas penting untuk menjaga kepercayaan publik yang sulit diperbaiki jika sudah hilang. ""Saya ingatkan di sini jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus, tetapi hasil dari proses yang tidak berintegritas,"" imbuh Purbaya. Purbaya mengakui beratnya tanggung jawab menjadi pegawai DJP. Oleh karena itu, ia berpesan agar setiap tindakan harus bisa dijelaskan dan mempunyai dasar yang jelas. ""Misalnya kenapa wajib pajak diperiksa, kenapa ditagih, kenapa yang itu diperiksa, diberi perlakuan khusus tertentu, semua harus punya dasar yang jelas. Kalau dasar kerja kuat, pegawai terlindungi, institusi juga terlindungi,"" imbuh Purbaya. 1. Lindawaty sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP 2. Ihsan Priyawibawa sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan 3. Suparno sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 4. Muh. Tunjung Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus 5. Paryan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III 6. Edward Hamonangan Sianipar sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak 1. Dessy Eka Putri sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus 2. Devi Sonya Adrince sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III" "86","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi salah satu kebijakan perpajakan yang cukup membantu. Program ini memungkinkan adanya keringanan sanksi atas kelalaian pajak. Oleh karena itu, informasinya menarik untuk dikulik, terutama tentang bagaimana aturannya di Indonesia. Dalam dunia perpajakan, pengampunan pajak dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki laporan perpajakan tanpa harus langsung dikenai sanksi berat. Namun, untuk mendapatkan fasilitas tersebut tentu terdapat syarat dan mekanisme tertentu yang wajib dipenuhi. Lantas, apa itu pengampunan pajak? Apa saja tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat maupun negara? Selain itu, bagaimana syarat mendapatkan pengampunan pajak serta aturan dan mekanisme yang berlaku? Simak ulasan lengkapnya di bawah! SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang sebelumnya belum dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Melalui program ini, wajib pajak dapat memperbaiki kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan ini kerap dipahami sebagai kesempatan untuk menata kembali administrasi perpajakan secara resmi dan legal. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang serta tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana perpajakan tertentu. Namun, untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak harus mengungkapkan harta yang dimiliki sesuai aturan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dan juga memenuhi syaratnya. Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada beberapa asas penting seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Pemerintah menilai kebijakan ini dapat membantu pembiayaan pembangunan. Selain itu, program ini dipandang dapat meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat di masa mendatang. Dengan demikian, tax amnesty sering dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi negara. Di sisi lain, ia juga memberikan kesempatan kedua bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih baik. Setelah memahami uraian sebelumnya, kita jadi tahu bahwa tax amnesty tidak hanya berkaitan dengan pelaporan harta wajib pajak. Akan tetapi, ia juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan dan perekonomian nasional. Tak heran jika pengampunan pajak dinilai memiliki dampak yang cukup luas, baik bagi negara maupun masyarakat. Merujuk sumber yang sama dan laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang didapat dari kebijakan ini. Secara rinci, berikut ini poin-poin tujuan dan manfaat yang disimpulkan dari sumbernya. Setelah memahami pengertian, tujuan, dan manfaatnya, hal penting berikutnya yang perlu diketahui adalah syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak. Program ini tidak dapat diikuti sembarang wajib pajak karena pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan tertentu. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak perlu memahami syarat yang berlaku agar dapat memperoleh fasilitas pengampunan pajak sesuai aturan resmi. Berdasarkan sumber yang sama, pengampunan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh. Secara umum, syarat mendapatkan pengampunan pajak adalah seorang wajib pajak yang telah membayar uang tebusan sesuai ketentuan. Lebih jelas, berikut syarat yang harus dipenuhi sebelum mendapat tax amnesty: Selain itu, tidak semua wajib pajak dapat mengikuti program ini. Wajib pajak yang sedang menjalani proses penyidikan, peradilan, atau hukuman pidana di bidang perpajakan tidak termasuk penerima pengampunan pajak. Mekanisme pengampunan pajak berangkat dari pengungkapan harta yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan. Setelah persyaratan dipenuhi dan permohonan diterima, pemerintah akan menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Surat itulah yang menjadi bentuk persetujuan resmi terhadap program tersebut. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aturan dan mekanisme penting yang harus diperhatikan wajib pajak, antara lain: Program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia sebelumnya pernah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sumber yang sama menyebutkan bahwa program ini berlangsung sejak UU tersebut diterbitkan hingga 31 Maret 2017. Sementara pada 2026 ini, kebijakan ini tak lagi dijalankan. Tentu ada berbagai hal pertimbangan, khususnya tentang urgensi yang mungkin belum diperlukan saat ini. Kendati demikian, tak ada salahnya memahami aturan tax amnesty sebagai sebuah wawasan baru yang bermanfaat di masa mendatang. Demikian itulah uraian lengkap tentang apa itu pengampunan pajak, mulai dari aturan sampai syarat mendapatkannya. Semoga bermanfaat ya, Dab! Artikel ini ditulis oleh Mardliyyah Hidayati peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom" "87","Dju Seng","Terdakwa kasus dugaan perusakan kawasan Hutan Lindung Mangrove Tanjung Gundap, Sagulung, Batam, Dju Seng, tidak ditahan dan hanya dikenakan status tahanan kota. Dju Seng diketahui mengendalikan dua korporasi, yakni PT Tunas Makmur Sukses dan PT Sri Indah Barelang, yang diduga melakukan kegiatan pematangan lahan secara ilegal di kawasan hutan lindung. Sidang perkara dugaan tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik dengan anggota majelis Monalisa Anita Theresia Siagian dan Randi Jastian Afandi. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dan pemeriksaan saksi tambahan. Pantauan detikSumut Kamis (21/5/2026) di PN Batam, Dju Seng tampak mengikuti sidang dengan mengenakan kaos berkerah, celana warna biru dongker, dan sepatu kulit cokelat putih. Ia juga terlihat mengenakan bet tamu berwarna kuning yang diselipkan di saku celananya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dju Seng didakwa melanggar Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta dikaitkan dengan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Juru Bicara PN Batam, Vabiannes Stuart Wattimena, membenarkan bahwa terdakwa tidak ditahan. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan majelis hakim dengan berbagai pertimbangan. ""Oh itu kewenangan majelis hakim dengan banyak pertimbangan,"" kata Vabiannes, saat dikonfirmasi. Vabiannes menjelaskan Dju Seng saat ini berstatus tahanan kota dan tetap berada dalam pengawasan pihak kejaksaan. ""Tahanan kota tetap dalam pengawasan kejaksaan,"" ujarnya. Saat disinggung soal kemungkinan terdakwa berpotensi melarikan diri seperti kasus terdakwa kapten kapal MT Arman 114, Mahmoud Mohamed Abdelazis, yang kabur saat proses persidangan, Vabiannes menegaskan kedua perkara tersebut berbeda. ""Itu nggak ada kaitannya dan beda kasus,"" ujarnya." "88","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Indonesia dan Belarus sepakat memperkuat komitmen bersama guna meningkatkan kerja sama ekonomi. Hal itu dilakukan melalui penandatanganan Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 Indonesia-Belarus Bidang Kerja Sama Ekonomi, serta penandatanganan beberapa Memorandum of Understanding (MoU) Antar Pelaku Usaha. Agreed Minutes SKB ke-8 Indonesia-Belarus ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Deputi Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich. Penandatanganan ini menjadi penanda kesepahaman kedua negara untuk memperkuat implementasi kerja sama ekonomi yang telah dibahas dalam rangkaian SKB ke-8, sekaligus memastikan seluruh agenda kerja sama dapat ditindaklanjuti secara lebih sistematis, terarah dan berorientasi pada hasil nyata. ""Kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB ini harus dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dan Belarus,"" kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pertemuan SKB ke-8 Indonesia-Belarus telah membahas berbagai bidang kerja sama yang mencakup perdagangan, investasi, industri, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, perbankan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta pariwisata. Pada kesempatan tersebut, Airlangga menekankan bahwa Agreed Minutes ini dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat pelaksanaan atas kesepahaman dan mewujudkan menjadi proyek kerja sama yang dapat diimplementasikan. Sementara itu, Deputi Perdana Menteri Belarus Karankevich menyampaikan komitmen negaranya untuk terus memperdalam kerja sama dengan Indonesia, khususnya pada sektor industri, pertanian dan teknologi, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha kedua negara. Pada kesempatan yang sama, turut pula ditandatangani 5 MoU antar pelaku usaha dari Indonesia dan Belarus dengan total nilai mencapai Rp 7 triliun. MoU tersebut antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Nedra Nezhin, MoU antara PT Indonesia Belarus Jaya dengan OJSC Minsk Dairy Plant No. 1, MoU antara PT Indonesia Belarus Jaya dengan Energi Complekt, MoU antara Indonesia Belarus Jaya dengan OJSC Dolomite, serta MoU antara PT Indonesia Belarus Jaya dengan Belindo Trade." "89","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Tanah adalah sumber daya utama bagi petani. Tidak hanya hubungan ekonomi, sosial dan hukum. Tetapi kepemilikan tanah oleh petani memiliki makna sakral. Wujud dari hubungan emosional spiritual yang biasanya termanifestasikan dalam wujud ritual adat dan budaya. Aneka budaya dan ritual sakral masih dijumpai di banyak desa yang dimaksudkan untuk melanggengkan hubungan emosional spiritual antara petani dengan bumi atau tanah. Ritual bumi, hajat desa, ruwat bumi adalah sebagian dari bentuk rasa syukur dan hubungan batin antara tanah dengan petani. Rasa yang tumbuh karena tanah telah menjadi bagian dari kehidupan para petani. Sementara dalam kaitannya tanah sebagai pemicu kesejahteraan, Hernando de Soto dalam bukunya yang berjudul The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else menyebutkan bahwa rakyat miskin di negara berkembang bukan miskin ethos kerja dan kreativitas. Mereka miskin karena adanya hambatan legal dan birokrasi. Aset petani dalam bentuk tanah dan rumah tinggal tidak compatible dengan system ekonomi formal yang diakui negara. Dalam pandangan de Soto, legalisasi asset milik rakyat mutlak harus dilakukan agar bisa masuk ke dalam system keuangan formal. Melalui mekanisme legalisasi tersebut sertifikat tanah dapat dijaminkan, diperdagangkan, dapat dihitung nilainya, dan dipercaya oleh sistem keuangan secara inklusif. Menarik untuk dicermati juga terkait hambatan birokrasi dan munculnya ""perlawanan"" lapangan yang dilakukan rakyat. Hadirnya narasi penguasaan tanah illegal terhadap perkebunan terlantar, penyerobotan hutan oleh rakyat untuk berladang dan menjamurnya pedagang kaki lima yang menguasai trotoar jalan jalan. Merupakan bentuk perlawanan rakyat (revolusi) terhadap stagnasi hukum formal. Dalam buku lainnya yang berjudul The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, Hernando de Soto berdalih bahwa hambatan birokrasi dan sistem hukum yang berlebihan merupakan hambatan utama untuk program pengentasan kemiskinan di negara berkembang. Birokrasi yang berbelit dan panjang telah menjadi keluhan utama pada rezim birokrasi di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ada kalanya upaya debirokratisasi dan omnibus law malah menjadi bagian dari birokrasi baru. Tidak jarang penerjemahan dari penyederhanaan memunculkan tafsiran peraturan baru di bawahnya. Sehingga akhirnya akan melahirkan tata aturan birokrasi baru lagi yang menghambat banyak program pengentasan kemiskinan. Pada tanggal 13 Januari 2026, Menteri ATR/ BPN mengeluarkan surat edaran perihal penguatan program reforma agraria (RA). Inti dari surat tersebut menempatkan peran sentral Badan Bank Tanah dalam program reforma agraria. Bahwa program redistribusi dan legalisasi tanah untuk RA harus berada di atas HPL (Hak Pengelolaan) Badan Bank Tanah. Ide ini lahir dari premis bahwa tidak jarang subjek RA yang telah mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui program RA dijual kembali kepada pihak lain. Data dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyebutkan terdapat 16.342 sertifikat hak milik yang didapat dari program RA dijual kembali oleh subjek RA sebelum 10 Tahun. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka lahirlah surat edran Menteri ATR/ BPN tersebut. Namun demikian, bukan hal yang sederhana untuk menerjemahkan surat edaran Menteri ATR/ BPN tersebut. Setidaknya diperlukan 35 dokumen agar masyarakat mendapatkan sertifikat hak pakai diatas HPL Badan Bank Tanah. Persyaratan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kantor pertanahan, kantor wilayah BPN sampai akhirnya mengantri dari meja ke meja di Direktorat Jenderal Kementerian ATR/ BPN. Belum lagi jika sumber TORA dari Kementerian Kehutanan, misalnya. Maka perlu juga dokumen konfirmasi kepada BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) atas dokumen dan SK pelepasan kawasan hutan tersebut. Lahirnya berbagai dokumen tersebut tentunya akan berkorelasi dengan waktu, tenaga, biaya yang harus dikeluarkan. Kenyataan ini persis seperti kejadian yang dikaji oleh Hernando de Soto dalam buku The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. Disebutkan dalam riset yang dilakukannya untuk mengurus perizinan garmen kecil diperlukan waktu 289 hari, dengan 11 prosedur perizinan lintas Kementerian/ Lembaga dan menghabiskan biaya $ 1.231 yang setara dengan 32 kali UMR di Peru saat itu. Lebih ekstrim lagi untuk pengurusan dan penerbitan hak atas tanah. Diperlukan waktu hampir 7 tahun dengan 207 proses administratif. Untuk itu, diperlukan langkah dan upaya drastis untuk memangkas aneka birokrasi yang tidak perlu. Program RA sejatinya untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah yang sudah dilakukan rakyat untuk memenuhi hajat kehidupannya. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa penguasaan yang dilakukan tersebut telah dilakukan dengan adil dan tepat subjek. Jika menurut keterangan desa sampai bupati bahwa benar bidang tanah tersebut telah dikuasai rakyat maka legalisasi bisa langsung dilakukan sebagai output dari sidang GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria). Sementara jika penguasaan tanah melebihi dari luasan yang ditentukan, maka sidang GTRA yang dipimpin oleh Bupati akan merelokasi untuk subjek yang lain (konsolidasi tanah). Selain itu pada sidang GTRA hendaknya menghasilkan kesepakatan luaran berupa masterplan kawasan RA. Bahwa membangun kawasan RA harus dimaksudkan untuk membangun kawasan ekonomi baru berbasis pedesaan. Sidang GTRA tidak hanya legalisasi dan redistribusi. Tetapi menjadi sidang atau rapat penting dan menjadi visi pemerintah daerah untuk menyepakati rencana Pembangunan 5 atau 10 tahun kedepan terhadap Lokasi TORA tersebut. Sidang GTRA bukan sidang administrative, tetapi harusnya menjadi sidang/ rapat strategis yang akan memberikan harapan baru bahwa Lokasi TORA akan menjadi ladang kesejahteraan rakyat sebagai subjek RA. Lahirnya Badan Bank Tanah adalah kristalisasi dari de-birokratisasi yang dilembagakan. Kementrian ATR/ BPN harus mendelegasikan kebijakan teknis kepada lembaga tersebut. Kementerian ATR/ BPN tidak perlu membuat aturan-aturan teknis untuk program RA diatas HPL Badan Bank Tanah. Menteri tinggal menetapkan lokasi TORA tersebut sebagai HPL kepada Badan Bank Tanah. Tidak perlu lagi proses panjang dan berbelit untuk dilakukan Badan Bank Tanah dalam melakukan proses permohonan dan penetapan HPL. Seperti diketahui di dalam PP 64 tahun 2021 sebagai lembaga resmi negara, maka BBT memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan tanah HPL yang dikuasainya. Mulai dari proses perencanaan, perolehan tanah dan pembuatan master plan atas HPL. Termasuk pengamanan fisik dan hukum pada lahan HPL. Semua sudah dilindungi aturan dengan hak dan kewajiban yang melekat sebagai lembaga negara yang tertuang dalam PP 64 tahun 2021. Artinya Badan Bank Tanah harus Menyusun tata kelola yang bagus dan bertanggung gugat. Sementara tugas Kementrian ATR/ BPN memastikan arah dan SOP yang dikerjakan sudah efektif dan sesuai dengan berbagai aturan perundangan di bidang pertanahan. Bahkan untuk program reforma agraria minimal 30% lahan HPL yang dimiliki Badan Bank Tanah harus disediakan untuk tujuan tersebut. Itulah tugas dan fungsi sebagai land manager bagi Badan Bank Tanah. Segala birokrasi terkait kegiatan reforma agraria selesai di tingkat badan bank tanah. Dengan adanya Surat Edaran Menteri ATR/ BPN bahwa program RA harus di atas HPL BBT dan perintah PP 64/ 2021 bahwa minimal 30% tanah HPL harus digunakan untuk RA sudah sangat jelas BBT sebagai lembaga pelaksana program RA. Tinggal pekerjaan rumah berikutnya adalah segera merevisi Perpres 62/2023 tentang percepatan RA. Perlu dimasukkan klausul utama yang menempatkan peran sentral BBT sebagai pelaksana atau operator teknis program RA. Terhadap pemikiran Hernando de Soto bahwa formalisasi sertifikat tanah untuk rakyat miskin tetap harus dimitigasi dampak negative yang akan muncul. Jangan sampai sertifikat yang berhasil dijaminkan beresiko disita karena petani tidak bisa membayar kewajiban kepada pihak perbankan. Sebenarnya upaya mitigasi ke arah tersebut sudah di tuangkan di dalam Perpres 62/ 2023 terkait percepatan program RA. Ada 5 (lima) Strategi yang di siapkan agar program RA bisa berhasil mencapai tujuan. Yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan subjek RA secara berkesinambungan. Strategi legalisasi, redistribusi, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan dan pelibatan partisipasi publik sebagai strategi dasar program RA. Legalisasi dan redistribusi sebagai upaya penataan aset. Agar petani memiliki luasan tanah yang mendekati ideal untuk melakukan usaha tani. Sementara pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk strategi penataan akses agar selain tanah, faktor produksi lainnya seperti modal, teknologi, pasar terbuka untuk petani. Selain itu sebenarnya yang paling fundamental adalah strategi kelembagaan. Keberhasilan program RA di Sisilia Italia tidak terlepas dari lahirnya Libera Terra sebagai gabungan koperasi dari para petani yang menjadi subjek RA. Seperti diketahui pasang surut keberhasilan program RA di Sisilia dimulai dengan proses yang cukup panjang dan berliku. Aneka ancaman, intimidasi, intervensi program pemerintah mewarnai perjalanan panjang keberhasilan program tersebut. Secara singkat milestone keberhasilan program RA di Sisilia dimulai dengan lahirnya cassa per il mezzogiorno yang lahir pada tahun 1950. Lembaga yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk akselerasi pembangunan di wilayah italy selatan dengan sumber dana dari World Bank. Selama 2 (dua) dekade lembaga tersebut berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan hampir 300.000 lapangan pekerjaan. Dengan fokus program pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi manufaktur di pedesaan. Tetapi keberhasilan program cassa per il mezzogiorno hanya bertahan efektif selama 2 (dua) dekade saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidaksesuaian orientasi pembangunan industrialisasi yang tidak berakar kepada potensi daerah (Cattedrali nel deserto), model pembangunan yang berdasarkan projek dan kepentingan elit politik lokal. Sehingga akhirnya menciptakan iklim kolutif dan korupsi yang di komandani para mafia (cosa nostra). Intinya pembangunan bersifat top down yang tidak menjawab kebutuhan petani dan potensi ekonomi daerah. Akhirnya tahun 1984 lembaga tersebut dibubarkan. Milestone kedua adalah lahirnya UU Pio La Torre. Beliau adalah anggota parlemen yang juga aktivis reforma agraria. Keyakinan yang dibangunnya adalah bahwa untuk melumpuhkan mafia tidak cukup hanya dengan memenjarakannya. Tetapi juga harus dilakukan penyitaan asset tanah dan property untuk dibagikan kepada rakyat. Nasib tragis menimpa Pio La Torre yang meninggal akibat ulah mafia pada bulan April 1982 atau hanya 6 (enam) bulan sebelum lahirnya UU Rognoni La torre/ UU nomor 646. Melalui UU tersebut pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk menyita asset para mafia dan membuat definisi yang jelas tentang mafia yang sudah menyengsarakan para petani di pedesaan. Milestone ketiga yang menjadi tonggak kelahiran Libera Terra (koperasi petani subjek RA), adalah lahirnya UU nomor 109/ 1996. Peraturan ini lahir karena adanya hambatan birokrasi yang menyebabkan jutaan hektar tanah yang sudah disita negara tidak bisa dibagikan kepada para petani di pedesaan. Maka atas inisiatif seorang pastor bernama Don Luigi Ciotti yang berhasil mengumpulkan hampir 1 juta tandatangan warga sebagai petisi rakyat kepada parlemen. Tuntutan utamanya adalah agar pemerintah segera merubah birokrasi dan aturan untuk segera membagikan ribuan hektar tanah terlantar hasil penyitaan dari para mafia tanah. Maka atas petisi tersebut lahirlah UU nomor 109/ 1996. Melalui peraturan tersebut diwajibkan agar tanah hasil penyitaan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan publik dan pertanian. Tanah hasil sitaan tersebut dilelang melalui tender terbuka. Target peserta adalah khusus untuk para pemuda desa yang siap untuk mengolah tanah terlantar dengan kelembagaan koperasi. Maka pada tahun 2001 lahirlah koperasi pertama yang secara resmi beroperasi di San Giuseppe Jato (dekat corleone, sisilia). Wilayah tersebut dulunya dikuasai mafia bernama Toto Riina. Koperasi tersebut bernama Cooperativa Placido Rizzotto-Libera Terra. Di dalam Perpres 62/2023 tentang percepatan RA disebutkan strategi kelembagaan diperlukan untuk akselerasi pencapaian tujuan utama RA. Kelembagaan yang paling tepat untuk mengurusi sektor pertanian dengan subjek petani yang banyak adalah koperasi. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh cerita sukses program RA di banyak negara termasuk di sisilia Italy. Libera Terra sudah menjadi trade mark produk-produk pertanian yang dijual oleh koperasi petani sisilia di seluruh eropa. Produk pertanian organik dan berkualitas tinggi dan sangat digemari konsumen di italy dan seantereo eropa. Tidak mudah dan perlu proses panjang hingga menuai panen keberhasilan seperti Koperasi Libera Terra. Aneka perlawanan dari para mafia, sikap skeptis dan bungkam (omerta) dari masyarakat yang di periode awal takut menjadi anggota koperasi. Bahkan intimidasi perusakan kebun anggur dan pembakaran ladang gandum adalah sederet upaya perlawanan status quo dari para mafia. Tapi dukungan dari pemerintah melalui kepolisian (carabinieri), kerjasama lintas koperasi di Italia utara dan koperasi konsumen di negara Eropa lainnya telah menjadi dukungan nyata untuk perkembangan Libera Terra. Selain itu upaya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian telah menjadi fokus utama para pengurus koperasi. Menghadirkan para pakar agronomi, ahli pengolah anggur adalah bagian dari upaya mendongkrak kualitas produk koperasi. Termasuk membangun industri pengolahan untuk menghasilkan pasta dan produk olahan gandum dan minyak zaitun telah menjadi bagian dari strategi Libera Terra untuk bersaing di pasar eropa. Itu semua tumbuh organik dan alami dari dalam diri koperasi. Artinya subjek RA yang tergabung dalam koperasi bersepakat untuk menjadikan jutaan hektar tanah terlantar yang sudah diserahkan kepada koperasi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Rapat anggota menyepakati ragam keputusan strategis termasuk menyepakti pembentukan alinasi kerjasama dengan semua koperasi RA. Sehingga lahirlah Consorzio Libera Terra Mediterraneo. Melalui konsosium inilah libera terra melakukan negosiasi bisnis dengan koperasi konsumen di Italia utara dan negara eropa lainnya untuk menjual aneka produk pertanian kualitas tinggi dengan harga yang bagus. Itulah model kelembagaan yang telah menunjukkan hasil yang gemilang dan menjadi role model transformasi tanah terlantar menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan. Kalau Italia mampu, kita juga yakin bangsa ini memiliki daya untuk mewujudkan model serupa. Apalagi kita punya modal sosial tinggi berupa semangat gotong royong dan potensi sumber daya alam yang prospektif. Reforma agraria adalah program strategis nasional. Semua sumber daya Kementerian/Lembaga didorong untuk mendukung. Tinggal bagaimana dirigen program RA yang dalam hal ini Badan Bank Tanah diberi tenaga dan dukungan politik supaya mampu dan mumpuni mengorkestrasi semua sumber daya tersebut. Jika ini berhasil maka ada keyakinan bahwa program reforma agraria akan menjadi pemicu dan pemacu pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan. Dan itu adalah visi Astacita Presiden Prabowo. Ali Rahman. Alumni IPB University, Sekarang Bekerja di Badan Bank Tanah Indonesia. Simak juga Video: DEN Bicara Kaitan Prabowonomics, Politik dan Kesejahteraan Rakyat [Gambas:Video 20detik] (rdp/imk)" "90","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","""Untuk disetorkan ke kas negara, yang berasal dari: pertama adalah penagihan denda administratif di bidang kehutanan dan Satgas PKH sebanyak Rp 3.423.742.672.359. Hasil Satgas PKH yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB hasil pengawasan Satgas PKH sebanyak Rp 6.846.309.214.105,"" kata ST Burhanuddin dalam sambutannya di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Selanjutnya, Burhanuddin menyebut penyetoran uang ke kas negara itu jadi tindak simbolis transparansi Kejagung dan Satgas PKH kepada publik. Di sana, uang itu diserahkan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. ""Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total sebanyak Rp 10.270.051.886.464,"" jelas dia. Selain itu, dalam kesempatan itu Burhanuddin mengumumkan penguasaan kembali lahan kawasan hutan oleh negara. Lahan yang telah dikuasai adalah lahan perkebunan sawit hingga tambang. ""Pertama, sektor perkebunan sawit. Satgas PKH sejak terbentuknya pada Februari 2025 hingga hari ini, berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektare,"" ucapnya. ""Sektor pertambangan. Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare,"" katanya. Burhanuddin mengatakan total hasil penguasaan kembali tersebut diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait dari Satgas PKH. Penyerahan di antaranya ke Kementerian Keuangan, kemudian ke BP Investasi Danantara, lalu diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap ke-7 seluas 2.373.171,75 hektare. ""Yang terdiri dari pencabutan izin konsesi seluas 733.180,200 hektare dari 29 subjek hukum. Pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan seluas 1.045.219 hektare dari 22 subjek hukum. Pelanggaran sawit dan kawasan hutan tanaman industri seluas 420.472,2 hektare dari 159 subjek hukum. Dan kewajiban plasma seluas 192.300,32 hektare dari 106 subjek hukum,"" jelasnya. ""Sehingga apabila diakumulasikan pada tahap ketujuh, PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.120.915,75 hektare,"" sambungnya. Lihat juga Video: Prabowo Saksikan Penyerahan Duit Rp 10,2 T Rampasan Kasus Hutan ke Negara [Gambas:Video 20detik] (tsy/jbr)" "91","PT TBS, PT Rimba Jaya","Dalam aspek penegakan hukum, survei tersebut juga mencatat sebanyak 75,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan. Di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada personel yang melakukan penyidikan tindak pidana yang menjadi salah satu penyebab bencana alam di Sumatra di penghujung tahun 2025. Diketahui, ada 6 perkara yang dilakukan penyidikan terkait penyebab bencana alam banjir yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Enam perkara itu di antaranya tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka koorporasi PT TBS di Kabupaten Tapanuli Selatan, tindak pidana bidang kehutanan dengan tersangka koorporsi PT Rimba Jaya, serta tindak pidana lainnya dengan tersangka perorangan yang melanggar Undang-Undang Kehutanan. Di samping itu, pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG yang masif dilaksanakan di seluruh wilayah polda jajaran dan oleh tim Bareskrim Polri juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat, karena tindakan penegakan hukum tersebut sangat berdampak positif pada penyaluran subsidi menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yg membutuhkan. Sepanjang tahun 2025, Bareskrim dan Polda jajaran berhasil mengamankan 685 orang pelaku di 583 TKP. Pada awal tahun 2026, sejak Januari hingga Mei 2026 Bareskrim dan Polda jajaran berhasil mengamankan 540 tersangka di 424 TKP. Selain itu, yang turut membuat kepercayaan publik meningkat juga karena penegakan hukum terkait penyelundupan pasir timah ke luar negeri juga menjadi prestasi yang patut dibanggakan karena secara langsung memutus mata rantai sindikat pelaku pengiriman pasir timah ilegal ke luar negeri yang selama ini merugikan negara mencapai angka fantastis sekitar Rp 36 triliunan per-tahun dengan estimasi pasir timah yang dijual ke luar negeri mencapai 12.000 ton per-tahun. Lihat juga Video 'Serahkan Rekomendasi ke Prabowo, Mahfud: Tugas Tim Reformasi Polri Selesai': [Gambas:Video 20detik] (zap/dhn)" "92","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Institut Teknologi Sepuluh Nopember kembali membuka lowongan Dosen Tetap Non-PNS tahun 2026. Kesempatan ini dibuka untuk lulusan S2 hingga S3 yang ingin berkarier sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru THE Impact Rankings 2026, ITS berhasil menempati peringkat 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan masuk jajaran peringkat 1501+ dunia. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, ITS membuka 50 formasi dosen tetap yang tersebar di berbagai departemen strategis. Lowongan dosen diumumkan melalui surat resmi nomor 5366/IT2.III/B/KP.01.00/IV/2026. Berikut jadwal seleksi, syarat, dan panduan pendaftarannya. Calon pelamar perlu memperhatikan seluruh tahapan dan jadwal seleksi rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS ITS 2026 agar proses pendaftaran berjalan lancar. Setiap tahapan memiliki batas waktu yang telah ditentukan, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi akhir. Rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS ITS 2026 membuka puluhan formasi yang tersebar di berbagai fakultas dan departemen. Setiap posisi memiliki kualifikasi bidang keilmuan yang berbeda sesuai kebutuhan program studi dan pengembangan akademik di lingkungan ITS. ITS menetapkan sejumlah persyaratan umum dan khusus yang wajib dipenuhi seluruh pelamar Dosen Tetap Non-PNS tahun 2026. Kriteria tersebut mencakup latar belakang pendidikan, batas usia, kemampuan akademik, hingga dokumen administrasi yang harus disiapkan selama proses pendaftaran. Pendaftaran rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS ITS 2026 dilakukan secara online melalui laman resmi yang telah disediakan panitia. Pelamar perlu menyiapkan seluruh dokumen persyaratan dan mengikuti alur pendaftaran sesuai ketentuan agar proses verifikasi dapat berjalan lancar. Seleksi Dosen Tetap Non-PNS ITS 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat sistem gugur. Artinya, peserta harus lolos di setiap tahap untuk dapat melanjutkan ke proses berikutnya hingga penentuan kelulusan akhir. Rekrutmen ITS tidak memungut biaya. Pantau selalu email dan akun pendaftaran detikers untuk pembaruan informasi atau perubahan jadwal sewaktu-waktu. Silakan detikers cek informasi selengkapnya pada laman https://recruitment.its.ac.id/." "93","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Jawa Barat menghadiri undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di acara Penghargaan Nirwasita Tantra. Keberhasilan Jawa Barat dalam Bidang lingkungan hidup ini mendapatkan perhatian serta penghargaan yang langsung diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Penganugerahaan ini menjadi ajang semangat untuk selalu bersama melindungi lingkungan hidup dari program kerja yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat." "94","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmennya dalam menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 tanggal 26 Juli 2021 terkait kegiatan pasca operasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya. Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dab kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan. Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan. Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan. Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). ""Pemulihan TTM merupakan proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,"" ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan." "95","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Di balik aktivitas penangkapan ikan yang terus berkembang, terdapat peran penting awak kapal perikanan (AKP) yang menjadi ujung tombak operasional di laut. Karena itu, upaya memperkuat perlindungan dan standar kerja AKP menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong perikanan nasional yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Perhatian terhadap perlindungan pekerja perikanan sebenarnya telah menjadi isu internasional sejak International Labour Organization (ILO) mengesahkan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Work in Fishing Convention pada 14 Juni 2007 di Jenewa, Swiss. Konvensi ini memuat standar internasional terkait kondisi kerja layak di sektor perikanan, mulai dari keselamatan kerja, waktu istirahat, perlindungan kesehatan, akomodasi di kapal, hingga sistem perekrutan awak kapal. Di Indonesia, pembahasan mengenai ratifikasi ILO 188 telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir melalui koordinasi lintas kementerian, organisasi internasional, asosiasi perikanan, hingga organisasi masyarakat sipil. Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian regulasi nasional dan penguatan tata kelola ketenagakerjaan sektor perikanan agar implementasi konvensi nantinya dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi nasional. Komitmen tersebut semakin terlihat melalui berbagai langkah penguatan regulasi dan perlindungan awak kapal perikanan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) misalnya, terus mendorong perbaikan tata kelola sektor perikanan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi awak kapal, hingga penyempurnaan sistem rekrutmen dan pengawakan kapal perikanan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem kerja perikanan yang lebih aman, profesional, dan berkelanjutan. Momentum penting kemudian terjadi pada 1 Mei 2026 ketika Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188. Ratifikasi ini menjadi tonggak baru dalam penguatan perlindungan pekerja sektor perikanan Indonesia sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar ketenagakerjaan internasional di bidang perikanan. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki landasan yang lebih kuat dalam memperkuat berbagai aspek perlindungan awak kapal perikanan, termasuk sistem perekrutan, perjanjian kerja, standar keselamatan, jaminan sosial, hingga peningkatan kualitas lingkungan kerja di atas kapal. Dalam konteks industri global, langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan tenaga kerja. Meski demikian, ratifikasi ILO 188 juga menjadi pengingat bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dalam tata kelola pengawakan kapal perikanan di Indonesia. Penguatan aspek keselamatan dan pengawasan awak kapal, terutama pada kapal skala kecil dan menengah, masih perlu terus dilakukan. KKP mencatat hingga akhir 2025 sebanyak 9.394 kapal perikanan telah memasang Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sebagai bagian dari penguatan keselamatan dan pengawasan operasional kapal di laut. Namun, implementasi standar perlindungan awak kapal perikanan, mulai dari kelengkapan alat keselamatan, penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL), hingga kepastian jaminan sosial dan kondisi kerja yang layak, masih memerlukan penguatan secara bertahap di lapangan. Ke depan, implementasi ratifikasi ILO 188 tentu membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan para pekerja perikanan itu sendiri. Tantangan seperti penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM, hingga sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan masih perlu terus dilakukan secara bertahap agar manfaat ratifikasi dapat dirasakan secara nyata di lapangan. Di lain sisi, ratifikasi ini juga membuka peluang besar untuk meningkatkan citra sektor perikanan Indonesia sebagai industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan pekerja dan prinsip keberlanjutan. Dengan tata kelola yang semakin baik, sektor kelautan dan perikanan Indonesia diharapkan mampu tumbuh lebih kuat sekaligus memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi para awak kapal perikanan yang selama ini menjadi bagian penting dari rantai produksi perikanan nasional. Ratifikasi ILO 188 pada akhirnya bukan hanya penyesuaian terhadap standar internasional, melainkan bagian dari langkah panjang menuju transformasi sektor perikanan Indonesia yang lebih modern, manusiawi, dan berkelanjutan. Sebab kemajuan industri perikanan tidak hanya diukur dari banyaknya hasil tangkapan, tetapi juga dari bagaimana negara dan seluruh pemangku kepentingan menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan martabat para pekerja yang berada di baliknya. Noorma Luthfiana Aini, Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tonton juga video ""Momen Tim SAR Evakuasi 3 Korban Kapal Tenggelam di Jambi"" [Gambas:Video 20detik] (akd/ega)" "96","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha melalui program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula. Dilansir Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/168/Pk.03.03/Viii/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahun 2025, program ini merupakan upaya mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Program berbasis kewirausahaan tersebut sekaligus menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran dengan memberikan modal usaha pada masyarakat yang memiliki kemauan untuk membuka usaha. Harapannya, usaha masyarakat yang dimodali dapat berkembang menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Lantas, apa saja syarat untuk menjadi penerima bantuan TKM Pemula dan pendaftaran dibuka hingga kapan? Bagaimana cara daftarnya? Simak penjelasan lengkap mengenai Bantuan TKM Pemula berikut ini yang disusun dengan mengacu Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/168/Pk.03.03/Viii/2025. Tenaga Kerja Mandiri yang selanjutnya disebut (TKM) merupakan program bantuan berbasis kewirausahaan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, menciptakan wirausaha baru, serta menumbuhkan usaha yang berpotensi berkembang menjadi UMKM. Sasaran program bantuan ini adalah masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola usaha secara mandiri dan kreatif. Adapun jenis usaha yang dapat diajukan dalam program TKM Pemula meliputi: Guna mendapatkan bantuan TKM Pemula 2026, masyarakat perlu memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Berikut persyaratan penerima bantuan TKM Pemula 2026 dari Kemnaker: Penerima program Bantuan TKM Pemula 2026 nantinya akan memperoleh bantuan modal usaha sebesar 5 juta per orang. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mandiri di berbagai jenis bidang. Adapun dana bantuan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, seperti membeli peralatan kerja, perlengkapan pendukung usaha, hingga bahan baku sesuai dengan rencana usaha yang telah diajukan saat pendaftaran. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan penerima dapat lebih mudah memulai usaha dan meningkatkan produktivitas usahanya. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker, pendaftaran program Bantuan TKM Pemula 2026 resmi dibuka sejak Kamis, 7 Mei 2026 dan dijadwalkan akan ditutup pada Minggu, 17 Mei 2026. Masyarakat yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan periode pendaftaran tersebut untuk mengajukan bantuan modal usaha dari pemerintah sekaligus membangun usaha secara mandiri. Dalam keterangannya, Kemnaker turut menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran program Bantuan TKM Pemula 2026 tidak dipungut biaya atau gratis. Oleh sebab itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan program bantuan Kemnaker, termasuk meminta sejumlah uang selama proses pendaftaran berlangsung. ""Seluruh proses pendaftaran dan pengajuan bantuan TKMP tidak dipungut biaya,"" tulis Kemnaker di Instagramnya, dikutip pada Selasa (12/5/2026). Bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendapatkan program Bantuan TKM Pemula, berikut langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mendaftar: Dalam kondisi tertentu, peserta yang mengalami kendala jaringan atau keterbatasan kemampuan teknologi dapat meminta bantuan pengantar kerja di daerah masing-masing untuk proses pendaftaran. Demikianlah informasi lengkap mengenai program Bantuan TKM Pemula, mulai dari syarat, jadwal, hingga tata cara daftarnya. Semoga membantu, detikers! Artikel ini ditulis oleh Khofifah Azzahro peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom" "97","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pelaksanaan seleksi kompetensi rekrutmen koperasi desa (Kopdes) Merah Putih 2026 tengah berlangsung. Di tengah proses tersebut, banyak peserta mulai penasaran dengan jadwal pengumuman hasil seleksi hingga hasil akhir rekrutmen. Hal ini wajar mengingat tahapan seleksi kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap dan memiliki jadwal yang cukup panjang. Oleh karena itu peserta harus mengetahui timeline lengkapnya agar tidak tertinggal informasi. Lalu, kapan pengumuman hasil rekrutmen kopdes merah putih diumumkan? Berikut detikSumbagsel sajikan daftar lengkap beserta tahapan seleksinya. Yuk simak. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berdasarkan jadwal resmi dari PHTC Panselnas, pengumuman hasil akhir rekrutmen Kopdes Merah Putih 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15-17 Juni 2026. Pengumuman tersebut menjadi tahap penentu bagi peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi, mulai dari administrasi, seleksi kompetensi, hingga seleksi kompetensi tambahan. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan panitia. Berikut daftar lengkap jadwal rekrutmen Kopdes Merah Putih 2026 · Pengumuman dan pendaftaran seleksi: 15-24 April 2026 · Seleksi administrasi: 15-25 April 2026 · Pengumuman hasil seleksi administrasi: 26-27 April 2026 · Pengumuman jadwal seleksi kompetensi: 1-4 Mei 2026 · Pelaksanaan seleksi kompetensi: 5-14 Mei 2026 · Pengumuman hasil seleksi kompetensi: 17-19 Mei 2026 · Pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan: 20-23 Mei 2026 · Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan: 24 Mei-7 Juni 2026 · Pengumuman hasil akhir: 15-17 Juni 2026 Peserta diimbau untuk rutin memantau pengumuman resmi agar tidak melewatkan tahapan penting. Dalam proses rekrutmen ini, peserta akan melewati beberapa tahapan seleksi yang bersifat menggugurkan. Tahap ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian persyaratan peserta dengan formasi yang dipilih. Peserta yang lolos administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Tahapan ini bertujuan mengukur kemampuan dasar dan kompetensi peserta sesuai bidang yang dilamar. Tes yang diujikan meliputi: · tes potensi kognitif · kemampuan manajerial · pemahaman bidang koperasi atau kelautan dan perikanan Peserta yang lolos seleksi kompetensi utama akan mengikuti SKT sebagai tahap lanjutan sebelum penetapan hasil akhir. Tahapan ini dilakukan untuk memperdalam penilaian kemampuan peserta sesuai kebutuhan formasi. Peserta dapat mengecek hasil seleksi melalui laman resmi yang digunakan panitia rekrutmen. Agar tidak tertinggal informasi, peserta disarankan: · Rutin memantau pengumuman resmi · Menyiapkan nomor peserta dan data diri · Menghindari informasi dari sumber tidak resmi Itulah informasi mengenai jadwal pengumuman hasil rekrutmen Kopdes Merah Putih 2026 lengkap dengan tahapan seleksinya. Peserta diharapkan terus mempersiapkan diri dan mengikuti setiap tahapan seleksi dengan teliti agar peluang lolos semakin besar. Semoga bermanfaat! Artikel ini ditulis oleh Nadiya peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom." "98","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Garis pantai utara Karawang sepanjang 84 kilometer bukan sekedar angka. Sepanjang wilayah itu merupakan tempat tinggal dan tempat mencari pencaharian bagi ribuan warga. Namun, seiring dengan memburuknya iklim global. Garis pantai tersebut terancam terkikis sedikit demi sedikit, abrasi membuat lahan Karawang seolah-olah habis dilahap oleh Laut Jawa. ""Pantura Karawang punya potensi besar di bidang bahari. Tapi di sisi lain, kita juga dihadapkan pada tantangan seperti abrasi, kerusakan mangrove, hingga dampak perubahan iklim,"" kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bupati menyadari harus bergerak cepat. Pihaknya pun kemudian membuat langkah dengan melakukan penanaman mangrove, hingga pengajuan usulan pembangunan tanggul laut atau sea wall. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang Kabupaten Karawang pada 2020 lalu, sedikitnya 23,23 kilometer garis pantai di Karawang memiliki kondisi abrasi yang buruk. Kemudian 40,8 kilometer lainnya memiliki kondisi abrasi yang sedang, dan 17,9 kilometer memiliki kondisi abrasi yang baik. Sementara itu, pembangunan tanggul diprioritaskan untuk wilayah-wilayah kritis yang kerap terdampak, seperti Desa Sedari, Cemarajaya, hingga Pusakajaya Utara. Kaur Umum Desa Cemarajaya Pendi Aryanto mengatakan, abrasi parah terjadi sejak tahun 2007 silam. Menurutnya, tanah yang dulunya perkampungan di Desa Cemarajaya tergerus ombak dan tenggelam. ""Abrasi parah terjadi sejak tahun 2007, tanah Cemarajaya itu sudah mulai tergerus abrasi,"" kata Pendi. Ia mengungkap ada beberapa dusun yang tenggelam di Cemarajaya, alhasil ratusan warga yang terdampak harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Warung-warung di Pantai Pisangan yang biasanya ramai dikunjungi oleh penduduk pun kini tak tersisa. ""Selain rumah, ada lebih dari 100 warung yang sudah habis, karena mengingat awal tahun 2003 Pantai Pisangan di Cemarajaya ini sempat jadi tempat wisata yang cukup besar di Karawang,"" ujar dia. Pendi menuturkan, abrasi tak hanya menggerus perumahan warga dan nelayan setempat. Namun juga tempat pemakaman umum (TPU) mulsim, tanah lapangan yang dijadikan warga untuk bermain bola di bibir pantai hingga sumur keramat yang konon peninggalan wali. detikJabar menangkap fenomena abrasi ini dengan melihat perubahan morfologi di bibir Pantai Pisangan melalui citra satelit yang ditampilkan Living Atlas. Redaksi menjadikan Masjid Nurul Jannah 2 yang letaknya dua kilometer di barat laut Kantor Desa Cemarajaya sebagai patokan. Sebab, Masjid Nurul Jannah 2 kini berada di sebuah tanjung yang menjorok ke lautan pada citra satelit tahun 2022. Jika dilihat lebih dekat, pembatas masjid dan laut hanya berupa tanggul dengan selisih ketinggian beberapa meter saja dari muka air. Sedangkan pada citra satelit tahun 2014 atau 8 tahun silam, Masjid Nurul Jannah 2 belum terbangun, tetapi dapat dipastikan bahwa di samping kiri dan kanan lahan yang dijadikan masih masih berderet bangunan-bangunan dan masih ada pasir di bibir pantai. Tak hanya di sekitar Masjid Nurul Jannah 2 (yang ditandai lingkaran warna merah di gambar), bibir pantai yang bersinggungan langsung dengan Laut Jawa juga tampak terkikis perlahan oleh ombak. Puing-puing bekas bangunan juga terlihat dan menambah kesan peninggalan 'Atlantis' di Karawang. Pantai Sedari ini bila dihitung dengan perhitungan jarak di Google Maps sekitar 10 kilometer dari Pantai Pisangan yang menjadi memunculkan cerita 'Atlantis' dari Karawang. Tentu saja ancaman abrasi ini tak hanya terjadi Karawang, tetapi juga di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa Barat yang berdampingan dengan Laut Jawa seperti Bekasi, Subang, Cirebon, dan Indramayu. Hal serupa juga terlihat di pantai Pusakajaya Utara. Abrasi terlihat melihat tambak yang tersisa. Pemerintah bakal membangun Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa akan dibangun untuk membentengi pesisir Pantai Utara (Pantura) sepanjang 535 Km. GSW akan membentang melintasi lima provinsi dari Banten hingga Jawa Timur. Secara rinci, GSW akan membentang 42,5 km di Banten, 42,8 km di Jakarta, 104 km di Jawa Barat, 274,7 km di Jawa Tengah, dan 71,6 km di Jawa Timur. GSW akan membentang di lima wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten di lima provinsi tersebut. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, GSW merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa. ""Yang dilindungi bukan hanya garis pantai, tetapi peradaban ruang hidup masyarakat, pusat pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan generasi mendatang. Pendekatan yang dilakukan bersifat terukur, bertahap, dan berbasis kajian ilmiah,"" ujar Didit dalam konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Ia menambahkan, perlindungan pesisir pantai tidak hanya sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti penguatan ekosistem mangrove. Wilayah Pantura Jawa menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjir rob. Kondisi ini berdampak pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional. Saat ini sekitar 17 juta penduduk berada di wilayah terdampak, sementara kawasan tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Didit menyatakan, GSW bukan satu struktur tunggal yang dibangun serentak, melainkan sistem perlindungan bertahap yang diprioritaskan berdasarkan karakteristik risiko, kondisi teknis, dan kebutuhan setiap wilayah. Pembangunan GSW diharapkan tetap memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Di samping fungsi utamanya sebagai pelindung pesisir, tanggul laut juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas strategis seperti tol, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta pembentukan danau retensi sebagai solusi penyediaan air baku. ""Perlindungan Pantura Jawa merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan wilayah pesisir tetap menjadi ruang hidup yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang,"" tutupnya." "99","LPR (47)","Kasus tabrak lari yang melibatkan pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport di Duren Sawit, Jakarta Timur kini memasuki babak baru. Pengemudi berinisial LPR (47) telah ditetapkan menjadi tersangka dalam insiden tabrak lari tersebut. Seperti diketahui, peristiwa tabrak lari terjadi pada Sabtu, 2 Mei 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban, Alimin (62), seorang pedagang buah yang tengah menyeberang sambil membawa gerobak. Sesampainya dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, Pajero tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobil berkelir hitam itu menabrak seorang pedagang buah gerobak yang hendak menyeberang jalan dari arah Utara ke Selatan lalu tancap gas melarikan diri. Polisi kemudian turun melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Pada Senin (4/5), pelaku akhirnya ditangkap di Pondok Bambu, Jakarta Timur dan ditetapkan sebagai tersangka. Berikut informasinya, dirangkum detikcom, Kamis (7/5/2026). Polisi telah memeriksa LPR dan melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara kemudian menetapkan LPR sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tersebut. ""Hasil gelar kemarin yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka,"" kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani saat dihubungi, Rabu (6/5). Tersangka disebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Tersangka terancam denda maksimal Rp 75 juta atau penjara maksimal 3 tahun. ""Pasal 311 dan 312 UU 22 Tahun 2009 ancaman penjara 3 tahun denda maksimal Rp 75 juta,"" kata Ojo. Bunyi Pasal 312: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)." "100","EK","Buronan kasus korupsi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Cirebon akhirnya dibekuk polisi usai buron sejak 2023. Tersangka berinisial EK itu berhasil ditangkap di wilayah Lampung. Kanit III Tipidkor Satreskrim Polres Cirebon Kota IPDA Dwi Anas Rudiyantoro menjelaskan, penangkapan bermula dari proses penyelidikan dan pelacakan terhadap tersangka yang sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari petugas. ""Tim kemudian bergerak menuju wilayah Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, melakukan pemetaan dan pengamatan di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka,"" ujar Dwi, Kamis (23/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan saat sedang tertidur di sebuah rumah warga di Desa Pasar Madang,"" sambung Dwi. Dwi Anas menjelaskan, saat diamankan tersangka tidak melakukan perlawanan dan langsung bersikap kooperatif kepada petugas. ""Saat diamankan, tersangka tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif ketika dilakukan interogasi awal, bahkan mengakui perbuatannya terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat penerima manfaat,"" katanya. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Adam Gana menerangkan, dalam kasus ini tersangka diduga melakukan manipulasi dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. ""Tersangka diduga melakukan manipulasi dokumen penyaluran bantuan sosial dengan cara mengubah nominal pada surat pemberitahuan, sehingga jumlah yang diterima masyarakat menjadi lebih kecil dari yang seharusnya,"" ujar Adam. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan jumlah korban cukup besar dalam kasus tersebut. Sekitar 900 penerima manfaat disebut terdampak akibat perbuatan pelaku. ""Dari hasil penyelidikan, diketahui sebanyak kurang lebih 900 penerima manfaat terdampak dalam praktik tersebut dengan total kerugian negara mencapai Rp 264.555.000, yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan,"" ungkap Adam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, ia terancam hukuman penjara. ""Tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"" katanya. ""Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaku yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga merugikan keuangan negara dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,"" ujarnya. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai ketentuan pidana lain terkait perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. ""Selain itu, perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara juga diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar, sedangkan untuk perbuatan penggelapan dalam jabatan diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda antara Rp150 juta hingga Rp750 juta,"" jelasnya. Lebih lanjut, Adam menjelaskan, penyidik akan melanjutkan proses hukum terhadap tersangka hingga ke tahap berikutnya. ""Langkah selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, melakukan penahanan, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut hingga tahap pelimpahan berkas perkara,"" kata Adam. Sementara itu, Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP, M Aris Hermanto mengatakan tersangka dalam kasus ini berinisial EK. Saat peristiwa terjadi, EK bekerja sebagai karyawan dari pihak yang menjadi penyalur bantuan sosial. Aris menyebut, EK telah buron sejak beberapa tahun lalu sebelum akhirnya berhasil ditangkap. ""Yang bersangkutan sudah buron sejak Mei 2023,"" kata Aris." "101","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Harkristuti mengungkapkan RUU ini memang membuka ruang luas bagi negara untuk merampas berbagai jenis aset yang terkait tindak pidana. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan. ""Satu hal yang menarik lagi adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini,"" kata Harkristuti saat rapat dengar pendapat yang digelar di DPR RI, Senayan, Senin (20/4/2026). Ia mengatakan frasa tersebut masih memicu pertanyaan. Menurutnya, tanpa indikator yang jelas, ketentuan itu berpotensi multitafsir. ""Saya bisa membayangkan bahwa makna keseimbangan itu seperti apa? Apakah ada indikatornya? Nah ini harus ada pedoman buat para hakim dan juga jaksa yang akan mengajukan penuntutan,"" jelasnya. Dalam paparannya, ia juga merinci sejumlah kategori aset yang dapat dirampas. Mulai dari hasil tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan ke pihak ketiga. ""Pertama adalah tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana termasuk yang sudah dihibahkan. Nah ini nanti kaitannya dengan pihak ketiga, Pak. Jadi kalau dihibahkan ke orang lain, ini nanti sejauh mana, nah itu nanti ada catatan saya atau menjadi harta kekayaan orang lain atau korporasi berupa modal, pendapatan atau keuntungan ekonomi lainnya,"" ujarnya. Kemudian, Harkristuti menyebut aset yang diduga digunakan untuk tindak pidana, termasuk omzet hingga yang 'patut diduga'. Ia meminta frasa 'patut diduga' juga diperjelas agar tak membuka potensi penyalahgunaan. ""Terus aset yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah ini yang dalam hukum pidana kita sebut pro parte dolus, pro parte culpa. Kalau diketahui sudah jelas itu omzet. Tapi kalau patut diduga, itu berarti ada pro parte culpa-nya,"" ucapnya. ""Nah ini juga satu hal yang menurut saya harus lebih dijelaskan di dalam undang-undang ini supaya isu ini menjadi lebih jelas dan tidak membuka potensi untuk ada penyalahgunaan,"" lanjutnya. Lalu, Harkristuti menyoroti aset sah milik pelaku tindak pidana atau pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas. Selanjutnya, aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga. ""Nah ini kata-kata patut diduga beberapa kali, berasal dari tindak pidana,"" imbuh dia. Harkristuti juga menyinggung batasan nilai aset dalam RUU tersebut, yakni minimal Rp 100 juta serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang diancam hukuman empat tahun penjara atau lebih. Ia menilai parameter tersebut masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat nilai Rp100 juta bisa memiliki makna berbeda di tiap daerah. ""Kemudian aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Nah ini semuanya dibatasi nilainya minimal Rp 100 juta. Nah ini memang berbeda-beda kalau dilihat dari Indonesia ini Rp 100 juta banyak apa nggak. Atau yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih,"" tuturnya. Tonton juga video ""Pakar Persoalkan Diksi 'Perampasan' dalam RUU Perampasan Aset"" [Gambas:Video 20detik] (maa/eva)" "102","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menilai gugatan yang meminta agar keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden itu tidak jelas. ""Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan nomor 81/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima,"" kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan pertimbangan dalam putusan tersebut. Saldi mengatakan petitum pemohon tidak lazim karena saling bertentangan atau kontradiktif. ""Rumusan atau konstruksi norma baru yang dimohonkan para pemohon menunjukkan sikap ambigu, antara mempertahankan secara utuh atau keseluruhan norma Pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T Undang-Undang 7/2017 dengan menambahkan substansi baru atau pemaknaan baru berupa frasa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat,"" jelas Saldi. ""Rumusan petitum para pemohon yang demikian adalah tidak lazim karena merumuskan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif,"" lanjutnya. Atas dasar itu, MK menyatakan gugatan pemohon tidak jelas. MK pun tidak mempertimbangkan lebih lanjut gugatan itu. ""Karena permohonan-permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur atau obscure, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon,"" ujarnya." "103","Stefanus Egidius Syukur, Fidelis Suhardi, Irwan Ardana","Tiga terdakwa perkara tindak pidana korupsi paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Wae Kaca di Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dituntut hukuman pidana penjara satu tahun dan lima bulan alias 17 bulan serta denda masing-masing Rp 50 juta. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa (7/4/2026). ""Benar, tuntutan kepada tiga terdakwa sama, pidana penjara satu tahun lima bulan dan denda Rp 50 juta,"" kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat, Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, dalam keterangannya Selasa (7/4/2026) malam. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tiga terdakwa itu yakni Stefanus Egidius Syukur, sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek irigasi yang dikerjakan pada 2021 tersebut tersebut. Stefanus merupakan ASN di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat. Dua terdakwa lainnya adalah Fidelis Suhardi dan Irwan Ardana. Fidelis merupakan Direktur CV Duta Teknik Mandiri, kontraktor pelaksana proyek irigasi. Sementara Irwan merupakan Direktur PT Dwipa Mitra Konsultan selaku konsultan pengawas. Selain tuntutan pidana penjara dan denda, dua terdakwa, Stefanus dan Fidelis, juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara dengan jumlah berbeda. Tak ada tuntutan membayar uang pengganti kepada Irwan. Agung mengatakan JPU menuntut Stefanus membayar uang pengganti Rp 40 juta lebih. Sementara Fidelis dituntut membayar uang pengganti Rp 420 juta lebih. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncot Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider Adapun pagu anggaran proyek rehabilitasi jaringan irigasi Wae Kaca itu sebesar Rp 802 juta lebih. Dana proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021. Nilai kerugian keuangan negara dari dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai Rp 460 juta lebih. Modus operandinya dengan mengurangi volume pekerjaan." "104","WDP","NGANJUK, KOMPAS.com - Kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi penggelapan dalam jabatan di Bank Jatim Cabang Nganjuk periode 2025-2026 ditaksir mencapai miliaran. Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sedang mendalami kasus tersebut. Bahkan telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi pada Senin (18/5/2026). Kasi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Roby Yahya mengatakan, kerugian negara yang timbul akibat dugaan kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 2 miliar. ""Informasi sementara, yang bisa kami sampaikan, (kerugian negara) sekira hampir Rp 2 miliar,"" ujarnya, Selasa (19/5/2026), dilansir dari TribunJatim. Menurut Koko, dugaan kasus penggelapan dalam jabatan ini termasuk dalam tindak pidana korupsi. Sebab, status bank milik pemerintah daerah yang sumber dana dan sahamnya berasal dari APBD. ""Kerugian yang muncul dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara,"" imbuhnya. Meski demikian, untuk sementara ini pihaknya belum bisa menyampaikan kronologi dan dugaan tindakan pidana korupsi tersebut. ""Akan disampaikan bapak Kajari saat rilis,"" pungkas Koko. Kejari Nganjuk telah melakukan penggeledahan secara serentak di empat lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan di Bank Jatim Cabang Nganjuk pada Senin (18/5/2026). “Pelaksanaan kegiatan penggeledahan ini didasarkan secara yuridis formal dengan Surat Perintah yang diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, Dino Kriesmiardi, dilansir dari Kompas.com. Adapun lokasi penggeledahan meliputi: “Rangkaian penggeledahan ini berkaitan erat dengan pengumpulan alat bukti eksternal untuk memperkuat konstruksi hukum perkara yang sedang ditangani,” ucap Dino. Dalam proses penyidikan, kejaksaan juga mendalami keterangan saksi berinisial WDP, perempuan berusia 30 tahun asal Mojokerto yang bekerja sebagai karyawan Bank Jatim. Penyidik menduga WDP memiliki keterkaitan penting dalam perkara tersebut. Namun, Kejaksaan menegaskan proses pendalaman alat bukti masih berlangsung. “Penyidik menegaskan bahwa proses pengujian kesesuaian alat bukti masih terus berjalan demi menjaga asas praduga tak bersalah,” kata Dino. Kejari Nganjuk menegaskan penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga pelacakan aliran dana dan pemulihan kerugian negara. “Kejaksaan Negeri Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara tuntas, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi,” tutupnya." "105","Nadiem Anwar Makarim","JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, pernah diposisikan sebagai simbol reformasi pendidikan Indonesia. Pendiri Gojek itu masuk kabinet dengan janji besar mendigitalisasi sekolah, menyederhanakan birokrasi pendidikan, dan membawa pendekatan teknologi ke ruang kelas. Namun, setelah lima tahun memimpin kementerian pendidikan, Nadiem justru duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menuduh Nadiem bukan sekadar mengambil keputusan kebijakan yang keliru, melainkan secara sadar membangun skema pengadaan laptop pendidikan berbasis Chromebook yang diklaim telah “dikondisikan”. Menurut Jaksa, Nadiem memiliki niat jahat untuk menguntungkan ekosistem Google, sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi dirinya melalui hubungan bisnis masa lalunya dengan Gojek, yang kemudian menjadi GoTo. Dia didakwa telah merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun dan menerima keuntungan pribadi Rp 809 miliar dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019–2022. Berdasarkan surat dakwaan, jaksa meyakini keputusan pengadaan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome disebut diambil bukan atas dasar kebutuhan program, melainkan demi kepentingan bisnis tertentu. Pengadaan itu diduga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi Google melalui penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), perusahaan yang didirikan oleh Nadiem. Jaksa memerinci, kerugian negara berasal dari dua pos utama, yaitu pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM). Untuk pengadaan Chromebook, negara disebut mengalami kerugian sekitar Rp 1,5 triliun. “Kerugian keuangan negara mencapai Rp 1.567.888.662.716,74,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 6 Januari 2026. Sementara itu, pengadaan CDM dinilai menimbulkan kerugian sebesar 44.054.426 dollar Amerika Serikat. Jika dikonversi menggunakan kurs terendah periode 2020–2021 sebesar Rp 14.105 per dollar AS, nilainya mencapai sekitar Rp 621,3 miliar. Jaksa menilai pengadaan CDM tidak memiliki urgensi dan manfaat nyata dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Selain itu, proses pengadaan Chromebook juga disebut bermasalah karena tidak didahului kajian yang memadai. Jaksa menilai kebijakan tersebut mengabaikan kondisi geografis dan kebutuhan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), mengingat perangkat Chromebook bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang belum merata. Pada hari yang sama dengan pembacaan dakwaan, Nadiem Makarim menyampaikan nota keberatan atau eksepsi di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan tidak menerima sepeser pun uang dari pengadaan laptop Chromebook yang dipersoalkan jaksa. Nadiem menilai dakwaan jaksa tidak cermat dalam membuktikan unsur memperkaya diri. Menurut dia, investasi Google yang disebut dalam perkara justru digunakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) untuk melunasi kewajiban perusahaan kepada PT Gojek Indonesia, bukan dinikmati secara pribadi. Ia menegaskan sumber kekayaannya hanya berasal dari kepemilikan saham AKAB yang kini berada di bawah entitas PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Terkait lonjakan kekayaan pada 2022, Nadiem menjelaskan hal itu dipicu oleh pencatatan saham GOTO di Bursa Efek Indonesia melalui IPO, yang sempat membuat nilai saham melonjak. Sebaliknya, pada 2023 dan 2024, nilai kekayaannya turun seiring merosotnya harga saham GOTO. Ia menilai jaksa mengabaikan fakta fluktuasi tersebut dan tidak menjelaskan kaitan langsung antara dakwaan Rp 809 miliar dengan laporan kekayaannya. Nadiem juga membantah terlibat dalam aspek teknis pengadaan, termasuk penentuan harga, vendor, dan spesifikasi. Ia menyebut hanya sekali menghadiri rapat perencanaan pada Mei 2020 dan tidak pernah menandatangani keputusan pemilihan Chrome OS. Audit BPKP maupun BPK, menurut Nadiem, juga tidak menemukan kejanggalan dalam pengadaan Chromebook. Melalui tim kuasa hukumnya, Nadiem menegaskan proses pengadaan telah melibatkan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk pendampingan hukum, sehingga tudingan konflik kepentingan dinilai tidak berdasar. Bahkan, pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management disebut justru menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 1,2 triliun karena tidak adanya biaya lisensi sistem operasi. Persidangan yang dijalani Nadiem pun berkembang menjadi salah satu perkara korupsi paling menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, perkara ini menyentuh tiga wilayah sensitif sekaligus yaitu anggaran pendidikan, relasi negara dengan perusahaan teknologi global, dan batas tipis antara kebijakan publik dengan tindak pidana korupsi." "106","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "107","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","PEKANBARU, KOMPAS.com - Sekitar 300 orang aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau, bakal dipindahkan. Hal ini dilakukan imbas kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif. Ratusan ASN ini diduga terlibat dan menerima aliran dana dari dugaan korupsi tersebut. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto meminta seluruh ASN Setwan DPRD Riau, yang terlibat dan menerima aliran dana korupsi, agar mengembalikan kerugian negara. Pengembalian uang tersebut dilakukan melalui mekanisme pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). ""Kalau gaji tidak dipotong, hanya TPP saja. Kita juga tidak ingin keluarga mereka sampai tidak bisa makan,"" ujar Hariyanto saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Selasa (19/5/2026). Hariyanto menyampaikan, pemotongan TPP merupakan langkah paling ringan yang diambil pemerintah. Sebab, jika persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum, maka sanksi yang dihadapi ASN terkait bisa jauh lebih berat, termasuk ancaman pidana. Sebelumnya, Pemprov Riau bakal memindahkan seluruh ASN di Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, imbas kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif. Sedikitnya ada sekitar 300 ASN di DPRD Riau yang kena ""cuci gudang"". Mereka akan dipindahkan ke instansi lain akibat kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Langkah ini diambil langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. ""Kebijakan ini kita ambil untuk penyegaran dengan sistem baru. Ini murni penyegaran organisasi,"" ucap Hariyanto saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Selasa (19/5/2026). Hariyanto menegaskan, langkah tersebut dilakukannya semata-mata untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah di masa mendatang. Ia pun meminta kepada masyarakat, untuk tidak terpengaruh isu simpang siur terkait perombakan besar-besaran di kantor wakil rakyat tersebut. Hariyanto menyebut, dugaan praktik SPPD fiktif di Setwan DPRD Riau bukan lagi persoalan baru. Masalah tersebut sudah menjadi pola yang mengakar di dalam sistem kerja internal di Setwan DPRD Riau." "108","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","PEKANBARU, KOMPAS.com - Sekitar 300 orang aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau, bakal dipindahkan. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, imbas kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Setwan DPRD Riau. Ratusan ASN ini diduga terlibat dan menerima aliran dana dari dugaan korupsi tersebut. Kendati demikian, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto memastikan tidak memotong gaji pokok ASN yang dimutasi tersebut. Yang dipotong hanya tambahan penghasilan pegawai (TPP). ""Kalau gaji tidak dipotong, hanya TPP saja. Kita juga tidak ingin keluarga mereka sampai tidak bisa makan,"" ujar Hariyanto saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Selasa (19/5/2026). Hariyanto menyampaikan, pemotongan TPP merupakan langkah paling ringan yang diambil pemerintah. Sebab, jika persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum, maka sanksi yang dihadapi ASN terkait bisa jauh lebih berat, termasuk ancaman pidana. Hariyanto menekankan, ASN yang dipindahkan diminta untuk mengembalikan uang yang diterima dari kasus tersebut. Disamping itu, pihaknya telah merevisi Peraturan Gubernur terkait TPP sebagai mekanisme pengembalian kerugian negara melalui pemotongan TPP secara bertahap sesuai besaran temuan masing-masing ASN. Sebelumnya, Pemprov Riau bakal memindahkan seluruh ASN di Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, imbas kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif. Sedikitnya ada sekitar 300 ASN di DPRD Riau yang kena ""cuci gudang"". Mereka akan dipindahkan ke instansi lain akibat kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Langkah ini diambil langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. ""Kebijakan ini kita ambil untuk penyegaran dengan sistem baru. Ini murni penyegaran organisasi,"" ucap Hariyanto saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Selasa (19/5/2026). Hariyanto menegaskan, langkah tersebut dilakukannya semata-mata untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah di masa mendatang. Ia pun meminta kepada masyarakat, untuk tidak terpengaruh isu simpang siur terkait perombakan besar-besaran di kantor wakil rakyat tersebut." "109","John Field, Andri, Dedy Kurniawan","JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan tiga tersangka penyuap pejabat Ditjen Bea dan Cukai ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis (2/4/2026). “Penyidik melakukan pelimpahan tersangka, berkas perkara, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk tiga tersangka selaku pihak pemberi dalam perkara Bea Cukai,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026). Ketiga tersangka itu adalah Pemilik PT Blueray John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan. Budi mengatakan, JPU akan menyiapkan berkas dakwaannya untuk jangka waktu hingga 14 hari ke depan. Sejauh ini KPK sudah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara ini. Awalnya, ada enam orang yang menjadi tersangka lewat operasi tangkap tangan, yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (P2 DJBC) periode 2024-2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan. Selanjutnya ada Pemilik PT Blueray John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan. Terbaru, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka pada Jumat (27/2/2026). Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, John Field ingin barang-barang KW atau palsu yang diimpor perusahaannya PT Blueray tidak diperiksa saat masuk ke Indonesia. ""PT BR ini ingin supaya barang-barang yang di bawah naungannya, yang masuk dari luar negeri itu tidak dilakukan pengecekan. Jadi bisa dengan mudah, dengan lancar melewati pemeriksaan di pihak Bea Cukai,"" kata Asep dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026) malam. Asep mengatakan, pemufakatan jahat antara PT Blueray dengan sejumlah pihak di Ditjen Bea dan Cukai berawal terjadi pada Oktober 2025. Dari pihak Ditjen Bea dan Cukai ada Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC dan Orlando Hamonangan selaku Kasi Intel DJBC. Sedangkan dari PT Blueray saat itu ada John Field selaku pemilik PT Blueray, Andri dari tim dokumen importasi PT Blueray, serta Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Blueray. ""Terjadi pemufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia,"" jelas Asep. Padahal, menurut Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean. Atas perbuatannya, terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketiganya juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP." "110","Maktour Ismail Adham, Asrul Azis Taba","JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat dua tersangka baru korupsi kuota haji dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang adanya kerugian negara, bukan pasal penyuapan. Padahal, kedua tersangka, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga memberikan uang kepada pejabat Kementeraian Agama (Kemenag). Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, langkah ini diambil karena Ismail dan Asrul juga diduga menerima keuntungan dari praktik korupsi kuota haji ini. ""Bahwa pemberian sejumlah uang itu, itu tadi di Pasal 2, Pasal 3, itu ada unsur pasalnya menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Walaupun itu tidak kumulatif ya, alternatif, tapi tentunya apa yang kami sampaikan ini ingin membuktikan bahwa memang unsur menguntungkan diri sendirinya itu ada,"" kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (30/3/2026). Asep menuturkan, Ismail diduga memberikan uang 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta 5.000 dollar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi ke eks Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief. Sementara itu, Asrul diduga memberikan 406.000 dollar AS kepada Gus Alex. “Penerimaan sejumlah uang oleh IAA (Gus Alex) dan HL (Hilman Latief) diduga merupakan representasi dari YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu,” kata Asep. Asep menyebutkan, pemberian ini berkaitan dengan upaya Ismail dan Asrul untuk mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan menjadi 50 persen, bukan 8 persen sebagaimana aturan undang-undang. Berkat perubahan itu, KPK menduga Maktour memperoleh keuntungan ilegal sebesar Rp 27,8 miliar, sedangkan 8 biro travel haji yang terafiliasi dengan Asrul meraup Rp 40,8 miliar. Asep menambahkan, konstruksi perkara ini sekaligus membantah klaim Yaqut yang mengaku tidak menerima uang terkait korupsi kuota haji. ""Jadi polemik yang selama ini selalu digaung-gaungkan bahwa tidak menikmati dan lain-lain, tidak pernah menerima, nah, di sini ada yang memberikan sejumlah uang gitu kepada representasinya,"" ujar dia. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka kasus korups kuota haji. Keduanya dijerat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang adanya kerugian negara. Berdasarkan perhitungan KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp 622 miliar." "111","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com — MDI Ventures meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Sucofindo International Certification Services pada 24 Desember 2025 lalu. Sertifikasi tersebut disebut sebagai langkah penguatan tata kelola dan kepatuhan perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani risiko penyuapan secara lebih terstruktur dalam proses bisnis. Dalam ekosistem venture capital atau modal ventura, interaksi dengan berbagai pihak, mulai dari founder, mitra korporasi, investor, hingga vendor, terjadi secara intensif dan cepat. Kondisi ini mendorong MDI Ventures memandang penguatan tata kelola sebagai kebutuhan strategis agar setiap keputusan dan kolaborasi dijalankan sesuai standar integritas yang konsisten. ISO 37001 merupakan standar internasional untuk membangun sistem manajemen anti-penyuapan. Standar ini membantu organisasi menyiapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang relevan, mulai dari upaya pencegahan, mekanisme pelaporan, hingga tindak lanjut, sehingga risiko penyuapan dapat dikelola secara sistematis dan terukur. Direktur MDI Ventures Roby Roediyanto mengatakan, sertifikasi ini dimaksudkan agar kepercayaan terhadap perusahaan tidak hanya bertumpu pada reputasi, tetapi juga ditopang oleh sistem kerja yang teruji. “Sertifikasi ini memperjelas bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam proses investasi, kemitraan, dan pengambilan keputusan,” ujar Roby dalam siaran pers, Kamis (15/1/2026). Dalam aktivitas investasi di ekosistem startup, potensi risiko integritas umumnya muncul pada proses deal sourcing, evaluasi dan keputusan investasi, pemilihan mitra dan vendor, pengelolaan sponsorship atau event, serta hubungan dengan pihak ketiga. Melalui penerapan SMAP, MDI Ventures memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kesadaran organisasi sehingga seluruh kolaborasi dan keputusan bisnis tetap berlangsung secara transparan, akuntabel, dan beretika. “Kepercayaan adalah pondasi utama bagi CVC yang menjadi penghubung antara korporasi besar, startup, dan mitra strategis. Dengan ISO 37001, kami memastikan proses operasional dan investasi dijalankan dengan standar anti-penyuapan yang diakui secara global, sehingga kepercayaan dibangun bukan hanya lewat reputasi, tetapi juga melalui sistem yang terstruktur dan teruji,” kata Roby. Sertifikasi ISO 37001 ini juga disebut mempertegas upaya MDI Ventures dalam memperkuat tata kelola dan membangun kepercayaan yang sebelumnya tercermin dari keberhasilannya mempertahankan predikat Indonesia Trusted Company untuk kedua kalinya secara berturut-turut dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada penghujung 2025. Upaya tersebut sejalan dengan pendalaman aspek pengendalian internal secara menyeluruh. Implementasi SMAP di MDI Ventures mencakup penguatan pengaturan proses due diligence pihak ketiga, gratifikasi, konflik kepentingan, kanal pelaporan, serta pelatihan karyawan. Penerapan ini ditujukan untuk memastikan seluruh proses dan keputusan bisnis yang melibatkan pihak eksternal berjalan secara transparan, akuntabel, serta tetap fleksibel sebagai corporate venture capital. MDI Ventures menyampaikan, sertifikasi ini menjadi momentum untuk penguatan tata kelola secara berkelanjutan melalui evaluasi dan audit berkala. Informasi terkait tata kelola dan kepatuhan juga akan tersedia melalui situs resmi perusahaan sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. MDI Ventures merupakan perusahaan modal ventura korporasi multi-dana yang berada di bawah naungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Selain mengelola investasi Telkom Group, MDI Ventures juga mengelola dana dari investor institusional pihak ketiga dan berfokus pada investasi startup yang dinilai dapat memberikan nilai sinergi bagi Telkom dan pengembangan ekosistem digital Indonesia." "112","P","JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang berinisial P sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini, P diketahui menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, P diduga menerima uang sekitar Rp 840 juta bersama seseorang berinisial SL dalam penanganan perkara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kajari Enrekang, Sulawesi Selatan. “Pada kesempatan ini, selain penyerahan kepada KPK, Kejaksaan Agung juga hari ini menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang di wilayah Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan, inisial P, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang kurang lebih Rp 840 juta,"" ujar Anang ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta Senin (22/12/2025). Anang menjelaskan, penanganan perkara ini dilakukan secara berjenjang setelah adanya laporan dari masyarakat. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Intelijen Kejaksaan, kemudian dilanjutkan oleh bidang Pengawasan Kejagung, sebelum akhirnya diserahkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). “Penanganan perkara ini dilakukan secara berjenjang setelah adanya laporan dari masyarakat ditindak lanjuti oleh Tim Intelijen yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Pengawasan Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada bidang pidana khusus,"" jelasnya. Anang menjelaskan bahwa saat ini P sedang dalam proses pemeriksaan oleh Kejagung. Menurutnya, dugaan penerimaan uang tersebut berkaitan langsung dengan penanganan perkara Baznas di Enrekang ketika P masih menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri setempat. Kejagung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap insan Adhyaksa yang terbukti melanggar hukum dan mencederai kepercayaan publik. “Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku,"" ungkapnya. Kasus ini sebelumnya mencuat setelah seorang mahasiswa bernama La Ode Ikra Pratama (25) melaporkan dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di lingkup Kejari Enrekang ke Polda Sulawesi Selatan pada Jumat (28/11/2025). Dalam laporannya, La Ode menyebut adanya dugaan permintaan uang kepada pihak-pihak yang tengah berhadapan dengan proses hukum, dengan janji keringanan tuntutan atau penghentian perkara. ""Total permintaan dana ditaksir mendekati Rp 2 miliar. Kami minta Polda Sulsel memproses laporan ini secara profesional dan transparan,"" kata La Ode saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (2/12/2025). La Ode menjelaskan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang berinisial PI, yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penyalahgunaan wewenang." "113","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com — Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Asuransi Jasindo menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan dan membangun budaya integritas dalam seluruh proses bisnis. Peringatan HAKORDIA tahun ini juga dirancang sejalan dengan arah kebijakan nasional Asta Cita, yang menempatkan tata kelola bersih dan berintegritas sebagai pilar menuju Indonesia Bebas Korupsi. Asuransi Jasindo menyatakan dukungan terhadap semangat tersebut dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan penerapan prinsip antikorupsi dilakukan secara konsisten. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP). Sertifikasi ini dinilai menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan praktik suap dan korupsi bukan hanya berupa deklarasi, tetapi dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis dan sesuai standar internasional. “Kami menerapkan sistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk memastikan setiap keputusan bisnis dijalankan secara terukur, diawasi, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Sistem ini juga didukung melalui whistleblowing system, sosialisasi kepatuhan, dan evaluasi berkala terhadap budaya antikorupsi di internal perusahaan,” ujar Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025). Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui ISO 37001 disebut menjadi pijakan penting bagi perusahaan dalam memastikan setiap proses bisnis berjalan mengikuti prinsip integritas dan kepatuhan. Asuransi Jasindo menekankan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen nyata untuk menghadirkan layanan yang profesional dan dapat dipercaya. Perseroan menambahkan, penerapan GRC bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi untuk membangun bisnis sehat dan berkelanjutan." "114","M Fathurahman alias Maboy alias M Rahman alias Boy Mayer Edward","KUTAI TIMUR, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Polres Kutai Timur mengungkap jaringan narkotika besar yang diduga dikendalikan M Fathurahman alias Maboy alias M Rahman alias Boy Mayer Edward. Kini, yang bersangkutan telah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Jumat (8/5/2026) di wilayah Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur, aparat menangkap empat orang tersangka berinisial I.P.K, R.A, R.R, dan M.A. Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi gabungan BNN RI dan Polres Kutai Timur di Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kutai Timur. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan lima koper berisi 90 bungkus sabu dengan berat bruto mencapai 92 kilogram. Selain sabu, aparat juga menyita 1.000 cartridge vape yang mengandung etomidate. Petugas turut mengamankan dua kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas jaringan tersebut. Adapun kendaraan yang disita antara lain, satu unit Toyota Fortuner hitam berpelat KT 1207 WY dan Daihatsu Xenia silver berpelat KT 1677 YM. Selain itu, sebanyak 12 unit alat komunikasi juga disita sebagai barang bukti. Setelah pengungkapan di Kalimantan Timur, aparat melakukan pengembangan ke Jakarta. Penggeledahan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Mampang Prapatan VIII Nomor 28 serta indekos Palem Merah di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan itu, petugas menyita dua unit mobil, yakni Land Rover Defender dan kendaraan pikap, sejumlah BPKB, serta tiga unit telepon genggam. Deputi Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan, jaringan yang dikendalikan Fathurahman alias Maboy merupakan salah satu jaringan narkotika besar yang beroperasi lintas wilayah. ""Jaringan F ini termasuk jaringan yang cukup besar dan menguasai peredaran narkotika di Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Pulau Jawa,"" kata Roy dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (19/5/2026). Roy menambahkan, Maboy juga masuk DPO dalam perkara narkotika dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut dia, sejumlah aset milik jaringan tersebut juga telah disita di beberapa daerah, mulai dari Kalimantan, Jawa, hingga Bali." "115","Deky Jonathan Sasiang","JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyatakan, AKP Deky Jonathan Sasiang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Penahanan dilakukan setelah Deky selesai diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Deky sebelumnya tersangkut kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. ""Untuk tersangka Deky Jonathan Sasiang telah selesai dilakukan pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh Tim Penyidik Gabungan Subdit II, Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, selanjutnya yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri,"" kata Eko, dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026). Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Kevin Leleury mengatakan, pihaknya akan memeriksa mantan Kasatresnarkoba Polres Kutai Barat (Kubar) AKP Deky Jonathan Sasiang terkait dugaan TPPU. Deky tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (18/5/2026) pukul 17.42 WIB. ""Jadi, untuk AKP Deky ya akan diperiksa di Bareskrim Polri terkait TPPU,"" kata Kevin, ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin. Kevin belum bisa menjawab detail apakah Deky juga akan diperiksa terkait tindak pidana lainnya atau hanya TPPU. Menurut dia, hal tersebut akan didalami lebih lanjut. ""Sementara TPPU,"" ujar dia. Ia juga enggan menjawab ketika ditanya apakah Deky dibawa dari Polda Kalimantan Timur usai dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Ia hanya mengatakan kasus Deky merupakan pengembangan dari tertangkapnya sindikat bandar narkoba Ishak dan kawan-kawan. ""Ya, jadi AKP Deky ini awalnya terjadi penangkapan di Polsek Melak, Kubar. Ya, kemudian kita melakukan pengembangan ya ditangkap salah satu tersangka atas nama Ishak dan kita akan, kita melakukan pengembangan dengan penangkapan dua tersangka di Bali dan lanjut penangkapan di Kubar,"" tutur Kevin. Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut, AKP Deky Jonathan Sasiang terbukti menjadi pelindung atau beking peredaran narkoba di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. ""Menjadi pelindung/backing peredaran narkoba di wilkum (wilayah hukum) Kutai Barat, Kaltim,"" ujar Eko, dalam keterangannya, Senin." "116","Siti Mawarni, WW","JAKARTA, KOMPAS.com - Viral lagu satire berjudul ""Siti Mawarni"" di media sosial ternyata ikut menarik perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga tersebut mengaku merespons fenomena itu dengan menggelar operasi pemberantasan narkotika di Labuhanbatu Utara pada 13 Mei 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pemberantasan BNN Roy Hardi Siahaan mengatakan, operasi tersebut berkaitan dengan keresahan masyarakat yang muncul setelah lagu itu ramai diperbincangkan. ""Kemudian Operasi Saber yang ini korelasinya dengan fenomena yang terjadi dengan lagu Siti Mawarni yang Labuhan Batu, kami BNN RI melakukan operasi yaitu pada tanggal 13 Mei 2026,"" ujar Roy di Kantor BNN, Cawang, Selasa (19/5/2026). Lagu Siti Mawarni sebelumnya viral di media sosial karena memuat lirik yang menyinggung maraknya peredaran narkotika di Sumatera Utara. Salah satu penggalan liriknya berbunyi, “Siti-siti Mawarni ya incek anak Labuhanbatu, kalau ada orang nyabu ya Allah cepat kasih azabnya, sabu banyak di Sumut ya Allah, bandar sabu kaya semua.” Roy menjelaskan, dalam operasi di Labuhanbatu Utara itu, petugas melakukan penyelidikan terhadap aktivitas jaringan peredaran narkotika yang diduga beroperasi di wilayah tersebut. Dari operasi tersebut, BNN menetapkan satu tersangka. Namun, salah satu orang yang sempat diamankan sebelumnya dinyatakan tidak terkait kasus tersebut setelah melalui proses identifikasi. ""Kami berhasil menetapkan satu tersangka walaupun kami berhasil membawa salah satu pelakunya yang kemudian kami identifikasi ternyata tidak ada hubungannya,"" kata Roy. Dari hasil pengembangan, penyidik kemudian mengidentifikasi satu nama lain berinisial WW yang diduga terkait tindak pidana asal serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). ""Tetapi dari satu pelaku tersebut kami menentukan satu pelaku lain berinisial WW yang korelasinya dengan tindak pidana asal bahkan tindak pidana pencucian uang,"" ungkap Roy. Menurut Roy, WW kini telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus narkotika sekaligus TPPU. Selain menetapkan tersangka, BNN juga menyita barang bukti berupa paket sabu siap edar dengan total berat 0,90 gram. Roy mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan adanya pola pembagian peran dalam jaringan tersebut, mulai dari pengendali hingga penjaga lapak. ""Petugas juga menyita paket sabu siap edar dengan total berat 0,90 gram. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya sistem pembagian peran antara pengendali dan penjaga lapak dalam menjalankan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut,"" jelas dia. BNN menilai pengungkapan kasus ini menjadi salah satu bentuk respons cepat terhadap keresahan masyarakat sekaligus penegasan komitmen lembaga dalam memberantas peredaran narkotika. ""Pengungkapan kasus tersebut menjadi salah satu bentuk respons cepat BNN terhadap keresahan masyarakat sekaligus komitmen dalam menjaga lingkungan dari ancaman peredaran gelap narkotika,"" kata Roy." "117","AW, KA, HA, S","PEKANBARU, KOMPAS.com - Polisi menangkap empat orang pengedar narkotika jenis sabu di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu 43,3 gram, uang puluhan juta dan amunisi senjata api berbagai kaliber sebanyak 283 butir. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan pada Jumat (15/5/2026). Petugas awalnya mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di dalam kebun sawit di Dusun Sei Rumbia, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako. ""Pada dilakukan penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Bangko menangkap tiga orang pelaku, berinisial AW, KA, dan HA,"" ujar Putu kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2026). Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu 1 paket besar dan 2 paket kecil, dengan berat total 43,3 gram. Selain itu, juga disita 4 unit handphone, alat isap sabu, dan uang tunai Rp 1,5 juta hasil penjualan sabu. Ketiga pelaku menjual sabu dari dalam kebun sawit, untuk mengelabuhi aparat. Berdasarkan hasil interogasi, mereka mengaku mendapat sabu dari seorang bandar berinisial S, yang tinggal di wilayah Balam Kilometer 9, Kecamatan Bangko Pusako. ""Petugas melakukan pengembangan dan menangkap pelaku S di dalam kebun sawit,"" kata Putu. Dari tangan S, petugas mengamankan 1 unit handphone dan uang tunai Rp 2,38 juta. Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan di dua rumah kontrakan yang ditempati S di kawasan jalan lintas Riau-Sumut Kilometer 9. Di rumah pertama, petugas menemukan umah tunai Rp 54,1 juta, 1 butir pil ekstasi dan buku tabungan atas nama S. Temuan mengejutkan saat penggeledahan di rumah kedua. Petugas menemukan peluru senjata api. ""Petugas menemukan 283 butir amunisi senjata api berbagai kaliber,"" kata Putu. Barang bukti lainnya, plastik klip berbagai ukuran yang diduga digunakan untuk mengemas sabu, 5 unit timbangan digital, sendok stainless steel, kaca pirek dan gunting. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terhadap amunisi yang di temukan, dan menganalisis rekening para tersangka guna menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran narkotika tersebut." "118","Yohanes Bonar Adiguna","SAMARINDA, KOMPAS.com - AKP Yohanes Bonar Adiguna, Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar), ditangkap setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romylus Tamtelahitu mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari operasi senyap controlled delivery atau pengiriman di bawah pengawasan. Operasi tersebut dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim bersama Bea Cukai. Tim gabungan kemudian mencurigai paket kiriman dari Medan, Sumatera Utara, yang dikirim melalui jasa ekspedisi dengan pola pengirim berinisial H dan penerima B ke alamat yang sama. ""Pada 2 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 Wita, tim gabungan menyergap bintara polisi berinisial A (anggota Satresnarkoba Polres Kukar) saat mengambil paket berisi 20 pack Etomidate di sebuah kantor jasa pengiriman paket di Tenggarong, Kukar,"" ujar Romylus, dilansir dari Kompas.com, Minggu (17/5/2026). Adapun Etomidate masuk kategori Narkotika Golongan 2 sesuai Permenkes Nomor 15 Tahun 2025. Zat tersebut kerap digunakan sebagai campuran liquid vape. Penyidik kemudian mengembangkan kasus tersebut setelah memeriksa rekam jejak digital dari ponsel milik A. Hasil penelusuran mengungkap bahwa pengiriman Etomidate diduga sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun satu hingga dua bulan terakhir. Pada pengiriman pertama hingga ketiga masing-masing terdapat 10 paket yang berhasil lolos. ""Sementara pengiriman keempat sebanyak 20 buah (disita di Kukar) dan pengiriman kelima sebanyak 50 buah berhasil dicegat tim lain di Balikpapan,"" kata Romylus. Di tengah kasus yang menjeratnya, harta kekayaan Yohanes Bonar Adiguna ikut menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2025, Yohanes tercatat memiliki total kekayaan Rp 693.858.675. Harta tersebut terdiri dari sepeda motor Honda Beat tahun 2019 senilai Rp 8.000.000 hasil sendiri dan Yamaha RX-King tahun 2004 senilai Rp 9.500.000 hasil sendiri. Yohanes juga memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2019 senilai Rp 445.000.000 yang tercatat sebagai warisan. Selain aset kendaraan, ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 231.358.675. Jumlah kekayaannya mengalami peningkatan dibanding laporan sebelumnya. Pada 31 Desember 2024, total hartanya tercatat Rp 627.459.009." "119","R","PURBALINGGA, KOMPAS.com - Polres Purbalingga menangkap pemuda berinisial R berusia 23 tahun dari Desa Keeulile, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pemuda tersebut ditangkap karena mengedarkan psikotropika dan obat daftar G tanpa izin di wilayah Purbalingga dengan barang yang dibawa langsung dari Aceh. Satuan Reserse Narkoba Polres setempat mengungkap kasus ini pada Rabu (29/4/2026). ""Waktu ungkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 sekira pukul 13.55 WIB di sebelah rumah warga Desa Toyareja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga,"" kata Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setyaningrum dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (7/5/2026). Anita menjelaskan bahwa pelaku menjual obat terlarang tersebut selama empat hari di lokasi penangkapan. Ia menggunakan cara mengedarkan barang tanpa memiliki izin resmi. Barang bukti yang diamankan berupa obat daftar G berbagai jenis sebanyak 1.821 butir, psikotropika berbagai jenis sebanyak 190 butir. Jumlah total obat berbahaya dan psikotropika yang diamankan yaitu 2.011 butir. Anita menegaskan bahwa atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100 juta. ""Selain itu, Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar,"" jelasnya." "120","AS, BB, MH","YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bantul berhasil mengungkap tiga kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dalam sepekan terakhir. Salah satu tersangka menggunakan modus unik dengan membiayai pengobatan temannya demi mendapatkan psikotropika. Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto, mengatakan serangkaian operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran obat berbahaya yang menyasar generasi muda. Tiga tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda beserta ribuan butir barang bukti. ""Informasi dari masyarakat kami tindak lanjuti dengan penyelidikan mendalam. Satresnarkoba Polres Bantul berhasil mengamankan tiga tersangka di lokasi berbeda,"" kata Rita dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026). Pengungkapan terbesar dilakukan terhadap tersangka berinisial AS (25) di kawasan Dingkikan, Argodadi, Sedayu, pada Kamis (9/4/2026). Dari tangan AS, polisi menyita 1.450 butir pil warna putih berlambang Y atau yang populer disebut ""pil sapi"". ""Ribuan pil tersebut disimpan dalam kantong kresek dan kardus handphone. Petugas juga melakukan pengembangan hingga ke wilayah Sentolo, Kulon Progo, dan mengamankan seorang saksi yang mengaku membeli barang dari tersangka AS,"" jelas Rita. Polisi juga mengungkap penyalahgunaan psikotropika golongan IV jenis Alprazolam. Tersangka berinisial BB (24) diamankan di kawasan Mancingan, Parangtritis, Selasa (14/4/2026) dini hari dengan barang bukti 80 tablet Alprazolam 1 mg. Kepada petugas, BB mengaku mendapatkan puluhan butir obat penenang tersebut dengan cara yang tidak biasa, yakni membiayai temannya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar bisa menebus resep tersebut. ""Tentu ini pelanggaran hukum karena kepemilikannya tidak disertai resep atau izin resmi dari otoritas kesehatan atas nama yang bersangkutan,"" ucap Iptu Rita. Selain BB, polisi juga menciduk tersangka MH (34) di Sanden dengan barang bukti 5 tablet Alprazolam pada hari yang sama dengan penangkapan AS. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolres Bantul. Tersangka kepemilikan psikotropika (BB dan MH) dijerat dengan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sementara untuk pengedar pil putih (AS), dikenakan Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Polisi mengimbau masyarakat untuk terus proaktif memberikan informasi terkait aktivitas peredaran narkoba guna memutus rantai penyebaran obat terlarang di wilayah Bantul." "121","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah usulan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri. RUU ini merupakan penggabungan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Regulasi ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2026. Penyusunan beleid ini dinilai penting untuk menyesuaikan ketentuan hukum, terutama setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yang berlaku di Indonesia. Lantas, materi apa saja yang diusulkan untuk masuk dalam draf RUU Narkotika dan Psikotropika? Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan legalisasi terbatas ganja untuk kepentingan medis melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar peredaran ganja tidak lagi berlangsung secara ilegal. “Supaya tidak gelap, ya dibuat terang. Kita buat peredaran terang. Nah yang terang itu apa? Bikin satu kawasan, namanya, di pulau misalkan. Saya sebut Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia,” kata Hinca dalam rapat. Hinca menjelaskan, pengelolaan ganja medis dapat dibatasi di kawasan tertentu dengan pengawasan ketat oleh negara. Kawasan itu, dapat berupa pulau khusus yang menjadi pusat produksi, riset, hingga rehabilitasi. “Bagi saya kalau saya ditanya, saya mengusulkan di mana? Pulau-pulau di Maluku. Kenapa? Columbus datang ke sana mencari rempah-rempah, sedangkan ganja medis adalah bagian dari rempah-rempah. Bumbu itu, bumbu makanan,” ujar dia. Hinca juga menilai skema tersebut berpotensi memberikan pemasukan negara sekaligus menjawab keterbatasan anggaran BNN. “Kalau itu terjadi, mestinya ada anggaran yang cukup. Kita selalu berdebat BNN enggak ada anggarannya,” ucap dia. Selain itu, dia mengusulkan agar pusat rehabilitasi pengguna narkotika dipindahkan ke kawasan khusus tersebut. “Pusat rehabilitasi itu pindahkan saja di situ. Jadi enggak lagi di tengah kota, hidup dengan alam, dijaga bagus,” kata Hinca." "122","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika mengatur secara tegas mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. “Polri menyoroti pentingnya pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. Uang yang beredar dari kejahatan narkotika ini menimbulkan kerugian pada keuangan negara dan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026). Eko menjelaskan, peredaran uang hasil kejahatan narkotika sering kali melintasi batas negara. Jika dana berada di luar negeri, penanganannya harus dilakukan melalui kerja sama internasional, dengan aparat penegak hukum negara lain karena adanya keterbatasan yurisdiksi. Sementara itu, apabila uang hasil kejahatan beredar di dalam negeri, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan perampasan aset. “Oleh karena itu, instrumen hukum yang sangat diperlukan adalah perampasan aset melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya perampasan aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika, negara dapat memutus aliran pendanaan jaringan narkotika,” kata Eko. Lebih lanjut, Polri mengusulkan agar pengaturan mengenai penyitaan uang dan aset hasil kejahatan narkotika yang diproses melalui undang-undang TPPU, dimasukkan secara eksplisit dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang baru. Menurut Eko, aset yang telah disita tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta kegiatan satuan tugas penanggulangan narkoba. “Dengan demikian, Polri mengusulkan agar uang dan aset yang disita dari hasil kejahatan narkotika yang diproses melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang dinormakan dalam undang-undang narkotika dan psikotropika yang baru untuk dimanfaatkan dalam program P4GN dan P3GN,” kata Eko. Eko menambahkan, seluruh masukan dari Polri tersebut merupakan bagian dari upaya menyempurnakan RUU agar lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan. Selain itu, regulasi baru diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum secara tegas sekaligus memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak optimal. “Seluruh masukan dari berbagai instansi, khususnya dari Polri, diharapkan untuk menciptakan keseimbangan antara pendekatan rehabilitasi dan penindakan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya. RUU Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. DPR RI sebelumnya telah menyepakati perubahan daftar Prolegnas Prioritas 2026 yang kini memuat 64 RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 8 Desember 2025. Penyusunan RUU tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya setelah diberlakukannya KUHAP dan KUHP terbaru di Indonesia." "123","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","NUNUKAN, KOMPAS.com – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengamankan 25 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (15/5/2025). Pengamanan ini merupakan hasil kerja sama antara Bakamla RI dan Satgas TNI, dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). ""Sebanyak 25 CPMI nonprosedural berhasil diamankan dari upaya pengiriman ilegal menuju Tawau, Malaysia, melalui Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara,"" ujar Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara. Dalam pengawalan menuju Kantor BP2MI Nunukan, delapan orang CPMI melarikan diri. Mereka terdiri dari dua laki-laki dan enam perempuan. ""Namun, identitas mereka berhasil dipegang tim gabungan melalui dokumen KTP,"" lanjutnya. Yuhanes menjelaskan bahwa penggagalan pengiriman CPMI Ilegal dilakukan saat tim gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan terhadap KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan pada pukul 04.30 Wita, Kamis (15/5/2025). Komandan KN Gajah Laut–404, Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto, memimpin langsung pengawalan para CPMI non prosedural—yang sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT)—ke Kantor BP3MI Nunukan sekitar pukul 05.20 Wita. Proses serah terima dilakukan dengan pengawalan ketat oleh tim gabungan, dan para CPMI selanjutnya menjalani verifikasi dan pendataan resmi di bawah koordinasi BP2MI. ""Upaya ini merupakan hasil kerja senyap tim gabungan yang telah onboard secara diam-diam di KM Bukit Siguntang sejak Rabu, 14 Mei 2025 pukul 18.00 Wita,"" jelas Yuhanes." "124","57 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal","NUNUKAN, KOMPAS.com - Satgas Pamtas RI–Malaysia, Yonarmed 11/Guntur Geni Kostrad, berhasil menggagalkan aksi penyelundupan 57 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal yang akan diseberangkan ke Tawau, Malaysia, Kamis (20/2/2025) sekitar pukul 02.12 WITA. Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra menjelaskan, pengangkutan CTKI tersebut dilakukan dengan menggunakan lima unit mobil. Aksi tersebut terdeteksi di jalur Kampung Bugis, Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat. ""Kita amankan 5 unit mobil bermuatan CTKI ilegal sebanyak 57 orang, terdiri dari 42 orang dewasa dan 15 anak-anak, di Pulau Sebatik tadi malam,"" ujarnya melalui pesan tertulis. Penggagalan penyelundupan CTKI ilegal ini berawal dari laporan intelijen yang menginformasikan adanya pengiriman CTKI dari Nunukan menggunakan speed boat. Personel Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarmed 11 Kostrad, bersama dengan aparat lainnya, melakukan pengintaian hingga mendapati iring-iringan mobil yang membawa CTKI ilegal. ""57 orang CTKI yang kita amankan sama sekali tidak memiliki dokumen keimigrasian. Mereka hanya membawa KTP, fotokopi akta kelahiran satu orang, dan empat lainnya tidak ada dokumen apapun,"" urainya. Gde Adhy menegaskan bahwa Satgas Pamtas RI–Malaysia akan terus meningkatkan pengawasan dan patroli untuk mencegah aktivitas ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Penggagalan keberangkatan CTKI ilegal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyelundupan serta memberikan perlindungan maksimal bagi WNI yang ingin bekerja di luar negeri secara legal dan aman. Seluruh CPMI ilegal kemudian dikembalikan ke Nunukan dan diserahkan kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kabupaten Nunukan untuk penanganan lebih lanjut. ""Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan perbatasan negara serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan manusia dan penyelundupan pekerja migran ilegal. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara TNI dan aparat terkait,"" kata dia." "125","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "126","Ismaila Diop","[Artikel ini merupakan lanjutan dari dua artikel sebelumnya berjudul: Rute Baru Penyelundupan Migran ke AS Bertarif Rp 1,1 Miliar, Pakai Pesawat Carter (I) dan Rute Baru Penyelundupan Migran ke AS: Nikaragua Jadi Tempat Transit (II)] PADA larut malam tanggal 28 Agustus 2023, Ismaila Diop (30 tahun), seorang pemilik usaha kecil dari Senegal, mendarat di Managua, Nikaragua, dengan pesawat Avianca nomor penerbangan TA315. Setibanya di sana, Diop membayar 160 dolar AS (Rp 2,6 juta) untuk visa turis. Dia lalu naik taksi dari bandara ke perbatasan Honduras yang ditempuh selama lima jam perjalanan. Sopir taksinya, seorang Nikaragua, meminta tarif 50 dolar (Rp 800 ribu). Diop terbang dari Dakar di Senegal menuju Rabat di Maroko, lalu ke Madrid di Spanyol. Di Madrid itulah dia naik pesawat Avianca ke Managua setelah sebelumnya singgah di Bogota, Kolombia, dan San Salvador, El Salvador. Potongan tiket pesawat dan sejumlah foto membuktikkan semua itu. Mengapa meninggalkan Senegal? Dia mengungkapkan, terlibat dalam hubungan seks sesama jenis dikriminalisasi di Senegal. Diop, yang diidentifikasi sebagai biseksual, mengatakan dia melarikan diri setelah mendapat pemukulan yang membuatnya tidak bisa bekerja selama hampir sebulan. Catatan medis, foto, dan dokumen suaka membuktikan klainnya itu. Dokumen-dokumen itu diperlihatkan kepada Reuters dan Columbia Journalism Investigations (CJI). “Di Senegal, ada sejumlah orang yang tidak percaya akan hal itu,” katanya merujuk pada hubungan sesama jenis. “Kamu bisa masuk penjara atau mati terbunuh karena hal itu.” Diop mengatakan, seorang teman gay di AS memberikan nomor kontak seorang broker tiket bernama Lisa Sow di Maroko. Diop mengirim lebih dari 2 juta franc CFA (Rp 54,4 juta) ke Sow. Perempuan itu mengatakan kepada Reuters dan CJI bahwa dia menggunakan uang tersebut untuk membelikan tiket pesawat ke Nikaragua buat Diop. Selain Diop, Reuters dan CJI juga mewawancarai 11 migran lain dari negara-negara Afrika Barat yang mengatakan bahwa mereka terbang dengan Avianca ke Nikaragua sebelum menuju ke perbatasan AS. Berdasarkan data penerbangan, maskapai penerbangan asal Kolombia itu, Avianca, selama beberapa tahun telah menjadi maskapai penerbangan utama ke Managua. Saat ditanya tentang laporan dan data para migran, Avianca mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mendiskriminasi penumpang yang memenuhi syarat untuk bepergian. Maskapai itu menambahkan, pihaknya telah menerapkan langkah-langkah terhadap “lalu lintas migrasi ilegal"" (irregular migratory) seperti membatasi dan membatalkan rute antara Eropa dengan berbagai tujuan, khususnya Managua. Melalui email, Avianca mengatakan bahwa pihaknya juga memantau penjualan tiket, memperkuat prosedur verifikasi dokumen dan mengirimkan data tepat waktu kepada pihak berwenang. Sepanjang perjalanan menuju perbatasan AS, Diop – yang melakukan perjalanan bersama sekitar belasan migran Senegal lain – diserahkan kepada kelompok penyelundup terorganisir yang hanya menggunakan nama depan mereka atau menyebut diri mereka ""Mama Africa"". Allan Alvarenga, direktur Institut Migrasi Nasional Honduras, yang mengawasi urusan imigrasi negara itu mengatakan kepada Reuters dan CJI bahwa undang-undang Honduras memperbolehkan para migran transit secara legal selama lima hari jika mereka mendaftar pada petugas saat kedatangan. Saat mereka sampai di Guatemala, Diop dan para migran lainnya bertemu seorang penyelundup yang mengantar mereka ke sebuah hotel. Orang itu juga memberi mereka makanan berupa ayam goreng, nasi, dan sayur-sayuran, dan melengkapi mereka dengan gelang plastik berwarna kuning. ""Jika polisi menghentikan Anda, tunjukkan gelang Anda,” kata Diop tentang perjalanannya melewati Guatemala, “Mereka akan membiarkan Anda lewat.”" "127","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Artikel ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul: Rute Baru Penyelundupan Migran ke AS Bertarif Rp 1,1 Miliar, Pakai Pesawat Carter PESAWAT Legend Airlines yang membawa sekitar 300 penumpang warga India dan mendarat di bandar San Salvador pada 15 Juli tahun lalu tetapi kemudian penumpang dan krunya tak diizinkan turun oleh pihak El Salvador berangkat dari Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA). Pesawat itu sempat singgah di Paris, Prancis. Demikian menurut data penerbangan dari layanan pelacakan penerbangan global Flightradar24 yang dilihat kantor berita Reuters. Berdasarkan data penerbangan dan keterangan tiga awak pesawat, saat pesawat Airbus seri A 340 itu diparkir di bandara San Salvador, anggota kru membuka jendela kokpit untuk mengangkut makanan dan air. Namun tidak ada petugas kebersihan yang diizinkan naik ke pesawat, bahkan seorang penumpang yang mengeluh sakit batu ginjal tidak diberikan akses untuk mendapat perawatan medis. Saat pesawat lepas landas untuk kembali ke UEA sekitar delapan jam kemudian, pilot dan para awak kabin, yang ikut dalam penerbangan saat persinggahan singkat di Paris sekitar 19 jam sebelumnya, masih tetap bertugas. Para awak kabin mengatakan, para penumpang, termasuk anak-anak, berada di dalam pesawat selama sekitar dua hari penuh. Rekaman video yang dibagikan kepada Reuters menunjukkan para staf penerbangan menjatuhkan kantong sampah ke landasan dari pintu kabin yang terbuka sebelum mereka bersiap untuk lepas landas. Otoritas Penerbangan Sipil (Civil Aeronautical Authority/CAA) Romania mengatakan, pihaknya telah diberitahu mengenai insiden tersebut dan tentang kekhawatiran AS bahwa “beberapa penumpang India yang melakukan perjalanan ke Amerika Tengah dengan penerbangan sewaan tersebut memiliki rencana untuk bermigrasi secara tidak biasa (irregularly migrate) ke Amerika Serikat.” Namun dikatakan, “CAA Rumania tidak memiliki tanggung jawab hukum sehubungan dengan undang-undang imigrasi yang berlaku di Amerika Serikat.” “Ada banyak orang India yang bepergian ke mana-mana,” kata Bakayoko, pengacara Legend, “Jadi sebenarnya, hal itu tidak mencurigakan sama sekali.” Dia tidak mau mengungkapkan siapa yang menyewa Legend Airlines untuk menerbangkan pesawat charteran tersebut. Penerbangan yang berbalik arah tersebut merupakan penerbangan Legend ketiga ke San Salvador yang tercatat dalam data penerbangan selama periode dua minggu mulai tanggal 29 Juni." "128","Tiga mantan awak pesawat Legend Airlines (identitas tidak disebutkan)","KETIKA sebuah pesawat Legend Airlines jenis Airbus A 340 mendarat di bandara San Salvador, El Salvador, Amerika Tengah, pada 15 Juli 2023 setelah penerbangan selama 18 jam dari Uni Emirat Arab, para awak pesawat itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiga mantan awak pesawat itu, yang berbicara kepada Reuters tanpa mau disebutkan nama, mengatakan bahwa para pejabat El Salvador menolak menghubungkan garbarata atau jembatan penghubung ke jet tersebut untuk memungkinkan sekitar 300 penumpang, semuanya warga negara India, bisa turun dari pesawat. Seorang awak kabin mengemukakan, sejumlah penumpang mengatakan kepada para awak kabin bahwa mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan ke Meksiko, lalu memasuki wilayah Amerika Serikat (AS) secara ilegal. Menurut anggota kru kabin lain, para penumpang yang lain mengatakan bahwa mereka akan berlibur ke kota Tijuana di perbatasan Meksiko. Para pejabat El Salvador rupanya sudah bersiaga ketika pesawat itu mendarat. Beberapa bulan sebelumnya, pihak berwenang AS dan Salvador telah memerhatikan pola pendaratan pesawat carteran yang tidak biasa di El Salvador yang sebagian besar membawa warga India. Seorang pejabat AS mengatakan, pesawat-pesawat itu tiba dalam keadaan penuh penumpang dan pulang dalam keadaan kosong melompong. Beberapa penumpang yang mengaku sebagai turis itu hanya membawa tas ransel untuk perjalanan selama berminggu-minggu. Pihak berwenang AS kemudian mengetahui bahwa hampir semua penumpang pesawaat sewaan yang turun di San Salvador itu telah melintasi perbatasan menuju AS. Lima pejabat AS dalam wawancara dengan Reuters mengatakan, penerbangan dengan pesawat-pesawat carteran itu memperlihatkan fase baru imigrasi ilegal ke AS. Mereka mengatakan, semakin banyak para migran dari luar Amerika Latin yang membayar jaringan penyelundupan dengan biaya yang besar untuk paket perjalanan yang mencakup tiket pesawat, baik pesawat carteran maupun komersial, untuk terbang ke Amerika Tengah dan kemudian naik bus dan menginap di hotel dalam perjalanan menuju perbatasan AS-Meksiko. “Ada sejumlah perusahaan transportasi carteran yang mematok tarif selangit untuk mengeksploitasi dan meraup keuntungan dari para migran yang rentan, serta memfasilitasi migrasi tidak biasa (irregular migration) ke Amerika Serikat,” kata Eric Jacobstein, wakil asisten sekretaris di Biro Wilayah Bumi Barat (yang meliputi Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia) Departemen Luar Negeri AS, kepada Reuters. Jacobstein menolak mengomentari sepak terjang maskapai penerbangan Legend Airlines atau mengidentifikasi sejumlah perusahaan tertentu. Liliana Bakayoko, seorang pengacara yang berbasis di Paris, Prancis dan mewakili Legend sejak Desember tahun lalu, mengatakan maskapai penerbangan carteran asal Rumania itu tidak pernah dituduh melakukan kesalahan oleh pihak berwenang manapun. Dia menambahkan, dia tidak mengetahui tentang penerbangan pada Juli tahun lalu tersebut dan mengatakan bahwa maskapai tersebut pada dasarnya seperti “sopir taksi”." "129","Baharudin, Sapri Sere, Nasrullah Liwang","KUPANG, KOMPAS.com - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), menangkap tiga warga Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, karena terlibat penyelundupan 13 warga negara Irak ke Australia. Tiga warga yang ditangkap yakni Baharudin, Sapri Sere dan Nasrullah Liwang. ""Ketiganya ditangkap di dua lokasi berbeda. Ada yang di Makassar dan ada yang di Kabupaten Takalar,"" kata Kasi Humas Polres Rote Ndao, Aiptu Anam Nurcahyo, kepada Kompas.com, Minggu (12/2/2023). Anam menyebut, tiga pelaku ditangkap pada Senin, 6 Februari 2023 lalu dan sempat ditahan sementara di Markas Polres Kota Besar Makassar. Penangkapan yang dipimpin Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rote Ndao Iptu Yeni Setiono, setelah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Setelah itu, tiga pelaku dibawa ke Markas Polres Rote Ndao pada Kamis (9/2/2023) dan langsung ditahan. Menurut Anam, penangkapan tiga pelaku ini, setelah polisi mengembangkan kasus ini, dengan memeriksa pelaku lainnya yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan empat pelaku lainnya yang sudah ditahan, yakni HL, IP, AD, dan RHG, diketahui tiga pelaku ini juga ikut terlibat menyelundupkan warga Irak ke Australia. Sehingga, Polres Rote Ndao kemudian berkoodinasi dengan pihak Polda Sulawesi Selatan untuk menangkap tiga pelaku ini. Anam mengatakan, tiga pelaku dijerat Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya diberitakan, sebanyak 13 imigran asal Irak, diamankan aparat Kepolisian Resor Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (14/12/2022) petang. Mereka (Imigran Irak) diamankan di Pantai Masi Dae Titik Nol, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan,"" ungkap Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) I Nyoman Putra Sandita, kepada Kompas.com, Rabu malam. Saat diperiksa lanjut Nyoman, 13 imigran itu tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasian berupa paspor maupun visa." "130","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri di bidang perbankan. Khususnya, upaya untuk mengurangi tindak kecurangan atau fraud. Dalam warta Kompas.com pada 3 Mei 2011 bertajuk ""Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan"" diperoleh informasi bahwa kecurangan tersebut umumnya berupa pembobolan bank di berbagai industri perbankan dengan memanfaatkan celah, antara lain, lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia. (Baca: Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan) Sekadar mengingatkan, laman ahmadferdiansyah-ekonomiakuntansi.blogspot.co.id menyebutkan bahwa fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memeroleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Kemudian, Dalam industri Perbankan, Fraud dapat di artikan sebagai tidandakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi (1) Kebijakan, (2) Sistem dan (3) Prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril. Milenial Sementara itu, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, hari ini, dari Serikat Pekerja Bank Negara Indonesia (SP BNI), diperoleh informasi bahwa kalangan generasi milienial diingatkan soal pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kemajuan ini dialami oleh mayoritas pegawai BNI. ""Mayoritas pegawai BNI kan generasi milenial,"" tutur Direktur Utama BNI Achmad Baiquni saat meresmikan Rumah Aspirasi, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) SP BNI yang ke-19, di Jakarta, pada Sabtu (3/3/2018) pekan lalu. Achmad Baiquni menekankan bahwa upaya mencegah kecurangan dimaksud adalah dengan mengutamakan integritas. Apalagi, pesatnya kemajuan teknologi informasi juga mempercepat kerja karyawan menuntaskan tugas-tugas. ""Ini harus diimbangi dengan integritas yang kuat dari semua pekerja. Jangan sampai karena ingin cepat dan instan, integritas diabaikan, sehingga akan menimbulkan fraud di segala bidang,"" tuturnya pada perhelatan yang mengangkat tema “Integritas Zaman Now” itu. Baiquni menambahkan, sampai saat ini, visi SP BNI dan visi manajemen BNI dapat berjalan selaras tanpa ada hambatan yang berarti. Kunci sukses dari selarasnya visi tersebut adalah adanya kepercayaan antara SP BNI dengan manajemen BNI, begitu juga sebaliknya. “Sepanjang ada kepercayaan antara SP BNI dengan manajemen BNI, begitu juga sebaliknya, maka visi tersebut dapat berjalan secara selaras, sehingga harmonisasi antara SP BNI dengan manajemen BNI dapat terwujud,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum SP BNI Irfan Ferdiansyah mengatakan pihaknya merumuskan misi menjadi tiga besaran yaitu, peningkatan kompetensi dan kontribusi anggota terhadap kinerja perusahaan, komunikasi efektif, dan berperan aktif dalam program pencegahan fraud." "131","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada semester kedua 2016 ini akan menerbitkan 10 regulasi baru di bidang pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan, Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) yang pertama adalah tentang Agen Perantara Pedagangan Efek (APPE), kedua RPOJK tentang sistem pengelolaan investasi terpadu, dan ketiga RPOJK tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Keempat, RPOJK tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak kolektif, kelima RPOJK tentang direksi dan dewan komisaris bursa efek, keenam tentang direksi dan dewan lembaga kliring dan penjaminan, ketuju tentang direksi dan dewan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Adapun kedelapan, Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, kesembilan RSEOJK tentang penyelenggara program pendidikan lanjutan bagi wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek, dan yang kesepuluh RSEOJK tentang penyelenggara program pendidikan lanjutan bagi wakil manajer investasi. ""Kita memberikan update tentang peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan OJK selama semester satu dan juga ada beberapa aturan yang masih dalam proses,"" kata Nurhaida di Jakarta, Senin (27/6/2016). Sedangkan yang telah diterbitkan sepanjang semester pertama, Nurhaida menyebutkan, OJK telah menerbitkan lima POJK, dua SEOJK, dan satu SE Dewan Komisioner. Adapun lima POJK tersebut adalah, pertama, POJK Nomor 19/POJK.04/2016 tentang pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan pengelolaan dana investasi real estate kontrak investasi kolektif. Kedua, POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Ketiga, POJK Nomor 21/POJK.04/2016 tentang pendaftaran penilai pemerintah untuk tujuan revaluasi aset bagi BUMN atau BUMD yang melakukan penawaran umum di pasar modal. Keempat, POJK Nomor 22/POJK.04/2016 tentang segmentasi wakil perantara pedagang efek, dan yang kelima POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Sedangkan dua SEOJK, yang pertama adalah SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2016 tentang pengakuan terhadap asosiasi wakil manajer investasi. Kedua, SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2016 tentang pengakuan terhadap asosiasi wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek. Selanjutnya, mengenai SE Dewan Komisaris, hanya terdapat satu, yakni SEDK nomor 1/SEDK.04/2016 tentang petunjuk pelaksanaan protokol manajemen krisis bidang pengawasan sektor pasar modal." "132","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga aksi demonstrasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (20/5/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan aksi unjuk rasa akan berlangsung di tiga lokasi berbeda sejak pagi hingga siang hari. Aksi pertama digelar pukul 08.00 WIB di depan Gedung DPR/MPR, Senayan. ""Pukul 08.00 WIB ada unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI),"" ujar Erlyn dalam keterangan tertulisnya. Aksi kedua berlangsung di JiExpo Kemayoran pada pukul 10.00 WIB yang dilakukan oleh massa dari DPC GRIB Jaya Kota Jakarta Pusat. Sementara aksi ketiga digelar pukul 13.00 WIB oleh massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM SI) Kerakyatan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Untuk pengamanan, sebanyak 7.345 personel gabungan kepolisian disiagakan di sejumlah titik aksi di Jakarta Pusat. Erlyn menyebut rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, menyesuaikan kondisi dan jumlah massa di lapangan. Ia juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa guna mengantisipasi kemacetan. ""Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung,"" tutur Erlyn." "133","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan RI menerima tawaran Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth dengan menjadikan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia. “Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’. Saya lapor (ke) Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’. Nah kita sedang bekerja untuk itu,” ungkap Sjafrie. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan kabar ini dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI pada Selasa (19/5/2026). Kendati demikian, Sjafrie tidak menjelaskan lebih lanjut berkait hal tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan soal tawaran dari AS itu. “Terkait pernyataan Bapak Menhan tersebut, saat ini memang terdapat rencana untuk menyiapkan kawasan Bandara Kertajati sebagai salah satu pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130/Hercules di kawasan Asia,” ujar Rico saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026). Rico mengungkapkan bahwa pemilihan Bandara Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan sudah memadai. Perwira tinggi TNI AD itu menjelaskan, pengembangan Bandara Kertajati sebagai MRO C-130 Hercules se-Asia dilakukan secara bertahap. “Diarahkan untuk mendukung Indonesia sebagai hub pemeliharaan Hercules di kawasan,” ucap dia. Menurut Rico, hal ini sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional." "134","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","TEKANAN Rupiah menjadikan nilai tukar dolar AS mencapai Rp 17.700 pada 19 Mei 2026. Kondisi ini menggiring pasar untuk ber-ekspektasi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur hari ini Rabu (20/5/2026). Pilihan itu hampir tidak terhindarkan. Ketika arus modal asing keluar deras dan rupiah terus melemah sejak Februari lalu, suku bunga menjadi instrumen utama untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar. Masalahnya, upaya ini tidak gratis. Ada harga ekonomi yang harus dibayar, dan beban terbesar pada akhirnya jatuh kepada masyarakat. Jika kita petakan satu per satu, tekanan terhadap rupiah kali ini tidak hanya berasal dari dalam negeri. Kondisi geopolitik dunia yang tak kunjung stabil, masih ditutupnya Selat Hormuz, harga minyak yang meroket, semuanya memicu kekhawatiran investor global. Sementara itu, kita tidak cukup kuat untuk menahan dana asing tetap bertahan di Indonesia, ketika opportunity cost berupa kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Ditambah dengan gonjang-ganjingnya pasar saham akibat MSCI menghapus 18 saham Indonesia dari indeks globalnya, dan disusul FTSE yang akan mengevaluasi saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Belum lagi defisit fiskal dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada bisnis. Adalah make sense ketika investor internasional memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman seperti US Treasury. Tentu, situasi ini sangat berat bagi Indonesia, ketika dana asing berduyun-duyun keluar dari pasar domestik dan kembali ke aset-aset aman di negara maju. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa sepanjang kuartal I-2026 terjadi outflow asing sebesar Rp 26,06 triliun dari pasar saham dan Rp 25,10 triliun dari pasar obligasi pemerintah. Pemerintah dan otoritas moneter tidak tinggal diam. Kucuran dana sekitar Rp 2 triliun per hari ke pasar obligasi bertujuan untuk menjaga harga obligasi agar tidak jatuh terlalu dalam serta menahan arus keluar modal asing. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya fenomena Dornbusch overshooting, yakni kondisi ketika nilai tukar melemah terlalu jauh dan terlalu cepat akibat kepanikan pasar. Teori yang diperkenalkan oleh ekonom Rudiger Dornburch ini menjelaskan ibarat pada sebuah kapal yang dihantam badai, penumpang yang panik berlari ke satu sisi kapal secara bersamaan, sehingga kapal miring jauh lebih besar daripada kekuatan ombak itu sendiri." "135","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026) pagi. Prabowo akan menghadiri rapat paripurna DPR untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Pantauan Kompas.com di lokasi, Prabowo tampak datang dengan mengenakan setelan jas dan peci. Prabowo tampak disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani. Lalu, Prabowo masuk ke dalam Gedung DPR bersama-sama dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Puan, dan para Wakil Ketua DPR, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, serta Sari Yuliati. Selanjutnya, Puan mempersilakan Prabowo berjalan lebih dulu ke ruang rapat paripurna. Prabowo pun menelungkupkan tangannya. Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi sorotan karena selama ini penyampaian KEM-PPKF lazim dilakukan oleh Menteri Keuangan, sebagai perwakilan pemerintah. Jika terlaksana, Prabowo akan menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI. Adapun rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 itu dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara atau yang biasa dikenal dengan “Gedung Kura-Kura”. Selain agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, DPR juga akan membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR." "136","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Rentetan aksi kejahatan jalanan yang brutal dan terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir membuat warga Jakarta Barat dilanda keresahan. Maraknya kriminalitas yang disertai kekerasan terhadap korban membuat wilayah tersebut bahkan dijuluki bak “Gotham City”, kota fiktif sarang penjahat dalam serial film pahlawan super Batman. Salah satu warga yang merasakan langsung dampaknya adalah Fajar (26), pekerja di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, yang tinggal di Duri Kosambi, Cengkareng. Rute pulang Fajar yang kerap melintasi Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk, kini membuatnya waswas. Apalagi, di kawasan itu baru saja terjadi kasus pembegalan pada Senin (4/5/2026) dini hari, ketika korban didorong ke selokan dan dibacok oleh komplotan bersenjata tajam. ""Sebenarnya mau kita muter ke tempat lain pun sama aja, sekarang di mana-mana bahaya. Udah kayak Gotham City, isinya banyak penjahat, kriminal, kekerasan semua. Takutlah kalau kita pulang kerja kenapa-kenapa pas malam,"" ucap Fajar kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2026). Dalam catatan Kompas.com, setidaknya terdapat sepuluh kasus kejahatan dengan kekerasan yang terjadi di Jakarta Barat dalam tiga pekan terakhir. Kasus tersebut meliputi curanmor bersenjata api di Kebon Jeruk dan Palmerah, begal dan jambret bersenjata tajam di Palmerah dan Tamansari, penyiraman air keras di Rawa Buaya, hingga pembacokan berkedok tawuran di Tambora dan Grogol Petamburan. Untuk menghindari risiko menjadi korban, Fajar kini memilih memacu kendaraannya di atas batas aman saat melintasi kawasan rawan. Ia juga menjadi lebih waspada terhadap siapa pun yang berada di pinggir jalan pada malam hari. ""Sekarang kalau lewat situ ngebut aja udah, bawa 80-90 (km/jam) kalau memang kosong, yang penting enggak dibegal. Terus jadi panik kalau misal lihat ada orang berhenti atau berdiri di pinggir jalan, bawaannya waswas,"" ucapnya. Bahkan, ia sempat meminta rekan kerjanya untuk pulang bersama atau berkonvoi saat melintasi jalur tersebut pada malam hari. Kecemasan serupa turut dirasakan Shadam, warga Cengkareng yang bekerja di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Rentetan kabar kriminalitas bersenjata di media sosial membuatnya semakin takut berkendara malam hari. ""Jangankan malam, sekarang orang kalau nyolong motor itu pasti bawa senpi, dan mereka berani siang-siang, pas lagi ramai. Terus entar kalau misal ada yang ngejar ditembak pakai pistol, kan kita ngeri juga,"" ucap Shadam." "137","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun depan atau 2027 tidak akan mengalami kenaikan maupun penurunan. Purbaya mengatakan pemerintah saat ini memilih menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut. “Saya buat konstan saja,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan maupun menurunkan tarif cukai rokok. “Enggak naik, engga turun. Saya pengen lihat stabilitas dulu,” kata Bendahara Negara. Menurut dia, pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi pengawasan industri rokok dengan memasang mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui potensi penerimaan negara yang sebenarnya dari industri hasil tembakau sekaligus menekan praktik rokok ilegal. “Kita akan pasangkan mesin-mesin penghitung di beberapa produsen rokok semuanya pelan-pelan digitalisasi itu,” ujarnya. Purbaya mengaku ingin melihat terlebih dahulu potensi penerimaan bersih dari industri rokok setelah praktik ilegal dapat ditekan sebelum memutuskan arah kebijakan cukai berikutnya. “Saya juga pengen lihat sebenarnya berapa sih income dari rokok kalau yang gelap-gelap bisa kita hilangkan. Dari situ nanti akan saya hitung lagi bisa dinaikkan atau diturunkan,” kata dia. Di sisi lain, Purbaya menyebut penerimaan kepabeanan dan cukai mulai menunjukkan perbaikan pada awal tahun ini. Hingga April 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp 100,6 triliun atau tumbuh 0,6 persen secara tahunan. Menurut dia, capaian tersebut membaik dibandingkan kondisi pada Februari dan Maret 2026 yang sempat mengalami kontraksi. “Februari minus 14 persen, Maret minus 12 persen, sekarang sudah positif 0,6 persen,” ujar Purbaya. Ia menilai perbaikan tersebut menunjukkan aktivitas ekspor, impor, dan perdagangan mulai membaik. Selain itu, pemerintah juga menyoroti penguatan pengawasan kepabeanan dan cukai, terutama terhadap peredaran rokok ilegal. Purbaya mengatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil meningkatkan penindakan rokok ilegal secara signifikan sepanjang tahun ini. “Jumlah rokok ilegal yang ditangkap di tahun 2025 itu 303 juta batang. Di tahun 2026 mencapai 684 juta batang,” kata dia." "138","Budiman Bayu","JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper yang ditemukan di Ciputat, Tangerang Selatan diduga terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai. “Di mana uang-uang yang ditemukan dan diamankan dalam penggeledahan tersebut (di Ciputat), diduga berasal dari proses-proses kepabeanan dan juga cukai. Nah, ini sudah bercampur di situ, tentu nanti masih akan terus didalami oleh penyidik ya, berkaitan dengan penerimaan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Budi menyebutkan, KPK telah mendalami temuan koper berisi uang itu ke para tersangka kasus suap terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Penyidik juga menelusuri pemilik uang Rp 5 miliar tersebut serta mendalami keterkaitannya dengan para tersangka. Hasilnya, KPK menetapkan tersangka baru dalam perkara ini, yakni pegawai DJBC Kemenkeu bernama Budiman Bayu. “Kemudian mendalami dari para saksi yang dimintai keterangan, uang-uang tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa, gitu ya. Sehingga kemudian KPK menetapkan BBP (Budiman Bayu Prasojo) tersangka baru dalam perkara ini,” ucap dia. Budi mengatakan, KPK menangkap Budiman Bayu di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Kamis sore pukul 16.00 WIB. Dia mengatakan, Budiman langsung dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. “BPP disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12B Besar atau gratifikasi, juncto Pasal 20 huruf C, KUHP baru,” tutur Budi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam tersangka yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (P2 DJBC) periode 2024-2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan. Selanjutnya ada Pemilik PT Blueray John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan. KPK menduga para pejabat Ditjen Bea dan Cukai mendapat setoran rutin dari pihak PT Blueray Cargo (BR) sebesar Rp 7 miliar per bulan yang ingin barang-barangnya masuk tanpa lewat pengecekan. Padahal, barang-barang yang diimpor oleh PT Blueray adalah barang-barang palsu atau KW yang semestinya dicek oleh pihak Bea Cukai. ""PT BR ini ingin supaya barang-barang yang di bawah naungannya, yang masuk dari luar negeri itu tidak dilakukan pengecekan. Jadi bisa dengan mudah, dengan lancar melewati pemeriksaan di pihak Bea Cukai,"" kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Atas perbuatannya, terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo. Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketiganya juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP." "139","Heri Setiyono, Heri Black","JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kontainer yang disita di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, saat memeriksa pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black. Heri Setiyono diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi importasi barang Ditjen Bea dan Cukai pada Senin (18/5/2026). “Selain itu saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026). Budi mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan Heri terkait catatan-catatan yang ditemukan dalam penggeledahan di rumahnya pada pekan lalu. “Dalam pemeriksaan, Penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan di Semarang, di antaranya catatan-catatan adanya pemberian ke pihak Ditjen Bea dan Cukai,” ujar dia. Sementara itu, Heri Black enggan berbicara banyak seusai diperiksa KPK pada Senin kemarin. Saat ditemui wartawan selepas pemeriksaan, Heri mengatakan ia hanya menghadiri panggilan KPK dan taat terhadap hukum. “Saya cuman hadiri panggilan, saya jadi warga negara yang taat hukum, saya cuman menghadiri saja,” kata Heri di Gedung Merah Putih KPK, Senin siang. Namun, dia membantah saat ditanya wartawan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai dan PT Blueray. “Enggak, enggak (terafiliasi PT Blueray),” ujar dia. KPK sebelumnya sudah menggeledah rumah Heri Black di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026) lalu. KPK menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. KPK mengatakan, dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik mendapatkan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini. “Bahwa ada informasi yang didapat berupa upaya pengkondisian-pengkondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara terkait bea dan cukai di KPK,” ujar Budi Prasetyo. Budi mengatakan, hal ini bisa dipandang atau masuk kategori upaya merintangi penyidikan baik langsung maupun tidak langsung. “Oleh karena itu, Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak,” ucap dia." "140","Heri Setiyono, Heri Black","JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black enggan berbicara banyak seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai pada Senin (18/5/2026). Saat ditemui wartawan selepas pemeriksaan, Heri mengatakan ia hanya menghadiri panggilan KPK dan taat terhadap hukum. “Saya cuman hadiri panggilan, saya jadi warga negara yang taat hukum, saya cuman menghadiri saja,” kata Heri di Gedung Merah Putih KPK, Senin siang. Namun, dia membantah saat ditanya wartawan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai dan PT Blueray. “Enggak, enggak (terafiliasi PT Blueray),” sambungnya. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Heri diperiksa KPK selama 5 jam 45 menit yaitu dari pukul 09.04 WIB sampai dengan 14.50 WIB. Dia mengenakan kemeja putih bermotif hitam dan membawa jaket hitam di tangan kanannya. Sebelumnya, KPK sudah menggeledah rumah Heri Black di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026) lalu. Heri diduga terafiliasi dengan PT Blueray, perusahaan yang pemiliknya menjadi tersangka dalam kasus suap di Ditjen Bea Cukai ini. Budi mengatakan, KPK menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik dari penggeledahan di rumah Heri Black. Berdasarkan barang bukti itu, penyidik mendapatkan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini. “Bahwa ada informasi yang didapat berupa upaya pengkondisian-pengkondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara terkait bea dan cukai di KPK,” ujar Budi. Budi mengatakan, hal ini bisa dipandang atau masuk kategori upaya merintangi penyidikan baik langsung maupun tidak langsung. “Oleh karena itu, Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak,” ucap dia. KPK telah menetapkan 7 tersangka kasus korupsi terkait importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan." "141","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","DENPASAR, KOMPAS.com – Media sosial kini bertransformasi menjadi salah satu modus utama dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan kedok penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Para pelaku kriminal dinilai semakin masif memanfaatkan platform digital dan pendekatan personal guna menjaring calon korban yang ingin bekerja di luar negeri. Fenomena maraknya kasus TPPO lewat media sosial ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan otoritas perlindungan tenaga kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali, Muhammad Iqbal, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di Bali, Selasa (19/5/2026). Muhammad Iqbal mengungkapkan, salah satu platform digital populer yang kini kerap disalahgunakan oleh jaringan pelaku TPPO adalah TikTok. Pelaku melancarkan aksinya dengan menawarkan lowongan kerja luar negeri secara tidak bertanggung jawab. ""Dengan kondisi disrupsi informasi hari ini, media-media sosial menjadi modus yang sering digunakan. Terutama yang sifatnya populis. Banyak melalui direct message (DM) atau pengumuman-pengumuman yang disebarkan secara tidak bertanggung jawab,"" ujar Iqbal, Selasa. Menurut Iqbal, modus penipuan lowongan kerja ini biasanya dikemas dengan narasi yang sangat menggiurkan, seperti janji proses keberangkatan yang cepat, syarat mudah, serta iming-iming gaji besar. Padahal, mayoritas dari tawaran tersebut tidak memiliki kejelasan badan hukum maupun identitas resmi dari pihak perekrut. Guna mengantisipasi jatuhnya korban baru, BP3MI Bali saat ini gencar melakukan patroli siber dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menindak tegas akun-akun mencurigakan di media sosial. ""Kami harap masyarakat jangan mudah percaya dengan tawaran kerja yang tidak jelas siapa pemberinya, tidak jelas badan hukumnya, dan menawarkan kemudahan di luar logika,"" kata dia tegas. Berdasarkan data resmi, Provinsi Bali menempati peringkat keenam secara nasional dalam jumlah pengiriman PMI selama tiga tahun terakhir. Tren minat warga Bali untuk bekerja ke luar negeri tetap tinggi. Per tahun 2025, tercatat ada sebanyak 11.394 warga Bali yang mengadu nasib di negara penempatan. Sementara untuk tahun berjalan 2026, per hari ini jumlahnya sudah mencapai 5.700 orang. Kabupaten Buleleng tercatat menjadi salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Pulau Dewata. ""Buleleng di tahun 2026 sudah berkontribusi 1.400 orang yang bekerja di luar negeri. Rata-rata tujuannya di tiga negara, Jepang, Italia, dan Bulgaria. Sektornya terutama spa, perhotelan, hingga manufaktur,"" ucap Iqbal. Iqbal tidak menampik bahwa faktor ekonomi, tingginya biaya hidup, serta keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menjadi alasan utama masyarakat memilih bermigrasi, termasuk nekat menempuh jalur nonprosedural atau ilegal. ""Pengen cepat, pengen mudah prosesnya, pengen gaji besar. Nah, ini kadang-kadang membuat mereka terjebak pola-pola penipuan,"" imbuh Iqbal. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, menilai tantangan terbesar dalam pencegahan TPPO saat ini adalah masih rendahnya literasi masyarakat terkait prosedur migrasi aman. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh perekrut ilegal yang memiliki strategi rekrutmen semakin rapi." "142","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","INDRAMAYU, KOMPAS.com - Nasib malang menimpa Kusnia (21), seorang gadis asal Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan di China. Kronologi kasus ini bermula pada Desember 2025. Kusnia yang belum bekerja dan hanya lulusan SMP ditawari seorang kenalannya untuk bekerja di sebuah restoran di China. Ia pun setuju karena biaya keberangkatan seluruhnya akan ditanggung agensi. Ibu korban, Dartem (52), mengatakan, niat anak bungsunya itu ke luar negeri diketahui hanya ingin membahagiakan orang tua. ""Ini kali pertama anak saya ke luar negeri,"" kata Dartem, Selasa (12/5/2026). Dartem sendiri awalnya tidak langsung memberikan izin. Ia sempat memastikan dahulu soal tawaran kerja tersebut. ""Pokoknya dibagus-bagusinlah sama Kusnia karena dia juga kenal sama orang yang nawarin kerja itu, katanya di sana nanti kerja di restoran, terus enggak ada biaya pemberangkatan juga,"" cerita Dartem. Setelah memberi izin, pihak agensi yang mengurus seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Kusnia lalu terbang ke negara China menggunakan visa turis pada 20 Desember 2025. Namun, sesampainya di sana, ia justru dibawa ke penampungan dan dipaksa menikah dengan pria warga negara setempat. Dartem tidak tahu-menahu soal pernikahan tersebut. Kusnia hanya cerita ia diminta menikah dengan pria China lalu dibawa oleh suaminya. Dokumen persetujuan keluarga sebagai syarat pernikahan disampaikan Dartem diduga juga dipalsukan oleh pihak agensi. Ia menegaskan sama sekali tidak merasa telah memberikan izin atas pernikahan tersebut." "143","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","INDRAMAYU, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Indramayu turun tangan mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan. Korban adalah Kusnia (21), warga Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Ia awalnya diiming-imingi bekerja di sebuah restoran di China dan diberangkatkan pada Desember 2025 lalu. Namun setibanya di China, janji pekerjaan itu tidak pernah terwujud. Kusnia justru dinikahkan dengan pria asal China tanpa izin keluarga. Kasus ini mencuat setelah ibu korban, Dartem, melaporkan kejadian tersebut ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada Minggu (10/5/2026). Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Indramayu, Iman Sulaeman, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan SBMI untuk menggali informasi lebih lanjut terkait kasus tersebut. DP2KBP3A juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tindak lanjut penanganan korban. “Koordinasi ini guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban,” kata Iman saat dihubungi, Selasa (12/5/2026). Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP2KBP3A Indramayu, Eddy Kusmayadi, menambahkan proses penyelamatan Kusnia di China masih terus diupayakan. Saat ini, pemerintah masih menunggu proses perceraian korban sebagai dasar pemulangan ke Indonesia. Sidang perceraian dijadwalkan berlangsung pada 17 Mei 2026 mendatang. “Kami dalam hal ini terus berusaha maksimal. Namun karena kasus ini skalanya juga bukan lokal tapi sudah internasional, maka kami juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Eddy. Eddy mengatakan, Kusnia kini telah diselamatkan oleh kepolisian Shanghai dan pihak KBRI, lalu ditempatkan di shelter milik pemerintah setempat. KBRI juga membantu proses perceraian korban. Namun pihak keluarga menyebut Kusnia terlantar selama berada di shelter karena hanya diberi makan roti dan pisang setiap hari. “Kami juga telah sampaikan ke Kementerian terkait kondisi tersebut agar korban bisa diberikan perlindungan yang maksimal,” jelas Eddy. Pemkab Indramayu memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga Kusnia dipulangkan ke Indonesia." "144","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","INDRAMAYU, KOMPAS.com - Kusnia (21), warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok pengantin pesanan di China. Perempuan itu kini terlantar di sebuah shelter pemerintah di wilayah Anhui, China, setelah mengalami dugaan kekerasan dan eksploitasi dari suaminya. Ibu korban, Dartem (52), mendatangi Sekretariat Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu pada Minggu (10/5/2026) sore untuk meminta bantuan pemulangan anaknya ke Indonesia. “Saya datang ke sini mau minta pertolongan ke SBMI, tolong pulangkan anak saya, kasian dia di sana makan juga seadanya,” kata Dartem sembari terisak. Dartem mengatakan, awalnya Kusnia dijanjikan bekerja di sebuah restoran di China oleh pihak agensi. Kusnia kemudian berangkat ke China pada 20 Desember 2025 menggunakan visa turis. Namun sesampainya di sana, pekerjaan yang dijanjikan tak pernah ada. Kusnia justru dikenalkan dengan pria asal China untuk dinikahkan. “Nikahnya itu di sana di China, saya juga tidak tahu anak saya dinikahkan. Dokumen persetujuan atas nama saya itu juga dipalsukan, yang bikin agen semua,” ujar Dartem. Menurut dia, pihak keluarga baru mengetahui dugaan praktik pengantin pesanan itu setelah mertua Kusnia meminta ganti rugi ketika korban menolak melayani suaminya. Mertua korban disebut mengaku telah mengeluarkan biaya hingga sekitar Rp 400 juta. Namun dari jumlah tersebut, Kusnia hanya menerima Rp 22 juta dari pihak agensi. Dartem mengaku terpukul setelah mengetahui anaknya diduga mengalami kekerasan selama tinggal bersama suaminya di China. Kusnia disebut kerap dipaksa melayani suaminya, termasuk mengalami dugaan kekerasan seksual. Jika menolak, korban mengaku dipukul dan ditendang. “Kusnia tersiksa, minta tolong juga sama siapa di sana. Ya sudah Kusnia sempat buat video minta tolong, siapa tahu ada yang kasian, terus ramai di medsos,” kata Dartem. Setelah video permintaan tolong korban viral di media sosial, keluarga suami korban disebut marah. Kusnia bahkan sempat bersembunyi di kamar mandi untuk menghindari amukan keluarga suaminya. “Terus habis itu, suaminya ngajak buat bercerai,” ujar dia." "145","T, WA, AV","JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka kasus dugaan eksploitasi anak dan perampasan kemerdekaan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketiganya berinisial T, WA, dan AV. Kasus ini terkait dengan tewasnya satu dari dua asisten rumah tangga (ART) yang terjun dari lantai empat kos di Benhil saat kabur dari tempat majikannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, AV merupakan majikan yang mempekerjakan korban D sejak November 2025 hingga April 2026. Sementara itu, tersangka T dan WA berperan dalam proses perekrutan korban sebagai ART. ""Saat ini telah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Jakarta Pusat,"" kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026). Tersangka T dan WA telah ditahan sejak 29 April 2026, sementara AV menyusul ditahan pada hari ini. ""Penahanan dilakukan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,"" ujar Budi. Untuk memperkuat konstruksi hukum, penyidik telah menyita berbagai barang bukti penting, mulai dari dokumen korban, perangkat elektronik, rekaman DVR CCTV (kamera pengawas), hingga hasil visum et repertum dan autopsi. Polisi juga berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan serta perlindungan maksimal bagi saksi korban. ""Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan tuntas. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 446 KUHP, Pasal 455 KUHP, serta Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak,"" tutur Budi. Polda Metro Jaya pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan selektif dalam merekrut tenaga kerja, terutama memastikan tidak ada pelibatan anak di bawah umur, yang merupakan bentuk pelanggaran hukum. Budi juga meminta warga agar segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui Call Center 110 apabila menemukan praktik-praktik yang mengarah pada eksploitasi manusia maupun TPPO di lingkungannya demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mendalami kasus meninggalnya seorang pegawai rumah tangga (PRT) akibat lompat dari lantai 4 sebuah rumah kos di kawasan Bendungan Hilir (Benhil). ""Informasi sementara, orang itu katanya tidak betah. Terus kabur dengan cara melompat,"" kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan di Jakarta pada 23 April 2026." "146","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan, termasuk di ruang digital. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026). Rakernis tersebut mengusung tema “Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas”. Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan, penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memutus rantai penyebaran tersebut. “Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris yang dua itu dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Tito menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra-radikalisasi, penguatan kontra-ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, deradikalisasi penting diberikan kepada pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali pada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra-radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme. Penguatan kontra-ideologi, sebut Tito, perlu melibatkan tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih mudah diterima. “Ini sangat efektif, kenapa? Karena kelompok ini memiliki budaya, norma trust insider, enggak percaya pada orang luar, percaya kepada orang dalam,” katanya. Tito juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra-narasi di ruang digital untuk memutus saluran penyebaran paham radikal. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran ideologi ekstremisme berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai platform digital. Di sisi lain, Tito memandang penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, terutama di wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikal." "147","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","TULUNGAGUNG, KOMPAS.com – Seorang siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kini tengah menjalani pendampingan intensif oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) setelah terdeteksi terpapar jaringan kelompok teroris. Siswa tersebut diketahui masuk ke dalam pusaran paham radikalisme dan doktrin terorisme melalui interaksi di berbagai platform game online populer seperti Mobile Legends, Free Fire (FF), hingga Roblox. Kepala UPT PPA Kabupaten Tulungagung, Dwi Yanuarti, menjelaskan bahwa paparan tersebut bermula saat korban berkomunikasi dengan orang asing di dalam gim. Dari sana, korban diarahkan untuk bergabung ke dalam grup Telegram yang berisi konten-konten radikal. Beruntung, aktivitas mencurigakan tersebut segera terendus oleh pemantauan siber Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror. ""Dia ketahuannya saat masih tahap awal. Tapi kalau diteruskan, masuknya doktrin terorisme,"" ujar Dwi Yanuarti kepada media, Rabu (13/5/2026). Selain melalui gim, korban yang memiliki kemampuan bahasa Inggris cukup baik ini juga aktif mengunggah konten bernuansa kekerasan di TikTok. Hal ini memicu ketertarikan jaringan teroris internasional untuk merekrutnya ke dalam lima grup WhatsApp yang berbeda. Proses deradikalisasi terhadap siswa tersebut telah dilakukan sejak awal Desember 2025. Setelah menjalani pendampingan psikososial dan edukasi kebangsaan selama beberapa bulan, perubahan positif mulai terlihat pada perilaku sang anak. Dwi mengungkapkan, awalnya siswa tersebut sangat tertutup dan enggan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. ""Dulu kalau ketemu orang pasti menunduk, tidak mau melihat wajah. Sekarang dia sudah ceria, berkomunikasi dengan siapa saja,"" sambung Dwi. UPT PPA juga membawa siswa tersebut ke psikolog untuk memetakan minat dan bakatnya. Langkah ini diambil agar energi sang anak bisa tersalurkan ke hal-hal positif sehingga tidak kembali terjerumus ke jaringan kelompok garis keras. Berdasarkan hasil pemetaan bakat, siswa tersebut diketahui memiliki kegemaran tinggi terhadap game online. Alih-alih melarangnya bermain gim, pihak UPT PPA justru mengarahkan minat tersebut ke jalur prestasi melalui organisasi Esports. ""Ternyata dia senang gim daring, kami salurkan lewat organisasi e-sport. Kami ikutkan setiap kali ada turnamen,"" ungkap Dwi. Pemerintah berharap dengan mengubah orientasi dari sekadar bermain gim menjadi atlet berprestasi, anak tersebut akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih sehat dan terpantau. Kasus ini menjadi alarm bagi para orang tua untuk lebih waspada terhadap keamanan digital anak. Menurut Dwi, anak-anak seringkali mencari validasi atau pengakuan di dunia maya namun berakhir pada lingkungan yang salah. Pihak UPT PPA menekankan beberapa poin penting bagi orang tua: ""Lingkungan sekitarnya tidak tahu apa yang dikerjakan anak ini. Dia terpapar setelah berkomunikasi lewat gim,"" papar Dwi. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Tulungagung, Kasil Rokhmad, menambahkan bahwa selain kasus pelajar SD ini, pihaknya juga mencatat adanya satu pelajar SMA asal Tulungagung yang mengalami kasus serupa di luar daerah. ""Kami mengimbau orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak. Pengawasan dan komunikasi keluarga menjadi kunci pencegahan paparan radikalisme sejak dini,"" pungkas Kasil. Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Siswa SD Tulungagung Terpapar Radikalisme dari Game Online, UPT PPA Turun Tangan dan Antaranews dengan Judul Pelajar SD Tulungagung jalani deradikalisasi usai terpapar radikalisme" "148","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Pelabuhan Tanjung Priok menyusun delapan skenario risiko operasional dalam dokumen Business Continuity Management System (BCMS) untuk mengantisipasi potensi krisis di kawasan pelabuhan. Ketua Tim Penyusun BCMS Pelabuhan Tanjung Priok Tedy Herdian mengatakan, delapan risiko kritikal yang dipetakan meliputi pandemi kesehatan, terorisme, kerusuhan massa, kebakaran besar, tumpahan minyak, kemacetan logistik parah, gangguan kelistrikan, dan bencana alam. “Dokumen BCMS ini bersifat dinamis dan akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan risiko, kompleksitas operasional pelabuhan, serta tantangan rantai pasok global,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2026). Dokumen tersebut disusun bersama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, Pelindo Regional 2, operator terminal, dan stakeholder pelabuhan lainnya berdasarkan identifikasi risiko kawasan pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priok Kapten Heru Susanto menjelaskan, sistem keberlangsungan operasional diperlukan karena Tanjung Priok memiliki posisi strategis dalam arus logistik nasional. Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu pusat arus logistik nasional dan melayani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Menurut dia, gangguan operasional berkepanjangan di pelabuhan tersebut dapat mempengaruhi distribusi logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, distribusi energi dan pangan, hingga rantai pasok industri. “Sebagai regulator, peran kami bukan hanya menetapkan aturan, tetapi memastikan seluruh ekosistem pelabuhan bergerak dalam satu irama ketika krisis terjadi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang sama, Selasa. Dokumen BCMS itu kemudian diuji melalui Joint Exercise Business Continuity Management System dengan skenario tabrakan kapal akibat engine failure yang memicu pencemaran minyak di kolam pelabuhan. Simulasi tersebut melibatkan lebih dari 30 stakeholder pelabuhan dan menguji komando kedaruratan, koordinasi lintas terminal, aktivasi command center, pengamanan alur pelayaran, hingga strategi pemulihan operasional pelabuhan pascainsiden." "149","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","DI TENGAH berbagai agenda strategis pemerintahan baru mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi industri, penguatan pertahanan nasional, hingga ekspansi program kesejahteraan sosial, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029. Secara normatif, lahirnya regulasi ini sulit dipersoalkan. Tidak ada negara modern yang dapat membiarkan ancaman ekstremisme dan terorisme berkembang tanpa strategi pencegahan yang sistematis. Dalam teori negara modern, keamanan merupakan fungsi dasar negara. Negara tidak hanya bertugas mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan. Dalam konteks global, kebijakan semacam ini bukan hal baru. Perubahan karakter ancaman di era digital membuat banyak negara mengembangkan strategi kontra-ekstremisme yang lebih komprehensif. Penyebaran propaganda melalui media sosial, munculnya jejaring ideologi lintas batas, serta menguatnya polarisasi sosial menjadikan isu keamanan nasional tidak lagi hanya terkait ancaman fisik, tetapi juga menyangkut pertarungan narasi, identitas, dan pengaruh di ruang publik. Dari sudut pandang itu, Perpres ini dapat dibaca sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan nasional. Namun dalam praktik politik, kebijakan keamanan hampir tidak pernah hadir di ruang yang sepenuhnya netral. Regulasi semacam ini selalu dibaca bukan hanya dari teks hukumnya, tetapi juga dari konteks politik, sejarah kekuasaan, serta pola implementasinya di lapangan. Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan: apakah Perpres ini sepenuhnya ditujukan untuk memperkuat keamanan nasional, atau dalam jangka panjang berpotensi berkembang menjadi instrumen kontrol politik atas nama stabilitas? Pertanyaan tersebut bukan bentuk skeptisisme berlebihan. Sejarah politik Indonesia memberikan cukup banyak pelajaran tentang bagaimana isu keamanan pernah menjadi sumber legitimasi kekuasaan. Pada era Orde Baru, jargon “stabilitas nasional” bukan hanya menjadi fondasi pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi perangkat politik untuk mengelola oposisi, membatasi ruang kritik, dan mengontrol dinamika masyarakat sipil. Sejarawan politik dalam bukunya menjelaskan bahwa sejak awal republik, politik Indonesia memiliki kecenderungan state-centered politics, yakni negara menempatkan stabilitas dan integrasi nasional sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan. Dalam pola seperti itu, perbedaan pandangan politik sering kali tidak hanya dipahami sebagai dinamika demokrasi, tetapi juga sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan." "150","A, A, S, DP","PARIGI MOUTONG, KOMPAS.com - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan operasi senyap di wilayah Sulawesi Tengah, Rabu (6/5/2026). Sebanyak delapan orang terduga teroris jaringan Jamaah Anshoru Daulah (JAD) diamankan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso. Penangkapan dilakukan mulai pukul 01.30 hingga 03.30 WITA. Di Parigi Moutong, salah satu penindakan berlangsung di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, di mana terduga pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya. Juru Bicara Densus 88 AT Polri, KBP Mayndra Eka Wardhana, mengonfirmasi bahwa delapan orang tersebut berafiliasi dengan jaringan global ISIS. ""Densus 88 AT Polri telah melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap delapan orang jaringan Jamaah Anshoru Daulah yang terafiliasi kepada jaringan global ISIS di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Mayndra dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026). Dari delapan orang yang diamankan, empat orang ditangkap di Kabupaten Poso dengan inisial R (32), AT (29), RP (32), dan ZA (37). Sementara empat lainnya ditangkap di Parigi Moutong, yakni A (43), A (46), S (47), dan DP (39). Dalam penggeledahan di rumah salah satu terduga di Tomoli Utara, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan aktivitas mereka, antara lain: Berdasarkan penyelidikan awal, kedelapan tersangka diduga kuat terlibat dalam penyebaran propaganda terorisme melalui platform media sosial. Mereka secara aktif mengunggah dan membagikan konten berupa gambar, tulisan, maupun video yang mengandung paham radikal. “Para terduga teroris itu juga diduga terlibat dalam berbagai aktivitas terorisme lainnya dan saat ini masih didalami oleh penyidik,” tambah Mayndra. Penangkapan ini mengejutkan warga setempat, khususnya di Desa Tomoli Utara. Kepala Dusun I, Jufri Haruji, menyebut bahwa warga yang diamankan tersebut dikenal memiliki profesi yang sangat umum dan berbaur dengan masyarakat. “Yang bersangkutan kesehariannya berjualan buah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di lingkungan warga,” kata Jufri. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam memutus rantai penyebaran paham radikal dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Saat ini, kedelapan tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk pengembangan kasus lebih lanjut." "151","Ahmad Bahar","JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Depok memastikan konflik antara penulis buku, Ahmad Bahar, dengan GRIB Jaya sudah selesai secara damai. Kasi Humas Polres Depok AKP Made Budi mengatakan, pihaknya telah membantu mediasi antara kedua belah pihak. ""Iya, Polres membantu melakukan mediasi hingga keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara damai,"" ujar Made singkat saat dikonfirmasi Kompas.com lewat pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2026). Made juga menyebut tidak ada unsur penculikan terkait peristiwa putri Ahmad Bahar dibawa dari rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, ke kantor GRIB Jaya di Jakarta Barat pada Minggu (17/5/2026). Ia turut menunjukkan salinan surat kesepakatan damai antara Ahmad Bahar dan pihak GRIB Jaya. Surat pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Ahmad Bahar sebagai pihak pertama dan perwakilan Divisi Hukum DPP GRIB Jaya, Novianus Martin Bau, sebagai pihak kedua. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat tiga poin utama. Pertama, Ahmad Bahar menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules, beserta istri dan seluruh pengurus GRIB Jaya. Pihak GRIB Jaya melalui Novianus Martin Bau juga telah menyatakan memaafkan Ahmad Bahar. Kedua, Ahmad Bahar diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Hercules, yang dapat disiarkan melalui media, YouTube, atau media sosial lainnya, paling lambat Senin (18/5/2026) pukul 14.00 WIB. Lokasi pelaksanaan akan disepakati kedua pihak. Ketiga, Ahmad Bahar diminta melakukan penurunan (take down) video yang beredar di media sosial terkait Hercules. Surat pernyataan tersebut dibuat pada Minggu (17/5/2026) dan turut ditandatangani saksi dari kedua belah pihak, yakni Ketua RW 016 Kelurahan Tugu Junaedi Sitorus serta pengurus GRIB Jaya Marthin Mooy. Dalam dokumen itu juga dijelaskan duduk perkara yang memicu polemik. Disebutkan, persoalan bermula dari video yang berkaitan dengan pemberitaan antara Amien Rais dan Hercules. Dalam video tersebut, Ahmad Bahar sempat berkomentar, “Hati-hati sudah tua jangan seperti itu.” Unggahan itu kemudian disebut mengandung pesan bernada penghinaan terhadap Hercules. Selain itu, Ahmad Bahar juga diduga mengirim pesan melalui WhatsApp kepada istri Hercules serta empat pengurus pusat GRIB Jaya." "152","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","DUBLIN, KOMPAS.com - Israel menangkap adik Presiden Irlandia Catherine Connolly, yaitu Margaret Connolly, yang ikut serta rombongan kapal Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza. Margaret adalah satu dari delapan warga Irlandia yang dicegat Israel saat menaiki armada bantuan kemanusiaan tersebut. Penyelenggara GSF mengatakan, pasukan Israel mencegat kapal-kapal tersebut pada Senin (18/5/2026) setelah armada berlayar dari Turkiye pekan lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam misi itu sebagai ""skema jahat"" yang disebutnya bertujuan mendukung kelompok Hamas. Adapun kapal-kapal GSF menjadi upaya terbaru para aktivis internasional untuk menembus blokade Israel terhadap wilayah Palestina. Sekitar 50 kapal dalam armada tersebut berangkat dari Turkiye pada Kamis (14/5/2026). ""Global Sumud Flotilla diserang!"" tulis kelompok itu di X, dikutip dari AFP. ""Pendudukan Israel sekali lagi secara ilegal dan dengan kekerasan mencegat armada internasional kapal kemanusiaan kami dan menculik para relawan."" GSF mengonfirmasi bahwa Margaret Connolly, yang berprofesi dokter, termasuk di antara relawan yang diculik secara ilegal oleh Israel. ""Delapan warga Irlandia telah ditahan secara ilegal dalam operasi ini,"" demikian pernyataan penyelenggara yang dikirim kepada AFP. Presiden Connolly, yang sedang melakukan perjalanan terjadwal ke Inggris, menyampaikan kekhawatirannya setelah bertemu Raja Charles III di London. ""Saya sangat khawatir tentang dia, dan saya juga sangat prihatin tentang rekan-rekannya di kapal,"" kata Catherine Connolly. Ia menambahkan, dirinya belum memperoleh kabar lebih lanjut mengenai penahanan tersebut. Video yang diunggah penyelenggara di media sosial memperlihatkan Margaret bersama lima orang lainnya, dalam rekaman yang tampaknya dibuat sebelum mereka ditahan. Dalam video itu Margaret berujar, ""Jika Anda menonton video ini, itu berarti saya telah diculik dari kapal saya di armada oleh pasukan pendudukan Israel."" Penyelenggara menegaskan, keterlibatan Margaret Connolly dalam armada tersebut merupakan keputusan pribadi, tidak terkait dengan kebijakan Presiden Irlandia. Irlandia selama ini termasuk negara yang paling vokal mengkritik pengeboman Israel di Gaza. Dublin juga mengakui negara Palestina pada 2024. Tak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memerintahkan penutupan Kedutaan Besar Israel di Dublin dengan alasan kebijakan anti-Israel yang ekstrem dari Irlandia. Tahun lalu, Saar mengatakan, ""Dublin menjadi ibu kota anti-semitisme di dunia"", saat mengecam usulan Dewan Kota Dublin untuk mengganti nama taman yang dinamai Chaim Herzog, sesuai nama presiden keenam Israel yang lahir di Irlandia." "153","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur, Senin (18/5/2026). Dalam rombongan tersebut terdapat sembilan relawan asal Indonesia, termasuk dua jurnalis Republika yang hingga kini belum diketahui kondisinya. Kemlu RI menyatakan, situasi di lapangan masih sangat dinamis dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan para WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Gaza tersebut. Kemlu RI menyebut sedikitnya 10 kapal telah ditangkap, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. “Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI - Rumah Zakat,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, kepada Kompas.com, Senin (18/5/2026). Kemlu juga menyebut kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Noroyono hingga kini belum dapat dihubungi. “Sampai saat ini masih belum dapat dihubungi dan belum diketahui status dari kapal, termasuk Sdr. Bambang Noroyono yang berada di kapal tersebut,” lanjutnya. Pemerintah Indonesia pun mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. “Kami mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” ujar Vahd Nabyl. Kemlu RI menyatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah untuk mengantisipasi perkembangan situasi. “Sejak awal PWNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka,” ujar Vahd Nabyl. Selain itu, pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para WNI. “Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” demikian pernyataan Kemlu RI. Sebelumnya, akun Instagram resmi Republika mengunggah video jurnalisnya Bambang Daryono alias Abeng menjadi peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026." "154","GH","TULUNGAGUNG, KOMPAS.com – Kasus dugaan penculikan bayi laki-laki berusia 17 bulan berinisial B di Tulungagung, Jawa Timur, terus bergulir. GH (53), wanita yang membawa balita tersebut hingga ke Pelabuhan Merak, Banten, kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, pihak kuasa hukum GH membantah kliennya memiliki niat jahat (mens rea) untuk menculik atau melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). GH berdalih membawa balita tersebut karena rasa iba dan kondisi mendesak. Peristiwa ini bermula saat ibu kandung B, yakni IR (34), menitipkan anaknya kepada GH karena harus bekerja pada malam hari. Keduanya merupakan warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, meski tinggal di tempat kos yang berbeda. Penasihat hukum GH dari LBH Gayatri, Fitri Erna, menjelaskan bahwa kliennya harus pulang ke kampung halamannya di Desa Yudha Karya Jitu, Tulang Bawang, Lampung, karena anaknya akan melahirkan. ""Beberapa hari sebelumnya GH sudah bilang ke IR, dia akan pulang ke Lampung karena anaknya akan melahirkan. GH membawa serta B karena berpikir tidak ada yang mengasuh sebab IR harus bekerja malam hari,"" ungkap Fitri, Selasa (12/5/2026). Fitri menambahkan, barang-barang pribadi milik GH bahkan masih tertinggal di kos Ngunut, menandakan kliennya berniat kembali ke Tulungagung setelah urusan di Lampung selesai. ""Dia tidak tahu bahwa membawa anak di bawah umur tanpa seizin orang tua itu melanggar hukum. Ketidakpahaman itu tidak bisa jadi alasan serta-merta lepas dari jerat hukum, tapi kami menekankan tidak ada niat menculik,"" tambahnya. Pelarian GH terhenti pada Selasa (5/5/2026) setelah personel Satreskrim Polres Serang Polda Banten mencegatnya di Pelabuhan Merak sebelum menyeberang ke Pulau Sumatera. Penangkapan ini dilakukan setelah Polres Tulungagung menerima laporan dari IR yang keberatan anaknya dibawa pergi. Mohammad Hufron Efendi, pengacara GH lainnya, meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. ""Mens rea-nya harus dibuktikan, apakah ini trafficking atau penculikan. Sejauh ini kami belum menemukan indikasi TPPO,"" ujar Hufron. Saat ini, GH dijerat dengan Pasal 454 KUHP. Mengingat pasal tersebut merupakan delik aduan, pihak pengacara berharap adanya upaya restorative justice (RJ) jika IR bersedia mencabut laporannya. Di sisi lain, kondisi balita B kini dinyatakan dalam keadaan sehat setelah menjalani pemeriksaan medis di RSUD dr Iskak Tulungagung pada Senin (11/5/2026). Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Tulungagung, Dwi Yanuarti, menyebutkan bahwa B sempat mengalami trauma dan tantrum saat proses penjemputan di Serang, Banten. ""Kami sering berhenti di rest area mengajak dia bermain untuk memastikan dia nyaman. Kami tidak memburu waktu tapi mengabaikan psikologi anak,"" kata Dwi. Perjalanan darat dari Serang ke Tulungagung yang biasanya ditempuh 12 jam pun molor hingga 15 jam demi menjaga stabilitas emosi sang balita. ""Anaknya sekarang kembali ceria, kondisinya sangat baik. Sama petugas kami juga sangat dekat,"" imbuhnya. UPT PPA Tulungagung memastikan akan terus mendampingi IR dalam proses hukum kedepan. Selain bantuan psikologis, pihak dinas terkait juga membantu pengurusan dokumen kependudukan B yang sempat hilang. Keluarga besar IR dari berbagai daerah seperti Serang dan Bekasi juga dilaporkan telah memberikan dukungan moral dan bantuan pengasuhan bagi B guna memulihkan trauma pasca-kejadian. Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Bantahan Tersangka Penculik Balita di Tulungagung, Kuasa Hukum Ajukan RJ: Tak Ada Niat Jahat" "155","GH","TULUNGAGUNG, KOMPAS.com – Kondisi B, balita laki-laki berusia 17 bulan yang menjadi korban dugaan upaya penculikan oleh pria berinisial GH (53), dinyatakan dalam keadaan sehat. Kepastian ini didapat setelah korban menjalani pemeriksaan medis menyeluruh di RSUD dr Iskak Tulungagung. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Tulungagung, Dwi Yanuarti, mengonfirmasi bahwa secara fisik tidak ditemukan gangguan kesehatan maupun kondisi kedaruratan pada tubuh balita tersebut. ""Anaknya kembali ceria, kondisinya sangat baik. Sama petugas kami juga sangat dekat seolah tak mau lepas,"" ujar Dwi kepada awak media, Selasa (12/5/2026). Meski kini telah ceria, Dwi menceritakan bahwa B sempat mengalami trauma saat proses penjemputan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Balita tersebut dilaporkan sempat mengalami tantrum atau ledakan emosi saat hendak dimasukkan ke dalam mobil. Guna menjaga kondisi psikis anak, tim pendamping memilih untuk tidak memburu waktu selama perjalanan pulang ke Tulungagung. Perjalanan yang biasanya ditempuh dalam 12 jam pun melar hingga 15 jam. ""Kami sering berhenti di rest area mengajak dia bermain untuk memastikan dia nyaman. Kami tidak memburu waktu tapi mengabaikan psikologi anak,"" tambah Dwi. Setibanya di Polres Tulungagung pada Jumat (8/5/2026) pagi, B dan ibunya, IR (34), langsung diberikan waktu istirahat total sebelum akhirnya menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin (11/5/2026). Selain kesehatan, UPT PPA juga membantu pengurusan dokumen kependudukan B yang sempat hilang. Saat ini, UPT PPA tengah fokus mendampingi proses hukum yang ditempuh IR sebagai ibu korban. Dwi menyebutkan bahwa keluarga besar IR, baik yang berada di Tulungagung, Serang, maupun Bekasi, turut memberikan dukungan moral yang kuat. ""Ke depan ibu korban akan dimintai keterangan penyidik. Kami akan turut mendampingi,"" tegasnya. B dijadwalkan kembali ke RSUD dr Iskak bulan depan untuk menjalani skrining tumbuh kembang anak guna memastikan dampak jangka panjang dari peristiwa ini. Di sisi lain, tersangka GH (53) melalui penasihat hukumnya dari LBH Gayatri, Fitri Erna, membantah adanya niat jahat untuk menculik B. Fitri menjelaskan bahwa GH membawa B ke Lampung karena terdesak situasi. Kejadian bermula saat IR menitipkan B kepada GH karena harus bekerja pada malam hari. Namun, pada Selasa (5/5/2026), GH memutuskan pulang ke Desa Yudha Karya Jitu, Tulang Bawang, Lampung, karena anaknya akan melahirkan. ""GH memang membawa B karena berpikir tidak ada yang mengasuh sebab IR harus bekerja malam hari,"" ungkap Fitri. Menurut Fitri, hubungan antara GH dan IR sebelumnya baik-baik saja dan mereka sering berkomunikasi melalui panggilan video. GH juga disebut mematikan ponsel selama perjalanan hanya untuk menghemat baterai, bukan untuk menghilangkan jejak. Senada dengan Fitri, pengacara GH lainnya, Mohammad Hufron Efendi, menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Pihaknya berupaya agar kasus ini dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ). ""Mens rea-nya (niat jahat) harus dibuktikan, apakah ini trafficking atau penculikan. Sejauh ini kami belum menemukan indikasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),"" jelas Hufron. Tersangka GH dijerat dengan Pasal 454 KUHP yang merupakan delik aduan. Jika IR bersedia mencabut laporannya, maka proses hukum terhadap GH dapat dihentikan. Sebelumnya, kasus ini sempat viral setelah GH diamankan oleh Satreskrim Polres Serang di Pelabuhan Merak saat hendak menyeberang menuju Lampung. Polisi bergerak cepat setelah menerima laporan dari IR yang tidak terima anaknya dibawa tanpa izin keluar pulau. Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Kondisi Balita 17 Bulan Korban Penculikan di Tulungagung Membaik, UPT PPA: Sudah Kembali Ceria" "156","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "157","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "158","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan Banten, Tri Nurtopo, menyebut penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Pantai Carita gelap selama dua tahun akibat pencurian kabel lampu jalan. ""Jadi kami itu masang lampu-lampu di jalan nasional yang di Carita, Pandeglang, itu 196 unit. Tapi baru kita pasang, enggak sampai dua minggu, kabelnya hilang,"" ujar Tri Nurtopo di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2024 ketika pihaknya baru memasang PJU di kawasan tersebut. Namun, sekitar dua minggu setelah pemasangan, kabel jenis NYY yang berada di bagian atas unit lampu dilaporkan hilang dicuri. Akibat pencurian itu, hingga kini, dua tahun setelah kejadian, kabel tersebut belum dapat dipasang kembali, sehingga sejumlah ruas jalan di kawasan Pantai Carita masih minim penerangan. ""Belum kita pasang lagi. Ke depannya akan libatin APH (Aparat Penegak Hukum) untuk pengawasan,"" kata dia. Selain di kawasan Carita, kasus pencurian kabel PJU juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Banten, seperti Kota Serang dan Kabupaten Tangerang. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan lampu jalan di Banten masih cukup besar. Dari total kebutuhan sekitar 19.000 titik PJU di jalan provinsi, saat ini baru sekitar 5.000 titik yang terpasang." "159","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","BANYUWANGI, KOMPAS.com - Polisi terus mengembangkan penyelidikan kasus pencurian modus pecah kaca mobil di Jalan KH Harun, Kelurahan Tukangkayu, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin (18/5/2026). Dalam kasus ini, korban bernama FS (21) warga Kecamatan Wongsorejo kehilangan uang Rp 300 juta. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan mengatakan, menurut pendalaman yang dilakukan polisi, muncul dugaan kuat bahwa korban telah dibuntuti sejak keluar dari bank setelah mengambil uang. ""Betul, kita sudah pelajari 99 persen pelaku ini. Dia sudah mengikuti korban yang mengambil uang di bank itu sejak dari bank,"" kata Rofiq, Selasa (19/5/2026). Dugaan itu menguat setelah pelaku bergerak cepat dan langsung mengambil tas berisi uang ratusan juta rupiah yang ditinggalkan di dalam mobil korban. Saat kejadian, korban baru saja mengambil uang tunai sekitar Rp 300 juta dari bank. Dalam perjalanan, korban sempat berhenti di sebuah warung seblak dan memarkir mobil Toyota Fortuner bernopol P 1282 YV di depan lokasi. Namun, hanya dalam waktu singkat, dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax putih diduga langsung menjalankan aksinya. Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi, kedua pelaku terlihat mendekati mobil korban sebelum memecahkan kaca bagian tengah kendaraan. Mereka kemudian dengan cepat mengambil tas hitam berisi uang ratusan juta rupiah dan melarikan diri. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi mengatakan, hingga saat ini tim Reskrim masih di lapangan untuk mengumpulkan data dan melakukan penyelidikan. Menurut Lanang, korban baru menyadari uangnya hilang setelah mendengar suara kaca pecah dan alarm mobil berbunyi. “Korban memarkir kendaraan dengan posisi uang berada di dalam mobil. Setelah terdengar kaca pecah dan alarm berbunyi, baru diketahui tas berisi uang sudah hilang,” terangnya. Polisi kini telah mengantongi rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Penyidik juga masih memburu identitas dua pelaku yang terekam kamera pengawas. Dari informasi yang dihimpun, uang Rp 300 juta tersebut rencananya akan digunakan keluarga korban untuk kebutuhan usaha pertanian cabai yang akan dikirim ke Bali. Usai kejadian, korban menjalani pemeriksaan di ruang Resmob Polresta Banyuwangi. Sejumlah anggota keluarga korban juga tampak mendatangi Mapolresta Banyuwangi untuk mendampingi proses pelaporan." "160","MS, I","PASURUAN, KOMPAS.com - Aksi nekat dua pencuri spesialis kabel dan besi grounding di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berakhir tragis. Tak sempat membawa kabur barang jarahan, kedua pelaku justru menjadi bulan-bulanan warga yang geram setelah salah satu dari mereka mencoba melawan menggunakan senjata tajam. Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aipda Junaedi mengungkapkan, peristiwa yang terjadi pada Senin (18/5/2026) malam sekitar pukul 22.25 WIB itu, diketahui setelah aksinya terekam CCTV. Kedua terduga pelaku yakni MS (37), seorang karyawan swasta asal Kecamatan Kraton, Pasuruan, dan rekannya, I (39), pria kelahiran Bangkalan yang berdomisili di Kecamatan Gadingrejo. Malam itu, situasi gudang milik MSA (28), pengusaha asal Malang terlihat mencurigakan melalui CCTV. Penjaga gudang, EY mendapati seorang pria tak dikenal tengah mengendap-endap turun dari lantai dua gudang dengan menggunakan tangga fiber dan menginformasikan pada warga sekitar. Sadar aksinya tepergok, salah satu pelaku, MS bukannya menyerah. Ia justru mencabut sebilah pisau dan mengancam warga yang mulai mengepungnya. Hal itu sontak memicu kemarahan warga sekitar. ""Saat hendak diamankan, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau sehingga memicu emosi warga di sekitar lokasi. Warga yang berada di lokasi kemudian ikut membantu melumpuhkan kedua pelaku,"" ujar Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aipda Junaedi, Selasa (19/5/2026). Massa yang telanjur geram sempat menghadiahi kedua pelaku dengan bogem mentah. Beruntung, amuk massa tidak berbuntut fatal setelah petugas dari Satreskrim Polres Pasuruan Kota segera tiba di lokasi untuk mengamankan kedua pelaku dari kepungan warga. Setelah mengamankan pelaku, pemilik gudang, MSA langsung mendatangi gudang miliknya untuk memeriksa situasi. Saat memeriksa CCTV lebih detail, terungkap bahwa kedua pelaku sebelumnya sudah menyatroni gudang tersebut dan melakukan aksi pencurian yang sama. Berdasarkan rekaman digital teridentifikasi MS dan I merupakan komplotan yang pernah menjebol dan menjarah kabel serta besi grounding di gudang tersebut sepekan sebelumnya, Minggu, (10/5/2026) lalu dengan total kerugian Rp 10 juta. ""Atas tindakan perlawanan dan pencurian tersebut, penyidik menjerat mereka dengan pasal Pencurian dengan Kekerasan (Curas),"" jelas Junaedi. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang KUHP baru, dan/atau Pasal 477 Ayat (1) huruf e dan g KUHP Juncto Pasal 17 KUHP." "161","Ikmal Jaya, SSH","TEGAL, KOMPAS.com - Sengketa bisnis keluarga menyeret mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya dan kakak kandungnya ke ranah hukum. Perselisihan itu bermula dari dugaan penggelapan uang perusahaan hingga klaim penyertaan modal miliaran rupiah. Mantan Wali Kota Tegal periode 2009-2014, Ikmal Jaya, melaporkan kakak kandungnya berinisial SSH ke Polres Tegal Kota atas dugaan penggelapan uang perusahaan keluarga senilai hampir Rp 6,5 miliar. Kasus tersebut kini tengah ditangani Satreskrim Polres Tegal Kota dan masih berada pada tahap penyelidikan awal. Lantas, bagaimana duduk perkara kasus tersebut? Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan PT Dewi Kusuma Wisesa Jaya, perusahaan pengembang Perumahan Jaya Kusuma di Kelurahan Margadana, Kota Tegal. Dalam laporannya, Ikmal menuding terjadi dugaan penggelapan dalam rentang waktu 2018 hingga 31 Desember 2024. Laporan tersebut telah diterima polisi dengan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan (STTLP) Nomor 193/V/2026/Reskrim Polres Tegal Kota tertanggal 4 Mei 2026. Pada Senin (18/5/2026), Ikmal juga telah memenuhi undangan klarifikasi dari Unit III Satreskrim Polres Tegal Kota. Ikmal mengungkapkan, sebelum membawa persoalan itu ke ranah hukum, pihak keluarga sebenarnya sudah beberapa kali mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Bahkan, keluarga disebut sempat merelakan uang senilai Rp 6,5 miliar yang diterima SSH. ""Oleh karena masih keluarga, tadinya kami merelakan dan menganggap selesai. Tapi kemudian yang bersangkutan meminta tambahan lagi berupa sepertiga lahan yang belum dibangun di bagian depan,"" kata Ikmal dilansir dari Tribun Jateng, Selasa (19/5/2026). Menurut dia, permintaan tambahan lahan tersebut bernilai sekitar Rp 3,5 miliar. Ikmal mengatakan pihak keluarga menolak permintaan tambahan lahan karena SSH hanya mengklaim memiliki penyertaan modal di perusahaan. ""Kalau memang bisa dibuktikan ada penanaman modal, tentu akan kami berikan haknya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya harus menanggung risikonya,"" ujarny, dikutip dari Kompas.com, Senin (18/5/2026)." "162","NFP","DEMAK, KOMPAS.com - NFP (25), warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini ditahan Polres Demak atas dugaan penggelapan ayam perusahaan tempatnya bekerja. Pelaku yang bekerja sebagai pengelola kandang diduga melakukan penjualan ayam dan diduga masuk rekening pribadi. Pelaksana Harian Kasatreskrim Polres Demak, Iptu Kuntoro mengungkapkan, kasus ini bermula dari laporan pihak PT Trisula Bintang Utama, Desa Singopadu, Kecamatan Karangawen, Demak atas nama Andar Giyarto. Ia menemukan kejanggalan saat melakukan pengecekan kandang ayam pada Kamis (19/6/2022). ""Hasil pengecekan adanya penjualan ayam yang tidak masuk ke data perusahaan dan uang hasil penjualan masuk ke rekening pribadi tersangka,"" kata Kuntoro melalui pesan tertulis, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, perusahaan sempat menghubungi pelaku untuk meminta penjelasan, namun yang bersangkutan tidak bisa dihubungi hingga dilakukan pemeriksaan menyeluruh di internal. Setelah melakukan pengecekan mendalam, lanjut dia, perusahaan menemukan transaksi penjualan ayam lain yang tidak tercatat data administrasi. ""Total kerugian yang dialami perusahaan mencapai Rp 356.620.000,"" ujarnya. Atas temuan tersebut perusahaan lantas melaporkan ke Polres Demak atas dugaan penggelapan hewan ternak. Kuntoro menegaskan, polisi telah melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti sebelum akhirnya memburu pelaku. NFP berhasil diamankan Polres Demak di daerah asalnya Kabupaten Klaten pada Sabtu (9/5/2026). ""Langsung dibawa ke Polres Demak untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,"" tegasnya. Atas perbuatannya, NFP terancam hukuman maksimal lima tahun bui. ""Tersangka dijerat Pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara,"" tutup Kuntoro." "163","Shinta Komala","YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman bakal kembali mengupayakan jalur penyelesaian perkara yang menjerat Shinta Komala melalui mekanisme restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif. Sebelumnya, perempuan bernama Shinta Komala tersebut dilaporkan oleh adik mantan kekasihnya atas dugaan tindak pidana penggelapan satu telepon genggam (handphone) merek iPhone hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kasi Humas Polresta Sleman, Iptu Argo Anggoro, menjelaskan bahwa terkait dengan pusaran perkara Shinta Komala, sebenarnya terdapat dua laporan kasus yang saling bertolak belakang. Kasus pertama merupakan dugaan penggelapan satu unit gawai iPhone dengan terlapor Shinta Komala. Sementara kasus kedua adalah laporan pengaduan dari Shinta Komala mengenai dugaan pelanggaran disiplin serta kode etik profesi Polri oleh oknum anggota. “Sebetulnya terkait kasus itu yang lebih dulu dilaporkan adalah kasus yang penggelapan handphone. Itu tanggal 17 Oktober 2024. Kemudian tanggal 23 Oktober 2024 baru melaporkan terkait kode etik kepolisian,” ujar Iptu Argo Anggoro saat ditemui di mapolresta, Senin (18/5/2026). Argo memaparkan, untuk berkas perkara dugaan penggelapan gawai saat ini proses hukumnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Pihak penyidik juga telah resmi menyematkan status tersangka kepada Shinta Komala. Meski demikian, kepolisian membuka lebar ruang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. “Sekarang sudah masuk dalam tahap penyidikan dan saudari Shinta Komala sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi RJ (restorative justice) atau penyelesaian secara kekeluargaan,” ucapnya. Menurut penuturan Argo, langkah mediasi guna mencapai mufakat keadilan restoratif ini sebenarnya sempat diinisiasi oleh tim penyidik pada tahun 2025 lalu. Namun, opsi penyelesaian damai tersebut kala itu berujung buntu lantaran mendapat penolakan dari pihak pelapor. “Arahan pimpinan kalau bisa ini agar RJ lagi diselesaikan secara kekeluargaan,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Shinta Komala sempat mengunggah curahan hati (curhat) melalui akun Instagram pribadi miliknya mengenai persoalan hukum yang tengah menjerat dirinya. Shinta merasa telah menjadi korban kriminalisasi setelah dilaporkan ke polisi dan menyandang status tersangka atas tuduhan menggelapkan satu unit iPhone. Kuasa Hukum Shinta Komala, Alam Dikorama, membeberkan bahwa akar persoalan ini bermula pada tahun 2024 silam. Kala itu, kliennya bersama seorang rekannya merintis bisnis kedai kopi (coffee shop). “Dulunya Mbak Shinta itu dia punya teman, mereka bersama-sama membuat usaha coffee shop,” kata Alam Dikorama saat dihubungi, Minggu (17/5/2026). Di tengah jalannya roda bisnis tersebut, Shinta kemudian berkenalan hingga menjalin hubungan asmara dengan seorang oknum anggota kepolisian berinisial K. Seiring berjalannya waktu, K berkeinginan agar kedai kopi tersebut dikelola secara berdua saja dengan Shinta. Sebagai kompensasi, K mengambil alih kepemilikan dengan cara mengganti seluruh modal yang sebelumnya telah disetorkan oleh rekan bisnis Shinta. “(Pacar Shinta inisial K) Bayar langsung juga ke temannya Shinta itu, diibaratnya berapa modalnya diganti,” urai Alam." "164","Shinta Komala","YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Polda DIY melalui Itwasda, Bidpropam dan Ditreskrimum melakukan asistensi dan pendalaman langsung ke Polresta Sleman terkait kasus Shinta Komala. Langkah asistensi tersebut merupakan bentuk keseriusan Polda DIY untuk memastikan proses penanganan berjalan transparan dan sesuai SOP serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda DIY, Kombes Ihsan. ""Terkait kasus yang melibatkan Saudari Shinta Komala, Polda DIY melalui Itwasda, Bidpropam dan Ditreskrimum akan melakukan asistensi dan pendalaman langsung ke Polresta Sleman,"" ujar Kombes Ihsan melalui chat WhatsApp (WA), Senin (18/5/2026). Ihsan menyampaikan langkah asistensi ini merupakan keseriusan Polda DIY untuk memastikan proses penanganan kedua kasus tersebut berjalan transparan sesuai SOP serta ketentuan hukum yang berlaku. ""Pelaksanaan asistensi ini merupakan bentuk keseriusan Polda DIY dalam mencermati dinamika yang berkembang sekaligus memastikan proses penanganan kedua kasus tersebut berjalan transparan dan sesuai SOP serta ketentuan hukum yang berlaku,"" tuturnya. Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan bernama Shinta Komala curhat di akun Instagramnya soal perkara hukum yang menimpanya. Shinta merasa jadi korban kriminalisasi setelah dilaporkan ke polisi atas dugaan penggelapan handphone iPhone dan ditetapkan sebagai tersangka. Informasi lebih jelas soal awal mula kasus dan kronologi terkait Shinta Komala dapat disimak di sini." "165","Deddy Sjahrial Kusuma","SURABAYA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penipuan lowongan kerja oleh mantan Camat Pakal, Surabaya, Deddy Sjahrial Kusuma yang merugikan hingga Rp 200 juta masih belum mendapatkan titik terang. Salah satu ibu korban, Cholifah mengungkapkan bahwa Deddy kembali melakukan wanprestasi atas janji untuk mengembalikan uang para korban. Ia menjelaskan, putranya pernah dijanjikan Deddy pekerjaan sebagai bagian administrasi di kantor kecamatan dengan membayar biaya sebesar Rp 25 juta. Mulanya, sang putra dijanjikan akan dipekerjakan pada November 2025, tapi sampai sekarang masih belum mendapat kabar yang jelas. Cholifah pun juga sudah sempat mengirimkan surat somasi pertama pada Senin (11/5/2026) dan saat itu Deddy janji akan mengembalikan uang ganti ruginya secara penuh dengan tenggat waktu sampai Rabu (13/5/2026). “Setelah saya kirim somasi pertama, kan mau saya kirim somasi kedua minggu depannya, terus orangnya (Deddy) telepon, katanya bakal dikembalikan uang saya full disuruh nunggu saja Rabu jam 12.00 WIB,” ungkap Cholifah di Rumah Aspirasi, Selasa (19/5/2026). Namun, janji itu tak ditepati. Sebab, Deddy kembali melakukan wanprestasi dan nomor teleponnya tiba-tiba tidak dapat dihubungi. “Saya hubungi lagi hari Rabu tidak bisa dihubungi, tidak ada jawaban apapun, wanprestasi lagi orangnya,” ucapnya. Akhirnya, Cholifah kembali mengirimkan somasi kedua pada kemarin, Senin (18/5/2026). Ia juga berencana akan membawa kasus tersebut ke Polrestabes Surabaya pada Senin (25/5/2026) mendatang, jika belum ada kepastian dari Deddy. “Saya niatnya mau lapor ke Polrestabes, tapi ini menunggu seminggu lagi nanti Senin setelah somasi kedua saya buat baru ke sana,” tuturnya. Cholifah juga beberapa kali sudah mendatangi rumah Deddy, tetapi yang bisa ditemui selalu hanya istrinya. “Istrinya itu selalu bilang ‘saya tidak tahu Bu itu urusan Bapak’. Pokoknya bilang kalau Pak Deddy tidak ada di rumah,” ujarnya. Hingga kini, ia mengaku, belum menerima uang sepeser pun dari uang pengembalian ganti rugi. “Saya kan korban pertama yang lapor ke Armuji, terus ada korban lain yang lapor, malah uangnya dikembalikan duluan Rp 10 juta sama dia (Deddy),” paparnya. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji juga menyarankan agar melaporkan perkara tersebut ke Polrestabes Surabaya. Sebab, sangat susah untuk mengetahui keberadaan Deddy tanpa bantuan pihak kepolisian." "166","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dan kalangan pelaku usaha di Kota Yogyakarta diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terkait beredarnya sebuah foto surat palsu yang mencatut nama Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Surat ber-kop resmi lengkap dengan cap basah tiruan tersebut berisi instruksi mengenai Perubahan Pembayaran Sementara yang berkaitan dengan penyetoran pajak daerah. Foto lembaran surat dinas palsu ini dilaporkan menyebar secara berantai melalui pesan singkat di aplikasi percakapan WhatsApp sejak sepekan terakhir. Merespons keresahan publik, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini, memastikan secara tegas bahwa surat naskah dinas yang mengatasnamakan institusi Pemkot Yogyakarta tersebut adalah murni hoaks atau palsu. Andarini memaparkan, kepastian bahwa surat tersebut palsu terlihat sangat jelas dari struktur kop surat yang digunakan. Pelaku terbukti abai karena tidak menyelaraskan format surat dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Kop Naskah Dinas dan Stempel Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta. “Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari tidak dicantumkannya tulisan dalam aksara Jawa, alamat situs web, serta surat elektronik resmi,” ujar Raden Roro Andarini saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Andarini menambahkan, kejanggalan fatal lainnya dapat dengan mudah diidentifikasi dari tata susunan naskah dinas yang menabrak aturan baku Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. “Dalam surat tersebut tidak tercantum sifat surat serta pangkat dan golongan penandatanganan,” kata Andarini menjelaskan rincian kekeliruan dokumen tersebut. “Untuk surat dinas resmi, kami juga saat ini sebenarnya sudah menggunakan mekanisme tanda tangan elektronik,” imbuh Andarini guna mengedukasi masyarakat. Di samping kejanggalan dari segi format administrasi, indikasi tindak pidana penipuan yang paling mencolok terletak pada kolom petunjuk pembayaran. Dalam surat abal-abal tersebut, nomor rekening tujuan yang dicantumkan untuk menyetor uang pajak daerah justru mengarah pada nomor rekening bank atas nama pribadi, bukan atas nama Kas Daerah Pemkot Yogyakarta. Berdasarkan data yang dihimpun BPKAD, sindikat penipu ini ditengarai mulai gencar menyebarkan foto surat edaran palsu tersebut sejak seminggu yang lalu, atau tepat beberapa hari sebelum momentum libur panjang akhir pekan (long weekend) dimulai. Adapun klaster masyarakat yang dijadikan target operasi utama adalah para pengusaha dan pemilik akomodasi hotel di Kota Yogyakarta. “Ada beberapa wajib pajak yang konfirmasi ke kami datang maupun telpon, sebagian besar yang menerima itu badan usaha berupa hotel,” tutur Andarini. Beruntung, berkat sikap kritis para wajib pajak yang langsung melakukan langkah klarifikasi ke posko BPKAD, sejauh ini belum ditemukan adanya kerugian materiil baik dari pihak masyarakat umum maupun dari kalangan pengusaha perhotelan. “Sepanjang penelusuran kami tidak ada wajib pajak yang jadi korban, ke rekening yang disampaikan di surat dan di wa,” katanya mengonfirmasi situasi. Guna memberikan efek jera dan melindungi marwah institusi pemerintahan dari tindakan kriminal siber, pihak Pemkot Yogyakarta saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk membawa modus penipuan baru ini ke ranah hukum. “Kami sedang mempertimbangan situasi dan kondisi apakah masih berlanjut kami memiliki rencana bisa jadi kami tindak lanjuti melaporkan,” kata Andarini." "167","Travel FEIGO","JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Haji Polri mengungkap, 320 orang telah menjadi korban penipuan haji non-prosedural atau ilegal. Hal tersebut berdasarkan hasil penyidikan terhadap 11 Laporan Polisi dan 21 Laporan Informasi yang diterima Satgas Haji Polri. ""Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp 10.025.000.000,"" ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026). Berdasarkan penyelidikan, Satgas Haji Polri telah menetapkan 13 orang tersangka dugaan pelanggaran penyelenggaraan haji ilegal hingga pertengahan Mei 2026. Penetapan 13 tersangka tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat dari berbagai modus penipuan dan penyalahgunaan jalur keberangkatan haji. ""Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat,"" kata Isir. Satgas Haji Polri hadir melalui kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan warga negara memperoleh kepastian, keamanan maupun perlindungan dari berbagai potensi kejahatan. Menurut dia, pendekatan yang dilakukan Satgas Haji Polri lebih mengedepankan langkah pencegahan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban praktik ilegal yang merugikan secara finansial maupun menghambat pelaksanaan ibadah. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang melalui prosedur yang sah. Negara harus hadir mencegah setiap bentuk penyimpangan yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk beribadah,"" kata Isir. Satgas Haji Polri sendiri sebelumnya telah menggagalkan keberangkatan 32 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (15/5/2026). Upaya pencegahan dilakukan Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, setelah petugas menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan keberangkatan haji. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para calon jemaah mengaku akan melakukan perjalanan wisata ke Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok, melalui rute Jakarta-Singapura menggunakan maskapai Batik Air. Namun, petugas imigrasi menemukan fakta bahwa 31 dari 32 calon penumpang tersebut memiliki visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari. Temuan itu kemudian memunculkan dugaan praktik pemberangkatan haji non-prosedural. Polisi selanjutnya melakukan pendalaman terhadap para calon jemaah. Hasil pemeriksaan menunjukkan lima orang mengaku akan berangkat haji melalui jalur tertentu, sementara sebagian lainnya tetap menyatakan tujuan perjalanan untuk wisata. Dalam kasus ini, aparat turut mengamankan seorang pria yang diduga berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan Travel FEIGO. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 32 paspor Republik Indonesia, 32 boarding pass penerbangan Jakarta-Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Isir mengimbau masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengikuti perjalanan ibadah haji dengan memastikan legalitas penyelenggara, jenis visa, serta kelengkapan dokumen keberangkatan. “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan cepat melalui jalur tidak resmi. Pastikan seluruh dokumen dan mekanisme keberangkatan sesuai aturan demi keamanan, perlindungan hukum, dan kelancaran pelaksanaan ibadah,"" ujar Isir." "168","YRN","BANDUNG, KOMPAS.com - Polda Jabar mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok pembukaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Badan Gizi Nasional (BGN) dengan total kerugian korban mencapai Rp 1,9 miliar. Dalam kasus ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka seusai menjanjikan korban bisa memperoleh izin titik koordinat dapur SPPG dengan imbalan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Ade Sapari menjelaskan, pihaknya menangani dua laporan polisi terkait kasus tersebut. Modus yang digunakan para tersangka ialah menjual titik dapur SPPG di sejumlah wilayah dengan harga berbeda-beda tergantung lokasi yang diinginkan korban. Dua laporan yang ditangani Polda Jabar berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan Pasal 286 KUHP. ""Modus operandi bahwa tersangka YRN menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai keinginannya dengan syarat memberikan uang senilai Rp 75 juta sampai dengan Rp 150 juta,"" ucapnya di Mapolda Jabar, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, para pelaku meyakinkan korban dengan memberikan ID yang dibuat seolah-olah resmi dan telah disetujui Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal, BGN tak pernah menerbitkan ID tersebut. Kasus bermula ketika salah satu pelapor berkeinginan memiliki dapur SPPG yang berlokasi di Kota Banjar dan di wilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap. Pada bulan Desember 2023, korban bertemu dengan tersangka YRN yang mengaku memiliki koneksi di lingkungan BGN. ""Pada pertemuan tersebut, terlapor menyanggupi bisa membuka titik SPPG yang dikehendaki oleh pelapor karena terlapor memiliki kenalan di BGN,"" katanya. Korban kemudian diminta membayar Rp 100 juta per titik. Setelah menerima ID SPPG, korban melakukan transfer pembayaran untuk dua titik senilai Rp 200 juta. Polisi menyebut terdapat 13 korban lain dengan modus serupa. ""Para korban tidak dapat mengakses titik tersebut, ternyata akses itu atau ID itu adalah tidak sesuai atau palsu,"" ucapnya. Polisi menyebut bahwa masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan aksi penipuan tersebut." "169","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","MAJALENGKA, KOMPAS.com - Polisi menangkap lima anggota komplotan pencuri spesialis logam mulia dengan modus menyamar sebagai tenaga kesehatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Komplotan tersebut diduga memperdaya seorang lansia bernama Tien Suwartini (82), purnabakti aparatur sipil negara (ASN), dengan menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam aksinya, para pelaku mengaku sebagai utusan Puskesmas Munjul sebelum membawa kabur gelang emas milik korban. Kasus ini diungkap Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi dalam konferensi pers di Mapolres Majalengka, Selasa (19/5/2026). Rita mengatakan, pencurian itu terjadi di kawasan Perumahan BTN Munjul Indah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Sabtu (25/4/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, rumah korban didatangi dua perempuan yang mengaku sebagai utusan Puskesmas Munjul. Keduanya menawarkan program pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia. “Pelaku datang dengan modus check up kesehatan gratis kepada lansia. Setelah korban percaya dan dipersilakan masuk rumah, salah satu pelaku berpura-pura memanggil dokter,” kata Rita. Tidak lama kemudian, seorang pria datang dan ikut masuk ke rumah korban. Pria tersebut berperan sebagai dokter gadungan untuk meyakinkan korban. Saat pemeriksaan kesehatan palsu berlangsung, korban diminta melepas gelang emas dari pergelangan tangannya. Para pelaku berdalih gelang itu perlu dilepas agar tidak mengganggu proses pemeriksaan fisik. Korban yang sudah percaya tidak menaruh curiga terhadap permintaan tersebut. Setelah gelang dilepas, perhiasan itu langsung diambil oleh para pelaku. Mereka kemudian berpamitan dan meninggalkan rumah korban." "170","ST","PALOPO, KOMPAS.com – Seorang mahasiswi berinisial ST (19) asal Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, ditangkap dalam kasus dugaan pemalsuan dan peredaran uang palsu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. ST diamankan polisi setelah diduga menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah kios di Jalan Garuda, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Palopo, pada Rabu (4/6/2025) lalu. Kasat Reskrim Polres Palopo, Iptu Sahrir, menyatakan ST dikembalikan kepada pihak keluarganya pada Senin (9/6/2025) tadi malam sekitar pukul 20.00 Wita. “Setelah melalui pemeriksaan awal dan sejumlah pertimbangan hukum, yang bersangkutan kami kembalikan pada keluarganya, namun proses hukum tetap berjalan,” kata Sahrir saat dikonfirmasi, Selasa (10/6/2025) pagi. Iptu Sahrir mengatakan, kasus ini bermula ketika ST membeli sebungkus tisu seharga Rp13.000 di Kios Rezky menggunakan uang pecahan Rp100.000. Ia menerima kembalian sebesar Rp87.000. Tak lama berselang, ST kembali ke kios tersebut dan menukarkan selembar uang Rp100.000 dengan dua lembar pecahan Rp50.000. Pemilik kios pun curiga. “Saat curiga, pemilik kios bernama Widawaty Uni membandingkan uang yang diterima dari ST dengan uang milik pribadinya. Kedua lembar uang Rp100.000 yang digunakan ST tampak berbeda dan diduga kuat palsu, sehingga pemilik kios melaporkan hal tersebut ke polisi,” ujarnya. Menurut Sahrir, dari hasil interogasi awal, ST mengakui telah mencetak dua lembar uang palsu menggunakan peralatan pribadi di tempat tinggalnya. Dari hasil penggeledahan di tempat tinggal ST, yakni di sebuah kos-kosan di Perumahan Permata Hijau, Jalan Camar VII Blok B9, Kelurahan Bara, polisi menyita sejumlah barang bukti. “Kami menyita sejumlah barang bukti, yaitu satu unit printer Epson L3210, gunting, kertas A4, handphone, dan tisu,” kata Sahrir. “Modusnya masih sederhana, tetapi tetap merupakan pelanggaran hukum karena berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang,” ujarnya lagi. Sahrir mengatakan, meski ST telah diamankan, namun polisi memutuskan untuk tidak melakukan penahanan. “Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan usia, sikap kooperatif selama penyelidikan, serta adanya permohonan dari pihak keluarga. ST tidak kami tahan, namun tetap wajib lapor dua kali dalam seminggu. Proses hukum tetap berjalan,” tegas Sahrir. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan apakah ST bertindak sendiri atau ada pihak lain yang terlibat. “Kami masih telusuri kemungkinan adanya jaringan atau jumlah uang palsu lain yang sudah beredar. Kami juga bekerja sama dengan unit terkait untuk mengembangkan kasus ini,” imbuhnya. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, khususnya dalam transaksi tunai di toko atau warung kecil. “Jika menemukan uang yang mencurigakan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat. Jangan ragu untuk bertanya atau membandingkan dengan uang asli,” harapnya." "171","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","MENJELANG akhir 2024, kita sempat dihebohkan dengan temuan uang palsu di Sulawesi Selatan. Temuan ini sempat menjadi highlight. Selain karena jumlahnya yang mencapai ratusan juta rupiah, sebagian dari barang bukti uang palsu ini ternyata ditemukan di universitas. Respons cepat diberikan, baik oleh pihak Kepolisian maupun Bank Indonesia. Sebanyak 17 orang sudah diringkus. Tak berhenti di situ, Kepolisian pun langsung menelusuri sindikat pemalsuan uang yang terafiliasi dengan ini. Di sisi lain, Bank Indonesia mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kepolisian. Bank Indonesia menegaskan bahwa kualitas uang palsu tersebut masih rendah dan tidak ada unsur pengaman yang dipalsukan. Hal ini menandakan kualitas unsur pengaman Rupiah memang sulit untuk dipalsukan, sehingga uang palsu yang ditemukan di Sulawesi Selatan masih dapat dikenali dengan kasat mata. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dengan cara melaporkan temuan uang palsu. Dalam kunjungannya bersama Bank Indonesia ke Perum Peruri pada 30 Januari 2025 lalu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, meminta kepada Bank Indonesia dan Perum Peruri untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu, terutama menjelang hari besar keagamaan. Permintaan ini cukup masuk akal mengingat jumlah uang yang beredar cenderung meningkat di hari besar keagamaan. Sebagai lembaga yang berperan dalam pengedaran uang Rupiah, sebenarnya Bank Indonesia memang ikut bertanggung jawab dalam menjamin tidak beredarnya uang palsu. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanggung jawab itu mutlak hanya di Bank Indonesia? Berbicara mengenai peran Bank Indonesia di dalam pengedaran uang Rupiah, tidak akan bisa dilepaskan dari UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). UU Mata Uang sudah mengatur secara jelas bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki peran di seluruh siklus pengeloaan uang Rupiah (PUR), mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, hingga pemusnahan uang Rupiah. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) semakin memperluas peran Bank Indonesia ini hingga ke lingkup Rupiah digital. Masih di dalam UU Mata Uang, dalam melaksanakan perannya tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menentukan keaslian uang Rupiah di mana masyarakat dapat meminta klarifikasi langsung atas uang Rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia." "172","MGA, ZM, ASZK, ES, IM, Salah satu individu lain (tidak ada inisial)","CIANJUR, KOMPAS.com - Polisi mengungkap praktik penggandaan uang dengan kedok yayasan spiritual di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak enam orang tersangka, yaitu MGA (54), ZM (40), ASZK (42), ES (41), dan IM (47), ditetapkan sebagai pelaku. Polisi menyita lembaran uang palsu senilai Rp 1 triliun dari kelompok ini. Para tersangka diketahui sebagai pengurus yayasan yang berlokasi di kawasan Puncak Cianjur. Selain uang palsu dalam berbagai pecahan, polisi juga menyita belasan batang emas palsu, bitcoin, surat berharga, serta sejumlah benda pusaka seperti pedang, patung ksatria, mahkota kuningan, dan keris. Kepala Kepolisian Resor Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, komplotan ini menipu korban dengan modus penggandaan uang. Mereka menjanjikan keuntungan hingga sepuluh kali lipat dari nilai investasi yang disetorkan korban. “Dari lima orang korban yang membuat laporan polisi, rata-rata menyetorkan uang belasan hingga ratusan juta rupiah dengan harapan mendapatkan keuntungan berlipat,” kata Yonky di Markas Kepolisian Resor Cianjur, Jumat (1/11/2024). Para pelaku menjanjikan uang kembali ditambah keuntungan dalam waktu satu minggu setelah penyetoran. “Namun, janji itu tidak terbukti, sehingga korban akhirnya melaporkan pengurus yayasan tersebut atas dugaan penipuan,” ujar Yonky. Saat penggerebekan di yayasan itu, polisi menemukan lima koper berisi uang asing dan rupiah, yang ternyata palsu. “Uang palsu dan barang lain yang kami sita ini digunakan untuk meyakinkan korban. Saat ini, penyidik mendalami kemungkinan ada uang palsu yang telah diedarkan,” tambahnya. Yonky menyatakan, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang uang palsu dan tindak pidana penipuan serta penggelapan. Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar." "173","Tuma Thierry Henry","WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Petugas Kepolisian Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) menangkap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas tuduhan pemalsuan uang. Sebelumnya, Petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menemukan tiga bendel uang kertas total senilai 28.500 dolar AS dari dalam koper pelaku di Bandara Internasional Washington Dulles. Sebagaimana diberitakan laman CBP AS pada Rabu (30/10/2024), petugas kepolisian MWAA mendakwa Tuma Thierry Henry (50) WNI atas tuduhan pemalsuan uang. Dijelaskan bahwa ada tiga bendel yang menyerupai mata uang AS. Dua bendel kertas itu berwarna hitam dan satu bendel kertas berwarna putih. Untuk ukuran dan tekstur kertas itu menyerupai mata uang AS. Terlebih jika disinari dengan ultraviolet. Pelaku itu menceritakan bahwa kertas hitam bisa menjadi uang. Yakni dengan mengubah atau mewarnai uang kertas secara kimia untuk menghindari deteksi oleh otoritas bea cukai. Ia juga mengatakan tentang kebutuhan uang tunai, menawarkan untuk menjual uang kertas tersebut dengan harga diskon, dan menjelaskan bagaimana korban dapat ""mencuci"" warna uang kertas untuk memperlihatkan mata uang AS yang sebenarnya. Pelaku nantinya dapat mencampur mata uang asli dengan uang palsu itu untuk lebih meyakinkan korban. Namun uang kertas hitam tersebut adalah uang palsu. Henry tiba di bandara Dulles pada Rabu malam dengan pesawat dari Lome, Togo. Selama pemeriksaan bagasi atau koper kedua, petugas CBP menemukan dua bendel kertas hitam kosong, dan satu bundel kertas putih kosong yang masing-masing dibungkus dengan pita berlabel ""Seratus"". Petugas menghitung total 285 lembar kertas dalam ketiga bendel tersebut. Ukuran kertas tersebut sangat mirip dengan uang kertas AS. Petugas CBP memeriksa uang kertas tersebut di bawah sinar ultraviolet dan melihat kemiripan antara gambar bagian depan dan belakang dengan uang kertas 100 dolar AS. Petugas CBP menyita uang kertas ilegal tersebut dan menyerahkan uang kertas tersebut beserta Henry kepada petugas Kepolisian Metropolitan Washington Airports Authority. Tuntutan pidana hanyalah tuduhan. Terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah di pengadilan. Namun, tuntutan pidana hanyalah tuduhan atau terdakwa dianggap tidak bersalah, kecuali jika terbukti bersalah di pengadilan. Marc E. Calixte, Direktur Pelabuhan Wilayah CBP untuk Pelabuhan Wilayah Washington DC mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. ""Masyarakat harus diingatkan bahwa organisasi kriminal terus menjalankan skema keuangan seperti penipuan uang hitam ini untuk menipu, mencurangi, dan menjadikan warga AS sebagai korban,"" kata dia. ""Petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan tetap teguh dalam misi kami untuk melindungi warga Amerika dengan mendeteksi dan mencegat pelaku kejahatan yang terlibat dalam skema penipuan keuangan transnasional dan bekerja sama dengan mitra penegak hukum untuk membawa mereka ke pengadilan,"" tegas dia." "174","M, YA, FF","JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer Jabodetabek sepanjang Senin (17/6/2024) dimulai dari Anies sembelih sapi kurban sendiri dan membayangkan rasanya menjadi Ibrahim. Berikutnya, artikel tentang Anies merasa lebih penting untuk ngomongin Kampung Bayam banyak dibaca pembaca Kompas.com dan menjadi berita terpopuler lainnya. Sementara itu, berita tentang polisi tangkap 3 tersangka pemalsuan uang Rp 22 Miliar turut menarik perhatian banyak pembaca. Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebut di atas: Anies Baswedan menyembelih hewan kurbannya sendiri di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2024). Pengamatan Kompas.com, Anies datang ke pelataran masjid sekitar pukul 09.20 WIB dengan berjalan kaki. Diketahui, usai menunaikan salat Idul Adha Senin pagi, ia dan keluarganya pulang ke rumah terlebih dahulu. Jarak antara masjid dengan kediamannya sekitar 100 meter saja. Didampingi kedua anak laki-lakinya, Anies tampak mengenakan baju koko berwarna biru tua. Baca selengkapnya di sini. Anies Baswedan menekankan, hal yang paling penting dalam Pilkada DKI Jakarta adalah mengakomodasi kepentingan warganya, bukan siapa yang bertartung dalam kontestasi tersebut. Hal itu disampaikan Anies saat dimintai tanggapannya mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Ridwan Kamil sudah ""otw"" ke Jakarta, sementara Anies masih ""bergerak-bergerak saja"". ""Yang penting itu warga Jakarta-nya, bukan siapa yang ikut (pilkada)-nya,"" ungkap Anies usai saat ditemui di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2024). ""Lebih penting ngomongin Kampung Bayam, daripada terlantar terus,"" lanjut Anies. Baca selengkapnya di sini. Polisi menangkap tiga tersangka pemalsuan uang di Srengseng Raya, Jakarta Barat. Para pelaku ditangkap pada Sabtu (15/6/2024). “Rekan-rekan Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, tanggal 15 Juni 2024 berhasil ditangkap atau diamankan tiga tersangka yang disangkakan mengedarkan, membuat, dan menguasai uang palsu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kantornya, Senin (17/6/2024). Penangkapan dilakukan di kantor akuntan publik di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Para tersangka adalah M, pekerja swasta asal Cirebon; YA, buruh harian lepas asal Sukabumi; dan FF, pekerja swasta asal Surabaya. Baca selengkapnya di sini." "175","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com – Investor legendaris, Warren Buffett menilai kondisi pasar keuangan saat ini belum mencerminkan lingkungan investasi yang ideal. Pandangan itu ia sampaikan di sela rapat umum tahunan Berkshire Hathaway yang digelar Sabtu (2/5/2026). Menurut Buffett, meningkatnya aktivitas spekulatif membuat karakter pasar bergeser dari investasi jangka panjang ke praktik yang lebih menyerupai perjudian. Ia bahkan mengibaratkan pasar keuangan seperti “gereja yang memiliki kasino”, yang menggambarkan perbedaan antara investasi berbasis nilai dan tren perdagangan jangka pendek yang kian marak. “Jika Anda membeli atau menjual opsi satu hari, itu bukan investasi, bukan juga spekulasi—itu perjudian,” ujar Buffett, dikutip dari CNBC, Minggu (3/5/2026). Warren Buffett menilai minat pelaku pasar terhadap instrumen berisiko tinggi saat ini berada pada titik tertinggi. “Kami belum pernah melihat orang berada dalam suasana berjudi seperti sekarang,” kata dia. Fenomena tersebut, menurut Buffett, terlihat dari meningkatnya popularitas perdagangan opsi jangka sangat pendek hingga pasar prediksi yang mengandalkan spekulasi hasil peristiwa tertentu. Ia juga menyinggung kasus seorang tentara AS yang diduga memanfaatkan informasi rahasia operasi militer untuk meraup keuntungan besar di pasar prediksi. Bagi Warren Buffett, kasus itu menjadi contoh ekstrem dari perilaku pasar yang tidak sehat. Pandangan Warren Buffett mengenai kondisi pasar sejalan dengan posisi keuangan Berkshire Hathaway yang saat ini menumpuk cadangan kas dalam jumlah besar, mendekati 400 miliar dollar AS. Besarnya kas tersebut mencerminkan sikap hati-hati perusahaan dalam menempatkan investasi di tengah ketidakpastian pasar. Buffett menegaskan bahwa ia belum melihat banyak peluang investasi yang memenuhi kriteria nilai dan keamanan seperti yang diharapkan. Di luar isu pasar, Buffett juga kembali menekankan pentingnya prinsip “Golden Rule”, yakni memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Menurut dia, prinsip tersebut tetap relevan dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari. “Jika seluruh dunia menjalankan Golden Rule, masyarakat akan menjadi jauh lebih baik,” ujar Buffett." "176","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Man United asuhan Michael Carrick menang 1-0 di markas Chelsea dalam laga Liga Inggris. Perjudian yang dilakukan Michael Carrick berhasil. Gol Matheus Cunha pada menit ke-43 memastikan kemenangan Man United atas Chelsea dalam laga pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026. Dalam laga Chelsea vs Man United di Stadion Stamford Bridge, Sabtu (18/4/2026) atau Minggu dini hari WIB, tim tamu tak tampil dengan komposisi terbaik, terutama di lini belakang. Man United kehilangan Lisandro Martinez yang mesti absen karena skorsing akibat kartu merah yang diterimanya pekan lalu. Harry Maguire pun masih berhalangan tampil karena suspensi. Pelatih MU, Michael Carrick juga tak bisa menurunkan Leny Yoro yang diterpa cedera. Pilihan Michael Carrick di pos pertahanan terbilang tipis. Sang pelatih interim Man United tersebut kemudian bereksperimen. Ia menduetkan palang pintu muda Ayden Heaven dengan Noussair Mazraoui yang selama ini dikenal sebagai bek sayap. Pilihan yang terbilang mengejutkan. Media lokal Inggris sebelumnya lebih menjagokan Luke Shaw untuk menemani Heaven di sentral pertahanan, karena pengalaman bermain di posisi itu. Sementara di sisi luar pertahanan, Carrick mengandalkan Diogo Dalot serta Luke Shaw. Melihat hasil di Stamford Bridge, perjudian Carrick memasang Mazraoui di jantung pertahanan terbukti sukses. ""Saya tidak bisa meremehkan kemenangan itu, itu sangat penting, itu kemenangan besar bagi kami,"" ucap Carrick dilansir BBC dari TNT Sports. ""Mereka memiliki beberapa peluang tetapi untuk menjaga gawang tetap bersih dan bertahan seperti yang kami lakukan, ada banyak kerja keras yang harus dilakukan dalam satu atau dua hari terakhir dalam hal mempersiapkan tim dengan empat bek baru,"" ucap sang pelatih aal Inggris tersebut. Man United sejatinya banyak tertekan kala meladeni Chelsea di Stamford Bridge. Terhitung, tim tuan rumah memproduksi 21 tembakan di sepanjang duel, berbanding hanya empat milik MU! ""Saya pikir Ayden Heaven dan Noussair Mazraoui yang masuk, luar biasa, Ayden yang masih sangat muda dan Noussair yang sebenarnya tidak bermain sebagai bek tengah dalam formasi empat bek."" ""Saya harus memberikan banyak pujian kepada staf pelatih karena telah mempersiapkan para pemain untuk itu. Saya pikir para pemain menampilkan performa yang luar biasa malam ini,"" ucap Carrick menambahkan." "177","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","SATU lagi berita memilukan datang dari korban epidemi judi online (judol). Di media sosial, ramai beredar video yang menunjukkan seorang ibu di Kabupaten Way Kanan, Lampung, terjerat utang senilai Rp 19 juta akibat sang anak yang diduga kecanduan judi online. Sementara itu, di Lahat, Sumatera Selatan, seorang anak memutilasi ibu kandungnya setelah tidak diberikan uang dan ketahuan menggadaikan emas perhiasan untuk modal bermain judi online (Kompas.id, 10/4/2026). Beberapa hari setelahnya, seorang pria di Makassar juga tewas di tangan sepupunya yang kecanduan judi online (Kompas.com, 13/4/2026). Dampak ekstrem kecanduan judi online hingga berujung hilangnya nyawa seseorang bukan lagi kejadian yang hanya satu atau dua kali saja terjadi. Sering kali, orang-orang terdekat yang rentan menjadi korban dari wabah kecanduan judi online yang masih saja menjadi permasalahan sosial di masyarakat. Pada 2024, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 9,8 juta orang. Artinya, rata-rata 1 dari 20 orang dewasa di Indonesia bermain judi online. Dilansir dari Katadata Insight Center, sekitar 70 persen di antaranya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp 5 juta per bulan. Di 2025, statistiknya sebenarnya mulai menunjukkan perbaikan. Nilai transaksi judi online mengalami penurunan signifikan hingga 20 persen, menjadi Rp 286,8 triliun sepanjang 2025 dibanding Rp 359,8 triliun di 2024. Penindakan oleh pemerintah terhadap situs judi online menjadi salah satu alasannya. Sepanjang 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan telah memblokir sekitar 240.000 situs judi online dan lebih dari 2 juta konten negatif terkait perjudian. Tindakan tegas juga dilakukan melalui pengungkapan 664 kasus judi online yang berujung pada penetapan 744 orang tersangka. Ada upaya serius dan progres yang benar-benar terlihat dalam penanganan masalah judi online. Ini tentu perlu diapresiasi. Meski demikian, ada lagi satu bentuk perjudian online yang hingga kini masih luput dari pengawasan pemerintah dan mulai merambah luas di masyarakat. Namanya: judi pasar prediksi. “Pasar prediksi” menjadi bentuk perjudian baru yang mulai marak di media sosial sejak tahun lalu. Di Amerika Serikat (AS), istilah pasar prediksi mulai dikenal luas oleh publik setelah berulang kali diberitakan di sejumlah media massa nasional di sana dan menjadi sponsor dari berbagai kegiatan besar. Berbeda dengan perjudian yang selama ini dikenal, pasar prediksi menerapkan strategi pemasaran baru dalam menarik minat pemain. Alih-alih menyebut situsnya sebagai situs perjudian (gambling sites), pasar prediksi dipasarkan sebagai situs di mana “orang-orang dengan keahlian” bisa menggunakan keahlian tersebut untuk memprediksi hasil dari suatu kejadian di masa mendatang. Jika tebakannya benar, maka imbalan hadiah akan diberikan dari modal orang-orang yang tebakannya salah. Selain itu, skema pembagian imbalannya juga berbeda. Di situs judi taruhan pada umumnya, pemain judi menempatkan taruhan pada salah satu tim atau hasil yang dianggap akan menang sebelum atau selama kejadiannya masih berlangsung. Hadiahnya baru dibagikan setelah kejadiannya selesai dan tim atau hasil yang menang sudah ditetapkan. Di pasar prediksi, nilai taruhan berfluktuasi atau berubah terus menerus sepanjang kegiatan atau kejadiannya belum selesai. Taruhan yang dimiliki dapat dijual tanpa menunggu hasil akhirnya ditetapkan, baik di harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hal tersebut yang akhirnya membuat pasar prediksi disamarkan seakan-akan merupakan pasar perdagangan (trading) kontrak keuangan untuk mengelabui penggunanya. Secara prinsip cara kerja yang mendasarinya, pasar prediksi tetaplah perjudian tempat bertaruh hasil atas suatu kejadian. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, perjudian didefinisikan sebagai permainan dengan kemungkinan mendapat untung yang tergantung pada peruntungan semata." "178","IK, MT","PAMEKASAN, KOMPAS.com - Jajaran anggota Polsek Larangan membongkar dua lokasi lapangan balap kelereng di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (9/4/2026). Pembongkaran ini dilakukan karena ada indikasi perjudian dalam balap kelereng itu. Pembongkaran lapangan dimulai pukul 09.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Larangan, Ipda Darmiaji. Operasi ini melibatkan personel Unit Reskrim, Bhabinkamtibmas dan Kanit Provost. Kedua lapangan balap kelereng terungkap milik inisial IK (35) warga Dusun Duwek Tenggih dan milik inisial MT (60) warga Dusun Tambak. Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengungkapkan, polisi sudah melakukan pembongkaran setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. ""Lapangan dibongkar karena aksi perjudian diduga sempat terjadi di lokasi dan meresahkan masyarakat,"" ungkapnya. Polisi mendatangi dua lokasi di Dusun Duwek Tenggih dan di Dusun Tambak. Lintasan balap kelereng itu lalu dibawa ke Mapolsek Larangan. ""Kami sudah beri penjelasan efek negatif balap kelereng yang bisa dijadikan tempat perjudian,"" ucapnya. Yoni menegaskan, pembongkaran dilakukan sebagai upaya preemtif dan preventif. Sebab menurutnya, perjudian kelereng termasuk bentuk penyakit masyarakat (pekat). Yoni menyebut, pada pembongkaran kali ini masih bersifat peringatan dan edukasi. Namun, jika kembali terjadi balap judi kelereng akan dilakukan tindakan tegas oleh polisi. ""Kami mengedepankan cara persuasif. Kami koordiansi dulu dan mengingatkan,"" katanya. Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak memfasilitasi atau terlibat dalam segala bentuk perjudian, termasuk balap kelereng. ""Masyarakat bisa berperan langsung menjaga keamanan dan melapor ke kami. Kami berkomitmen memberantas segala bentuk perjudian di Pamekasan,"" imbuh Yoni." "179","LT","JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian online melalui dua situs yang diduga beroperasi di Kamboja dan menargetkan masyarakat Indonesia. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik. “Selanjutnya dilakukan analisis dan profiling terhadap beberapa situs judi online yang dapat diakses masyarakat Indonesia, yaitu CIVICTOTO dan JALUTOTO,” kata Ade Safri Simanjuntak, pada Kamis (2/4/2026). Ade mengatakan, kedua situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan, seperti judi kasino, togel, slot, e-lottery, arcade, hingga poker. Transaksi deposit dan penarikan dana dilakukan melalui rekening bank di Indonesia, sehingga diduga kuat menargetkan masyarakat Indonesia sebagai pengguna. ""Situs tersebut menggunakan sistem deposit dan withdraw melalui rekening bank di Indonesia, sehingga diduga kuat situs tersebut menargetkan masyarakat Indonesia sebagai pengguna atau market,"" jelasnya. Berdasarkan hasil profiling lebih lanjut, diketahui pemilik sekaligus pengendali situs judi online tersebut adalah seorang pria berinisial LT alias T (40). Penangkapan tersangka telah berlangsung pada Kamis (4/12/2025), sekitar pukul 19.00 WIB di kediamannya di kawasan BSD City, Tangerang, Banten dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Tersangka diketahui telah menjalankan operasional sejak 2022 dengan melibatkan 17 karyawan yang seluruhnya berada di Kamboja. ""Mereka terdiri dari 1 manager, 2 admin, 13 operator dan 1 auditor untuk menjalankan operasional situs judi online yang seluruhnya berada di Kamboja,"" jelasnya. Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui memperoleh keuntungan sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per bulan. Selama kurang lebih tiga tahun menjalankan bisnis ilegal tersebut, LT diduga telah meraup keuntungan miliaran rupiah. ""Tersangka selama menjalankan usaha tersebut kurang lebih selama tiga tahun, telah memperoleh keuntungan sekitar Rp 3 miliar,"" jelasnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 426 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 terkait distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik bermuatan perjudian, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan berupa pidana penjara hingga 9 tahun atau denda kategori VI sebesar Rp 2 miliar." "180","FA","WONOSOBO, KOMPAS.com — Praktik prostitusi online yang diduga beroperasi melalui aplikasi MiChat berhasil diungkap jajaran Satuan Reserse Kriminal Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial FA (33) yang diduga berperan sebagai mucikari atau perantara pekerja seks dengan pelanggan. Kasus itu terungkap pada Selasa (3/3/2026) malam sekitar pukul 23.20 WIB di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas prostitusi terselubung melalui aplikasi percakapan digital. Mendapat informasi tersebut, anggota Unit IV PPA Satreskrim Polres Wonosobo langsung melakukan penyelidikan secara tertutup. Kanit IV PPA Satreskrim Polres Wonosobo, Aiptu Kodirun mengatakan, petugas kemudian menelusuri dugaan transaksi yang dilakukan melalui aplikasi MiChat hingga akhirnya mengarah kepada FA. ""Saat dilakukan pendalaman, polisi menemukan dugaan keterlibatan FA sebagai penghubung antara pelanggan laki-laki dengan seorang perempuan yang diduga dijadikan pekerja seks komersial,"" kata Aiptu Kodirun pada Senin (18/5/2026). Kemudian, petugas bergerak menuju kamar hotel yang sebelumnya telah disewa untuk transaksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, FA mengakui perannya dalam mencarikan pelanggan bagi korban untuk melakukan hubungan badan dengan tarif tertentu. Tak hanya itu, FA juga mengaku memperoleh keuntungan pribadi dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan. Dari pengakuannya kepada polisi, ia mendapatkan komisi sebesar Rp 50.000 setiap kali berhasil mempertemukan pelanggan dengan pekerja seks. ""Setelah memperoleh sejumlah keterangan dan bukti awal, polisi langsung mengamankan FA ke Mapolres Wonosobo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,"" katanya. Kanit IV PPA Satreskrim Polres Wonosobo, Aiptu Kodirun, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas praktik prostitusi online yang kini semakin marak memanfaatkan media digital dan aplikasi percakapan. Menurut dia, penggunaan aplikasi digital membuat praktik prostitusi menjadi lebih tertutup dan sulit terdeteksi apabila tidak ada laporan dari masyarakat. “Kami akan terus melakukan penindakan terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, termasuk prostitusi online yang memanfaatkan media sosial maupun aplikasi percakapan,” kata Kodirun." "181","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya masih mendalami jaringan pedofilia yang melibatkan warga negara (WN) Jepang di wilayah Blok M, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penanganan kasus tersebut kini dilakukan bersama oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO), serta Direktorat Siber. ""Karena informasi ini ada di dunia digital, makanya siber juga turun, termasuk dari Direktorat PPA dan PPO juga mendalami, termasuk dari Polres Metro Jakarta Selatan mendalami tentang informasi yang diterima adanya prostitusi anak di bawah umur di wilayah Blok M,"" jelas Budi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (15/5/2026). Budi mengimbau masyarakat segera melapor kepada polisi apabila mengetahui, mendengar, atau melihat dugaan aktivitas jaringan pedofilia tersebut. Laporan dapat disampaikan melalui layanan darurat 110 atau dengan mendatangi piket Direktorat Siber, Direktorat PPA dan PPO, maupun Polres Metro Jakarta Selatan. ""Tapi tim pasti akan mendalami, sekecil apa pun informasi yang beredar itu selalu didalami oleh Polda Metro Jaya,"" tuturnya. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan jaringan pedofilia oleh warga negara (WN) Jepang di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hal ini terungkap di media sosial X, dalam unggahan beberapa akun dalam bahasa Jepang. Dalam unggahan sekitar September hingga November 2025 disebutkan bahwa mereka sengaja mencari anak perempuan di bawah umur, di kisaran usia 16 sampai 17 tahun. Unggahan akun @Shin19840704 menyebutkan, anak yang dijadikan objek prostitusi ditemui di pinggiran Jakarta, dengan bayaran Rp 200.000. Di unggahan lain oleh akun @Matt_NLA, mengatakan, dia bertemu seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang diantar oleh seorang agen ke satu hotel. Menanggapi unggahan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan, hal itu tengah dalam penyelidikan. “Isu yang beredar tentang adanya WNA terkait eksploitasi dengan anak-anak di bawah umur. Ini masih didalami oleh direktorat siber dan direktorat PPA dan PPO,” kata Budi kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Kata Budi, kasus ini menjadi perhatian serius kepolisian saat ini, karena melibatkan anak-anak dan perempuan. Termasuk faktor-faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam praktik prostitusi." "182","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Pemerintah Jepang buka suara terkait dugaan keterlibatan warga negaranya dalam kasus eksploitasi seksual anak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yang saat ini tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang diterbitkan di laman resmi pada Rabu (13/5/2026), otoritas Jepang menyebut pihaknya mengetahui adanya laporan media Indonesia mengenai unggahan berbahasa Jepang di media sosial yang diduga mengarah pada praktik prostitusi anak di Jakarta dan Bekasi. “Di media lokal dan lainnya, dilaporkan bahwa Kepolisian Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan setelah ditemukan unggahan berbahasa Jepang di media sosial yang mengindikasikan prostitusi anak di Jakarta, Bekasi, dan wilayah lainnya,” demikian pernyataan Kedubes Jepang. Kedubes Jepang menegaskan, praktik prostitusi anak di Indonesia tidak hanya dapat diproses hukum oleh aparat Indonesia, tetapi juga dapat dijerat hukum di Jepang apabila pelakunya merupakan warga negara Jepang. Dalam keterangannya, pemerintah Jepang menyebut prostitusi anak dapat dikenai pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pasal pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, warga Jepang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di luar negeri juga tetap dapat dihukum di Jepang berdasarkan Undang-Undang Larangan Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. “Kejahatan tersebut dapat dihukum di Jepang sebagai tindak pidana yang dilakukan warga negara Jepang di luar negeri,” tulis Kedubes Jepang. Pemerintah Jepang menjelaskan, dalam UU tersebut, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Aturan itu mengatur hukuman terhadap prostitusi anak, perantara atau perekrutan prostitusi anak, kepemilikan dan produksi pornografi anak, hingga perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Bahkan, dalam beberapa pelanggaran seperti perantara prostitusi anak atau penyebaran pornografi anak, pelaku tetap dapat dipidana meski mengaku tidak mengetahui usia korban. Kedubes Jepang juga menegaskan bahwa pelanggaran tersebut bukan merupakan delik aduan sehingga proses hukum tetap bisa berjalan meskipun tidak ada laporan dari korban. Pemerintah Jepang menyebut kepolisian Jepang selama ini aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum negara lain untuk menangani kasus prostitusi anak lintas negara. Selain itu, Kedubes Jepang mengingatkan bahwa hubungan seksual dengan anak di Indonesia dapat dianggap sebagai tindak pemerkosaan, sekalipun dilakukan atas dasar persetujuan. Karena itu, pemerintah Jepang meminta seluruh warga negaranya yang tinggal maupun bepergian ke Indonesia untuk mematuhi hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan ilegal. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, dugaan jaringan pedofilia oleh warga negara Jepang mencuat di media sosial X setelah beredar sejumlah unggahan berbahasa Jepang pada periode September hingga November 2025." "183","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Barat membongkar praktik gelap eksploitasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur di kawasan Jalan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tempat hiburan malam yang beroperasi dengan kedok layanan karaoke dan pendamping di kawasan digerebek oleh aparat kepolisian itu digerebek pada Sabtu (9/5/2026). Pengungkapan kasus ini tidak hanya mengungkap penyalahgunaan izin usaha selama bertahun-tahun, tetapi juga menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Penggerebekan bermula dari adanya laporan masyarakat yang menaruh curiga terhadap aktivitas eksploitasi perempuan di lokasi tersebut. Menindaklanjuti hal ini, Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Orang (PPO) Polres Metro Jakarta Barat pun bergerak. Kasatres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Nunu Suparmi menyebut tempat hiburan tersebut memalsukan izin usahanya. “Kami menerima laporan tersebut bahwa itu tempat karaoke, di mana izinnya pun karaoke. Tapi setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa di situ adanya prostitusi yang disiapkan oleh pemilik, kurang lebih tiga tahun,” jelas Nunu kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (14/5/2026). Dari operasi penggerebekan, polisi menangkap total 22 orang pelaku bisnis prostitusi tersebut. “Kami mengamankan pada hari Sabtu tepatnya itu di jam 01.00 WIB dini hari, kami mengamankan sebanyak 22 orang dengan berbagai peran di situ ya. Ada LC (lady companion), ada mucikari, dan ada lagi kasir,” ungkap Nunu. Dari 22 orang yang dibawa ke kantor polisi, lima di antaranya kini telah ditahan. Namun, Nunu belum mau mengungkapkan peran dari masing-masing tersangka. Dari 22 orang yang ditangkap, dua diantaranya merupakan perempuan di bawah umur berusia 16 dan 17 tahun. ""Anak-anak itu asalnya dari Lampung dan Bogor,"" kata Nunu. Untuk memulihkan kondisi mental dan menjaga keselamatan mereka, kedua remaja putri tersebut langsung dievakuasi ke rumah aman untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan psikologis. Operasional tempat hiburan tersebut langsung dihentikan dengan pemasangan police line di area pintu masuk. Meski begitu, Nunu memastikan bahwa kasus ini belum ditutup. Polisi masih terus memburu auktor intelektual di balik layar yang mengelola dan memfasilitasi bisnis prostitusi ini. “Polisi juga mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan maupun praktik eksploitasi di lokasi hiburan malam tersebut, kami melakukan pengembangan untuk mencari tersangka yang lain,"" tutur Nunu." "184","F, S","JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menggerebek sebuah tempat hiburan malam yang menjalankan praktik prostitusi berkedok tempat karaoke di Jalan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap total 22 orang yang terlibat langsung dalam operasional bisnis gelap ini. ""Kami mengamankan pada hari Sabtu (9/5/2026) tepatnya itu di jam 01.00 WIb dini hari. Kami mengamankan sebanyak 22 orang dengan berbagai peran di situ ya. Ada LC (lady companion), ada muncikari, dan ada lagi kasir,"" kata Kasatres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Nunu Suparmi, Kamis (14/5/2026). Dari total 22 orang yang ditahan, lima orang di antaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Nunu belum mengungkap peran dari masing-masing tersangka dalam kasus ini. Adapun, dua anak perempuan di bawah umur juga turut dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di tempat tersebut. ""Nah, dari 22 yang kami amankan, dua orang anak di bawah umur berinisial F (17 tahun) dan S (16 tahun). Anak-anak itu asalnya dari Lampung dan Bogor,"" ujarnya. Nunu menyebut, tempat karaoke tersebut memalsukan izin usahanya dan justru membuka praktik prostitusi selama kurang lebih tiga tahun. ""Kami menerima laporan tersebut bahwa itu tempat karaoke, di mana izinnya pun karaoke. Tapi setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa di situ adanya prostitusi yang disiapkan oleh pemilik,"" tuturnya. Nunu menyebut dua anak di bawah umur ini telah dievakuasi ke rumah aman untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis. Sementara itu, tempat karaoke tersebut kini telah disegel oleh polisi. ""Karaoke kami pasangi police line (garis polisi) untuk menjaga agar steril,"" tuturnya. Meski begitu, Nunu menegaskan kasus ini belum ditutup dan pihaknya masih memburu aktor intelektual di balik bisnis prostitusi ini. ""Saat ini kami masih melakukan proses penyidikan dan kami masih lakukan pengembangan untuk mencari tersangka yang lain,"" tutupnya." "185","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Bidang perpajakan selalu dibutuhkan di semua perusahaan. Bekerja di perpajakan juga menjadi incaran banyak orang karena dianggap jadi profesi yang keren dan berpenghasilan cukup besar. Peluang karier lulusan jurusan Perpajakan juga tidak hanya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Kementerian Keuangan saja. Jika kamu memilih jurusan ini, menyiapkan lulusannya menjadi ahli pajak dengan peluang karier yang luas dan cemerlang. Merangkum dari laman Universitas Bina Nusantara (Binus), Senin (20/12/2021), ada beberapa alasan orang mengejar karier di bidang perpajakan. Berikut ini beberapa alasan kamu bisa memilih jurusan perpajakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang berkarier di bidang perpajakan memperoleh gaji lumayan fantastis. Hal ini yang membuat calon mahasiswa banyak yang mengincar jurusan perpajakan. Karier di bidang perpajakan tergolong menanjak seiring lamanya kamu berkarier di suatu perusahaan atau instansi. Semakin lama berkiprah, maka kemampuanmu makin meningkat dan value-mu secara profesional bisa lebih tinggi. Peluang kerja di bidang perpajakan memungkinkanmu bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Pemerintah membutuhkan tenaga pajak untuk mengelola penerimaan negara dari pajak. Sementara itu perusahaan-perusahaan memerlukan ahli pajak untuk mengatur urusan pajak yang harus dibayarkan ke negara. Karena setiap perusahaan membutuhkan staf untuk mengurus pajak, kamu akan punya peluang untuk melamar di perusahaan mana pun. Lulusan prodi perpajakan bisa bekerja untuk pemerintah di kantor pajak. Baik dalam fungsi pelayanan, konsultasi, maupun pengawasan. Selain bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, kamu juga bisa berkarier di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Pusdiklat Pajak, hingga Badan Kebijakan Fiskal. Selain bekerja untuk pemerintah, sejumlah profesi lain yang bisa kamu jalani antara lain menjadi konsultan pajak, konsultan keuangan, auditor, staf bagian keuangan, akuntan pajak, penasihat pajak perusahaan, manajer kekayaan, hingga pegawai bank. Lulusan pajak juga bisa bekerja di bidang hukum dengan mewakili atau mendampingi pihak yang terlibat dalam sengketa pajak di pengadilan." "186","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga aksi demonstrasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (20/5/2026). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan, aksi unjuk rasa akan berlangsung di tiga lokasi berbeda sejak pagi hingga siang hari. Aksi pertama digelar pukul 08.00 WIB di depan Gedung DPR/MPR, Senayan. ""Pukul 08.00 WIB ada unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI),"" ujar Erlyn dalam keterangan tertulisnya. Aksi kedua berlangsung di JIExpo Kemayoran pada pukul 10.00 WIB yang dilakukan oleh massa dari DPC GRIB Jaya Kota Jakarta Pusat. Sementara aksi ketiga digelar pukul 13.00 WIB oleh massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM SI) Kerakyatan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Untuk pengamanan, sebanyak 7.345 personel gabungan kepolisian disiagakan di sejumlah titik aksi di Jakarta Pusat. Erlyn menyebut rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, menyesuaikan kondisi dan jumlah massa di lapangan. Ia juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa guna mengantisipasi kemacetan. ""Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung,"" tutur Erlyn." "187","Welas Yuni Nugroho, Hoho Alkaf, RP","BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Satreskrim Polres Banjarnegara menangkap RP (43), pelaku pembakaran mobil milik istri Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho atau dikenal sebagai Hoho Alkaf. Pelaku ditangkap tim Resmob Polres Banjarnegara di wilayah Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (15/5/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif pembakaran dipicu dendam pribadi hingga rasa kesal pelaku terhadap gaya hidup korban. Diketahui, korban kerap menampilkan soal gaya hidupnya di media sosial. Kasatreskrim Polres Banjarnegara Iptu Ori Friliansa Utama dalam konferensi pers di Mapolres Banjarnegara mengatakan, tersangka mengaku kecewa karena kepada korban. Ia mengalami keterlambatan pembayaran upah saat bekerja sebagai sopir dump truk. ""Tersangka juga tidak suka dengan perilaku Kades Hoho dalam bermedia sosial yang sering membuat konten TikTok yang selalu menampilkan kemewahan secara berlebihan di tengah ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik,"" kata Ori dikutip dari Tribun Banyumas, Selasa (19/5/2026). Polisi menyebut RP telah mengenal Hoho Alkaf sejak 2015. Kasus ini terungkap setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan sejak laporan diterima pada 23 April 2026. ""Petugas melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan pendalaman penyelidikan hingga mengarah kepada terduga pelaku berinisial RP,"" kata Ori dikutip dari Kompas.com, Selasa. Ia mengatakan, penyelidikan dilakukan Tim Resmob Polres Banjarnegara bersama Tim Jatanras Polda Jawa Tengah. ""Setelah dilakukan pendalaman penyelidikan oleh Tim Resmob Polres Banjarnegara dibantu Tim Jatanras Polda Jateng, penyelidikan mengerucut kepada terduga pelaku RP,"" ujar dia. Polisi mengungkap aksi pembakaran telah direncanakan pelaku sejak dua hari sebelum kejadian. RP membeli bensin jenis Pertalite di SPBU Kaliwinasuh dan memindahkannya ke jeriken menggunakan selang. Ia juga menyiapkan kayu yang dililit kain untuk dijadikan obor. Pada hari kejadian, pelaku berjalan kaki seorang diri sejauh sekitar dua kilometer menuju rumah korban. Setelah tiba di lokasi, pelaku menyiramkan bensin ke mobil yang terparkir lalu melempar obor yang sudah dibakar sebelum melarikan diri melalui jalan kecil di sekitar lokasi." "188","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, ketimpangan antara masyarakat yang kaya dan miskin tidak boleh semakin lebar. Prabowo menegaskan ini saat menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). ""Jarak yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,"" kata Prabowo dalam pidatonya. Untuk itu, ia menargetkan agar rasio gini Indonesia berada di angka 0,362 hingga 0,367 pada 2027, membaik dari target sebelumnya yakni 0377 hingga 0,3890 Di kesempatan ini, Prabowo juga menekankan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia harus tecermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Kepala Negara menargetkan agar angka kemiskinan dan pengangguran terbuka turun. ""Karena itu angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5,"" ucap dia. Sementara itu, ia juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen. Diberitakan sebelumnya, Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu hari ini untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 Prabowo menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI. Rapat paripurna itu juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR." "189","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melahirkan sejumlah gebrakan untuk mendorong transformasi digital salah satunya lewat pengembangan sistem infrastruktur Ocean Big Data. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah nyata yang memudahkan stakeholder ekonomi maritim tersebut. ""Saat ini pemerintah tengah membangun satu portal layanan nasional, Ocean Big Data yang dikembangkan agar bisa diintegrasikan agar semakin mempermudah stakeholder yang berkecimpung di dunia ekonomi maritim,"" ujar Anas melalui keterangan persnya, Selasa (16/1/2024). Hal itu disampaikan Anas saat bertemu dengan jajaran Kementerian KP di Jakarta, Selasa. Selain sektor perikanan, transformasi digital yang dilakukan Kementerian KP ini juga bisa memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan konservasi laut. Data yang dimiliki Kementerian KP juga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pihak terkait. Tidak hanya mengapresiasi transformasi digital yang dilakukan Kementerian KP, Anas juga menyampaikan bahwa capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di kementerian tersebut semakin baik dari tahun ke tahun. ""Nilai RB dan SAKIP Kementerian KP berada di atas nilai rata-rata nilai SAKIP kementerian/lembaga (K/L) nasional. Hasil demikian perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan oleh Kementerian KP,"" ungkapnya. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, Ocean Big Data akan mendukung terwujudnya ekonomi maritim yang berkelanjutan melalui pemetaan aktivitas, kondisi, dan habitat segala unsur yang hidup di laut Indonesia. Sistem tersebut, kata dia, beroperasi menggunakan teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara, dan nano satelit. ""Semua data dan informasi yang kita miliki akan terintegrasi melalui Command Center Kementerian KP yang dapat diakses oleh para aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan pengawasan,"" jelasnya." "190","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus perbudakan yang terungkap di Benjina, Maluku, membuka mata bahwa praktik penindasan paling purba itu masih terjadi di zaman modern saat ini. Ironisnya, praktik tersebut terjadi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Pada Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, 10 Desember 2015 ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan pernyataan-pernyataan terkesan keras terkait pelanggaran HAM di sektor yang kini menjadi tanggung jawabnya itu. ""Kita mengaku sebagai bangsa beradab, bangsa punya harkat martabat, bangsa yang punya pembangunan modern, kita bagian modernisasi, dan sivilisasi sebagai satu kesatuan ekonomi yang besar. Beberapa kejadian pengungsi imigran di Suriah, Rohingya, semestinya buat kita sadar ada hal yang salah,"" ujar Susi saat berbicara di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (10/12/2015). Sebagai bangsa modern, ucap dia, Indonesia seharusnya tak boleh lagi melihat adanya praktik perbudakan. Namun, kasus Benjina telah membuka fakta bahwa perbudakan itu masih terjadi. ""Setiap kita makan harusnya ingat bahwa ada sebagian dari orang-orang kita yang bekerja dua puluh jam, tiga hari, minum dibatasi, disiksa, diperlakukan tidak senonoh dan sebagainya,"" kata menteri ""nyentrik"" itu. Orang-orang, khususnya para anak buah kapal (ABK) yang hak asasinya terenggut itu lanjut dia, tak punya banyak pilihan. Bila melawan, bukan tak mungkin dibuang ke laut. ""Banyak anak-anak, orang muda yang seharusnya jadi tulang punggung keluarga, terenggut karena ketamakan. Kita ingin bangun kejayaan bahari, cukupi protein kita, tapi kita juga punya mentalitas beradab. Kita tidak bisa membiarkan kejayaan kelautan kita dengan membiarkan praktik perbudakan,"" ucap Susi. Oleh karena itu tutur menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu, sudah selayaknya Indonesia sebagai bangsa yang beradab memperhatikan persoalan HAM. Baginya, pembangunan Indonesia, pertumbuhan ekonomi, tak boleh membuang hak asasi yang melekat dalam diri seorang manusia. Atas dasar itulah Susi mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35 Tahun 2015 untuk menjamin perlindungan dan penghormatan HAM kepada para pekerja di sektor kelautan dan perikanan. ""Saya berharap dengan adanya aturan ini, kita bisa lebih bekerja sama-sama membantu, menolong, membebaskan bangsa kita, saudara kita yang terlanggar dan terambil HAM-nya sebgai manusia layaknya kita,"" demikian Menteri Susi." "191","Soeharto","Tanggal 21 Mei menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. Hari tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru (Orba) setelah Presiden ke-2 RI, Soeharto, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Peristiwa Reformasi 1998 lahir dari gelombang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah. Mereka menuntut perubahan pemerintahan di tengah kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter, tingginya harga kebutuhan pokok, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peringatan Hari Reformasi bukan hanya menjadi pengingat sejarah jatuhnya Orde Baru, tetapi juga simbol perjuangan rakyat dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang lebih terbuka. Namun, sebenarnya seperti apa sejarahnya hingga Hari Reformasi itu muncul? SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berikut penjelasan sejarah dan makna Hari Reformasi bagi Indonesia, dirangkum dari buku Jejak Sejarah Indonesia (Dari Kolonialisme hingga Era Reformasi) tulisan Sigit Pandu dan Seri IPS Sejarah oleh Prawoto. Baca sampai tuntas, ya, detikers! Hari Reformasi diperingati setiap tanggal 21 Mei. Tanggal tersebut merujuk pada peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang kemudian menjadi awal dimulainya Era Reformasi di Indonesia. Momentum tersebut menjadi tonggak penting perjalanan bangsa karena membuka jalan bagi berbagai perubahan di bidang politik, hukum, pemerintahan, hingga kebebasan berpendapat. Pada tahun 2026 ini, masyarakat Indonesia akan memperingati Hari Reformasi yang ke-28 terhitung sejak 21 Mei 1998. Reformasi merupakan gerakan perubahan untuk menyusun kembali sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara yang sebelumnya dianggap menyimpang. Secara bahasa, reformasi berasal dari kata re yang berarti kembali dan formasi yang berarti susunan, sehingga reformasi dapat diartikan sebagai penyusunan kembali. Di Indonesia, reformasi identik dengan berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era baru setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru, muncul berbagai persoalan seperti praktik KKN, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Gerakan Reformasi dipelopori mahasiswa yang melakukan demonstrasi di berbagai daerah. Tuntutan mereka antara lain: Latar belakang Reformasi 1998 tidak terlepas dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Nilai tukar rupiah merosot tajam, inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok melambung, dan daya beli masyarakat menurun drastis. Situasi semakin memanas setelah Sidang Umum MPR pada Maret 1998 kembali memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Setelah itu, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan VII. Pada Mei 1998, mahasiswa dari berbagai daerah mulai menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan. Mereka menuntut penurunan harga sembako, penghapusan KKN, dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Demonstrasi semakin besar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. Gelombang protes mahasiswa pun terjadi di berbagai kota. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta. Bentrokan dengan aparat keamanan menyebabkan empat mahasiswa, yakni Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie, meninggal dunia akibat tertembak. Puluhan mahasiswa lainnya juga mengalami luka-luka dan dibawa ke RS Sumber Waras. Kematian empat mahasiswa Trisakti memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar di berbagai daerah. Pada 13-14 Mei 1998 terjadi kerusuhan massal dan penjarahan di Jakarta dan sejumlah wilayah lain. Banyak toko dibakar dan dijarah, bahkan ratusan orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Pada 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berhasil menduduki gedung MPR/DPR di Jakarta. Pada hari yang sama, Harmoko selaku pimpinan MPR/DPR juga menyampaikan anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Di Jogja, jutaan masyarakat berkumpul di Alun-alun Utara Keraton Jogja dalam acara Pisowanan Agung untuk mendengarkan maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Sehari kemudian, tepatnya 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meminta pertimbangan terkait pembentukan Dewan Reformasi. Namun tekanan publik terus meningkat. Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB di Istana Negara, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri di hadapan Ketua dan anggota Mahkamah Agung. ""Saya memutusken untuk menyataken berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacaken pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998,"" ucap Presiden Soeharto saat itu, dilansir detikNews (19/5/2023). Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, jabatan presiden kemudian diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie yang langsung dilantik sebagai Presiden RI. Tanggal 21 Mei kemudian senantiasa diperingati sebagai Hari Reformasi meski belum secara resmi ditetapkan melalui aturan perundang-undangan. Hari Reformasi memiliki makna penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan rakyat dalam menuntut perubahan dan pemerintahan yang lebih adil. Reformasi juga membuka jalan bagi berbagai perubahan besar di Indonesia, seperti kebebasan pers, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, pembatasan masa jabatan presiden, hingga meningkatnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, Hari Reformasi menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus dijaga. Semangat reformasi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus mengawal pemerintahan, menegakkan hukum, dan mencegah praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme di Indonesia. Demikian sejarah singkat Reformasi 1998 di Indonesia serta makna di balik peristiwa ini bagi masyarakat. Tahun 2026 ini, Indonesia memperingati Hari Reformasi ke-28. Semoga dengan adanya peringatan ini, masyarakat kembali sadar akan pentingnya makna perjuangan orang-orang terdahulu terhadap bangsa. Semoga informasi ini bermanfaat detikers! Artikel ini ditulis oleh Sri Wahyuni Oktafia peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom" "192","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Membagikan ucapan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi salah satu cara untuk menyemarakkan peringatan Harkitnas ke-118 pada 20 Mei 2026. Melalui caption, quotes, hingga status media sosial, detikers dapat ikut menyebarkan semangat persatuan, nasionalisme, dan harapan bagi Indonesia di era digital. Pada peringatan tahun ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusung tema resmi ""Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara"". Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai aset utama bangsa agar mampu menghadapi tantangan zaman, mulai dari perkembangan teknologi hingga derasnya arus informasi di media sosial. Seiring momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, berbagai ucapan bernuansa motivasi, aesthetic, penuh makna, hingga satir banyak dicari untuk dibagikan di WhatsApp, Instagram, X, maupun Facebook. Tidak hanya menjadi hiburan, kata-kata bijak Hari Kebangkitan Nasional juga dapat menjadi media untuk menyampaikan kritik sosial, doa, serta harapan terhadap kondisi negeri dan masa depan bangsa. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Bagi detikers yang sedang mencari inspirasi ucapan Hari Kebangkitan Nasional 2026, berikut kumpulan caption dan kata-kata bijak Harkitnas yang aesthetic, inspiratif, dan cocok dijadikan status media sosial." "193","Sugiri Sancoko","Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus Sugiri. KPK pun telah mengeluarkan sprindi terkait tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). ""Dalam penyidikan perkara ini, kami terus melakukan pengembangan. Sehingga kegiatan penggeledahan yang hari kemarin berlangsung di Pacitan itu bagian dari pengembangan penyidikan dari perkara Ponorogo,"" jelas Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026). ""Bahwa dari perkara Ponorogo ini KPK kembali menerbitkan sprindik baru per akhir April kemarin. Masih sprindik umum untuk TPK-nya (tindak pidana korupsi), artinya belum ada penetapan tersangka, dan juga sprin TPPU. Jadi ada dua sprindik, TPK dan TPPU, pengembangan dari penyidikan perkara Ponorogo,"" lanjutnya. Budi menyebutkan, dari hasil penggeledahan penyidik berhasil mengamankan barang bukti elektronik. Dia belum merinci isi dari barang bukti elektronik tersebut. ""Kami akan ekstrak barang bukti elektronik tersebut. Dari situ kami akan ungkap informasinya, dan tentu itu juga akan butuh keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang bisa menerangkan Isi dari BBE tersebut,"" katanya. Diketahui, KPK melakukan penggeledahan di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Penggeledahan ini merupakan pengembangan penyidikan perkara yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko. ""Penggeledahan dari pengembangan penyidikan perkara Ponorogo,"" kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (19/5). Budi mengatakan penyidik turut menyita barang bukti elektronik dari kegiatan penggeledahan ini. ""Dalam giat geledah ini, penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE),"" jelas Budi. Dilansir detikJatim, KPK menggeledah sebuah rumah di Dusun Krajan, Bangunsari, Kota Pacitan, kemarin. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam 45 menit yang dimulai pukul 16.01 WIB hingga 18.54 WIB. Total ada 12 petugas yang terlihat masuk ke rumah dengan pengamanan ketat. Seusai penggeledahan, petugas membawa lebih dari dua koper. Kepala Dusun Krajan, Catur Setiawan, mengatakan rumah tersebut milik seorang perempuan. Rumah itu jarang ditempati, tapi ada orang yang setiap hari menjaga rumah itu. Wanita pemilik rumah bernama Citra Margaretha membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK. Pengusaha ini menyebut penggeledahan berkaitan dengan dugaan TPPU yang menyeret Sugiri Sancoko. ""Teman-teman KPK datang ke sini melakukan penggeledahan kaitannya dengan pengembangan kasus dugaan TPPU Mbah Giri (Sugiri Sancoko). Saya kemarin kebetulan kan ngutangi Pak Sugiri, KPK menanyakan pengembaliannya dari mana?"" jelas Citra. Sebagai informasi, ada tiga klaster dugaan korupsi yang menjerat Sugiri. Klaster pertama ialah dugaan suap pengurusan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo. Asep menyebutkan total uang yang telah diberikan ke Sugiri Rp 900 juta. Klaster kedua, KPK menemukan adanya dugaan suap untuk Sugiri terkait proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo pada 2024. Proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo ini nilainya mencapai Rp 14 miliar. Total dugaan suap mencapai Rp 1,4 miliar. Klaster ketiga ialah dugaan gratifikasi yang dilakukan Sugiri. KPK menduga Sugiri menerima uang gratifikasi senilai Rp 300 juta pada periode 2023-2025. Total, ada empat tersangka dalam kasus ini. Berikut ini daftarnya: 1.⁠ ⁠Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG) 2.⁠ ⁠Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP) 3.⁠ ⁠Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) 4.⁠ ⁠Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo. (kuf/dwr)" "194","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Menurutnya, praktik penyeludupan tersebut sangat merugikan ketahanan industri tekstil dan produksi tekstil. Sebab industri teksil menyerap tenaga kerja cukup besar. ""Saya optimis bila kementerian dan lembaga terus bekerjasama erat dengan pemerintah daerah, kita akan mampu membentengi rumah kita dari gempuran asing terhadap industri tekstil yang telah lama menempati 3 besar industri non migas yang memberikan pendapatan besar untuk menghidupi masyarakat,"" kata Farah dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025). ""Tidak hanya itu, kalau industri ini terus diganggu oleh asing, maka, nasib tenaga kerja kita terdesak, karena industri tekstil memberikan kontribusi menyerap tenaga kerja yang besar,"" lanjutnya. Dia menyampaikan meski industri tekstil sedang mengalami tanatangan besar sejak pandemi COVID-19, namun harus tetap didorong untuk bangkit kembali. Salah satunya di Subang yang menjadi lokasi produsen bahan baku tekstil terbesar. ""Semenjak pandemi, memang data menunjukkan bahwa industri tekstil memang mengalami tantangan besar. Subang, sebagai salah satu lokasi produsen bahan baku tekstil terbesar di Indonesia, baik itu kapas dan benang, tentu harus kita dorong agar menjadi sentra industri tekstil bukan hanya tanah air, tetapi juga dunia. Penguatan industri tekstil di Subang, diharapkan mampu mengangkat kembali kejayaan industri garmen Indonesia,"" ujarnya. Sebelumnya, Bakamla RI melalui unsur KN (Kapal Negara) Pulau Marore-322 menangkap KMP (Kapal Motor Penyeberangan) FRD 5 di perairan Patimban Subang, Jawa Barat. KMP FRD 5 itu mengangkut 18 truk, 3 di antaranya mengangkut balpres ilegal dengan total 1.200 koli tekstil. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah meminta kasus ini diusut tuntas. Dia mengatakan penyelundupan ilegal harus diberantas. ""Dengan adanya kasus ini, tentunya pemeriksaan harus dilakukan secara teliti supaya tidak ada kesalahpahaman, dan harus dikupas tuntas karena menyangkut penyelundupan ilegal yang harus diberantas,"" kata Laksdya TNI Irvansyah dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025). KM Pulau Marore-322 menangkap KMP FRD 5 di perairan Patimban Subang pada hari ini. Penangkapan ini merupakan lanjut dari pengamanan ballpress yang dilakukan Bakamla RI dan aparat gabungan di Surabaya pada 13 Januari lalu. ""Hal ini merupakan salah satu Program Asta Cita Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam pemberantasan penyelundupan,"" ujarnya. Pengiriman ballpress tekstil ilegal itu diduga datang dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang dan Taiwan. Penangkapan ini tidak lepas dari koordinasi ketat antara Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI, dengan BAIS TNI, dan instansi terkait lainnya. Aksi penangkapan ini bermula dari Perwira Jaga (Paga) KN Pulau Marore-322 sekitar pukul 15.00 WIB, melihat adanya kontak kapal melalui radar dengan jarak 22,78 Nm. Lalu pada pukul 15.46 WIB, KMP FRD 5 terlihat jelas secara visual karena jarak yang semakin dekat di 8,7 Nm. Setelah itu, Paga KN Pulau Marore-322 mencoba melakukan komunikasi dengan nakhoda KMP FRD 5 untuk melakukan koordinasi terkait pemeriksaan. Setelah disetujui, Komandan KN Pulau Marore-322 Letkol Bakamla Adi Poetra Sitanggang segera meluncurkan Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) guna melakukan pemeriksaan. Pada pukul 16.44 WIB, Tim VBSS berhasil on board di kapal tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, kapal tersebut mengangkut 17 penumpang (termasuk nakhoda) dengan muatan 18 truk yang berangkat dari Pontianak menuju Patimban. Lebih lanjut, Tim VBSS berhasil menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 3 truk karena mengangkut balpress ilegal. Truk pertama berisikan 178 koli tekstil, sedangkan truk kedua berisikan 207 koli tekstil, dan truk terakhir mengangkut sebanyak 815 koli tekstil. Ketiga truk tersebut hendak menuju gudang Tangerang, Muara Jakarta. Hingga saat ini, KMP FRD 5 diamankan di pelabuhan Patimban guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. ""Kami (pihak kapal) tidak ikut terlibat dengan Balpress Ilegal ini, kami hanya sebagai pengantar truk-truk ini saja, soal muatan kami tidak tahu menahu,"" kata nakhoda KMP FRD 5, CA, pada saat dimintai keterangan. (dek/dek)" "195","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM). ""Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi,"" ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024). Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang. Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan. detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook. ""Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan,"" kata Reny. ""Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab,"" pungkasnya." "196","Aliman, F","Kapolsek Kualuh Hilir AKP Krisnat Napitulu mengatakan ke-54 calon TKI ilegal itu diamankan di Desa Simandulang Kualuh Leidong, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumut. Mereka diamankan dalam sebuah truk. ""Ya awalnya kita menerima informasi dari masyarakat dan selanjutnya mengamankan sebuah truk yang mengangkut 54 orang itu. Setelah kita periksa ternyata mereka calon TKI ilegal,"" kata AKP Krisnat, kepada wartawan, Sabtu (22/1/2022). Krisnat mengatakan para calon TKI ilegal itu diamankan pada Jumat (21/1) sekitar pukul 23.00 WIB, malam. Saat itu, mereka sedang diangkut sebuah truk yang dikemudikan oleh sopir bernama Aliman (30), warga Bagan Baru Asahan. Menurut keterangan Aliman, truknya disewa untuk mengangkut orang dari Desa Simandulang, Kualuh Leidong menuju Bagan Asahan di Kabupaten Asahan, dengan bayaran Rp 1,5 juta. Penyewanya ialah F (30), warga Bagan Baru Asahan. Krisnat menyebut setelah seluruh calon TKI ilegal didata dan dilakukan pemeriksaan awal, mereka kemudian dikirim ke Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan selanjutnya. Hingga Sabtu sekitar pukul 21.00 WIB, sebagian dari mereka terlihat telah sampai di Mapolres Labuhanbatu. Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Rusdi Marzuki mengatakan para calon TKI ilegal itu membayar dengan nilai yang bervariasi terhadap agen yang akan menyeludupkan mereka ke Malaysia. Nilainya, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 4,5 juta. Rusdi menyebut ke-54 yang diamankan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari 54 orang itu, kata Rusdi, hanya 2 orang yang mengaku memiliki paspor. ""Ada yang dari Sulawesi Selatan, Riau, Sumut dan beberapa daerah lainnya,"" ujar Rusdi. Hingga malam ini, polisi masih mendalami keterangan mengenai rencana penyeludupan TKI ke Malaysia. Beberapa nama yang mengorganisir kegiatan ilegal ini, telah dikantongi polisi. ""Para calon TKI ini mengaku menyetor uang kepada seorang pria. Namanya sudah kita kantongi dan saat ini sedang kita cari keberadaannya,"" imbuhnya. (fas/fas)" "197","Jazi Eko Istiyanto","Komisi VII DPR RI mencecar Kepala Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten) Jazi Eko Istiyanto soal asal-usul sisa limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. Jazi mengatakan tak tahu soal asal-usul sisa limbah radioaktif. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Awalnya Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mempertanyakan asal-usul sisa limbah radioaktif itu. ""Apakah faktornya jelas, dijelaskan, bukan faktor kebocoran? Faktor apa? Dibawa orang dan seterusnya? Kemungkinan-kemungkinan itu di mana?"" tanya Sugeng. ""Kedua, jenisnya? Berupa barang itu apa? Apa memang, katakanlah, tidak akurat? Jadi kemungkinan-kemungkinan dari latar apa atau dari sisi apa, atau dari divisi apa? Ini perlu juga,"" tambahnya. Menjawab pertanyaan Sugeng, Jazi mengatakan Bapeten memiliki data izin pengguna radioaktif. Dari data tersebut, Bapeten bisa melakukan pengukuran. ""Kita nggak tahu cara menerangkan ini, karena bisa saja dari orang yang membuang di situ. Kita punya data, kalau datanya Bapeten itu impornya, siapa saja yang impor, kemudian yang punya izin siapa, kemudian yang mengelimbahkan ke TL siapa, kemudian kita akan lakukan akuntansi,"" kata Jazi. Bila pengukuran sisa limbah radioaktif di Batan menunjukkan keseimbangan, Bapeten menilai radioaktif itu hasil penyeludupan. Bila tidak seimbang, diduga radioaktif tersebut dibuang oleh pemegang izin. ""Kalau akuntansinya tidak balance. Berarti ada salah satu pemegang izin itu yang membuang. Tapi kalau akuntansinya balance, berarti itu hasil penyelundupan. Kalau akuntansinya tidak balance, alhamdulillah, mudah mencari siapa aktornya. Karena di antara itu kita lihat semua yang punya berapa, kemudian kok ada selisih antara yang dilimbahkan, dengan yang dia punyai dengan yang tercatat di kami,"" sambungnya. Bersihkan Limbah Radioaktif, 275 Drum Dikumpulkan Petugas:" "198","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Universitas Pertahanan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) serta Training of Trainer (TOT) Cegah Penyalahgunaan Obat dan Makanan Terlarang (CEPOT). Kegiatan ini bertempat di Ruang Theater Auditorium Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan RI, Kawasan IPSC Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dekan Fakultas Farmasi Militer Universitas Pertahanan RI, Prof Dr apt Yahdiana Harahap, M.S sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya nasional pencegahan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) seperti Tramadol, Trihexypenidil, Clorpromazin, Amitriptilin, Dekstromethorphan, Haloperidol, dan Ketamin melalui penguatan edukasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang saat ini menjadi perhatian serius karena terjadinya pergeseran dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ke penyalahgunaan OOT yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan OOT lebih mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah dibanding narkotika dan psikotropika. Penyalahgunaan OOT juga memberi dampak terhadap kesehatan masyarakat, keamanan sosial, serta masa depan generasi muda Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Prof dr Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D menyampaikan bahwa penyalahgunaan OOT ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi ancaman bagi masa depan bangsa dengan menurunnya kualitas sumber daya manusia. OOT kerap disalahgunakan untuk kepentingan non medis, terutama untuk tujuan rekreasional. Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn) Dr Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh kekuatan edukasi dan keteladanan sosial. Peran guru, dosen, tenaga kesehatan, tokoh agama, keluarga, komunitas, dan media sangat menentukan dalam membentuk lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi muda. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi antar-instansi dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Rangkaian kegiatan meliputi laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si, dilanjutkan sambutan para pejabat, penandatanganan komitmen bersama lintas sektor, konferensi pers, pemberian materi edukasi tentang penyalahgunaan OOT, sharing session, serta pelaksanaan Training of Trainer (TOT) CEPOT kepada peserta. TOT CEPOT sendiri merupakan program edukasi yang bertujuan memperkuat sinergi antara BPOM, Pemerintah Kabupaten Bogor, akademisi, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu (OOT), meningkatkan edukasi masyarakat terkait dampak sosial seperti tawuran serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan angka penyalahgunaan obat, serta meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya penyalahgunaan OOT. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 260 peserta yang terdiri dari unsur akademisi, OPD pemerintah daerah, lembaga, asosiasi profesi, komunitas, media, dan pelajar. Adapun target utama program TOT CEPOT adalah menciptakan minimal 200 trainer yang nantinya dapat melakukan edukasi langsung kepada masyarakat dan lingkungan pendidikan seperti SMP dan SMA. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran bersama akan pentingnya penggunaan obat secara aman dan bertanggung jawab serta terciptanya kolaborasi berkelanjutan dalam mencegah penyalahgunaan OOT demi mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan obat. Acara dihadiri oleh unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, aparat penegak hukum, organisasi profesi, komunitas, media, serta pelaku usaha. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn) Dr Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A, Kepala BPOM RI, Prof dr Taruna Ikrar, M.Biomed Ph.D, Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, S.E. (Jaro Ade), Walikota Depok yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr Devi Maryori, MKM, serta Walikota Bogor yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Eko Prabowo, AP., M.Si." "199","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","""Rokok elektronik ini di banyak negara dilarang, bahkan tetangga kita seperti Singapura, itu melarang adanya rokok elektronik karena potensi penyalahgunaannya besar. Hari ini kita bisa melihat potensi itu nyata dan ada di negara kita,"" ujarnya Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam jumpa pers di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2026). Siti menerangkan, tanpa tambahan etomidate, rokok elektrik bisa menimbulkan efek kecanduan lewat zat adiktif. Siti menyebut, selain memiliki efek samping yang mematikan, rokok elektrik juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. ""Tanpa adanya bahan itu saja, kita tahu rokok dan produk tembakau itu sebuah zat adiktif, dia akan menimbulkan suatu kecanduan. Ditambah lagi dengan tambahan atau penyalahgunaan obat maupun bahan-bahan yang sifatnya psikotropika atau narkotika (melalui rokok elektrik), ini pasti bebannya besar,"" jelas dia. ""Pasti berdampak selain akan menambah besar kecanduan, yang kedua muncul penyakit lain, seperti menjadi penyebab kanker dan sebagainya. Kita 2030 bonus demografi, kita enggak mau bonus demografi, anak-anak kita tidak bisa bersaing di kancah global karena pada saat itu mereka pesakitan dan tidak qualified menjadi tenaga atau sumber daya yang diharapkan dunia,"" lanjutnya. Untuk itu, pihaknya mendukung usulan BNN melarang penggunaan rokok elektrik. Terlebih menurutnya banyak generasi muda Indonesia menganggap rokok elektrik itu sebagai tren. ""(Rokok elektrik) dianggap lebih baik karena menjadi alternatif rokok konvensional. Padahal, itu semua tidak benar, justru rokok elektronik kita lihat di banyak negara, seperti Singapura dan Malaysia itu melarang rokok elektronik karena penyalahgunaan dan dampaknya jauh lebih besar daripada rokok konvensional,"" imbuh dia. Tonton juga video ""Skema Skrining Pelaku Perjalanan LN di Pintu Masuk RI Antisipasi Hantavirus"" [Gambas:Video 20detik] (tsy/dek)" "200","Safrizal, Reja","Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap pria bernama Safrizal (28) alias Reja di Tangerang, Banten, Minggu (17/5/2026). Pria asal Kabupaten Bireuen, Aceh, itu diduga menjadi pemasok narkoba jenis psikotropika dan obat daftar G ilegal lintas daerah, termasuk ke NTT. ""Pelaku merupakan jaringan pengedar psikotropika dan obat keras ilegal yang beroperasi lintas wilayah,"" ujar Pelaksana Harian (Plh) Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Kombes Sajimin kepada detikBali, Senin (18/5/2026). Sajimin menjelaskan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan Ditresnarkoba Polda NTT pada 12-16 Mei 2026 terkait kasus peredaran psikotropika dengan tersangka Muhamad Iklil yang sebelumnya telah diamankan dan ditahan di Polda NTT. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurut Sajimin, Reja ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda NTT yang dipimpin Iptu Anselmus Lesa saat bersembunyi di Tangerang. Reja diduga berperan sebagai pengirim barang kepada sejumlah jaringannya, termasuk Muhamad Iklil. Dalam operasi tersebut, polisi menyita barang bukti dari empat lokasi berbeda di Jakarta dan Tangerang. Barang bukti itu berupa psikotropika berbagai merek sebanyak 1.150 butir dan obat keras ilegal berbagai jenis sebanyak 41.471 butir. Selain itu, polisi juga menyita dua handphone (HP), puluhan plastik pembungkus paket, kardus pengiriman, printer, hingga timbangan digital yang diduga digunakan untuk aktivitas distribusi obat ilegal. ""Jaringan peredaran obat keras ilegal kini semakin masif memanfaatkan jalur pengiriman barang dan transaksi daring untuk mengedarkan produknya ke berbagai daerah, termasuk NTT,"" jelas Sajimin. Saat ini, Ditresnarkoba Polda NTT masih menyelidiki jaringan pemasok lain yang identitasnya telah dikantongi dan masuk dalam penyelidikan lanjutan. Atas perbuatannya, Reja dijerat dengan Pasal 62 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Pasal 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana berat. ""Ini menjadi perhatian serius kami. Obat-obatan ilegal seperti alprazolam dan tramadol sangat berbahaya apabila disalahgunakan karena dapat merusak kesehatan, memicu ketergantungan, bahkan berpotensi menyebabkan tindak kriminal lainnya,"" pungkas Sajimin." "201","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kereta Api Indonesia (KAI) melalui KAI Properti buka rekrutmen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Petugas Penjaga Perlintasan Kereta 2026. Pendaftaran dibuka hingga 18 Mei 2026 melalui laman https://kaiproperti.id/career. KAI Properti merupakan anak perusahaan dari PT KAI yang membidangi properti, konstruksi, perdagangan, dan perawatan jalan-jembatan. Posisi Petugas Penjaga Pintu Perlintasan (PJL) kereta api hanya bisa dilamar oleh pria. Menariknya, syarat pendidikan yang dibuka pada rekrutmen ini terbilang luas. Di mana, KAI Properti mensyaratkan pelamar minimal lulusan SMA/sederajat dengan nilai rata-rata lulusan minimal 6,0. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dikutip dari laman resmi KA Properti, Kamis (14/5/2026) berikut informasi rekrutmen selengkapnya. Informasi lebih lengkap bisa dilihat melalui laman KAI Propoerti pada tautan https://kaiproperti.id/career. Yuk manfaatkan kesempatan ini detikers!" "202","Deky Jonathan Sasiang","""Tersangka Deky Jonathan Sasiang telah selesai dilakukan pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh tim penyidik gabungan Subdit II, Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Selanjutnya, yang bersangkutan dilakukan Penahanan di Rutan Bareskrim Polri,"" kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, kepada wartawan, Selasa (19/5/2026). Adapun Deky telah ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Dia diduga kuat terlibat melindungi bandar narkoba di Kubar, Iskak cs. Selain membekingi bandar, Deky diduga menerima aliran dana dari praktik ilegal bandar narkoba itu. Karena itu, Deky juga dijerat terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan foto yang diterima wartawan, Deky terlihat telah mengenakan baju oranye bernomor 38 khas tahanan Bareskrim Polri. Tangannya diborgol ke belakang dan hanya beralas kaki sandal jepit. Sebelumnya, Polda Kalimantan Timur (Kaltim) telah menjatuhkan sanksi terhadap eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang yang diduga terlibat kasus narkoba. Sanksi tersebut ialah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yuliyanto, menyebutkan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKP Deky telah digelar pada Senin (18/5/2026). Dia mengatakan Deky telah menjalani penempatan khusus atau patsus. ""Kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 26 hari, serta sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri,"" kata Yuliyanto dalam keterangannya. Dia menyebutkan Deky langsung dibawa ke Mabes Polri untuk diproses hukum. Menurut dia, kasus pidana Deky ditangani Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. ""Penegakan disiplin dan kode etik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan tepercaya,"" tegasnya. Tonton juga video ""Polisi yang Viral Pakai Vape Narkoba Akhirnya Dipecat"" (ond/mea)" "203","Sugiri Sancoko","Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti elektronik (BBE) saat menggeledah rumah mewah milik seorang pengusaha di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan Kota Pacitan. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko. ""Dalam giat geledah ini, penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE),"" kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (19/5/2026) pagi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Penggeledahan tersebut pengembangan penyidikan perkara Ponorogo,"" tambahnya. Seperti diberitakan, KPK mendatangi sebuah rumah di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan Kota Pacitan. Kedatangan tim menggunakan tiga unit Innova warna hitam mendapat pengawalan ketat anggota polres setempat. Penggeledahan berlangsung hampir 2 jam 45 menit mulai pukul 16.01 WIB. Sebanyak 12 petugas terlihat masuk ke rumah bercat cokelat muda tersebut dengan pengamanan ketat. Dari lokasi, petugas juga membawa lebih dari dua koper yang diduga berisi barang hasil penggeledahan. Kepala Dusun Krajan, Catur Setiawan mengatakan rumah tersebut milik seorang perempuan dan memang jarang ditempati. Meski begitu, ada orang yang setiap hari menjaga rumah itu. ""Nggih, mboten mesti (Iya, tidak selalu) ditinggali,"" ujar Catur kepada wartawan di lokasi. Proses penggeledahan berlangsung lebih dari 2,5 jam. Iring-iringan mobil KPK baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.54 WIB menuju arah timur melalui Jalan Yos Sudarso. Usai penggeledahan, pemilik rumah bernama Citra Margaretha membenarkan bahwa rumahnya didatangi penyidik KPK. Ia menyebut penggeledahan berkaitan dengan dugaan TPPU yang menyeret Sugiri Sancoko. ""Teman-teman KPK datang ke sini melakukan penggeledahan kaitannya dengan pengembangan kasus dugaan TPPU Mbah Giri (Sugiri Sancoko). Saya kemarin kebetulan kan ngutangi Pak Sugiri, KPK menanyakan pengembaliannya dari mana?"" jelas Citra. Citra mengaku memberikan pinjaman kepada Sugiri dengan bunga 10 persen untuk kebutuhan Pilkada 2024. Namun ia enggan menyebut total nominal pinjaman tersebut. Menurutnya, Sugiri baru membayar cicilan sebesar Rp 1,1 miliar. ""Saya sendiri enggak tahu. Namanya utang piutang itu kan saya enggak pernah tahu. Mau dapat dari korupsi atau dari mana kan saya nggak peduli, yang saya tahu dia bayar utang saya, uangnya dari mana saya nggak perlu tahu. Intinya saya cuma ngutangi dengan bunga 10%,"" sambungnya. ""Itu (nominal utang) nggak bisa saya sebutkan, ya. Yang jelas baru dicicil Rp 1 miliar 100 juta. Bunganya Rp 100 juta itu. Soal itu (total nominal utang) agak privacy,"" katanya." "204","AW, KA, HA, S","Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika di kawasan kebun sawit warga di Dusun Sei Rumbia, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako. Atas informasi tersebut, Kapolsek Bangko Pusako memerintahkan timnya melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti narkotika, pada Jumat (15/5). Awalnya tim menangkap tiga tersangka berinisial AW, KA, dan HA di area kebun sawit yang diduga menjadi lokasi transaksi narkotika. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita satu paket besar dan dua paket kecil diduga sabu seberat 43,3 gram, empat unit telepon genggam, satu unit timbangan digital, sepeda motor, alat hisap sabu, serta uang tunai Rp 1,55 juta yang diduga hasil penjualan narkotika. ""Berdasarkan hasil interogasi, ketiga tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pria berinisial S yang tinggal di wilayah Balam Kilometer 9, Kecamatan Bangko Pusako,"" kata Kombes Putu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/5/2026). Penangkapan ketiga tersangka tersebut dikembangkan hingga akhirnya polisi menangkap tersangka S yang saat itu hendak melarikan diri ke area perkebunan sawit. Dari tangan tersangka S, petugas mengamankan satu unit telepon genggam dan uang tunai Rp 2,38 juta. Penindakan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di dua rumah kontrakan yang ditempati S di Jalan Lintas Riau-Sumut Kilometer 9, Dusun Wonosari. Di situ, polisi menemukan uang tunai Rp50 juta, satu butir pil warna kuning diduga narkotika jenis ekstasi, uang tunai Rp4,1 juta, serta buku tabungan atas nama tersangka. Dari rumah kontrakan kedua, petugas menyita plastik klip berbagai ukuran yang diduga digunakan untuk mengemas sabu, lima unit timbangan digital, sendok stainless steel, kaca pirek, gunting, serta 283 butir peluru berbagai kaliber. ""Kini seluruh tersangka telah kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut,"" lanjutnya. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman terhadap amunisi yang di temukan dan menganalisis rekening para tersangka guna menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran narkotika tersebut Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dengan menghubungi Satgas Anti Narkoba di nomor 0813-6306-547. (mei/dhn)" "205","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","detikSore akan menuju Surabaya untuk mengupas lebih dalam soal praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan toko emas. Merangkum detikJatim, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di tiga lokasi sekaligus." "206","Citra Margaretha, Sugiri Sancoko","Sebuah rumah mewah milik pengusaha di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Pacitan didatangi penyidik KPK. Penggeledahan tersebut diduga terkait dengan kasus korupsi Bupati Nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Petugas datang dengan menggunakan 3 unit mobil jenis Innova. Ketiga kendaraan itu bergerak keluar dari Mapolres Pacitan Jl Ahmad Yani pukul 15.46 WIB. Sekitar pukul 16.01 WIB iring-iringan tiba di lokasi. Sejumlah petugas langsung turun dari mobil dan menuju rumah. Pengamanan terlihat cukup ketat. Hingga pukul 16.09 WIB petugas sejumlah 12 orang masih berada di area bangunan berkelir coklat muda tersebut. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kepala Dusun Krajan, Catur Setiawan menyebut rumah bercat cokelat muda itu milik seorang wanita. Hanya saja hunian itu jarang ditempati. Pun begitu ada orang yang tiap hari menjaga rumah. ""Nggih, mboten mesti (Iya, tidak selalu) ditinggali,"" ujar Catur kepada wartawan di lokasi, Selasa (19/5/2026). Meski tempat tinggalnya hanya berjarak kurang dari 50 meter dari rumah yang didatangi KPK, Catur mengaku jarang berkomunikasi dengan pemilik rumah tersebut. Itu karena penghuni jarang berada di rumah. Terlebih rumah itu dilindungi pagar tinggi. Ada lebih dari 2 koper yang diduga berisi barang-barang hasil penggeledahan yang disita para penyidik KPK yang diangkut ke dalam mobil Innova warna hitam. Proses penggeledahan di rumah mewah itu bila ditotal sejak mobil para penyidik KPK datang hingga tuntas dan bergeser dari rumah mencapai lebih dari 2,5 jam. Iring-iringan mobil terpantau bergeser dari lokasi rumah itu sekitar pukul 18.54 WIB. Ada 3 unit Innova hitam yang melesat ke arah timur melalui Jl Yos Sudarso. Tuntas penggeledahan, pemilik rumah Citra Margaretha akhir buka suara. Pengusaha perempuan Pacitan itu membenarkan bahwa rumah miliknya digeledah adalah rumahnya. Dia mengatakan bahwa KPK melakukan penggeledahan di rumahnya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus korupsi yang menjerat tersangka Sugiri Sancoko. ""Teman-teman KPK datang ke sini melakukan penggeledahan kaitannya dengan pengembangan kasus dugaan TPPU Mbah Giri (Sugiri Sancoko). Saya kemarin kebetulan kan ngutangi Pak Sugiri, KPK menanyakan pengembaliannya dari mana?"" jelas Citra. Citra mengatakan pada intinya dirinya telah memberikan utang dengan bunga 10% kepada Sugiri Sancoko. Utang itu disebut untuk modal maju Pilkada 2024 yang kemudian dimenangi Sugiri. ""Saya sendiri enggak tahu. Namanya utang piutang itu kan saya enggak pernah tahu. Mau dapat dari korupsi atau dari mana kan saya nggak peduli, yang saya tahu dia bayar utang saya, uangnya dari mana saya nggak perlu tahu. Intinya saya cuma ngutangi dengan bunga 10%,"" sambungnya. Soal berapa banyak utang yang dipinjam Sugiri kepada dirinya, Citra mengaku tidak ingin menyebutkannya. Dia hanya menyebutkan bahwa Sugiri baru membayar cicilan yang jumlahnya cukup fantastis. ""Itu (nominal utang) nggak bisa saya sebutkan, ya. Yang jelas baru dicicil Rp 1 miliar 100 juta. Bunganya Rp 100 juta itu. Soal itu (total nominal utang) agak privacy,"" katanya." "207","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Haji Polri telah menetapkan 13 orang tersangka dugaan pelanggaran penyelenggaraan haji ilegal hingga pertengahan Mei 2026, berbekal 11 laporan polisi (LP) dan 21 laporan informasi (LI). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, hal ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat dari berbagai modus penipuan dan penyalahgunaan jalur keberangkatan haji. ""Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat,"" kata Isir dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026). Isir menyebutkan, jumlah korban dugaan haji ilegal ini mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp 10,025 miliar. Isir menjelaskan, Satgas Haji Polri hadir melalui kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan warga negara memperoleh kepastian, keamanan maupun perlindungan dari berbagai potensi kejahatan. Menurut dia, pendekatan yang dilakukan Satgas Haji Polri lebih mengedepankan langkah pencegahan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban praktik ilegal yang merugikan secara finansial maupun menghambat pelaksanaan ibadah. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang melalui prosedur yang sah. Negara harus hadir mencegah setiap bentuk penyimpangan yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk beribadah,"" kata Isir. Salah satu langkah yang dilakukan Satgas Haji Polri yakni menggagalkan keberangkatan 32 warga negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026). Pencegahan dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan awal, para calon jemaah mengaku hendak melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok melalui rute Jakarta-Singapura menggunakan maskapai Batik Air. Namun, hasil pemeriksaan petugas imigrasi menemukan 31 orang di antaranya memiliki visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari. Polisi kemudian mendalami dugaan adanya praktik pemberangkatan haji non-prosedural. Dari hasil pendalaman, lima orang mengaku akan menjalankan ibadah haji melalui jalur tertentu, sementara sebagian lainnya menyatakan tujuan perjalanan wisata. Dalam kasus tersebut, polisi juga menangkan satu orang yang berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan Travel FEIGO. Selain itu, petugas menyita 32 paspor RI, 32 boarding pass penerbangan Jakarta-Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Isir mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas penyelenggara perjalanan ibadah, jenis visa yang digunakan, serta kelengkapan dokumen keberangkatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan cepat melalui jalur tidak resmi. Pastikan seluruh dokumen dan mekanisme keberangkatan sesuai aturan demi keamanan, perlindungan hukum, dan kelancaran pelaksanaan ibadah,"" ujar dia." "208","Jeffrey","JAKARTA, KOMPAS.com - Harga mobil bekas yang jauh di bawah pasaran memang kerap menjadi daya tarik utama bagi calon pembeli. Tidak sedikit konsumen tergoda karena merasa mendapatkan kesempatan langka untuk membeli kendaraan dengan harga murah. Namun, di balik penawaran tersebut, calon pembeli perlu lebih waspada. Sebab, harga yang terlalu rendah sering kali menjadi strategi utama pelaku penipuan untuk menarik perhatian korban dalam transaksi mobil bekas. Menurut Jeffrey, pemilik Otospector, pola seperti ini banyak ditemukan terutama pada transaksi online dan jual beli antarperseorangan yang minim proses verifikasi. “Biasanya pelaku sengaja memasang harga di bawah pasar supaya calon pembeli cepat tertarik dan tidak sempat melakukan pengecekan lebih dalam terhadap kendaraan,” kata Jeffrey kepada Kompas.com, Senin (11/5/2026). Jeffrey menjelaskan, setelah korban tertarik, pelaku umumnya mulai membangun rasa urgensi. Misalnya dengan mengatakan ada banyak peminat lain atau kendaraan harus segera terjual karena alasan ekonomi tertentu. Kondisi tersebut sering membuat pembeli terburu-buru mengambil keputusan, bahkan ada yang langsung mentransfer uang tanda jadi tanpa melihat kendaraan secara langsung maupun memeriksa kelengkapan dokumen. Selain itu, harga murah juga kerap digunakan untuk menutupi masalah pada kendaraan, mulai dari status mobil yang masih kredit, bekas tabrakan berat, bekas banjir, hingga dokumen yang tidak lengkap. Menurut Jeffrey, masyarakat perlu memahami bahwa harga kendaraan bekas umumnya memiliki standar pasar tertentu. Karena itu, penawaran yang terlalu jauh di bawah harga normal patut dicurigai. “Kalau selisih harganya terlalu jauh dibanding pasaran, pembeli harus ekstra hati-hati. Jangan langsung tergoda hanya karena murah,” ujarnya. Ia menyarankan calon pembeli untuk membandingkan harga kendaraan serupa di pasaran sebelum melakukan transaksi. Pemeriksaan identitas penjual, kondisi mobil, dan legalitas dokumen juga harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan semakin maraknya transaksi mobil bekas melalui platform digital dan media sosial, kewaspadaan konsumen menjadi faktor penting agar tidak terjebak penipuan yang memanfaatkan harga murah sebagai umpan utama." "209","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menggandeng GoPay untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan guru dan pelajar di Ambon, Maluku. Upaya ini dilakukan di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital dan maraknya modus penipuan daring. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Dicky Afrianto mengatakan, penguatan literasi digital dan perlindungan konsumen menjadi hal penting, terutama bagi generasi muda yang semakin akrab dengan sistem pembayaran digital. “Di tengah pesatnya sistem pembayaran digital, penguatan literasi digital dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting, khususnya bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami berharap guru dan siswa tidak hanya menjadi pengguna layanan digital yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi penggerak budaya transaksi yang aman di lingkungan sekolah dan masyarakat,” ujar Dicky dalam siaran pers, Senin (18/5/2026). Dalam kegiatan edukasi tersebut, BI bersama GoPay memberikan pemahaman kepada 150 guru dan siswa mengenai berbagai modus penipuan digital yang kerap terjadi. Modus tersebut antara lain tautan palsu atau phishing, penipuan melalui fake customer service, bukti transfer palsu, hingga modus refund atau salah transfer. Peserta juga diberikan edukasi mengenai langkah aman dalam bertransaksi digital. Mereka diimbau untuk tidak membagikan PIN dan OTP kepada siapa pun, menjaga data pribadi, menggunakan aplikasi resmi, serta menghindari tautan mencurigakan. Selain itu, peserta turut dibekali langkah yang perlu dilakukan apabila mengalami indikasi penipuan digital. Di antaranya dengan tidak panik, menyimpan bukti transaksi, dan segera menghubungi layanan resmi. Dicky juga mengapresiasi keterlibatan industri sistem pembayaran dalam memperkuat edukasi perlindungan konsumen. Menurut dia, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri diperlukan untuk membangun budaya transaksi digital yang aman di masyarakat. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi GoPay sebagai pelaku industri sistem pembayaran atas peran aktif dalam kampanye edukasi perlindungan konsumen yang mengusung tema, ‘Kalau Ragu, Stop Dulu,’” lanjut Dicky. Sementara itu, Kepala Divisi Kepatuhan GoPay Yogi Harsudiono mengatakan, keamanan transaksi pengguna menjadi prioritas perusahaan. Karena itu, selain memperkuat teknologi keamanan, perusahaan juga terus melakukan edukasi publik terkait perlindungan konsumen digital. “Keamanan transaksi pengguna adalah prioritas kami. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat teknologi keamanan, tetapi juga terus mengedukasi publik sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen GoPay,"" tutur Yogi. ""Dengan mengusung tema berhati-hati dalam bertransaksi yang sejalan dengan kampanye kolektif perlindungan konsumen, kami berkomitmen mendukung upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi digital dan perlindungan konsumen guna mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” imbuh dia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, GoPay menghadirkan sejumlah fitur keamanan berlapis. Fitur tersebut meliputi penggunaan PIN dan biometrik, verifikasi wajah, layanan bantuan 24 jam, hingga program Jaminan Saldo Kembali untuk memberikan rasa aman dalam bertransaksi digital." "210","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com-Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj RI memastikan pengelolaan dam bagi jemaah calon haji Indonesia dilakukan secara resmi, hati-hati, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga memberi ruang bagi jemaah untuk menjalankan kewajiban dam sesuai pandangan fikih yang diyakini masing-masing. Pilihan pelaksanaan dam dapat dilakukan melalui pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, maupun puasa bagi jemaah yang mengikuti pandangan fikih tersebut. Kemenhaj mengingatkan jemaah agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak tidak resmi karena berpotensi menimbulkan penipuan dan penyalahgunaan dana. Juru Bicara Kemenhaj Suci Annisa mengatakan, pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Menurut dia, jemaah diberi ruang untuk memilih mekanisme pelaksanaan dam sesuai keyakinan masing-masing selama dilakukan dengan cara yang benar dan aman. “Pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Karena itu jamaah diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suci Annisa dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5/2026), dilansir dari Antara. Suci menegaskan, prinsip kehati-hatian menjadi penting karena dam berkaitan langsung dengan kepastian pelaksanaan ibadah jemaah. Berdasarkan data operasional terakhir, jumlah peserta haji yang telah terdata membayar dam mencapai sekitar 70.758 orang. Jumlah tersebut mencakup jemaah yang membayar dam melalui mekanisme di Arab Saudi, di Indonesia, maupun melalui pelaksanaan puasa. Kemenhaj memastikan seluruh pilihan tersebut dihormati selama sesuai dengan ketentuan dan keyakinan fikih jemaah. Pemerintah juga menekankan pentingnya informasi yang benar agar jemaah dapat memahami pilihan mekanisme dam secara tepat. Bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilaksanakan di dalam negeri, pemerintah mempersilakan pelaksanaan dam dilakukan di Indonesia. Pelaksanaan tersebut tetap harus mengikuti mekanisme yang sesuai ketentuan agar dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, bagi jemaah yang meyakini dam hanya sah dilaksanakan di Tanah Haram, pemerintah memfasilitasi pelaksanaannya di Arab Saudi. Fasilitasi tersebut dilakukan melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yakni Adahi Project. Kemenhaj mengimbau jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi agar membayar melalui Adahi Project. Menurut Suci, langkah tersebut penting untuk memastikan proses pembayaran dan pelaksanaan dam berjalan resmi, transparan, serta aman bagi jemaah. “Khusus bagi jamaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami mengimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project. Ini penting agar prosesnya resmi, transparan, dan melindungi jamaah dari risiko penipuan maupun penyalahgunaan dana,” kata dia. Adahi Project menjadi kanal resmi yang dapat digunakan jemaah untuk menghindari praktik pembayaran dam yang tidak jelas. Kemenhaj mengingatkan jemaah agar berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak jelas. Tawaran tersebut dapat muncul secara langsung, melalui pesan singkat, media sosial, maupun pihak yang mengaku bisa membantu pembayaran dam dengan harga murah, cepat, dan mudah. Kemenhaj menegaskan, jemaah perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan layanan pembayaran dam. Langkah ini penting agar jemaah terhindar dari risiko penipuan atau penyalahgunaan dana. Suci mengatakan, pengelolaan dam tidak hanya menyangkut transaksi pembayaran. Menurut dia, dam berkaitan langsung dengan kepastian ibadah dan perlindungan bagi jemaah haji. “Dam bukan sekadar transaksi pembayaran. Ini bagian dari kepastian ibadah jamaah. Karena itu kami ingin memastikan jamaah mendapatkan informasi yang benar, memiliki pilihan sesuai keyakinan fikihnya, dan tetap terlindungi dari praktik tidak resmi yang berpotensi merugikan,” katanya. Kemenhaj mendorong jemaah untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru apabila belum memahami kewajiban dam dan mekanisme pelaksanaannya. Kemenhaj mengimbau jemaah yang masih memiliki pertanyaan mengenai kewajiban dam untuk berkonsultasi dengan pihak resmi. Jemaah dapat menanyakan tata cara pembayaran, pilihan mekanisme pelaksanaan, maupun pandangan fikih yang diyakini kepada pembimbing ibadah. Selain itu, jemaah juga dapat berkonsultasi dengan petugas kloter, petugas sektor, maupun petugas PPIH Arab Saudi. Konsultasi ini diharapkan membantu jemaah melaksanakan dam dengan tenang, aman, dan sesuai keyakinan fikih masing-masing." "211","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional mendorong masyarakat untuk melapor ke apabila menemukan indikasi praktik penipuan, pungutan liar, maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN atau pemerintah dalam proses pengajuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan, pihaknya membuka akses pengaduan masyarakat melalui hotline SAGI 127 untuk pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Laporan masyarakat sangat penting agar dugaan praktik penipuan ini dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan korban lebih banyak,” ujar Sony dalam siaran pers, Minggu (17/5/2026). Sony memaparkan, masyarakat dapat menggunakan hotline SAGI 127 untuk menyampaikan informasi, bukti percakapan, dokumen, hingga dugaan penawaran jasa pengurusan maupun percepatan verifikasi lokasi SPPG yang dilakukan secara tidak resmi. Dia menegaskan seluruh proses pengajuan dan verifikasi lokasi dalam program MBG dilakukan sesuai mekanisme resmi, tanpa pungutan biaya. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jalur cepat, bantuan kelulusan, maupun jasa pengurusan tertentu dengan imbalan uang. “Apabila ada yang mengaku bisa mempermudah proses dengan meminta biaya atau mengatasnamakan pejabat tertentu, segera laporkan melalui hotline SAGI 127,” kata Sony. Sony juga memastikan, setiap informasi yang masuk akan menjadi bahan koordinasi bersama aparat, guna mendukung proses penelusuran dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan program MBG. Sebelumnya, Sony mengungkapkan bahwa terdapat oknum yang diduga menawarkan jasa pengurusan, percepatan pendaftaran, hingga verifikasi lokasi SPPG dengan mengatasnamakan pejabat BGN, pemerintah, maupun kerabat dan relasi pejabat tertentu. “BGN meminta seluruh jajaran aktif melakukan pencegahan serta penelusuran apabila menemukan informasi, dugaan, maupun petunjuk berupa dokumen, bukti percakapan, chatting, ataupun komunikasi di media sosial yang mengarah pada praktik penipuan tersebut,” ujar Sony BGN mencatat sedikitnya tiga perkara dugaan tindak pidana terkait modus penjualan titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG yang sedang berproses. Kasus pertama pertama adalah Laporan Polisi Nomor LP/B/5/I/2026/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Januari 2026 yang ditangani Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sony menyebutkan ada 21 korban dalam laporan polisi itu dan penyidik telah menetapkan tersangkanya. Lalu, yang kedua, Laporan Pengaduan Nomor P/131/II/2026/Reskrim tertanggal 16 Februari 2026 yang ditangani Polres Lombok Timur, dengan status pemeriksaan saksi. Ketiga, ada Laporan Polisi Nomor LP/B/162/IV/2026/SPKT/Polresta Barelang/Polda Kepulauan Riau tertanggal 17 April 2026, yang saat ini juga sedang dalam proses penanganan aparat penegak hukum." "212","Kusnadi Chandra, Lisa Andriana, Naily","SURABAYA, KOMPAS.com – Selama setahun terakhir, Kusnadi Chandra (80), seorang warga Pacarkeling, Tambaksari, Surabaya, hidup dalam ""penjara"" yang tidak pernah ia sangka. Tanpa ponsel dan akses komunikasi, kakek yang sudah cukup sepuh ini menghabiskan hari-harinya di balik pintu apartemen yang terkunci rapat dari luar. Ironisnya, sosok di balik penderitaan Kusnadi bukanlah orang asing. Ia adalah Lisa Andriana (31), wanita yang selama ini dikenal keluarga sebagai kekasih dari anak kandung korban, Agus Pranoto. Lisa, yang mencitrakan diri sebagai calon menantu idaman, ternyata menyimpan rencana bulus untuk menguasai harta sang kakek demi membiayai gaya hidup mewah. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, mengungkapkan bahwa kasus penyekapan lansia di Surabaya ini bermula pada Oktober 2025. Lisa memanfaatkan kepercayaan keluarga yang sudah terbangun sangat baik untuk melancarkan aksinya. ""Pelaku adalah pacar dari anak korban sendiri yang sudah dikenal baik oleh keluarga,"" ujar Kombes Pol Luthfie di Mapolrestabes Surabaya, Senin (11/5/2026). Aksi penculikan dimulai saat Lisa mengajak korban bertemu di suatu tempat. Karena tidak menaruh curiga, Kusnadi pun mengiyakan. Namun, setibanya di lokasi, ia justru disergap oleh dua orang pria suruhan dan dibawa ke sebuah unit apartemen di Surabaya. Selama disekap, Kusnadi terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kecurigaan petugas. Ia ditempatkan di sebuah kamar tanpa alat komunikasi dan hanya diberikan paket makanan melalui jasa pengiriman atau orang suruhan tersangka bernama Naily. Salah satu fakta paling mencengangkan dari kasus ini adalah bagaimana Lisa memanipulasi persepsi Kusnadi. Selama penyekapan, Lisa berakting seolah-olah dirinya juga menjadi korban yang disandera oleh pihak lain karena utang keluarga. Manipulasi ini begitu kuat sehingga saat polisi melakukan penggerebekan pada 16 April 2026, Kusnadi justru mengkhawatirkan keselamatan sang penculik. ""Saat ditemukan, korban justru meminta polisi menyelamatkan tersangka karena mengira mereka sama-sama disekap. Artinya sampai dengan detik terakhir pun dalam persepsinya itu masih sama,"" jelas Luthfie. Di balik drama penyekapan tersebut, Lisa secara sistematis menguras kekayaan korban. Dengan dalih membantu menyelesaikan persoalan utang keluarga, ia berhasil mendapatkan kartu ATM, kartu kredit, hingga nomor PIN milik korban. Kerugian materiil yang dialami Kusnadi sangat fantastis, diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar hingga Rp 2 miliar. Uang tersebut berasal dari pencairan deposito dan penarikan tunai secara terus-menerus. “Bukan hanya itu, emas-emas dan perhiasan yang kurang lebih nilainya juga dikisaran 1 kilogram, ternyata juga sudah tidak ada di kamarnya,” imbuh Kombes Pol Luthfie. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan Lisa untuk membiayai gaya hidup mewah. Ia bahkan sempat membujuk pacarnya (anak korban) untuk tinggal di hotel dengan tarif Rp 2 juta per malam, dengan klaim bahwa ia yang akan menanggung semua biayanya." "213","Yohanes Bonar Adiguna","SAMARINDA, KOMPAS.com - Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar) Yohanes Bonar Adiguna dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri terkait kasus dugaan konsumsi dan peredaran narkotika. Pemecatan terhadap Yohanes diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar Polda Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, sidang etik terhadap anggota Polri berinisial YB tersebut telah selesai dilaksanakan. Setelah sidang selesai, Yohanes langsung dibawa personel Paminal Mabes Polri ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. “Sidang telah selesai dengan putusannya yakni permintaan maaf di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 26 hari dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,” ujarnya dikutip dari TribunKaltim, Senin (18/5/2026). “Selanjutnya terperiksa langsung dibawa oleh Paminal Mabes ke Jakarta,” tambahnya. Yuliyanto menegaskan, sanksi pemecatan terhadap Yohanes menjadi bentuk ketegasan institusi terhadap anggota yang terlibat kasus narkotika. Yohanes Bonar Adiguna merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2015. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Yohanes masuk delapan besar peserta didik terbaik saat di PTIK. Selama berkarier di kepolisian, ia dipercaya menjabat sebagai Kasat Polair Polres Paser pada 2020. Dilansir dari Kompas.com, Minggu (17/5/2026), Yohanes kemudian ditunjuk menjadi Pamin Sepripim di lingkungan pimpinan Polda Kaltim. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Yohanes juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Nongsa pada 2018. Di tahun yang sama, ia kemudian dipercaya menjadi Kapolsek Batuaji. Karier Yohanes berlanjut dengan menjabat sebagai Ps Kasat Reskrim Polres Kutai Barat dan Kasatreskrim Polres Bontang pada periode 2022 hingga 2023." "214","Nadiem Makarim","DI TENGAH ramainya perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim, publik seperti terbelah ke dalam dua kubu. Di satu sisi, ada yang menilai proses hukum terhadap Nadiem sebagai bagian dari penegakan hukum yang wajar. Di sisi lain, muncul arus simpati yang begitu besar karena sosok Nadiem dianggap sebagai simbol anak muda sukses, inovatif, pendiri perusahaan teknologi besar, dan figur yang pernah membuka banyak lapangan kerja melalui Gojek. Persoalannya, simpati sosial perlahan mulai mengaburkan inti persoalan hukumnya. Narasi yang muncul bukan lagi tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau kerugian negara, melainkan tentang jasa masa lalu, prestasi bisnis, bahkan kekhawatiran bahwa “anak muda hebat akan takut masuk pemerintahan”. Padahal, dalam negara hukum, korupsi tetaplah korupsi. Sebaik apapun citra seseorang, sehebat apapun rekam jejak bisnisnya, atau sebesar apa pun kontribusinya terhadap ekonomi digital, semua itu tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana korupsi memang terbukti di pengadilan. Dalam perkara Nadiem, justru di sinilah ujian terbesar penegakan hukum kita. Apakah hukum bekerja berdasarkan alat bukti dan prinsip keadilan, atau justru melemah ketika berhadapan dengan popularitas dan romantisme publik. Salah satu gejala paling menarik dalam kasus ini adalah munculnya kecenderungan menjadikan terdakwa perkara korupsi sebagai “korban sistem”. Banyak pembelaan publik terhadap Nadiem tidak bertumpu pada bantahan hukum yang rinci, melainkan pada argumentasi emosional. Narasi yang mengatakan bahwa ia lulusan Harvard, pendiri startup besar, membawa inovasi, dan pernah membantu jutaan pengemudi ojek daring mendapatkan penghasilan, menjadi alasan yang seolah membenarkan kejahatan yang dituduhkan. Argumen seperti ini sesungguhnya problematis. Dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang diperiksa bukan apakah seseorang pernah berjasa atau tidak, melainkan apakah ia menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, melanggar prosedur, dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Kalau logikanya jasa masa lalu dapat menjadi tameng moral terhadap dugaan korupsi, maka penegakan hukum akan kehilangan pondasi etiknya. Negara hukum tidak dibangun di atas popularitas, melainkan di atas prinsip equality before the law. Karena itu, kekhawatiran bahwa kasus ini akan membuat talenta muda enggan masuk pemerintahan sesungguhnya terlalu berlebihan. Yang membuat orang takut masuk pemerintahan bukan penegakan hukum, melainkan ketidakjelasan batas etik dan tata kelola dalam birokrasi. Orang-orang baik justru akan merasa aman apabila hukum ditegakkan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih. Sebaliknya, yang berbahaya adalah ketika publik mulai membangun persepsi bahwa tokoh populer tidak layak disentuh hukum hanya karena pernah berjasa atau dianggap “anak muda harapan bangsa”." "215","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "216","Citra Margaretha, Sugiri Sancoko","JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah rumah pengusaha bernama Citra Margaretha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada Senin (18/5/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. “Penggeledahan dari pengembangan penyidikan perkara Ponorogo,” kata Budi melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (19/5/2026). Budi mengatakan, dari penggeledahan tersebut, KPK menyita Barang Bukti Elektronik (BBE). “Dalam giat geledah ini, Penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE),” ujar dia. Sementara itu, Citra Margaretha menjelaskan bahwa dirinya pernah memiliki hubungan pinjam-meminjam uang dengan Sugiri Sancoko. Menurut dia, dana pinjaman tersebut digunakan sebagai modal saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. “Pinjaman itu untuk modal saat Pilkada. Saya memang pernah membantu memberikan pinjaman,” kata Citra Margaretha di depan rumahnya, Senin. Meski demikian, Citra enggan membeberkan total nilai pinjaman yang pernah diberikan kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Citra hanya menyebutkan, hingga kini pembayaran yang diterimanya baru sebesar Rp 1,1 miliar. “Kalau totalnya saya belum bisa menyampaikan, yang jelas baru dibayar Rp 1 miliar dan Rp 100 juta,” terang Citra. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga menanyakan asal-usul uang yang digunakan Sugiri untuk membayar utang kepadanya, tetapi Citra mengaku tidak mengetahui sumber dana tersebut. “Tadi ditanya, tahu atau tidak asal-usul uang untuk membayar itu. Saya jawab tidak tahu,” terang Citra. Selain itu, Citra mengaku juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait pengembangan kasus TPPU tersebut pada Senin (25/5/2026) di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sidoarjo. Diketahui, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo pada Jumat (7/11/2025)." "217","IRM, PAR, DER","JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Topik Gunawan menjelaskan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakarta Timur telah memeriksa 30 saksi dan ahli, serta mengumpulkan sejumlah alat bukti. Ketiga tersangka tersebut yakni IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit, serta PAR dan DER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ""Telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti lainnya yang kemudian pada hari ini telah mendapatkan alat bukti yang cukup dengan menaikan status tiga orang saksi tersebut menjadi tersangka,"" jelas Topik melalui keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026). Pada 2022, Sudin PPKUKM Jakarta Timur melakukan pengadaan 800 unit mesin jahit dengan nilai Rp 2,72 miliar atau sekitar Rp 3,4 juta per unit. Kemudian pada 2023, pengadaan kembali dilakukan sebanyak 800 unit dengan nilai Rp 3,28 miliar atau sekitar Rp 4,1 juta per unit. Pengadaan mesin jahit juga dilakukan pada 2024 sebanyak 800 unit dengan total nilai Rp 3,05 miliar atau sekitar Rp 3,8 juta per unit. Dalam pelaksanaan proses pengadaan melalui e-purchasing katalog elektronik, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan. ""IRM dan PAR selaku PPK dalam melakukan penyusunan Spesifikasi Teknis, Harga Refrensi (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan data yang diperoleh/dapat dipertanggungjawabkan melainkan menggunakan data yang diberikan oleh Pihak Penyedia yaitu PT SCS,"" lanjut Topik. Ia juga menyebut adanya perubahan spesifikasi teknis yang tidak didukung data justifikasi teknis. ""Sehingga terjadi mark-up/kemahalan harga dalam proses pengadaan barang/jasa mesin jahit Singer M1155 tahun 2022 maupun mesin jahit Singer M1255 tahun 2023 dan 2024 Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Bahwa hat tersebut tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan,"" jelasnya. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,07 miliar. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam dakwaan subsider, para tersangka juga dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti, termasuk dokumen DPA, komputer, CPU, serta berkas administrasi lainnya. ""Memang itu diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk mengenai dokumen tersebut akan kita lakukan penyitaan, lanjutkan ke pengadilan untuk disita,"" kata Adri E Pontoh, Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, kepada wartawan, Senin (10/11/2025). Proyek pengadaan mesin jahit tersebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024 dan mencakup wilayah DKI Jakarta, termasuk Jakarta Timur." "218","Bakhtiar Rosyadi","SERANG, KOMPAS.com - Nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) Bakhtiar Rosyadi ditolak oleh majelis hakim. ""Mengadili, menyatakan keberatan dari terdakwa Bakhtiar Rosyadi tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Mochamad Ichwanudin saat membacakan amar putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (18/5/2026). Majelis hakim memerintahkan agar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan server dan sistem penyimpanan fiktif senilai Rp 282,7 miliar dilanjut ke pembuktian. ""Memerintahkan penuntut umum dalam pemeriksaan perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2026/PN Serang atas nama terdakwa tersebut di atas untuk melanjutkan pemeriksaan perkara,"" ujar Ichawanudin. Hakim menyatakan, keberatan penasihat hukum terkait status keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan. Menurut hakim, PT Sigma Cipta Caraka merupakan bagian dari grup PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang berstatus BUMN. Sehingga, kata hakim, kegiatan korporasi yang menggunakan atau melibatkan kekayaan negara yang dipisahkan tetap dapat menjadi objek tindak pidana korupsi. “Sekalipun kekayaan negara telah dipisahkan pada BUMN, hal tersebut tetap termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi,” ujar hakim anggota Wahyu. Selain itu, kata Wahyu, menolak keberatan penasihat hukum terkait hasil audit kerugian negara Nomor PE.03.03/SR/SP-1299/D5/02/2024 tanggal 25 November 2024. Terdakwa sebelumnya mempersoalkan adanya pengembalian dana sebelum hasil audit diterbitkan. Namun, majelis hakim berpendapat pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana korupsi. “Pengembalian kerugian negara tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan,” kata Wahyu. Kemudian, hakim menyatakan dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Hakim menyebut surat dakwaan telah menguraikan secara jelas mengenai perbuatan yang didakwakan, pihak yang terlibat, waktu dan tempat kejadian, cara tindak pidana dilakukan, hingga akibat yang ditimbulkan. Sebelumnya, dalam dakwaan menyebut para terdakwa menjalankan kegiatan pembiayaan melalui PT Sigma Cipta Caraka (SCC), meski perusahaan tersebut bukan lembaga pembiayaan secara hukum." "219","Immanuel Ebenezer Gerungan","JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel bersama sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dituntut dengan hukuman beragam dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Noel sendiri dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/5/2026). Jaksa menilai, Noel menerima uang senilai total Rp 4,435 dalam perkara ini, terdiri dari suap sebesar Rp 1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 3,435 miliar. Selain uang, Noel disebut menerima barang mewah berupa sepeda motor Ducati Scrambler. “Serta barang berupa satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dengan nomor polisi B 4225 SUQ dari Bobby Mahendro seharga Rp 600 juta,” lanjut jaksa. Jaksa menyebutkan, Noel telah mengembalikan uang tersebut ke rekening penampungan KPK sebesar Rp3 miliar. “Sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp 1.435.000.000,” kata jaksa. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Noel akan dipidana penjara selama 2 tahun. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut Noel dinilai tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. “Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ucap jaksa. Meski demikian, jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan terdakwa. “Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian penerimaan dari tindak pidana korupsi,” lanjut jaksa. Noel dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf B junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Pasal 12B junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selepas sidang, Noel mengaku kecewa dengan tuntutan 5 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa." "220","Muhadjir Effendy","JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan (KPK) meminta keterangan Muhadjir Effendy terkait tugasnya sebagai Menteri Agama Ad Interim tahun 2022 dan mengenai kuota haji tambahan tahun 2022. Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. “Saksi MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasan sebagai Menteri Agama Ad Interim tahun 2022, serta mengenai kuota tambahan tahun 2022,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (18/5/2026). Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengatakan, pemeriksaannya sebagai saksi terkait kasus dugaan kuota haji periode 2023-2024 berjalan dengan aman. Muhadjir mengatakan, dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. “Hanya anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022,” kata Muhadjir saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (18/5/2026). Saat ditanya pemeriksaan terkait eks Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, Muhadjir mengatakan tidak ada pernyataan terkait hal tersebut. “Ndak ada, ndak ada. Aman, aman, aman,” ujarnya. Muhadjir mengaku sempat mengajukan penundaan pemeriksaan hari ini ke KPK. Namun, dia memutuskan tetap memenuhi panggilan penyidik setelah ramai pemberitaan terkait dirinya. “Ya saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari anda semua, kok enggak enak, kok saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa, ya sudah saya minta waktu ketemu sekarang,” tuturnya. Meski tak mengungkapkan secara detail materi pemeriksaan, Muhadjir kembali mengatakan, bahwa pemeriksaan terkait posisinya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022 selama 20 hari. “Oh enggak banyak (pertanyaan), saya kan jadi ad interim hanya 20 hari. 30 Juni sampai 19 Juli. 20 hari aja, enggak banyak yang dikerjakan,” ucap dia." "221","Yohanes Bonar Adiguna","SAMARINDA, KOMPAS.com - Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar) Yohanes Bonar Adiguna dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri terkait kasus dugaan konsumsi dan peredaran narkotika. Pemecatan terhadap Yohanes diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar Polda Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, sidang etik terhadap anggota Polri berinisial YB tersebut telah selesai dilaksanakan. Setelah sidang selesai, Yohanes langsung dibawa personel Paminal Mabes Polri ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. “Sidang telah selesai dengan putusannya yakni permintaan maaf di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 26 hari dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,” ujarnya dikutip dari TribunKaltim, Senin (18/5/2026). “Selanjutnya terperiksa langsung dibawa oleh Paminal Mabes ke Jakarta,” tambahnya. Yuliyanto menegaskan, sanksi pemecatan terhadap Yohanes menjadi bentuk ketegasan institusi terhadap anggota yang terlibat kasus narkotika. Yohanes Bonar Adiguna merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2015. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Yohanes masuk delapan besar peserta didik terbaik saat di PTIK. Selama berkarier di kepolisian, ia dipercaya menjabat sebagai Kasat Polair Polres Paser pada 2020. Dilansir dari Kompas.com, Minggu (17/5/2026), Yohanes kemudian ditunjuk menjadi Pamin Sepripim di lingkungan pimpinan Polda Kaltim. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Yohanes juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Nongsa pada 2018. Di tahun yang sama, ia kemudian dipercaya menjadi Kapolsek Batuaji. Karier Yohanes berlanjut dengan menjabat sebagai Ps Kasat Reskrim Polres Kutai Barat dan Kasatreskrim Polres Bontang pada periode 2022 hingga 2023." "222","Nadiem Makarim","DI TENGAH ramainya perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim, publik seperti terbelah ke dalam dua kubu. Di satu sisi, ada yang menilai proses hukum terhadap Nadiem sebagai bagian dari penegakan hukum yang wajar. Di sisi lain, muncul arus simpati yang begitu besar karena sosok Nadiem dianggap sebagai simbol anak muda sukses, inovatif, pendiri perusahaan teknologi besar, dan figur yang pernah membuka banyak lapangan kerja melalui Gojek. Persoalannya, simpati sosial perlahan mulai mengaburkan inti persoalan hukumnya. Narasi yang muncul bukan lagi tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau kerugian negara, melainkan tentang jasa masa lalu, prestasi bisnis, bahkan kekhawatiran bahwa “anak muda hebat akan takut masuk pemerintahan”. Padahal, dalam negara hukum, korupsi tetaplah korupsi. Sebaik apapun citra seseorang, sehebat apapun rekam jejak bisnisnya, atau sebesar apa pun kontribusinya terhadap ekonomi digital, semua itu tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana korupsi memang terbukti di pengadilan. Dalam perkara Nadiem, justru di sinilah ujian terbesar penegakan hukum kita. Apakah hukum bekerja berdasarkan alat bukti dan prinsip keadilan, atau justru melemah ketika berhadapan dengan popularitas dan romantisme publik. Salah satu gejala paling menarik dalam kasus ini adalah munculnya kecenderungan menjadikan terdakwa perkara korupsi sebagai “korban sistem”. Banyak pembelaan publik terhadap Nadiem tidak bertumpu pada bantahan hukum yang rinci, melainkan pada argumentasi emosional. Narasi yang mengatakan bahwa ia lulusan Harvard, pendiri startup besar, membawa inovasi, dan pernah membantu jutaan pengemudi ojek daring mendapatkan penghasilan, menjadi alasan yang seolah membenarkan kejahatan yang dituduhkan. Argumen seperti ini sesungguhnya problematis. Dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang diperiksa bukan apakah seseorang pernah berjasa atau tidak, melainkan apakah ia menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, melanggar prosedur, dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Kalau logikanya jasa masa lalu dapat menjadi tameng moral terhadap dugaan korupsi, maka penegakan hukum akan kehilangan pondasi etiknya. Negara hukum tidak dibangun di atas popularitas, melainkan di atas prinsip equality before the law. Karena itu, kekhawatiran bahwa kasus ini akan membuat talenta muda enggan masuk pemerintahan sesungguhnya terlalu berlebihan. Yang membuat orang takut masuk pemerintahan bukan penegakan hukum, melainkan ketidakjelasan batas etik dan tata kelola dalam birokrasi. Orang-orang baik justru akan merasa aman apabila hukum ditegakkan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih. Sebaliknya, yang berbahaya adalah ketika publik mulai membangun persepsi bahwa tokoh populer tidak layak disentuh hukum hanya karena pernah berjasa atau dianggap “anak muda harapan bangsa”." "223","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku) (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "224","Citra Margaretha, Sugiri Sancoko","JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggeledah rumah pengusaha bernama Citra Margaretha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada Senin (18/5/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. “Penggeledahan dari pengembangan penyidikan perkara Ponorogo,” kata Budi melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (19/5/2026). Budi mengatakan, dari penggeledahan tersebut, KPK menyita Barang Bukti Elektronik (BBE). “Dalam giat geledah ini, Penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE),” ujar dia. Sementara itu, Citra Margaretha menjelaskan bahwa dirinya pernah memiliki hubungan pinjam-meminjam uang dengan Sugiri Sancoko. Menurut dia, dana pinjaman tersebut digunakan sebagai modal saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. “Pinjaman itu untuk modal saat Pilkada. Saya memang pernah membantu memberikan pinjaman,” kata Citra Margaretha di depan rumahnya, Senin. Meski demikian, Citra enggan membeberkan total nilai pinjaman yang pernah diberikan kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Citra hanya menyebutkan, hingga kini pembayaran yang diterimanya baru sebesar Rp 1,1 miliar. “Kalau totalnya saya belum bisa menyampaikan, yang jelas baru dibayar Rp 1 miliar dan Rp 100 juta,” terang Citra. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK juga menanyakan asal-usul uang yang digunakan Sugiri untuk membayar utang kepadanya, tetapi Citra mengaku tidak mengetahui sumber dana tersebut. “Tadi ditanya, tahu atau tidak asal-usul uang untuk membayar itu. Saya jawab tidak tahu,” terang Citra. Selain itu, Citra mengaku juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait pengembangan kasus TPPU tersebut pada Senin (25/5/2026) di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sidoarjo. Diketahui, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo pada Jumat (7/11/2025)." "225","IRM, PAR, DER","JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Topik Gunawan menjelaskan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jakarta Timur telah memeriksa 30 saksi dan ahli, serta mengumpulkan sejumlah alat bukti. Ketiga tersangka tersebut yakni IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit, serta PAR dan DER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ""Telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti lainnya yang kemudian pada hari ini telah mendapatkan alat bukti yang cukup dengan menaikan status tiga orang saksi tersebut menjadi tersangka,"" jelas Topik melalui keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026). Pada 2022, Sudin PPKUKM Jakarta Timur melakukan pengadaan 800 unit mesin jahit dengan nilai Rp 2,72 miliar atau sekitar Rp 3,4 juta per unit. Kemudian pada 2023, pengadaan kembali dilakukan sebanyak 800 unit dengan nilai Rp 3,28 miliar atau sekitar Rp 4,1 juta per unit. Pengadaan mesin jahit juga dilakukan pada 2024 sebanyak 800 unit dengan total nilai Rp 3,05 miliar atau sekitar Rp 3,8 juta per unit. Dalam pelaksanaan proses pengadaan melalui e-purchasing katalog elektronik, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan. ""IRM dan PAR selaku PPK dalam melakukan penyusunan Spesifikasi Teknis, Harga Refrensi (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan data yang diperoleh/dapat dipertanggungjawabkan melainkan menggunakan data yang diberikan oleh Pihak Penyedia yaitu PT SCS,"" lanjut Topik. Ia juga menyebut adanya perubahan spesifikasi teknis yang tidak didukung data justifikasi teknis. ""Sehingga terjadi mark-up/kemahalan harga dalam proses pengadaan barang/jasa mesin jahit Singer M1155 tahun 2022 maupun mesin jahit Singer M1255 tahun 2023 dan 2024 Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Bahwa hat tersebut tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan,"" jelasnya. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,07 miliar. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam dakwaan subsider, para tersangka juga dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti, termasuk dokumen DPA, komputer, CPU, serta berkas administrasi lainnya. ""Memang itu diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk mengenai dokumen tersebut akan kita lakukan penyitaan, lanjutkan ke pengadilan untuk disita,"" kata Adri E Pontoh, Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, kepada wartawan, Senin (10/11/2025). Proyek pengadaan mesin jahit tersebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024 dan mencakup wilayah DKI Jakarta, termasuk Jakarta Timur." "226","Bakhtiar Rosyadi","SERANG, KOMPAS.com - Nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) Bakhtiar Rosyadi ditolak oleh majelis hakim. ""Mengadili, menyatakan keberatan dari terdakwa Bakhtiar Rosyadi tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Mochamad Ichwanudin saat membacakan amar putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (18/5/2026). Majelis hakim memerintahkan agar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan server dan sistem penyimpanan fiktif senilai Rp 282,7 miliar dilanjut ke pembuktian. ""Memerintahkan penuntut umum dalam pemeriksaan perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2026/PN Serang atas nama terdakwa tersebut di atas untuk melanjutkan pemeriksaan perkara,"" ujar Ichawanudin. Hakim menyatakan, keberatan penasihat hukum terkait status keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dibuktikan. Menurut hakim, PT Sigma Cipta Caraka merupakan bagian dari grup PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang berstatus BUMN. Sehingga, kata hakim, kegiatan korporasi yang menggunakan atau melibatkan kekayaan negara yang dipisahkan tetap dapat menjadi objek tindak pidana korupsi. “Sekalipun kekayaan negara telah dipisahkan pada BUMN, hal tersebut tetap termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi,” ujar hakim anggota Wahyu. Selain itu, kata Wahyu, menolak keberatan penasihat hukum terkait hasil audit kerugian negara Nomor PE.03.03/SR/SP-1299/D5/02/2024 tanggal 25 November 2024. Terdakwa sebelumnya mempersoalkan adanya pengembalian dana sebelum hasil audit diterbitkan. Namun, majelis hakim berpendapat pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana korupsi. “Pengembalian kerugian negara tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan,” kata Wahyu. Kemudian, hakim menyatakan dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Hakim menyebut surat dakwaan telah menguraikan secara jelas mengenai perbuatan yang didakwakan, pihak yang terlibat, waktu dan tempat kejadian, cara tindak pidana dilakukan, hingga akibat yang ditimbulkan. Sebelumnya, dalam dakwaan menyebut para terdakwa menjalankan kegiatan pembiayaan melalui PT Sigma Cipta Caraka (SCC), meski perusahaan tersebut bukan lembaga pembiayaan secara hukum." "227","Immanuel Ebenezer Gerungan","JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel bersama sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dituntut dengan hukuman beragam dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Noel sendiri dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/5/2026). Jaksa menilai, Noel menerima uang senilai total Rp 4,435 dalam perkara ini, terdiri dari suap sebesar Rp 1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 3,435 miliar. Selain uang, Noel disebut menerima barang mewah berupa sepeda motor Ducati Scrambler. “Serta barang berupa satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dengan nomor polisi B 4225 SUQ dari Bobby Mahendro seharga Rp 600 juta,” lanjut jaksa. Jaksa menyebutkan, Noel telah mengembalikan uang tersebut ke rekening penampungan KPK sebesar Rp3 miliar. “Sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp 1.435.000.000,” kata jaksa. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Noel akan dipidana penjara selama 2 tahun. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut Noel dinilai tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. “Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ucap jaksa. Meski demikian, jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan terdakwa. “Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian penerimaan dari tindak pidana korupsi,” lanjut jaksa. Noel dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf B junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Pasal 12B junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selepas sidang, Noel mengaku kecewa dengan tuntutan 5 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa." "228","Muhadjir Effendy","JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan (KPK) meminta keterangan Muhadjir Effendy terkait tugasnya sebagai Menteri Agama Ad Interim tahun 2022 dan mengenai kuota haji tambahan tahun 2022. Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. “Saksi MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasan sebagai Menteri Agama Ad Interim tahun 2022, serta mengenai kuota tambahan tahun 2022,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (18/5/2026). Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengatakan, pemeriksaannya sebagai saksi terkait kasus dugaan kuota haji periode 2023-2024 berjalan dengan aman. Muhadjir mengatakan, dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. “Hanya anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022,” kata Muhadjir saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (18/5/2026). Saat ditanya pemeriksaan terkait eks Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, Muhadjir mengatakan tidak ada pernyataan terkait hal tersebut. “Ndak ada, ndak ada. Aman, aman, aman,” ujarnya. Muhadjir mengaku sempat mengajukan penundaan pemeriksaan hari ini ke KPK. Namun, dia memutuskan tetap memenuhi panggilan penyidik setelah ramai pemberitaan terkait dirinya. “Ya saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari anda semua, kok enggak enak, kok saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa, ya sudah saya minta waktu ketemu sekarang,” tuturnya. Meski tak mengungkapkan secara detail materi pemeriksaan, Muhadjir kembali mengatakan, bahwa pemeriksaan terkait posisinya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022 selama 20 hari. “Oh enggak banyak (pertanyaan), saya kan jadi ad interim hanya 20 hari. 30 Juni sampai 19 Juli. 20 hari aja, enggak banyak yang dikerjakan,” ucap dia." "229","Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Dwi Sudarsono, Arief Sukmara, Indra Putra","Lima terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dituntut 6–12 tahun penjara. Jaksa meyakini para terdakwa bersalah dalam kasus tersebut. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026). Kelima terdakwa itu adalah: 1. Toto Nugroho selaku Senior Vice President (SVP) Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina periode 2017–2018. 2. Dwi Sudarsono selaku VP Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) periode 2019–2020. 3. Hasto Wibowo selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga pada Pertamina Patra Niaga periode 2020–2021. 4. Arief Sukmara selaku Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2024–2025. 5. Indra Putra selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Menyatakan terdakwa Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Dwi Sudarsono, Arief Sukmara, dan Indra Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,"" ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan. Jaksa menuntut Toto, Hasto, dan Arief dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun. Sementara Dwi dituntut 12 tahun penjara dan Indra dituntut 6 tahun penjara. ""Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Arief Sukmara dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun, dan terdakwa Dwi Sudarsono selama 12 tahun, sedangkan untuk terdakwa Indra Putra selama 6 tahun, dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,"" ujar jaksa. Jaksa juga menuntut Toto, Hasto, Dwi, Arief, dan Indra dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. ""Dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka untuk terdakwa Toto Nugroho, Hasto Wibowo, dan Dwi Sudarsono dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 7 tahun, untuk Arief Sukmara selama 5 tahun, dan untuk Indra Putra selama 2 tahun 6 bulan,"" ujar jaksa. Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan tuntutan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, perbuatan para terdakwa dinilai turut mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara yang sangat besar. ""Hal-hal yang meringankan: para terdakwa belum pernah dihukum,"" ujar jaksa. Jaksa meyakini para terdakwa bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor. Dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan perbuatan para terdakwa terkait tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Ada dua hal yang diduga menjadi pokok permasalahan, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta terkait penjualan solar nonsubsidi. Simak juga Video 'Negara Rugi Rp 9 T di Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kerugian Perekonomian Rp 171 T Asumsi': [Gambas:Video 20detik]" "230","Toto Nugroho, Dwi Sudarsono, Hasto Wibowo, Arief Sukmara, Indra Putra","Lima terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dituntut 6–12 tahun penjara. Jaksa meyakini para terdakwa bersalah dalam kasus tersebut. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026). Kelima terdakwa itu adalah: 1. Toto Nugroho selaku Senior Vice President (SVP) Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina periode 2017–2018. 2. Dwi Sudarsono selaku VP Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) periode 2019–2020. 3. Hasto Wibowo selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga pada Pertamina Patra Niaga periode 2020–2021. 4. Arief Sukmara selaku Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2024–2025. 5. Indra Putra selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Menyatakan terdakwa Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Dwi Sudarsono, Arief Sukmara, dan Indra Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,"" ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan. Jaksa menuntut Toto, Hasto, dan Arief dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun. Sementara Dwi dituntut 12 tahun penjara dan Indra dituntut 6 tahun penjara. ""Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Arief Sukmara dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun, dan terdakwa Dwi Sudarsono selama 12 tahun, sedangkan untuk terdakwa Indra Putra selama 6 tahun, dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,"" ujar jaksa. Jaksa juga menuntut Toto, Hasto, Dwi, Arief, dan Indra dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. ""Dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka untuk terdakwa Toto Nugroho, Hasto Wibowo, dan Dwi Sudarsono dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 7 tahun, untuk Arief Sukmara selama 5 tahun, dan untuk Indra Putra selama 2 tahun 6 bulan,"" ujar jaksa. Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan tuntutan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, perbuatan para terdakwa dinilai turut mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara yang sangat besar. ""Hal-hal yang meringankan: para terdakwa belum pernah dihukum,"" ujar jaksa. Jaksa meyakini para terdakwa bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor. Dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan perbuatan para terdakwa terkait tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Ada dua hal yang diduga menjadi pokok permasalahan, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta terkait penjualan solar nonsubsidi. Simak juga Video 'Negara Rugi Rp 9 T di Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kerugian Perekonomian Rp 171 T Asumsi': [Gambas:Video 20detik]" "231","Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, Martin Haendra Nata","Sebanyak tiga terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dituntut 8 hingga 14 tahun penjara. Jaksa menyakini para terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus tersebut. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/4/2026). Tiga terdakwa tersebut ialah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021-2023 Alfian Nasution, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012-2014 Hanung Budya Yuktyanta, serta Business Development Manager Trafigura Pte Ltd periode 2019-2021 Martin Haendra Nata. ""Menyatakan terdakwa Hanung Budya Yuktyanta, Alfian Nasution, dan Martin Haendra Nata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor,"" ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan tuntutan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, perbuatan para terdakwa dinilai turut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat besar. ""Hal-hal yang meringankan para terdakwa belum pernah dihukum,"" ujar jaksa. Berikut tuntutan lengkapnya: 1. Alfian Nasution dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan 2. Hanung dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 5 miliar subsider 4 tahun kurungan 3. Martin Haendra dituntut 13 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan. Dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan perbuatan para terdakwa terkait tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Ada dua hal yang diduga menjadi pokok permasalahan, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta terkait penjualan solar nonsubsidi." "232","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengusulkan perampasan aset hasil kasus narkoba diatur dalam RUU Narkotika dan Psikotropika. Dia menyebut aset hasil peredaran narkoba merugikan negara dan masyarakat. ""Polri menyoroti pentingnya pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. Uang yang beredar dari kejahatan narkotika ini menimbulkan kerugian pada keuangan negara dan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri,"" kata Brigjen Eko dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Eko mengatakan perlu kerja sama internasional untuk memburu uang hasil peredaran narkoba di Indonesia yang disembunyikan di luar negeri. Dia mengatakan para bandar kerap melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menutupi hasil kegiatan ilegal. ""Yang kedua, jika uang tersebut beredar di dalam negeri, maka aparat penegak hukum dapat bergerak untuk melakukan perampasan aset. Persoalan ini erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, mengingat para bandar berusaha menyamarkan asal-usul uang tersebut agar tampak sah,"" kata Eko." "233","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengusulkan perampasan aset hasil kasus narkoba diatur dalam RUU Narkotika dan Psikotropika. Dia menyebut aset hasil peredaran narkoba merugikan negara dan masyarakat. ""Polri menyoroti pentingnya pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. Uang yang beredar dari kejahatan narkotika ini menimbulkan kerugian pada keuangan negara dan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri,"" kata Brigjen Eko dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Eko mengatakan perlu kerja sama internasional untuk memburu uang hasil peredaran narkoba di Indonesia yang disembunyikan di luar negeri. Dia mengatakan para bandar kerap melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menutupi hasil kegiatan ilegal. ""Yang kedua, jika uang tersebut beredar di dalam negeri, maka aparat penegak hukum dapat bergerak untuk melakukan perampasan aset. Persoalan ini erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, mengingat para bandar berusaha menyamarkan asal-usul uang tersebut agar tampak sah,"" kata Eko." "234","RM, Obi","Polisi mengungkap detik-detik penangkapan bandar sabu 2 kilogram, RM alias Obi (37) di Kota Pangkalpinang. Polisi menyebut pelaku yang merupakan residivis sekaligus target operasi (TO) yang dikenal licin itu diringkus tanpa perlawanan. Dirresnarkoba Polda Babel Kombes Ronald Sipayung menegaskan tersangka ditangkap pada Selasa (21/4/2026) pukul 08.00 WIB, di kediamannya di Kelurahan Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang. ""Tersangka atas nama RM ini merupakan TO kita. Karena dari beberapa kali tangkapan-tangkapan sebelumnya, namanya sudah beberapa kali muncul,"" tegas Ronald di Mapolda, Rabu (22/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ronald menceritakan kronologi Tim Subdit II yang dipimpin Iptu Joe Silaban hingga akhirnya berhasil meringkus tersangka Obi. Diawali, polisi menerima informasi soal seorang laki-laki jadi pengedar narkotika yang ciri-cirinya mirip TO mereka. ""Ternyata informasi itu klop dengan hasil penyelidikan. Sehingga, pada hari Selasa anggota melakukan kegiatan pembuntutan dan pengintaian. Karena, informasi yang kita terima yang bersangkutan sedang memegang barang bukti narkotika,"" ujarnya. ""Kita melakukan penggerebekan dengan didampingi Pak RT dan penggeledahan di badan serta kamar yang bersangkutan. Kita berhasil menemukan dan menyita kurang lebih 2 kilogram narkotika jenis sabu. Dan juga ada 3 paket kecil dan alat isap bong,"" sambungnya. Selain TO, berdasarkan catatan kepolisian, Obi merupakan seorang residivis narkotika yang sudah keluar masuk penjara. Namun usai bebas, Obi memantapkan dirinya jadi bandar narkotika di wilayah Pangkalpinang. ""Jadi yang bersangkutan sudah dua kali menjalani hukuman di lapas dalam kasus yang sama. Hari ini, yang bersangkutan akan menjalani proses penyidikan yang ketiga dalam undang-undang narkotika,"" terangnya. Kepada penyidik, tersangka mengaku akan menjual barang haram tersebut di wilayah Pangkalpinang. Namun, sebelum terjual sabu seberat kg itu berhasil terendus polisi dan ia tertangkap. ""Yang bersangkutan ini menerima (2 Kg sabu) dari seseorang yang dikirim dari luar kota dan pengakuannya akan terus kita dalami. Kita juga menemukan handphone, mudah-mudahan dari handphone ini kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk lainnya,"" tambahnya. Tersangka terancam hukuman pidana 5-20 tahun penjara. Obi dijerat dengan pasal 114 Ayat (2) Undang-undang (UU) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subs Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana." "235","AF (27), R","Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) meringkus satu orang tersangka pengedar ribuan obat terlarang atau psikotropika, sekaligus mengamankan ribuan obat-obatan di Kota Pekalongan. Sementara itu satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Yos Guntur Y.S, menerangkan pengungkapan kasus tersebut dilakukan di Kecamatan Pekalongan Barat pada Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran obat terlarang di Kecamatan Pekalongan Barat. ""Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AF (27), warga Aceh Utara, di sebuah ruko tambal ban yang berlokasi di Jalan Wilis, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat,"" ungkap Guntur dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Di lokasi tersebut, polisi menemukan adanya tas ransel yang berisi ribuan butir obat terlarang, yakni 1.231 butir Yarindo, 1.561 butir Hexymer, 66 butir Trihexyphenidyl, dan 429 butir Tramadol. Adapun barang bukti lainnya yang berhasil ditemukan yakni uang tunai, handphone, dan plastik klip. Dari lokasi tersebut, polisi melakukan pengembangan ke lokasi kedua di kontrakan AF di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Barat. Di kontrakan tersangka, polisi mengemukan 1.017 butir Yarindo, 1.025 butir Hexymer, 224 butir Trihexyphenidyl, 105 butir Tramadol, serta alat pendukung peredaran berupa plastik klip dan buku catatan. Guntur menyebut AF memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang berinisial R yang masuk ke dalam DPO. AF disebutkan telah mengedarkan obat-obatan selama 9 bulan. ""Dari hasil interogasi, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang berinisial R yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka diketahui telah menjalankan aktivitas peredaran ini selama kurang lebih 9 bulan dengan imbalan Rp 3.000.000 per bulan serta uang makan harian,"" terangnya. Pihaknya pun langsung membawa AF dan seluruh barang bukti ke Mapolda Jateng untuk melakukan proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Polisi menjerat tersangka dengan primair Pasal 435, subsider Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. AF mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara." "236","AF (27), R","Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) meringkus satu orang tersangka pengedar ribuan obat terlarang atau psikotropika, sekaligus mengamankan ribuan obat-obatan di Kota Pekalongan. Sementara itu satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Yos Guntur Y.S, menerangkan pengungkapan kasus tersebut dilakukan di Kecamatan Pekalongan Barat pada Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran obat terlarang di Kecamatan Pekalongan Barat. ""Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AF (27), warga Aceh Utara, di sebuah ruko tambal ban yang berlokasi di Jalan Wilis, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat,"" ungkap Guntur dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Di lokasi tersebut, polisi menemukan adanya tas ransel yang berisi ribuan butir obat terlarang, yakni 1.231 butir Yarindo, 1.561 butir Hexymer, 66 butir Trihexyphenidyl, dan 429 butir Tramadol. Adapun barang bukti lainnya yang berhasil ditemukan yakni uang tunai, handphone, dan plastik klip. Dari lokasi tersebut, polisi melakukan pengembangan ke lokasi kedua di kontrakan AF di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Barat. Di kontrakan tersangka, polisi mengemukan 1.017 butir Yarindo, 1.025 butir Hexymer, 224 butir Trihexyphenidyl, 105 butir Tramadol, serta alat pendukung peredaran berupa plastik klip dan buku catatan. Guntur menyebut AF memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang berinisial R yang masuk ke dalam DPO. AF disebutkan telah mengedarkan obat-obatan selama 9 bulan. ""Dari hasil interogasi, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang berinisial R yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka diketahui telah menjalankan aktivitas peredaran ini selama kurang lebih 9 bulan dengan imbalan Rp 3.000.000 per bulan serta uang makan harian,"" terangnya. Pihaknya pun langsung membawa AF dan seluruh barang bukti ke Mapolda Jateng untuk melakukan proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Polisi menjerat tersangka dengan primair Pasal 435, subsider Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. AF mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara." "237","P, D","Tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar 'pabrik' pembuatan obat terlarang Zenith Carnophen yang diproduksi di wilayah Mijen, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Pengungkapan pabrik itu berawal dari penangkapan tersangka di Jakarta Utara. Pengungkapan 'pabrik' pil jin ini terbongkar setelah tim gabungan Ditnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mengamankan satu orang tersangka di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (10/4). Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 120 ribu butir pil Zenith. ""Petugas mula-mula mengamankan seorang pria berinisial P di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan barang bukti 120.000 butir Zenith. Berdasarkan keterangan awal, P diduga bertugas sebagai kurir di bawah kendali tersangka utama berinisial D yang mengoperasikan pabrik dari luar kota,"" ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebagai informasi, Zenith Carnophen sering disebut pil jin atau Zenith merupakan obat keras yang awalnya diproduksi sebagai obat relaksan otot. Pil jin ini sering disalahgunakan karena efek yang ditimbulkan. Polisi kemudian menangkap D di Semarang, Jateng. Polisi menemukan gudang yang disulap menjadi laboratorium produksi narkotika dan menyita 186 ribu butir 'pil jin' sehingga total pil yang disita dari penangkapan tersangka dan penggerebekan pabrik berjumlah 306 ribu butir." "238","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pasar saham Indonesia saat ini dalam tekanan turun dan menanti dua hal penting untuk reversal. Yang pertama tentu kapan perang AS Israel dengan Iran berakhir dan agenda Reformasi Pasar Modal untuk menjawab permintaan indeks provider global. Pada akhir Januari 2026 lembaga penyedia indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) melakukan interim freeze (pembekuan sementara) rebalancing untuk seluruh indeks saham Indonesia. Artinya MSCI tidak mengimplementasikan penambahan saham baru, kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), maupun migrasi naik antar segmen ukuran indeks. Dampaknya terjadi penangguhan seluruh perubahan indeks untuk periode rebalancing Februari 2026 yang mencakup pembatalan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) dan penundaan perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard Index. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT MSCI menyorot masalah transparansi data free float di pasar modal Indonesia mulai dari data kepemilikan saham Indonesia masih kurang transparan dan ada kekhawatiran konsentrasi kepemilikan tinggi dan potensi coordinated trading (trading terkoordinasi) yang mengganggu pembentukan harga wajar. Kondisi ini sempat membuat pelaku pasar panik karena ada ancaman bila kondisi transparansi pasar tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan hingga Mei 2026, MSCI akan meninjau kembali status aksesibilitas pasar Indonesia. Ada dua opsi yang mungkin diambil yakni menurunkan bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets, atau opsi kedua menurunkan klasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Market. Kedua hal ini berpotensi mendorong capital outflow dari investor asing khususnya pengelola dana yang berbasis indeks. Passive fund dalam 10 tahun terakhir bekembang sangat pesat sehingga perubahan bobot sampai penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia akan punya pengaruh signifikan. FTSE Russell sebagai penyedia indeks global juga memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. FTSE Russell menanti reformasi perhitungan saham beredar di publik atau free float yang tengah dilakukan Otoritas Pasar Modal Indonesia. Pasca interim freeze oleh MSCI dan FTSE Russell, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bergerak cepat dengan keluarnya 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, di mana beberapa di antaranya untuk menjawab permintaan MSCI dan FTSE. Ada empat hal yang diajukan dalam proposal untuk memenuhi permintaan Global Indeks Providers dan per 2 April ini semua sudah berhasil dipenuhi. Ada yang menarik selain cepatnya langkah otoritas pasar modal Indonesia, 4 aksi ini membawa kenaikan kelas bursa Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia. Beberapa aksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik yang dirilis secara bulanan untuk tiap emiten. Langkah ini dapat memberikan visibilitas struktur kepemilikan emiten dan sesuai dengan pengaturan bursa global yang mengarah pada disclosure/publikasi pemegang saham di bawah 5%." "239","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pasar saham Indonesia saat ini dalam tekanan turun dan menanti dua hal penting untuk reversal. Yang pertama tentu kapan perang AS Israel dengan Iran berakhir dan agenda Reformasi Pasar Modal untuk menjawab permintaan indeks provider global. Pada akhir Januari 2026 lembaga penyedia indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) melakukan interim freeze (pembekuan sementara) rebalancing untuk seluruh indeks saham Indonesia. Artinya MSCI tidak mengimplementasikan penambahan saham baru, kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), maupun migrasi naik antar segmen ukuran indeks. Dampaknya terjadi penangguhan seluruh perubahan indeks untuk periode rebalancing Februari 2026 yang mencakup pembatalan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) dan penundaan perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard Index. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT MSCI menyorot masalah transparansi data free float di pasar modal Indonesia mulai dari data kepemilikan saham Indonesia masih kurang transparan dan ada kekhawatiran konsentrasi kepemilikan tinggi dan potensi coordinated trading (trading terkoordinasi) yang mengganggu pembentukan harga wajar. Kondisi ini sempat membuat pelaku pasar panik karena ada ancaman bila kondisi transparansi pasar tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan hingga Mei 2026, MSCI akan meninjau kembali status aksesibilitas pasar Indonesia. Ada dua opsi yang mungkin diambil yakni menurunkan bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets, atau opsi kedua menurunkan klasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Market. Kedua hal ini berpotensi mendorong capital outflow dari investor asing khususnya pengelola dana yang berbasis indeks. Passive fund dalam 10 tahun terakhir bekembang sangat pesat sehingga perubahan bobot sampai penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia akan punya pengaruh signifikan. FTSE Russell sebagai penyedia indeks global juga memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. FTSE Russell menanti reformasi perhitungan saham beredar di publik atau free float yang tengah dilakukan Otoritas Pasar Modal Indonesia. Pasca interim freeze oleh MSCI dan FTSE Russell, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bergerak cepat dengan keluarnya 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, di mana beberapa di antaranya untuk menjawab permintaan MSCI dan FTSE. Ada empat hal yang diajukan dalam proposal untuk memenuhi permintaan Global Indeks Providers dan per 2 April ini semua sudah berhasil dipenuhi. Ada yang menarik selain cepatnya langkah otoritas pasar modal Indonesia, 4 aksi ini membawa kenaikan kelas bursa Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia. Beberapa aksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik yang dirilis secara bulanan untuk tiap emiten. Langkah ini dapat memberikan visibilitas struktur kepemilikan emiten dan sesuai dengan pengaturan bursa global yang mengarah pada disclosure/publikasi pemegang saham di bawah 5%." "240","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda terhadap pelaku manipulasi pasar atau goreng saham sebesar Rp 15,9 miliar. Denda tersebut dijatuhkan terhadap sejumlah pihak perorangan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, merinci total denda ini dijatuhkan terhadap enam pihak perorangan. Kemudian terdapat peringatan tertulis untuk satu pihak perorangan. ""Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang pasar modal terkait penaganan kasus manipulasi pasar, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp 15,9 miliar kepada enam pihak perorangan dan juga satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu pihak perorangan,"" ungkap Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK secara virtual, Senin (6/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hasan melanjutkan, pihaknya juga telah menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 62,78 miliar kepada 68 pihak berdasarkan pemeriksaan kasus di pasar modal. Selain itu, OJK juga menetapkan satu sanksi administrasi berupa pencabutan izin terkait pelanggaran di pasar modal. ""OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp 62.780.000.000 dan juga kepada 68 pihak, ada satu sanksi administratif berupa pencabutan izin,"" jelasnya. Kemudian OJK juga telah menjatuhkan sanksi pembekuan izin dan tujuh sanksi administratif peringatan tertulis. Hasan menambahkan, OJK juga telah menerbitkan delapan perintah tertulis bagi pihak yang melanggar ketentuan pasar modal. Berdasarkan data OJK, diketahui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren aksi jual bersih investor asing atau net foreign sell sebesar Rp 23,34 triliun dalam sebulan perdagangan terakhir. Tren jual bersih asing ini terjadi seiring dengan melemahnya IHSG yang terkoreksi lebih dari 14% sepanjang perdagangan sebulan terakhir. ""IHSG pada akhir Maret tercatat ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi sebesar 14,42% month-to-month. Namun, di tengah dinamika tersebut, resiliensi dan juga likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap dapat dijaga dengan baik. Investor asing tercatat membukukan net sale di pasar saham senilai 23,34 triliun rupiah month-to-month,"" ungkap Hasan." "241","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Indonesia, perlindungan yang komprehensif melalui asuransi pariwisata dinilai menjadi kebutuhan strategis. Hal ini dimaksudkan memastikan kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan ekosistem pariwisata Tanah Air. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) ""Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo bertajuk ""Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo"". Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian dan lembaga strategis lintas sektor seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto, mengatakan penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global. Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama dari standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata. ""Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,"" katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025). Ia menjelaskan pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam. ""FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo,"" terang Herfan. Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia. ""Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata,"" ujarnya. Sebagai informasi FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, dan Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Roland Permana. Diskusi diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Muh. Nurdin dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris. FGD ini turut mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur. Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi. Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya." "242","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Indonesia, perlindungan yang komprehensif melalui asuransi pariwisata dinilai menjadi kebutuhan strategis. Hal ini dimaksudkan memastikan kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan ekosistem pariwisata Tanah Air. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) ""Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo bertajuk ""Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo"". Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian dan lembaga strategis lintas sektor seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto, mengatakan penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global. Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama dari standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata. ""Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,"" katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025). Ia menjelaskan pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam. ""FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo,"" terang Herfan. Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia. ""Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata,"" ujarnya. Sebagai informasi FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, dan Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Roland Permana. Diskusi diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Muh. Nurdin dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris. FGD ini turut mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur. Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi. Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya." "243","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi instrumen untuk melindungi pemegang polis dan memelihara stabilitas sistem keuangan/asuransi. Program ini telah dijalankan beberapa negara seperti Korea Selatan, Kanada, Inggris dan Malaysia. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, mengatakan PPP ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat penanganan asuransi gagal, serta memperkuat stabilitas sektor asuransi. ""Negara-negara tersebut mampu mendorong penguatan manajemen risiko, transparansi, serta tata kelola industri yang lebih baik,"" ujarnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (9/11/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dia menjelaskan, keberadaan PPP merupakan bagian dari recovery dan resolution framework secara komprehensif untuk menghadapi skenario terburuk dari kegagalan perusahaan asuransi. Program ini juga berperan sebagai bagian dari financial safety net nasional untuk memastikan proses resolusi perusahaan asuransi berjalan dengan efektif. LPS sendiri berperan penting melalui program penjaminan. Selain itu, LPS juga berperan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan, yang otomatis mendorong peningkatan dana pihak ketiga (DPK). ""Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga yang tumbuh lebih tinggi setelah LPS beroperasi dibanding sebelum LPS beroperasi. Dari sebesar 7,7% sebelum LPS beroperasi meningkat menjadi 15,3% setelah LPS beroperasi,"" jelasnya. Sebagai contoh di Malaysia, adanya PPP asuransi dapat mendorong peningkatan pendapatan premi. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan premi yang tumbuh lebih tinggi setelah aktivasi penjaminan polis dibanding sebelumnya, yakni dari 5,5% menjadi 9,7%. Ferdinan menjelaskan, LPS saat ini sedang mengintensifkan pelaksanaan PPP yang diharapkan diaktivasi sebelum tahun 2028. LPS tengah merumuskan kebijakan pelaksanaan PPP dan kebijakan resolusi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. ""Apabila prasyarat dapat dicapai sesuai target waktu, perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum perlu bersiap untuk mulai melakukan registrasi kepesertaan PPP pada triwulan III tahun 2026. Faktor penting dalam implementasi PPP ini adalah koordinasi yang erat antara LPS dan OJK, khususnya dalam hal pertukaran data asuransi."" jelasnya. LPS menargetkan pertukaran data asuransi melalui Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) antara kedua lembaga dapat go-live di tahun 2025 ini. Adapun, desain PPP di Indonesia yang sedang dirancang LPS saat ini tentunya mengacu kepada best practices dan prinsip dasar yang berlaku secara internasional. LPS juga menyambut baik proses perubahan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlangsung saat ini dan menilai sebagai kesempatan untuk memperkuat desain PPP. LPS juga menerima mandat sebagai Risk Minimizer, yang meningkatkan efektivitas fungsi penjaminan dan resolusi perlindungan pemegang polis dan menjaga stabilitas sektor keuangan/asuransi. Kemudian, cakupan dan nilai maksimum penjaminan PPP perlu dibatasi untuk meminimalisir biaya penanganan perusahaan asuransi dan kebutuhan pendanaan serta mencegah moral hazard. ""LPS sedang mengkaji produk atau lini usaha yang akan dijamin dalam PPP, dengan pertimbangan antara lain karakteristik produk, loss ratio, dan market share,"" jelasnya. Kemudian untuk iuran, mayoritas otoritas penjamin polis menerapkan sistem premi secara tetap atau flat. Namun, LPS sedang mempertimbangkan opsi penerapan sistem premi berbasis risiko atau premi diferensial dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini sebagai bentuk dorongan dan insentif bagi perusahaan asuransi yang menerapkan praktik manajemen risiko yang baik dan prudent. Nantinya, salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan PPP yang kredibel adalah ketersediaan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung dan peserta. Data polis tersebut didefinisikan sebagai informasi menyeluruh yang mencakup detail mengenai pemegang polis, tertanggung dan cadangan, nilai klaim serta manfaat yang dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan PPP. ""UU P2SK mewajibkan perusahaan asuransi, untuk menyampaikan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta kepada LPS. Data inilah yang akan menjadi dasar bagi LPS dalam menentukan polis yang berhak mendapatkan penjaminan atau layak bayar,"" jelasnya. Kemudian pada 18 Oktober 2025 lalu, LPS melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis, antara LPS dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Kerja sama ini mencakup penyediaan tenaga ahli, kerja sama penyelenggaraan kegiatan edukasi, sosialisasi dan publikasi, kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi, serta kerja sama riset terkait industri asuransi. ""LPS meyakini bahwa dengan dukungan inisiatif strategis dari industri tersebut, maka dampak positif dari aktivasi PPP yang terjadi di berbagai negara, seperti meningkatnya kepercayaan publik, pendapatan premi, dan lain sebagainya, akhirnya juga dapat terwujud di Indonesia dengan adanya PPP yang diselenggarakan oleh LPS nanti,"" jelas dia. Simak juga Video 'Menkes soal Nasabah Asuransi Tanggung Biaya 10%: Kalau Bisa Jangan Sakit': [Gambas:Video 20detik]" "244","Tony Wijaya Ng, Then Surianto Eka Prasetyo, Eka Sapanca, Hendrogiarto A Tiwow, Hans Falita Hutama","Ahli kepabeanan di bidang klasifikasi barang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sofyan Manahara, menyebut impor gula era mantan Menteri Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong seharusnya bukan gula kristal mentah (GKM). Sofyan mengatakan yang harus diimpor adalah gula kristal putih (GKP). Hal itu disampaikan Sofyan saat dihadirkan jaksa sebagai ahli di sidang kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (19/9/2025). Terdakwa dalam sidang ini, Tony Wijaya Ng selaku Direktur Utama PT Angels Products sejak tahun 2003; Then Surianto Eka Prasetyo selaku Direktur PT Makassar Tene sejak 2006; Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama sejak tahun 2015; Hendrogiarto A Tiwow selaku Kuasa Direksi PT Duta Sugar International sejak 2016; Hans Falita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur sejak 2012. ""Tadi saya masih merasa ada kurang ketegasan atau kejelasan dari pernyataan Saudara yang menyampaikan bahwa yang seharusnya barang impor yang masuk adalah gula kristal putih, tadi Saudara kan menyatakan demikian kan. Bahwa seharusnya barang yang masuk adalah gula kristal putih, namun nyatanya kan berupa GKM, gula kristal mentah. Benar demikian, kan?"" tanya ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Betul, Yang Mulia,"" jawab Sofyan. ""Saudara menyatakan tadi seharusnya yang masuk adalah GKP?"" tanya hakim. ""Yang seharusnya diimpor, Yang Mulia,"" jawab Sofyan. Hakim mendalami dasar Sofyan menyatakan yang seharusnya diimpor GKP bukan GKM. Sofyan mengatakan hal itu merupakan pendapatnya, bukan keterangan penyidik. ""Itu pendapat Saudara sendiri atau berdasarkan data ataupun informasi yang diperoleh dari penyidik atau itu memang sudah masukan atau pendapat dari penyidik pada saat Saudara dimintai keterangan pendapat-pendapat sebagai ahli?"" tanya hakim. ""Pendapat saya atas pertanyaan yang diberikan, karena memang pada saat itu yang dibutuhkan untuk kestabilan harga adalah gula kristal putih,"" jawab Sofyan. ""Pendapat Saudara ahli sendiri ya?"" tanya hakim. ""Iya,"" jawab Sofyan. ""Dari data maupun informasi yang disampaikan oleh penyidik, bukan pendapat dari penyidik yang dimintakan untuk Saudara terjemahkan seharusnya?"" tanya hakim. ""Bukan,"" jawab Sofyan. Sofyan mengatakan kesimpulan itu ia peroleh dari analisis data dan informasi. Dia mengaku telah melakukan proses verifikasi. ""Bila demikian, untuk data maupun informasi yang Saudara dapat dari penyidik ya, apa memang sudah Saudara verifikasi? Sudah Saudara uji kebenarannya sehingga Saudara dapat yakini kebenarannya?"" tanya hakim. ""Kami juga membuka beberapa informasi di media dan juga keterangan-keterangan dari penyidik yang kami analisis tentunya, Yang Mulia, artinya kami sudah verifikasi, Yang Mulia,"" jawab Sofyan. ""Sehingga sampai pada hasil atau kesimpulan demikian? Seharusnya barang yang masuk adalah gula kristal putih yang diimpor?"" tanya hakim. ""Iya,"" jawab Sofyan. Dalam sidang ini, jaksa juga menghadirkan ahli di bidang teknologi pangan, khususnya komoditas gula, Muhammad Rizky Ramanda. Rizky mengatakan gula di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis. ""Dalam hal komoditas gula pertama ya kami tanyakan, di Indonesia sendiri untuk komoditas gula itu pembagiannya seperti apa? Dibagi dalam berapa jenis?"" tanya hakim. ""Untuk di Indonesia sendiri gula itu terbagi menjadi tiga, Yang Mulia, khususnya olahan dari tebu, yaitu ada gula kristal mentah, gula kristal putih, dan gula kristal rafinasi, Yang Mulia,"" jawab Rizky." "245","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan aturan baru terkait mekanisme pengelolaan barang di kawasan pabean. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Aturan ini resmi diterbitkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku efektif pada 1 April 2026. Regulasi ini menggantikan PMK Nomor 178 Tahun 2019 yang sebelumnya mengatur ketentuan serupa. Dalam ketentuan tersebut, barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan, bandara, dan kantor pos internasional akan melalui proses kepabeanan. Proses ini bertujuan memastikan terpenuhinya kewajiban administratif dan kelancaran arus barang dalam kegiatan perdagangan internasional. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menjelaskan PMK Nomor 92 Tahun 2025 bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan barang di kawasan pabean. Dalam aturan ini, terdapat mekanisme penanganan terhadap barang yang tidak memenuhi proses kepabeanan. ""Melalui PMK Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Aturan ini juga dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian barang sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan,"" ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026). Ia menjelaskan, barang impor atau ekspor wajib ditempatkan di kawasan pabean, yakni Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Pada tahap ini, pemilik barang atau pihak yang mewakili wajib menyelesaikan kewajiban administratif kepabeanan mencakup dokumen pemberitahuan pabean, memenuhi ketentuan perizinan, dan membayar pungutan negara yang terutang. Barang yang berada di TPS hanya bisa dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan untuk menghindari penumpukan yang menghambat arus logistik. Jika batas waktu penimbunan kewajiban belum diselesaikan, pengusaha TPS akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik barang. Pemberitahuan tersebut memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban administratif. Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ditindaklanjuti, barang tersebut dapat memasuki tahapan penetapan status oleh negara." "246","John Field","Sidang perdana John Field, pemilik PT Blueray, akan digelar terkait kasus suap importasi barang di DJBC." "247","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeledah sebuah kantor ekspedisi milik PT TSL di kawasan Gedangan, Sidoarjo. Lokasi ini diduga kuat menjadi tempat transit ribuan handphone (HP) ponsel bekas ilegal asal China sebelum didistribusikan ke Jakarta dan wilayah lainnya. Penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (21/4/2026) ini mengungkap modus operandi perusahaan yang menggunakan sejumlah perusahaan cangkang untuk memalsukan dokumen importasi. Polisi pun memberi sinyal akan memperluas penyidikan ke pihak-pihak terkait, termasuk otoritas bandara hingga platform belanja online. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas segala bentuk penyelundupan yang merugikan keuangan negara. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Ini merupakan penegasan atas komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, khususnya program ke-7 yang berfokus pada penguatan reformasi hukum dan pemberantasan penyelundupan,"" ujar Ade saat konferensi pers di Komplek Ruko Surya Inti Permata Juanda, Sidoarjo, Selasa (21/4/2026). Ade menjelaskan, PT TSL bertindak sebagai holding company yang mengakali prosedur impor agar ponsel bekas dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia tanpa prosedur yang sah. Mengingat ponsel-ponsel ilegal tersebut didatangkan dari China melalui jalur udara, Ade menyatakan pihaknya akan menelusuri bagaimana barang-barang tersebut bisa lolos dari pemeriksaan di pintu masuk bandara. Hal ini termasuk mendalami keterlibatan atau kelalaian dari pihak Bea Cukai. ""Satgas Polri terus berkoordinasi efektif dengan kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kemenperin, Kemendag, termasuk Bea Cukai. Semua yang terkait dengan pengumpulan alat bukti akan kita lakukan pendalaman, termasuk memintai keterangan pihak-pihak yang mengetahui proses masuknya barang tersebut,"" jelas jenderal bintang satu tersebut. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya tersangka baru, Ade menyebut peluang tersebut sangat besar. Saat ini, penyidik tengah mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi ponsel ilegal ini. Selain jalur distribusi fisik, polisi juga membidik platform e-commerce yang diduga menjadi wadah penjualan ponsel ilegal tersebut ke masyarakat luas. ""Tidak menutup kemungkinan tersangka dalam perkara akan bertambah. Kami akan lihat hasil temuan alat bukti. Minimal dengan dua alat bukti, kami akan menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana yang terjadi,"" pungkasnya. Hingga saat ini, area kantor PT TSL masih dalam pengawasan kepolisian guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Ribuan unit ponsel yang ditemukan di lokasi juga telah disita sebagai barang bukti. Sebelumnya, Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Tepat Sukses Logistik (TSL) yang berlokasi di Kompleks Ruko Surya Inti Permata, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Selasa (21/4/2026). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penggeledahan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan impor ilegal handphone dari China. ""Penggeledahan ini adalah tindak lanjut dari pengungkapan sebelumnya terkait importasi handphone ilegal berbagai merek dari China,"" ujar Ade Safri kepada wartawan di Kompleks Ruko Ruko Surya Inti Permata, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Selasa (21/4/2016). Dalam pengungkapan sebelumnya, penyidik telah menggeledah enam lokasi di wilayah Jakarta dan menemukan puluhan ribu unit handphone ilegal. Rinciannya, 56.557 unit iPhone senilai sekitar Rp 225 miliar, 1.625 unit HP Android senilai sekitar Rp 5 miliar, 18.574 aksesoris (baterai, charger, kabel). Total barang bukti mencapai 76.756 unit dengan nilai sekitar Rp 235 miliar. ""Barang bukti masih terus berkembang karena proses penyidikan masih berjalan,"" jelasnya." "248","Rizal, RZ, RZL, ORL","KPK menyita safe deposit box (SDB) terkait perkara dugaan korupsi importasi pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). SDB ini disita KPK dari salah satu kantor bank wilayah di Medan, Sumatera Utara. Jubir KPK Budi Presetyo menjelaskan, SDB ini disita penyidik pada saat melakukan penggeledahan kemarin, Senin (20/4/2026), pada salah satu kantor bank di wilayah Medan. SDB ini diduga milik tersangka Rizal (RZ). ""SDB yang diduga milik tersangka RZ,"" ujar Budi kepada wartawan, Selasa (21/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Budi mengatakan, dalam SDB tersebut, terdapat banyak barang bukti. Mulai logam mulia hingga valas dolar Singapura. ""Penyidik mengamankan dan menyita logam mulia, uang valas SGD dan ringgit, serta uang rupiah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp 2 miliar,"" kata Budi. Dia mengatakan penggeledahan ini merupakan upaya untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini. Sekaligus penyitaan barang bukti tersebut sebagai langkah awal yang progresif dalam upaya asset recovery. Sebagai informasi, KPK awalnya menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perkara suap importasi. KPK menyita barang bukti dalam perkara suap ini dengan nilai total Rp 40,5 miliar. ""Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PT BR serta lokasi lainnya karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya. Yang diduga terkait dengan tindak pidana ini total senilai Rp 40,5 miliar,"" kata Plt Deputi dan Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2). Barang bukti yang disita KPK adalah: - Uang tunai dalam bentuk Rp 1,89 miliar - Uang tunai dalam bentuk USD 182.900 - Uang tunai dalam bentuk SGD 1,48 juta - Uang tunai dalam bentuk JPY 55 ribu - Logam mulia seberat 2,5 kg atau setara Rp 7,4 miliar - Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp 8,3 miliar - 1 jam tangan mewah senilai Rp 138 juta KPK mengatakan kasus ini terjadi berawal dari permufakatan jahat antara para tersangka untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Dengan ada pengondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT Blueray diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. ""Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,"" ujarnya. Setelah pengondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT Blueray kepada oknum di Bea Cukai dalam periode Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi. ""Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai 'jatah' bagi para oknum di DJBC,"" imbuhnya. Simak juga Video 'KPK Pamerkan 5 Koper Uang Rp 5,18 M Hasil Kasus Suap Impor Bea Cukai': [Gambas:Video 20detik]" "249","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan bea dan cukai hingga Februari 2026 sebesar Rp 44,9 triliun. Capaian ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2025 mencapai Rp 52,6 triliun. Ini artinya, terjadi penurunan Rp 7,7 triliun. ""Penerimaan kepabeanan dan cukai telah terkumpulkan Rp 44,9 triliun. Kalau dibandingkan Februari 2025 tahun lalu terkumpul Rp 52,6 triliun. Jadi, sekitar Rp 7 triliun di bawah, dibanding tahun lalu,"" ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Suahasil merinci penerimaan cukai hingga Februari 2026 terkontraksi sebesar 13,3% atau mencapai Rp 34,4 triliun. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena penurunan produksi hingga akhir 2025. ""Namun kita mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal tahun 2026 dan seperti kita tahu pita cukai itu bisa dilekatkan selama 2 bulan ke depan. Jadi kita akan lihat moga-moga dalam 2 bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai,"" terang Suahasil. Penerimaan bea keluar juga turut terkontraksi sebesar 48,8% secara year on year (yoy) atau senilai Rp 2,8 triliun. Pemicunya adalah harga CPO (Crude Palm Oil/minyak sawit mentah) turun di awal tahun. ""Bea masuk Rp 7,8 triliun ini naik sedikit 1,7 persen didorong oleh impor kita yang memang tumbuh,"" terang Suahasil. Pada saat yang sama, pihaknya juga terus menindak rokok ilegal dan narkotika. Suahasil menyebut frekuensi penindakan rokok ilegal dan narkotika meningkat. Pada 2025, penindakan rokok ilegal 1.993 kali. Pada awal tahun ini, sudah menindak rokok ilegal sebanyak 2.872 kali. ""Dan menghasilkan jumlah rokok ilegal dari 179 juta batang yang ditangkap menjadi 369 juta batang yang ditindak. Kenaikan 2 kali lipat lebih 106,8 persen,"" tambahnya. Tak hanya itu, jumlah penindakan narkotika meningkat dari 212 kali pada 2025, naik menjadi 234 kali di 2026. Sementara untuk barang bukti, terjadi penurunan dari 1,27 ton di 2025 menjadi 0,7 ton pada 2026. ""Jadi ini kita akan terus lanjutkan teman-teman DJBC akan terus bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa Indonesia itu bebas dan rokok ilegal dan narkotika itu bisa hilang dari bumi Indonesia,"" imbuh ia." "250","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kementerian Sosial RI (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI meninjau layanan perlindungan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Shelter Santa Theresia, Batam. Kedua lembaga ini juga sekaligus memastikan optimalisasi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjungpinang yang telah ditingkatkan statusnya menjadi sentra layanan terpadu. Adapun kunjungan kerja (kunker) dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang didampingi Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO) Kemensos RI Rachmat Koesnadi. Rombongan meninjau langsung proses layanan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta mekanisme perlindungan bagi korban yang ditangani shelter. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam dialog bersama pengelola dan pendamping, Marwan menyampaikan apresiasi atas komitmen lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. ""Kami mengapresiasi dedikasi pengelola shelter dan para pendamping yang membantu pemulihan korban. Kami berharap keberadaan LKS bisa ada di setiap wilayah agar korban mendapatkan perlindungan yang cepat dan layak,"" ujar Marwan, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026). Sementara itu, Direktur RSTSKPO Kemensos Rachmat Koesnadi menjelaskan penguatan layanan juga dilakukan melalui optimalisasi RPTC Tanjungpinang yang kini telah ditingkatkan menjadi sentra milik pihaknya di wilayah perbatasan. ""RPTC Tanjungpinang telah di-upgrade menjadi sentra yang menjadi tempat penerimaan warga negara Indonesia deportasi sekaligus penanganan awal bagi kelompok rentan sebelum dirujuk ke layanan lanjutan,"" kata Rachmat. Menurut Rachmat, peningkatan status tersebut memungkinkan layanan yang lebih komprehensif, mulai dari asesmen kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, hingga fasilitasi reunifikasi keluarga dan rujukan program pemberdayaan. Pada kesempatan tersebut, Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp 24.000.000 kepada 10 penerima manfaat serta Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp 3.175.000. Melalui kunjungan kerja ini, Kemensos dan Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan dan TPPO, khususnya di wilayah perbatasan. Simak juga Video: Prabowo Bicara Masalah Judol-Perdagangan Manusia dengan PM Laos [Gambas:Video 20detik]" "251","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kementerian Sosial RI (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI meninjau layanan perlindungan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Shelter Santa Theresia, Batam. Kedua lembaga ini juga sekaligus memastikan optimalisasi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjungpinang yang telah ditingkatkan statusnya menjadi sentra layanan terpadu. Adapun kunjungan kerja (kunker) dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang didampingi Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO) Kemensos RI Rachmat Koesnadi. Rombongan meninjau langsung proses layanan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta mekanisme perlindungan bagi korban yang ditangani shelter. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam dialog bersama pengelola dan pendamping, Marwan menyampaikan apresiasi atas komitmen lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. ""Kami mengapresiasi dedikasi pengelola shelter dan para pendamping yang membantu pemulihan korban. Kami berharap keberadaan LKS bisa ada di setiap wilayah agar korban mendapatkan perlindungan yang cepat dan layak,"" ujar Marwan, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026). Sementara itu, Direktur RSTSKPO Kemensos Rachmat Koesnadi menjelaskan penguatan layanan juga dilakukan melalui optimalisasi RPTC Tanjungpinang yang kini telah ditingkatkan menjadi sentra milik pihaknya di wilayah perbatasan. ""RPTC Tanjungpinang telah di-upgrade menjadi sentra yang menjadi tempat penerimaan warga negara Indonesia deportasi sekaligus penanganan awal bagi kelompok rentan sebelum dirujuk ke layanan lanjutan,"" kata Rachmat. Menurut Rachmat, peningkatan status tersebut memungkinkan layanan yang lebih komprehensif, mulai dari asesmen kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, hingga fasilitasi reunifikasi keluarga dan rujukan program pemberdayaan. Pada kesempatan tersebut, Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp 24.000.000 kepada 10 penerima manfaat serta Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp 3.175.000. Melalui kunjungan kerja ini, Kemensos dan Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan dan TPPO, khususnya di wilayah perbatasan. Simak juga Video: Prabowo Bicara Masalah Judol-Perdagangan Manusia dengan PM Laos [Gambas:Video 20detik]" "252","ML, NL, AZ, CHY","Wanita berinisial NL ditangkap oleh polisi lantaran membeli atau menjadi adopter dari anak diduga korban perdagangan. NL ditangkap Subdit PPO Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Jeneponto, Sulsel. Dilansir detikSulsel pada Sabtu (28/3/2026), polisi sebelumnya menyampaikan pihaknya menangkap wanita berinisial ML (sebelumnya disebut MT) dalam kasus dugaan penjualan anak di Kota Makassar. ML dipolisikan suaminya sendiri, Anto, karena kedapatan menjual anaknya. ""Saat ini status yang diamankan masih Terlapor, yaitu inisial ML dan NL. ML itu istri dari Pelapor, sedangkan NL sebagai adopter atau pihak yang mengadopsi anak,"" ujar Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Sulsel, Kombes Osva, kepada wartawan, Jumat (27/3). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Kembali ke NL, perempuan tersebut ditangkap pada Kamis (26/3). Polisi juga mengamankan seorang anak berinisial AZ yang telah dijual kepada NL di wilayah Jeneponto. Untuk diketahui, tersangka ML menyerahkan anaknya berinisial CHY (10) untuk diadopsi NL dengan imbalan Rp 4 juta secara tunai pada Sabtu (10/1). Namun NL mengembalikan anak tersebut dan meminta uangnya kembali pada Senin (19/1). Karena tak mampu mengembalikan uang tersebut, ML menawarkan bayi berusia 2 bulan berinisial AZ sebagai pengganti. Baca selengkapnya di sini. Lihat juga Video '3 Sindikat Jual Beli Bayi Ditangkap di Pekanbaru, Transaksi Lewat TikTok': [Gambas:Video 20detik]" "253","Handry Sulfian, Bagus Jaya Wardhana, Helmi Zaidan Mauludin, Samin Tan","Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Salah yang ditetapkan sebagai tersangka ialah mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Handry Sulfian. Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara yang melibatkan korporasi milik Samin Tan (ST). ""Penyidik pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya. Untuk itu, kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini,"" kata Syarif dalam jumpa pers di gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ketiga tersangka tersebut adalah: 1. Handry Sulfian (HS) selaku mantan Kepala KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah; 2. Bagus Jaya Wardhana (BJW), selaku Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT); 3. Helmi Zaidan Mauludin (HZM), selaku General Manager PT OOWL Indonesia. ""Para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang,"" ujar Syarif. Syarif menjelaskan bahwa tersangka Handry Sulfian diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengiriman batu bara PT AKT menggunakan dokumen yang tidak benar. Padahal, Handry mengetahui bahwa izin tambang PT AKT telah diterminasi sejak 2017. ""Tersangka HS selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya. Padahal tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara tersebut adalah milik AKT yang dijual menggunakan dokumen yang tidak benar,"" jelas Syarif. Tak hanya itu, Handry Sulfian diduga menerima imbalan berupa uang bulanan dari pihak PT AKT melalui Samin Tan. ""Sehingga tersangka tersebut tidak melakukan pemeriksaan laporan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar,"" lanjut dia. Kemudian, Bagus Jaga Wardhana (BJW) selaku Direktur PT AKT, berperan bersama Samin Tan melakukan penambangan dan ekspor batu bara secara ilegal hingga 2025. Mereka menggunakan dokumen perusahaan lain untuk meloloskan hasil tambang dari wilayah yang izinnya sudah dicabut. Sementara itu, tersangka Helmi Zaidan Mauludin (HZM) selaku GM PT OOWL Indonesia berperan sebagai surveyor yang memalsukan dokumen Certificate of Analysis (COA) atau hasil uji laboratorium. ""HZM tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengecekan, dan ini sebagai surveyor ya, melakukan pengecekan dan membuat dokumen hasil verifikasi atau LHP hasil tambang guna diajukan sebagai persyaratan untuk penerbitan surat perintah berlayar dari otoritas Kesyahbandaran atau KSOP dan pembayaran royalti batubara,"" ungkap Syarif. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner PT AKT. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebutkan perusahaan itu sebelumnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun izin perusahaan tersebut telah dicabut pada 2017. Meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025. ""Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025,"" kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3). Simak juga Video 'Sahroni Ungkap Kronologi Diperas Rp 300 Juta oleh Pegawai KPK Gadungan': [Gambas:Video 20detik]" "254","Handry Sulfian, Bagus Jaya Wardhana, Helmi Zaidan Mauludin, Samin Tan","Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Salah yang ditetapkan sebagai tersangka ialah mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Handry Sulfian. Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara yang melibatkan korporasi milik Samin Tan (ST). ""Penyidik pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya. Untuk itu, kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini,"" kata Syarif dalam jumpa pers di gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ketiga tersangka tersebut adalah: 1. Handry Sulfian (HS) selaku mantan Kepala KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah; 2. Bagus Jaya Wardhana (BJW), selaku Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT); 3. Helmi Zaidan Mauludin (HZM), selaku General Manager PT OOWL Indonesia. ""Para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang,"" ujar Syarif. Syarif menjelaskan bahwa tersangka Handry Sulfian diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengiriman batu bara PT AKT menggunakan dokumen yang tidak benar. Padahal, Handry mengetahui bahwa izin tambang PT AKT telah diterminasi sejak 2017. ""Tersangka HS selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya. Padahal tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara tersebut adalah milik AKT yang dijual menggunakan dokumen yang tidak benar,"" jelas Syarif. Tak hanya itu, Handry Sulfian diduga menerima imbalan berupa uang bulanan dari pihak PT AKT melalui Samin Tan. ""Sehingga tersangka tersebut tidak melakukan pemeriksaan laporan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar,"" lanjut dia. Kemudian, Bagus Jaga Wardhana (BJW) selaku Direktur PT AKT, berperan bersama Samin Tan melakukan penambangan dan ekspor batu bara secara ilegal hingga 2025. Mereka menggunakan dokumen perusahaan lain untuk meloloskan hasil tambang dari wilayah yang izinnya sudah dicabut. Sementara itu, tersangka Helmi Zaidan Mauludin (HZM) selaku GM PT OOWL Indonesia berperan sebagai surveyor yang memalsukan dokumen Certificate of Analysis (COA) atau hasil uji laboratorium. ""HZM tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengecekan, dan ini sebagai surveyor ya, melakukan pengecekan dan membuat dokumen hasil verifikasi atau LHP hasil tambang guna diajukan sebagai persyaratan untuk penerbitan surat perintah berlayar dari otoritas Kesyahbandaran atau KSOP dan pembayaran royalti batubara,"" ungkap Syarif. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner PT AKT. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebutkan perusahaan itu sebelumnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun izin perusahaan tersebut telah dicabut pada 2017. Meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025. ""Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025,"" kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3). Simak juga Video 'Sahroni Ungkap Kronologi Diperas Rp 300 Juta oleh Pegawai KPK Gadungan': [Gambas:Video 20detik]" "255","Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, Martin Haendra Nata","Sebanyak tiga terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dituntut 8 hingga 14 tahun penjara. Jaksa menyakini para terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus tersebut. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/4/2026). Tiga terdakwa tersebut ialah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021-2023 Alfian Nasution, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012-2014 Hanung Budya Yuktyanta, serta Business Development Manager Trafigura Pte Ltd periode 2019-2021 Martin Haendra Nata. ""Menyatakan terdakwa Hanung Budya Yuktyanta, Alfian Nasution, dan Martin Haendra Nata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor,"" ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan tuntutan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, perbuatan para terdakwa dinilai turut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat besar. ""Hal-hal yang meringankan para terdakwa belum pernah dihukum,"" ujar jaksa. Berikut tuntutan lengkapnya: 1. Alfian Nasution dituntut 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan 2. Hanung dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 5 miliar subsider 4 tahun kurungan 3. Martin Haendra dituntut 13 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 5 miliar subsider 7 tahun kurungan. Dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan perbuatan para terdakwa terkait tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Ada dua hal yang diduga menjadi pokok permasalahan, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta terkait penjualan solar nonsubsidi. Lihat juga Video: Momen Riuh Penonton Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah [Gambas:Video 20detik]" "256","John Field","KPK melimpahkan berkas perkara suap impor DJBC ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka John Field dan dua lainnya terlibat dalam kasus suap Rp 40 miliar." "257","John Field","KPK melimpahkan berkas perkara suap impor DJBC ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka John Field dan dua lainnya terlibat dalam kasus suap Rp 40 miliar." "258","Dicky Yuana Rady","Hakim menyatakan kendaraan Jeep Wrangler Rubicon yang dibeli mantan Direktur Utama Industri Hutan V atau Inhutani V, Dicky Yuana Rady, dirampas untuk negara. Hakim menyatakan kendaraan itu dibeli Dicky menggunakan uang suap terkait kasus korupsi lahan untuk kepentingan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML). ""Menimbang bahwa dengan demikian permohonan untuk mengembalikan aset berupa kendaraan Jeep Rubicon tahun 2025 nomor polisi B-1792-LKZ dan kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam nomor polisi D-1686-AKG harus ditolak. Dan menetapkan bahwa kendaraan tersebut dirampas untuk negara,"" ujar hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026). Hakim menyatakan alasan kemanusiaan yang diajukan Dicky tidak bisa menghapuskan pidananya dalam perkara ini. Alasan tersebut di antaranya Dicky merupakan orang tua tunggal, tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak berkebutuhan khusus dan anak lainnya yang menderita sakit berat. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan kemanusiaan tersebut serta faktor usia terdakwa 58 tahun dan sikap sopan selama persidangan tidak dapat menghapuskan pidana, namun dipertimbangkan sepenuhnya sebagai keadaan yang meringankan dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,"" ujar hakim. Hakim menyatakan total suap yang diterima Dicky senilai SGD 199 ribu. Penerimaan pertama diberikan langsung oleh Djunaidi Nur selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), yang digunakan Dicky untuk membeli peralatan golf. ""Yaitu pertama perbuatan menerima uang SGD 10 ribu dari saksi Djunaidi Nur pada bulan Agustus 2024 di Resto Senayan Golf Jakarta, yang terbukti adanya keterkaitan dengan kewenangan terdakwa dalam proses revisi RKU PBPH (Revisi Rencana Kerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang sedang diajukannya kepada Kementerian lingkungan hidup pada periode yang sama,"" ujar hakim. Hakim mengatakan penerimaan kedua senilai SGD 189 ribu yang digunakan Dicky untuk melunasi pembelian mobil Jeep Wrangler Rubicon. Hakim menyatakan uang itu diserahkan asisten pribadi Djunaidi, Aditya Simaputra dalam bungkus koran bekas. ""Kedua, perbuatan menerima uang sebesar SGD 189 ribu dari saksi Djunaidi Nur melalui saksi Aditya Simaputra pada tanggal 1 Agustus 2025 di kantor terdakwa,"" ujar hakim. Sebelumnya, Dicky Yuana Rady divonis 4 tahun penjara. Hakim menyatakan Dicky terbukti menerima suap yang berkaitan dengan jabatannya untuk kepentingan perusahaan penyuap, PT Paramitra Mulia Langgeng (PML). ""Menyatakan Terdakwa Dicky Yuana Rady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,"" ujar ketua majelis hakim Teddy Windiartono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/4). ""Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dicky Yuana Rady oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,"" tambah hakim. Hakim menghukum Dicky membayar denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan selama 90 hari. Hakim juga menghukum Dicky membayar uang pengganti SGD 10 ribu subsider pidana kurungan selama 1 tahun. Keadaan memberatkan vonis ialah perbuatan Dicky tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi. Lalu, perbuatan Dicky telah merusak integritas dan objektivitas kepemimpinan di BUMN, di mana instansi tersebut seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam hutan demi kepentingan negara. ""Keadaan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan,"" ujar hakim. Hakim menyatakan Dicky Yuana bersalah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP Nasional. Tonton juga video ""Ini Rubicon-Uang 2,4 M yang Disita KPK Saat OTT di Inhutani V"" [Gambas:Video 20detik]" "259","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika hasil penyitaan dari sejumlah kasus yang ditangani. Barang bukti yang dimusnahkan mencapai lebih dari Rp 149 miliar. ""Barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan oleh Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri meliputi ekstasi sebanyak 35.056 butir, sabu sebanyak 53.948,26 gram, ketamine sebanyak 5.696,5 gram,"" kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Jumat (24/4/2026). Pelaksanaan pemusnahan disaksikan penyidik, petugas Laboratorium Forensik (Labfor), Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan anggota Provost. Para tersangka juga dihadirkan langsung dalam kegiatan pemusnahan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Total nilai ekonomis barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan sebesar Rp 149.252.368.000,"" ujarnya. Eko menambahkan, Polri berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap tindak pidana narkoba. Dia mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan melapor jika mendapati adanya peredaran narkoba. ""Dengan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti narkotika tersebut, Polri telah berhasil menyelamatkan sekitar kurang lebih 333.280 jiwa,"" tuturnya." "260","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika hasil penyitaan dari sejumlah kasus yang ditangani. Barang bukti yang dimusnahkan mencapai lebih dari Rp 149 miliar. ""Barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan oleh Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri meliputi ekstasi sebanyak 35.056 butir, sabu sebanyak 53.948,26 gram, ketamine sebanyak 5.696,5 gram,"" kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Jumat (24/4/2026). Pelaksanaan pemusnahan disaksikan penyidik, petugas Laboratorium Forensik (Labfor), Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan anggota Provost. Para tersangka juga dihadirkan langsung dalam kegiatan pemusnahan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Total nilai ekonomis barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan sebesar Rp 149.252.368.000,"" ujarnya. Eko menambahkan, Polri berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap tindak pidana narkoba. Dia mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan melapor jika mendapati adanya peredaran narkoba. ""Dengan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti narkotika tersebut, Polri telah berhasil menyelamatkan sekitar kurang lebih 333.280 jiwa,"" tuturnya." "261","Muhammad Ammar Akbar, Ammar Zoni, Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Arie Ardih, Andi Muallim, Koh Andi, Ade Candra Maulana bin Mursalih, Muhammad Rivaldi","Mantan artis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni dijatuhi hukuman penjara dalam kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba. Ammar divonis 7 tahun penjara atas ulahnya tersebut. Vonis Ammar Zoni dibacakan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4). Vonis Ammar lebih rendah dibandingkan tuntutan hakim yakni 9 tahun penjara. Hakim menyatakan Ammar bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba. Hakim menyatakan perbuatan Ammar Zoni dapat merusak generasi muda. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Berikut 8 fakta vonis Ammar Zoni dirangkum detikcom, Jumat (24/4): Mantan artis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni divonis hukuman penjara. Hakim menyatakan Ammar bersalah dalam kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba. ""Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Ammar Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemukafatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan primer,"" ujar ketua majelis hakim Dwi Elyarahma Sulistiyowati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4). ""Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ammar Akbar dengan pidana penjara selama 7 tahun,"" imbuh hakim. Hakim juga menghukum Ammar membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari. Hakim menyatakan Ammar bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini, Ammar Zoni divonis bersama lima terdakwa lainnya. Berikut vonis lengkapnya: - Terdakwa I Asep bin Sarikin, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar - Terdakwa II Ardian Prasetyo bin Arie Ardih, divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar - Terdakwa III Andi Muallim alias Koh Andi, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar - Terdakwa IV Ade Candra Maulana bin Mursalih, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar - Terdakwa V Muhammad Rivaldi, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar." "262","P, D","Tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar 'pabrik' pembuatan obat terlarang Zenith Carnophen yang diproduksi di wilayah Mijen, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Pengungkapan pabrik itu berawal dari penangkapan tersangka di Jakarta Utara. Pengungkapan 'pabrik' pil jin ini terbongkar setelah tim gabungan Ditnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mengamankan satu orang tersangka di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (10/4). Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 120 ribu butir pil Zenith. ""Petugas mula-mula mengamankan seorang pria berinisial P di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan barang bukti 120.000 butir Zenith. Berdasarkan keterangan awal, P diduga bertugas sebagai kurir di bawah kendali tersangka utama berinisial D yang mengoperasikan pabrik dari luar kota,"" ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebagai informasi, Zenith Carnophen sering disebut pil jin atau Zenith merupakan obat keras yang awalnya diproduksi sebagai obat relaksan otot. Pil jin ini sering disalahgunakan karena efek yang ditimbulkan. Polisi kemudian menangkap D di Semarang, Jateng. Polisi menemukan gudang yang disulap menjadi laboratorium produksi narkotika dan menyita 186 ribu butir 'pil jin' sehingga total pil yang disita dari penangkapan tersangka dan penggerebekan pabrik berjumlah 306 ribu butir." "263","P, D","Tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar 'pabrik' pembuatan obat terlarang Zenith Carnophen yang diproduksi di wilayah Mijen, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Pengungkapan pabrik itu berawal dari penangkapan tersangka di Jakarta Utara. Pengungkapan 'pabrik' pil jin ini terbongkar setelah tim gabungan Ditnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mengamankan satu orang tersangka di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (10/4). Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 120 ribu butir pil Zenith. ""Petugas mula-mula mengamankan seorang pria berinisial P di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan barang bukti 120.000 butir Zenith. Berdasarkan keterangan awal, P diduga bertugas sebagai kurir di bawah kendali tersangka utama berinisial D yang mengoperasikan pabrik dari luar kota,"" ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebagai informasi, Zenith Carnophen sering disebut pil jin atau Zenith merupakan obat keras yang awalnya diproduksi sebagai obat relaksan otot. Pil jin ini sering disalahgunakan karena efek yang ditimbulkan. Polisi kemudian menangkap D di Semarang, Jateng. Polisi menemukan gudang yang disulap menjadi laboratorium produksi narkotika dan menyita 186 ribu butir 'pil jin' sehingga total pil yang disita dari penangkapan tersangka dan penggerebekan pabrik berjumlah 306 ribu butir." "264","AF (27), R","Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) meringkus satu orang tersangka pengedar ribuan obat terlarang atau psikotropika, sekaligus mengamankan ribuan obat-obatan di Kota Pekalongan. Sementara itu satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Yos Guntur Y.S, menerangkan pengungkapan kasus tersebut dilakukan di Kecamatan Pekalongan Barat pada Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran obat terlarang di Kecamatan Pekalongan Barat. ""Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AF (27), warga Aceh Utara, di sebuah ruko tambal ban yang berlokasi di Jalan Wilis, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat,"" ungkap Guntur dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Di lokasi tersebut, polisi menemukan adanya tas ransel yang berisi ribuan butir obat terlarang, yakni 1.231 butir Yarindo, 1.561 butir Hexymer, 66 butir Trihexyphenidyl, dan 429 butir Tramadol. Adapun barang bukti lainnya yang berhasil ditemukan yakni uang tunai, handphone, dan plastik klip. Dari lokasi tersebut, polisi melakukan pengembangan ke lokasi kedua di kontrakan AF di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Barat. Di kontrakan tersangka, polisi mengemukan 1.017 butir Yarindo, 1.025 butir Hexymer, 224 butir Trihexyphenidyl, 105 butir Tramadol, serta alat pendukung peredaran berupa plastik klip dan buku catatan. Guntur menyebut AF memperoleh obat-obatan tersebut dari seorang berinisial R yang masuk ke dalam DPO. AF disebutkan telah mengedarkan obat-obatan selama 9 bulan. ""Dari hasil interogasi, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang berinisial R yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka diketahui telah menjalankan aktivitas peredaran ini selama kurang lebih 9 bulan dengan imbalan Rp 3.000.000 per bulan serta uang makan harian,"" terangnya. Pihaknya pun langsung membawa AF dan seluruh barang bukti ke Mapolda Jateng untuk melakukan proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Polisi menjerat tersangka dengan primair Pasal 435, subsider Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. AF mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara." "265","RH, AI, SF, ZF, MR, ST, ALF, DJ, MS","Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengungkap modus operandi pengiriman puluhan calon pekerja migran non-prosedural yang diamankan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Mereka direkrut langsung oleh oknum tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, pihaknya mengamankan 26 korban (21 laki-laki dan 5 perempuan) beserta tiga orang tersangka. ""Untuk modus operandi mereka melakukan perekrutan calon pekerja migran secara langsung melalui TKI yang ada di Malaysia kemudian menyelenggarakan keberangkatan para calon yang ada di daerah menuju ke Pulau Rupat,"" kata Irjen Herry Heryawan, di Polda Riau, Kamis (17/7/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, para calon pekerja migran ilegal itu ditempatkan sementara di Pulau Rupat. Selanjutnya, mereka dibawa ke Malaysia melalui pelabuhan tikus. ""Lalu ditampung sementara dan menjelang keberangkatan sampai dengan berangkat ke Malaysia secara ilegal menggunakan speedboat yang disediakan dari pelabuhan tidak resmi, ini lagi kami lanjutkan proses sidiknya,"" katanya. Sementara untuk kasus yang di Dumai, Polda Riau mengamankan 8 orang tersangka yakni RH, AI, SF, ZF, MR, ST, ALF, DJ, MS. Di sana, polisi mengamankan sebanyak 32 orang korban (23 laki-laki dan 9 perempuan). ""Modusnya adalah melakukan penjemputan calon pekerja migran ilegal dari penginapan atau terminal, kemudian mengantar calon PMI ke tempat keberangkatan atau tepi pantai untuk diberangkatkan secara ilegal,"" katanya. Irjen Herry Heryawan menegaskan pengungkapan ini merupakan wujud komitmennya dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran ilegal. ""Ini adalah wujud komitmen kami dalam melindungi masyarakat terutama korban perdagangan orang. Penegakan hukum yang kita lakukan ini juga bisa memberikan rasa adil kepada kita semua, dan juga bisa memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama pekerja migran,"" tegasnya. Dari 4 laporan polisi (LP) yang diungkap, Polda Riau menyelamatkan total 58 orang pekerja migran ilegal. Sementara itu, dari dua kasus tersebut, Polda Riau menangkap 11 orang tersangka. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang turut dalam kegiatan konferensi pers ini menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas pengungkapan kasus tersebut. ""Saya menyampaikan apresiasi kerja Polda Riau dan dukungan kuat dari Gubernur terhadap upaya menyelamatkan warga dari penyelundupan dan perdagangan orang,"" kata Abdul Karding. Lihat juga Video: Keluarganya Jadi Korban TPPO, Warga Brebes Ngadu ke Ahmad Luthfi [Gambas:Video 20detik]" "266","RH, AI, SF, ZF, MR, ST, ALF, DJ, MS","Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengungkap modus operandi pengiriman puluhan calon pekerja migran non-prosedural yang diamankan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Mereka direkrut langsung oleh oknum tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, pihaknya mengamankan 26 korban (21 laki-laki dan 5 perempuan) beserta tiga orang tersangka. ""Untuk modus operandi mereka melakukan perekrutan calon pekerja migran secara langsung melalui TKI yang ada di Malaysia kemudian menyelenggarakan keberangkatan para calon yang ada di daerah menuju ke Pulau Rupat,"" kata Irjen Herry Heryawan, di Polda Riau, Kamis (17/7/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, para calon pekerja migran ilegal itu ditempatkan sementara di Pulau Rupat. Selanjutnya, mereka dibawa ke Malaysia melalui pelabuhan tikus. ""Lalu ditampung sementara dan menjelang keberangkatan sampai dengan berangkat ke Malaysia secara ilegal menggunakan speedboat yang disediakan dari pelabuhan tidak resmi, ini lagi kami lanjutkan proses sidiknya,"" katanya. Sementara untuk kasus yang di Dumai, Polda Riau mengamankan 8 orang tersangka yakni RH, AI, SF, ZF, MR, ST, ALF, DJ, MS. Di sana, polisi mengamankan sebanyak 32 orang korban (23 laki-laki dan 9 perempuan). ""Modusnya adalah melakukan penjemputan calon pekerja migran ilegal dari penginapan atau terminal, kemudian mengantar calon PMI ke tempat keberangkatan atau tepi pantai untuk diberangkatkan secara ilegal,"" katanya. Irjen Herry Heryawan menegaskan pengungkapan ini merupakan wujud komitmennya dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran ilegal. ""Ini adalah wujud komitmen kami dalam melindungi masyarakat terutama korban perdagangan orang. Penegakan hukum yang kita lakukan ini juga bisa memberikan rasa adil kepada kita semua, dan juga bisa memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama pekerja migran,"" tegasnya. Dari 4 laporan polisi (LP) yang diungkap, Polda Riau menyelamatkan total 58 orang pekerja migran ilegal. Sementara itu, dari dua kasus tersebut, Polda Riau menangkap 11 orang tersangka. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang turut dalam kegiatan konferensi pers ini menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas pengungkapan kasus tersebut. ""Saya menyampaikan apresiasi kerja Polda Riau dan dukungan kuat dari Gubernur terhadap upaya menyelamatkan warga dari penyelundupan dan perdagangan orang,"" kata Abdul Karding. Lihat juga Video: Keluarganya Jadi Korban TPPO, Warga Brebes Ngadu ke Ahmad Luthfi [Gambas:Video 20detik]" "267","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Polisi menggagalkan pengiriman belasan TKI ilegal ke Malaysia. Satu rumah di Kubu Raya yang dijadikan penampungan digerebek pada Sabtu (10/1/2026)." "268","MF, RGS","Satreskrim Polres Dumai membongkar praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui jalur tikus. Sebanyak 68 calon PMI ilegal diselamatkan dan dua tersangka ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Hasyim Risahondua, mengatakan pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan jajarannya dalam menindak kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Penindakan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari praktik kejahatan yang semakin kompleks. ""Apa yang kami temukan di Dumai memperlihatkan bahwa penempatan pekerja migran secara ilegal bukan lagi tindakan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi pola yang terstruktur dan sistematis,"" ujar Kombes Hasyim saat jumpa pers di Mapolres Dumai, Kamis (23/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hasyim mengatakan praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal seperti ini sangat berbahaya. Selain melanggar ketentuan hukum, para korban juga berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi, bahkan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kombes Hasyim mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi yang menjanjikan proses cepat dan biaya murah. ""Masyarakat diminta memastikan seluruh proses dilakukan melalui prosedur resmi guna menjamin perlindungan hukum dan keselamatan di negara tujuan,"" demikian Kombes Hasyim. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengatakan pihaknya mengamankan dua orang tersangka berinisial MF dan RGS. MF berperan sebagai penampung, sementara RGS berperan sebagai sopir yang menjemput dan mengantar para pekerja migran dari luar daerah menuju lokasi penampungan hingga ke titik pemberangkatan di wilayah pesisir. ""Kedua tersangka diamankan pada 20 April 2026 setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Saat diamankan, keduanya mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Polres Dumai untuk proses penyidikan lebih lanjut,"" ujar AKBP Angga. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit mobil Daihatsu Sigra yang digunakan untuk operasional pengangkutan, serta dua unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam komunikasi aktivitas ilegal tersebut. ""Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur larangan terhadap setiap orang yang merekrut, menampung, atau memberangkatkan pekerja migran tanpa izin yang sah,"" ungkap AKBP Angga. AKBP Angga menjelaskan pengungkapan bermula pada Sabtu (18/4) sekitar pukul 15.00 WIB pihaknya menerima informasi mengenai adanya sejumlah pekerja migran dan warga negara asing yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi di wilayah Pantai Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satreskrim Polres Dumai langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penyisiran di kawasan pesisir. Di lokasi tersebut, polisi menemukan sebanyak 63 orang yang sedang berkumpul di area pantai dan hutan sekitar, diduga tengah menunggu penjemputan menggunakan speed boat untuk diberangkatkan ke Malaysia. ""Seluruhnya langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,"" jelas AKBP Angga. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menelusuri sebuah rumah di Jalan Meranti Darat, Kota Dumai, yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan atau rumah singgah. Di rumah tersebut, polisi kembali menemukan 5 orang calon pekerja migran yang juga akan dikirim ke Malaysia. Wilayah pesisir Dumai merupakan salah satu titik rawan yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk aktivitas ilegal, sehingga pengawasan akan terus diperkuat. ""Kami akan meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah pesisir sebagai langkah pencegahan. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan masyarakat,"" ujarnya. Lihat juga Video: Polri Bersama KP2MI Bakal Bentuk Desk PMI Ilegal dan TPPO [Gambas:Video 20detik]" "269","MF, RGS","Satreskrim Polres Dumai membongkar praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui jalur tikus. Sebanyak 68 calon PMI ilegal diselamatkan dan dua tersangka ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Hasyim Risahondua, mengatakan pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan jajarannya dalam menindak kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Penindakan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari praktik kejahatan yang semakin kompleks. ""Apa yang kami temukan di Dumai memperlihatkan bahwa penempatan pekerja migran secara ilegal bukan lagi tindakan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi pola yang terstruktur dan sistematis,"" ujar Kombes Hasyim saat jumpa pers di Mapolres Dumai, Kamis (23/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hasyim mengatakan praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal seperti ini sangat berbahaya. Selain melanggar ketentuan hukum, para korban juga berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi, bahkan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kombes Hasyim mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi yang menjanjikan proses cepat dan biaya murah. ""Masyarakat diminta memastikan seluruh proses dilakukan melalui prosedur resmi guna menjamin perlindungan hukum dan keselamatan di negara tujuan,"" demikian Kombes Hasyim. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengatakan pihaknya mengamankan dua orang tersangka berinisial MF dan RGS. MF berperan sebagai penampung, sementara RGS berperan sebagai sopir yang menjemput dan mengantar para pekerja migran dari luar daerah menuju lokasi penampungan hingga ke titik pemberangkatan di wilayah pesisir. ""Kedua tersangka diamankan pada 20 April 2026 setelah sebelumnya sempat melarikan diri. Saat diamankan, keduanya mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Polres Dumai untuk proses penyidikan lebih lanjut,"" ujar AKBP Angga. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit mobil Daihatsu Sigra yang digunakan untuk operasional pengangkutan, serta dua unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam komunikasi aktivitas ilegal tersebut. ""Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur larangan terhadap setiap orang yang merekrut, menampung, atau memberangkatkan pekerja migran tanpa izin yang sah,"" ungkap AKBP Angga. AKBP Angga menjelaskan pengungkapan bermula pada Sabtu (18/4) sekitar pukul 15.00 WIB pihaknya menerima informasi mengenai adanya sejumlah pekerja migran dan warga negara asing yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi di wilayah Pantai Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satreskrim Polres Dumai langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penyisiran di kawasan pesisir. Di lokasi tersebut, polisi menemukan sebanyak 63 orang yang sedang berkumpul di area pantai dan hutan sekitar, diduga tengah menunggu penjemputan menggunakan speed boat untuk diberangkatkan ke Malaysia. ""Seluruhnya langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,"" jelas AKBP Angga. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menelusuri sebuah rumah di Jalan Meranti Darat, Kota Dumai, yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan atau rumah singgah. Di rumah tersebut, polisi kembali menemukan 5 orang calon pekerja migran yang juga akan dikirim ke Malaysia. Wilayah pesisir Dumai merupakan salah satu titik rawan yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk aktivitas ilegal, sehingga pengawasan akan terus diperkuat. ""Kami akan meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah pesisir sebagai langkah pencegahan. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan masyarakat,"" ujarnya. Lihat juga Video: Polri Bersama KP2MI Bakal Bentuk Desk PMI Ilegal dan TPPO [Gambas:Video 20detik]" "270","RH, AI, SF, ZF, MR, ST, ALF, DJ, MS","Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengungkap modus operandi pengiriman puluhan calon pekerja migran non-prosedural yang diamankan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Mereka direkrut langsung oleh oknum tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, pihaknya mengamankan 26 korban (21 laki-laki dan 5 perempuan) beserta tiga orang tersangka. ""Untuk modus operandi mereka melakukan perekrutan calon pekerja migran secara langsung melalui TKI yang ada di Malaysia kemudian menyelenggarakan keberangkatan para calon yang ada di daerah menuju ke Pulau Rupat,"" kata Irjen Herry Heryawan, di Polda Riau, Kamis (17/7/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, para calon pekerja migran ilegal itu ditempatkan sementara di Pulau Rupat. Selanjutnya, mereka dibawa ke Malaysia melalui pelabuhan tikus. ""Lalu ditampung sementara dan menjelang keberangkatan sampai dengan berangkat ke Malaysia secara ilegal menggunakan speedboat yang disediakan dari pelabuhan tidak resmi, ini lagi kami lanjutkan proses sidiknya,"" katanya. Sementara untuk kasus yang di Dumai, Polda Riau mengamankan 8 orang tersangka yakni RH, AI, SF, ZF, MR, ST, ALF, DJ, MS. Di sana, polisi mengamankan sebanyak 32 orang korban (23 laki-laki dan 9 perempuan). ""Modusnya adalah melakukan penjemputan calon pekerja migran ilegal dari penginapan atau terminal, kemudian mengantar calon PMI ke tempat keberangkatan atau tepi pantai untuk diberangkatkan secara ilegal,"" katanya. Irjen Herry Heryawan menegaskan pengungkapan ini merupakan wujud komitmennya dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran ilegal. ""Ini adalah wujud komitmen kami dalam melindungi masyarakat terutama korban perdagangan orang. Penegakan hukum yang kita lakukan ini juga bisa memberikan rasa adil kepada kita semua, dan juga bisa memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama pekerja migran,"" tegasnya. Dari 4 laporan polisi (LP) yang diungkap, Polda Riau menyelamatkan total 58 orang pekerja migran ilegal. Sementara itu, dari dua kasus tersebut, Polda Riau menangkap 11 orang tersangka. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang turut dalam kegiatan konferensi pers ini menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas pengungkapan kasus tersebut. ""Saya menyampaikan apresiasi kerja Polda Riau dan dukungan kuat dari Gubernur terhadap upaya menyelamatkan warga dari penyelundupan dan perdagangan orang,"" kata Abdul Karding. Lihat juga Video: Keluarganya Jadi Korban TPPO, Warga Brebes Ngadu ke Ahmad Luthfi [Gambas:Video 20detik]" "271","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pasar saham Indonesia saat ini dalam tekanan turun dan menanti dua hal penting untuk reversal. Yang pertama tentu kapan perang AS Israel dengan Iran berakhir dan agenda Reformasi Pasar Modal untuk menjawab permintaan indeks provider global. Pada akhir Januari 2026 lembaga penyedia indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) melakukan interim freeze (pembekuan sementara) rebalancing untuk seluruh indeks saham Indonesia. Artinya MSCI tidak mengimplementasikan penambahan saham baru, kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), maupun migrasi naik antar segmen ukuran indeks. Dampaknya terjadi penangguhan seluruh perubahan indeks untuk periode rebalancing Februari 2026 yang mencakup pembatalan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) dan penundaan perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard Index. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT MSCI menyorot masalah transparansi data free float di pasar modal Indonesia mulai dari data kepemilikan saham Indonesia masih kurang transparan dan ada kekhawatiran konsentrasi kepemilikan tinggi dan potensi coordinated trading (trading terkoordinasi) yang mengganggu pembentukan harga wajar. Kondisi ini sempat membuat pelaku pasar panik karena ada ancaman bila kondisi transparansi pasar tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan hingga Mei 2026, MSCI akan meninjau kembali status aksesibilitas pasar Indonesia. Ada dua opsi yang mungkin diambil yakni menurunkan bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets, atau opsi kedua menurunkan klasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Market. Kedua hal ini berpotensi mendorong capital outflow dari investor asing khususnya pengelola dana yang berbasis indeks. Passive fund dalam 10 tahun terakhir bekembang sangat pesat sehingga perubahan bobot sampai penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia akan punya pengaruh signifikan. FTSE Russell sebagai penyedia indeks global juga memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. FTSE Russell menanti reformasi perhitungan saham beredar di publik atau free float yang tengah dilakukan Otoritas Pasar Modal Indonesia. Pasca interim freeze oleh MSCI dan FTSE Russell, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bergerak cepat dengan keluarnya 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, di mana beberapa di antaranya untuk menjawab permintaan MSCI dan FTSE. Ada empat hal yang diajukan dalam proposal untuk memenuhi permintaan Global Indeks Providers dan per 2 April ini semua sudah berhasil dipenuhi. Ada yang menarik selain cepatnya langkah otoritas pasar modal Indonesia, 4 aksi ini membawa kenaikan kelas bursa Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia. Beberapa aksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik yang dirilis secara bulanan untuk tiap emiten. Langkah ini dapat memberikan visibilitas struktur kepemilikan emiten dan sesuai dengan pengaturan bursa global yang mengarah pada disclosure/publikasi pemegang saham di bawah 5%." "272","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Pasar saham Indonesia saat ini dalam tekanan turun dan menanti dua hal penting untuk reversal. Yang pertama tentu kapan perang AS Israel dengan Iran berakhir dan agenda Reformasi Pasar Modal untuk menjawab permintaan indeks provider global. Pada akhir Januari 2026 lembaga penyedia indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) melakukan interim freeze (pembekuan sementara) rebalancing untuk seluruh indeks saham Indonesia. Artinya MSCI tidak mengimplementasikan penambahan saham baru, kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), maupun migrasi naik antar segmen ukuran indeks. Dampaknya terjadi penangguhan seluruh perubahan indeks untuk periode rebalancing Februari 2026 yang mencakup pembatalan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) dan penundaan perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard Index. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT MSCI menyorot masalah transparansi data free float di pasar modal Indonesia mulai dari data kepemilikan saham Indonesia masih kurang transparan dan ada kekhawatiran konsentrasi kepemilikan tinggi dan potensi coordinated trading (trading terkoordinasi) yang mengganggu pembentukan harga wajar. Kondisi ini sempat membuat pelaku pasar panik karena ada ancaman bila kondisi transparansi pasar tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan hingga Mei 2026, MSCI akan meninjau kembali status aksesibilitas pasar Indonesia. Ada dua opsi yang mungkin diambil yakni menurunkan bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets, atau opsi kedua menurunkan klasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Market. Kedua hal ini berpotensi mendorong capital outflow dari investor asing khususnya pengelola dana yang berbasis indeks. Passive fund dalam 10 tahun terakhir bekembang sangat pesat sehingga perubahan bobot sampai penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia akan punya pengaruh signifikan. FTSE Russell sebagai penyedia indeks global juga memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. FTSE Russell menanti reformasi perhitungan saham beredar di publik atau free float yang tengah dilakukan Otoritas Pasar Modal Indonesia. Pasca interim freeze oleh MSCI dan FTSE Russell, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bergerak cepat dengan keluarnya 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, di mana beberapa di antaranya untuk menjawab permintaan MSCI dan FTSE. Ada empat hal yang diajukan dalam proposal untuk memenuhi permintaan Global Indeks Providers dan per 2 April ini semua sudah berhasil dipenuhi. Ada yang menarik selain cepatnya langkah otoritas pasar modal Indonesia, 4 aksi ini membawa kenaikan kelas bursa Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia. Beberapa aksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik yang dirilis secara bulanan untuk tiap emiten. Langkah ini dapat memberikan visibilitas struktur kepemilikan emiten dan sesuai dengan pengaturan bursa global yang mengarah pada disclosure/publikasi pemegang saham di bawah 5%." "273","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda terhadap pelaku manipulasi pasar atau goreng saham sebesar Rp 15,9 miliar. Denda tersebut dijatuhkan terhadap sejumlah pihak perorangan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, merinci total denda ini dijatuhkan terhadap enam pihak perorangan. Kemudian terdapat peringatan tertulis untuk satu pihak perorangan. ""Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang pasar modal terkait penaganan kasus manipulasi pasar, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp 15,9 miliar kepada enam pihak perorangan dan juga satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu pihak perorangan,"" ungkap Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK secara virtual, Senin (6/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Hasan melanjutkan, pihaknya juga telah menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 62,78 miliar kepada 68 pihak berdasarkan pemeriksaan kasus di pasar modal. Selain itu, OJK juga menetapkan satu sanksi administrasi berupa pencabutan izin terkait pelanggaran di pasar modal. ""OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp 62.780.000.000 dan juga kepada 68 pihak, ada satu sanksi administratif berupa pencabutan izin,"" jelasnya. Kemudian OJK juga telah menjatuhkan sanksi pembekuan izin dan tujuh sanksi administratif peringatan tertulis. Hasan menambahkan, OJK juga telah menerbitkan delapan perintah tertulis bagi pihak yang melanggar ketentuan pasar modal. Berdasarkan data OJK, diketahui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren aksi jual bersih investor asing atau net foreign sell sebesar Rp 23,34 triliun dalam sebulan perdagangan terakhir. Tren jual bersih asing ini terjadi seiring dengan melemahnya IHSG yang terkoreksi lebih dari 14% sepanjang perdagangan sebulan terakhir. ""IHSG pada akhir Maret tercatat ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi sebesar 14,42% month-to-month. Namun, di tengah dinamika tersebut, resiliensi dan juga likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap dapat dijaga dengan baik. Investor asing tercatat membukukan net sale di pasar saham senilai 23,34 triliun rupiah month-to-month,"" ungkap Hasan." "274","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Indonesia, perlindungan yang komprehensif melalui asuransi pariwisata dinilai menjadi kebutuhan strategis. Hal ini dimaksudkan memastikan kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan ekosistem pariwisata Tanah Air. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) ""Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo bertajuk ""Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo"". Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian dan lembaga strategis lintas sektor seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto, mengatakan penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global. Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama dari standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata. ""Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,"" katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025). Ia menjelaskan pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam. ""FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo,"" terang Herfan. Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia. ""Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata,"" ujarnya. Sebagai informasi FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, dan Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Roland Permana. Diskusi diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Muh. Nurdin dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris. FGD ini turut mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur. Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi. Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya." "275","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Indonesia, perlindungan yang komprehensif melalui asuransi pariwisata dinilai menjadi kebutuhan strategis. Hal ini dimaksudkan memastikan kenyamanan wisatawan dan keberlanjutan ekosistem pariwisata Tanah Air. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) ""Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo bertajuk ""Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo"". Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian dan lembaga strategis lintas sektor seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto, mengatakan penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global. Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama dari standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata. ""Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,"" katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025). Ia menjelaskan pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam. ""FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo,"" terang Herfan. Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia. ""Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata,"" ujarnya. Sebagai informasi FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, dan Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Roland Permana. Diskusi diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Muh. Nurdin dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris. FGD ini turut mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur. Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi. Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya." "276","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi instrumen untuk melindungi pemegang polis dan memelihara stabilitas sistem keuangan/asuransi. Program ini telah dijalankan beberapa negara seperti Korea Selatan, Kanada, Inggris dan Malaysia. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, mengatakan PPP ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat penanganan asuransi gagal, serta memperkuat stabilitas sektor asuransi. ""Negara-negara tersebut mampu mendorong penguatan manajemen risiko, transparansi, serta tata kelola industri yang lebih baik,"" ujarnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (9/11/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dia menjelaskan, keberadaan PPP merupakan bagian dari recovery dan resolution framework secara komprehensif untuk menghadapi skenario terburuk dari kegagalan perusahaan asuransi. Program ini juga berperan sebagai bagian dari financial safety net nasional untuk memastikan proses resolusi perusahaan asuransi berjalan dengan efektif. LPS sendiri berperan penting melalui program penjaminan. Selain itu, LPS juga berperan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan, yang otomatis mendorong peningkatan dana pihak ketiga (DPK). ""Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga yang tumbuh lebih tinggi setelah LPS beroperasi dibanding sebelum LPS beroperasi. Dari sebesar 7,7% sebelum LPS beroperasi meningkat menjadi 15,3% setelah LPS beroperasi,"" jelasnya. Sebagai contoh di Malaysia, adanya PPP asuransi dapat mendorong peningkatan pendapatan premi. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan premi yang tumbuh lebih tinggi setelah aktivasi penjaminan polis dibanding sebelumnya, yakni dari 5,5% menjadi 9,7%. Ferdinan menjelaskan, LPS saat ini sedang mengintensifkan pelaksanaan PPP yang diharapkan diaktivasi sebelum tahun 2028. LPS tengah merumuskan kebijakan pelaksanaan PPP dan kebijakan resolusi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. ""Apabila prasyarat dapat dicapai sesuai target waktu, perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum perlu bersiap untuk mulai melakukan registrasi kepesertaan PPP pada triwulan III tahun 2026. Faktor penting dalam implementasi PPP ini adalah koordinasi yang erat antara LPS dan OJK, khususnya dalam hal pertukaran data asuransi."" jelasnya. LPS menargetkan pertukaran data asuransi melalui Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) antara kedua lembaga dapat go-live di tahun 2025 ini. Adapun, desain PPP di Indonesia yang sedang dirancang LPS saat ini tentunya mengacu kepada best practices dan prinsip dasar yang berlaku secara internasional. LPS juga menyambut baik proses perubahan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlangsung saat ini dan menilai sebagai kesempatan untuk memperkuat desain PPP. LPS juga menerima mandat sebagai Risk Minimizer, yang meningkatkan efektivitas fungsi penjaminan dan resolusi perlindungan pemegang polis dan menjaga stabilitas sektor keuangan/asuransi. Kemudian, cakupan dan nilai maksimum penjaminan PPP perlu dibatasi untuk meminimalisir biaya penanganan perusahaan asuransi dan kebutuhan pendanaan serta mencegah moral hazard. ""LPS sedang mengkaji produk atau lini usaha yang akan dijamin dalam PPP, dengan pertimbangan antara lain karakteristik produk, loss ratio, dan market share,"" jelasnya. Kemudian untuk iuran, mayoritas otoritas penjamin polis menerapkan sistem premi secara tetap atau flat. Namun, LPS sedang mempertimbangkan opsi penerapan sistem premi berbasis risiko atau premi diferensial dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini sebagai bentuk dorongan dan insentif bagi perusahaan asuransi yang menerapkan praktik manajemen risiko yang baik dan prudent. Nantinya, salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan PPP yang kredibel adalah ketersediaan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung dan peserta. Data polis tersebut didefinisikan sebagai informasi menyeluruh yang mencakup detail mengenai pemegang polis, tertanggung dan cadangan, nilai klaim serta manfaat yang dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan PPP. ""UU P2SK mewajibkan perusahaan asuransi, untuk menyampaikan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta kepada LPS. Data inilah yang akan menjadi dasar bagi LPS dalam menentukan polis yang berhak mendapatkan penjaminan atau layak bayar,"" jelasnya. Kemudian pada 18 Oktober 2025 lalu, LPS melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis, antara LPS dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Kerja sama ini mencakup penyediaan tenaga ahli, kerja sama penyelenggaraan kegiatan edukasi, sosialisasi dan publikasi, kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi, serta kerja sama riset terkait industri asuransi. ""LPS meyakini bahwa dengan dukungan inisiatif strategis dari industri tersebut, maka dampak positif dari aktivasi PPP yang terjadi di berbagai negara, seperti meningkatnya kepercayaan publik, pendapatan premi, dan lain sebagainya, akhirnya juga dapat terwujud di Indonesia dengan adanya PPP yang diselenggarakan oleh LPS nanti,"" jelas dia. Simak juga Video 'Menkes soal Nasabah Asuransi Tanggung Biaya 10%: Kalau Bisa Jangan Sakit': [Gambas:Video 20detik]" "277","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Ps Panit Subdit IV, Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) Iptu Yanti Harefa mengedepankan hak korban dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Iptu Yanti disebut sosok polisi yang ingin kasus mengenai anak dan perempuan ditangani sampai tuntas. Iptu Yanti menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk Hoegeng Awards 2026. Dia diusulkan oleh sejumlah warga karena rekam jejaknya di bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA). Salah satu pengusulnya adalah warga Batam, Debora Leonardo. ""Kalau dalam penanganan perkara perempuan dan anak yang bersangkutan sangat luar biasa sih, efektif, beliau pun pernah jadi narasumber terkait perempuan dan anak juga di sekolah, di instansi lain. Kalau penanganan perkara saya dengar, saya lihat perkaranya semuanya selesai, penanganan cepat,"" kata Debora Leonardo saat dihubungi detikcom, Rabu (4/2/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Debora mengenal Iptu Yanti saat masih bekerja sebagai pegawai harian lepas (PHL) di Polda Riau. Debora menyebut Iptu Yanti sangat memperhatikan hak-hak korban dalam penanganan perkara. ""Saya lihat kalau untuk terkait korban itu dia humanis, dia tidak subjektif juga dalam penanganan terhadap korban, lebih luas, jadi penanganan perkaranya memang tidak subjektif terhadap korban maupun pelaku, supaya penegakan hukumnya maksimal,"" ucap dia. Debora menilai Iptu Yanti adalah sosok yang baik dalam memimpin timnya. Menurutnya, Iptu Yanti juga sosok yang ramah. ""Yang saya lihat, kalau komunikasi, cukup baik, kalau dulu saya pernah kerja sama dengan beliau itu, dalam bekerja itu tim bagus, yang bukan tim kerja pun, sama saya termasuk bukan tim kerjanya kalau ngobrol banyak hal yang bisa kita cari untuk wawasan, pendapat, kita bisa ngobrol dengan baik,"" ucap dia. Debora mengatakan Iptu Yanti selalu menyediakan waktu agar korban mendapatkan hak dan pendampingan. Bahkan, Iptu Yanti disebut memantau korban walaupun di luar jam kerja. ""Kalau terhadap korban, hak-hak pemenuhan korban pasti dilakukan beliau, apa yang menjadi haknya yang harus ditindaklanjuti beliau mau lebih efektif, tidak 'oh ini bukan jam kerja, atau pulang kerja' kalau emang ada korban yang membutuhkan beliau lebih sigap dan cepat menangani dan menindaklanjuti,"" kata dia. Lebih lanjut, Debora mengatakan Iptu Yanti mengejar pelaku TPPO dan kekerasan terhadap anak dan perempuan sampai ke luar daerah. ""Malah ke daerah jauh pernah beliau. Rekam jejaknya banyak, itu sampai ke daerah-daerah, selain di Bekasi, di Jawa juga, ada lagi sampai NTT,"" imbuhnya. Perempuan inisial A juga menjadi salah satu yang mengusulkan Iptu Yanti. A adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Batam. A awalnya bekerja di tempat hiburan di Kota Batam. Dia ditawari pekerjaan oleh agen, tapi agen tersebut tidak memiliki izin. ""Saya kemarin itu udah di Batam, jadi saya ditawari kerjaan, oh ya udah, saya terima,"" kata A kepada detikcom. A sempat bekerja di tempat hiburan itu selama 7 bulan hingga akhirnya tempat tersebut digerebek pada Desember 2025. Terduga pelaku TPPO dan 15 orang korban diamankan, salah satunya A. ""Kemarin itu kan, kami karena agency, dari ada agency itu ada anak di bawah umur, jadi pas penggerebekan itu kami 15 orang, kami 15 orang dibawa ke Polda Kepri. Pokoknya agency nggak ada sertifikat, makanya itu dipermasalahkan, itu baru,"" ujar A. Saat A diperiksa di Polda Kepri, dia mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dari Iptu Yanti. Menurutnya, Iptu Yanti memperhatikan hak-hak korban. ""Kami kan dibawa ke Polda waktu penggerebekan di CGC, di saat kami dibawa ke sana kami sangat dijaga, dari makanan, kebaikan, Ibu Yanti itu nggak kasar waktu nanya-nanya,"" katanya. Selama bekerja di tempat hiburan tersebut, A mengaku gajinya dipotong hingga 35 persen. Dia menyebut Iptu Yanti memperjuangkan pengembalian gaji yang dipotong tersebut. ""Karena di situ potongan persennya besar, dan di situ Bu Yanti memperjuangkan mengembalikan gaji kami, ganti rugi. Pertama itu potongan cuma sekitar 10 persen, tiba-tiba naik dan potong agency 25 persen, jadi totalnya semua 35 persen kan, jadi kok makin lama makin besar, di situ juga banyak potongan yang tidak masuk akal,"" kata A. A menyebut kasus TPPO tersebut masih ditangani oleh Polda Kepri. A mengaku Iptu Yanti masih memberikan pemantauan kepadanya. ""Bu Yanti baik, bukan di waktu jam kerja aja, di saat Bu Yanti sudah selesai jam kerja Bu Yanti tetap ramah, tetap baik. Kadang Bu Yanti nelepon 'Gimana, Dik, keadaannya sehat, ada kemajuan?' Bu Yanti tetap peduli,"" ucap dia. Bagi A, Iptu Yanti adalah sosok yang peduli. A menyebut Iptu Yanti memperhatikan para korban. ""Bu Yanti itu selain ramah, selain peduli, Bu Yanti gimana ya, pokoknya kalau orang baik nggak bisa diungkapin, kalau dilihat aja adem, kalau Bu Yanti ngomong selalu kayak nasihati gitu, untuk jadi lebih baik,"" tuturnya." "278","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Ps Panit Subdit IV, Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) Iptu Yanti Harefa mengedepankan hak korban dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Iptu Yanti disebut sosok polisi yang ingin kasus mengenai anak dan perempuan ditangani sampai tuntas. Iptu Yanti menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk Hoegeng Awards 2026. Dia diusulkan oleh sejumlah warga karena rekam jejaknya di bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA). Salah satu pengusulnya adalah warga Batam, Debora Leonardo. ""Kalau dalam penanganan perkara perempuan dan anak yang bersangkutan sangat luar biasa sih, efektif, beliau pun pernah jadi narasumber terkait perempuan dan anak juga di sekolah, di instansi lain. Kalau penanganan perkara saya dengar, saya lihat perkaranya semuanya selesai, penanganan cepat,"" kata Debora Leonardo saat dihubungi detikcom, Rabu (4/2/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Debora mengenal Iptu Yanti saat masih bekerja sebagai pegawai harian lepas (PHL) di Polda Riau. Debora menyebut Iptu Yanti sangat memperhatikan hak-hak korban dalam penanganan perkara. ""Saya lihat kalau untuk terkait korban itu dia humanis, dia tidak subjektif juga dalam penanganan terhadap korban, lebih luas, jadi penanganan perkaranya memang tidak subjektif terhadap korban maupun pelaku, supaya penegakan hukumnya maksimal,"" ucap dia. Debora menilai Iptu Yanti adalah sosok yang baik dalam memimpin timnya. Menurutnya, Iptu Yanti juga sosok yang ramah. ""Yang saya lihat, kalau komunikasi, cukup baik, kalau dulu saya pernah kerja sama dengan beliau itu, dalam bekerja itu tim bagus, yang bukan tim kerja pun, sama saya termasuk bukan tim kerjanya kalau ngobrol banyak hal yang bisa kita cari untuk wawasan, pendapat, kita bisa ngobrol dengan baik,"" ucap dia. Debora mengatakan Iptu Yanti selalu menyediakan waktu agar korban mendapatkan hak dan pendampingan. Bahkan, Iptu Yanti disebut memantau korban walaupun di luar jam kerja. ""Kalau terhadap korban, hak-hak pemenuhan korban pasti dilakukan beliau, apa yang menjadi haknya yang harus ditindaklanjuti beliau mau lebih efektif, tidak 'oh ini bukan jam kerja, atau pulang kerja' kalau emang ada korban yang membutuhkan beliau lebih sigap dan cepat menangani dan menindaklanjuti,"" kata dia. Lebih lanjut, Debora mengatakan Iptu Yanti mengejar pelaku TPPO dan kekerasan terhadap anak dan perempuan sampai ke luar daerah. ""Malah ke daerah jauh pernah beliau. Rekam jejaknya banyak, itu sampai ke daerah-daerah, selain di Bekasi, di Jawa juga, ada lagi sampai NTT,"" imbuhnya. Perempuan inisial A juga menjadi salah satu yang mengusulkan Iptu Yanti. A adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Batam. A awalnya bekerja di tempat hiburan di Kota Batam. Dia ditawari pekerjaan oleh agen, tapi agen tersebut tidak memiliki izin. ""Saya kemarin itu udah di Batam, jadi saya ditawari kerjaan, oh ya udah, saya terima,"" kata A kepada detikcom. A sempat bekerja di tempat hiburan itu selama 7 bulan hingga akhirnya tempat tersebut digerebek pada Desember 2025. Terduga pelaku TPPO dan 15 orang korban diamankan, salah satunya A. ""Kemarin itu kan, kami karena agency, dari ada agency itu ada anak di bawah umur, jadi pas penggerebekan itu kami 15 orang, kami 15 orang dibawa ke Polda Kepri. Pokoknya agency nggak ada sertifikat, makanya itu dipermasalahkan, itu baru,"" ujar A. Saat A diperiksa di Polda Kepri, dia mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dari Iptu Yanti. Menurutnya, Iptu Yanti memperhatikan hak-hak korban. ""Kami kan dibawa ke Polda waktu penggerebekan di CGC, di saat kami dibawa ke sana kami sangat dijaga, dari makanan, kebaikan, Ibu Yanti itu nggak kasar waktu nanya-nanya,"" katanya. Selama bekerja di tempat hiburan tersebut, A mengaku gajinya dipotong hingga 35 persen. Dia menyebut Iptu Yanti memperjuangkan pengembalian gaji yang dipotong tersebut. ""Karena di situ potongan persennya besar, dan di situ Bu Yanti memperjuangkan mengembalikan gaji kami, ganti rugi. Pertama itu potongan cuma sekitar 10 persen, tiba-tiba naik dan potong agency 25 persen, jadi totalnya semua 35 persen kan, jadi kok makin lama makin besar, di situ juga banyak potongan yang tidak masuk akal,"" kata A. A menyebut kasus TPPO tersebut masih ditangani oleh Polda Kepri. A mengaku Iptu Yanti masih memberikan pemantauan kepadanya. ""Bu Yanti baik, bukan di waktu jam kerja aja, di saat Bu Yanti sudah selesai jam kerja Bu Yanti tetap ramah, tetap baik. Kadang Bu Yanti nelepon 'Gimana, Dik, keadaannya sehat, ada kemajuan?' Bu Yanti tetap peduli,"" ucap dia. Bagi A, Iptu Yanti adalah sosok yang peduli. A menyebut Iptu Yanti memperhatikan para korban. ""Bu Yanti itu selain ramah, selain peduli, Bu Yanti gimana ya, pokoknya kalau orang baik nggak bisa diungkapin, kalau dilihat aja adem, kalau Bu Yanti ngomong selalu kayak nasihati gitu, untuk jadi lebih baik,"" tuturnya." "279","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kementerian Sosial RI (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI meninjau layanan perlindungan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Shelter Santa Theresia, Batam. Kedua lembaga ini juga sekaligus memastikan optimalisasi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjungpinang yang telah ditingkatkan statusnya menjadi sentra layanan terpadu. Adapun kunjungan kerja (kunker) dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang didampingi Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO) Kemensos RI Rachmat Koesnadi. Rombongan meninjau langsung proses layanan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta mekanisme perlindungan bagi korban yang ditangani shelter. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam dialog bersama pengelola dan pendamping, Marwan menyampaikan apresiasi atas komitmen lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. ""Kami mengapresiasi dedikasi pengelola shelter dan para pendamping yang membantu pemulihan korban. Kami berharap keberadaan LKS bisa ada di setiap wilayah agar korban mendapatkan perlindungan yang cepat dan layak,"" ujar Marwan, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026). Sementara itu, Direktur RSTSKPO Kemensos Rachmat Koesnadi menjelaskan penguatan layanan juga dilakukan melalui optimalisasi RPTC Tanjungpinang yang kini telah ditingkatkan menjadi sentra milik pihaknya di wilayah perbatasan. ""RPTC Tanjungpinang telah di-upgrade menjadi sentra yang menjadi tempat penerimaan warga negara Indonesia deportasi sekaligus penanganan awal bagi kelompok rentan sebelum dirujuk ke layanan lanjutan,"" kata Rachmat. Menurut Rachmat, peningkatan status tersebut memungkinkan layanan yang lebih komprehensif, mulai dari asesmen kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, hingga fasilitasi reunifikasi keluarga dan rujukan program pemberdayaan. Pada kesempatan tersebut, Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp 24.000.000 kepada 10 penerima manfaat serta Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp 3.175.000. Melalui kunjungan kerja ini, Kemensos dan Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan dan TPPO, khususnya di wilayah perbatasan. Simak juga Video: Prabowo Bicara Masalah Judol-Perdagangan Manusia dengan PM Laos [Gambas:Video 20detik]" "280","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Setiap tahun, ada peringatan Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional yang jatuh pada tanggal 15 November. Hari ini mengajak semua orang untuk berpartisipasi memerangi kejahatan terorganisir. Simak informasi tentang Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional 2025. Mengutip dari situs PBB, pada bulan Maret 2024, Majelis Umum PBB mendeklarasikan tanggal 15 November sebagai Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh semua bentuk kejahatan terorganisir transnasional dan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam hal ini. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Majelis Umum memperingati semua korban kejahatan terorganisasi, termasuk mereka yang telah kehilangan nyawa saat memerangi kejahatan tersebut, khususnya aparat penegak hukum dan peradilan, dan memberikan penghormatan khusus kepada semua orang tersebut, seperti Hakim Giovanni Falcone, yang karya dan pengorbanannya membuka jalan bagi pengadopsian Konvensi, dan menegaskan bahwa warisan mereka tetap hidup melalui komitmen global kita untuk mencegah dan memerangi kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisir merajalela di seluruh dunia, memengaruhi tata kelola pemerintahan dan proses politik, serta melemahkan penegakan hukum. Kejahatan ini mencakup perdagangan gelap senjata api, narkoba, spesies yang dilindungi, kekayaan budaya, atau produk medis palsu, dan, di antara manifestasinya yang paling parah, perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Kejahatan ini juga mencakup pencucian uang hasil kejahatan dan obstruksi keadilan. Lebih lanjut, dengan semakin banyaknya bentuk kejahatan terorganisir yang bergantung pada atau melibatkan aspek daring, termasuk penggunaan aset virtual, jangkauan dan kemampuannya untuk melakukan kejahatan semakin meningkat. Kelompok kriminal terorganisir fleksibel dalam mengubah atau memperluas bisnis ilegal mereka demi keuntungan. Mereka menyalahgunakan kerentanan dan situasi krisis ,seperti pandemi COVID-19, kemerosotan ekonomi, bencana alam, dan konflik bersenjata untuk mengeksploitasinya demi kepentingan pribadi. Kelompok kriminal tradisional berbasis teritorial telah berevolusi atau sebagian telah digantikan oleh jaringan yang lebih kecil dan lebih fleksibel dengan cabang di berbagai yurisdiksi. Pelaku kejahatan, saksi, korban, dan hasil kejahatan dapat berlokasi di berbagai negara. Oleh karena itu, upaya bersama dari negara-negara di seluruh dunia jelas diperlukan karena kejahatan terorganisir tidak dapat ditangani secara terpisah. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional berlaku untuk semua bentuk kejahatan serius yang bersifat transnasional yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Lebih dari dua dekade setelah diadopsi, konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang paling banyak diratifikasi. Kampanye Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional 2025, ""Follow the money. Stop organized crime"", menyoroti dampak kejahatan terorganisir transnasional dan menggarisbawahi pentingnya melacak aliran keuangan gelap untuk memutus mata rantai jaringan kriminal. Dengan menyasar keuntungan kejahatan terorganisir, kita dapat menghentikan operasi, memperkuat keadilan, dan mengembalikan aset curian kepada masyarakat. Semua orang, termasuk negara anggota PBB, organisasi internasional, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu, didorong untuk berpartisipasi dalam kampanye tahun ini. Simak juga Video: Antisipasi Kejahatan di Jalan, Jakarta Akan Terapkan CCTV AI [Gambas:Video 20detik]" "281","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Setiap tahun, ada peringatan Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional yang jatuh pada tanggal 15 November. Hari ini mengajak semua orang untuk berpartisipasi memerangi kejahatan terorganisir. Simak informasi tentang Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional 2025. Mengutip dari situs PBB, pada bulan Maret 2024, Majelis Umum PBB mendeklarasikan tanggal 15 November sebagai Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh semua bentuk kejahatan terorganisir transnasional dan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam hal ini. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Majelis Umum memperingati semua korban kejahatan terorganisasi, termasuk mereka yang telah kehilangan nyawa saat memerangi kejahatan tersebut, khususnya aparat penegak hukum dan peradilan, dan memberikan penghormatan khusus kepada semua orang tersebut, seperti Hakim Giovanni Falcone, yang karya dan pengorbanannya membuka jalan bagi pengadopsian Konvensi, dan menegaskan bahwa warisan mereka tetap hidup melalui komitmen global kita untuk mencegah dan memerangi kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisir merajalela di seluruh dunia, memengaruhi tata kelola pemerintahan dan proses politik, serta melemahkan penegakan hukum. Kejahatan ini mencakup perdagangan gelap senjata api, narkoba, spesies yang dilindungi, kekayaan budaya, atau produk medis palsu, dan, di antara manifestasinya yang paling parah, perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Kejahatan ini juga mencakup pencucian uang hasil kejahatan dan obstruksi keadilan. Lebih lanjut, dengan semakin banyaknya bentuk kejahatan terorganisir yang bergantung pada atau melibatkan aspek daring, termasuk penggunaan aset virtual, jangkauan dan kemampuannya untuk melakukan kejahatan semakin meningkat. Kelompok kriminal terorganisir fleksibel dalam mengubah atau memperluas bisnis ilegal mereka demi keuntungan. Mereka menyalahgunakan kerentanan dan situasi krisis ,seperti pandemi COVID-19, kemerosotan ekonomi, bencana alam, dan konflik bersenjata untuk mengeksploitasinya demi kepentingan pribadi. Kelompok kriminal tradisional berbasis teritorial telah berevolusi atau sebagian telah digantikan oleh jaringan yang lebih kecil dan lebih fleksibel dengan cabang di berbagai yurisdiksi. Pelaku kejahatan, saksi, korban, dan hasil kejahatan dapat berlokasi di berbagai negara. Oleh karena itu, upaya bersama dari negara-negara di seluruh dunia jelas diperlukan karena kejahatan terorganisir tidak dapat ditangani secara terpisah. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional berlaku untuk semua bentuk kejahatan serius yang bersifat transnasional yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Lebih dari dua dekade setelah diadopsi, konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang paling banyak diratifikasi. Kampanye Hari Internasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Segala Bentuk Kejahatan Terorganisir Transnasional 2025, ""Follow the money. Stop organized crime"", menyoroti dampak kejahatan terorganisir transnasional dan menggarisbawahi pentingnya melacak aliran keuangan gelap untuk memutus mata rantai jaringan kriminal. Dengan menyasar keuntungan kejahatan terorganisir, kita dapat menghentikan operasi, memperkuat keadilan, dan mengembalikan aset curian kepada masyarakat. Semua orang, termasuk negara anggota PBB, organisasi internasional, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu, didorong untuk berpartisipasi dalam kampanye tahun ini. Simak juga Video: Antisipasi Kejahatan di Jalan, Jakarta Akan Terapkan CCTV AI [Gambas:Video 20detik]" "282","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Penggemar drama korea atau drakor genre aksi dan kriminal kini tengah dimanjakan oleh munculnya karya terbaru Netflix yang bertajuk Trigger. Melalui drakor Trigger, para pemirsa dapat menyaksikan aksi Kim Nam Gil dan Kim Young Kwang saat terlibat dalam situasi tak terduga. Lantas, drakor Trigger tentang apa? Drakor bertemakan misteri, kriminal, hingga hal-hal yang berkaitan dengan kasus penuh teka-teki menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Terutama apabila drakor yang ditayangkan dikombinasikan dengan akting memukau jajaran pemain dan alur cerita yang apik. Salah satunya ada drakor Trigger yang menjadi serial orisinal dari Netflix. Melalui drakor Trigger pemirsa tak hanya sekadar mengikuti alur cerita yang menarik, tapi juga penampilan apik dari pemeran utamanya, yaitu Kim Nam Gil dan Kim Young Kwang. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sebelum menyaksikannya secara langsung, terdapat sinopsis drakor Trigger yang menarik untuk dibaca terlebih dahulu. Yuk, simak ulasannya melalui artikel ini. Drakor terbaru Netflix Trigger mengajak pemirsa untuk mengikuti perjalanan Lee Do (Kim Nam Gil) dalam mengatasi situasi pelik yang terjadi di negaranya, Korea Selatan. Dikutip dari trailer resmi Trigger yang dibagikan dalam saluran YouTube resmi Netflix Indonesia, Trigger mengisahkan tentang kondisi saat kepemilikan senjata api justru menjadi hal yang secara tak terduga bisa dimiliki siapa saja. Sebagai anggota kepolisian, Lee Do mengungkap banyak kasus yang melibatkan kepemilikan senjata api ilegal. Tak hanya satu, bahkan ada begitu banyak kasus penembakan yang terjadi akibat kondisi tersebut. Selama melakukan proses penyelidikan, Lee Do menyadari ada sebagian di antara pelakunya yang memiliki beraneka ragam senjata api. Terungkap ada bisnis ilegal yang memungkinkan seseorang mendapatkan senjata api dengan mudah melalui layanan pengiriman ekspedisi. Di dalam paket yang dikirimkan ke alamat penerima, berisi satu hingga lebih dari satu jenis senjata api. Pada saat ingin mengungkap dalang di balik paket-paket tersebut, Lee Do justru bertemu dengan sosok bernama Moon Baek (Kim Young Kwang). Secara tak terduga Moon Baek diam-diam memiliki akses untuk mengirimkan paket berisi senjata api tersebut. Bahkan Moon Baek juga turut memiliki daftar alamat selaku penerima paket-paket berisikan barang yang sama. Meskipun begitu, Moon Baek tak tahu menahu soal asal-usul paket tersebut. Posisi Moon Baek yang serba misterius ini membuat Lee Do justru mau tak mau melibatkannya. Termasuk untuk mengajak serta Moon Baek membongkar dalang di balik itu semua. Bersama dengan Moon Baek, Lee Do ingin menghentikan penyebaran kepemilikan senjata api di Korea Selatan. Bukan hanya itu saja, cara ini diharapkan dapat membawa mereka menemukan alasan di balik peredaran senjata api dan awal mula terjadinya kekacauan ini. Lantas, akankah Lee Do berhasil mengungkap itu semua bersama dengan Moon Baek yang bahkan baru saja dikenalnya? Temukan jawabannya dengan menyaksikan drakor Trigger di Netflix. Tidak hanya dibintangi oleh Kim Nam Gil dan Kim Young Kwang, drakor Trigger juga turut menggaet jajaran pesohor Korea Selatan lainnya. Dihimpun dari Asian Wiki, berikut jajaran pemeran drakor Trigger secara lengkap. Lantas, drakor Trigger kapan tayang? Mengutip dari salah satu unggahan dalam Instagram @netflixid, drakor Trigger resmi dirilis pada Jumat (25/7/2025) kemarin. Artinya, pemirsa sudah dapat menyaksikan drakor Netflix berjudul Trigger. ""Bocoran aksi Kim Nam-gil, Kim Young-kwang, dkk kelimpungan ngadepin senjata api ilegal di Korsel. Serial terbatas Trigger, udah tayang di Netflix. TONTON SEKARANG!"" tulis @netflixid dalam unggahan tersebut. Lebih lanjut, melalui laman resmi Netflix, drakor Trigger berjumlah 10 episode. Masing-masing episode Trigger tayang dalam jumlah durasi selama 47 menit sampai 61 menit. Selain menyajikan alur cerita yang unik, ada berbagai daya tarik lainnya yang disuguhkan dalam drakor Trigger. Dihimpun dari laman Time Magazine dan Soompi, berikut beberapa fakta menarik drakor Trigger. Drakor Trigger bisa dibilang menyajikan premis cerita yang cukup berbeda dibandingkan dengan judul-judul drakor lainnya. Salah satunya fokus tentang penjualan senjata api. Disampaikan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat merupakan hal yang lumrah, sehingga ada begitu banyak serial produksi Amerika Serikat yang menyajikan ide cerita tentang aksi polisi menghadapi kepemilikan senjata api yang sering kali disalahgunakan. Namun demikian, di Korea Selatan kepemilikan senjata api bukanlah sesuatu yang normal. Bahkan tercatat hanya ada 0,2 senjata api untuk setiap 100 orangnya di Korea Selatan. Bahkan di negara ini pengendalian senjata api dilakukan secara ketat oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Hal ini membuat alur cerita yang disuguhkan di drakor Trigger cukup menjanjikan. Terlebih mengingat di Korea Selatan kepemilikan senjata api masih dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Terutama apabila menyangkut keselamatan publik seperti halnya yang digambarkan dalam drakor Trigger ini. Kemudian di dalam drakor ini karakter-karakternya digambarkan memiliki senjata. Masing-masing di antara mereka menggunakan senjata sebagai bagian dari pertimbangan melakukan tindakan tertentu. Pada satu sisi karakter yang dimainkan oleh Kim Nam Gil, seorang polisi yang terampil menggunakan senjata untuk melindungi warga. Sementara itu, sisi lainnya senjata juga bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. Salah satunya menyakiti orang lain atau dijadikan sebagai alat yang bertujuan menakuti pihak lawan. Dua hal yang bertentangan inilah yang disajikan dalam drakor Trigger. Chemistry tak hanya berkutat tentang jalinan asmara atau hal-hal romantis lainnya. Hal ini berlaku pada drakor Trigger yang mana menunjukkan chemistry apik antara dua pemeran utamanya, yaitu Kim Nam Gil dan Kim Young Kwang. Sebagai anggota kepolisian Kim Nam Gil bertugas untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya dengan baik, terutama apabila hal tersebut berkaitan dengan keselamatan. Namun demikian, dirinya juga harus dihadapkan pada sosok misterius yang diperankan oleh Kim Young Kwang yang mana seiring berjalannya waktu justru menjadi sekutu. Tidak hanya itu saja, karakter keduanya yang jauh berbeda justru tidak menjadi halangan untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan dengan peredaran senjata api ilegal. Kerja sama di antara keduanya inilah yang mampu membuat dinamika alur drakor Trigger semakin menarik untuk diikuti para pemirsa. Itulah tadi ulasan sinopsis drakor Trigger lengkap dengan daftar pemain, jadwal tayang, dan fakta menariknya. Selamat menyaksikan drakor terbaru Netflix ini ya, detikers!" "283","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "284","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan mereka telah menemukan sebanyak 21 ribu konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang tersebar di media sosial sepanjang 2025. Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan konten tersebut ditemukan oleh Satgas Kontra Radikalisasi." "285","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan upaya pencegahan radikal terorisme dilakukan dengan sinergi BNPT bersama kementerian/lembaga terkait. Langkah itu dilakukan agar pelaksanaannya berjalan lebih optimal. ""Kami sinergikan program-program BNPT dengan program-program kementerian lain, begitu juga dengan anggaran. BNPT akan terus bekerjasama sehingga upaya pencegahan terorisme berjalan dengan maksimal,"" ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025). Hal tersebut diungkapkan Eddy saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (17/7). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Lebih lanjut, Eddy mengatakan sinergi dimaksud seperti yang dilakukan dalam program Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan penguatan Deradikalisasi. Dalam program tersebut BNPT bekerjasama dengan sejumlah lembaga/kementerian seperti Polri, TNI, BIN, Kemendagri, Komdigi, BPIP, BAIS, KemenPPPA, BRIN, Kemenag, Kemendiktisaintek, Densus 88 AT, Kemenimipas, dan Kejaksaan. ""Ada kerja sama dalam tim. BNPT dan kementerian/lembaga masuk ke dalam Satgas Kontra Radikalisasi dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi. Kami juga memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang melibatkan seluruh stakeholder,"" ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut BNPT sebagai garda dalam melawan terorisme di Indonesia. ""BNPT dapat dikatakan garda republik/panglima perang dalam melawan terorisme,"" ujarnya. Anggota Komisi XIII dari Fraksi Gerindra Yan Parmenas Mandenas mengingatkan kewaspadaan yang harus terus dibangun terhadap bahaya ancaman terorisme dan juga peningkatan sinergitas antara seluruh kementerian/lembaga dalam mencegah terorisme. ""Saya berharap kita tetap waspada, bukan berarti teror ini sudah terputus mata rantainya. Saya berharap selain sinergitas yang terus dilakukan dengan TNI, Polri dan APH lainnya selalu ada sinergi yang dilakukan kedepannya karena ancaman kedepan masih selalu ada,"" tutup Parmenas." "286","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","-" "287","S, F, E","Heboh aksi dugaan penculikan yang menimpa dua orang pedagang bakso di Jalan Cieunteung, Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedua belah pihak pun diperiksa oleh polisi. Pedagang bakso berinisial S (48) dan keponakannya, F (20), tiba-tiba diserang sekelompok pria. S dipukuli kemudian sempat diculik atau dibawa paksa oleh para pelaku pada Minggu (19/4) malam. Polisi akhirnya berhasil menemukan keberadaan S dan F menjelang tengah malam. Diduga aksi penculikan dan penganiayaan itu dipicu oleh dugaan pelecehan yang dilakukan S terhadap seorang perempuan yang jajan bakso. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pamapta Polres Tasikmalaya Kota, Ipda Joni Jonansa, mengatakan kejadian itu sedang dalam penanganan. Kedua belah pihak masih didalami keterangannya. Sepintas menurut Joni kejadian ini dipicu kesalahpahaman. ""Kemungkinan ada kesalahpahaman antara penjual bakso dengan pembeli, yang timbul di masyarakat kasus penculikan,"" kata Joni, dilansir detikJabar. Joni mengatakan polisi sudah mengamankan kedua belah pihak, baik pedagang bakso yang diculik maupun perempuan yang mengaku dilecehkan. ""Dari si mas tukang bakso dengan dari pihak perempuan yang disangka dilecehkan sama si mas tukang bakso. Sudah dimintai keterangan di Mapolres Tasikmalaya Kota untuk penyelidikan lebih lanjut,"" kata Joni. Dia menegaskan ada 2 perkara dalam peristiwa yang menghebohkan warga Tasikmalaya ini. Yakni kasus dugaan pelecehan seksual dan kasus penganiayaan. Kedua pihak ini diperiksa polisi di ruangan yang berbeda. ""Jadi dua perkara, pelecehan dan penganiayaan. Prosesnya seksual masih didalami. Mudah-mudahan cepat beres,"" kata Joni. Beni, ketua RT di lingkungan tempat tinggal perempuan yang diduga dilecehkan membenarkan jika dikatakan dua pedagang bakso itu ada di wilayahnya. ""Sekitar jam 8 malam saya dipanggil oleh keluarga perempuan itu. Intinya minta bantu dimediasi kasus pelecehan,"" kata Beni. Saat dia datang ke rumah perempuan inisial E itu, dua tukang bakso tersebut sudah ada. Menurut Beni ketika itu S mengakui perbuatannya melecehkan E. Baca selengkapnya di sini Tonton juga video ""Polisi Tangkap 2 Pelaku Penculikan Satu Keluarga di Jombang, 3 Masih DPO"" [Gambas:Video 20detik]" "288","SY, NH, MA, AS","Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap empat pelaku penculikan Bilqis (4) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Polri dalam mengungkap kasus tersebut. ""Komisi III mengapresiasi Polri yang berhasil menangkap pelaku penculikan anak bernama Bilqis dalam waktu yang sangat singkat,"" kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025). Habiburokhman mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk bukti reformasi Polri yang terus berjalan. Habiburokhman menilai Polri tetap menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa reformasi Polri memang telah dan terus berjalan. Mereka benar-benar menjalankan program prioritas Presiden Prabowo, yakni memerangi TPPO,"" kata Habiburokhman. Ia mengapresiasi dedikasi Polri dalam mengejar pelaku ke berbagai daerah. Menurutnya, proses pencarian balita yang diculik itu dilakukan dengan totalitas. ""Terlihat sekali bagaimana dedikasi dan profesionalisme personel Polri yang sejak saat kejadian all out mengejar pelaku siang dan malam. Saya dengar sebagian besar personal tersebut tidak pulang ke rumah selama melakukan pengejaran,"" sambungnya. ""Sebagai wakil rakyat kami mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi Polri, Kapolri Listyo Sigit, sampai petugas kepolisian yang terjun langsung di lapangan mengejar dan menangkap pelaku penculikan Bilqis,"" tambahnya. Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap empat pelaku penculikan Bilqis (4) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Korban ternyata tiga kali dijual dari orang berbeda. Korban pertama kali dijual oleh wanita berinisial SY. Saat itu, SY menawarkan Bilqis kepada wanita berinisial SH seharga Rp 3 juta dengan cara dijemput di Makassar. ""Ada yang berminat dengan korban, membelilah atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar Rp 3 juta di kos pelaku (SY),"" ujar Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers, dilansir detikSulsel, Senin (10/11/2025) Korban kemudian dibawa NH ke Jambi. Pelaku NH kemudian mengaku menjual kembali Bilqis kepada wanita MA (42) dan pria AS (36) seharga Rp 15 juta. ""Menjual kepada AS dan MA. Pengakuan NH (pelaku AS dan MA) sebagai keluarga di Jambi, (dijual) sebesar Rp 15 juta, dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Setelah menyerahkan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal,"" ungkap Djuhandhani. Sementara itu, AS dan MA mengaku membeli korban sebesar Rp 30 juta. Selanjutnya, korban dijual kembali kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga Rp 80 juta. ""AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar Rp 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga Rp 80 juta. Keduanya telah mengaku memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA,"" terangnya. Lihat Video 'Momen Bilqis Bocah Korban Penculikan Disambut Warga saat Tiba di Makassar': [Gambas:Video 20detik]" "289","ESB, DSDW, UN, PLR, RN, DRWBB","Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Denpasar bersama Polsek jajaran mengungkap puluhan kasus kriminal sepanjang April 2026. Sebanyak 37 tersangka ditangkap dari 32 kasus tindak pidana pencurian sejak awal April. ""Dari tanggal 1 sampai dengan 7 April kami berhasil mengungkap 13 kasus yang tersebar di seluruh wilayah jajaran Polresta Denpasar. Kemudian minggu kedua 9 kasus, minggu ketiga dari tanggal 15 sampai 21 April kami mengungkap 8 kasus. Sisanya di minggu keempat dari tanggal 22 sampai saat ini kami berhasil mengungkap 2 kasus,"" ujar Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto Diputra saat konferensi pers di kantornya, Kamis (23/4/2026). Agus merinci puluhan kasus tersebut terdiri dari 11 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan 15 tersangka, empat kasus pencurian dengan pemberatan (curat) 4 tersangka, 1 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) 2 tersangka, serta 16 kasus pencurian biasa 16 tersangka. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Para tersangka dijerat Pasal 476 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, Pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, serta Pasal 479 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Selain itu, Satreskrim Polresta Denpasar juga mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di 16 tempat kejadian perkara (TKP). Pengungkapan dilakukan oleh Unit 1 Jatanras. Pengungkapan kasus curanmor ini berawal dari sejumlah laporan terkait kehilangan sepeda motor di beberapa lokasi. Mulai dari kawasan Lapangan Renon Denpasar Timur, Jalan Bung Tomo Pemecutan Kaja Denpasar Utara, hingga Jalan Teuku Umar Barat Denpasar Barat. Salah satu kasus curanmor terjadi pada 6 April malam. Pelaku mencuri sepeda motor yang sedang terparkir dan kondisinya belum terkunci setang di area Lapangan Renon. Berdasarkan penyelidikan, tim Jatanras kemudian menangkap enam pelaku di sejumlah lokasi sehari setelah kejadian. Keenam pelaku itu berinisial ESB (22), DSDW (22), UN (22), PLR (20), RN (19), dan DRWBB (18). Saat diinterogasi polisi, para pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor di berbagai wilayah di Denpasar dan sekitarnya. Adapun, modus yang sering digunakan yakni menuntun atau mendorong sepeda motor yang tidak dikunci setang. ""Motif para pelaku ini diduga karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta sebagian kendaraan digunakan sendiri,"" imbuh Agus. Polisi mengamankan sedikitnya 11 unit sepeda motor sebagai barang bukti dari puluhan kasus tersebut. Terdiri dari Yamaha Vixion sebanyak enam unit, Honda Vario (2), Honda Beat (1), Yamaha Mio (1), dan Suzuki Satria FU (1). Selain itu, terdapat total 19 kendaraan bermotor dan satu mobil yang diamankan. Namun, delapan di antara kendaraan bermotor tersebut belum memiliki laporan polisi. ""Nah, ada delapan sepeda motor yang sampai saat ini belum ada laporan polisinya. Ini merupakan kendaraan hasil temuan dari komplotan pelaku,"" ujar Agus. Agus menjelaskan, pihaknya akan segera membuka data kendaraan tersebut ke publik, termasuk nomor mesin (nosin) dan nomor rangka (noka), untuk memudahkan proses identifikasi. ""Nantinya kami akan membagikan nomor mesin maupun nomor rangka kendaraan sebagai motor temuan, sehingga masyarakat bisa melakukan pengecekan,"" jelasnya. Agus mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar datang langsung ke Polresta Denpasar untuk memastikan apakah kendaraannya termasuk dalam daftar temuan tersebut. Masyarakat diminta membawa dokumen kepemilikan resmi saat melakukan pengecekan. ""Silahkan masyarakat datang ke Polresta Denpasar untuk mengecek, siapa tahu ada yang merasa memiliki kendaraan tersebut,"" kata Agus. ""Jangan lupa datang dengan membawa bukti kepemilikan lengkap, seperti BPKB maupun STNK,"" pungkasnya." "290","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria karyawan minimarket di Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar) terkait kasus pencurian. Pelaku menguras brankas minimarket dan mencuri uang Rp 52,5 juta hasil penjualan. Kasubdit Resmob AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan peristiwa terjadi pada Minggu (22/2) yang lalu dan sempat viral di media sosial. Pelaku beraksi saat tengah bertugas shift malam. ""Pelaku yang merupakan karyawan toko, memanfaatkan posisinya saat bertugas di shift malam untuk menguras uang tunai sebesar Rp 52.270.855 dari dalam brankas yang berada di lantai dua,"" kata Resa kepada wartawan, Jumat (17/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pelaku menyetorkan uang hasil pencurian itu ke rekening pribadinya melalui mesin ATM di minimarket tersebut. Kasus terungkap setelah diketahui adanya selisih pada uang setoran dan diperkuat dengan rekaman CCTV. Pelaku sempat buron selama dua bulan lamanya. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro bergerak dan berhasil menangkap pelaku di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin (13/4). ""Setelah sempat buron selama dua bulan, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya,"" ujarnya. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan judi online (judol). Duit puluhan juta itu hangus dalam waktu 3 jam untuk judol. ""Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena kecanduan judi online. Menurut pengakuan tersangka, uang puluhan juta rupiah tersebut habis hanya dalam waktu tiga jam,"" tuturnya. Pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, mulai dari seragam pelaku hingga ponsel. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 477 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian, dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Tonton juga video ""Oknum TNI Bobol Minimarket Tulungagung-Trenggalek"" [Gambas:Video 20detik]" "291","KM","Seorang maling terciduk saat melakukan pencurian di toko sembako di Jalan Sulaiman, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Pelaku babak belur setelah dikeroyok massa. Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha mengatakan pelaku awalnya berjumlah tiga orang. Namun, hanya satu yang berhasil ditangkap. ""Awalnya, sekitar pukul 02.30 WIB, korban yang sedang tidur di dalam tokonya dibangunkan oleh anaknya yang melihat pelaku berjumlah tiga orang hendak mencuri,"" kata Aqsha dilansir Antara, Kamis (23/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Melihat kejadian tersebut, korban lantas berteriak maling. Hal itu memicu perhatian warga sekitar hingga berdatangan ke lokasi. ""Lalu, korban bangun dan berteriak, langsung berteriak spontan 'maling-maling', dan kemudian warga pada berdatangan,"" ujarnya. Pelaku berinisial KM lalu berhasil diringkus warga, sementara dua pelaku lainnya lolos. ""Warga yang berdatangan langsung mengamankan dan memukuli pelaku,"" ungkap Aqsha. Setelah menerima laporan dari warga, pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku. Sebelum dibawa ke kantor polisi, pelaku KM dibawa berobat ke Puskesmas terlebih dahulu karena kondisinya babak belur dihajar massa. Aqsha menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, para pencuri tersebut melancarkan aksinya tanpa dibekali senjata tajam." "292","Mahfud, MP","Polda Metro Jaya membongkar kedok penipuan dukun pengganda uang yang memalsukan duit setengah miliar lebih di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Aksi pria bernama Mahfud atau MP (39) ini terbongkar dari informasi masyarakat. ""(Berawal dari) informasi dari masyarakat di mana ada seseorang yang menjanjikan uang, kemudian juga menyampaikan bahwa uang tersebut dapat digandakan,"" kata Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Martuasah Tobing dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Tim dari Subdit Ekbang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang dipimpin Kasubdit AKBP Robby Syahfery dan Kanit I Subdit Ekbank Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan selama hampir dua minggu di wilayah hukum Polda Metro Jaya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selanjutnya, setelah pendalaman selama hampir dua minggu dan analisis mendalam, Tim Subdit Ekbang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu hotel di Jalan PWRI Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap tersangka MP dengan barang bukti satu peti uang palsu. ""Kemudian setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan selanjutnya,"" imbuhnya. Sementara itu, Kasubdit II Ekbank Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Robby Syahfery mengatakan bahwa uang palsu tersebut dipersiapkan tersangka untuk menjerat calon korban. Tersangka mencetak uang palsu tersebut untuk meyakinkan korban seolah-olah bisa 'menggandakan uang'. ""Tersangka menyiapkan boks untuk meyakinkan calon korban dalam skema penggandaan uang. Padahal, uang hasil 'penggandaan' itu sebenarnya uang palsu."" kata Robby. ""Jadi ketika korban memberikan uang sesuai yang ditawarkan tersangka, hasil penggandaannya adalah uang palsu. Karena itu yang bersangkutan juga sudah menyiapkan box,"" sambungnya. Ia menambahkan, tersangka mengaku pernah membuat uang palsu pada tahun lalu untuk membayar utang, namun gagal digunakan karena diketahui tidak asli. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 374 KUHP, Pasal 375 KUHP, dan Pasal 20 KUHP terkait pemalsuan, penyimpanan, pengedaran mata uang palsu, serta penyertaan dalam tindak pidana. Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan jumlah uang palsu yang diamankan dalam kasus ini sebanyak 12.191 lembar. Namun, barang bukti itu tidak dikonversi ke nilai rupiah karena bukan merupakan uang asli. ""Kami menegaskan kembali bahwa uang palsu yang diamankan penyidik sebanyak 12.191 lembar. Kami tidak mengkonversikan dengan kurs rupiah karena itu bukan uang asli,"" ujarnya. Budi Hermanto juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta penggunaan sinar ultraviolet untuk membedakan uang asli dan yang palsu. Masyarakat juga diimbau untuk melapor ke call center Polri 110 apabila menemukan adanya dugaan pidana di lingkungannya. Lihat juga Video: Tampang Penipu yang Ngaku Bisa Gandakan Uang di Cilacap [Gambas:Video 20detik]" "293","Mahfud, MP","Polda Metro Jaya membongkar kedok penipuan dukun pengganda uang yang memalsukan duit setengah miliar lebih di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Aksi pria bernama Mahfud atau MP (39) ini terbongkar dari informasi masyarakat. ""(Berawal dari) informasi dari masyarakat di mana ada seseorang yang menjanjikan uang, kemudian juga menyampaikan bahwa uang tersebut dapat digandakan,"" kata Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Martuasah Tobing dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Tim dari Subdit Ekbang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang dipimpin Kasubdit AKBP Robby Syahfery dan Kanit I Subdit Ekbank Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan selama hampir dua minggu di wilayah hukum Polda Metro Jaya. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Selanjutnya, setelah pendalaman selama hampir dua minggu dan analisis mendalam, Tim Subdit Ekbang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di salah satu hotel di Jalan PWRI Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap tersangka MP dengan barang bukti satu peti uang palsu. ""Kemudian setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan selanjutnya,"" imbuhnya. Sementara itu, Kasubdit II Ekbank Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Robby Syahfery mengatakan bahwa uang palsu tersebut dipersiapkan tersangka untuk menjerat calon korban. Tersangka mencetak uang palsu tersebut untuk meyakinkan korban seolah-olah bisa 'menggandakan uang'. ""Tersangka menyiapkan boks untuk meyakinkan calon korban dalam skema penggandaan uang. Padahal, uang hasil 'penggandaan' itu sebenarnya uang palsu."" kata Robby. ""Jadi ketika korban memberikan uang sesuai yang ditawarkan tersangka, hasil penggandaannya adalah uang palsu. Karena itu yang bersangkutan juga sudah menyiapkan box,"" sambungnya. Ia menambahkan, tersangka mengaku pernah membuat uang palsu pada tahun lalu untuk membayar utang, namun gagal digunakan karena diketahui tidak asli. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 374 KUHP, Pasal 375 KUHP, dan Pasal 20 KUHP terkait pemalsuan, penyimpanan, pengedaran mata uang palsu, serta penyertaan dalam tindak pidana. Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan jumlah uang palsu yang diamankan dalam kasus ini sebanyak 12.191 lembar. Namun, barang bukti itu tidak dikonversi ke nilai rupiah karena bukan merupakan uang asli. ""Kami menegaskan kembali bahwa uang palsu yang diamankan penyidik sebanyak 12.191 lembar. Kami tidak mengkonversikan dengan kurs rupiah karena itu bukan uang asli,"" ujarnya. Budi Hermanto juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta penggunaan sinar ultraviolet untuk membedakan uang asli dan yang palsu. Masyarakat juga diimbau untuk melapor ke call center Polri 110 apabila menemukan adanya dugaan pidana di lingkungannya. Lihat juga Video: Tampang Penipu yang Ngaku Bisa Gandakan Uang di Cilacap [Gambas:Video 20detik]" "294","Mahfud, MP","Aksi tipu-tipu dukun pengganda uang memalsukan duit pecahan Rp 100 ribu terbongkar polisi. Pelaku menyiapkan uang palsu untuk menjerat calon korban penipuan dengan modus penggandaan uang. Aksi pemalsuan uang yang dilakukan tersangka Mahfud atau MP (39) ini belum memakan korban. Namun, masyarakat diimbau berhati-hati saat bertransaksi agar terhindar dari pemalsuan uang. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kasus uang palsu menjadi perhatian serius karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara sekaligus alat pembayaran yang sah. Peredaran uang palsu, kata dia, juga berpotensi merugikan masyarakat secara langsung, terutama pelaku usaha kecil dan warga yang masih banyak bertransaksi tunai. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Penanganan perkara ini tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban,"" kata Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026). Ia menambahkan kehadiran perwakilan Bank Indonesia dan unsur Badan Intelijen Negara (BIN) juga menjadi bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya uang palsu dan cara mengenalinya. Lantas, bagaimana cara membedakan uang asli dan yang palsu? ""Untuk membedakan uang asli dan yang palsu dengan menerapkan metode 3D, yaitu diraba, dilihat, dan diterawang, serta memanfaatkan alat sederhana seperti sinar ultraviolet untuk memastikan keaslian uang,"" imbuhnya. Budi Hermanto juga meminta masyarakat segera melapor melalui layanan kepolisian 110 apabila menjadi korban atau mengetahui dugaan peredaran uang palsu. ""Polri akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,"" ujarnya. Mahfud ditangkap penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pada Senin (30/3). Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 12.191 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. ""Kami menegaskan kembali bahwa uang palsu yang diamankan penyidik sebanyak 12.191 lembar. Kami tidak mengkonversikan dengan kurs rupiah karena itu bukan uang asli,"" ujarnya. Selain uang palsu, polisi juga menyita dua unit handphone, dua unit printer, delapan lembar master uang pecahan Rp 100 ribu, alat pemotong kertas, kertas A4, tinta isi ulang, gunting, cutter, penggaris besi, selotip, lem kertas, dan roll stop kontak. Wadirreskrimsus Polda Metrop Jaya AKBP Martuasah Tobing menjelaskan modus tersangka ialah menyalin uang asli pecahan Rp 100 ribu menggunakan printer dan master cetakan. Hasil cetakan itu lalu dipotong agar menyerupai uang asli. ""Uang palsu tersebut rencananya akan diedarkan ke masyarakat dengan modus seolah-olah pelaku mampu menggandakan uang, sehingga calon korban dipancing untuk menyerahkan sejumlah uang,"" jelasnya. Lihat juga Video: Tampang Penipu yang Ngaku Bisa Gandakan Uang di Cilacap [Gambas:Video 20detik]" "295","R.A., A.P.","Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang menyeret PT SDE, Senin (20/4/2026). Perkara ini terkait penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar. Dalam kasus ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni R.A. dan A.P. yang merupakan pengurus PT SDE. Keduanya diduga bersama-sama memperoleh dan menggunakan faktur pajak fiktif sebagai kredit pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sidang yang telah berlangsung dua kali itu kini memasuki agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Pada persidangan terbaru, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi terkait dugaan pelanggaran yang merugikan negara tersebut. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam proses hukum yang berjalan, kedua tersangka disebut mengakui perbuatannya. Salah satu tersangka, A.P., juga telah mengajukan penyelesaian melalui mekanisme pembayaran denda atau denda damai. Ia menyatakan kesediaannya untuk melunasi kerugian negara beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali dari jumlah kerugian. Meski demikian, mekanisme denda damai tersebut masih menunggu putusan pengadilan. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan serta aturan perpajakan yang berlaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mereka terancam pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur tersebut. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan pihaknya berkomitmen menegakkan hukum di bidang perpajakan secara profesional dan berkeadilan. ""Kami menegaskan komitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan secara profesional dan berkeadilan. Di sisi lain, kami juga mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan jelas demi mendukung pembangunan bangsa,"" ujar Sigit Danang Joyo, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Sidang perkara ini akan terus berlanjut hingga majelis hakim menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap." "296","R.A., A.P.","Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang menyeret PT SDE, Senin (20/4/2026). Perkara ini terkait penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar. Dalam kasus ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni R.A. dan A.P. yang merupakan pengurus PT SDE. Keduanya diduga bersama-sama memperoleh dan menggunakan faktur pajak fiktif sebagai kredit pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sidang yang telah berlangsung dua kali itu kini memasuki agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Pada persidangan terbaru, majelis hakim mendengarkan keterangan saksi terkait dugaan pelanggaran yang merugikan negara tersebut. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dalam proses hukum yang berjalan, kedua tersangka disebut mengakui perbuatannya. Salah satu tersangka, A.P., juga telah mengajukan penyelesaian melalui mekanisme pembayaran denda atau denda damai. Ia menyatakan kesediaannya untuk melunasi kerugian negara beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali dari jumlah kerugian. Meski demikian, mekanisme denda damai tersebut masih menunggu putusan pengadilan. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan serta aturan perpajakan yang berlaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mereka terancam pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur tersebut. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan pihaknya berkomitmen menegakkan hukum di bidang perpajakan secara profesional dan berkeadilan. ""Kami menegaskan komitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan secara profesional dan berkeadilan. Di sisi lain, kami juga mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan jelas demi mendukung pembangunan bangsa,"" ujar Sigit Danang Joyo, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Sidang perkara ini akan terus berlanjut hingga majelis hakim menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap." "297","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Para pelaku usaha kini perlu lebih cermat. Sejak Oktober 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan aturan baru yang memungkinkan penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak tertib melaksanakan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025 tentang Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan. Aturan tersebut berlaku efektif mulai 22 Oktober 2025, dan menjadi bagian dari implementasi Coretax 2025, sistem administrasi pajak terintegrasi yang menandai era baru digitalisasi fiskal di Indonesia. Pengusaha berstatus PKP perlu segera memahami aturan ini. Jika akses Faktur Pajak diblokir, perusahaan tidak dapat menerbitkan faktur, sehingga penagihan, pelaporan PPN, hingga arus kas bisnis bisa tertahan. Untuk mengaktifkan kembali, wajib pajak harus melakukan klarifikasi ke KPP, menyerahkan dokumen pendukung, dan menunggu proses verifikasi-yang jelas membutuhkan waktu. Digitalisasi Pajak: Langkah Serius DJP di Era Coretax 2025 Langkah DJP bukan tanpa alasan. Melalui program SIAP (Coretax 2025), pemerintah berupaya menyatukan seluruh data perpajakan mulai dari SPT, faktur, hingga bukti potong ke dalam satu sistem terpadu. Tujuannya sederhana: membangun kepatuhan yang adil berbasis data nyata. Dalam praktiknya, Coretax memungkinkan DJP menilai kepatuhan wajib pajak secara otomatis. Sistem ini memantau perilaku pelaporan, keterlambatan, serta kesesuaian antara pajak keluaran dan masukan secara real-time. ""Sistem baru ini membuat pengawasan lebih cepat dan akurat. Bagi wajib pajak yang tertib, ini justru menguntungkan karena proses administrasi makin efisien,"" jelas Irwansyah A.S., Konsultan Pajak Eks-DJP dan Alumni STAN dari CV Solusi Kita, Bandung. Mengapa Akses Faktur Pajak Bisa Dinonaktifkan Dalam dunia bisnis, Faktur Pajak adalah nadi transaksi. Dokumen ini menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan bagi pembeli dan bukti pungutan bagi penjual. Jika akses pembuatan faktur dinonaktifkan, pengusaha otomatis tidak bisa menagih pelanggan-efeknya langsung terasa pada cash flow perusahaan. Menurut Irwansyah, kebijakan ini sesungguhnya bukan bentuk hukuman, melainkan alarm dini bagi pelaku usaha. ""Langkah DJP ini pengingat agar pengusaha tidak menunda kewajiban. Kalau akses faktur dibekukan, itu berarti ada yang belum beres. Dampaknya langsung ke likuiditas bisnis,"" ujarnya. Pasal 2 PER-19/PJ/2025 menjelaskan kriteria PKP yang berpotensi dinonaktifkan aksesnya, antara lain: • Tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh selama 3 bulan berturut-turut. • Tidak menyampaikan SPT PPh Tahunan yang sudah jatuh tempo. • Tidak melaporkan SPT Masa PPN selama 3 bulan berturut-turut atau 6 masa pajak dalam 1 tahun. • Tidak melaporkan Bukti Potong/Pungut selama 3 bulan berturut-turut. • Memiliki tunggakan pajak tanpa persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Ambang batas tunggakan juga diatur: ≥ Rp 250 juta untuk PKP KPP Pratama, dan ≥ Rp 1 miliar untuk PKP Madya/Khusus. Ketentuan ini menjadi dasar bagi DJP untuk menonaktifkan akses Faktur Pajak berdasarkan data kepatuhan yang terekam otomatis di Coretax 2025. Contoh Kasus: Ketika Akses Faktur Tiba-tiba Terkunci Bayangkan sebuah perusahaan fiktif, PT Maju Bersama, yang lupa melaporkan SPT Masa PPN selama tiga bulan karena pergantian staf keuangan. Tanpa peringatan fisik, sistem Coretax menandai akun PKP-nya sebagai tidak aktif. Ketika tim administrasi hendak menerbitkan faktur untuk pelanggan utama, muncul pesan di layar: ""Akses Faktur Pajak Dinonaktifkan."" Dalam hitungan hari, penagihan tertunda dan pembayaran macet. Butuh hampir seminggu bagi perusahaan itu untuk melengkapi klarifikasi dan mengaktifkan akses kembali. Kasus seperti ini mungkin sederhana, tapi bagi bisnis dengan arus kas cepat, tertundanya satu minggu saja bisa sangat berpengaruh. Bagaimana Proses Penonaktifan dan Klarifikasi DJP kini bergerak sepenuhnya digital. Begitu sistem mendeteksi ketidakpatuhan, surat pemberitahuan penonaktifan dikirimkan ke PKP secara elektronik, dan akses faktur langsung diblokir. Namun, aturan ini tetap memberi ruang pembelaan. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 PER-19/PJ/2025, PKP berhak mengajukan klarifikasi tertulis kepada KPP dengan dokumen pendukung seperti: • tanda terima pelaporan SPT, • bukti potong atau pungut, dan • bukti pelunasan tunggakan pajak. Sesuai Pasal 5, bila dalam 5 hari kerja DJP belum memberi tanggapan, akses faktur otomatis aktif kembali. Ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan hak wajib pajak. ""Sekarang semua transparan. Kalau memang sudah melapor tapi belum ter-update di sistem, wajib pajak bisa langsung klarifikasi. Itu justru mempercepat penyelesaian,"" tambah Irwansyah. Risiko Bisnis Jika Akses Nonaktif Ketika akses faktur terblokir, dampaknya bukan hanya administratif: • Transaksi penjualan tertunda, pelanggan tak bisa dikirimi faktur. • Arus kas terganggu, pembayaran ikut tertahan. • Risk scoring pajak menjadi merah dalam sistem Coretax. • Potensi pemeriksaan meningkat karena dianggap berisiko tinggi. • Reputasi usaha menurun, terutama di mata bank dan mitra yang memeriksa kepatuhan pajak sebelum kerja sama. ""Banyak pengusaha yang baru sadar pentingnya pelaporan tepat waktu setelah aksesnya diblokir. Padahal, hal seperti ini bisa dicegah dengan pengawasan internal yang sederhana,"" kata Irwansyah. Langkah Praktis Agar Tetap Aman Agar terhindar dari penonaktifan, CV Solusi Kita menyarankan hal-hal berikut: • Laporkan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan tepat waktu. • Laporkan bukti potong/pungut setiap bulan. • Hindari masa pelaporan yang ""bolong"" meskipun nihil. • Segera selesaikan tunggakan pajak bila ada. • Lakukan audit kepatuhan berkala minimal setahun sekali. • Gunakan pendampingan profesional agar administrasi pajak lebih terpantau. ""Kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tapi bagian dari tata kelola bisnis. Dengan tertib, perusahaan lebih dipercaya investor dan mitra,"" tutur Irwansyah. Perlu Dibedakan: Kasus Faktur Fiktif Sebagaimana ditegaskan Pasal 6 PER-19/PJ/2025, aturan ini tidak terkait dengan penerbitan atau penggunaan faktur fiktif. Penonaktifan yang diatur di sini bersifat administratif, untuk menertibkan pelaporan pajak, bukan untuk menghukum tindak pidana. Artinya, pelaku usaha yang tertib tidak perlu khawatir selama kewajibannya dijalankan sesuai jadwal. Menuju Era Coretax 2025 PER-19/PJ/2025 menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan pajak di Indonesia memasuki babak baru. Sistem Coretax membawa prinsip data-driven compliance-di mana data transaksi, laporan, dan pelunasan saling terhubung. Tujuannya bukan menakuti, tapi mendorong budaya kepatuhan yang sehat. ""Kalau kita paham mekanismenya, aturan ini bukan ancaman. Justru kesempatan untuk memperbaiki administrasi sebelum terlambat,"" kata Irwansyah menutup perbincangan. Artikel ini disusun oleh Tim CV Solusi Kita - Konsultan Pajak Bandung, sebagai bagian dari edukasi publik mengenai Coretax 2025. Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi 0812-1588-1515 (CV Solusi Kita) atau kunjungi https://cvsolusikita.com/ untuk membaca pembahasan lengkap mengenai PER-19/PJ/2025 dan topik pajak lainnya. Simak juga video pembahasannya di kanal YouTube CV Solusi Kita:" "298","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melakukan patroli sekaligus meninjau kawasan konservasi di Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina, Kabupaten Kampar. Irjen Herry Heryawan juga membawa pakan untuk gajah di kawasan konservasi tersebut. Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan bahwa jajarannya terus memperkuat sinergi penegakan hukum terhadap perambah hutan yang sejalan dengan program Green Policing yang terus ia gaungkan. Terutama dalam menghadapi praktik perambahan hutan, perburuan satwa, dan aktivitas ilegal lainnya di kawasan konservasi. ""Patroli ini bagian dari koordinasi dan penguatan sinergitas penegakan hukum di bidang kehutanan dengan BKSDA dan instansi terkait lainnya,"" ujar Irjen Herry, Kamis (6/11/2025). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pada kesempatan itu, Kapolda yang didampingi Kepala BBKSDA Riau Supartono, personel Bhabinkamtibmas, serta petugas konservasi gajah. Di sana, jenderal bintang dua yang akrab disapa Herimen ini sempat berinteraksi dengan seekor anak gajah bernama Dona, yang merupakan anak dari induk betina Ngatini dan gajah jantan Robin. Irjen Herry memberi gajah usia 1 tahun itu pakan tebu segar hingga nenas. Herry Heryawan membawa beberapa karung pakan untuk keluarga gajah di kawasan konservasi TWA itu. Sementara itu, Kepala BBKSDA Riau Supartono mengatakan kehadiran Kapolda di TWA Buluh Cina ini bertepatan dengan kegiatan patroli kehutanan. ""Kebetulan Pak Kapolda sedang patroli. Beliau mampir untuk melihat potensi wisata Taman Wisata Alam Buluh Cina, sekaligus berinteraksi dengan tiga gajah jinak kami. Beliau sangat senang melihat kondisi gajah di sini,"" kata Supartono. Supartono mengatakan BKSDA dan kepolisian terus bersinergi, tak hanya dalam bentuk patroli tetapi juga pengawasan kawasan konservasi. Ia mengakui bahwa masih ada ancaman perambahan dan aktivitas ilegal di sekitar wilayah TWA. Ia menyampaikan, patroli berkala disebut penting untuk memastikan kawasan konservasi tetap terjaga, termasuk keberadaan satwa liar seperti gajah Sumatera. ""Setiap kawasan pasti ada gangguan. Di ujung kawasan ini juga ada bagian yang sudah dibuka menjadi kebun sawit. Itu dulunya lahan masyarakat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah,"" ungkapnya. TWA Buluh Cina dikenal sebagai kawasan eko-eduwisata, tempat pelestarian alam, edukasi satwa, dan lokasi penelitian gajah Sumatera. Kawasan ini menjadi salah satu pusat konservasi untuk mengenalkan pentingnya menjaga populasi gajah di Riau. Menurutnya, TWA Buluh Cina akan dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata alam unggulan di Riau. Selain wisata edukasi gajah, BBKSDA juga menyiapkan konsep wisata peluk pohon (tree hugging), yang kini banyak diminati sebagai bentuk relaksasi dan pendekatan kembali dengan alam." "299","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menandatangani dua dokumen kerja sama strategis dengan Korea Forest Service (KFS) Republik Korea dalam rangka memperkuat kolaborasi bilateral di bidang kehutanan. Kerja sama ini secara khusus terkait pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan kebakaran hutan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dan Menteri Kehutanan Korea (KFS), Park Eunsik, di Seoul, Korea Selatan, Rabu (1/4/2026). Penandatanganan kerja sama Kemenhut-KFS merupakan diplomasi hijau dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea, khususnya dalam mendorong kerja sama strategis di sektor kehutanan. Adapun dua dokumen yang ditandatangani adalah Framework Arrangement on Cooperation on Priority Program in Forestry dan Memorandum of Understanding on Forest Fire Management and Post-Fire Restoration Cooperation. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Framework Arrangement on Cooperation on Priority Program in Forestry, ini menjadi payung kerja sama strategis kedua negara dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim melalui sektor kehutanan, termasuk pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi mangrove dan gambut, pengembangan ekowisata, perhutanan sosial, hingga penguatan pasar karbon hutan. Sedangkan, Memorandum of Understanding on Forest Fire Management and Post-Fire Restoration Cooperation, secara khusus mendorong kerja sama dalam pencegahan, kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan pasca-kebakaran hutan, termasuk pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis satelit dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam pertemuan tersebut, Park Eunsik menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan merupakan mitra paling strategis bagi Korea Forest Service. Bahkan, perwakilan kehutanan Korea di luar negeri saat ini hanya ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta, yang menunjukkan pentingnya Indonesia dalam kerja sama kehutanan Korea. Park Eunsik juga menegaskan bahwa isu kebakaran hutan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Korea. Saat ini, KFS mengoperasikan 55 unit helikopter pemadam kebakaran hutan yang didukung oleh 755 personel. Selain itu, upaya penanganan kebakaran juga diperkuat oleh sekitar 250 unit helikopter tambahan dan 10.000 personel dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, militer, kepolisian, serta unit tanggap darurat nasional Korea. Lebih lanjut, KFS menyampaikan rencana peluncuran satelit pemantauan kebakaran hutan pada September 2026 yang mampu melakukan pemantauan secara real time, termasuk menjangkau hingga sekitar 55% wilayah Indonesia. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan KFS akan memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Raja Juli memandang kerja sama ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi potensi fenomena El Nino yang diproyeksikan terjadi pada Juni 2026. Dukungan teknologi, peningkatan kapasitas, dan berbagi pengalaman dari Korea akan sangat membantu Indonesia dalam memperkuat sistem pengendalian kebakaran hutan. Lebih lanjut, kedua negara sepakat untuk mendorong implementasi kerja sama melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pertukaran pengetahuan dan teknologi, pengembangan proyek bersama, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta penguatan jejaring kelembagaan melalui mekanisme Joint Consultation Committee. Kerja sama ini juga melanjutkan kemitraan panjang Indonesia dan Korea Selatan di sektor kehutanan yang telah terjalin selama lebih dari empat dekade, serta memperkuat peran kedua negara dalam kerja sama regional dan global. Tonton juga video ""Prabowo Bertemu Presiden Korsel, Disambut Upacara Kenegaraan di Blue House"" [Gambas:Video 20detik]" "300","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Proyek pengolahan limbah berbasis biomassa dan pengembangan carbon credit mulai dilirik seiring dorongan ekonomi hijau. Nilai investasi awal yang disiapkan untuk pengembangan proyek ini mencapai US$ 25 juta atau sekitar Rp 420 miliar. PT Eco Power Nusantara menjajaki peluang kerja sama dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) usai bertemu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (14/4/2026). Presiden Direktur PT Eco Power Nusantara Swastiko Yoga menjelaskan, pertemuan diawali dengan pemaparan profil perusahaan, termasuk jajaran direksi dan calon investor. Perusahaan juga memaparkan rencana pengembangan proyek ke depan, terutama yang berbasis ekosistem dan pemanfaatan limbah. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Pertemuan diawali dengan pemaparan profil PT Eco Power Nusantara, termasuk pengenalan jajaran direksi dan calon investor. Selanjutnya, perusahaan menjelaskan rencana pengembangan proyek ke depan, khususnya proyek berbasis ekosistem, pemanfaatan limbah hutan, limbah perkebunan menjadi nilai ekonomi, serta peluang pengembangan di berbagai wilayah Indonesia,"" kata perwakilan perusahaan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Dalam pembahasan, dibahas peluang kerja sama di bidang carbon credit, reforestasi, serta pengembangan limbah biomassa sebagai bagian dari circular economy. Perusahaan juga memaparkan progres proyek dan rencana investasi dari Eco Power UK. Nilai investasi awal yang disiapkan mencapai US$ 25 juta atau sekitar Rp 420 miliar. ""Investasi yang dimaksud merupakan investasi awal untuk pengembangan proyek biochar berbasis biomassa dan carbon credit, termasuk pembangunan infrastruktur pabrik serta kantor, dengan nilai sekitar USD25 juta atau sekitar Rp420 miliar,"" ucapnya. Investasi tersebut akan difokuskan pada pengolahan limbah kelapa sawit dan limbah pertanian/perkebunan menjadi produk bernilai tambah. Proyek ini juga diklaim mendukung pengurangan emisi dan pemulihan ekosistem. Sejumlah wilayah yang menjadi target pengembangan antara lain Sanggau (Kalimantan Barat), Dumai (Riau), serta Boyolali dan Sragen (Jawa Tengah). Terkait rencana kerja sama dengan Kemenhut, perusahaan menyebut fokusnya pada sektor kehutanan berkelanjutan dan ekonomi hijau. ""Penguatan kerja sama diarahkan pada sektor kehutanan berkelanjutan dan ekonomi hijau, khususnya dalam pengembangan restorasi ekosistem, reforestasi, social forestry, serta pengembangan proyek carbon credit yang terintegrasi dengan pemanfaatan limbah biomassa,"" tegasnya." "301","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan sampah tingkat nasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota. Penghargaan itu diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dalam Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2). Capaian Jawa Timur ditopang raihan 13 sertifikat dari total 35 sertifikat nasional melalui dua kategori, yakni 1 sertifikat Kota Terbaik dan 12 sertifikat Menuju Kota Bersih. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibanding provinsi lain. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Khofifah menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang konsisten, sistematis, dan berjenjang di tingkat kabupaten/kota. Ia menyebut pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis kebersihan, melainkan bagian dari transformasi peradaban lingkungan. Menurutnya, sistem yang dibangun harus terintegrasi dari hulu ke hilir, berbasis ekonomi sirkular, dan berdampak nyata pada kualitas hidup masyarakat. ""Alhamdulillah, Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi nasional dalam jumlah kabupaten/kota menuju kota bersih,"" ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026). Khofifah merinci 13 daerah penerima sertifikat pada 2026. Kota Surabaya meraih predikat kota terbaik, sementara 12 kabupaten/kota lainnya menerima Sertifikat Menuju Kota Bersih, yakni Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pamekasan, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Blitar. Dalam struktur penghargaan nasional, Surabaya tercatat sebagai Kota Terbaik I. Kota itu mengungguli Balikpapan sebagai Kota Terbaik II, serta Kabupaten Ciamis yang meraih predikat Kabupaten Terbaik. Pemprov Jatim juga menekankan peran pemerintah provinsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan teknis di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012. Peran itu mencakup koordinasi dan pembinaan, pengelolaan sampah regional, hingga fungsi regulasi dan pengawasan. Dalam praktiknya, Pemprov Jatim menjalankan penguatan kebijakan daerah, fasilitasi rencana pengurangan sampah, pendampingan teknis TPS3R dan TPST, serta evaluasi berkala kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota. Hal tersebut menjadi dasar penetapan Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 untuk Khofifah sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota. Tercatat, hanya ada lima kepala daerah yang menerima penghargaan serupa. Selain Jawa Timur, penerima lainnya adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Barat, dan Gubernur Jawa Tengah. ""Upaya Pemprov Jawa Timur dalam mendorong pengurangan sampah terus kita lakukan melalui penguatan edukasi pemilahan di tingkat rumah tangga, optimalisasi TPS3R dan TPST di berbagai kabupaten/kota,"" tegasnya. Khofifah menekankan pembinaan pengelolaan sampah dijalankan secara efektif dengan pemerintah provinsi berperan sebagai penghubung sinergi antara pusat dan kabupaten/kota. Dukungan diberikan melalui pendampingan teknis, asistensi kebijakan, dan penguatan kapasitas daerah. Ia menambahkan, gerakan menuju kota bersih harus menjadi budaya bersama. Targetnya adalah menekan residu sampah ke TPA secara signifikan dengan memperkuat ekonomi sirkular, meningkatkan kapasitas bank sampah, serta mendorong inovasi teknologi pengolahan ramah lingkungan. ""Jawa Timur siap menjadi referensi nasional dalam tata kelola persampahan yang berkelanjutan,"" imbuh Gubernur Khofifah Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja pembinaan pengelolaan sampah terbaik nasional pada 2026. Ke depan, Pemprov Jatim menyatakan akan mendorong lebih banyak daerah meningkatkan standar pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan, inovatif, dan berdampak pada kualitas lingkungan serta daya saing daerah. Sementara itu, Hanif menyebut Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 yang digelar dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) menjadi momentum mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Indonesia. ""HPSN 2026 bukan sekadar seremoni, tetapi titik belok perubahan paradigma dari sistem kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan berbasis 3R dan ekonomi sirkular,"" ujarnya. Hanif menegaskan transformasi itu merupakan amanat UU No. 18 Tahun 2008 dan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI yang menekankan perubahan perilaku dari hulu serta kolaborasi lintas pihak. Ia juga memaparkan hasil penilaian, yakni 35 daerah masuk kategori Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih dengan nilai terbaik diraih Surabaya (74,92), Ciamis (74,68), dan Balikpapan (74,55), sementara 253 daerah dalam pembinaan dan 132 daerah dalam pengawasan. ""Kami meminta seluruh kepala daerah berkomitmen serius melakukan perbaikan tata kelola sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir,"" tandasnya. Acara itu turut dihadiri Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, Mendagri RI Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tonton juga video ""Khofifah Sapa Jemaat Gereja Santa Maria Tak Bercela Jelang Misa Natal"" [Gambas:Video 20detik]" "302","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan sampah tingkat nasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota. Penghargaan itu diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dalam Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2). Capaian Jawa Timur ditopang raihan 13 sertifikat dari total 35 sertifikat nasional melalui dua kategori, yakni 1 sertifikat Kota Terbaik dan 12 sertifikat Menuju Kota Bersih. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibanding provinsi lain. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Khofifah menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang konsisten, sistematis, dan berjenjang di tingkat kabupaten/kota. Ia menyebut pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis kebersihan, melainkan bagian dari transformasi peradaban lingkungan. Menurutnya, sistem yang dibangun harus terintegrasi dari hulu ke hilir, berbasis ekonomi sirkular, dan berdampak nyata pada kualitas hidup masyarakat. ""Alhamdulillah, Jawa Timur mencatatkan capaian tertinggi nasional dalam jumlah kabupaten/kota menuju kota bersih,"" ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026). Khofifah merinci 13 daerah penerima sertifikat pada 2026. Kota Surabaya meraih predikat kota terbaik, sementara 12 kabupaten/kota lainnya menerima Sertifikat Menuju Kota Bersih, yakni Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pamekasan, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Blitar. Dalam struktur penghargaan nasional, Surabaya tercatat sebagai Kota Terbaik I. Kota itu mengungguli Balikpapan sebagai Kota Terbaik II, serta Kabupaten Ciamis yang meraih predikat Kabupaten Terbaik. Pemprov Jatim juga menekankan peran pemerintah provinsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan teknis di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012. Peran itu mencakup koordinasi dan pembinaan, pengelolaan sampah regional, hingga fungsi regulasi dan pengawasan. Dalam praktiknya, Pemprov Jatim menjalankan penguatan kebijakan daerah, fasilitasi rencana pengurangan sampah, pendampingan teknis TPS3R dan TPST, serta evaluasi berkala kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota. Hal tersebut menjadi dasar penetapan Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 untuk Khofifah sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota. Tercatat, hanya ada lima kepala daerah yang menerima penghargaan serupa. Selain Jawa Timur, penerima lainnya adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Barat, dan Gubernur Jawa Tengah. ""Upaya Pemprov Jawa Timur dalam mendorong pengurangan sampah terus kita lakukan melalui penguatan edukasi pemilahan di tingkat rumah tangga, optimalisasi TPS3R dan TPST di berbagai kabupaten/kota,"" tegasnya. Khofifah menekankan pembinaan pengelolaan sampah dijalankan secara efektif dengan pemerintah provinsi berperan sebagai penghubung sinergi antara pusat dan kabupaten/kota. Dukungan diberikan melalui pendampingan teknis, asistensi kebijakan, dan penguatan kapasitas daerah. Ia menambahkan, gerakan menuju kota bersih harus menjadi budaya bersama. Targetnya adalah menekan residu sampah ke TPA secara signifikan dengan memperkuat ekonomi sirkular, meningkatkan kapasitas bank sampah, serta mendorong inovasi teknologi pengolahan ramah lingkungan. ""Jawa Timur siap menjadi referensi nasional dalam tata kelola persampahan yang berkelanjutan,"" imbuh Gubernur Khofifah Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja pembinaan pengelolaan sampah terbaik nasional pada 2026. Ke depan, Pemprov Jatim menyatakan akan mendorong lebih banyak daerah meningkatkan standar pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan, inovatif, dan berdampak pada kualitas lingkungan serta daya saing daerah. Sementara itu, Hanif menyebut Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 yang digelar dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) menjadi momentum mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Indonesia. ""HPSN 2026 bukan sekadar seremoni, tetapi titik belok perubahan paradigma dari sistem kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan berbasis 3R dan ekonomi sirkular,"" ujarnya. Hanif menegaskan transformasi itu merupakan amanat UU No. 18 Tahun 2008 dan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI yang menekankan perubahan perilaku dari hulu serta kolaborasi lintas pihak. Ia juga memaparkan hasil penilaian, yakni 35 daerah masuk kategori Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih dengan nilai terbaik diraih Surabaya (74,92), Ciamis (74,68), dan Balikpapan (74,55), sementara 253 daerah dalam pembinaan dan 132 daerah dalam pengawasan. ""Kami meminta seluruh kepala daerah berkomitmen serius melakukan perbaikan tata kelola sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir,"" tandasnya. Acara itu turut dihadiri Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, Mendagri RI Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tonton juga video ""Khofifah Sapa Jemaat Gereja Santa Maria Tak Bercela Jelang Misa Natal"" [Gambas:Video 20detik]" "303","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Jenjang karir Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai aparatur sipil negara (ASN) terbilang moncer. Mengawali karir di tahun 2011, kini Dzulfikar sudah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Berdasarkan Daftar Riwayat Hidup yang ditulis oleh Dzulfikar yang didapatkan detikJatim, perjalanan karir putra Bupati Malang HM Sanusi ini diawali dengan jabatan sebagai Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan dengan golongan IIIA di Kantor Perumahan Kabupaten Malang pada 11 April 2011 hingga 2019. Jabatan pengawas itu terus diemban Dzulfikar hingga tahun 2014 melalui penempatan di beberapa instansi berbeda. Mulai dari Badan Perumahan hingga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang pada 2014. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Memasuki pertengahan tahun 2019 hingga 2021, karier pria kelahiran Malang 8 April 1987 ini kian meroket. Ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Penanganan Limbah Domestik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan kenaikan golongan menjadi IIIC. Fokus Dzulfikar terhadap isu lingkungan semakin mendalam ketika pada 1 Juli 2021 dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mulai 2021 hingga 2023. Jenjang struktural diemban terus menanjak dengan ditunjuk sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup pada 14 Agustus 2023. Hingga terhitung mulai 1 Oktober 2024, Dzulfikar resmi mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan pangkat golongan IV/a. Selain menjalankan tugas birokrasi, Dzulfikar merupakan figur dengan latar belakang pendidikan yang sangat kuat. Ia menyelesaikan pendidikan doktornya (S3) di Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijayapada tahun 2024 dengan predikat cumlaude. Sebelumnya, ia juga menempuh pendidikan S2 Teknik Sipil atau Manajemen Konstruksi dan S1 Arsitektur di universitas yang sama. Dedikasinya secara akademis juga dibuktikan dengan perannya sebagai dosen pengampu di Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya sejak awal 2025. Selama berkarir di Pemerintah Kabupaten Malang, Dzulfikar dikenal sebagai inisiator perubahan. Salah satu inovasi unggulannya adalah aplikasi Si Gasspol (Integrasi Pengawasan Sungai Deteksi Sumber Polusi) yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Krenotek kategori Inovasi Daerah. Bukan cuma jago di level daerah, ia memiliki jejaring internasional yang luas melalui berbagai program beasiswa luar negeri. Kepeduliannya terhadap lingkungan juga tidak hanya terbatas pada meja birokrasi. Ia adalah founder sekaligus pembina dari komunitas MY Darling (Millenial Youth Sadar Lingkungan) yang didirikannya sejak 2021. Namun sorotan tajam kini menghampiri Dzulfikar pasca dilantik menjadi Kadis LH Kabupaten Malang pada 13 April 2026 lalu. Dzulfikar mengaku dirinya telah melalui tahapan seleksi dan membantah telah melompati prosedur yang ditentukan. ""Tentu saya memahami kalau publik mempertanyakan kualitas pejabat publik selaku pelayan masyarakat,"" ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026). Bagi Dzulfikar fokus utama saat ini adalah menjalankan amanah dan membawa perubahan positif bagi lingkungan di Kabupaten Malang. Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang telah merintis karier sejak tahun 2011 dan memegang gelar Doktor (S-3), Dzulfikar menekankan bahwa penunjukannya telah melewati mekanisme yang legal dan formal. Ia mempersilakan bagi siapa saja yang ingin menelusuri keabsahan proses itu untuk mengecek langsung ke instansi terkait. Hal ini ia sampaikan guna menegaskan bahwa tidak ada prosedur yang dilompati dalam pelantikannya. ""Saya tidak bisa memberikan tanggapan apa pun, kecuali dengan kinerja. Prosesnya silakan dilihat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang. Semua tahapan sudah saya ikuti sesuai prosedur,"" tegasnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdandyah menyatakan bahwa seluruh tahapan yang dijalankan merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi pusat yang tidak memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola administrasi kepegawaian secara otonom tanpa pengawasan. Menurut Nurman, masalah kepegawaian saat ini dipantau secara langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil akhir wajib diunggah secara real-time melalui sistem aplikasi terintegrasi. Ini dilakukan demi memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran norma standar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat. ""Penting untuk dipahami bahwa masalah kepegawaian bukanlah hal yang sepenuhnya diotonomikan secara bebas oleh daerah. Ada regulasi ketat dari pusat yang harus dipatuhi. Jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran norma standar, pusat memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil seleksi,"" ujar Nurman kepada detikJatim, Senin (20/4/2026). ""Artinya, proses yang berjalan saat ini dipastikan telah memenuhi standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku,"" sambung Nurman." "304","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Komisi III DPR kembali menggodok RUU Perampasan Aset dengan mendengar masukan para ahli. Pakar hukum pidana Harkristuti Harkriswono menyoroti sejumlah poin krusial yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Harkristuti mengungkapkan RUU ini memang membuka ruang luas bagi negara untuk merampas berbagai jenis aset yang terkait tindak pidana. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan. ""Satu hal yang menarik lagi adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini,"" kata Harkristuti saat rapat dengar pendapat yang digelar di DPR RI, Senayan, Senin (20/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan frasa tersebut masih memicu pertanyaan. Menurutnya, tanpa indikator yang jelas, ketentuan itu berpotensi multitafsir. ""Saya bisa membayangkan bahwa makna keseimbangan itu seperti apa? Apakah ada indikatornya? Nah ini harus ada pedoman buat para hakim dan juga jaksa yang akan mengajukan penuntutan,"" jelasnya. Dalam paparannya, ia juga merinci sejumlah kategori aset yang dapat dirampas. Mulai dari hasil tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan ke pihak ketiga. ""Pertama adalah tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana termasuk yang sudah dihibahkan. Nah ini nanti kaitannya dengan pihak ketiga, Pak. Jadi kalau dihibahkan ke orang lain, ini nanti sejauh mana, nah itu nanti ada catatan saya atau menjadi harta kekayaan orang lain atau korporasi berupa modal, pendapatan atau keuntungan ekonomi lainnya,"" ujarnya. Kemudian, Harkristuti menyebut aset yang diduga digunakan untuk tindak pidana, termasuk omzet hingga yang 'patut diduga'. Ia meminta frasa 'patut diduga' juga diperjelas agar tak membuka potensi penyalahgunaan. ""Terus aset yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah ini yang dalam hukum pidana kita sebut pro parte dolus, pro parte culpa. Kalau diketahui sudah jelas itu omzet. Tapi kalau patut diduga, itu berarti ada pro parte culpa-nya,"" ucapnya. ""Nah ini juga satu hal yang menurut saya harus lebih dijelaskan di dalam undang-undang ini supaya isu ini menjadi lebih jelas dan tidak membuka potensi untuk ada penyalahgunaan,"" lanjutnya. Lalu, Harkristuti menyoroti aset sah milik pelaku tindak pidana atau pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas. Selanjutnya, aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga. ""Nah ini kata-kata patut diduga beberapa kali, berasal dari tindak pidana,"" imbuh dia. Harkristuti juga menyinggung batasan nilai aset dalam RUU tersebut, yakni minimal Rp 100 juta serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang diancam hukuman empat tahun penjara atau lebih. Ia menilai parameter tersebut masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat nilai Rp100 juta bisa memiliki makna berbeda di tiap daerah. ""Kemudian aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Nah ini semuanya dibatasi nilainya minimal Rp 100 juta. Nah ini memang berbeda-beda kalau dilihat dari Indonesia ini Rp 100 juta banyak apa nggak. Atau yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih,"" tuturnya. Tonton juga video ""Pakar Persoalkan Diksi 'Perampasan' dalam RUU Perampasan Aset"" [Gambas:Video 20detik]" "305","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Komisi III DPR kembali menggodok RUU Perampasan Aset dengan mendengar masukan para ahli. Pakar hukum pidana Harkristuti Harkriswono menyoroti sejumlah poin krusial yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Harkristuti mengungkapkan RUU ini memang membuka ruang luas bagi negara untuk merampas berbagai jenis aset yang terkait tindak pidana. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan. ""Satu hal yang menarik lagi adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini,"" kata Harkristuti saat rapat dengar pendapat yang digelar di DPR RI, Senayan, Senin (20/4/2026). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Ia mengatakan frasa tersebut masih memicu pertanyaan. Menurutnya, tanpa indikator yang jelas, ketentuan itu berpotensi multitafsir. ""Saya bisa membayangkan bahwa makna keseimbangan itu seperti apa? Apakah ada indikatornya? Nah ini harus ada pedoman buat para hakim dan juga jaksa yang akan mengajukan penuntutan,"" jelasnya. Dalam paparannya, ia juga merinci sejumlah kategori aset yang dapat dirampas. Mulai dari hasil tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan ke pihak ketiga. ""Pertama adalah tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana termasuk yang sudah dihibahkan. Nah ini nanti kaitannya dengan pihak ketiga, Pak. Jadi kalau dihibahkan ke orang lain, ini nanti sejauh mana, nah itu nanti ada catatan saya atau menjadi harta kekayaan orang lain atau korporasi berupa modal, pendapatan atau keuntungan ekonomi lainnya,"" ujarnya. Kemudian, Harkristuti menyebut aset yang diduga digunakan untuk tindak pidana, termasuk omzet hingga yang 'patut diduga'. Ia meminta frasa 'patut diduga' juga diperjelas agar tak membuka potensi penyalahgunaan. ""Terus aset yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah ini yang dalam hukum pidana kita sebut pro parte dolus, pro parte culpa. Kalau diketahui sudah jelas itu omzet. Tapi kalau patut diduga, itu berarti ada pro parte culpa-nya,"" ucapnya. ""Nah ini juga satu hal yang menurut saya harus lebih dijelaskan di dalam undang-undang ini supaya isu ini menjadi lebih jelas dan tidak membuka potensi untuk ada penyalahgunaan,"" lanjutnya. Lalu, Harkristuti menyoroti aset sah milik pelaku tindak pidana atau pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas. Selanjutnya, aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga. ""Nah ini kata-kata patut diduga beberapa kali, berasal dari tindak pidana,"" imbuh dia. Harkristuti juga menyinggung batasan nilai aset dalam RUU tersebut, yakni minimal Rp 100 juta serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang diancam hukuman empat tahun penjara atau lebih. Ia menilai parameter tersebut masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat nilai Rp100 juta bisa memiliki makna berbeda di tiap daerah. ""Kemudian aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Nah ini semuanya dibatasi nilainya minimal Rp 100 juta. Nah ini memang berbeda-beda kalau dilihat dari Indonesia ini Rp 100 juta banyak apa nggak. Atau yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih,"" tuturnya. Tonton juga video ""Pakar Persoalkan Diksi 'Perampasan' dalam RUU Perampasan Aset"" [Gambas:Video 20detik]" "306","Saiful Mujani, Islah Bahrawi","Penyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi terkait ajakan menggulingkan Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang. Saiful Mujani dan Islah Bahrawi kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum. Pelapor adalah Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 8 April 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut. Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut baru diterima pada Rabu (8/4) malam tadi. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT ""Iya benar, dilaporkan pada Rabu, 8 April 2026, sekira jam 21.30 WIB terkait Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,"" kata Budi Hermanto saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (9/4/2026). Pasal 246 KUHP mengatur tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum. Bunyi pasal tersebut: ""Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan"". Dihubungi secara terpisah, Robin menjelaskan pihaknya melaporkan Islah Bahrawi dan Saiful Mujani terkait pernyataan keduanya yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo dalam sebuah acara halalbihalal di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026. Robina mengatakan pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat, tetapi sudah mengarah pada tindak pidana. ""Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini bukan lagi sebuah pendapat namun sudah masuk ke dalam kategori tindakan pidana,"" imbuhnya. Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melaporkan Islah Bahrawi dan Saiful Mujani dengan alasan pernyataan keduanya itu menimbulkan kegaduhan dan berpotensi memecah belah bangsa. ""Oleh sebab itu, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur meminta pihak kepolisian bergerak dengan cepat untuk mengusut tuntas kasus ini,"" katanya. Adapun potongan pernyataan Saiful Mujani soal kepemimpinan Prabowo viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu berbicara tentang menjatuhkan Prabowo. ""Saya alternatifnya bukan, bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,"" kata Saiful Mujani dalam video viral, dilihat Selasa (5/4). Saiful Mujani buka suara terkait pelaporan terhadap dirinya itu. Menurutnya, pelaporan tersebut sah-sah saja, namun dalam wilayah masyarakat sipil, menurutnya sebuah opini tak perlu sampai dibawa ke ranah hukum. ""Langkah yang sah. tapi karena ini berada dalam wilayah civil society dan berada dalam bentuk sikap dan opini maka sebaiknya ditanggapi saja. Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) ikut ngurusin opini dan sikap politik warga,"" kata Saiful Mujani dihubungi terpisah. ""Kecuali saya sudah mencederai orang lain secara fisik atau menghilangkan kebebasan dan hak orang lain. Bantah aja, kritik lawan kritik. tapi tak apa kalau ingin menunjukkan secara lebih jelas bahwa negara ini udah jadi makin fasis,"" tambah Saiful Mujani. Seskab Teddy Indra Wijaya merespons pernyataan viral Saiful Mujani tersebut. Dia mengatakan masih banyak hal yang harus dikerjakan. ""Wah, saya masih banyak sekali pekerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Gitu kira-kira,"" kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4). Teddy mengatakan Prabowo berfokus pada hal yang besar. Dia menyebut banyak hal lebih strategis yang sedang dikerjakan Prabowo. Simak Video 'Seskab soal Saiful Mujani 'Jatuhkan Prabowo': Presiden Urus Hal Besar': [Gambas:Video 20detik]" "307","Anitasari Kusumawati, Suhartono","JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Alfis Setyawan menyinggung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai kementerian yang paling banyak masalah karena maraknya kasus korupsi yang terjadi di badan internalnya. Hal ini Hakim Alfis sampaikan ketika tengah memeriksa terdakwa sekaligus eks Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anitasari Kusumawati yang hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. “Jujur saja, ini Kementerian Tenaga Kerja ini paling banyak masalah loh,” ujar Hakim Alfis dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/4/2026). Alfis menyoroti, ada beberapa kasus korupsi yang menyeret Kemnaker dalam periode yang berdekatan. Pertama kasus pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kemnaker periode 2017-2025, yang delapan terdakwanya kemarin baru divonis. Pada kasus ini, Eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono divonis empat tahun penjara. “Dulu kami menyidangkan Binapenta di sini. Iya kan? Di saat yang bersamaan juga ada perkara lain. Perkaranya Kemenaker juga, sekarang ini lagi berjalan,” kata hakim. Alfis mempertanyakan alasan banyak ditemukan kasus pada Kemnaker. Padahal, anggarannya cukup besar. “Ini persoalan Kementerian Tenaga Kerja ini banyak ini. Kok bisa begitu? Sementara anggarannya cukup besar di dalam APBN,” imbuhnya. Sebagai gambaran, anggaran Kemnaker pada tahun 2025 mencapai Rp 4,8 triliun, tapi kemudian terkena efisiensi sehingga tersisa Rp 2,74 triliun. Lalu, di tahun 2026, anggaran Kemnaker mencapai Rp 5,9 triliun. Tapi, anggaran ini kemungkinan berkurang jika terkena efisiensi. Patut diingat, pemerasan atau penarikan uang non teknis bukan hal baru dan terjadi sejak lama. Bahkan, disebut sebagai tradisi yang dijaga dari waktu ke waktu." "308","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika mengatur secara tegas mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. “Polri menyoroti pentingnya pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana narkotika. Uang yang beredar dari kejahatan narkotika ini menimbulkan kerugian pada keuangan negara dan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026). Eko menjelaskan, peredaran uang hasil kejahatan narkotika sering kali melintasi batas negara. Jika dana berada di luar negeri, penanganannya harus dilakukan melalui kerja sama internasional, dengan aparat penegak hukum negara lain karena adanya keterbatasan yurisdiksi. Sementara itu, apabila uang hasil kejahatan beredar di dalam negeri, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan perampasan aset. “Oleh karena itu, instrumen hukum yang sangat diperlukan adalah perampasan aset melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya perampasan aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika, negara dapat memutus aliran pendanaan jaringan narkotika,” kata Eko. Lebih lanjut, Polri mengusulkan agar pengaturan mengenai penyitaan uang dan aset hasil kejahatan narkotika yang diproses melalui undang-undang TPPU, dimasukkan secara eksplisit dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang baru. Menurut Eko, aset yang telah disita tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta kegiatan satuan tugas penanggulangan narkoba. “Dengan demikian, Polri mengusulkan agar uang dan aset yang disita dari hasil kejahatan narkotika yang diproses melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang dinormakan dalam undang-undang narkotika dan psikotropika yang baru untuk dimanfaatkan dalam program P4GN dan P3GN,” kata Eko. Eko menambahkan, seluruh masukan dari Polri tersebut merupakan bagian dari upaya menyempurnakan RUU agar lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan. Selain itu, regulasi baru diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum secara tegas sekaligus memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak optimal. “Seluruh masukan dari berbagai instansi, khususnya dari Polri, diharapkan untuk menciptakan keseimbangan antara pendekatan rehabilitasi dan penindakan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya. RUU Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. DPR RI sebelumnya telah menyepakati perubahan daftar Prolegnas Prioritas 2026 yang kini memuat 64 RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 8 Desember 2025. Penyusunan RUU tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya setelah diberlakukannya KUHAP dan KUHP terbaru di Indonesia." "309","Jonathan Frizzy, Ijonk","KOMPAS.com - Belum lama ini publik dikejutkan dengan aktor Jonathan Frizzy yang terseret dalam kasus sindikat peredaran cartridge vape berisi cairan yang mengandung etomidate. Jonathan Frizzy alias Ijonk ini menggunakan etomidate dengan cara dihisap melalui vape. Penyidik Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis peran itu sebagai tersangka pada Sabtu (3/5/2025) seperti yang telah diberitakan Kompas.com sebelumnya. Pihak kepolisian menangkap pria 43 tahun itu di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Minggu (4/5/2025). Karena penyalahgunaan etomidate, Ijonk dijerat Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Dalam pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Tangerang, M Sony Mughofir mengatakan bahwa zat etomidate masuk dalam kategori obat keras. “Zat etomidate ini merupakan kategori obat keras yang fungsinya itu sebagai anestesi atau bahasa sederhananya obat bius,” ucapnya dalam jumpa pers di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Senin (5/5/2025). Lalu, apakah obat keras ini termasuk golongan obat psikotropika? Berikut ulasannya. Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Prof. apt. Zullies Ikawati, Ph.D sebagai ahli farmasi mengatakan bahwa etomidate tidak termasuk dalam golongan psikotropika, jika menurut Peraturan Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 31 Tahun 2023. “Secara regulasi berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2023 tentang penggolongan psikotropik, etomidate belum masuk dalam daftar di situ,” ujar Zullies kepada Kompas.com pada Jumat (9/5/2025). Namun, ia menerangkan bahwa secara farmakologi, etomidate dapat digolongkan sebagai psikotropik. “Karena bekerja pada sistem saraf pusat dan memberikan efek psikotropik, seperti sedative,” terangnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa obat bius ini beraksi di reseptor GABA (asam gamma-aminobutyric) dalam tubuh manusia. “Sama dengan obat golongan benzodiazepin yang sudah lama digolongkan sebagai psikotropik,” ungkapnya. Zullies menerangkan bahwa penggunaan normal obat etomidate dalam dunia medis diberikan melalui prosedur anestesi yang dilakukan oleh dokter ahli anestesi melalui injeksi intravena kepada pasien. Dengan dosis tertentu, ia mengatakan, penggunaan obat etomidate melalui intravena bisa memberikan efek bius (anestesi), dan efek psikotropik. Dosis etomidate sesuai standar untuk anestesi intravena adalah 0,2-0,6 mg/kg, yang diinfus selama 30-60 detik. “Penggunaan melalui vape bisa memberikan efek yang sama, tergantung dosisnya, bisa penenang saja atau membius, dan juga bisa memberikan efek halusinasi, tergantung dosisnya,” jelasnya. Penyalahgunaan etomidate yang dihirup melalui vape dikatakannya juga bisa menyebabkan efek “Rokok Zombie”, seperti yang telah menyebar di Thailand. Sebelumnya, Dokter Spesialis Paru Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) telah memperingatkan fenomena “Rokok Zombie” sebagai efek penyalahgunaan etomidate. Erlina mengungkapkan bahwa fenomena itu bisa terjadi karena penyalahgunaan etomidate dengan cara dihirup melalui vape bisa menimbulkan efek yang membuat seseorang berperilaku seperti zombie. “Karena efek etomidate dapat membuat seseorang tampak tak sadar, linglung, tubuh kaku, seolah kehilangan kendali total atas dirinya,” ujar Erlina dalam cuitannya di X pada Rabu (7/5/2025), yang dikutip Kompas.com dengan izin. Mengutip The Independent, “Rokok Zombie” yang mengandung etomidate telah menyebar di Thailand, khususnya di kalangan remaja. Diberitakan pada Februari 2025, Pemerintah Thailand telah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Menurut laporan, Rokok Zombie di Thailand dipasarkan dengan berkedok sebagai produk cairan vape yang aman dan tidak berbahaya. Wakil Juru Bicara Kantor Perdana Menteri Anukul Prueksanusak mengatakan, faktanya, vape yang mengandung etomidate adalah bentuk narkoba sintetis baru untuk memikat pengguna lama maupun pengguna baru. Rokok elektrik yang diisi dengan campuran etomidate dikatakannya bisa meningkatkan risiko kesehatan, yang berpotensi menyebabkan masalah adrenal dan otot jangka panjang. Menurut laporan The Independent, penyalahgunaan etomidate sebagai obat rekreasional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam penggunaannya, etomidate memang umum dicampur ke dalam rokok elektronik. Sayangnya, Zullies mengatakan bahwa saat ini belum lazim ada tes khusus untuk mendeteksi etomidate dalam tubuh manusia. “(Etomidate) sepertinya belum lazim diukur. Namun, jika nanti sudah dikembangkan metode analisisnya, mungkin saja dicek,” ucapnya." "310","MF, RGS","PEKANBARU, KOMPAS.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dumai, Riau, menggagalkan pengiriman calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dan warga Myanmar ke Malaysia. Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang saat dikonfirmasi mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya menangkap dua orang pelaku berinisial MF dan RGS. Kedua pelaku hendak menyelundupkan 68 orang, terdiri dari warga Indonesia dan Myanmar, ke Malaysia melalui jalur laut Selat Malaka. ""Dari 68 orang yang kami amankan, terdiri dari 61 WNI dan 7 orang warga Myanmar,"" kata Angga kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/4/2026). Angga menjelaskan, kasus terungkap berawal dari informasi yang menyebutkan adanya calon pekerja migran Indonesia dan Myanmar yang hendak berangkat ke Malaysia, Sabtu (18/4/2026) sore. Puluhan orang tersebut akan diberangkatkan dari Pantai Selingsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai. Tanpa buang waktu, Kasatreskrim Polres Dumai, AKP I Putu Adi Juniwinata, bersama sejumlah anggotanya langsung bergegas ke lokasi. ""Setelah menyisir pantai, petugas menemukan 63 orang, WNI dan WNA Myanmar, yang disembunyikan di hutan tepi pantai. Mereka sedang menunggu speedboat yang akan menjemput dan dibawa ke Malaysia,"" kata Angga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, calon pekerja ini mengaku diberangkatkan oleh pelaku berinisial MF. Petugas mendatangi rumah pelaku di Jalan Meranti Darat, Kota Dumai. Namun, pelaku melarikan diri. ""Dari rumah pelaku, petugas kembali menemukan 5 orang WNI calon pekerja migran,"" sebut Angga. Dua hari kemudian, lanjut Angga, tim Satreskrim akhirnya menangkap pelaku MF, yang saat itu bersama satu pelaku lainnya, RGS. Kedua pelaku digelandang ke Polres Dumai untuk diproses hukum. Adapun barang bukti yang diamankan ialah 2 unit mobil dan 2 unit ponsel. Angga mengungkapkan, pelaku MF berperan sebagai penampung calon pekerja migran dari luar daerah." "311","MF, RGS","PEKANBARU, KOMPAS.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dumai, Riau, menggagalkan pengiriman calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dan warga Myanmar ke Malaysia. Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang saat dikonfirmasi mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya menangkap dua orang pelaku berinisial MF dan RGS. Kedua pelaku hendak menyelundupkan 68 orang, terdiri dari warga Indonesia dan Myanmar, ke Malaysia melalui jalur laut Selat Malaka. ""Dari 68 orang yang kami amankan, terdiri dari 61 WNI dan 7 orang warga Myanmar,"" kata Angga kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/4/2026). Angga menjelaskan, kasus terungkap berawal dari informasi yang menyebutkan adanya calon pekerja migran Indonesia dan Myanmar yang hendak berangkat ke Malaysia, Sabtu (18/4/2026) sore. Puluhan orang tersebut akan diberangkatkan dari Pantai Selingsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai. Tanpa buang waktu, Kasatreskrim Polres Dumai, AKP I Putu Adi Juniwinata, bersama sejumlah anggotanya langsung bergegas ke lokasi. ""Setelah menyisir pantai, petugas menemukan 63 orang, WNI dan WNA Myanmar, yang disembunyikan di hutan tepi pantai. Mereka sedang menunggu speedboat yang akan menjemput dan dibawa ke Malaysia,"" kata Angga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, calon pekerja ini mengaku diberangkatkan oleh pelaku berinisial MF. Petugas mendatangi rumah pelaku di Jalan Meranti Darat, Kota Dumai. Namun, pelaku melarikan diri. ""Dari rumah pelaku, petugas kembali menemukan 5 orang WNI calon pekerja migran,"" sebut Angga. Dua hari kemudian, lanjut Angga, tim Satreskrim akhirnya menangkap pelaku MF, yang saat itu bersama satu pelaku lainnya, RGS. Kedua pelaku digelandang ke Polres Dumai untuk diproses hukum. Adapun barang bukti yang diamankan ialah 2 unit mobil dan 2 unit ponsel. Angga mengungkapkan, pelaku MF berperan sebagai penampung calon pekerja migran dari luar daerah." "312","MZ","SURABAYA, KOMPAS.com – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur berhasil memulangkan seorang perempuan berinisial NF, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dari Arab Saudi. NF merupakan korban pengiriman pekerja migran non-prosedural yang diberangkatkan melalui penyalur ilegal atau ""abal-abal"". Nahas, alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak, NF justru menjadi korban kekerasan selama berada di negara penempatan. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pihak keluarga korban. Keluarga melaporkan adanya dugaan kekerasan yang dialami NF di Arab Saudi. ""Kami langsung melakukan gelar perkara, meningkatkan status ke penyidikan, dan berhasil mengungkap pelakunya. Untuk pelakunya inisial MZ (61), warga Kabupaten Malang, telah kami tahan di Rutan Polda Jatim,"" ujar Ganis kepada media di Surabaya, Senin (20/4/2026). Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka MZ diketahui sudah menjalankan aksi penyaluran tenaga kerja ilegal ini dalam waktu yang cukup lama. ""Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku MZ telah bekerja (menyalurkan tenaga kerja) sejak tahun 2011,"" tambah Ganis. Berdasarkan kesaksian NF, ia merasa ditipu oleh pihak agensi yang memberangkatkannya. Selama bekerja di bawah naungan majikan di Arab Saudi, NF mengaku terus-menerus mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. ""Korban mengaku mengalami kekerasan psikis dan fisik oleh majikannya selama di sana. Kami melihat sendiri bagaimana tertekannya kondisi korban saat dijemput,"" jelas Ganis. Pemulangan NF dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Polda Jatim bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Jatim, pihak Imigrasi, dan unsur Angkatan Laut di Bandara Juanda guna memastikan proses kepulangan berjalan lancar. Saat ini, NF tengah menjalani proses pemulihan. Mengingat trauma mendalam yang dialaminya, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Pemprov Jatim. ""Sementara korban ditempatkan di shelter DP3AK Jalan Arjuno. Tentu kami berkoordinasi untuk pemulihan kondisi psikologis korban hingga benar-benar pulih,"" kata Ganis. Polda Jatim berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini guna menelusuri kemungkinan adanya korban pekerja migran lainnya yang diberangkatkan oleh tersangka MZ. Atas perbuatannya, tersangka MZ kini mendekam di Ruang Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Polda Jatim Bongkar Kasus TPPO, Korban PMI Asal Malang Dipaksa Bekerja dan Disiksa di Arab Saudi" "313","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com — Prospek pasar modal Indonesia pada 2026 dinilai masih bergerak hati-hati di tengah berbagai dinamika global dan domestik. Meskipun stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, sejumlah faktor seperti ketidakpastian geopolitik dan tantangan struktural di dalam negeri membuat sentimen investor belum sepenuhnya pulih. Memasuki tahun ini, sebagian investor pasar saham Indonesia masih menunggu momentum kebangkitan pasar yang sebelumnya diharapkan muncul seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah serta berbagai tantangan domestik membuat pasar keuangan Indonesia cenderung bergerak lebih hati-hati. Di sisi lain, sejumlah pasar saham di kawasan Asia Pasifik justru menunjukkan kinerja yang lebih kuat sepanjang 2025. Momentum ini diperkirakan masih berlanjut pada 2026, seiring dengan diversifikasi investor global dari pasar negara maju seperti Amerika Serikat (AS) serta dorongan dari siklus teknologi, terutama yang berkaitan dengan revolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Chief Investment Officer Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Samuel Kesuma mengatakan sejumlah indikator makroekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan landasan yang relatif solid. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kembali berada di kisaran 5 persen dan inflasi masih terkendali. Meski demikian, faktor eksekusi pembangunan dan ketidakpastian eksternal masih menjadi hambatan utama bagi sentimen pasar. Samuel menyampaikan, stabilitas ekonomi tidak selalu berarti pasar modal akan bergerak agresif atau menawarkan peluang investasi yang memadai bagi investor domestik. “Sejumlah indikator makro memang menunjukkan landasan yang cukup solid, yaitu pertumbuhan ekonomi kembali ke level 5 persen dan inflasi yang tetap terkendali, namun eksekusi pembangunan dan ketidakpastian eksternal masih menjadi faktor penghambat utama bagi sentimen pasar,” kata Samuel dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026). Ia menambahkan, dinamika global juga masih membentuk arah pasar modal Indonesia. Volatilitas arus modal internasional dan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya tensi geopolitik membuat pelaku pasar cenderung bersikap lebih defensif. Bahkan dalam skenario yang lebih optimistis, sejumlah lembaga riset memperkirakan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tetap moderat dan masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, stimulus fiskal, serta efektivitas implementasi berbagai program ekonomi. Dengan kondisi tersebut, Samuel menilai tidak mengherankan apabila banyak investor merasa peluang di pasar domestik belum terlalu menggembirakan. “Saham-saham domestik masih bergerak dalam rentang terbatas, pasar obligasi menghadapi tekanan dari kebutuhan pembiayaan fiskal yang meningkat, dan rupiah tetap rentan terhadap tekanan eksternal,” ujarnya. Kombinasi berbagai faktor tersebut mendorong investor untuk mempertimbangkan diversifikasi geografis, terutama ke kawasan yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi. Senior Portfolio Manager Asia Pacific Equities Manulife Investment Management Marco Giubin menilai kawasan Asia Pasifik justru memasuki 2026 dengan momentum yang lebih optimistis. Menurut dia, sejumlah negara di kawasan tersebut tengah mempersiapkan fase ekspansi ekonomi yang didukung oleh pemulihan sektor manufaktur, peningkatan belanja konsumen, serta percepatan transformasi digital. Data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) juga menunjukkan, kawasan Emerging and Developing Asia diperkirakan tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang resilien pada 2026, dengan potensi pertumbuhan sekitar 5 persen. Sinyal positif juga terlihat dari aktivitas pasar modal. Beberapa bursa saham di Asia Pasifik diproyeksikan mencetak rekor baru pada 2026, didukung pipeline penawaran umum perdana saham (IPO) yang kuat, transaksi besar, serta berbagai aktivitas pendanaan ekuitas. Marco menilai kondisi tersebut mencerminkan Asia Pasifik sedang memasuki fase ekspansi bisnis yang menarik bagi investor global. Ia menyebut negara seperti Korea Selatan dan Taiwan memimpin inovasi teknologi di kawasan, sementara India dan sejumlah negara Asia Tenggara terus memperluas pasar domestik mereka. Selain itu, sejumlah tren global turut mendorong aliran investasi ke kawasan ini, termasuk relokasi manufaktur, diversifikasi rantai pasok global, serta meningkatnya kebutuhan teknologi. China, meskipun menghadapi perlambatan struktural, masih berperan sebagai penggerak penting dalam ekosistem industri regional. Sementara itu, negara-negara lain yang memperoleh manfaat dari pergeseran rantai pasok global juga menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat. Prospek penurunan suku bunga oleh bank sentral utama dunia juga dinilai berpotensi meningkatkan likuiditas global dan mendorong minat investasi ke kawasan Asia Pasifik sepanjang 2026. Dalam konteks sektoral, Marco menilai terdapat beberapa bidang yang dinilai memiliki prospek menarik di Asia Pasifik. Salah satunya adalah sektor teknologi semikonduktor yang didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap AI, infrastruktur digital, serta perangkat pintar. Negara seperti Korea Selatan dan Taiwan terus memperluas kapasitas teknologi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, inovasi di bidang kesehatan dan bioteknologi juga mengalami perkembangan pesat, terutama di Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Perkembangan tersebut terjadi setelah meningkatnya investasi dan riset di sektor kesehatan pascapandemi. Pertumbuhan kelas menengah di India dan Asia Tenggara juga diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga membuka peluang investasi di sektor ritel, gaya hidup, serta jasa keuangan. Kawasan Asia Pasifik juga dinilai terus mempercepat pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur hijau, termasuk dalam transisi energi, penggunaan panel surya, hingga pengembangan kendaraan listrik. Head of Investment Specialist MAMI Freddy Tedja mengatakan bahwa di tengah pergerakan pasar Indonesia yang masih terbatas, strategi diversifikasi lintas negara menjadi semakin relevan bagi investor. Menurut dia, investor saat ini tidak hanya mempertimbangkan sektor atau jenis aset, tetapi juga geografi sebagai sumber potensi pertumbuhan. “Dengan eksposur pada kawasan dengan pertumbuhan lebih cepat, investor dapat menjaga keseimbangan portofolio sekaligus menangkap peluang dari tren global yang tidak sepenuhnya tercermin di pasar domestik,” kata Freddy. Namun, ia mengingatkan, berinvestasi langsung di saham luar negeri tidak selalu mudah bagi investor ritel. Sejumlah faktor seperti aksesibilitas, likuiditas, regulasi, biaya transaksi, hingga fluktuasi mata uang perlu menjadi pertimbangan. Menurut Freddy, instrumen investasi seperti reksa dana global dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh akses ke pasar internasional secara lebih terdiversifikasi. Ia menyebut salah satu produk yang memberikan eksposur investasi ke saham syariah di kawasan Asia Pasifik adalah Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF). Produk ini menawarkan diversifikasi lintas negara serta fokus pada saham syariah di berbagai sektor yang berkembang di kawasan tersebut. Freddy mengatakan produk tersebut juga menggunakan denominasi dollar AS yang dinilai dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap volatilitas rupiah. “Dengan lanskap pasar Indonesia yang masih mencari momentum, sementara Asia Pasifik menawarkan peluang baru dan lebih progresif, pendekatan diversifikasi global menjadi langkah strategis. Melalui instrumen seperti Reksa Dana MANSYAF, investor Indonesia dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan kawasan yang lebih dinamis tanpa harus menavigasi kompleksitas investasi global secara langsung,” ujar Freddy. Marco yang juga bertindak sebagai advisor dalam pengelolaan MANSYAF menambahkan bahwa koreksi yang terjadi di pasar saat ini diharapkan bersifat sementara. “Kondisi fundamental perusahaan yang kami nilai cukup kuat. Portofolio reksa dana ini dirancang untuk memenangkan setiap peluang return yang dihadirkan pasar,” kata Marco. Ia menjelaskan, komposisi portofolio disusun secara proporsional agar tetap sejalan dengan kondisi pasar terkini, dengan memilih sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi mendorong kinerja investasi. Per Desember 2025, perseroan mengelola dana sebesar Rp 124,3 triliun, yang terdiri dari dana kelolaan reksa dana Rp63 triliun serta kontrak pengelolaan dana Rp 61 triliun." "314","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com — Prospek pasar modal Indonesia pada 2026 dinilai masih bergerak hati-hati di tengah berbagai dinamika global dan domestik. Meskipun stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, sejumlah faktor seperti ketidakpastian geopolitik dan tantangan struktural di dalam negeri membuat sentimen investor belum sepenuhnya pulih. Memasuki tahun ini, sebagian investor pasar saham Indonesia masih menunggu momentum kebangkitan pasar yang sebelumnya diharapkan muncul seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah serta berbagai tantangan domestik membuat pasar keuangan Indonesia cenderung bergerak lebih hati-hati. Di sisi lain, sejumlah pasar saham di kawasan Asia Pasifik justru menunjukkan kinerja yang lebih kuat sepanjang 2025. Momentum ini diperkirakan masih berlanjut pada 2026, seiring dengan diversifikasi investor global dari pasar negara maju seperti Amerika Serikat (AS) serta dorongan dari siklus teknologi, terutama yang berkaitan dengan revolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Chief Investment Officer Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Samuel Kesuma mengatakan sejumlah indikator makroekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan landasan yang relatif solid. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kembali berada di kisaran 5 persen dan inflasi masih terkendali. Meski demikian, faktor eksekusi pembangunan dan ketidakpastian eksternal masih menjadi hambatan utama bagi sentimen pasar. Samuel menyampaikan, stabilitas ekonomi tidak selalu berarti pasar modal akan bergerak agresif atau menawarkan peluang investasi yang memadai bagi investor domestik. “Sejumlah indikator makro memang menunjukkan landasan yang cukup solid, yaitu pertumbuhan ekonomi kembali ke level 5 persen dan inflasi yang tetap terkendali, namun eksekusi pembangunan dan ketidakpastian eksternal masih menjadi faktor penghambat utama bagi sentimen pasar,” kata Samuel dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026). Ia menambahkan, dinamika global juga masih membentuk arah pasar modal Indonesia. Volatilitas arus modal internasional dan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya tensi geopolitik membuat pelaku pasar cenderung bersikap lebih defensif. Bahkan dalam skenario yang lebih optimistis, sejumlah lembaga riset memperkirakan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tetap moderat dan masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, stimulus fiskal, serta efektivitas implementasi berbagai program ekonomi. Dengan kondisi tersebut, Samuel menilai tidak mengherankan apabila banyak investor merasa peluang di pasar domestik belum terlalu menggembirakan. “Saham-saham domestik masih bergerak dalam rentang terbatas, pasar obligasi menghadapi tekanan dari kebutuhan pembiayaan fiskal yang meningkat, dan rupiah tetap rentan terhadap tekanan eksternal,” ujarnya. Kombinasi berbagai faktor tersebut mendorong investor untuk mempertimbangkan diversifikasi geografis, terutama ke kawasan yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi. Senior Portfolio Manager Asia Pacific Equities Manulife Investment Management Marco Giubin menilai kawasan Asia Pasifik justru memasuki 2026 dengan momentum yang lebih optimistis. Menurut dia, sejumlah negara di kawasan tersebut tengah mempersiapkan fase ekspansi ekonomi yang didukung oleh pemulihan sektor manufaktur, peningkatan belanja konsumen, serta percepatan transformasi digital. Data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) juga menunjukkan, kawasan Emerging and Developing Asia diperkirakan tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang resilien pada 2026, dengan potensi pertumbuhan sekitar 5 persen. Sinyal positif juga terlihat dari aktivitas pasar modal. Beberapa bursa saham di Asia Pasifik diproyeksikan mencetak rekor baru pada 2026, didukung pipeline penawaran umum perdana saham (IPO) yang kuat, transaksi besar, serta berbagai aktivitas pendanaan ekuitas. Marco menilai kondisi tersebut mencerminkan Asia Pasifik sedang memasuki fase ekspansi bisnis yang menarik bagi investor global. Ia menyebut negara seperti Korea Selatan dan Taiwan memimpin inovasi teknologi di kawasan, sementara India dan sejumlah negara Asia Tenggara terus memperluas pasar domestik mereka. Selain itu, sejumlah tren global turut mendorong aliran investasi ke kawasan ini, termasuk relokasi manufaktur, diversifikasi rantai pasok global, serta meningkatnya kebutuhan teknologi. China, meskipun menghadapi perlambatan struktural, masih berperan sebagai penggerak penting dalam ekosistem industri regional. Sementara itu, negara-negara lain yang memperoleh manfaat dari pergeseran rantai pasok global juga menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat. Prospek penurunan suku bunga oleh bank sentral utama dunia juga dinilai berpotensi meningkatkan likuiditas global dan mendorong minat investasi ke kawasan Asia Pasifik sepanjang 2026. Dalam konteks sektoral, Marco menilai terdapat beberapa bidang yang dinilai memiliki prospek menarik di Asia Pasifik. Salah satunya adalah sektor teknologi semikonduktor yang didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap AI, infrastruktur digital, serta perangkat pintar. Negara seperti Korea Selatan dan Taiwan terus memperluas kapasitas teknologi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, inovasi di bidang kesehatan dan bioteknologi juga mengalami perkembangan pesat, terutama di Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Perkembangan tersebut terjadi setelah meningkatnya investasi dan riset di sektor kesehatan pascapandemi. Pertumbuhan kelas menengah di India dan Asia Tenggara juga diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga membuka peluang investasi di sektor ritel, gaya hidup, serta jasa keuangan. Kawasan Asia Pasifik juga dinilai terus mempercepat pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur hijau, termasuk dalam transisi energi, penggunaan panel surya, hingga pengembangan kendaraan listrik. Head of Investment Specialist MAMI Freddy Tedja mengatakan bahwa di tengah pergerakan pasar Indonesia yang masih terbatas, strategi diversifikasi lintas negara menjadi semakin relevan bagi investor. Menurut dia, investor saat ini tidak hanya mempertimbangkan sektor atau jenis aset, tetapi juga geografi sebagai sumber potensi pertumbuhan. “Dengan eksposur pada kawasan dengan pertumbuhan lebih cepat, investor dapat menjaga keseimbangan portofolio sekaligus menangkap peluang dari tren global yang tidak sepenuhnya tercermin di pasar domestik,” kata Freddy. Namun, ia mengingatkan, berinvestasi langsung di saham luar negeri tidak selalu mudah bagi investor ritel. Sejumlah faktor seperti aksesibilitas, likuiditas, regulasi, biaya transaksi, hingga fluktuasi mata uang perlu menjadi pertimbangan. Menurut Freddy, instrumen investasi seperti reksa dana global dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh akses ke pasar internasional secara lebih terdiversifikasi. Ia menyebut salah satu produk yang memberikan eksposur investasi ke saham syariah di kawasan Asia Pasifik adalah Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF). Produk ini menawarkan diversifikasi lintas negara serta fokus pada saham syariah di berbagai sektor yang berkembang di kawasan tersebut. Freddy mengatakan produk tersebut juga menggunakan denominasi dollar AS yang dinilai dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap volatilitas rupiah. “Dengan lanskap pasar Indonesia yang masih mencari momentum, sementara Asia Pasifik menawarkan peluang baru dan lebih progresif, pendekatan diversifikasi global menjadi langkah strategis. Melalui instrumen seperti Reksa Dana MANSYAF, investor Indonesia dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan kawasan yang lebih dinamis tanpa harus menavigasi kompleksitas investasi global secara langsung,” ujar Freddy. Marco yang juga bertindak sebagai advisor dalam pengelolaan MANSYAF menambahkan bahwa koreksi yang terjadi di pasar saat ini diharapkan bersifat sementara. “Kondisi fundamental perusahaan yang kami nilai cukup kuat. Portofolio reksa dana ini dirancang untuk memenangkan setiap peluang return yang dihadirkan pasar,” kata Marco. Ia menjelaskan, komposisi portofolio disusun secara proporsional agar tetap sejalan dengan kondisi pasar terkini, dengan memilih sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi mendorong kinerja investasi. Per Desember 2025, perseroan mengelola dana sebesar Rp 124,3 triliun, yang terdiri dari dana kelolaan reksa dana Rp63 triliun serta kontrak pengelolaan dana Rp 61 triliun." "315","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KINERJA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia selama periode 2022-2024 jauh dari kata memuaskan, secara rata-rata hanya tumbuh 2,53 persen. Capaian tersebut tentu mengecewakan banyak investor karena lebih rendah dibanding tingkat bunga deposito maupun obligasi pemerintah yang dipersepsikan sebagai instrumen keuangan yang lebih konservatif. Namun di tahun 2025, IHSG tumbuh pesat mencapai 22 persen dan beberapa kali mencetak rekor All-Time High. Kinerja ini mengalahkan beberapa pertumbuhan indeks negara emerging markets lainnya seperti India (18 persen), Malaysia (8 persen), dan Thailand (-10 persen). Banyak pihak lantas menggaungkan kebangkitan indeks saham Indonesia ini sebagai indikator tingginya kepercayaan para investor dan pelaku pasar. Namun, di tengah euforia IHSG tersebut, banyak yang juga menyoroti bahwa indeks saham-saham berkualitas tinggi seperti LQ45 dan IDX30 justru tidak tumbuh. Indeks LQ45 hanya tumbuh sekitar 2 persen, IDX30 bahkan turun 0,8 persen. Banyak media dan analis pasar yang mempertanyakan bagaimana IHSG bisa tumbuh tinggi di saat saham-saham utama seperti BCA (BBCA), Astra International (ASII), dan Telkom Indonesia (TLKM) cenderung lesu. Ternyata pertumbuhan pesat IHSG di tahun 2025 tersebut justru ditopang oleh kenaikan saham-saham perusahaan “konglomerasi” seperti Barito Renewables Energy (BREN) milik Grup Barito-Prajogo Pangestu, yang memiliki rasio Price to Earnings (PE) sekitar 600x, dan DCI Indonesia (DCII) milik Grup Salim, yang memiliki rasio PE sekitar 390x. Keperkasaan IHSG di tahun 2025 tersebut ternyata dipandang lain oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang pada awal tahun 2026 merilis pernyataan keras terkait transparansi free float saham-saham di Indonesia. MSCI adalah penyedia indeks investasi internasional yang menjadi acuan para investor global dalam mempertimbangkan alokasi dana investasi mereka. Pernyataan tersebut langsung mengguncang keras IHSG karena saham-saham Indonesia terancam dibekukan dari klasifikasi indeks MSCI dan Indonesia akan diturunkan statusnya dari kelas Emerging Markets ke Frontier Markets. Apabila ini benar terjadi, maka jelas akan meruntuhkan kredibilitas pasar modal dan berujung pada keluarnya modal asing dalam jumlah besar dari Indonesia. Pernyataan keras MSCI tersebut langsung direspons negatif oleh pasar. Terjadi panic selling hingga IHSG sempat mengalami trading halt selama 4 kali dan secara keseluruhan ambruk sekitar 8 persen di Januari 2026. Selama periode kelam tersebut, arus modal asing yang keluar tercatat sekitar Rp 11 triliun dan membuat investor serta regulator kalang kabut. Dampak serius di pasar modal tersebut menimbulkan konsekuensi yang sangat besar. Pada 30 Januari 2026, lima pejabat regulator keuangan langsung mengundurkan diri, yaitu Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wakil Ketua OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK). Pemerintah langsung bergerak cepat merespons dengan menunjuk pejabat pengganti di OJK dan BEI untuk menindaklanjuti masukan MSCI secara intens. Hal krusial yang menjadi perhatian MSCI adalah free float dan transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Perlu dipahami bahwa free float merupakan jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik di pasar saham. Dengan kata lain, free float mencerminkan porsi saham yang likuid dan benar-benar beredar di pasar. Free float ini penting bagi investor global karena jika free float terlalu kecil, saham bisa mudah digerakkan oleh segelintir pihak dan mempersulit proses pembentukan harga yang wajar. MSCI sebagai penyedia indeks internasional berkepentingan untuk memastikan saham-saham yang terdaftar di indeks mereka benar-benar layak dibeli oleh investor global. Permasalahannya, MSCI menilai bahwa masalah utama di Indonesia adalah kurangnya transparansi struktur kepemilikan dan ketidakjelasan data free float. Saat ini, minimum free float emiten tercatat di IHSG adalah 7,5 persen. Pasca-market crash Januari 2026, BEI akan meningkatkan minimum free float menjadi 15 persen. Kenaikan standar ini adalah respons langsung atas pembekuan indeks oleh MSCI dan kritik atas transparansi kepemilikan saham di IHSG. Indonesia mungkin bisa saja tidak menanggapi concern MSCI, tapi pasar modal dalam negeri harus siap kehilangan ribuan triliun. Selain itu, reputasi Indonesia di pasar keuangan global akan menurun sehingga mempersulit perolehan dana dari penanaman modal asing maupun obligasi negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak punya banyak pilihan. Permasalahan transparansi di pasar modal Indonesia ini sebenarnya bukan hal baru. Presiden Indonesia periode 2014-2024, Joko Widodo, pada tahun 2020 pernah menegaskan bahwa otoritas harus membersihkan bursa dari praktik yang merugikan investor dan merusak kepercayaan internasional. Sebelumnya pada tahun 2019, terungkap skandal besar di perusahaan-perusahaan asuransi milik negara seperti Jiwasraya dan ASABRI yang tersangkut permasalahan di beberapa saham yang fundamentalnya buruk. Lalu pada medio 2021-2022, ada beberapa saham yang harganya melesat sangat tinggi lalu ambruk dalam waktu singkat seperti bank-bank digital dan perusahaan teknologi. Sebagai penyedia indeks atau panduan investasi global, MSCI tentu tidak ingin klien-kliennya terjebak di saham-saham tersebut. Perlu diketahui bahwa penyedia indeks global tidak hanya MSCI, ada juga FTSE Russell dan S&P Global. Namun, sejauh ini FTSE justru menunjukkan sikap yang hampir serupa dengan MSCI. Pada 9 Februari 2026, FTSE memutuskan untuk menunda pelaksanaan review indeks Indonesia. Tidak berhenti di situ, pada awal Februari 2026, Moody’s Rating, menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative. Lembaga pemeringkat internasional tersebut menitikberatkan penurunan kredibilitas dan prediktabilitas dalam tata kelola kebijakan pemerintah. Selain itu, Moody’s juga menurunkan peringkat utang 19 perusahaan besar nasional dari stable ke negative. Peringkat utang adalah cermin risiko. Ketika outlook atau rating menjadi negatif, investor menganggap Indonesia lebih berisiko. Rentetan sentimen negatif dari lembaga penyedia indeks dan pemeringkat internasional tersebut tentu menjadi tantangan berat bagi ekonomi Indonesia. Perlu diperhatikan juga bahwa Indonesia memiliki utang luar negeri sekitar 420 miliar dollar AS. Penurunan peringkat utang dapat memicu efek domino membengkaknya beban bunga utang yang tentu akan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, pasar modal tidak bisa terus-menerus dikelola dengan mentalitas selalu mengejar pertumbuhan instan. Kepercayaan investor tidak lahir dari retorika, melainkan dari disiplin pengawasan, kualitas keterbukaan informasi, dan keberanian regulator untuk bertindak tegas. Jika pasar modal Indonesia ingin naik kelas, maka janji transparansi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus menjelma menjadi standar yang teruji dan ditegakkan untuk menjaga kredibilitas." "316","Gannon Ken Van Dyke","KOMPAS.com - Seorang prajurit pasukan khusus AS yang terlibat dalam operasi militer yang menangkap Nicolas Maduro telah ditangkap setelah ia diduga bertaruh pada penggulingan mantan pemimpin Venezuela tersebut sebelum informasi itu tersedia untuk umum. Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa Gannon Ken Van Dyke (38) setelah ia diduga melakukan perdagangan di Polymarket, sebuah platform berbasis kripto, berdasarkan informasi rahasia. “Ini jelas merupakan insider trading dan ilegal menurut hukum federal,” kata pejabat Departemen Kehakiman. Van Dyke, seorang prajurit aktif di Angkatan Darat AS yang ditempatkan di Fort Bragg di North Carolina, memenangi lebih dari 409.000 dollar AS (sekitar Rp 7 miliar per kurs hari Jumat, 24/4/2026) sebagai hasil dari taruhannya. Pasukan AS menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dari kompleks kediaman mereka di Caracas dalam sebuah penggerebekan dramatis di malam hari pada tanggal 3 Januari 2026. Mereka membawa Maduro dan istrinya ke New York untuk menghadapi tuduhan pelanggaran senjata dan narkoba. Van Dyke diduga memasang taruhan pada waktu dan hasil operasi yang dikenal sebagai Operasi Absolute Resolve. ""Semua itu untuk mendapatkan keuntungan,” kata Departemen Kehakiman pada Kamis (23/4/2026). Departemen Kehakiman AS menuduh bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2025, Van Dyke membuat akun Polymarket dan mulai melakukan perdagangan di pasar yang terkait dengan Maduro dan Venezuela. Ia dituduh memasang taruhan lebih dari 33.000 dollar AS (Rp 570 juta) di saat ia memiliki informasi rahasia yang tidak dipublikasikan tentang Operasi Absolute Resolve. ""Ketika kami mengidentifikasi seorang pengguna yang menjual informasi rahasia pemerintah, kami melaporkan masalah tersebut kepada Departemen Kehakiman dan bekerja sama dengan penyelidikan mereka,” kata Polymarket dalam pernyataan yang diunggah di media sosial pada Kamis (23/4/2026). “Insider trading tidak memiliki tempat di Polymarket. Penangkapan hari ini membuktikan sistem berjalan,” lanjut mereka. Dilansir dari Reuters, Jumat (24/4/2026), surat dakwaan yang dibuka pada Kamis menyatakan bahwa Van Dyke didakwa dengan penggunaan informasi pemerintah yang bersifat rahasia secara tidak sah untuk keuntungan pribadi, pencurian informasi pemerintah yang bersifat non-publik, penipuan komoditas, penipuan melalui transfer elektronik, dan melakukan transaksi keuangan yang melanggar hukum. ""Para prajurit dan petugas berseragam kita dipercayai dengan informasi rahasia untuk menyelesaikan misi mereka seaman dan seefektif mungkin, dan dilarang menggunakan informasi yang sangat sensitif ini untuk keuntungan finansial pribadi,"" kata Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS Todd Blanche, dilansir dari BBC, Jumat. Jaksa AS Jay Clayton untuk Distrik Selatan New York, tempat kasus ini akan diproses, menambahkan bahwa pasar prediksi bukanlah tempat berlindung untuk menggunakan informasi rahasia atau terklasifikasi yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi." "317","Gannon Ken Van Dyke","KOMPAS.com - Seorang prajurit pasukan khusus AS yang terlibat dalam operasi militer yang menangkap Nicolas Maduro telah ditangkap setelah ia diduga bertaruh pada penggulingan mantan pemimpin Venezuela tersebut sebelum informasi itu tersedia untuk umum. Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa Gannon Ken Van Dyke (38) setelah ia diduga melakukan perdagangan di Polymarket, sebuah platform berbasis kripto, berdasarkan informasi rahasia. “Ini jelas merupakan insider trading dan ilegal menurut hukum federal,” kata pejabat Departemen Kehakiman. Van Dyke, seorang prajurit aktif di Angkatan Darat AS yang ditempatkan di Fort Bragg di North Carolina, memenangi lebih dari 409.000 dollar AS (sekitar Rp 7 miliar per kurs hari Jumat, 24/4/2026) sebagai hasil dari taruhannya. Pasukan AS menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dari kompleks kediaman mereka di Caracas dalam sebuah penggerebekan dramatis di malam hari pada tanggal 3 Januari 2026. Mereka membawa Maduro dan istrinya ke New York untuk menghadapi tuduhan pelanggaran senjata dan narkoba. Van Dyke diduga memasang taruhan pada waktu dan hasil operasi yang dikenal sebagai Operasi Absolute Resolve. ""Semua itu untuk mendapatkan keuntungan,” kata Departemen Kehakiman pada Kamis (23/4/2026). Departemen Kehakiman AS menuduh bahwa pada sekitar tanggal 26 Desember 2025, Van Dyke membuat akun Polymarket dan mulai melakukan perdagangan di pasar yang terkait dengan Maduro dan Venezuela. Ia dituduh memasang taruhan lebih dari 33.000 dollar AS (Rp 570 juta) di saat ia memiliki informasi rahasia yang tidak dipublikasikan tentang Operasi Absolute Resolve. ""Ketika kami mengidentifikasi seorang pengguna yang menjual informasi rahasia pemerintah, kami melaporkan masalah tersebut kepada Departemen Kehakiman dan bekerja sama dengan penyelidikan mereka,” kata Polymarket dalam pernyataan yang diunggah di media sosial pada Kamis (23/4/2026). “Insider trading tidak memiliki tempat di Polymarket. Penangkapan hari ini membuktikan sistem berjalan,” lanjut mereka. Dilansir dari Reuters, Jumat (24/4/2026), surat dakwaan yang dibuka pada Kamis menyatakan bahwa Van Dyke didakwa dengan penggunaan informasi pemerintah yang bersifat rahasia secara tidak sah untuk keuntungan pribadi, pencurian informasi pemerintah yang bersifat non-publik, penipuan komoditas, penipuan melalui transfer elektronik, dan melakukan transaksi keuangan yang melanggar hukum. ""Para prajurit dan petugas berseragam kita dipercayai dengan informasi rahasia untuk menyelesaikan misi mereka seaman dan seefektif mungkin, dan dilarang menggunakan informasi yang sangat sensitif ini untuk keuntungan finansial pribadi,"" kata Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS Todd Blanche, dilansir dari BBC, Jumat. Jaksa AS Jay Clayton untuk Distrik Selatan New York, tempat kasus ini akan diproses, menambahkan bahwa pasar prediksi bukanlah tempat berlindung untuk menggunakan informasi rahasia atau terklasifikasi yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi." "318","TS (Ki Bedil), AS","JAKARTA, KOMPAS.com - Jejak panjang seorang perakit senjata api ilegal yang selama dua dekade bergerak dalam senyap akhirnya terhenti. Sosok perakit senjata ilegal itu berinisial TS alias “Ki Bedil”. Polisi menyebutkan bahwa Ki Bedil selama ini dikenal licin dan lihai dalam menjalankan aksi kejahatan merakit senjata ilegal. Aksi Ki Bedil kini terhenti dan harus berhadapan dengan hukum setelah ditangkap Satuan Reserse Mobile (Resmob) Bareskrim Polri. Penangkapan ini tak hanya mengungkap sosok di balik produksi senjata api rakitan, tetapi juga membuka tabir jaringan peredaran senjata ilegal yang selama ini menyuplai kebutuhan pelaku kejahatan jalanan hingga pemburu liar. Kepala Satuan Resmob Bareskrim Polri Kombes Arsya Khadafi mengungkapkan, nama Ki Bedil bukan sosok asing di kalangan pelaku kriminal. Reputasinya terbangun dari kualitas senjata rakitan yang dinilai presisi dan dapat diandalkan. “Saudara TS atau Ki Bedil ini adalah orang yang sudah cukup terkenal di kalangan para pelaku street crime dan juga pemburu ilegal, di mana hasil buatannya sangat baik, berfungsi dengan baik dan juga memiliki akurasi yang tinggi,"" kata Arsya kepada wartawan, Senin (13/4/2026). Senjata buatannya disebut memiliki kualitas mendekati standar pabrikan, sehingga banyak diburu oleh pihak-pihak yang membutuhkan senjata api secara ilegal. Menurut Arsya, Ki Bedil telah menjalankan bisnis ilegalnya selama kurang lebih 20 tahun. Dalam kurun waktu itu, ia dikenal sangat berhati-hati dan mampu menghindari radar aparat penegak hukum. “Saudara TS alias Ki Bedil ini cukup licin dan lihai, selama ini dia bergerak di bawah bayang-bayang dan baru pertama kali tertangkap setelah 20 tahun dia beroperasi,"" kata dia. Selama bertahun-tahun, aktivitasnya nyaris tak terendus. Ia memilih bekerja secara tertutup, hanya melayani pesanan tertentu dan menghindari transaksi langsung. Dalam menjalankan bisnisnya, Ki Bedil tidak berhubungan langsung dengan pembeli. Ia memanfaatkan perantara berinisial AS yang bertugas memasarkan senjata melalui media sosial." "319","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 kasus penggalangan dana aktivitas terorisme ditemukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama tiga tahun terakhir. Dalam periode waktu tersebut, Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn.) Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa totalnya mencapai lebih dari Rp 5 miliar. “Kemudian, pendanaan terorisme juga sama. Ditemukan 16 kasus pendanaan terorisme melalui berbagai metode dengan akumulasi dana sebesar Rp 5.093.810.613,” ungkap Eddy di Hotel Pullman Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025). Selain itu, terdapat 27 perencanaan serangan yang berhasil dicegah oleh aparat penegak hukum. Sebab, mereka bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengedepankan pendekatan pre-emptive justice. “Artinya apa? Perbuatan persiapan (terorisme) itu sudah masuk dalam norma hukum pidana. Ini juga KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan berlaku juga masuk juga itu perbuatan persiapan,” ujar dia. Sementara itu, para penegak hukum selama tiga tahun terakhir telah menangkap 230 orang terkait kegiatan terorisme di Indonesia. “Kemudian, 362 orang itu disidangkan selama tiga tahun terakhir. Mayoritas merupakan afiliasi atau simpatisan ISIS dan semuanya laki-laki,” jelas dia. Adapun dalam periode tersebut terungkap keterlibatan 11 pelaku perempuan yang melakukan propaganda, penggalangan dana, serta berkoordinasi dalam komunitas komunikasi kelompok teroris. Selain itu, aparat juga menemukan 137 pelaku aktif yang menyalahgunakan ruang digital untuk aktivitas terorisme. Sebanyak 32 pelaku terpapar paham radikal secara daring dan kemudian bergabung dengan jaringan terorisme. Sementara itu, 17 pelaku lainnya melakukan aktivitas terorisme di ruang digital tanpa keterlibatan langsung dengan jaringan, yang dikenal sebagai fenomena self-radicalization. “Nah, ini menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan ruang digital ini semakin berkembang oleh jaringan terorisme maupun simpatisan terorisme,” ungkap dia." "320","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 kasus penggalangan dana aktivitas terorisme ditemukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama tiga tahun terakhir. Dalam periode waktu tersebut, Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn.) Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa totalnya mencapai lebih dari Rp 5 miliar. “Kemudian, pendanaan terorisme juga sama. Ditemukan 16 kasus pendanaan terorisme melalui berbagai metode dengan akumulasi dana sebesar Rp 5.093.810.613,” ungkap Eddy di Hotel Pullman Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025). Selain itu, terdapat 27 perencanaan serangan yang berhasil dicegah oleh aparat penegak hukum. Sebab, mereka bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengedepankan pendekatan pre-emptive justice. “Artinya apa? Perbuatan persiapan (terorisme) itu sudah masuk dalam norma hukum pidana. Ini juga KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan berlaku juga masuk juga itu perbuatan persiapan,” ujar dia. Sementara itu, para penegak hukum selama tiga tahun terakhir telah menangkap 230 orang terkait kegiatan terorisme di Indonesia. “Kemudian, 362 orang itu disidangkan selama tiga tahun terakhir. Mayoritas merupakan afiliasi atau simpatisan ISIS dan semuanya laki-laki,” jelas dia. Adapun dalam periode tersebut terungkap keterlibatan 11 pelaku perempuan yang melakukan propaganda, penggalangan dana, serta berkoordinasi dalam komunitas komunikasi kelompok teroris. Selain itu, aparat juga menemukan 137 pelaku aktif yang menyalahgunakan ruang digital untuk aktivitas terorisme. Sebanyak 32 pelaku terpapar paham radikal secara daring dan kemudian bergabung dengan jaringan terorisme. Sementara itu, 17 pelaku lainnya melakukan aktivitas terorisme di ruang digital tanpa keterlibatan langsung dengan jaringan, yang dikenal sebagai fenomena self-radicalization. “Nah, ini menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan ruang digital ini semakin berkembang oleh jaringan terorisme maupun simpatisan terorisme,” ungkap dia." "321","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai kekhawatiran masyarakat sipil terhadap rencana pengaturan tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan hal yang wajar. Menurut Andreas, aturan itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena penanganan terorisme telah memiliki lembaga khusus, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Karena pertama, untuk tugas penanggulangan terorisme ini sudah diatur ada lembaga yang menangani, yakni BNPT sehingga bisa terjadi tumpang tindih dalam penanganan terorisme,” kata Andreas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/1/2026). Politikus PDI-P itu mengakui bahwa di dalam Undang-Undang TNI telah diatur tugas perbantuan TNI di luar tugas utama pertahanan, melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk mengatasi terorisme. Namun, Andreas menegaskan bahwa pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan menjadi ranah BNPT. “UU TNI memang secara umum mengatur mengenai tugas perbantuan TNI selain tugas utama dalam bidang pertahanan, perang. Penugasan perbantuan ini diatur dalam pasal-pasal yang menyangkut Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk mengatasi terorisme,” ujar Andreas. “Sementara dalam hal pencegahan, penanggulangan dan penindakan terorisme sebagaimana diatur dalam UU Anti Terorisme menjadi ranah penugasan BNPT,” imbuh dia. Oleh karena itu, Andreas menilai wajar apabila kelompok masyarakat sipil khawatir, apabila Peraturan Presiden (Perpres) mengatur batasan OMSP bagi TNI dalam penanggulangan terorisme terlalu luas. “Hal yang wajar menjadi kekhawatiran kelompok civil society, apabila Peraturan Presiden mengatur terlalu luas batasan OMSP bagi TNI untuk penanggulangan terorisme,” ucap Andreas. Selain potensi tumpang tindih kewenangan, dia juga menilai perluasan tugas TNI berisiko menimbulkan multi tafsir penugasan di ranah sipil. “Kedua, perluasan tugas bagi TNI ini juga bisa menimbulkan multi tafsir penugasan TNI dalam ranah sipil,” ucap dia. Andreas pun mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat sipil adalah hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Pemerintah, kata dia, justru perlu mengapresiasi sikap kritis terhadap rencana kebijakan tersebut. “Memang Perpres tersebut belum ditanda tangani oleh Presiden, tetapi kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kebijakan yang keliru dalam mengimplementasikan UU tentu tidak ada salahnya,” kata Andreas. “Justru kita patut berterima kasih kepada masyarakat sipil yang mengingatkan potensi terjadinya pelanggaran UU, sebelum itu terjadi,” ujar dia." "322","Mochamad Nasir, Feri Herianto, Dwi Hartono, Antonius Aditya Maharjuna, David Setia Darmawan","JAKARTA, KOMPAS.com — Oditur Militer Jakarta mengungkap penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang (Kacab) bank BUMN, Mohammad Ilham Pradipta, bermula dari permintaan menggertak seseorang dengan imbalan ratusan juta rupiah. Permintaan itu disampaikan seorang warga sipil kepada prajurit TNI yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Oditur Militer Mayor Chk Wasinton Marpaung menjelaskan, peristiwa bermula ketika Saksi 5, Yohanes Joko Pamuntas, mendatangi Terdakwa 1, Mochamad Nasir, di Jonggol pada 17 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, Joko meminta bantuan untuk menggertak seseorang. ""Saksi 5 menemui terdakwa 1 di Jonggol, meminta bantuan dengan berkata, 'Pak, teman saya minta tolong untuk ngemop atau menggertak orang dengan imbalan sebesar Rp 150 juta sampai dengan Rp 200 juta.' Terdakwa 1 berkata, 'Itu untuk apa Jo?',"" kata Wasinton dalam pembacaan dakwaan, Senin (6/4/2026). Wasinton menerangkan, saat itu Joko belum mengetahui siapa target yang dimaksud. Nasir kemudian meminta agar terlebih dahulu bertemu dengan saksi 3, Dwi Hartono. ""Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi 5 bertemu dengan saksi 3 (Dwi Hartono), saksi 4 (Antonius Aditya Maharjuna), dan terdakwa 1 di Kota Wisata Dalam pertemuan tersebut, saksi 3 merencanakan membawa pimpinan orang tersebut secara paksa pada tanggal 19 Agustus 2025. Akan tetapi Terdakwa 1 mengatakan, 'Tidak mungkin karena waktunya terlalu mepet',"" Tuturnya. Dalam pertemuan tersebut, Nasir kemudian mengusulkan teknis penculikan dengan cara membius korban sebelum dibawa ke lokasi tertentu. ""Kemudian terdakwa 1 mengusulkan teknisnya, 'Biasanya korban dibius dan diculik untuk dibawa ke safe house.' Mendengar penjelasan terdakwa 1 tersebut karena rencananya rapi, maka Saksi 3 setuju,"" jelasnya. Selanjutnya, saksi 3 mengirimkan data korban kepada saksi 5 melalui WhatsApp yang berisi nama, foto, nomor telepon, titik koordinat, dan alamat korban. Setelah itu, mereka membahas kesepakatan pembayaran. ""Setelah bernegosiasi soal pembayaran, saksi 3 meminta untuk pembayaran awal hanya sebesar Rp 60 juta dan apabila berhasil menangkap saja, akan ditambah sebesar Rp 200 juta dan bonus sebesar Rp 5 miliar. Kemudian Saksi 3 menyuruh Saksi 5 untuk mengatakan kesepakatan tersebut kepada Terdakwa 1,"" lanjutnya. Terdakwa 1 kemudian menghubungi terdakwa 2, Feri Herianto, dan mengajaknya bertemu di wilayah Kota Wisata Cibubur. Dalam pertemuan itu, saksi 3 juga mengajak saksi 5 ke ATM untuk mengambil uang Rp 30 juta yang kemudian diserahkan kepada Saksi 5. ""Terdakwa 2 datang dan memperkenalkan diri kepada terdakwa 1, saksi 5, dan saksi 7 (David Setia Darmawan). Pada saat itu sambil menyerahkan amplop warna coklat, saksi 5 menjelaskan rencana yang akan dikerjakan oleh terdakwa 2 dan tim,"" jelasnya. Setelah itu, saksi 5 menyampaikan bahwa titik lokasi korban telah dikirim oleh Saksi 3 dan akan dilakukan pemantauan pergerakan korban. Terdakwa 1 bersama saksi 5, saksi 4, dan saksi 7 kemudian menuju titik di sekitar Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Cempaka Putih untuk melakukan pengamatan. ""Dan berkumpul di warung kopi daerah Cempaka Putih. Setelah itu saksi 5, terdakwa 1, saksi 4, dan saksi 7 mencari lokasi Bank BRI dan saat itu saksi 4 melihat dan memfoto korban dan menginformasikan kepada saksi 5,"" lanjutnya." "323","Mochamad Nasir, Feri Herianto, Dwi Hartono, Antonius Aditya Maharjuna, Yohanes Joko Pamuntas, David Setia Darmawan","JAKARTA, KOMPAS.com — Oditur Militer Jakarta mengungkap penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang (Kacab) bank BUMN, Mohammad Ilham Pradipta, bermula dari permintaan menggertak seseorang dengan imbalan ratusan juta rupiah. Permintaan itu disampaikan seorang warga sipil kepada prajurit TNI yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Oditur Militer Mayor Chk Wasinton Marpaung menjelaskan, peristiwa bermula ketika Saksi 5, Yohanes Joko Pamuntas, mendatangi Terdakwa 1, Mochamad Nasir, di Jonggol pada 17 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, Joko meminta bantuan untuk menggertak seseorang. ""Saksi 5 menemui terdakwa 1 di Jonggol, meminta bantuan dengan berkata, 'Pak, teman saya minta tolong untuk ngemop atau menggertak orang dengan imbalan sebesar Rp 150 juta sampai dengan Rp 200 juta.' Terdakwa 1 berkata, 'Itu untuk apa Jo?',"" kata Wasinton dalam pembacaan dakwaan, Senin (6/4/2026). Wasinton menerangkan, saat itu Joko belum mengetahui siapa target yang dimaksud. Nasir kemudian meminta agar terlebih dahulu bertemu dengan saksi 3, Dwi Hartono. ""Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi 5 bertemu dengan saksi 3 (Dwi Hartono), saksi 4 (Antonius Aditya Maharjuna), dan terdakwa 1 di Kota Wisata Dalam pertemuan tersebut, saksi 3 merencanakan membawa pimpinan orang tersebut secara paksa pada tanggal 19 Agustus 2025. Akan tetapi Terdakwa 1 mengatakan, 'Tidak mungkin karena waktunya terlalu mepet',"" Tuturnya. Dalam pertemuan tersebut, Nasir kemudian mengusulkan teknis penculikan dengan cara membius korban sebelum dibawa ke lokasi tertentu. ""Kemudian terdakwa 1 mengusulkan teknisnya, 'Biasanya korban dibius dan diculik untuk dibawa ke safe house.' Mendengar penjelasan terdakwa 1 tersebut karena rencananya rapi, maka Saksi 3 setuju,"" jelasnya. Selanjutnya, saksi 3 mengirimkan data korban kepada saksi 5 melalui WhatsApp yang berisi nama, foto, nomor telepon, titik koordinat, dan alamat korban. Setelah itu, mereka membahas kesepakatan pembayaran. ""Setelah bernegosiasi soal pembayaran, saksi 3 meminta untuk pembayaran awal hanya sebesar Rp 60 juta dan apabila berhasil menangkap saja, akan ditambah sebesar Rp 200 juta dan bonus sebesar Rp 5 miliar. Kemudian Saksi 3 menyuruh Saksi 5 untuk mengatakan kesepakatan tersebut kepada Terdakwa 1,"" lanjutnya. Terdakwa 1 kemudian menghubungi terdakwa 2, Feri Herianto, dan mengajaknya bertemu di wilayah Kota Wisata Cibubur. Dalam pertemuan itu, saksi 3 juga mengajak saksi 5 ke ATM untuk mengambil uang Rp 30 juta yang kemudian diserahkan kepada Saksi 5. ""Terdakwa 2 datang dan memperkenalkan diri kepada terdakwa 1, saksi 5, dan saksi 7 (David Setia Darmawan). Pada saat itu sambil menyerahkan amplop warna coklat, saksi 5 menjelaskan rencana yang akan dikerjakan oleh terdakwa 2 dan tim,"" jelasnya. Setelah itu, saksi 5 menyampaikan bahwa titik lokasi korban telah dikirim oleh Saksi 3 dan akan dilakukan pemantauan pergerakan korban. Terdakwa 1 bersama saksi 5, saksi 4, dan saksi 7 kemudian menuju titik di sekitar Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Cempaka Putih untuk melakukan pengamatan. ""Dan berkumpul di warung kopi daerah Cempaka Putih. Setelah itu saksi 5, terdakwa 1, saksi 4, dan saksi 7 mencari lokasi Bank BRI dan saat itu saksi 4 melihat dan memfoto korban dan menginformasikan kepada saksi 5,"" lanjutnya." "324","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Merespons terjadinya kasus penculikan terhadap anak yang belakangan ini menuai perhatian publik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengimbau agar satuan pendidikan mengawasi kegiatan antar-jemput siswa di lingkungan sekolah. Tak hanya pihak sekolah, Abdul Mu’ti juga meminta keluarga juga memberi perhatian khusus terhadap pengasuhan anak sehingga tidak ada lagi anak yang mengalami peristiwa penculikan. “Terutama di tingkat pendidikan anak-anak SD awal dan TK, itu kan banyak yang diantar jemput,” kata Mendikdasmen Mu'ti usai membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah Revitalisasi Satuan Pendidikan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten pada Kamis (13/11/2025), dikutip dari Antaranews. “Saya kira sekolah memang perlu menyiapkan satu aturan untuk memastikan bahwa yang mengantar dan menjemput itu adalah benar-benar dari keluarga anak-anak yang belajar di situ karena seringkali yang menjemput itu tidak dikenal,” ujarnya lagi. Bahkan, dia menyarankan sekolah harus memiliki data lengkap mengenai siapa pengantar dan penjemput masing-masing murid guna mencegah terjadinya penculikan anak di lingkungan sekolah. Kemudian, kepada masyarakat, Mendikdasmen mengimbau agar setiap rukun tetangga (RT) dapat mengembangkan sistem pengawasan dan penjagaan terhadap anak-anak yang bermain di ruang publik di sekitar rumah mereka, khususnya bagi anak-anak yang bermain tanpa pendamping. Menurut dia, setiap RT dapat memperkuat budaya saling peduli antar warga sehingga bisa bersama untuk mengawasi dan menjaga anak-anak di lingkungan mereka. “Istilah asingnya sering disebut dengan neighborhood ya, mungkin bahasa kitanya adalah kewargaan. Kita perkuat budaya kewargaan, di mana semua kita saling menjaga. Walaupun bukan anak kita sendiri, tapi mereka semua adalah tetangga kita, keluarga kita yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Abdul Mu’ti. Terkait penculikan anak, kasus Bilqis tengah menjadi perhatian publik. Bocah perempuan berusia 4 tahun itu diculik di Taman Pakui Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 2 November 2025. Sekitar satu minggu kemudian, Bilqis akhirnya bisa ditemukan di wilayah Suku Anak Dalam (SAD) Mentawak, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. ""Alhamdulillah, tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Unit Reskrim Polsek Panakukang setelah melakukan penyelidikan, anak balita yang diculik telah ditemukan tadi malam, dan bisa kembali ke Makassar hari ini,"" kata Kapolrestabes Makassar Arya Perdana di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 9 November 2025. Bilqis berhasil ditemukan setelah polisi menelusuri pengakuan salah satu pelaku yang menjual anak tersebut dengan harga sekitar Rp 80 juta. Polisi kemudian menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, mereka adalah: Hasil penyelidikan juga menunjukkan bahwa masyarakat adat SAD sebenarnya juga menjadi korban penipuan oleh sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas provinsi." "325","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com — Fasilitas publik di Jakarta seolah tak henti menjadi sasaran pencurian oleh oknum tak bertanggung jawab. Para pelaku tanpa ragu mengambil bagian dari fasilitas umum, seperti besi, kabel, hingga lampu, demi keuntungan pribadi. Salah satu fasilitas yang kerap menjadi target adalah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Sejumlah JPO di Jakarta bahkan sempat mengalami kerusakan akibat besinya dicuri. JPO Marunda di Jakarta Utara pun tak luput dari incaran. Operator Lift JPO Marunda, Muhammad Taufat (49), mengatakan kawasan tersebut memang rawan tindak kriminal. Pada Maret 2026, mesin outdoor AC lift di JPO itu sempat hilang dicuri. ""Pernah hilang outdoor AC, kan adanya di bawah,"" kata Taufat saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (24/4/2026). Akibat pencurian itu, salah satu AC di lift JPO Marunda tidak dapat berfungsi. Beruntung, aksi tersebut terekam kamera CCTV sehingga wajah pelaku dapat dikenali. Taufat mengaku telah melaporkan kejadian itu kepada atasannya. Namun, ia tidak mengetahui apakah kasus tersebut dilanjutkan ke pihak berwajib. ""Itu saya kurang tahu, masalahnya (JPO) ini masih dipegang vendor sih,"" ujarnya. Selain menjadi sasaran pencurian, JPO yang dibangun dengan anggaran Rp 15,5 miliar itu juga kerap dijadikan tempat tidur gelandangan. Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat dua orang gelandangan tertidur di atas JPO dengan alas tipis berwarna cokelat, tepat di depan pintu lift yang rusak. Taufat mengaku kerap melarang mereka bermalam di area tersebut. Namun, para gelandangan tetap kembali setelah tidak ada pengawasan. ""Biasanya, saya usir-usirin yang tidur di sini,"" tutur dia. Fasilitas JPO Marunda juga mengalami kerusakan setelah ditabrak kontainer. Kerusakan terjadi pada kaca pelindung lift yang berada di depan SMPN 244. Kaca tersebut pecah dan hingga kini belum diperbaiki. Area yang rusak hanya ditutup spanduk bertuliskan “maaf sedang dalam perbaikan”. Selain itu, dua unit lift di JPO Marunda juga mengalami gangguan." "326","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","MAGELANG, KOMPAS.com – Beredar di media sosial video dugaan pencurian kabel universal serial bus (USB) oleh seorang perempuan di sebuah warung pulsa di Kota Magelang, Jawa Tengah. Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan bersama seorang anak melihat-lihat rak di warung pulsa di Jalan Jenderal Sudirman itu. Perempuan ini mengenakan kaus warna merah manggis dan sarung tangan putih. Menurut Surmiyati (40), pekerja di warung pulsa itu, dugaan pencurian terjadi pada Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. “Pas saya juga yang jaga (warung),” ucapnya kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026). Ia mengaku sudah curiga dengan gelagat si perempuan yang mondar-mandir dari satu rak ke rak lain. Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), Surmiyati mengatakan, perempuan itu mengambil kabel USB lalu memasukkan ke kantong pakaian seorang anak yang sedang bersamanya. Anak itu, lanjut Surmiyati, sempat mengeluarkan lagi kabel USB dan menaruhnya di etalase. Namun, perempuan itu kembali memasukkan kabel ke kantong si anak. Surmiyati menyebutkan, kondisi warung pulsa saat itu juga diisi beberapa pembeli lain. Adapun perempuan yang diduga melakukan pencurian tetap melakukan pembelian di situ berupa voucher internet, es krim, dan camilan. “Kabelnya memang cuma Rp 25.000. Tapi, kalau tidak ditegur tuman (kebiasaan). Takutnya di tempat lain juga begitu,” jelasnya. Pemilik warung pulsa, kata Surmiyati, kemudian mengunggah rekaman CCTV terkait dugaan pencurian kabel USB ke Instagram. Ia menambahkan pemilik warung pulsa tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, melainkan menunggu si terduga pelaku membayar atau mengembalikan kabel USB. “Semoga saja ada itikad baik. Kalau dia berani ke sini,” pungkasnya." "327","BS, JH","BANGKALAN, KOMPAS.com — Polisi menangkap dua pelaku pencurian sapi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, saat hendak menjual hasil curiannya. “Dua orang tersebut kami amankan di jalan saat membawa mobil bak terbuka dengan membawa seekor sapi,” ujar Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi, Kamis (23/4/2026). Kedua pelaku yang diamankan yakni BS (39), warga Kecamatan Modung, dan JH (56), warga Kecamatan Tanah Merah. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan kehilangan sapi di Kecamatan Kwanyar dan Tanah Merah. Polisi juga mengerahkan tim, termasuk anjing pelacak (K9), untuk membantu proses pencarian. Dari hasil pemeriksaan, BS mengaku mencuri sapi dari kandang milik warga di Kecamatan Kwanyar, sementara JH berperan sebagai penadah. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa seekor sapi dan kendaraan bak terbuka yang digunakan pelaku. “BS disangkakan Pasal 477 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan JH disangka Pasal 591 dengan ancaman 4 tahun penjara,” kata Hafid. Selain itu, dalam kasus pencurian di Kecamatan Tanah Merah, sapi milik warga ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah korban. Diduga, pelaku sengaja meninggalkan hewan ternak tersebut. Meski demikian, polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sapi di wilayah tersebut. Polisi menduga maraknya pencurian sapi jelang Idul Adha dipicu meningkatnya permintaan dan harga hewan ternak." "328","Andi Hakim Febriansyah","JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penggelapan dana umat senilai Rp 28 miliar di Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, menggemparkan publik. Peristiwa ini mencuat setelah bendahara CU, Suster Natalia Situmorang, mengungkap kronologi awal kecurigaan hingga terbongkarnya dugaan praktik investasi fiktif oleh eks Kepala Kantor Kas bank BUMN Unit Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah. Kecurigaan bermula pada Desember 2025 saat pihak koperasi mengajukan pencairan deposito investasi sebesar Rp 10 miliar untuk kebutuhan gereja. Namun, pencairan dana tersebut tidak kunjung terealisasi. “Sampai Januari 2026 tetap kami bicarakan masalah pencairan. Lagi-lagi, Andi mengatakan ‘siap suster, sudah sedang diproses’,” tutur Natalia. Penundaan berulang tanpa kejelasan membuat pihak CU mulai mempertanyakan keabsahan investasi tersebut. Kecurigaan memuncak pada 23 Februari 2026 ketika seorang pegawai bank datang untuk mengambil dana pencairan, tetapi bukan Andi yang selama ini berkomunikasi dengan mereka. “Di sinilah mulai saya curiga, karena tidak ada kata-kata tentang pergantian. Sementara saya masih komunikasi dengan yang bersangkutan,” kata Natalia. Beberapa jam kemudian, pihak bank memberikan penjelasan mengejutkan bahwa Andi sudah tidak lagi bekerja di bank tersebut dan produk investasi yang ditawarkan bukan produk resmi. “Mereka menginformasikan bahwa per tanggal hari ini Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai Bank BNI dan deposito investment itu bukan produk BNI,” ujar dia. Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, dana milik anggota CU Paroki Aek Nabara sebesar Rp 28 miliar akan dikembalikan secara penuh, pada Rabu (22/4/2026). Putrama pun sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Presiden Prabowo Subianto atas situasi yang sedang berlangsung saat ini. ""Dan solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara,"" ujar Putrama, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Saat ditanya perihal evaluasi BNI agar penggelapan tidak terjadi lagi ke depannya, Putrama menyebut kasus ini menjadi pembelajaran bagi mereka. Menurut dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah harus disertai literasi keuangan. ""Kemudian juga dari pihak perbankan tentunya adalah mengenai pemahaman atas penerapan know your employee. Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami, baik dari pihak perbankan, maupun dari pihak nasabah,"" tegas dia. ""Dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aek Nabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah,"" sambung Putrama. Putrama memastikan tidak akan ada hambatan dalam mengembalikan dana Rp 28 miliar secara penuh hari ini. Sebelum dana tersebut dikembalikan BNI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ternyata mempertemukan Suster Natalia Situmorang dan Dirut BNI di Gedung DPR. Usai pertemuan tersebut, barulah BNI dan perwakilan Paroki Aek Nabara menyatakan kasus sudah klir, di mana dana umat akan dikembalikan secara penuh. ""Terima kasih untuk semua tim media. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat Paroki Aek Nabara yang memberikan atensi, sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik,"" ujar Suster Natalia. ""Terima kasih juga untuk Bapak Dasco yang sudah menerima kami hadir di tempat ini pada siang hari ini,"" sambung dia. Suster Natalia berharap, semua proses sampai pengembalian dana dapat berjalan dengan baik. Dia pun memastikan akan segera ada kabar baik bagi umat. ""Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka. Terima kasih,"" imbuh Suster Natalia, sambil tersenyum. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menahan Andi Hakim, mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (30/3/2026). Andi diduga menggelapkan dana jemaat Gereja Katolik dengan nilai mencapai Rp 28 miliar. Uang hasil kejahatan tersebut diduga digunakan tersangka untuk berbagai investasi pribadi, mulai dari pembangunan sport center, kafe, hingga mini zoo. Polisi memastikan akan segera melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut. ""Tentu, jadi nanti kami akan mengajukan surat permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan,"" ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko di Mapolda Sumut, Senin." "329","Andi Hakim Febriansyah","JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penggelapan dana umat senilai Rp 28 miliar di Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, menggemparkan publik. Peristiwa ini mencuat setelah bendahara CU, Suster Natalia Situmorang, mengungkap kronologi awal kecurigaan hingga terbongkarnya dugaan praktik investasi fiktif oleh eks Kepala Kantor Kas bank BUMN Unit Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah. Kecurigaan bermula pada Desember 2025 saat pihak koperasi mengajukan pencairan deposito investasi sebesar Rp 10 miliar untuk kebutuhan gereja. Namun, pencairan dana tersebut tidak kunjung terealisasi. “Sampai Januari 2026 tetap kami bicarakan masalah pencairan. Lagi-lagi, Andi mengatakan ‘siap suster, sudah sedang diproses’,” tutur Natalia. Penundaan berulang tanpa kejelasan membuat pihak CU mulai mempertanyakan keabsahan investasi tersebut. Kecurigaan memuncak pada 23 Februari 2026 ketika seorang pegawai bank datang untuk mengambil dana pencairan, tetapi bukan Andi yang selama ini berkomunikasi dengan mereka. “Di sinilah mulai saya curiga, karena tidak ada kata-kata tentang pergantian. Sementara saya masih komunikasi dengan yang bersangkutan,” kata Natalia. Beberapa jam kemudian, pihak bank memberikan penjelasan mengejutkan bahwa Andi sudah tidak lagi bekerja di bank tersebut dan produk investasi yang ditawarkan bukan produk resmi. “Mereka menginformasikan bahwa per tanggal hari ini Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai Bank BNI dan deposito investment itu bukan produk BNI,” ujar dia. Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, dana milik anggota CU Paroki Aek Nabara sebesar Rp 28 miliar akan dikembalikan secara penuh, pada Rabu (22/4/2026). Putrama pun sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Presiden Prabowo Subianto atas situasi yang sedang berlangsung saat ini. ""Dan solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara,"" ujar Putrama, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Saat ditanya perihal evaluasi BNI agar penggelapan tidak terjadi lagi ke depannya, Putrama menyebut kasus ini menjadi pembelajaran bagi mereka. Menurut dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah harus disertai literasi keuangan. ""Kemudian juga dari pihak perbankan tentunya adalah mengenai pemahaman atas penerapan know your employee. Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami, baik dari pihak perbankan, maupun dari pihak nasabah,"" tegas dia. ""Dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aek Nabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah,"" sambung Putrama. Putrama memastikan tidak akan ada hambatan dalam mengembalikan dana Rp 28 miliar secara penuh hari ini. Sebelum dana tersebut dikembalikan BNI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ternyata mempertemukan Suster Natalia Situmorang dan Dirut BNI di Gedung DPR. Usai pertemuan tersebut, barulah BNI dan perwakilan Paroki Aek Nabara menyatakan kasus sudah klir, di mana dana umat akan dikembalikan secara penuh. ""Terima kasih untuk semua tim media. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat Paroki Aek Nabara yang memberikan atensi, sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik,"" ujar Suster Natalia. ""Terima kasih juga untuk Bapak Dasco yang sudah menerima kami hadir di tempat ini pada siang hari ini,"" sambung dia. Suster Natalia berharap, semua proses sampai pengembalian dana dapat berjalan dengan baik. Dia pun memastikan akan segera ada kabar baik bagi umat. ""Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka. Terima kasih,"" imbuh Suster Natalia, sambil tersenyum. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menahan Andi Hakim, mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (30/3/2026). Andi diduga menggelapkan dana jemaat Gereja Katolik dengan nilai mencapai Rp 28 miliar. Uang hasil kejahatan tersebut diduga digunakan tersangka untuk berbagai investasi pribadi, mulai dari pembangunan sport center, kafe, hingga mini zoo. Polisi memastikan akan segera melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut. ""Tentu, jadi nanti kami akan mengajukan surat permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan,"" ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko di Mapolda Sumut, Senin." "330","Abraham Santoso","SURABAYA, KOMPAS.com — Persidangan kasus penyelewengan wewenang jabatan dengan terdakwa Abraham Santoso memasuki tahap pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan. “Kami memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan vonis kepada terdakwa Abraham Santoso selama tiga tahun dan enam bulan pidana penjara,” ujar JPU Galih Riana Putra Intaran di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (22/4/2026).Dalam persidangan terungkap, Abraham merupakan pegawai PT Istana Surya Perkasa sejak 2018 dan menjabat sebagai supervisor creative marketing sekaligus koordinator produksi packaging sejak Desember 2022. Jaksa menyebut, terdakwa diduga melakukan penggelapan dalam jabatan dengan merekayasa pengadaan kemasan produk menggunakan purchase order (PO) fiktif. Modus tersebut dilakukan dengan melibatkan dua vendor, yakni Cetakanku Krian dan Gloria Print, yang digunakan untuk mengajukan transaksi yang tidak memiliki dasar nyata. Jaksa mengungkapkan, terdakwa lebih dulu meyakinkan pihak perusahaan bahwa harga dari vendor yang dipilih lebih kompetitif. Setelah itu, terdakwa mengajukan sejumlah PO yang dilengkapi spesifikasi barang dan permintaan uang muka antara 10 hingga 30 persen. Dana perusahaan kemudian ditransfer ke sejumlah rekening, di antaranya atas nama A. Frida Fitriani dan Bobby Sanjaya, sebelum akhirnya dialihkan ke rekening pribadi terdakwa. “Selain itu, terdakwa Abraham Santoso melakukan manipulasi data pada sistem SAP perusahaan agar purchase order, surat jalan, dan invoice seolah-olah sesuai,” kata jaksa. Untuk menutupi perbuatannya, terdakwa juga diduga memalsukan surat jalan dan invoice agar seolah-olah pengiriman barang telah dilakukan. Kasus ini terungkap pada Juli 2024 setelah bagian purchasing beralih ke karyawan lain dan dilakukan pencocokan dokumen dengan stok barang di gudang. Dari hasil audit internal, ditemukan selisih antara dokumen pengadaan dan stok riil. Salah satu transaksi tercatat melalui vendor Cetakanku Krian senilai Rp 456.325.000, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp 135.697.500. Namun, sebagian besar barang yang tercantum dalam dokumen tidak pernah diterima perusahaan. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Jaksa menilai perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan posisi strategis yang dipercayakan perusahaan kepada terdakwa." "331","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Transaksi digital di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang 2024, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik mencapai 34,5 miliar transaksi atau naik 36,1 secara tahunan (yoy). Namun, di balik tren positif tersebut, potensi risiko pun ikut meningkat. Pelaku kejahatan digital mulai memanfaatkan celah dalam sistem dan perilaku pengguna untuk meraup keuntungan. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penipuan online selama 2024 mencapai 32,5 persen, meningkat dari 10,3 persen pada 2023. Penipuan yang mengatasnamakan customer service (CS) platform populer menjadi salah satu modus yang paling sering digunakan. Di Indonesia, nama DANA termasuk yang paling sering dicatut oleh pelaku. Umumnya, pelaku yang mengaku sebagai CS DANA menjalankan aksinya melalui berbagai kanal, mulai dari direct message (DM) di media sosial, pesan WhatsApp, hingga panggilan telepon. Modusnya diawali dengan penyampaian informasi palsu, seperti klaim adanya masalah pada akun, transaksi mencurigakan, atau pemberitahuan hadiah undian yang harus segera diklaim. Setelah terpancing, pelaku akan mengarahkan korban untuk memberikan data pribadi penting, seperti kode one-time password (OTP), personal identifier number (PIN), atau mengeklik tautan yang mengarah ke situs palsu. Begitu informasi sensitif berhasil dikantongi, akun DANA korban bisa dibobol dalam hitungan detik. Seluruh saldo pun lenyap seketika. Modus penipuan CS palsu kini pun semakin berbahaya. Pelaku kerap meniru logo DANA secara sempurna, menggunakan nama akun yang menyerupai akun resmi, serta berkomunikasi dengan bahasa yang terdengar profesional untuk meyakinkan korban. Untuk membantu pengguna menghindari jebakan semacam itu, DANA meluncurkan kampanye edukatif bertajuk #AwasJebakanBadman. Dalam kampanye itu, DANA membagikan tiga langkah utama yang dapat diikuti pengguna untuk melindungi diri dari modus penipuan. Berikut adalah panduannya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap siapa pun yang mengaku sebagai CS DANA, terutama jika menghubungi melalui platform tidak resmi. Perlu diingat, DANA tidak memiliki layanan CS melalui WhatsApp. Kanal resmi DANA untuk menyampaikan keluhan dan aduan pengguna dapat dilakukan melalui berbagai platform. Perlu diingat, DANA tidak memiliki layanan CS melalui WhatsApp. Kanal resmi untuk menyampaikan keluhan atau aduan hanya tersedia melalui: Jadi, jika ada pihak yang mengaku sebagai CS DANA di luar kanal resmi tersebut, terutama via WhatsApp, hampir dapat dipastikan itu adalah modus penipuan. Langkah kedua adalah melakukan verifikasi. Kamu bisa menggunakan fitur DANA Protection di aplikasi DANA untuk memeriksa keaslian nomor, tautan, atau akun medsos yang mengatasnamakan CS DANA. Caranya mudah, cukup salin dan tempel (copy dan paste) informasi mencurigakan ke kolom yang tersedia di fitur tersebut, lalu sistem akan menunjukkan apakah sumber tersebut valid atau tidak. Perlu diingat, CS resmi DANA tidak akan pernah menghubungi pengguna lebih dulu tanpa adanya laporan yang masuk. Jadi, jika kamu tiba-tiba dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai CS DANA, padahal tidak pernah mengajukan laporan, besar kemungkinan itu adalah aksi penipuan. Jika kamu yakin bahwa pihak yang menghubungi berasal dari sumber tidak tepercaya, segera laporkan melalui fitur DANA Protection. Fitur ini menyediakan tombol laporan yang akan langsung mengarahkanmu ke layanan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kamu juga bisa melaporkan kasus melalui email help@dana.id, call center 1500 445, atau akun medsos resmi DANA. Sebagai langkah tambahan, segera blokir dan laporkan akun atau nomor mencurigakan yang menghubungi. Semakin cepat kamu bertindak, semakin kecil peluang pelaku menipu pengguna lain. Selain menjalankan langkah Monitor, Konfirmasi, dan Lapor, kamu juga disarankan menerapkan langkah-langkah penting lainnya untuk melindungi diri dari ancaman CS palsu yang mengatasnamakan DANA. Salah satunya adalah menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak mengklik tautan atau mengisi formulir dari sumber yang tidak jelas, khususnya jika mengklaim berasal dari DANA. Kemudian, jangan pernah mengunduh atau menginstal aplikasi DANA dari tautan yang dibagikan di grup pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau platform lainnya. Jangan pernah mengunduh atau menginstal aplikasi DANA dari tautan yang dibagikan melalui grup pesan instan, seperti WhatsApp, Telegram, atau platform sejenis. Selalu pastikan kamu hanya mengunduh aplikasi dari platform resmi, seperti Google Play Store atau App Store. Hal penting lain yang perlu diingat adalah menjaga kerahasiaan PIN dan kode OTP lantaran bersifat sangat pribadi. Jangan pernah membagikan keduanya kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari DANA. Jika kamu menerima pesan mencurigakan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan DANA, segera blokir dan laporkan nomor tersebut agar tidak menimbulkan korban lain. Dengan menerapkan tip-tip tersebut secara konsisten, kamu bisa membentengi diri dari ancaman siber sekaligus tetap menikmati kemudahan transaksi digital dengan aman dan nyaman." "332","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Transaksi digital di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang 2024, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik mencapai 34,5 miliar transaksi atau naik 36,1 secara tahunan (yoy). Namun, di balik tren positif tersebut, potensi risiko pun ikut meningkat. Pelaku kejahatan digital mulai memanfaatkan celah dalam sistem dan perilaku pengguna untuk meraup keuntungan. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penipuan online selama 2024 mencapai 32,5 persen, meningkat dari 10,3 persen pada 2023. Penipuan yang mengatasnamakan customer service (CS) platform populer menjadi salah satu modus yang paling sering digunakan. Di Indonesia, nama DANA termasuk yang paling sering dicatut oleh pelaku. Umumnya, pelaku yang mengaku sebagai CS DANA menjalankan aksinya melalui berbagai kanal, mulai dari direct message (DM) di media sosial, pesan WhatsApp, hingga panggilan telepon. Modusnya diawali dengan penyampaian informasi palsu, seperti klaim adanya masalah pada akun, transaksi mencurigakan, atau pemberitahuan hadiah undian yang harus segera diklaim. Setelah terpancing, pelaku akan mengarahkan korban untuk memberikan data pribadi penting, seperti kode one-time password (OTP), personal identifier number (PIN), atau mengeklik tautan yang mengarah ke situs palsu. Begitu informasi sensitif berhasil dikantongi, akun DANA korban bisa dibobol dalam hitungan detik. Seluruh saldo pun lenyap seketika. Modus penipuan CS palsu kini pun semakin berbahaya. Pelaku kerap meniru logo DANA secara sempurna, menggunakan nama akun yang menyerupai akun resmi, serta berkomunikasi dengan bahasa yang terdengar profesional untuk meyakinkan korban. Untuk membantu pengguna menghindari jebakan semacam itu, DANA meluncurkan kampanye edukatif bertajuk #AwasJebakanBadman. Dalam kampanye itu, DANA membagikan tiga langkah utama yang dapat diikuti pengguna untuk melindungi diri dari modus penipuan. Berikut adalah panduannya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap siapa pun yang mengaku sebagai CS DANA, terutama jika menghubungi melalui platform tidak resmi. Perlu diingat, DANA tidak memiliki layanan CS melalui WhatsApp. Kanal resmi DANA untuk menyampaikan keluhan dan aduan pengguna dapat dilakukan melalui berbagai platform. Perlu diingat, DANA tidak memiliki layanan CS melalui WhatsApp. Kanal resmi untuk menyampaikan keluhan atau aduan hanya tersedia melalui: Jadi, jika ada pihak yang mengaku sebagai CS DANA di luar kanal resmi tersebut, terutama via WhatsApp, hampir dapat dipastikan itu adalah modus penipuan. Langkah kedua adalah melakukan verifikasi. Kamu bisa menggunakan fitur DANA Protection di aplikasi DANA untuk memeriksa keaslian nomor, tautan, atau akun medsos yang mengatasnamakan CS DANA. Caranya mudah, cukup salin dan tempel (copy dan paste) informasi mencurigakan ke kolom yang tersedia di fitur tersebut, lalu sistem akan menunjukkan apakah sumber tersebut valid atau tidak. Perlu diingat, CS resmi DANA tidak akan pernah menghubungi pengguna lebih dulu tanpa adanya laporan yang masuk. Jadi, jika kamu tiba-tiba dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai CS DANA, padahal tidak pernah mengajukan laporan, besar kemungkinan itu adalah aksi penipuan. Jika kamu yakin bahwa pihak yang menghubungi berasal dari sumber tidak tepercaya, segera laporkan melalui fitur DANA Protection. Fitur ini menyediakan tombol laporan yang akan langsung mengarahkanmu ke layanan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kamu juga bisa melaporkan kasus melalui email help@dana.id, call center 1500 445, atau akun medsos resmi DANA. Sebagai langkah tambahan, segera blokir dan laporkan akun atau nomor mencurigakan yang menghubungi. Semakin cepat kamu bertindak, semakin kecil peluang pelaku menipu pengguna lain. Selain menjalankan langkah Monitor, Konfirmasi, dan Lapor, kamu juga disarankan menerapkan langkah-langkah penting lainnya untuk melindungi diri dari ancaman CS palsu yang mengatasnamakan DANA. Salah satunya adalah menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak mengklik tautan atau mengisi formulir dari sumber yang tidak jelas, khususnya jika mengklaim berasal dari DANA. Kemudian, jangan pernah mengunduh atau menginstal aplikasi DANA dari tautan yang dibagikan di grup pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau platform lainnya. Jangan pernah mengunduh atau menginstal aplikasi DANA dari tautan yang dibagikan melalui grup pesan instan, seperti WhatsApp, Telegram, atau platform sejenis. Selalu pastikan kamu hanya mengunduh aplikasi dari platform resmi, seperti Google Play Store atau App Store. Hal penting lain yang perlu diingat adalah menjaga kerahasiaan PIN dan kode OTP lantaran bersifat sangat pribadi. Jangan pernah membagikan keduanya kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari DANA. Jika kamu menerima pesan mencurigakan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan DANA, segera blokir dan laporkan nomor tersebut agar tidak menimbulkan korban lain. Dengan menerapkan tip-tip tersebut secara konsisten, kamu bisa membentengi diri dari ancaman siber sekaligus tetap menikmati kemudahan transaksi digital dengan aman dan nyaman." "333","MP","BOGOR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengungkap bahwa uang palsu yang berhasil diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Bogor, Jawa Barat pada Senin (30/3/2026), memiliki kualitas sangat rendah. ""Berdasarkan pemeriksaan awal Bank Indonesia atas sampel barang bukti, teridentifikasi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu dengan kualitas yang sangat rendah dan sangat mudah diidentifikasi dengan kasat mata melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang),"" kata Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Budi Sudaryono saat konferensi pers di Jakarta, Rabu. Menurut Budi, uang palsu tersebut dicetak dengan teknik cetak sederhana yaitu menggunakan mesin printer biasa, tidak ada unsur pengaman uang yang berhasil dipalsukan seperti benang pengaman, watermark, electrotype, dan blind code. ""Dengan demikian, dapat dikatakan uang palsu tersebut berkualitas sangat rendah seperti temuan uang palsu pada kasus-kasus sebelumnya,"" katanya, dilansir dari Antara. Bank Indonesia menyatakan siap melakukan penelitian lebih lanjut terhadap seluruh barang bukti dugaan uang palsu tersebut. ""Sejalan dengan best practice (metode) internasional, Bank Indonesia terus berupaya melakukan penguatan kualitas uang Rupiah sebagai bagian dari strategi preemptive dalam penanggulangan uang palsu agar desain uang Rupiah semakin mudah dikenali dan menyulitkan pemalsuan,"" katanya. Budi senantiasa mengimbau masyarakat untuk memastikan keaslian uang Rupiah melalui metode 3D. ""Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang Rupiah dengan baik agar keasliannya lebih mudah dikenali,"" ucapnya. Selain itu, Budi juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa menerapkan ""5 Jangan"" terhadap uang Rupiah, yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan distapler, Jangan diremas, dan Jangan dibasahi. Sementara itu, demi memberantas peredaran uang palsu, BI juga menguatkan koordinasi dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com, Selasa (31/3/2026), seorang pria berinisial MP ditangkap polisi di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Senin (30/3/2026), karena kedapatan memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Kepala Subdit Ekonomi dan Perbankan (Ekbank) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Robby Syahfery mengatakan, MP diduga mencetak uang pecahan Rp 100.000 hingga sejumlah ratusan juta rupiah. “Petugas mengamankan uang pecahan Rp 100.000 yang diduga palsu dengan nilai mencapai sekitar Rp 620 juta,” kata Robby. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan dalam memproduksi uang palsu, seperti printer, alat pemotong kertas, dan setumpuk kertas A4. Uang palsu produksi pelaku disimpan dalam kardus kertas dan beberapa kotak lainnya. Hingga kini polisi masih mendalami jalur peredaran dan dugaan keterlibatan pelaku lain dalam praktik pemalsuan uang Rupiah ini. “Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap sindikat uang palsu tersebut terkait perencana dan jejaring peredarannya,” tutur dia." "334","MP","BOGOR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengungkap bahwa uang palsu yang berhasil diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Bogor, Jawa Barat pada Senin (30/3/2026), memiliki kualitas sangat rendah. ""Berdasarkan pemeriksaan awal Bank Indonesia atas sampel barang bukti, teridentifikasi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang palsu dengan kualitas yang sangat rendah dan sangat mudah diidentifikasi dengan kasat mata melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang),"" kata Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Budi Sudaryono saat konferensi pers di Jakarta, Rabu. Menurut Budi, uang palsu tersebut dicetak dengan teknik cetak sederhana yaitu menggunakan mesin printer biasa, tidak ada unsur pengaman uang yang berhasil dipalsukan seperti benang pengaman, watermark, electrotype, dan blind code. ""Dengan demikian, dapat dikatakan uang palsu tersebut berkualitas sangat rendah seperti temuan uang palsu pada kasus-kasus sebelumnya,"" katanya, dilansir dari Antara. Bank Indonesia menyatakan siap melakukan penelitian lebih lanjut terhadap seluruh barang bukti dugaan uang palsu tersebut. ""Sejalan dengan best practice (metode) internasional, Bank Indonesia terus berupaya melakukan penguatan kualitas uang Rupiah sebagai bagian dari strategi preemptive dalam penanggulangan uang palsu agar desain uang Rupiah semakin mudah dikenali dan menyulitkan pemalsuan,"" katanya. Budi senantiasa mengimbau masyarakat untuk memastikan keaslian uang Rupiah melalui metode 3D. ""Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang Rupiah dengan baik agar keasliannya lebih mudah dikenali,"" ucapnya. Selain itu, Budi juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa menerapkan ""5 Jangan"" terhadap uang Rupiah, yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan distapler, Jangan diremas, dan Jangan dibasahi. Sementara itu, demi memberantas peredaran uang palsu, BI juga menguatkan koordinasi dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com, Selasa (31/3/2026), seorang pria berinisial MP ditangkap polisi di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Senin (30/3/2026), karena kedapatan memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Kepala Subdit Ekonomi dan Perbankan (Ekbank) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Robby Syahfery mengatakan, MP diduga mencetak uang pecahan Rp 100.000 hingga sejumlah ratusan juta rupiah. “Petugas mengamankan uang pecahan Rp 100.000 yang diduga palsu dengan nilai mencapai sekitar Rp 620 juta,” kata Robby. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan dalam memproduksi uang palsu, seperti printer, alat pemotong kertas, dan setumpuk kertas A4. Uang palsu produksi pelaku disimpan dalam kardus kertas dan beberapa kotak lainnya. Hingga kini polisi masih mendalami jalur peredaran dan dugaan keterlibatan pelaku lain dalam praktik pemalsuan uang Rupiah ini. “Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap sindikat uang palsu tersebut terkait perencana dan jejaring peredarannya,” tutur dia." "335","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","BAYANGKAN seorang anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) di pelosok Kalimantan. Uang jajannya hanya Rp 10 ribu per hari, tapi dia sudah punya utang Rp 2 juta karena judi slot. Ini bukan skenario film. Ini nyata. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau PPATK, mencatat perputaran uang judi online di Indonesia tembus Rp 327 triliun sepanjang 2023. Parahnya, sebanyak 80 persen pemainnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, termasuk pelajar dan mahasiswa. Judi online sudah jadi darurat nasional yang menjerat generasi muda kita. Dulu judi identik dengan kasino atau arena sabung ayam yang butuh datang ke lokasi. Sekarang cukup punya HP dan kuota Rp 5 ribu. Iklan judi slot menyusup lewat TikTok, Instagram Reels, bahkan grup WhatsApp keluarga. Modusnya halus. Mereka memakai istilah “game penghasil uang” atau “cuan rebahan”, lengkap dengan testimoni palsu. Korbannya bukan lagi orang dewasa, tapi sudah menyasar anak di bawah umur. Dampaknya berantai dan mematikan. Kalah judi membuat pemain terjerat pinjaman online ilegal. Setelah itu muncul istilah galbay, yaitu gagal bayar. Korban lalu diteror oleh DC, singkatan dari Debt Collector atau penagih utang. Tekanan itu membuat keluarga berantakan. Di ujungnya, banyak yang nekat mencuri atau bahkan bunuh diri. Ini bukan lagi soal moral, tapi sudah soal nyawa. Kementerian Kominfo sudah memblokir 2,6 juta situs judi sejak 2018. Faktanya, mati satu tumbuh seribu. Kenapa? Karena bandar judi online ini adalah sindikat internasional. Server mereka ada di luar negeri. Mereka memakai kecerdasan buatan atau AI untuk membuat ribuan domain baru dalam 5 menit. Mereka pintar memanfaatkan lemahnya literasi digital kita. Banyak orang tidak tahu bedanya “game online” dan “judi online”. Selama kita cuma main blokir di hilir, kita akan capek sendiri." "336","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","BAYANGKAN seorang anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) di pelosok Kalimantan. Uang jajannya hanya Rp 10 ribu per hari, tapi dia sudah punya utang Rp 2 juta karena judi slot. Ini bukan skenario film. Ini nyata. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau PPATK, mencatat perputaran uang judi online di Indonesia tembus Rp 327 triliun sepanjang 2023. Parahnya, sebanyak 80 persen pemainnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, termasuk pelajar dan mahasiswa. Judi online sudah jadi darurat nasional yang menjerat generasi muda kita. Dulu judi identik dengan kasino atau arena sabung ayam yang butuh datang ke lokasi. Sekarang cukup punya HP dan kuota Rp 5 ribu. Iklan judi slot menyusup lewat TikTok, Instagram Reels, bahkan grup WhatsApp keluarga. Modusnya halus. Mereka memakai istilah “game penghasil uang” atau “cuan rebahan”, lengkap dengan testimoni palsu. Korbannya bukan lagi orang dewasa, tapi sudah menyasar anak di bawah umur. Dampaknya berantai dan mematikan. Kalah judi membuat pemain terjerat pinjaman online ilegal. Setelah itu muncul istilah galbay, yaitu gagal bayar. Korban lalu diteror oleh DC, singkatan dari Debt Collector atau penagih utang. Tekanan itu membuat keluarga berantakan. Di ujungnya, banyak yang nekat mencuri atau bahkan bunuh diri. Ini bukan lagi soal moral, tapi sudah soal nyawa. Kementerian Kominfo sudah memblokir 2,6 juta situs judi sejak 2018. Faktanya, mati satu tumbuh seribu. Kenapa? Karena bandar judi online ini adalah sindikat internasional. Server mereka ada di luar negeri. Mereka memakai kecerdasan buatan atau AI untuk membuat ribuan domain baru dalam 5 menit. Mereka pintar memanfaatkan lemahnya literasi digital kita. Banyak orang tidak tahu bedanya “game online” dan “judi online”. Selama kita cuma main blokir di hilir, kita akan capek sendiri." "337","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","Manipulasi AI, Strategi Situs Judi dalam Promosikan Diri Jumat, 27 Februari 2026 | 14:51 WIB Lagu lama, masalah sama Menemukan celah SHUTTERSTOCK/pedrosala Sejarah perjudian di Indonesia. *** Marak beredar, tersebar luas di media sosial Freepik Ilustrasi penelitian Pemilihan platform KOMPAS.com/ADITYA MAHENDRA Tampilan layar judi online pada gawai. Lebih dari 100 akun Perilaku Inautentik dan Indikasi Ternak Akun Infografik analisis berdasarkan URL Tangkap layar Facebook.com Ilustrasi perilaku inautentik pada admin yang mempromosikan situs judi. Tangkap layar Facebook.com Konten AI yang digunakan sebagai foto profil oleh salah satu akun yang mengiklankan situs judi. Iklan dilakukan dengan menyebarkan konten hoaks AI. Infografik analisis berdasarkan profil pengiklan Strategi meningkatkan branding dok. Pixabay/200degrees Ilustrasi media sosial. Infografik analisis berdasarkan tanggal pembuatan admin Efektif Polemik wacana pembatasan Cara manipulasi dilakukan: impersonasi dan imitasi (SHUTTERSTOCK/WPADINGTON) Ilustrasi judi online Impersonasi figur dan media Infografik analisis berdasarkan metode manipulasi Besarnya pengaruh influencer Shutterstock Ilustrasi brand ambassador, ilustrasi influencer. freepik.com Ilustrasi judi Operasi Lintas Negara Infografik analisis berdasarkan lokasi admin ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Petugas menata barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Bareskrim Polri membongkar situs judi online slot yang dikendalikan oleh WNA asal China dengan mengamankan tiga orang tersangka serta barang bukti uang senilai Rp70 miliar dan dua unit mobil. Kerja sama antarnegara Pentingnya Aturan Main dan Regulasi AI Butuh transparansi" "338","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Serie A diterpa isu tak sedap berupa skandal prostitusi yang menyeret sejumlah pemain. Kabarnya, 70 pemain terlibat, termasuk dari Inter dan AC Milan. Kemunculan skandal ini bersinggungan dengan sebuah perusahaan penyelenggara acara di Milan yang diduga juga bertindak sebagai kedok untuk jaringan prostitusi. Sejumlah pemain Inter Milan yang tidak disebutkan identitasnya dilaporkan terseret skandal jaringan prostitusi. Bukan hanya itu, setidaknya 70 atlet dari klub-klub besar termasuk AC Milan dan Juventus, dilaporkan menjadi salah satu kliennya. Laporan dari ANSA yang dilansir FCInterNews menyebutkan, polisi setempat menangkap empat orang awal pekan ini sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Menurut hukum Italia, prostitusi sebenarnya bukanlah kejahatan. Pelanggaran hukum terletak pada pengorganisasian, perantaraan, dan eksploitasi pekerjaan orang lain. Walau begitu, belum ada satu pun dari pemain yang terlibat dalam skandal ini sedang dalam penyelidikan ataupun masuk dakwaan. Laporan dari Tuttosport menambahkan, peristiwa tersebut terjadi di Milan dan Pulau Mykonos di Yunani. Bukan hanya prostitusi, dugaan penyalahgunaan narkoba juga masuk daftar penyelidikan. Para atlet tersebut diduga menggunakan apa yang disebut ""gas tertawa"", yang bertindak sebagai obat penenang ringan yang menyebabkan euforia. Kandungan dalam gas tertawa disebut tidak meninggalkan jejak di dalam tubuh, yang mencegahnya terdeteksi dalam tes anti-doping. Parahnya lagi, aksi tersebut disinyalir secara rutin terjadi selama masa lockdown Covid meskipun ada pembatasan ketat yang diberlakukan pada saat itu. Sementara itu, penyelenggara acara memasarkan paket-paket tersebut sebagai ""paket lengkap"" termasuk hiburan malam di kota, hotel mewah, dan layanan khusus. Untuk saat ini, polisi telah menyita lebih dari 1,2 juta euro (sekitar Rp 24,1 miliar) yang diduga sebagai keuntungan, tetapi penyelidikan baru saja dimulai. Dikutip dari Yahoo Sports, Kejaksaan Milan telah membuka penyelidikan terhadap sebuah agensi yang diduga menyelenggarakan pesta mewah yang melibatkan prostitusi dan penggunaan ""gas tertawa""." "339","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Serie A diterpa isu tak sedap berupa skandal prostitusi yang menyeret sejumlah pemain. Kabarnya, 70 pemain terlibat, termasuk dari Inter dan AC Milan. Kemunculan skandal ini bersinggungan dengan sebuah perusahaan penyelenggara acara di Milan yang diduga juga bertindak sebagai kedok untuk jaringan prostitusi. Sejumlah pemain Inter Milan yang tidak disebutkan identitasnya dilaporkan terseret skandal jaringan prostitusi. Bukan hanya itu, setidaknya 70 atlet dari klub-klub besar termasuk AC Milan dan Juventus, dilaporkan menjadi salah satu kliennya. Laporan dari ANSA yang dilansir FCInterNews menyebutkan, polisi setempat menangkap empat orang awal pekan ini sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Menurut hukum Italia, prostitusi sebenarnya bukanlah kejahatan. Pelanggaran hukum terletak pada pengorganisasian, perantaraan, dan eksploitasi pekerjaan orang lain. Walau begitu, belum ada satu pun dari pemain yang terlibat dalam skandal ini sedang dalam penyelidikan ataupun masuk dakwaan. Laporan dari Tuttosport menambahkan, peristiwa tersebut terjadi di Milan dan Pulau Mykonos di Yunani. Bukan hanya prostitusi, dugaan penyalahgunaan narkoba juga masuk daftar penyelidikan. Para atlet tersebut diduga menggunakan apa yang disebut ""gas tertawa"", yang bertindak sebagai obat penenang ringan yang menyebabkan euforia. Kandungan dalam gas tertawa disebut tidak meninggalkan jejak di dalam tubuh, yang mencegahnya terdeteksi dalam tes anti-doping. Parahnya lagi, aksi tersebut disinyalir secara rutin terjadi selama masa lockdown Covid meskipun ada pembatasan ketat yang diberlakukan pada saat itu. Sementara itu, penyelenggara acara memasarkan paket-paket tersebut sebagai ""paket lengkap"" termasuk hiburan malam di kota, hotel mewah, dan layanan khusus. Untuk saat ini, polisi telah menyita lebih dari 1,2 juta euro (sekitar Rp 24,1 miliar) yang diduga sebagai keuntungan, tetapi penyelidikan baru saja dimulai. Dikutip dari Yahoo Sports, Kejaksaan Milan telah membuka penyelidikan terhadap sebuah agensi yang diduga menyelenggarakan pesta mewah yang melibatkan prostitusi dan penggunaan ""gas tertawa""." "340","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Lokasi prostitusi Gang Royal yang berada di perbatasan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara terus beroperasi secara diam-diam meski sudah berkali-kali ditertibkan. Aktivitas di kawasan yang berada tepat di pinggir rel kereta api itu kini bahkan berlangsung selama 24 jam. Sekretaris RT 002 RW 13, Agung (46), mengatakan praktik prostitusi tidak pernah benar-benar berhenti, bahkan tetap berjalan pada pagi hari. ""Saya tidak membantah iya ada pagi hari, sejak dulu. Sebelum dan sampai dibongkar masih ada pagi hari pokokya habis subuh, ada 24 jam ada,"" ujarnya saat ditemui di lokasi, Selasa (18/11/2025). Warga menyebut aktivitas prostitusi di Gang Royal terbagi menjadi dua shift. Shift pertama berlangsung sekira pukul 10.00–17.00 WIB, sementara shift kedua dimulai pukul 19.00 WIB hingga menjelang subuh sekitar pukul 04.00 WIB. Menurut Agung, terdapat perbedaan usia PSK di kedua shift tersebut. ""Ya, kalau pagi itu STW (setengah tua) jadi umur 40–50 ke atas, kalau malam itu anak muda semua,"" katanya. Tamu yang datang pada shift pagi umumnya pria berusia sekitar 50 tahun, sedangkan malam hari didominasi tamu berusia lebih muda. Tarif PSK pada shift pertama berkisar Rp 100.000–150.000, sedangkan pada malam hari mulai dari Rp 200.000-an. Berdasarkan pengamatan di lapangan, aktivitas prostitusi pada shift pertama tidak terlalu mencolok. Beberapa tamu biasanya membuat janji di warung kopi sebelum mencari tempat lain. Namun sejumlah PSK juga terlihat mangkal di dekat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta Utara, yang dibangun pada 2023 setelah bangunan liar di kawasan itu dibongkar total. Pada malam hari, aktivitas prostitusi lebih dominan dilakukan di tenda-tenda bongkar pasang. Tenda ini mulai bermunculan setelah kawasan prostitusi di Jakarta Barat dibongkar pada Oktober 2025." "341","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","BARU-baru ini, ramai pemberitaan terkait berubahnya aturan pajak atas kendaraan listrik. Dalam narasi yang beredar, dikabarkan bahwa mobil dan motor listrik tidak lagi bebas dari pajak daerah setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11/2026. Selama ini, kendaraan listrik mendapatkan fasilitas bebas pajak tahunan kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBNKB) saat pembeliannya. Program insentifnya sudah berjalan lama sejak 2023. Namun, berlakunya Permendagri No. 11/2026 sejak 1 April 2026 disebut-sebut mengakhiri kebijakan insentif tersebut. Alasannya, kendaraan listrik tidak lagi dicantumkan dalam daftar jenis kendaraan yang bebas dari PKB dan BBNKB di Pasal 3 beleid tersebut. Pada aturan sebelumnya, Permendagri No. 7/2025 secara spesifik mencantumkan kendaraan berbasis energi terbarukan sebagai salah satu jenis kendaraan yang tidak dikenai PKB dan BBNKB. Kendaraan listrik ditetapkan termasuk dalam jenis kendaraan energi terbarukan tersebut. Hilangnya frasa “kendaraan listrik” dari daftar pengecualian di Permendagri No. 11/2026 akhirnya sontak menimbulkan pemberitaan kalau kendaraan listrik akan mulai dikenakan pajak tahunan dan bea balik nama. Jika merujuk pada pasal lanjutan di Permendagri tersebut, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Di Pasal 19 Permendagri No. 11/2026 yang sama, terdapat klausul bahwa pemberian insentif pajak tahunan dan bea balik nama atas kendaraan listrik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausul ini bersifat baru karena tidak ada dalam Permendagri sebelumnya. Jika ditafsirkan, hilangnya frasa “kendaraan listrik” dari daftar pengecualian pajak di Pasal 3 sebenarnya tidak serta-merta berarti tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak. Aturan insentifnya kini hanya merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Permendagri tersebut. Dalam hal ini, aturan yang lebih tinggi ada di UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU-nya juga dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 yang diubah terakhir dengan Perpres No. 79/2023. Pada Perpres No. 79/2023, terdapat instruksi bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi kendaraan listrik di Pasal 17. Kemudian Pasal 19, menetapkan insentif tersebut diberikan berupa pembebasan atau pengurangan pajak tahunan PKB dan bea balik nama BBNKB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah." "342","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","BARU-baru ini, ramai pemberitaan terkait berubahnya aturan pajak atas kendaraan listrik. Dalam narasi yang beredar, dikabarkan bahwa mobil dan motor listrik tidak lagi bebas dari pajak daerah setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11/2026. Selama ini, kendaraan listrik mendapatkan fasilitas bebas pajak tahunan kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBNKB) saat pembeliannya. Program insentifnya sudah berjalan lama sejak 2023. Namun, berlakunya Permendagri No. 11/2026 sejak 1 April 2026 disebut-sebut mengakhiri kebijakan insentif tersebut. Alasannya, kendaraan listrik tidak lagi dicantumkan dalam daftar jenis kendaraan yang bebas dari PKB dan BBNKB di Pasal 3 beleid tersebut. Pada aturan sebelumnya, Permendagri No. 7/2025 secara spesifik mencantumkan kendaraan berbasis energi terbarukan sebagai salah satu jenis kendaraan yang tidak dikenai PKB dan BBNKB. Kendaraan listrik ditetapkan termasuk dalam jenis kendaraan energi terbarukan tersebut. Hilangnya frasa “kendaraan listrik” dari daftar pengecualian di Permendagri No. 11/2026 akhirnya sontak menimbulkan pemberitaan kalau kendaraan listrik akan mulai dikenakan pajak tahunan dan bea balik nama. Jika merujuk pada pasal lanjutan di Permendagri tersebut, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Di Pasal 19 Permendagri No. 11/2026 yang sama, terdapat klausul bahwa pemberian insentif pajak tahunan dan bea balik nama atas kendaraan listrik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausul ini bersifat baru karena tidak ada dalam Permendagri sebelumnya. Jika ditafsirkan, hilangnya frasa “kendaraan listrik” dari daftar pengecualian pajak di Pasal 3 sebenarnya tidak serta-merta berarti tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak. Aturan insentifnya kini hanya merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Permendagri tersebut. Dalam hal ini, aturan yang lebih tinggi ada di UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU-nya juga dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 yang diubah terakhir dengan Perpres No. 79/2023. Pada Perpres No. 79/2023, terdapat instruksi bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi kendaraan listrik di Pasal 17. Kemudian Pasal 19, menetapkan insentif tersebut diberikan berupa pembebasan atau pengurangan pajak tahunan PKB dan bea balik nama BBNKB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah." "343","Bimo Wijayanto","JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengatakan dirinya telah mengubah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan oleh DJP. Ini antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. ""Kemudian Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang PPN yang dibebaskan dan PPN atau PPN, PPnBM yang tidak dipungut atas impor atau penyerahan barang jasa kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, dana atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean,"" jelasnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025). Lalu yang ketiga Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban perpajakan. Keempat, PP 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang sudah diterbitkan dan sedang dilakukan proses perubahan. Bimo menjelaskan, ada alasan mendesak dalam perubahan dalam PP 55 tahun 2022 didasari oleh proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD yang mana atas proses aksesi tersebut Indonesia direkomendasikan untuk mengatur secara eksplisit mengenai biaya suap. Dengan demikian, Bimo mengusulkan dalam PP 55 Tahun 2025 ada perubahan penambahan pasal di 20A terkait dengan pengaturan biaya suap, gratifikasi, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. DJP juga melakukan perubahan PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 tas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perubahan PP ini didasari pada ada beberapa hukum wajib pajak yang melakukan manipulasi omzet. Maka dari itu DJP, kata Bimo, mengumpulkan perubahan pasal 58 yang berisi Penyusulan Penghitungan Peredaran Bruto oleh Kriteria wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPH final ataupun yang dikenai PPH non-final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri. Keenam, DJP juga tengah menggodok Peraturan Pemerintah terkait peta jalan pajak karbon." "344","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","RAPAT kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dibuka dengan diskusi terbuka pada 9 Desember 2025. Saya menjadi salah satu narasumber mewakili Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, bersama Penasihat Utama Menteri Kehutanan, dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University. Organisasi yang beranggotakan kurang lebih 426 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan tersebut menyematkan tema rekonfigurasi hulu hilir hasil hutan untuk penyusunan rencana kerja tahun 2026. Pidato kunci Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan menyiratkan beberapa pesan. Pertama, industri hutan sedang memasuki masa senja. Ia mengingatkan bahwa setelah senja datang di ufuk barat, maka sang surya akan kembali terbit keesokan pagi. Optimisme dan semangat untuk bangkit disampaikan kepada ratusan pengusaha hutan yang hadir. Kedua, industri hutan menghadapi tantangan besar seiring derasnya tudingan yang diarahkan pada kegiatan usaha sektor tersebut sebagai salah satu penyebab utama (driving force) kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Ketiga, data faktual menunjukkan pola ruang kawasan hutan Indonesia telah mengalami perubahan sedemikian rupa, berakibat pada inkonsistensi penetapan zona sesuai peruntukannya. Keempat, industri hutan dituntut mengikuti prinsip pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) secara konsekuen memastikan pemanfaatan secara adil dan berkelanjutan. Kelima, kerangka bisnis sektor kehutanan sudah waktunya mengoptimalkan potensi non-timber seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa ekosistem termasuk imbal jasa karbon sebagai sumber pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan di masa depan. Presiden Prabowo Subianto menuangkan kerangka prioritas pembangunan nasional periode 2025-2029 dalam bentuk Asta Cita. Poin ke-2 menegaskan misi kedaulatan energi untuk diwujudkan melalui, salah satu yang utama, percepatan hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana poin ke-5. Komitmen politik percepatan hilirisasi tidak hanya difokuskan sektor mineral, batu bara, minyak dan gas bumi. Sektor prioritas lain juga diutamakan, termasuk kehutanan, pertanian serta kelautan dan perikanan. Selain untuk meningkatkan nilai tambah dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, hilirisasi juga diarahkan untuk memperkuat terwujudnya kedaulatan energi nasional, sebuah hajat kolektif negara yang tidak bisa lagi ditunda. Sumber daya besar hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu berpotensi mendukung hajat nasional tersebut. Menteri Kehutanan selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi dalam rapat perdana 17 Januari 2025 memaparkan, kontribusi sektor kehutanan terhadap pengembangan energi terbarukan dapat dilakukan melalui pembangunan hutan tanaman energi untuk memproduksi bioenergi dan bioetanol. Komoditas nyamplung, kaliandra, kepuh, gamal, dan kemiri sunan malapari adalah sumber utama penghasil bioenergi dalam bentuk wood pellet dan biofuel. Sedangkan bioetanol dapat diproduksi dari pengolahan aren, nira, singkong, tebu dan sorgum. Nilai tambah berlipat juga dapat dihasilkan melalui hilirisasi. Industri pulp dan kertas, kayu lapis (plywood) dan wood pellet untuk biomassa merupakan produk akhir dari pengolahan hasil hutan kayu. Getah pinus sebagai bagian dari hasil hutan bukan kayu juga dapat dioptimalkan menjadi gondorukem dan terpentin, bahkan turunan produk derivatif yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Komoditas aren digadang-gadang sebagai produk unggulan hasil hutan bukan kayu untuk menopang ketahanan energi nasional. Kementerian Kehutanan merencanakan penanaman satu juta hektar aren pada kawasan hutan dari Sumatera sampai Papua, kemudian dibangun industri hilir pengolahan menjadi 24 juta kilo liter bioetanol setiap tahun. Proyeksi angka produksi bioetanol aren tersebut mereka sebut sebagai ikhtiar untuk substitusi impor bahan bakar minyak (BBM) nasional. Novita, Basuki dkk. (2022) merilis laporan penting yang dipublikasikan pada jurnal internasional bertajuk Natural Climate Solutions (NCS). Mereka mengidentifikasi sekitar 26 juta hektar kawasan hutan mineral, lahan gambut dan mangrove berpotensi menghasilkan kredit karbon sebesar 1,3 giga ton setara CO2 setiap tahun. Data tersebut menyingkap masa depan baru ekonomi kehutanan, dari yang bertumpu pada produksi kayu menuju pendanaan berkelanjutan jasa ekosistem, khususnya dari pengembangan imbal jasa karbon. Berbagai kalangan kerap mempertanyakan tren penurunan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan kayu rerata lima belas tahun terakhir hanya 0,7 persen, di mana terjadi penurunan dari 0,85 persen (2010) menjadi 0,61 persen (2024). Para ilmuwan dan praktisi kehutanan memberikan pembelaan, bahwa nilai manfaat sektor kehutanan tidak boleh hanya dinilai dari nilai barang dan jasa seperti yang digunakan pada perhitungan produk domestik bruto (PDB). Sumber air, penangkapan emisi gas rumah kaca, dan keanekaragaman hayati juga aset ekonomi yang jauh lebih besar. Menghindari perdebatan dua madzhab (ekonomi dan ekologi) tersebut, penulis menilai potensi ekonomi imbal jasa karbon sangat besar. Merujuk publikasi Trove Research (2023), proyeksi harga satuan unit karbon dari sektor kehutanan, khususnya kredit REDD+, diperkirakan mencapai 52,8 dollar AS per ton CO2 pada 2030. Estimasi kredit karbon hutan Indonesia sebesar 1,3 giga ton setara CO2 per tahun tersebut berpotensi menghasilkan nilai transaksi sebesar 68,73 miliar dollar AS atau setara lebih dari Rp 1.099 triliun. Apabila kinerja industri kayu serta pengembangan dan pengelolaan hasil hutan kayu berjalan dengan konstan, ditambah potensi pendapatan dari imbal jasa karbon, maka pada 2030 sektor kehutanan akan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Perhitungan di atas dapat diperkirakan peningkatan kontribusi dari rerata 0,7 persen (2010-2024) menjadi 5,3 persen pada 2030. Keresahan dan kekhawatiran dari pelaku usaha hutan bahwa industri kayu sedang memasuki masa senja memang valid. Namun, harapan untuk bangkit dengan rekonfigurasi hulu hilir serta optimalisasi jasa ekosistem akan menyuntikkan harapan baru: kejayaan sektor kehutanan akan segera tiba esok pagi." "345","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut, tidak sedikit anggota Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang diintimidasi hingga diancam saat menjalankan tugas. “Karena seorang Presiden punya banyak mata dan telinga. Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam. Ada juga yang diintimidasi dan sebagainya,” kata Prabowo, di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas PKH atas dedikasi dan pengorbanan mereka. Ia menilai, tugas yang dijalankan tidak mudah, mengingat luasnya wilayah Indonesia serta tantangan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara merupakan tugas yang mulia. Namun, ia mengakui, masih ada oknum di birokrasi dan lembaga negara yang menyalahgunakan wewenang untuk membantu pihak-pihak yang merugikan keuangan negara. “Karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita,” ujar dia. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyerahkan denda administratif dalam kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pada Jumat (10/4/2026). Total uang yang diserahkan mencapai Rp 11.420.104.815.858 dan akan masuk ke kas negara. Jumlah tersebut terdiri atas denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp 7.230.036.440.742, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI sebesar Rp 1.967.867.845.912, setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp 967.779.018.290, setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara per 28 Februari 2026 sebesar Rp 108.574.203.443, serta PNBP dari denda lingkungan hidup sebesar Rp 1.145.847.307.471. Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali kawasan hutan dari sektor perkebunan dan pertambangan. Pada sektor perkebunan sawit, sejak Februari 2025 hingga saat ini Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 hektar. Sementara itu, pada sektor pertambangan, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 10.257,22 hektar. Pada tahap VI, sebagian kawasan hutan tersebut diserahkan kembali kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektar. Kawasan itu mencakup hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat seluas 149.198,09 hektar, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 hektar, serta kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 hektar. Selain itu, lahan seluas 30.543,40 hektar diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Kementerian Keuangan, kemudian dialihkan ke BPI Danantara dan selanjutnya kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)." "346","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyelamatkan uang negara senilai Rp 371,1 triliun sejak pertama kali didirikan Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI kepada negara, pada Jumat (10/4/2026). “Perlu kami sampaikan bahwa Satgas PKH sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan aset negara yang mencapai Rp 371.100.411.043.235,” kata Burhanuddin, di Kejaksaan Agung, Jumat. Dalam hal ini, Burhanuddin menyatakan bahwa penegakan hukum yang lemah berpotensi membuat negara kehilangan uang, aset, wibawa, serta kemampuan untuk menyejahterakan rakyat. “Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional,” imbuh Jaksa Agung. Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga stabilitas nasional. Menurut dia, negara tidak boleh kalah dari praktik mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan Indonesia. “Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” ujar dia. Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi menyerahkan uang senilai Rp 11,4 triliun hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI kepada negara, pada Jumat (10/4/2026). Penyerahan uang tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. “Adapun jumlah penyerahan uang tersebut senilai total Rp 11.420.104.815.858 yang masuk ke kas negara,” ujar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Jumat. Jumlah tersebut terdiri atas denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp 7.230.036.440.742, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI sebesar Rp 1.967.867.845.912, setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp 967.779.018.290, setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara per 28 Februari 2026 sebesar Rp 108.574.203.443, serta PNBP dari denda lingkungan hidup sebesar Rp 1.145.847.307.471. Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali kawasan hutan dari sektor perkebunan dan pertambangan. Pada sektor perkebunan sawit, sejak Februari 2025 hingga saat ini Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 hektar. Sementara itu, pada sektor pertambangan, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 10.257,22 hektar. Pada tahap VI, sebagian kawasan hutan tersebut diserahkan kembali kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektar. Kawasan itu mencakup hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat seluas 149.198,09 hektar, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 hektar, serta kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 hektar. Selain itu, lahan seluas 30.543,40 hektar diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Kementerian Keuangan, kemudian dialihkan ke BPI Danantara dan selanjutnya kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)." "347","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat enam perusahaan dengan nilai gugatan mencapai Rp 4,8 triliun terkait banjir di Sumatera Utara pada akhir November 2025 lalu. Keenam perusahaan tersebut diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di provinsi itu. Melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), KLH menggugat menggunakan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak). ""Jadi ini sifatnya strict liability pertanggungjawaban mutlak. Sehingga dengan adanya gugatan ini, diharapkan bisa memulihkan lingkungan hidup maupun ekosistem yang ada serta mengembalikan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat,"" kata Deputi Gakkum KLH/BPLH, Rizal, dilansir dari Antara, Kamis (15/1/2026). Adapun prinsip strict liability bukan hal baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Prinsip ini sebelumnya digunakan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan prinsip ini, KLH ingin memastikan perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan. KLH melalui Deputi Gakkum menggugat enam perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Perusahaan tersebut adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Keenam perusahaan itu diketahui menjalankan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru. Wilayah ini memiliki peran penting sebagai kawasan resapan air dan penyangga ekosistem. Menurut KLH, aktivitas perusahaan di wilayah tersebut diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 2.516,39 hektar. Total gugatan perdata yang diajukan adalah sebesar Rp 4,8 triliun (Rp 4.843.232.560.026). Dari jumlah tersebut, angka ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 4,6 triliun (Rp 4.657.378.770.276). Sementara itu, untuk pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 178 miliar (Rp178.481.212.250). Banjir Sumatera yang terjadi pada akhir 2025 tidak hanya merusak permukiman dan infrastruktur. Bencana ini juga memicu krisis kemanusiaan karena jumlah korban jiwa yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (12/1/2026), total jumlah korban meninggal dari bencana banjir Sumatera adalah 1.189 jiwa. ""Tercatat total korban meninggal dunia mencapai 1.189 jiwa, dengan rincian 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, 231 jiwa di Sumatera Barat,"" kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dilaporkan oleh Kompas.com, Rabu (14/1/2026). Selain itu, masih ada 33 jiwa lainnya yang masih dalam proses identifikasi. ""Bencana ini juga mengakibatkan 141 orang hilang dan memaksa 195.542 jiwa mengungsi,"" tambah Abdul. Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kontribusi aktivitas perusahaan terhadap banjir dan longsor. Pada Desember 2025, KLH sudah memanggil delapan korporasi yang beroperasi di Sumatera Utara. Beberapa di antaranya saat ini telah resmi digugat secara perdata. Pada Senin (12/1/2026) lalu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan rencana gugatan perdata yang akan dilakukan pertengahan Januari 2026. Kendati demikian, waktu itu ia enggan memerinci perusahaan mana saja yang akan digugat." "348","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat enam perusahaan dengan nilai gugatan mencapai Rp 4,8 triliun terkait banjir di Sumatera Utara pada akhir November 2025 lalu. Keenam perusahaan tersebut diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di provinsi itu. Melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), KLH menggugat menggunakan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak). ""Jadi ini sifatnya strict liability pertanggungjawaban mutlak. Sehingga dengan adanya gugatan ini, diharapkan bisa memulihkan lingkungan hidup maupun ekosistem yang ada serta mengembalikan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat,"" kata Deputi Gakkum KLH/BPLH, Rizal, dilansir dari Antara, Kamis (15/1/2026). Adapun prinsip strict liability bukan hal baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Prinsip ini sebelumnya digunakan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan prinsip ini, KLH ingin memastikan perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan. KLH melalui Deputi Gakkum menggugat enam perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Perusahaan tersebut adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Keenam perusahaan itu diketahui menjalankan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru. Wilayah ini memiliki peran penting sebagai kawasan resapan air dan penyangga ekosistem. Menurut KLH, aktivitas perusahaan di wilayah tersebut diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 2.516,39 hektar. Total gugatan perdata yang diajukan adalah sebesar Rp 4,8 triliun (Rp 4.843.232.560.026). Dari jumlah tersebut, angka ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 4,6 triliun (Rp 4.657.378.770.276). Sementara itu, untuk pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 178 miliar (Rp178.481.212.250). Banjir Sumatera yang terjadi pada akhir 2025 tidak hanya merusak permukiman dan infrastruktur. Bencana ini juga memicu krisis kemanusiaan karena jumlah korban jiwa yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (12/1/2026), total jumlah korban meninggal dari bencana banjir Sumatera adalah 1.189 jiwa. ""Tercatat total korban meninggal dunia mencapai 1.189 jiwa, dengan rincian 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, 231 jiwa di Sumatera Barat,"" kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dilaporkan oleh Kompas.com, Rabu (14/1/2026). Selain itu, masih ada 33 jiwa lainnya yang masih dalam proses identifikasi. ""Bencana ini juga mengakibatkan 141 orang hilang dan memaksa 195.542 jiwa mengungsi,"" tambah Abdul. Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kontribusi aktivitas perusahaan terhadap banjir dan longsor. Pada Desember 2025, KLH sudah memanggil delapan korporasi yang beroperasi di Sumatera Utara. Beberapa di antaranya saat ini telah resmi digugat secara perdata. Pada Senin (12/1/2026) lalu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan rencana gugatan perdata yang akan dilakukan pertengahan Januari 2026. Kendati demikian, waktu itu ia enggan memerinci perusahaan mana saja yang akan digugat." "349","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Generasi Muda Buddhis Indonesia (GEMARBUDHI) menuangkan 10.000 liter ecoenzym (eco enzyme) ke aliran Sungai Jeletreng, anak Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten, pada Minggu (8/3/2026). Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyebut hal ini dilakukan untuk menetralkan pencemaran Sungai Cisadane akibat kebakaran gudang pestisida milik PT BS, Senin (9/2/2026) lalu. “Sungai bukan hanya urat nadi kehidupan hari ini, tetapi juga penentu kualitas hidup anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menjaga sungai kita, karena sungai kita adalah masa depan kita,” kata Hanif dalam keterangannya. Hanif menyampaikan, senyawa organofosfat yang masuk ke sungai bersifat toksik bagi biota perairan, memicu kematian ikan massal sepanjang 41 kilometer hingga Teluk Naga. Sejauh ini, KLH telah mengamankan sisa bahan kimia dari pabrik, memasang garis pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan menggugat pabrik secara pidana dan perdata. Selain itu, KLH juga menyiapkan bioremediasi atau metode pemulihan lingkungan dengan memanfaatkan organisme bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jika kandungan pestisida di sungai masih tinggi. ""KLH berharap aksi penuangan eco enzyme ini menjadi salah satu langkah untuk memulihkan kualitas Sungai Cisadane secara menyeluruh,"" tutur Hanif. Saat ini, bantaran Sungai Cisadane kembali dipenuhi warga memancing ikan, Senin (2/3/2026). Diberitakan Kompas.com, Selasa (3/3/2026), tidak ada lagi bau menyengat seperti bensin yang sempat tercium beberapa waktu lalu setelah kebakaran gudang pestisida di Taman Tekno, Tangerang Selatan. Air sungai tampak mengalir normal. Tak terlihat bangkai ikan mengambang seperti saat insiden pencemaran terjadi pada bulan lalu. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat, 2,5 ton pestisida tumpah ke Sungai Cisadane dengan luasan area pencemaran mencapai radius 22,5 kilometer. Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumberdaya Air BRIN, Ignasius D A Sutapa, menjelaskan, Sungai Cisadane merupakan arteri vital yang menyuplai kebutuhan air baku, irigasi, serta menopang ekosistem perairan di wilayah padat penduduk dan industri. “Selama ini, sungai tersebut memang disinyalir menghadapi persoalan pencemaran kronis dari limbah domestik, industri, dan pertanian. Namun, insiden kali ini bersifat akut karena melibatkan volume besar zat beracun yang masuk secara tiba-tiba ke badan air,” kata Ignasius, Jumat (13/2/2026). Ia menjelaskan, penyebaran pestisida hingga 22,5 kilometer terjadi akibat mekanisme hidrodinamika sungai. Ketika beban pencemaran dalam jumlah besar masuk secara mendadak, kapasitas alami sungai untuk melakukan dilusi dan asimilasi terlampaui. Jika pestisida memiliki kelarutan tinggi dalam air dan relatif stabil dalam lingkungan perairan, konsentrasinya bisa bertahan cukup lama untuk menyebar secara homogen sepanjang koridor sungai yang memungkinkan wilayah hilir, termasuk lokasi pengambilan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ikut terdampak. Konsentrasi pestisida yang tinggi dapat menyebabkan kematian massal biota air seperti ikan, zooplankton, dan fitoplankton. Insiden ikan mati mendadak kerap menjadi indikator paling jelas adanya pencemaran toksik di perairan. Sementara itu, residu pestisida atau metabolitnya dapat terakumulasi dalam jaringan organisme air, lalu berpindah ke predator tingkat lebih tinggi, termasuk manusia yang mengonsumsi ikan dari sungai tersebut. Risiko ini membuat pencemaran tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga berpotensi menimbulkan efek kesehatan kronis. Kontaminasi juga dapat mencapai sedimen dasar sungai dan menjadi sumber pelepasan racun sekunder dalam jangka waktu lebih lama. Artinya, meskipun air permukaan tampak kembali jernih, ancaman toksik masih dapat tersimpan di lapisan sedimen dan terlepas kembali ke kolom air dalam kondisi tertentu. Konsumsi air baku atau ikan yang telah tercemar. Ignas menjelaskan bahwa jenis pestisida tertentu, terutama yang bersifat neurotoksik, dapat menyebabkan gejala akut seperti mual, pusing, gangguan saraf, hingga kematian tergantung dosis paparan. “Dalam jangka panjang, paparan kronis berpotensi memicu gangguan endokrin, kerusakan organ, bahkan risiko karsinogenik,” jelas Ignasius. Ignasius lantas menekankan pentingnya strategi jangka panjang, mulai dari penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan sistem peringatan dini berbasis sensor kualitas air online (daring), dan diversifikasi sumber air baku untuk meningkatkan ketahanan air saat terjadi krisis." "350","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Perairan barat Sumatera dinilai sebagai kawasan penting dalam upaya konservasi laut Indonesia. Hal ini terungkap dalam Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area (LSMPA) atau Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar. Pada pertemuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memperkuat dasar ilmiah dan tata kelola pengembangan kawasan konservasi laut skala besar. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut KKP, Cora Mustika menyampaikan pengembangan LSMPA harus selaras dengan arah kebijakan nasional. “LSMPA merupakan kawasan konservasi laut berskala sangat besar seluas 121.691 kilometer persegi yang mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut dalam,” kata Cora dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026). Dia menambahkan, pendekatan LSMPA penting karena memastikan pengelolaan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis data. Karenanya, penguatan aspek kelembagaan dan kebijakan menjadi krusial mengingat skala LSMPA yang luas dan melibatkan banyak sektor. Integrasi itu juga diperlukan guna memastikan pengelolaan kawasan berjalan konsisten dari tingkat pusat, daerah, masyarakat, lembaga riset, hingga pengawasan terpadu. “Pengembangan LSMPA di barat Sumatera di atas 12 mil laut yang masuk pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perlu dibarengi dengan penguatan regulasi, integrasi kebijakan perikanan, serta sistem pemantauan dan pendampingan nelayan, agar pengelolaan sumber daya benar-benar terukur dan berkelanjutan,” jelas Cora. Selain itu, LSMPA juga berfungsi melindungi habitat laut dalam yang kaya keanekaragaman hayati, serta mendukung pemulihan stok ikan melalui efek limpahan ke wilayah sekitar. Secara global, kawasan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, termasuk siklus karbon dan nutrien. Sementara itu, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw menegaskan bahwa pengembangan LSMPA harus berbasis ilmu dan data yang kuat. Tanpa dasar ilmiah yang kuat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran serta tidak mencerminkan kondisi ekologi. Victor menyebut, pihaknya telah mengintegrasikan data oseanografi, keanekaragaman hayati, dan perikanan untuk mengidentifikasi habitat kunci, jalur migrasi, ataupun area produktivitas tinggi. ""Analisis ini menunjukkan keterhubungan kuat antarhabitat, sehingga kawasan perlu dikelola sebagai satu sistem untuk melindungi spesies seperti tuna, hiu, paus, marlin, hingga penyu, sekaligus menjaga area pemijahan dan pembesaran, serta habitat prioritas seperti terumbu karang dangkal dan laut dalam,” ucap Victor. Wilayah barat Sumatera sendiri merupakan bagian penting dari sistem Samudra Hindia timur dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Pengaruh angin muson serta fenomena iklim seperti Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Nino memengaruhi kesuburan perairan dan ketersediaan sumber daya laut di kawasan ini. Kondisi tersebut, lanjut Victor, berdampak pada sektor perikanan. Pada waktu tertentu, laut yang lebih subur meningkatkan ketersediaan pakan alami sehingga berpengaruh pada distribusi ikan dan hasil tangkapan nelayan. “Kondisi tersebut menjadikan perairan barat Sumatra sebagai wilayah penting bagi produksi perikanan, terutama ikan pelagis seperti tuna yellowfin dan bigeye serta ikan kecil lainnya,” tutur dia. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Fitra Kurnia berpandangan pengembangan LSMPA bertujuan memastikan pengelolaan perikanan yang lebih terukur. “Dengan pengelolaan berbasis kawasan, pemanfaatan sumber daya dapat dikendalikan sehingga stok ikan tetap terjaga dan memberi manfaat jangka panjang untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” sebut Fitra." "351","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Perairan barat Sumatera dinilai sebagai kawasan penting dalam upaya konservasi laut Indonesia. Hal ini terungkap dalam Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area (LSMPA) atau Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar. Pada pertemuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memperkuat dasar ilmiah dan tata kelola pengembangan kawasan konservasi laut skala besar. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut KKP, Cora Mustika menyampaikan pengembangan LSMPA harus selaras dengan arah kebijakan nasional. “LSMPA merupakan kawasan konservasi laut berskala sangat besar seluas 121.691 kilometer persegi yang mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut dalam,” kata Cora dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026). Dia menambahkan, pendekatan LSMPA penting karena memastikan pengelolaan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis data. Karenanya, penguatan aspek kelembagaan dan kebijakan menjadi krusial mengingat skala LSMPA yang luas dan melibatkan banyak sektor. Integrasi itu juga diperlukan guna memastikan pengelolaan kawasan berjalan konsisten dari tingkat pusat, daerah, masyarakat, lembaga riset, hingga pengawasan terpadu. “Pengembangan LSMPA di barat Sumatera di atas 12 mil laut yang masuk pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perlu dibarengi dengan penguatan regulasi, integrasi kebijakan perikanan, serta sistem pemantauan dan pendampingan nelayan, agar pengelolaan sumber daya benar-benar terukur dan berkelanjutan,” jelas Cora. Selain itu, LSMPA juga berfungsi melindungi habitat laut dalam yang kaya keanekaragaman hayati, serta mendukung pemulihan stok ikan melalui efek limpahan ke wilayah sekitar. Secara global, kawasan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, termasuk siklus karbon dan nutrien. Sementara itu, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw menegaskan bahwa pengembangan LSMPA harus berbasis ilmu dan data yang kuat. Tanpa dasar ilmiah yang kuat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran serta tidak mencerminkan kondisi ekologi. Victor menyebut, pihaknya telah mengintegrasikan data oseanografi, keanekaragaman hayati, dan perikanan untuk mengidentifikasi habitat kunci, jalur migrasi, ataupun area produktivitas tinggi. ""Analisis ini menunjukkan keterhubungan kuat antarhabitat, sehingga kawasan perlu dikelola sebagai satu sistem untuk melindungi spesies seperti tuna, hiu, paus, marlin, hingga penyu, sekaligus menjaga area pemijahan dan pembesaran, serta habitat prioritas seperti terumbu karang dangkal dan laut dalam,” ucap Victor. Wilayah barat Sumatera sendiri merupakan bagian penting dari sistem Samudra Hindia timur dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Pengaruh angin muson serta fenomena iklim seperti Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Nino memengaruhi kesuburan perairan dan ketersediaan sumber daya laut di kawasan ini. Kondisi tersebut, lanjut Victor, berdampak pada sektor perikanan. Pada waktu tertentu, laut yang lebih subur meningkatkan ketersediaan pakan alami sehingga berpengaruh pada distribusi ikan dan hasil tangkapan nelayan. “Kondisi tersebut menjadikan perairan barat Sumatra sebagai wilayah penting bagi produksi perikanan, terutama ikan pelagis seperti tuna yellowfin dan bigeye serta ikan kecil lainnya,” tutur dia. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Fitra Kurnia berpandangan pengembangan LSMPA bertujuan memastikan pengelolaan perikanan yang lebih terukur. “Dengan pengelolaan berbasis kawasan, pemanfaatan sumber daya dapat dikendalikan sehingga stok ikan tetap terjaga dan memberi manfaat jangka panjang untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” sebut Fitra." "352","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengitung Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan untuk memasuki pasar karbon. Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry mengatakan, hal itu untuk memastikan perdagangan karbon dari sektor kelautan memiliki integritas dan kualitas tinggi sebelum masuk ke pasar nasional dan global. ""Kami sekarang sedang melaksanakan terkait dengan cara menghitungnya karena masuk ke pasar karbon tidak cukup dengan kita punya hutan terus kita jual, harus dihitung, baseline-nya berapa, kemudian kita mau mencapainya berapa, upaya mitigasinya apa saja yang akan dilakukan di kawasan tersebut. Dengan itu baru bisa dikualifikasi dan dijual,"" ujar Hendra dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026). Nilai ekonomi karbon dari suatu kawasan cukup bervariasi. Hendra mencatat, ada kawasan yang bernilai lima dollar Amerika Serikat (AS, sekitar Rp 83.540) per hektar per tahun dan 400 dollar AS (sekitar Rp 6,68 juta) per hektar per tahun, tergantung kualitas pengelolaan serta mekanisme pasarnya. Saat ini, KKP mengembangkan penghitungan penyerapan karbon pada beberapa ekosistem laut salah satunya padang lamun. Hendra menyebutkan, padang lamun merupakan tumbuhan laut berdaun yang berperan penting sebagai penyerap karbon dan indikator kesehatan ekosistem laut. ""Kami juga mengacu kepada yang disebut dengan Intergovernmental Panel on Climate Change, jadi ada panel internasional yang dibentuk dari UNFCCC juga melakukan cara menghitungnya, cara kita mengkualifikasinya lebih baik,"" tutur dia. Lainnya, menghitung potensi perdagangan karbon di ekosistem mangrove. Isu pasar karbon menjadi salah satu topik yang dibahas dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu. WEF mendukung usulan Indonesia menyelenggarakan Ocean Impact Summit (OIC), salah satunya untuk membahas perdagangan karbon seiring meningkatnya kebutuhan dunia terhadap instrumen mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, Hendra menyebut, KKP mulai melakukan pengecekan penilaian mangrove oleh pihak ketiga. ""Sedang berproses saat ini, kami mencoba salah satu ekosistem mangrove kita mulai dicek. Biasanya ada lembaga penilainya, dan kami harapkan nanti bisa menghasilkan suatu ekosistem yang dalam kutip dijual dengan high integrity and high quality market,"" ucap Hendra. Di sisi lain tata kelola dan akses air tawar ikut menjadi sorotan dalam pertemuan di Davos. Menurut Hendra, pembahasan ke depan akan mengarah pada skema pendanaan dan kemitraan. Forum Davos juga mengangkat perlindungan laut dan ekonomi biru, yang menjadi agenda besar pembahasan global. KKP ingin investasi ke depan masuk ke sektor ekonomi biru. Arah investasi diharapkan mendukung percepatan tanpa mengandalkan eksploitasi berlebihan. “Tidak dilakukan dengan upaya pengaturan yang berlebihan tetapi juga lebih mementingkan keseimbangan,” ucap dia. Dalam pertemuan Velocity of the Blue Economy WEF, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono membahas kerusakan laut yang kian masif menjadi ancaman bagi dunia. Untuk itu diperlukan upaya bersama memulihkan ekosistem laut dari dampak perubahan iklim, pencemaran, dan aktivitas penangkapan ilegal yang mengancam populasi perikanan saat ini. “Lautan kita menghadapi ancaman serius, pemanasan laut, meningkatnya keasaman, menurunnya stok ikan, dan pencemaran laut. Lautan kita memanggil kita semua untuk bertindak bersama menyelamatkan, dan mengelolanya dengan tanggung jawab,” kata Trenggono, Selasa (22/1/2026). Dia menyatakan, dengan program Ekonomi Biru Indonesia siap memimpin upaya bersama melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang semakin masif. KKP sejauh ini memperluas kawasan konservasi laut lebih dari 30 juta hektar dari target 97,5 juta hektar tahun 2045. “Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17 persen karbon biru global. Ekosistem pesisir ini adalah penyerap karbon yang sangat penting, dan berperan mengatur iklim global serta menjaga kesehatan laut,” jelas Trenggono." "353","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru memuat syarat penangkapan dan penahanan. Kenapa poin ini menjadi sorotan? Sorotan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP dan juga mendapatkan klarifikasi dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Kompas.com mengakses KUHAP versi terbaru yang disahkan DPR pada 18 November 2025 lalu dari situs web resmi DPR. Mari cermati pasalnya. Mengenai penangkapan, KUHAP terbaru mengaturnya di bagian ketiga. Pasal 93 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan. (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan. (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri. (4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pasal 94 Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Pasal 95 (1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka. (2) Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi: a. identitas Tersangka; b. alasan Penangkapan; c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan d. tempat Tersangka diperiksa. (3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau ketua rukun warga/rukun tetangga tempat Tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan. (4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan. (5) Pihak yang melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu. Pasal 96 Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pasal 97 (1) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II. (2) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Penyidik secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Penangkapan dapat dilakukan. Pasal 98 Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. Aturan soal penahanan ada pada bagian keempat atau setelah bagian mengenai penangkapan dalam KUHAP teranyar ini. Pasal 99 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan. (2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik. (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri. (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. (5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan. (6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan. Pasal 100 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa: a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; c. menghambat proses pemeriksaan; d. berupaya melarikan diri; e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; f. melakukan ulang tindak pidana; g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Dalam KUHP versi lama atau UU Nomor 8 Tahun 1981, aturan soal penangkapan ada pada bagian kesatu, mulai pasal 16 hingga 19. Aturan soal penahanan ada pada bagian kedua mulai Pasl 20 sampai Pasal 31. Pada Pasal 21 KUHAP versi lama, ada alasan kekhawatiran soal tersangka yang menjadi syarat penahanan. Begini bunyinya: Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Koalisi Masyarakat Sipil melihat tidak ada hal baru dalam pasal-pasal mengenai penangkapan dan penahanan di KUHAP terbaru dibanding KUHAP versi 1981. Mereka mengkritik masih dipertahankannya keputusan penangkapan dan penahanan yang diberikan di tangan penyidik, bukan putusan pengadilan atau hakim sebagai otoritas independen. Seharusnya aturan ini sudah berubah sesuai prinsip mengenai judicial scrutiny (pengawasan pengadilan) yang menghormati hak asasi manusia. “?Pasal penangkapan-penahanan yang mengancam perlindungan fisik warga negara Yang paling fundamental izin upaya paksa menyangkut perlindungan fisik warga negara yaitu penangkapan dan penahanan sama sekali tidak datang dari otoritas independen (Pasal 93 dan Pasal 99),” kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP melalui siaran persnya, Sabtu (22/11/2025). Koalisi menyoroti bahwa dalam KUHAP terbaru, pihak yang berhak memutuskan penangkapan adalah penyidik, bukan hakim. Alasannya pun subjektif. “Apalagi alasan penahanan bertambah jadi sangat subjektif yaitu memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan dan menghambat proses pemeriksaan, yang sangat subjektif, rentan penyalahgunaan dan bertentangan dengan hak ingkar tersangka,” sorot Koalisi yang terdiri dari berbagai LSM tersebut. Dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang pada Jumat (21/11/2025), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan soal upaya paksa yang meliputi penangkapan, penyitaan, dan penahanan bersifat lebih progresif di KUHAP yang baru. Penangkapan dilakukan pada tahap penyidikan, bukan penyelidikan, namun penyelidik dapat memerintahkan penyelidik untuk menangkap seorang tersangka. Penahanan, sebagaimana Pasal 100 di KUHAP baru, harus berdasarkan “surat perintah penahanan atau penetapan hakim”. Di KUHAP lama, kata Habiburokhman, penahanan justru didasarkan pada alasan yang lebih subjektif ketimbang KUHAP baru. Kini, KUHAP baru telah menambah poin-poin syarat penahanan. “Di KUHAP baru ini kita bikin ada delapan kriteria yang sangat menurut kami sangat objektif ya,” kata Habiburokhman, politikus Partai Gerindra ini. Delapan kriteria yang disebut Habiburokhman ada pada Pasal 100 ayat (5)." "354","N/A (Tidak Ditemukan Pelaku)","JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak Jumat (2/1/2026). Penerapan KUHAP terbaru ini memantik sorotan publik karena memuat pengaturan baru mengenai mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Ketentuan mengenai keadilan restoratif diatur secara khusus dalam Bab IV KUHAP dengan judul “Mekanisme Keadilan Restoratif”, yang terdiri dari Pasal 79 hingga Pasal 88. Dalam KUHAP, keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan penanganan perkara pidana dengan melibatkan para pihak yang berperkara untuk memulihkan keadaan semula. Salah satu pasal yang menuai perhatian adalah Pasal 80, yang dinilai berpotensi membuka jalan penyelesaian perkara secara “damai”. Istilah “damai” dalam konteks ini dipahami sebagai metafora yang merujuk pada kekhawatiran adanya praktik tawar-menawar, suap, atau negosiasi yang tidak semestinya dalam penanganan perkara pidana. Dalam pasal 80 disebtkan: (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. (2) Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, mengingatkan potensi penyalahgunaan dalam penerapan keadilan restoratif maupun plea bargaining jika tidak dijalankan secara hati-hati dan akuntabel. ""Di situ ada beberapa hal yang mungkin menjadi pekerjaan rumah kita agar hati-hati memulainya, yaitu satu tentang restorative justice, yang kedua tentang plea bargaining,"" kata Mahfud dalam kanal YouTube pribadinya @Mahfud MD Official, dikutip Kompas.com, Sabtu (3/1/2026). Mahfud menjelaskan, keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan. Penyelesaian ini dapat dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Karena itu, ia mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. ""Kita harus hati-hati jangan sampai terjadi jual-beli perkara pada saat plea bargaining, pada saat restorative justice itu harus berhati-hati. Karena ini masalah hukum dan masalah hukum itu adalah masalah negara kita,"" ucapnya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pengaturan keadilan restoratif berpotensi membuka ruang pemaksaan penyelesaian perkara."