diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ea46dedb7b3631413b5c252f2f3a3c2b28aeca0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,330 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 122, + "timings": { + "parse": 0.209, + "classify": 0.0, + "condense": 1106.17, + "read": 139.02, + "query": 2.168, + "relevance": 68.182, + "total": 1315.749 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 363822, + "marked_chars": 364934 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI:\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan provisi pelawan;\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi terlawan dan turut terlawan III seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;\n2. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;\n3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n20/Eks.Putusan/2023/PN Jkt Utr. Tanggal 10 April 2023, tetap\ndipertahankan;\n4. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat\nini ditaksir sebesar Rp 418.600,-(empat ratus delapan belas ribu enam ratus\nrupiah);\nDALAM REKONVENSI:\nHalaman 120 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 120\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenolak perlawanan rekonvensi pelawan rekonvensi/terlawan\nkonvensi untuk seluruhnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 2" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134853, + "summary": "[HAL 1-26] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang diterbitkan untuk melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan. Pelawan mengklaim bahwa amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain, termasuk Pelawan, karena jaminan tersebut seharusnya menjadi hak bersama seluruh kreditur sindikasi. Pelawan memohon pembatalan penetapan eksekusi tersebut. [HAL 27-44] Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru dan upaya perlawanan ini hanya bertujuan menunda eksekusi. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134894, + "summary": "[HAL 1-26] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang diterbitkan untuk melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan. Pelawan mengklaim bahwa amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain, termasuk Pelawan, karena jaminan tersebut seharusnya menjadi hak bersama seluruh kreditur sindikasi. Pelawan memohon pembatalan penetapan eksekusi tersebut. [HAL 27-44] Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru dan upaya perlawanan ini hanya bertujuan menunda eksekusi. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum. [HAL 45-47] Terlawan mendalilkan bahwa pengalihan piutang dari Bank Finconesia ke Alfort Capital, dari Bank ANK ke PT. Moneta Capital lalu ke Alfort, dan dari Alfort ke Gaston Investment Limited adalah batal demi hukum dan tidak mengikat karena dilakukan setelah BPPN menjual piutang melalui PPAK VI kepada PT. Millennium Atlantic Securities pada tahun 2004. Terlawan menyatakan tindakan Alfort dan Gaston menagih kembali piutang tersebut merupakan itikad tidak baik. Terlawan juga menyangkal sahanya Perjanjian Penunjukan Agen Pengganti antara PT. Bank Danamon Indonesia dengan PT. Bank Multicor (sekarang Turut Terlawan I) tanggal 27 Juni 2007, yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan setelah PPAK VI. Berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 3156 K/Pdt/2002, Terlawan menyatakan semua cessie yang dilakukan oleh Bank ANK, Bank Finconesia, dan Bank Multicor setelah PPAK VI adalah tidak patut, itikad buruk, dan batal demi hukum, sehingga Turut Terlawan I dan II tidak mempunyai hak atas piutang tersebut. Tindakan anggota Bank Sindikasi yang mengalihkan hak piutang setelah BPPN menjual aset kredit dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1352 dan Pasal 1365 KUHPerdata. [HAL 48-51] Terlawan menegaskan bahwa KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000 antara BPPN dan 7 Bank Sindikasi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak pernah dicabut atau diubah, sehingga BPPN berwenang penuh untuk mengurusi dan menjual seluruh piutang Turut Terlawan III. Terlawan menolak dalil Pelawan yang menolak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, Terlawan terbukti sebagai satu-satunya kreditur yang sah. Putusan tersebut memerintahkan Turut Terlawan I menyerahkan SHGB 204, 205, 207 beserta Sertifikat Hak Tanggungan kepada Terlawan. Terlawan juga merujuk pada Putusan MA Nomor 3360 K/Pdt/2022 yang menegaskan bahwa hak tagih telah beralih kepada Terlawan, sehingga Turut Terlawan I bukan lagi pemegang hak tanggungan yang sah. [HAL 52-56] Dalam Rekonvensi, Terlawan (sebagai Pelawan Rekonvensi) menuntut Turut Terlawan I (sebagai Terlawan Rekonvensi) untuk mencabut Sita Jaminan dan memerintahkan PN Jakarta Pusat mengangkat sita tersebut. Terlawan dalilkan bahwa sejak pengalihan piutang kepada Terlawan pada 17 Januari 2005, dokumen jaminan seharusnya diserahkan kepada Terlawan. Namun, karena perbuatan melawan hukum oleh Bank Danamon dan Turut Terlawan I (Perjanjian Penunjukan Agen Pengganti tanggal 27 Juni 2007), Terlawan tidak dapat menikmati keuntungan dari pelunasan utang yang diperkirakan sebesar 2% per bulan dari total utang USD 46.119.887,92. Terlawan juga menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 100 miliar dan total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 500 miliar, serta meminta putusan eksekusi PN Jakarta Utara dinyatakan sah dan benar. [HAL 57-58] Amar putusan yang diminta Terlawan dalam Konvensi adalah menerima eksepsi, menolak perlawanan Pelawan, menyatakan Pelawan beritikad tidak baik, menyatakan penetapan eksekusi sah, memerintahkan pelaksanaan eksekusi, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara. Dalam Rekonvensi, Terlawan meminta menerima gugatan rekonvensi, menyatakan Turut Terlawan I melakukan PMH, menghukum Turut Terlawan I mencabut sita, menghukum Turut Terlawan I dan II membayar kerugian Rp 500 miliar, serta menghukum mereka tunduk pada putusan. [HAL 59-66] Turut Terlawan I (PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk) mengajukan jawaban yang menjelaskan latar belakang merger Bank Multicor menjadi Bank BWKI dan kemudian Bank CCB. Turut Terlawan I menjelaskan rincian kredit sindikasi US$ 17 juta kepada Turut Terlawan III yang dijamin oleh SHGB 204, 205, 207 dan SHT 286, 962, serta gadai saham dan jaminan pribadi. Turut Terlawan I menguraikan perubahan status bank-bank sindikasi: Bank PDFCI, Rama, dan Dharmala direstrukturisasi BPPN dan piutangnya dijual ke BPPN; Bank Finconesia dijual ke Alfort; Bank ANK dijual ke Moneta Capital lalu Alfort lalu Gaston; Bank Indovest dilikuidasi. Turut Terlawan I menegaskan bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama 8 November 2000, BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi (PDFCI, Rama, Dharmala), sedangkan bank lain (Multicor/CCB, Finconesia, ANK, Indovest) tetap berstatus sebagai kreditur independen yang tidak ikut direstrukturisasi BPPN. Turut Terlawan I menjelaskan bahwa BPPN hanya menjual piutang dari tiga bank tersebut kepada PT Millennium Atlantic Securities (MAS) pada 2004, dan MAS menjualnya kepada Terlawan pada 2005. Turut Terlawan I juga menjelaskan bahwa piutang dari Bank Multicor (Turut Terlawan I) telah dialihkan kepada Turut Terlawan II (Tomy Winata) melalui Akta Kesepakatan Harga Piutang dan Cessie tanggal 12 Februari 2018. [HAL 67-70] Turut Terlawan I menguraikan objek perlawanan, yaitu Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara yang melaksanakan putusan PN Jakarta Utara, PT DKI, MA Kasasi, dan MA PK yang menyatakan Terlawan sebagai pembeli beritikad baik dan memerintahkan penyerahan jaminan kepada Terlawan. Turut Terlawan I menyatakan setuju dengan dalil Pelawan mengenai adanya pertentangan putusan, karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur (dari hasil akuisisi BPPN), sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah atas utang Turut Terlawan III. [HAL 71-82] Turut Terlawan I merangkum Putusan Alfort (Perkara 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) dan Putusan Gaston (Perkara 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst). Dalam Putusan Alfort, PN Jakarta Pusat menyatakan PT GWP wanprestasi kepada PT Bank Agris (Alfort), mengabulkan gugatan sebagian, dan menyatakan Alfort sebagai kreditur sah. Putusan ini menguat di PT DKI dan MA Kasasi, serta ditolak PK-nya. Dalam Putusan Gaston, PN Jakarta Pusat menyatakan PT GWP wanprestasi kepada Gaston, mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan Gaston sebagai kreditur sah, dan menyatakan cessie piutang dari ANK ke Moneta lalu Alfort lalu Gaston adalah sah dan mengikat. Putusan ini juga menguat di PT DKI dan MA Kasasi, serta ditolak PK-nya. Turut Terlawan I menegaskan bahwa kedua putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki penetapan eksekusi yang memerintahkan pelelangan harta bergerak dan tidak bergerak (termasuk Hotel Paradiso yang berdiri di atas SHGB 204, 205, 207) milik Termohon Eksekusi. [HAL 83-87] Turut Terlawan I menguraikan adanya pertentangan putusan lebih lanjut dari Perkara 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps, di mana Terlawan (Fireworks) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Denpasar (yang melaksanakan putusan Alfort). PN Denpasar menolak perlawanan Terlawan, namun putusan ini dibatalkan oleh PT Denpasar dalam banding, yang menyatakan Terlawan sebagai pelawan tidak benar dan menolak perlawanan. Namun, Putusan Kasasi MA Nomor 5131 K/Pdt/2022 menolak kasasi dari PT GWP dan Terlawan, sehingga putusan PT Denpasar yang menolak perlawanan Terlawan menjadi berkekuatan hukum tetap. Turut Terlawan I berargumen bahwa hal ini menguatkan fakta bahwa Terlawan bukan satu-satunya kreditur. Turut Terlawan I juga menyebutkan Perkara 305/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang diajukan Terlawan terhadap Bank Danamon dan Bank CCB untuk menyerahkan dokumen jaminan, yang telah diputus tidak berwenang oleh PN Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh PT DKI. Turut Terlawan I memohon agar perlawanan Pelawan dikabulkan, Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara dibatalkan, dan eksekusi ditangguhkan. [HAL 88-91] Turut Terlawan III (PT Geria Wijaya Prestige) mengajukan jawaban yang menguraikan kembali objek perlawanan, yaitu Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara yang melaksanakan putusan PN Jakarta Utara, PT DKI, MA Kasasi, dan MA PK. Turut Terlawan III mengutip amar putusan tersebut yang menyatakan Terlawan sebagai pembeli beritikad baik, Turut Terlawan I dan II tidak berhak atas piutang, serta memerintahkan penyerahan SHGB 204, 205, 207 dan SHT 286, 962 kepada Terlawan. Turut Terlawan III juga mengutip amar putusan banding PT DKI yang menguatkan putusan PN, putusan kasasi MA yang menolak kasasi, dan putusan PK MA yang menolak PK. Turut Terlawan III memulai pembelaannya dengan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan karena perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, dan hak sewa, yang tidak dimiliki oleh Pelawan sebagai kreditur piutang." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 98187, + "summary": "[HAL 1-122] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan, dan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum. Turut Terlawan I (PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk) menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi (PDFCI, Rama, Dharmala), sedangkan bank lain (Multicor/CCB, Finconesia, ANK, Indovest) tetap berstatus sebagai kreditur independen yang tidak ikut direstrukturisasi BPPN, namun Turut Terlawan I juga mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah. Turut Terlawan III (PT Geria Wijaya Prestige) mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan karena perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, dan hak sewa, yang tidak dimiliki oleh Pelawan sebagai kreditur piutang. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Utara menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi, dan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan, menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-. Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II juga ditolak seluruhnya." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-122] Gaston Investment Limited (Pelawan) mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited (Terlawan) vs PT. Geria Wijaya Prestige (Turut Terlawan III) dan lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995, yang dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan, dan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat tersebut kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000, kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan. Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik, sehingga dalil Pelawan yang mengklaim status kreditur terpisah adalah keliru. Terlawan juga menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain (seperti Bank Finconesia ke Alfort Capital dan Bank Artha Niaga Kencana ke Gaston) setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum. Turut Terlawan I (PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk) menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi (PDFCI, Rama, Dharmala), sedangkan bank lain (Multicor/CCB, Finconesia, ANK, Indovest) tetap berstatus sebagai kreditur independen yang tidak ikut direstrukturisasi BPPN, namun Turut Terlawan I juga mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah. Turut Terlawan III (PT Geria Wijaya Prestige) mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan secara hukum tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan karena perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, dan hak sewa, yang tidak dimiliki oleh Pelawan sebagai kreditur piutang. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Utara menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi, dan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan, menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-. Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II juga ditolak seluruhnya." + }, + "read": { + "input_chars": 3538, + "frame": "Gaston Investment Limited mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited terhadap PT. Geria Wijaya Prestige dan lainnya. Sengketa inti mengenai siapa yang berhak atas jaminan properti dan piutang, dengan Pelawan meminta pembatalan atau perubahan penetapan eksekusi tersebut karena dianggap merugikan hak kreditur lain.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kredit sindikasi tersebut dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat jaminan kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Piutang tersebut kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi, sedangkan bank lain tetap berstatus sebagai kreditur independen.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga karena tidak memiliki hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, atau hak sewa atas objek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II ditolak seluruhnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Gaston Investment Limited mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited terhadap PT. Geria Wijaya Prestige dan lainnya. Pelawan dalilkan dirinya sebagai kreditur dalam kredit sindikasi yang dijamin oleh sertifikat hak guna bangunan dan hak tanggungan, serta mengklaim bahwa eksekusi eksklusif kepada Terlawan merugikan hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan dalih bahwa ia adalah satu-satunya kreditur sah atas piutang dan jaminan tersebut melalui serangkaian pengalihan dari BPPN, serta mengajukan eksepsi bahwa perlawanan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Pelawan tidak memiliki hak atas objek jaminan. Turut Terlawan I menjelaskan status piutang yang direstrukturisasi versus independen, sementara Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi. Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dan memeriksa pokok perkara, kemudian menetapkan bahwa Pelawan tidak membuktikan kepemilikan sah atas objek tereksekusi dan alasan perlawanannya telah dipertimbangkan dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Pelawan, mempertahankan penetapan eksekusi, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara, serta menolak gugatan rekonvensi Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II." + }, + "query": { + "summarized_case": "Gaston Investment Limited mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 yang melaksanakan amar putusan perkara Fireworks Ventures Limited terhadap PT. Geria Wijaya Prestige dan lainnya. Pelawan dalilkan dirinya sebagai kreditur dalam kredit sindikasi yang dijamin oleh sertifikat hak guna bangunan dan hak tanggungan, serta mengklaim bahwa eksekusi eksklusif kepada Terlawan merugikan hak kreditur lain. Terlawan membantah dengan dalih bahwa ia adalah satu-satunya kreditur sah atas piutang dan jaminan tersebut melalui serangkaian pengalihan dari BPPN, serta mengajukan eksepsi bahwa perlawanan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Pelawan tidak memiliki hak atas objek jaminan. Turut Terlawan I menjelaskan status piutang yang direstrukturisasi versus independen, sementara Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi. Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dan memeriksa pokok perkara, kemudian menetapkan bahwa Pelawan tidak membuktikan kepemilikan sah atas objek tereksekusi dan alasan perlawanannya telah dipertimbangkan dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Pelawan, mempertahankan penetapan eksekusi, dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara, serta menolak gugatan rekonvensi Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan dalilkan dirinya sebagai salah satu kreditur dalam kredit sindikasi sebesar US$ 17 juta kepada PT. GWP berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 November 1995.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kredit sindikasi tersebut dijamin oleh tiga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205, dan 207 serta dua Sertifikat Hak Tanggungan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mengklaim amar putusan eksekusi yang memerintahkan penyerahan sertifikat jaminan kepada Terlawan secara eksklusif adalah salah dan merugikan hak-hak kreditur lain.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena putusan telah berkekuatan hukum tetap dan perlawanan tidak menangguhkan eksekusi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan dalilkan bahwa seluruh piutang dari 7 bank sindikasi telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 8 November 2000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Piutang tersebut kemudian dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI) kepada PT. Millennium Atlantic Securities, dan selanjutnya dialihkan kepada Terlawan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan menegaskan bahwa ia adalah satu-satunya kreditur yang sah atas seluruh piutang dan jaminan tersebut sebagai pembeli beritikad baik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan menyangkal validitas pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank-bank lain setelah piutang tersebut telah dijual oleh BPPN, menyatakan bahwa pengalihan tersebut batal demi hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I menjelaskan bahwa BPPN hanya berwenang atas piutang bank yang direstrukturisasi, sedangkan bank lain tetap berstatus sebagai kreditur independen.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I mengakui adanya pertentangan putusan karena Terlawan hanya merupakan salah satu kreditur dari hasil akuisisi BPPN, sementara Alfort dan Gaston juga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka sebagai kreditur sah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan III mengajukan eksepsi diskualifikasi in personam, menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga karena tidak memiliki hak milik, hak pakai, HGU, HGB, hak tanggungan, atau hak sewa atas objek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III karena telah memasuki pokok perkara.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar karena tidak satupun bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek tereksekusi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan alasan perlawanan Pelawan telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2023 tanggal 10 April 2023 tetap dipertahankan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 418.600,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Rekonvensi, gugatan Terlawan terhadap Turut Terlawan I dan II ditolak seluruhnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa dirugikan karena sertifikat jaminan utang saya disita untuk satu orang saja, padahal saya juga kreditur sah, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25166, + "candidates": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1332 KUHPerdata", + "Pasal 1333 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1332 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1332: Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1333: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara penyerahan piutang (cessie). Meskipun sengketa melibatkan alih hak kreditur, pertanyaan awam berfokus pada prinsip kesamaan kedudukan kreditur dalam eksekusi jaminan ('dirugikan karena disita untuk satu orang saja'), bukan pada validitas atau prosedur alih hak piutang. Isi pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak prioritas atau kesetaraan kreditur dalam sita eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam tidak mempersoalkan sahnya perjanjian kredit atau perjanjian alih hak, melainkan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan oleh satu kreditur tertentu. Tidak ada unsur ketidakcakapan, kekhilafan, atau ketidaksesuaian sebab yang menjadi isu dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menunjukkan adanya unsur cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian atau alih hak, sehingga pasal ini tidak relevan dengan isu kesetaraan kreditur dalam eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan membuat perikatan. Isu dalam pertanyaan adalah mengenai hak substantif kreditur dalam proses eksekusi, bukan mengenai kapasitas hukum para pihak untuk membuat perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1332 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur objek persetujuan (barang yang dapat diperdagangkan). Tidak relevan dengan sengketa mengenai prioritas eksekusi jaminan utang antara beberapa kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kepastian pokok persoalan dalam perjanjian. Tidak relevan dengan isu eksekusi dan kedudukan kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan sebab perjanjian. Tidak relevan dengan sengketa eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun pertanyaan menyebut 'dirugikan', kerugian yang dimaksud adalah akibat dari proses eksekusi hukum yang sah berdasarkan putusan berkekuatan tetap. Putusan menolak perlawanan karena pelawan tidak memiliki hak kepemilikan atas objek sita, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh kreditur eksekusi. Pasal ini bukan dasar hukum untuk menilai prioritas eksekusi jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 121856, + "completion_tokens": 6417 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_42_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_42_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b8c07b06565a2610381d1beadde8944ebe4432f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_42_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_42_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.052, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 181.966, + "query": 5.73, + "relevance": 50.656, + "total": 238.404 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62395, + "marked_chars": 62566 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 62566, + "frame": "Pemohon Henrika Halim, SH mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudarinya Natalia Halim karena kondisi mental yang tidak cakap hukum, serta meminta penetapan sebagai pengampu yang berwenang mewakili Natalia Halim dalam menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengobatan Natalia Halim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Alm. Sutan Halim meninggal dunia pada tanggal 29 November 1996.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Julia Indrawati meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati adalah suami istri yang memiliki 8 orang anak, termasuk Pemohon dan Natalia Halim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Julia Indrawati membuat Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 6 Desember 2013 yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas tanah dan bangunan seluas 145M² di Jalan Alamanda II Blok B II Kaveling Nomor 24, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Natalia Halim didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 02/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dari LAKESPRA dr. Saryanto.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai pengampu Natalia Halim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Henrika Halim, SH dinyatakan sehat mental dan cakap secara kognitif untuk menjadi pengampu berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 03/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah dan bangunan tersebut terdaftar atas nama Almh. Julia Indrawati dengan Sertipikat Hak Milik nomor 573/Sunter Jaya tertanggal 17 Desember 1985.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup, pengobatan, dan perawatan Natalia Halim.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Henrika Halim, SH mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudarinya Natalia Halim yang didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan haknya sebagai pengampu pada Akta Wasiat Almh. Julia Indrawati yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara, serta persetujuan dari para ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Natalia Halim berada di bawah pengampuan dan Henrika Halim, SH sebagai pengampunya yang berwenang mewakili Natalia Halim dalam mengurus balik nama sertifikat serta menjual atau mengalihkan harta warisan tersebut untuk keperluan hidup dan pengobatan Natalia Halim." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Henrika Halim, SH mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudarinya Natalia Halim yang didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan haknya sebagai pengampu pada Akta Wasiat Almh. Julia Indrawati yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara, serta persetujuan dari para ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Natalia Halim berada di bawah pengampuan dan Henrika Halim, SH sebagai pengampunya yang berwenang mewakili Natalia Halim dalam mengurus balik nama sertifikat serta menjual atau mengalihkan harta warisan tersebut untuk keperluan hidup dan pengobatan Natalia Halim.", + "facts": [ + { + "fact": "Alm. Sutan Halim meninggal dunia pada tanggal 29 November 1996.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Julia Indrawati meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati adalah suami istri yang memiliki 8 orang anak, termasuk Pemohon dan Natalia Halim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Julia Indrawati membuat Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 6 Desember 2013 yang menunjuk Natalia Halim sebagai ahli waris atas tanah dan bangunan seluas 145M² di Jalan Alamanda II Blok B II Kaveling Nomor 24, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Natalia Halim didiagnosa mengalami retardasi mental taraf berat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 02/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dari LAKESPRA dr. Saryanto.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris Alm. Sutan Halim dan Almh. Julia Indrawati memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai pengampu Natalia Halim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Henrika Halim, SH dinyatakan sehat mental dan cakap secara kognitif untuk menjadi pengampu berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 03/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah dan bangunan tersebut terdaftar atas nama Almh. Julia Indrawati dengan Sertipikat Hak Milik nomor 573/Sunter Jaya tertanggal 17 Desember 1985.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup, pengobatan, dan perawatan Natalia Halim.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saudariku yang sakit mental sudah ditunjuk jadi ahli waris tanah, bolehkah aku jual tanahnya untuk biaya pengobatannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 62395, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (karena dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, saudari pemohon memiliki kondisi sakit mental (retardasi mental berat) yang memenuhi unsur 'dungu' atau 'gila' menurut pasal ini. Pengampuan adalah prasyarat hukum agar pemohon (sebagai pengampu) memiliki kewenangan hukum untuk mewakili saudarinya dalam perbuatan hukum, termasuk menjual harta warisan. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan kondisi saudari dengan ketentuan Pasal 433 sebagai dasar penetapan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan pengampuan. Meskipun bersifat prosedural dalam arti menentukan yurisdiksi, dalam konteks pertanyaan 'bolehkah aku jual...', jawaban hukumnya bergantung pada adanya penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa permohonan harus diajukan ke PN (bukan hanya notaris atau kesepakatan keluarga) agar pemohon mendapatkan izin resmi untuk melakukan perbuatan hukum (penjualan) atas nama terampu. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar kewenangan Hakim memeriksa dan menetapkan pengampuan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36855, + "completion_tokens": 1224 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_437_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_437_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d78ce7a34d8ad601fd0e8b7dc349a49a3c30014 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_437_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_437_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 161.271, + "query": 5.312, + "relevance": 50.423, + "total": 217.043 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 71623, + "marked_chars": 71830 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\nMenolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat lalai dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah\nmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan terjadinya\nkebakaran sehingga Para Penggugat mengalami kerugian;\n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat\natas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Para\nPenggugat mengalami Kerugian dengan perincian sebagai berikut:\na.\nPenggugat I berupa:\nRumah dan Tempat Usaha milik Penggugat I terbakar habis dan Total\nKerugian yang di derita yang harus diberikan oleh Tergugat kepada\nPenggugat I sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);\nb.\nPenggugat II berupa: \nRumah bagian belakang dan tengah terbakar habis, dan Total Kerugian\nyang di derita yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat II\nsebesar Rp 90.0000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);\n4.\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nHalaman 22 dari 24 Putusan Perdata Nomor 437/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 71830, + "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kebakaran pada rumah dan tempat usaha mereka. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas kerugian harta benda yang diderita akibat kebakaran tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23:00 WIB terjadi kebakaran pada Rumah/Warung Sembako milik Tergugat yang berdekatan dengan rumah Para Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik pada plafon warung sembako miliknya.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa memiliki meteran listrik.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Api dari kebakaran milik Tergugat menyebar ke bangunan rumah milik Para Penggugat sehingga harta benda mereka ikut terbakar.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengalami kerugian harta benda berupa rumah dan tempat usaha yang terbakar habis.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa api berawal dari atas tempat tidur/springbed milik Tergugat akibat kelalaian merokok atau membakar kardus telur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah meminta bantuan atau pertolongan kepada tetangga saat kebakaran terjadi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah beritikad baik untuk bertemu dan meminta maaf.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yaitu pemilik rumah tinggal dan tempat usaha yang berdekatan dengan warung sembako milik Tergugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat kebakaran yang terjadi pada 20 Februari 2024. Para Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran berawal dari kelalaian Tergugat, namun Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa penyebabnya adalah korsleting listrik yang merupakan peristiwa di luar kuasa manusia. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa meteran, yang menyebabkan api menyebar dan merusak rumah serta harta benda Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat lalai dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp85.000.000,00 untuk Penggugat I dan Rp90.000.000,00 untuk Penggugat II. Tuntutan sita eksekusi, uang paksa, dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ditolak oleh hakim." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yaitu pemilik rumah tinggal dan tempat usaha yang berdekatan dengan warung sembako milik Tergugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat kebakaran yang terjadi pada 20 Februari 2024. Para Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran berawal dari kelalaian Tergugat, namun Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa penyebabnya adalah korsleting listrik yang merupakan peristiwa di luar kuasa manusia. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa meteran, yang menyebabkan api menyebar dan merusak rumah serta harta benda Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat lalai dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp85.000.000,00 untuk Penggugat I dan Rp90.000.000,00 untuk Penggugat II. Tuntutan sita eksekusi, uang paksa, dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ditolak oleh hakim.", + "facts": [ + { + "fact": "Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23:00 WIB terjadi kebakaran pada Rumah/Warung Sembako milik Tergugat yang berdekatan dengan rumah Para Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik pada plafon warung sembako miliknya.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menggunakan tenaga listrik secara ilegal tanpa memiliki meteran listrik.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Api dari kebakaran milik Tergugat menyebar ke bangunan rumah milik Para Penggugat sehingga harta benda mereka ikut terbakar.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengalami kerugian harta benda berupa rumah dan tempat usaha yang terbakar habis.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa api berawal dari atas tempat tidur/springbed milik Tergugat akibat kelalaian merokok atau membakar kardus telur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah meminta bantuan atau pertolongan kepada tetangga saat kebakaran terjadi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah beritikad baik untuk bertemu dan meminta maaf.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Tetangga saya pakai listrik ilegal tanpa meteran, lalu korsleting sampai rumahnya terbakar dan merusak rumah saya, kenapa dia tidak mau ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 33285, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar substantif tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan alasan hukum mengapa tetangga harus mengganti rugi akibat kelalaiannya (listrik ilegal/korsleting) yang menyebabkan kerugian. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) yang menjadi inti sengketa dan dasar putusan hakim mengabulkan gugatan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pembuktian (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural. Meskipun disebutkan dalam pertimbangan hakim sebagai dasar kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai hak atau kewajiban ganti rugi itu sendiri, melainkan hanya mengatur bagaimana pembuktian dilakukan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29616, + "completion_tokens": 1077 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_441_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_441_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..472c1c49dde6e180368928dbfd82b3529a06e911 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_441_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_441_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 136.979, + "query": 5.512, + "relevance": 19.008, + "total": 161.52 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29607, + "marked_chars": 29688 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29688, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyamakan nama dalam dokumen identitasnya. Pemohon meminta izin untuk mengubah nama dari 'BRIAN' menjadi 'BRIAN NURIMBA' pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim setelah pemeriksaan bukti dan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama BRIAN NURIMBA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 mencatat nama Pemohon sebagai BRIAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ingin menyamakan nama pada semua dokumen identitas.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah diarahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta penetapan pengadilan sebelum melakukan perubahan nama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi PETER NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandungnya dan bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi JULIANY NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran dan tidak bertujuan untuk pengaburan identitas.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Ijazah S-2 atas nama BRIAN NURIMBA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan ingin menyamakan nama pada seluruh dokumen identitasnya. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 yang semula tercatat sebagai 'BRIAN' diubah menjadi 'BRIAN NURIMBA'. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan ingin menyamakan nama pada seluruh dokumen identitasnya. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 yang semula tercatat sebagai 'BRIAN' diubah menjadi 'BRIAN NURIMBA'. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama BRIAN NURIMBA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/JU/1987 mencatat nama Pemohon sebagai BRIAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ingin menyamakan nama pada semua dokumen identitas.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah diarahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta penetapan pengadilan sebelum melakukan perubahan nama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi PETER NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandungnya dan bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi JULIANY NURIMBA menyatakan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran dan tidak bertujuan untuk pengaburan identitas.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Ijazah S-2 atas nama BRIAN NURIMBA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin nama di akta lahir saya diubah agar sama dengan nama di KTP dan ijazah saya, tapi Dinas Kependudukan bilang harus minta putusan pengadilan dulu, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16881, + "candidates": [ + "Pasal 11 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata", + "text": "Pasal 11: Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawaban Kejaksaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara langsung mengatur syarat substantif untuk mengubah atau menambahkan nama depan, yaitu memerlukan izin Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan awam mengenai alasan mengapa Dinas Kependudukan mensyaratkan putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum pencatatan perubahan nama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 11 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14439, + "completion_tokens": 763 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_442_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_442_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e19a59fb1bb602302d011a716a7aa0748afd1c76 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_442_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_442_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 175.923, + "query": 5.055, + "relevance": 49.844, + "total": 230.885 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 116024, + "marked_chars": 116348 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\nHalaman 34 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 442/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan perbuatan Tergugat yang menelantarkan Kapal Tongkang AMS\nFremantle di terminal (pelabuhan) Penggugat adalah Perbuatan Melawan\nHukum (Onrechtmatigedaad);\n3.\nMenyatakan Tergugat sebagai pemilik hak atas Kapal Tongkang A.M.S.\nFremantle berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 2827 tanggal\n20 Mei 2009, sebagaimana yang disebutkan dalam Nomor Ukur 3098/Ha\ndengan ukuran-ukuran :\n-\nPanjang\n: 79.00 Meter\n-\nLebar\n: 21.34 Meter\n-\nDalam\n: 4.88 Meter\n-\nIsi Kotor (GT)\n: 2118 (dua ribu seratus delapan belas)\n-\nIsi Bersih (NT)\n: 636 (enam ratus tiga puluh enam)\n-\nTanda Selar\n: GT.2118 No. 3098/Ha\n-\nKapal dibangun : China, dalam tahun 2005, terutama dari baja\n dengan satu geladak, dan dipergunakan dalam\n pelayaran dilaut\n4." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 116348, + "frame": "PT. Lautan Scrapindo Semesta menggugat PT. Sinar Sarana Samudera dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok atas perbuatan melawan hukum akibat penelantaran Kapal Tongkang AMS Fremantle di terminal Penggugat. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, serta izin pelelangan kapal untuk menutupi kerugian. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan perbuatan melawan hukum dan kewajiban membayar ganti rugi materiil, namun menolak tuntutan ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Kapal Tongkang AMS Fremantle milik Tergugat larat di alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 18 November 2019.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menarik dan menyandarkan Kapal Tongkang AMS Fremantle ke terminal Penggugat berdasarkan Surat Nomor AL.803/I/2/Syb.Tpk-19 tanggal 22 November 2019.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sebagai pemilik kapal tidak pernah melakukan upaya untuk mengambil kembali kapal tersebut sejak disandarkan di terminal Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya sewa perahu siang dan malam serta biaya penjagaan siang dan malam untuk menjaga kapal tersebut di terminal.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat hubungan kausal antara kelalaian Tergugat menelantarkan kapal dengan kerugian materiil berupa biaya penjagaan yang diderita Penggugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari kapal Crane Barge dan nama baik, namun bukti pendukungnya dinilai belum cukup.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan sandar oleh Turut Tergugat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat demi keselamatan pelayaran.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil atau verhaal executie.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena selama pemeriksaan perkara tidak pernah dilakukan sita jaminan atas kapal tersebut.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Lautan Scrapindo Semesta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Sinar Sarana Samudera dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terkait keberadaan Kapal Tongkang AMS Fremantle yang disandarkan di terminal Penggugat sejak November 2019. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menelantarkan kapalnya sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa biaya penjagaan dan kerugian immateriil berupa hilangnya peluang usaha. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menelantarkan kapal tersebut, yang menyebabkan hubungan kausal dengan kerugian materiil Penggugat. Hakim mengabulkan tuntutan untuk menyatakan perbuatan melawan hukum, mengakui status kepemilikan Tergugat, menyatakan sah permintaan sandar Turut Tergugat, serta memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.697.600.000. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena alasan bukti yang kurang memadai dan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum pelaksanaan putusan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Lautan Scrapindo Semesta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Sinar Sarana Samudera dan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terkait keberadaan Kapal Tongkang AMS Fremantle yang disandarkan di terminal Penggugat sejak November 2019. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menelantarkan kapalnya sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa biaya penjagaan dan kerugian immateriil berupa hilangnya peluang usaha. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menelantarkan kapal tersebut, yang menyebabkan hubungan kausal dengan kerugian materiil Penggugat. Hakim mengabulkan tuntutan untuk menyatakan perbuatan melawan hukum, mengakui status kepemilikan Tergugat, menyatakan sah permintaan sandar Turut Tergugat, serta memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.697.600.000. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena alasan bukti yang kurang memadai dan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum pelaksanaan putusan.", + "facts": [ + { + "fact": "Kapal Tongkang AMS Fremantle milik Tergugat larat di alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 18 November 2019.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menarik dan menyandarkan Kapal Tongkang AMS Fremantle ke terminal Penggugat berdasarkan Surat Nomor AL.803/I/2/Syb.Tpk-19 tanggal 22 November 2019.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sebagai pemilik kapal tidak pernah melakukan upaya untuk mengambil kembali kapal tersebut sejak disandarkan di terminal Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya sewa perahu siang dan malam serta biaya penjagaan siang dan malam untuk menjaga kapal tersebut di terminal.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat hubungan kausal antara kelalaian Tergugat menelantarkan kapal dengan kerugian materiil berupa biaya penjagaan yang diderita Penggugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari kapal Crane Barge dan nama baik, namun bukti pendukungnya dinilai belum cukup.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan sandar oleh Turut Tergugat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat demi keselamatan pelayaran.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil atau verhaal executie.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena selama pemeriksaan perkara tidak pernah dilakukan sita jaminan atas kapal tersebut.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya bayar biaya jaga kapal yang disandarkan di pelabuhan, tapi pemiliknya diam saja dan tidak mau ambil kembali, apakah saya bisa minta uangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 42041, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, pengguna mengalami kerugian (membayar biaya jaga) akibat kelalaian pemilik kapal, yang merupakan inti sengketa yang diatur oleh pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur dalam pasal ini (perbuatan, kesalahan, kerugian, kausalitas) terpenuhi untuk menjawab pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Dalam pertanyaan, fakta kuncinya adalah pemilik kapal 'diam saja dan tidak mau ambil kembali' (kelalaian/penelantaran). Putusan mengutip pasal ini untuk memperkuat kualifikasi perbuatan melawan hukum akibat kelalaian tersebut, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural dan hanya mengatur siapa yang harus membuktikan dalilnya, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif untuk meminta penggantian kerugian. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45823, + "completion_tokens": 1354 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_457_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_457_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a0527bcb0db962255d974e81c5cf8b458740919 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_457_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_457_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 113.786, + "query": 7.183, + "relevance": 84.935, + "total": 205.983 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 95971, + "marked_chars": 96259 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\nMenyatakan eksepsi pihak Tergugat dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp192.000,00 (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);\n Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada\nhari : Rabu, tanggal 20 Desember 2023 dengan R RUDI KINDARTO, SH.\nsebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.,M.Hum., dan MARYONO,\nSH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta pada hari\nRabu, tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,\ndengan dibantu oleh Haryanti Paelori, S.H,MH., Panitera Pengganti dan telah\ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; \n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nErly Soelistyarini, S.H., M.Hum.\n R. Rudi Kindarto, S.H\nMaryono, S.H., M.Hum.\nPanitera Pengganti\nHalaman 32 dari 33 Putusan Akhir Nomor 457/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah A" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 96259, + "frame": "Muhammad Agus Muslim menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah jaminan kredit dan klaim perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pembatalan perjanjian kredit dan hak tanggungan, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat dengan agunan berupa empat bidang tanah atas nama Amin Jabir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa dilaksanakan oleh Tergugat melalui KPKNL Jakarta II pada tanggal 26 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, pihak Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang dan pembuatan akta.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Muhammad Agus Muslim menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah jaminan kredit. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit dan hak tanggungan, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Muhammad Agus Muslim menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah jaminan kredit. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit dan hak tanggungan, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat dengan agunan berupa empat bidang tanah atas nama Amin Jabir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa dilaksanakan oleh Tergugat melalui KPKNL Jakarta II pada tanggal 26 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melibatkan KPKNL Jakarta II, pihak Notaris, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang dan pembuatan akta.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak melibatkan notaris dan pihak terkait lelang tanah jaminan kredit saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14996, + "candidates": [ + "Pasal 1254 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat yang membuat persetujuan batal demi hukum (objek yang tidak mungkin, bertentangan dengan kesusilaan, atau dilarang undang-undang). Dalam pertimbangan putusan, sengketa tidak dibahas mengenai keabsahan substansi perjanjian kredit atau lelang berdasarkan unsur-unsur ini, melainkan hanya pada cacat formil gugatan (kurang pihak). Isi pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan eksepsi B (Exceptio Non Adimoleti Contractus), Tergugat secara eksplisit mengutip Pasal 1320 untuk membela diri bahwa perjanjian kredit telah sah karena memenuhi syarat sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab halal, sehingga Penggugat tidak dapat membatalkannya sembarangan. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena eksepsi A (kurang pihak), Pasal 1320 adalah teori hukum yang sungguh-sungguh didalilkan dan diuji dalam sengketa terkait validitas perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Meskipun berkaitan dengan perjanjian kredit, teks pertimbangan putusan tidak mengutip atau menganalisis Pasal 1338 sebagai dasar penolakan gugatan atau pembelaan utama. Putusan hanya berfokus pada cacat formil (eksepsi kurang pihak) dan tidak masuk ke pembahasan substansi pelaksanaan atau kekuatan mengikat perjanjian secara mendalam dalam kaitannya dengan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun Tergugat menyebutkan dalam eksepsi C bahwa causa prima gugatan adalah perbuatan melawan hukum, putusan tidak pernah memeriksa atau menilai unsur-unsur Pasal 1365 (kesalahan, kerugian, hubungan sebab-akibat) karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sejak awal akibat eksepsi kurang pihak. Oleh karena itu, isi pasal ini tidak menjadi bagian dari analisis hukum substantif dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33840, + "completion_tokens": 1157 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..acccd80ba871506405b42c7892481396342a3185 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,159 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 68, + "timings": { + "parse": 0.142, + "classify": 0.0, + "condense": 608.767, + "read": 117.7, + "query": 8.853, + "relevance": 54.46, + "total": 789.923 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 207581, + "marked_chars": 208184 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134941, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat: PT. Marinacipta Dinamika Konsultan (PT MCDK), Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik, melawan Para Tergugat: Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia (PT DPI). [HAL 3-5] Kronologi dimulai dengan rencana penjualan aset tanah PT MCDK yang dimiliki Penggugat I. Pada 11 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pernyataan Minat membeli tanah dengan total harga Rp130.690.000.000,- dan DP Rp30.000.000.000,-. Pada 24 Februari 2021, Tergugat I mengajukan permintaan uji tuntas hukum (Legal Due Diligence/LDD) dengan opsi akuisisi saham atau pembelian tanah, serta menawarkan rekening Escrow. [HAL 6-8] Pada 11 Mei 2021, hasil LDD dari kantor hukum A.M Oktarina menyatakan tidak dapat dilanjutkan/dilakukan akuisisi karena masalah sertifikat yang bersinggungan dengan tanah pihak lain, status NIB PT MCDK yang masih proses, dan ketidakmampuan pemeriksaan perpajakan. [HAL 9-11] Pada 18 Mei 2021, Penggugat I mengirimkan surat tanggapan yang menyatakan pembatalan rencana akuisisi dan menganggap perjanjian batal, sehingga bebas bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, pada hari yang sama, Tergugat I menghubungi perantara Juananda Sutan Assin untuk tetap melanjutkan jual-beli. [HAL 12-14] Tergugat I menunda pertemuan yang dijadwalkan pada 24 Mei 2021. Pada 23 Mei 2021, perantara meminta nomor rekening untuk transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,-. [HAL 15-17] Pada 24 Mei 2021, Penggugat III meminta konfirmasi syarat-syarat jual-beli tanah (bukan saham) dengan total harga Rp138.190.000.000,- (termasuk rumah), tanda jadi Rp1.000.000.000,-, cicilan pertama Rp29.000.000.000,-, dan pelunasan dalam 3-4 bulan. [HAL 18-20] Pada 24 Mei 2021, Tergugat I mentransfer Rp1.000.000.000,- ke rekening Penggugat II dengan catatan \"Titipan Dicky Yohanes\". [HAL 21-23] Pada 25 Mei 2021, perantara mengirimkan draft Perjanjian Pra-Akuisisi yang ditolak Penggugat III karena tidak sesuai kesepakatan (masih menyebut akuisisi saham, harga berbeda, dan penandatangan bukan Tergugat I). [HAL 24-26] Pada 27 Mei 2021, pertemuan antara Tergugat I dan Penggugat III gagal karena Tergugat I mengajukan syarat baru yang berbeda (pembayaran 20%, sertifikat untuk digadaikan di BPR Lestari, kerja sama, atau beli sebagian). [HAL 27-29] Penggugat II menolak pengajuan agunan ke BPR Lestari. Tergugat I menyatakan kekecewaan melalui chat. [HAL 30-32] Pada 30 Mei 2021, perantara meminta pengembalian uang Rp1.000.000.000,-. Tergugat I kemudian mengirimkan somasi dan surat pembatalan kerjasama pada 10 Juni 2021, serta melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan. [HAL 33-35] Para Penggugat dalil bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum pengalihan saham/aset karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Mereka mengklaim uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi, bukan titipan, sehingga berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak. [HAL 36-38] Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-, serta menyatakan sah sita penyesuaian atas uang Rp1.000.000.000,- yang menjadi barang bukti di Polda Bali. [HAL 39-41] Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan eksepsi (exceptio doli mali, litis pendentis, non adimpleti contractus, obscuur libel, plurium litis consortium, gemis aanhoedanigheid, error in persona) dan jawaban pokok perkara. [HAL 42-44] Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" karena kesepakatan awal batal akibat hasil LDD yang negatif, dan transaksi baru terjadi atas bujukan perantara dengan jaminan tanah dapat dibangun. [HAL 45-47] Para Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah yang ditawarkan tidak layak (tidak bisa dibangun, bersinggungan tanah lain, sertifikat dijaminkan di BPR Lestari), dan Penggugat lalai memenuhi kewajiban administrasi. [HAL 48-50] Para Tergugat mengklaim mereka yang dirugikan secara materiil dan immateriil akibat tidak dikembalikannya uang titipan, serta menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan aset yang bermasalah. [HAL 51-53] Kronologi detail komunikasi WhatsApp antara Tergugat I dan perantara Juananda Sutan Assin menunjukkan upaya persuasif perantara untuk melanjutkan transaksi jual-beli tanah pasca-pembatalan akuisisi saham, termasuk negosiasi harga, komisi, dan jadwal transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,- pada 24 Mei 2021. [HAL 54-56] Komunikasi berlanjut dengan konfirmasi transfer, pertanyaan mengenai sertifikat yang dijaminkan di BPR Lestari, dan janji pelunasan hutang BPR setelah pembayaran diterima. [HAL 57-59] Pada 27 Mei 2021, Tergugat I menyatakan kekecewaan karena kesepakatan tidak tercapai dan merasa kehilangan Rp1.000.000.000,- akibat percaya omongan perantara." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 74743, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat: PT. Marinacipta Dinamika Konsultan (PT MCDK), Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik, melawan Para Tergugat: Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia (PT DPI). [HAL 3-5] Kronologi dimulai dengan rencana penjualan aset tanah PT MCDK yang dimiliki Penggugat I. Pada 11 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pernyataan Minat membeli tanah dengan total harga Rp130.690.000.000,- dan DP Rp30.000.000.000,-. Pada 24 Februari 2021, Tergugat I mengajukan permintaan uji tuntas hukum (Legal Due Diligence/LDD) dengan opsi akuisisi saham atau pembelian tanah, serta menawarkan rekening Escrow. [HAL 6-8] Pada 11 Mei 2021, hasil LDD dari kantor hukum A.M Oktarina menyatakan tidak dapat dilanjutkan/dilakukan akuisisi karena masalah sertifikat yang bersinggungan dengan tanah pihak lain, status NIB PT MCDK yang masih proses, dan ketidakmampuan pemeriksaan perpajakan. [HAL 9-11] Pada 18 Mei 2021, Penggugat I mengirimkan surat tanggapan yang menyatakan pembatalan rencana akuisisi dan menganggap perjanjian batal, sehingga bebas bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, pada hari yang sama, Tergugat I menghubungi perantara Juananda Sutan Assin untuk tetap melanjutkan jual-beli. [HAL 12-14] Tergugat I menunda pertemuan yang dijadwalkan pada 24 Mei 2021. Pada 23 Mei 2021, perantara meminta nomor rekening untuk transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,-. [HAL 15-17] Pada 24 Mei 2021, Penggugat III meminta konfirmasi syarat-syarat jual-beli tanah (bukan saham) dengan total harga Rp138.190.000.000,- (termasuk rumah), tanda jadi Rp1.000.000.000,-, cicilan pertama Rp29.000.000.000,-, dan pelunasan dalam 3-4 bulan. [HAL 18-20] Pada 24 Mei 2021, Tergugat I mentransfer Rp1.000.000.000,- ke rekening Penggugat II dengan catatan \"Titipan Dicky Yohanes\". [HAL 21-23] Pada 25 Mei 2021, perantara mengirimkan draft Perjanjian Pra-Akuisisi yang ditolak Penggugat III karena tidak sesuai kesepakatan (masih menyebut akuisisi saham, harga berbeda, dan penandatangan bukan Tergugat I). [HAL 24-26] Pada 27 Mei 2021, pertemuan antara Tergugat I dan Penggugat III gagal karena Tergugat I mengajukan syarat baru yang berbeda (pembayaran 20%, sertifikat untuk digadaikan di BPR Lestari, kerja sama, atau beli sebagian). [HAL 27-29] Penggugat II menolak pengajuan agunan ke BPR Lestari. Tergugat I menyatakan kekecewaan melalui chat. [HAL 30-32] Pada 30 Mei 2021, perantara meminta pengembalian uang Rp1.000.000.000,-. Tergugat I kemudian mengirimkan somasi dan surat pembatalan kerjasama pada 10 Juni 2021, serta melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan. [HAL 33-35] Para Penggugat dalil bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum pengalihan saham/aset karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Mereka mengklaim uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi, bukan titipan, sehingga berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak. [HAL 36-38] Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-, serta menyatakan sah sita penyesuaian atas uang Rp1.000.000.000,- yang menjadi barang bukti di Polda Bali. [HAL 39-41] Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan eksepsi (exceptio doli mali, litis pendentis, non adimpleti contractus, obscuur libel, plurium litis consortium, gemis aanhoedanigheid, error in persona) dan jawaban pokok perkara. [HAL 42-44] Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" karena kesepakatan awal batal akibat hasil LDD yang negatif, dan transaksi baru terjadi atas bujukan perantara dengan jaminan tanah dapat dibangun. [HAL 45-47] Para Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah yang ditawarkan tidak layak (tidak bisa dibangun, bersinggungan tanah lain, sertifikat dijaminkan di BPR Lestari), dan Penggugat lalai memenuhi kewajiban administrasi. [HAL 48-50] Para Tergugat mengklaim mereka yang dirugikan secara materiil dan immateriil akibat tidak dikembalikannya uang titipan, serta menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan aset yang bermasalah. [HAL 51-53] Kronologi detail komunikasi WhatsApp antara Tergugat I dan perantara Juananda Sutan Assin menunjukkan upaya persuasif perantara untuk melanjutkan transaksi jual-beli tanah pasca-pembatalan akuisisi saham, termasuk negosiasi harga, komisi, dan jadwal transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,- pada 24 Mei 2021. [HAL 54-56] Komunikasi berlanjut dengan konfirmasi transfer, pertanyaan mengenai sertifikat yang dijaminkan di BPR Lestari, dan janji pelunasan hutang BPR setelah pembayaran diterima. [HAL 57-59] Pada 27 Mei 2021, Tergugat I menyatakan kekecewaan karena kesepakatan tidak tercapai dan merasa kehilangan Rp1.000.000.000,- akibat percaya omongan perantara. [HAL 45-47] Komunikasi lanjutan menunjukkan Tergugat I merasa dipermainkan oleh Penggugat III pasca-pertemuan 27 Mei 2021. Pada 4 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Somasi I untuk pengembalian uang titipan. Pada 9 Juni 2021, Somasi II dikirim, dan perantara meminta Tergugat I membuat surat baik-baik agar uang dikembalikan. Pada 11 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pembatalan Kerjasama yang diteruskan perantara ke Penggugat III. Pada 13 Juni 2021, terjadi perdebatan mengenai status surat (pembatalan kerjasama vs rencana pembelian) dan permintaan maaf dari Tergugat I yang ditolak. Pada 18 Juni 2021, Somasi III dikirim untuk pengembalian uang titipan yang hingga saat itu belum dikembalikan. [HAL 48-50] Para Tergugat dalil bahwa tindakan Para Penggugat bersama perantara menunjukkan itikad buruk dengan \"bujuk-rayu\" untuk mendapatkan keuntungan dari uang titipan. Mereka menyatakan pra-perjanjian jual-beli batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada sepakat yang jelas pasca-surat pembatalan 18 Mei 2021) dan objek tanah tidak memenuhi syarat objektif sah (sertifikat SHGB No 289 dijaminkan di BPR Lestari, melanggar UU Jaminan Fidusia). [HAL 51-53] Para Tergugat membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" (bukan DP/tanda jadi) karena belum ada perikatan sah, diberikan sebagai wujud itikad baik. Mereka menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan uang tersebut dan melaporkan Penggugat II sebagai tersangka penipuan/penggelapan di Polda Bali. [HAL 54-56] Para Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Pasal 1464 KUHPerdata, menyatakan bahwa pasal tersebut tidak relevan karena tidak ada \"pembelian\" atau \"perjanjian jual-beli\" yang sah yang didahului pemberian uang panjar; uang tersebut diberikan pasca-batalnya kesepakatan awal dan atas permintaan perantara, bukan sebagai uang panjar dalam perjanjian jual-beli. [HAL 57-59] Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena kerugian yang didalilkan tidak diperinci secara jelas, tidak memiliki hubungan kausal langsung, dan kondisi uang menjadi barang bukti tidak layak menjadi dasar klaim ganti rugi. [HAL 60-62] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi, menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah adalah pra-perjanjian yang batal karena itikad buruk. Mereka menuntut pengembalian uang titipan Rp1.000.000.000,-, pembatalan transaksi, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta kerugian materiil sebesar Rp2.128.185.345,- (terdiri dari biaya LDD Rp250.000.000,-, biaya advokasi Rp1.040.000.000,-, transportasi Rp245.185.345,-, dan akomodasi Rp593.000.000,-). [HAL 63-65] Dalam Rekonvensi, Para Tergugat juga menuntut kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat stres, kehilangan waktu, dan peluang bisnis, serta meminta sita jaminan atas empat sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat di Bali. [HAL 66-68] Pada sidang 6 Desember 2023, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan. Para Tergugat menyetujui pencabutan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 271 RV, memerintahkan pencoretan perkara dari register, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp202.000,- kepada Para Penggugat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat: PT. Marinacipta Dinamika Konsultan (PT MCDK), Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik, melawan Para Tergugat: Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia (PT DPI). [HAL 3-5] Kronologi dimulai dengan rencana penjualan aset tanah PT MCDK yang dimiliki Penggugat I. Pada 11 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pernyataan Minat membeli tanah dengan total harga Rp130.690.000.000,- dan DP Rp30.000.000.000,-. Pada 24 Februari 2021, Tergugat I mengajukan permintaan uji tuntas hukum (Legal Due Diligence/LDD) dengan opsi akuisisi saham atau pembelian tanah, serta menawarkan rekening Escrow. [HAL 6-8] Pada 11 Mei 2021, hasil LDD dari kantor hukum A.M Oktarina menyatakan tidak dapat dilanjutkan/dilakukan akuisisi karena masalah sertifikat yang bersinggungan dengan tanah pihak lain, status NIB PT MCDK yang masih proses, dan ketidakmampuan pemeriksaan perpajakan. [HAL 9-11] Pada 18 Mei 2021, Penggugat I mengirimkan surat tanggapan yang menyatakan pembatalan rencana akuisisi dan menganggap perjanjian batal, sehingga bebas bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, pada hari yang sama, Tergugat I menghubungi perantara Juananda Sutan Assin untuk tetap melanjutkan jual-beli. [HAL 12-14] Tergugat I menunda pertemuan yang dijadwalkan pada 24 Mei 2021. Pada 23 Mei 2021, perantara meminta nomor rekening untuk transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,-. [HAL 15-17] Pada 24 Mei 2021, Penggugat III meminta konfirmasi syarat-syarat jual-beli tanah (bukan saham) dengan total harga Rp138.190.000.000,- (termasuk rumah), tanda jadi Rp1.000.000.000,-, cicilan pertama Rp29.000.000.000,-, dan pelunasan dalam 3-4 bulan. [HAL 18-20] Pada 24 Mei 2021, Tergugat I mentransfer Rp1.000.000.000,- ke rekening Penggugat II dengan catatan \"Titipan Dicky Yohanes\". [HAL 21-23] Pada 25 Mei 2021, perantara mengirimkan draft Perjanjian Pra-Akuisisi yang ditolak Penggugat III karena tidak sesuai kesepakatan (masih menyebut akuisisi saham, harga berbeda, dan penandatangan bukan Tergugat I). [HAL 24-26] Pada 27 Mei 2021, pertemuan antara Tergugat I dan Penggugat III gagal karena Tergugat I mengajukan syarat baru yang berbeda (pembayaran 20%, sertifikat untuk digadaikan di BPR Lestari, kerja sama, atau beli sebagian). [HAL 27-29] Penggugat II menolak pengajuan agunan ke BPR Lestari. Tergugat I menyatakan kekecewaan melalui chat. [HAL 30-32] Pada 30 Mei 2021, perantara meminta pengembalian uang Rp1.000.000.000,-. Tergugat I kemudian mengirimkan somasi dan surat pembatalan kerjasama pada 10 Juni 2021, serta melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan. [HAL 33-35] Para Penggugat dalil bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum pengalihan saham/aset karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Mereka mengklaim uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi, bukan titipan, sehingga berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak. [HAL 36-38] Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-, serta menyatakan sah sita penyesuaian atas uang Rp1.000.000.000,- yang menjadi barang bukti di Polda Bali. [HAL 39-41] Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan eksepsi (exceptio doli mali, litis pendentis, non adimpleti contractus, obscuur libel, plurium litis consortium, gemis aanhoedanigheid, error in persona) dan jawaban pokok perkara. [HAL 42-44] Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" karena kesepakatan awal batal akibat hasil LDD yang negatif, dan transaksi baru terjadi atas bujukan perantara dengan jaminan tanah dapat dibangun. [HAL 45-47] Para Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah yang ditawarkan tidak layak (tidak bisa dibangun, bersinggungan tanah lain, sertifikat dijaminkan di BPR Lestari), dan Penggugat lalai memenuhi kewajiban administrasi. [HAL 48-50] Para Tergugat mengklaim mereka yang dirugikan secara materiil dan immateriil akibat tidak dikembalikannya uang titipan, serta menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan aset yang bermasalah. [HAL 51-53] Kronologi detail komunikasi WhatsApp antara Tergugat I dan perantara Juananda Sutan Assin menunjukkan upaya persuasif perantara untuk melanjutkan transaksi jual-beli tanah pasca-pembatalan akuisisi saham, termasuk negosiasi harga, komisi, dan jadwal transfer tanda jadi Rp1.000.000.000,- pada 24 Mei 2021. [HAL 54-56] Komunikasi berlanjut dengan konfirmasi transfer, pertanyaan mengenai sertifikat yang dijaminkan di BPR Lestari, dan janji pelunasan hutang BPR setelah pembayaran diterima. [HAL 57-59] Pada 27 Mei 2021, Tergugat I menyatakan kekecewaan karena kesepakatan tidak tercapai dan merasa kehilangan Rp1.000.000.000,- akibat percaya omongan perantara. [HAL 45-47] Komunikasi lanjutan menunjukkan Tergugat I merasa dipermainkan oleh Penggugat III pasca-pertemuan 27 Mei 2021. Pada 4 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Somasi I untuk pengembalian uang titipan. Pada 9 Juni 2021, Somasi II dikirim, dan perantara meminta Tergugat I membuat surat baik-baik agar uang dikembalikan. Pada 11 Juni 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pembatalan Kerjasama yang diteruskan perantara ke Penggugat III. Pada 13 Juni 2021, terjadi perdebatan mengenai status surat (pembatalan kerjasama vs rencana pembelian) dan permintaan maaf dari Tergugat I yang ditolak. Pada 18 Juni 2021, Somasi III dikirim untuk pengembalian uang titipan yang hingga saat itu belum dikembalikan. [HAL 48-50] Para Tergugat dalil bahwa tindakan Para Penggugat bersama perantara menunjukkan itikad buruk dengan \"bujuk-rayu\" untuk mendapatkan keuntungan dari uang titipan. Mereka menyatakan pra-perjanjian jual-beli batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada sepakat yang jelas pasca-surat pembatalan 18 Mei 2021) dan objek tanah tidak memenuhi syarat objektif sah (sertifikat SHGB No 289 dijaminkan di BPR Lestari, melanggar UU Jaminan Fidusia). [HAL 51-53] Para Tergugat membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah \"Uang Titipan\" (bukan DP/tanda jadi) karena belum ada perikatan sah, diberikan sebagai wujud itikad baik. Mereka menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan uang tersebut dan melaporkan Penggugat II sebagai tersangka penipuan/penggelapan di Polda Bali. [HAL 54-56] Para Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Pasal 1464 KUHPerdata, menyatakan bahwa pasal tersebut tidak relevan karena tidak ada \"pembelian\" atau \"perjanjian jual-beli\" yang sah yang didahului pemberian uang panjar; uang tersebut diberikan pasca-batalnya kesepakatan awal dan atas permintaan perantara, bukan sebagai uang panjar dalam perjanjian jual-beli. [HAL 57-59] Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena kerugian yang didalilkan tidak diperinci secara jelas, tidak memiliki hubungan kausal langsung, dan kondisi uang menjadi barang bukti tidak layak menjadi dasar klaim ganti rugi. [HAL 60-62] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi, menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah adalah pra-perjanjian yang batal karena itikad buruk. Mereka menuntut pengembalian uang titipan Rp1.000.000.000,-, pembatalan transaksi, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta kerugian materiil sebesar Rp2.128.185.345,- (terdiri dari biaya LDD Rp250.000.000,-, biaya advokasi Rp1.040.000.000,-, transportasi Rp245.185.345,-, dan akomodasi Rp593.000.000,-). [HAL 63-65] Dalam Rekonvensi, Para Tergugat juga menuntut kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat stres, kehilangan waktu, dan peluang bisnis, serta meminta sita jaminan atas empat sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat di Bali. [HAL 66-68] Pada sidang 6 Desember 2023, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan. Para Tergugat menyetujui pencabutan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 271 RV, memerintahkan pencoretan perkara dari register, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp202.000,- kepada Para Penggugat." + }, + "read": { + "input_chars": 8194, + "frame": "PT. Marinacipta Dinamika Konsultan, Indriyani Siddik, dan Firdaus Siddik menggugat Dicky Yohanes, Diesel One Group, dan PT. Diesel Pratama Indonesia terkait sengketa uang tanda jadi Rp1.000.000.000,- yang disita sebagai barang bukti. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat atas dasar perdamaian di luar pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register perkara.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi bukan titipan sehingga tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang titipan yang harus dikembalikan karena kesepakatan awal batal akibat hasil uji tuntas hukum yang negatif.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang titipan, pembatalan transaksi, dan ganti rugi materiil serta immateriil.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari rencana penjualan aset tanah oleh PT. Marinacipta Dinamika Konsultan kepada Dicky Yohanes yang melibatkan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,-. Para Penggugat mendalilkan uang tersebut sebagai tanda jadi jual-beli yang tidak wajib dikembalikan, sementara Para Tergugat menganggapnya sebagai uang titipan yang harus dikembalikan karena transaksi batal. Para Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang dan ganti rugi. Namun, pada sidang terakhir, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan, yang disetujui oleh Para Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut, sehingga perkara dicoret dari register tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari rencana penjualan aset tanah oleh PT. Marinacipta Dinamika Konsultan kepada Dicky Yohanes yang melibatkan transfer uang sebesar Rp1.000.000.000,-. Para Penggugat mendalilkan uang tersebut sebagai tanda jadi jual-beli yang tidak wajib dikembalikan, sementara Para Tergugat menganggapnya sebagai uang titipan yang harus dikembalikan karena transaksi batal. Para Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang dan ganti rugi. Namun, pada sidang terakhir, Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan, yang disetujui oleh Para Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut, sehingga perkara dicoret dari register tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim dengan alasan telah terjadi perdamaian di luar pengadilan.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register perkara.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang tanda jadi bukan titipan sehingga tidak wajib dikembalikan jika pembeli membatalkan sepihak.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa uang Rp1.000.000.000,- adalah uang titipan yang harus dikembalikan karena kesepakatan awal batal akibat hasil uji tuntas hukum yang negatif.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian uang titipan, pembatalan transaksi, dan ganti rugi materiil serta immateriil.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat membatalkan jual beli tanah dan uang tanda jadi yang saya bayar harus dikembalikan, tapi kenapa perkara ini dicoret dari pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1464 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1464 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1464: Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (sepakat, kecakapan, objek, sebab yang tidak terlarang). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar substantif untuk menilai apakah 'pra-perjanjian' jual beli tanah tersebut sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat 'sepakat' (ditandai dengan surat pembatalan sebelumnya) dan 'sebab yang tidak terlarang' (karena objek tanah sedang digadaikan). Hal ini langsung berkaitan dengan status hukum kesepakatan yang dibatalkan oleh pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam perkara ini, pasal ini didalilkan oleh kedua belah pihak: Penggugat menuduh Tergugat melakukan PMH, sedangkan Tergugat membantah dengan menyatakan Penggugatlah yang melakukan PMH karena menahan uang titipan. Meskipun gugatan dicabut, pasal ini merupakan teori hukum substantif yang diuji dalam sengketa terkait pengembalian uang dan klaim kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1464 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang 'uang panjar' (down payment) dan larangan pembatalan pembelian dengan mengembalikan uang panjar. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini secara spesifik dianalisis untuk menentukan apakah uang Rp1 miliar yang dibayarkan pengguna bersifat 'uang panjar' yang tidak bisa diminta kembali, atau 'uang titipan' yang harus dikembalikan. Karena sengketa inti pengguna adalah pengembalian uang tanda jadi/panjar setelah pembatalan, pasal ini sangat relevan secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1464 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 108087, + "completion_tokens": 5096 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf087a997b6bfc2c8c61f4136b416b9a8b5fb03c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,219 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 177.852, + "query": 2.27, + "relevance": 124.885, + "total": 305.063 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 101696, + "marked_chars": 101975 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI;\n-\nMenyatakan eksepsi dari Turut Tergugat ditolak;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprstasi; \n3.\nMenyatakan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65,\ntanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab,\nS.H, M.Kn, sah menurut Hukum; \n4.\nMenyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas 1 (satu) unit\nApartemen yang terletak di Ancol Mansion, “Pacific Ocean” Blok E 3/J\nLantai 18, Tipe 12 No. 18 i-2, seluas 66 m2, yang terletak di Ancol Timur,\nKelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, sudah mendapat\npersetujuan dari Tergugat II selaku suaminya, berdasarkan Akta Pengikatan\nJual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65, tanggal 02 Agustus 2022,\nyang dibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab, S.H, M.Kn, Notaris di Kota\nBogor;\n5.\nMemerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses Pengalihan Hak\nberdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65,\ntanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab,\nS.H, M.Kn, Notaris di Kota Bogor;\n6.\nMenyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap Akta Pengikatan\nJual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65, tanggal 02 Agustus 2022, yang\ndibuat di hadapan Letty Yusniar Wahab, S.H, M.Kn;\n7.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara\nsecara tanggung renteng sejumlah Rp.1.400.250,00 (satu juta empat ratus\ndua ratus lima puluh rupiah);\n8.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, oleh\nkami, Slamet Widodo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke\nSinaga S.H., M.H dan Iwan Irawan, S.H masing-" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 101975, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait sengketa pengalihan hak atas unit apartemen yang menjadi objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat I dan II wanprestasi, sahnya akta jual beli, status kepemilikan Penggugat, serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan proses pengalihan hak. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat I dan II wanprestasi serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan pengalihan hak, namun menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengikatan jual beli terhadap satu unit apartemen kepada Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan notaris.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas unit apartemen tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Ancol Mansion No. 717/PO-CAM/SAD-PPJB/12 tanggal 21 Maret 2012 dengan developer yang telah lunas dibayar.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menerima penyerahan unit apartemen dan membayar iuran pembentukan perhimpunan pemilik serta pajak bumi dan bangunan atas unit tersebut.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat tidak bersedia melakukan proses pengalihan hak karena dalam akta jual beli tidak terdapat izin tertulis dari Turut Tergugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I agar membantu proses jual beli dan peralihan hak, namun tidak ada tanggapan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, gugatan kurang pihak, obscuur libel, dan gugatan prematur yang semuanya ditolak oleh hakim.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon uang paksa sebesar Rp1.000.000 per hari dan putusan serta merta yang ditolak oleh hakim karena tidak relevan dan tidak memenuhi syarat.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait sengketa pengalihan hak atas unit apartemen di Ancol Mansion. Penggugat berdalil telah melakukan jual beli dengan Tergugat I berdasarkan akta notaris dan telah menerima unit tersebut, namun Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tidak membantu proses pengalihan hak dan penyerahan dokumen. Turut Tergugat membantah dengan alasan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat dan pengalihan hak dilakukan tanpa persetujuan developer sesuai perjanjian awal. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam akta jual beli. Hakim juga menyatakan akta jual beli sah, Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses pengalihan hak, namun menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait sengketa pengalihan hak atas unit apartemen di Ancol Mansion. Penggugat berdalil telah melakukan jual beli dengan Tergugat I berdasarkan akta notaris dan telah menerima unit tersebut, namun Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tidak membantu proses pengalihan hak dan penyerahan dokumen. Turut Tergugat membantah dengan alasan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat dan pengalihan hak dilakukan tanpa persetujuan developer sesuai perjanjian awal. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam akta jual beli. Hakim juga menyatakan akta jual beli sah, Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses pengalihan hak, namun menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengikatan jual beli terhadap satu unit apartemen kepada Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Pengalihan Hak No. 65 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan notaris.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas unit apartemen tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Ancol Mansion No. 717/PO-CAM/SAD-PPJB/12 tanggal 21 Maret 2012 dengan developer yang telah lunas dibayar.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menerima penyerahan unit apartemen dan membayar iuran pembentukan perhimpunan pemilik serta pajak bumi dan bangunan atas unit tersebut.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat tidak bersedia melakukan proses pengalihan hak karena dalam akta jual beli tidak terdapat izin tertulis dari Turut Tergugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I agar membantu proses jual beli dan peralihan hak, namun tidak ada tanggapan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, gugatan kurang pihak, obscuur libel, dan gugatan prematur yang semuanya ditolak oleh hakim.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon uang paksa sebesar Rp1.000.000 per hari dan putusan serta merta yang ditolak oleh hakim karena tidak relevan dan tidak memenuhi syarat.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar dan terima unit apartemen, tapi penjual dan pengembang tidak mau bantu proses pengalihan hak, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 39118, + "candidates": [ + "Pasal 1154 KUHPerdata", + "Pasal 1178 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1154 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1154: Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1178: Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barangbarang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1154 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan bagi kreditur untuk mengambil alih barang gadai secara langsung (pactum commissorium). Isu dalam pertanyaan adalah wanprestasi penjual/pengembang dalam proses pengalihan hak atas apartemen, bukan sengketa gadai atau pengambilan alih barang jaminan secara sepihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan perjanjian hipotek yang memberikan kuasa kepada kreditur untuk menjadikan barang hipotek sebagai miliknya (pactum commissorium). Hal ini tidak relevan dengan sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli apartemen dan pengalihan hak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kapan debitur dinyatakan lalai (wanprestasi). Dalam pertanyaan, penjual/pengembang tidak mau membantu proses pengalihan hak setelah pembayaran lunas. Untuk menuntut wanprestasi, perlu ditegakkan status 'lalai' debitur, yang biasanya dilakukan melalui somasi atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri. Putusan juga menguji unsur lalai ini sebagai dasar wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) karena tak dipenuhinya perikatan. Dalam pertanyaan, pembeli yang sudah bayar namun tidak dibantu prosesnya berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi akibat ketidakpatuhan penjual/pengembang. Putusan mengutip pasal ini untuk menentukan akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan mengimplikasikan adanya perjanjian jual beli yang sah (sudah bayar dan terima unit). Putusan menguji sah tidaknya Akta PPJB berdasarkan syarat-syarat dalam pasal ini sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak sebelum membahas wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda', bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Ini adalah dasar utama bahwa penjual/pengembang wajib melaksanakan kewajibannya (membantu pengalihan hak) sesuai perjanjian. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar bahwa perjanjian mengikat para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun relevan secara umum dalam kontrak, pertanyaan fokus pada kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut untuk melakukan pengalihan hak, bukan pada dampak terhadap pihak ketiga. Putusan tidak menjadikan ini sebagai inti sengketa substantif untuk menjawab pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' selain sebagai konteks umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif yang mengatur hak/kewajiban atau akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42216, + "completion_tokens": 1870 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_477_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_477_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d45f1f50acc56457ca25f25afa35faf609b5719 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_477_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,323 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_477_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 70, + "timings": { + "parse": 0.111, + "classify": 0.0, + "condense": 244.954, + "read": 165.458, + "query": 3.144, + "relevance": 225.216, + "total": 638.881 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 217551, + "marked_chars": 218172 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\nHalaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 67\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;\n3.\nMenyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan\nterhadap Kapal Keruk merk IMS, Tipe 7012 HP Versi Dredge milik\nTERGUGAT;\n4.\nMenyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012\ntertanggal 31 Agustus 2022 batal demi hukum;\n5.\nMenghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang sewa kapal\nkeruk kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar\nseratus juta rupiah);\n6.\nMenghukum TERGUGAT untuk mengembalikan biaya mobilisasi\nkapal keruk dari Waduk Rio Cempaka Putih menuju lokasi proyek kepada\nPENGGUGAT sebesar Rp. 40.550.00,- (empat puluh juta lima ratus lima\npuluh ribu rupiah);\n7.\nMenghukum TERGUGAT untuk mengganti Biaya sewa Excavator\nsebanyak 4 (empat) unit da" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134957, + "summary": "PT. Rayhan Indah Perkasa (Penggugat) menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo (Tergugat) atas wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022, di mana Tergugat menyewakan kapal keruk dengan harga Rp. 1.100.000.000,-/bulan dan menerima uang sewa serta jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,- [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal untuk pengerukan pasir di Pulau Kelapa karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik tidak bekerja baik, sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir [HAL 3-4]. Tergugat didalilkan tidak menanggapi surat keluhan Penggugat, namun setelah inspeksi tim teknis Tergugat pada 16 dan 21 Oktober 2022, dinyatakan bahwa kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek [HAL 4-5]. Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil bahwa kapal dikirim sesuai spesifikasi Pasal 2, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi yang bukan tanggung jawab Tergugat serta Penggugat juga ikut menentukan pemilihan kapal [HAL 13-22]. Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium karena adanya pihak ketiga (Ahmad Ganafi) yang menerima dana, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian [HAL 41-42]. Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap kapal keruk milik Tergugat [HAL 40]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa excavator/dozer, bunga, denda keterlambatan, dan uang paksa [HAL 11-12]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 84715, + "summary": "PT. Rayhan Indah Perkasa (Penggugat) menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo (Tergugat) atas wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022, di mana Tergugat menyewakan kapal keruk dengan harga Rp. 1.100.000.000,-/bulan dan menerima uang sewa serta jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,- [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal untuk pengerukan pasir di Pulau Kelapa karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik tidak bekerja baik, sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir [HAL 3-4]. Tergugat didalilkan tidak menanggapi surat keluhan Penggugat, namun setelah inspeksi tim teknis Tergugat pada 16 dan 21 Oktober 2022, dinyatakan bahwa kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek [HAL 4-5]. Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil bahwa kapal dikirim sesuai spesifikasi Pasal 2, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi yang bukan tanggung jawab Tergugat serta Penggugat juga ikut menentukan pemilihan kapal [HAL 13-22]. Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium karena adanya pihak ketiga (Ahmad Ganafi) yang menerima dana, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian [HAL 41-42]. Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap kapal keruk milik Tergugat [HAL 40]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa excavator/dozer, bunga, denda keterlambatan, dan uang paksa [HAL 11-12]. Tergugat memberikan Surat Jawaban Somasi I dan II pada 9 Januari 2023 yang menyatakan telah melaksanakan tanggung jawab, kondisi kapal baik, dan jangka waktu sewa telah terlewat [HAL 46]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,- sehingga total Rp. 1.900.000.000,- (termasuk denda keterlambatan Rp. 34.960.637,-) [HAL 46]. Saksi Achmad Ganafi Toisuta dan Abdillah serta Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja, gas/RPM tidak seimbang, dan material lokasi tidak cocok, meskipun sebelumnya kapal terlihat baik di Waduk Rio [HAL 47-48]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Sewa, terbukti dari uji coba yang gagal dan inspeksi tim teknis Tergugat sendiri yang menyatakan ketidaksesuaian dengan medan [HAL 51-62]. Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum [HAL 63-64]. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa Rp. 1.100.000.000,- [HAL 64], biaya mobilisasi Rp. 40.550.000,- [HAL 64], biaya sewa excavator/dozer dan mobilisasi Rp. 1.900.000.000,- [HAL 65], bunga 6% per tahun dari hutang pokok Rp. 1.100.000.000,- sejak tanggal pendaftaran gugatan hingga berkekuatan hukum tetap [HAL 65-66], serta denda keterlambatan Rp. 34.960.637,- [HAL 66]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak [HAL 66], namun Tergugat dihukum membayar seluruh kerugian poin 5-9 secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan (kapal keruk) jika tidak dibayar tunai [HAL 66-67]. Tergugat juga diperintahkan mengembalikan Cek No. CD 364565 senilai Rp. 1.100.000.000,- [HAL 67]. Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp. 1.215.800,- [HAL 68-70]." + } + ], + "final_summary": "PT. Rayhan Indah Perkasa (Penggugat) menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo (Tergugat) atas wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022, di mana Tergugat menyewakan kapal keruk dengan harga Rp. 1.100.000.000,-/bulan dan menerima uang sewa serta jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,- [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal untuk pengerukan pasir di Pulau Kelapa karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik tidak bekerja baik, sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir [HAL 3-4]. Tergugat didalilkan tidak menanggapi surat keluhan Penggugat, namun setelah inspeksi tim teknis Tergugat pada 16 dan 21 Oktober 2022, dinyatakan bahwa kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek [HAL 4-5]. Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil bahwa kapal dikirim sesuai spesifikasi Pasal 2, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi yang bukan tanggung jawab Tergugat serta Penggugat juga ikut menentukan pemilihan kapal [HAL 13-22]. Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium karena adanya pihak ketiga (Ahmad Ganafi) yang menerima dana, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian [HAL 41-42]. Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap kapal keruk milik Tergugat [HAL 40]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa excavator/dozer, bunga, denda keterlambatan, dan uang paksa [HAL 11-12]. Tergugat memberikan Surat Jawaban Somasi I dan II pada 9 Januari 2023 yang menyatakan telah melaksanakan tanggung jawab, kondisi kapal baik, dan jangka waktu sewa telah terlewat [HAL 46]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,- sehingga total Rp. 1.900.000.000,- (termasuk denda keterlambatan Rp. 34.960.637,-) [HAL 46]. Saksi Achmad Ganafi Toisuta dan Abdillah serta Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja, gas/RPM tidak seimbang, dan material lokasi tidak cocok, meskipun sebelumnya kapal terlihat baik di Waduk Rio [HAL 47-48]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Sewa, terbukti dari uji coba yang gagal dan inspeksi tim teknis Tergugat sendiri yang menyatakan ketidaksesuaian dengan medan [HAL 51-62]. Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum [HAL 63-64]. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa Rp. 1.100.000.000,- [HAL 64], biaya mobilisasi Rp. 40.550.000,- [HAL 64], biaya sewa excavator/dozer dan mobilisasi Rp. 1.900.000.000,- [HAL 65], bunga 6% per tahun dari hutang pokok Rp. 1.100.000.000,- sejak tanggal pendaftaran gugatan hingga berkekuatan hukum tetap [HAL 65-66], serta denda keterlambatan Rp. 34.960.637,- [HAL 66]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak [HAL 66], namun Tergugat dihukum membayar seluruh kerugian poin 5-9 secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan (kapal keruk) jika tidak dibayar tunai [HAL 66-67]. Tergugat juga diperintahkan mengembalikan Cek No. CD 364565 senilai Rp. 1.100.000.000,- [HAL 67]. Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp. 1.215.800,- [HAL 68-70]." + }, + "read": { + "input_chars": 3527, + "frame": "PT. Rayhan Indah Perkasa menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal keruk karena alat tidak berfungsi optimal. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang sewa, ganti rugi, dan biaya terkait. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian batal demi hukum dan memerintahkan pengembalian dana serta ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 pada 31 Agustus 2022 dengan harga sewa Rp. 1.100.000.000,- per bulan dan jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik rusak sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tim teknis Tergugat melakukan inspeksi pada 16 dan 21 Oktober 2022 dan menyatakan kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil kapal dikirim sesuai spesifikasi, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi serta Penggugat ikut menentukan pemilihan kapal.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium yang diajukan Tergugat karena menyangkut materi pokok perkara.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,-.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Achmad Ganafi Toisuta, Abdillah, dan Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja dan material lokasi tidak cocok.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai perjanjian, terbukti dari uji coba gagal dan hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 66, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Rayhan Indah Perkasa menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal keruk IMS Dredger 7012. Penggugat berdalil alat tidak berfungsi optimal akibat kerusakan teknis dan ketidakcocokan dengan medan, sementara Tergugat membantah dengan alasan kondisi alat baik dan kegagalan disebabkan oleh material lokasi serta peran Penggugat dalam pemilihan kapal. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan fakta bahwa uji coba kapal gagal serta hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri menunjukkan ketidaksesuaian alat dengan medan. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak menyediakan alat dalam keadaan baik dan siap pakai, sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa alat pengganti, bunga, dan denda keterlambatan, serta mengembalikan cek jaminan, dengan pembayaran dapat dilakukan secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan. Tuntutan uang paksa ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Rayhan Indah Perkasa menggugat PT. Buana Pahala Multi Marindo atas wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal keruk IMS Dredger 7012. Penggugat berdalil alat tidak berfungsi optimal akibat kerusakan teknis dan ketidakcocokan dengan medan, sementara Tergugat membantah dengan alasan kondisi alat baik dan kegagalan disebabkan oleh material lokasi serta peran Penggugat dalam pemilihan kapal. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan fakta bahwa uji coba kapal gagal serta hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri menunjukkan ketidaksesuaian alat dengan medan. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak menyediakan alat dalam keadaan baik dan siap pakai, sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Tergugat dihukum mengembalikan uang sewa, biaya mobilisasi, ganti rugi sewa alat pengganti, bunga, dan denda keterlambatan, serta mengembalikan cek jaminan, dengan pembayaran dapat dilakukan secara natura atau melalui lelang objek sita jaminan. Tuntutan uang paksa ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Sewa Alat IMS Dredger 7012 pada 31 Agustus 2022 dengan harga sewa Rp. 1.100.000.000,- per bulan dan jaminan deposit Rp. 1.100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa kapal keruk tidak berfungsi optimal karena pipa HDPE retak, operator tidak berpengalaman, dan hidrolik rusak sehingga hanya menghasilkan air tanpa pasir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tim teknis Tergugat melakukan inspeksi pada 16 dan 21 Oktober 2022 dan menyatakan kapal keruk tidak sesuai dengan medan lokasi proyek.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan dalil kapal dikirim sesuai spesifikasi, kondisi alat baik, dan kegagalan disebabkan oleh material batu karang di lokasi serta Penggugat ikut menentukan pemilihan kapal.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium yang diajukan Tergugat karena menyangkut materi pokok perkara.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyelesaikan proyek dengan menyewa 4 unit excavator dan 1 unit dozer selama 3 bulan dengan total biaya Rp. 1.900.000.000,- ditambah biaya mobilisasi Rp. 500.000.000,-.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Achmad Ganafi Toisuta, Abdillah, dan Darmaji memperkuat dalil bahwa uji coba kapal keruk gagal karena cutter section tidak bekerja dan material lokasi tidak cocok.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat melakukan wanprestasi karena kapal keruk tidak dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai perjanjian, terbukti dari uji coba gagal dan hasil inspeksi tim teknis Tergugat sendiri.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Sewa Menyewa Alat IMS Dredger 7012 tertanggal 31 Agustus 2022 dinyatakan batal demi hukum.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 66, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa kapal keruk mahal, tapi alatnya rusak dan tidak cocok dengan lokasi kerja, apakah saya bisa minta uang sewa saya dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 94083, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1341 KUHPerdata", + "Pasal 1352 KUHPerdata", + "Pasal 1380 KUHPerdata", + "Pasal 1446 KUHPerdata", + "Pasal 1452 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata", + "Pasal 1869 KUHPerdata", + "Pasal 1874 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1341: Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1352: Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undangundang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1446 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1446: Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1452: Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1869 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1869: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1874: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pengembalian uang sewa akibat alat rusak, pasal ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi bahwa kewajiban Tergugat adalah 'memberi sesuatu' (kapal keruk yang berfungsi) dan 'berbuat sesuatu' (menyewakan). Kegagalan memenuhi kewajiban ini memicu isu wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalai (verzuim) yang terjadi karena surat perintah atau lewatnya waktu. Meskipun lalai adalah unsur dalam wanprestasi, pertanyaan awam berfokus pada hak meminta pengembalian uang akibat alat tidak berfungsi (substansi prestasi), bukan pada prosedur atau syarat teknis pemanggilan lalai. Dalam putusan, dasar pengabulan gugatan lebih kuat pada ketidakmampuan prestasi (wanprestasi) daripada sekadar status lalai prosedural." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan secara substantif karena pertanyaan menanyakan apakah uang sewa bisa dikembalikan. Pengembalian uang sewa dalam konteks ini merupakan bentuk restitusi atau penggantian kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kapan kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga mulai berlaku (saat debitur lalai). Dalam putusan, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1243 jo. Pasal 1267 sebagai dasar gugatan wanprestasi. Pasal ini menghubungkan fakta alat tidak berfungsi dengan hak Penggugat untuk menuntut ganti rugi/pengembalian dana." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan hukum bagi pihak yang dirugikan: memaksa pemenuhan atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya/kerugian. Ini sangat relevan dengan pertanyaan 'bisakah saya minta uang sewa dikembalikan?', karena pengembalian uang sewa biasanya dikaitkan dengan pembatalan perjanjian (resolutie) akibat wanprestasi, yang diatur dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memastikan perjanjian sewa sah mengikat sebelum membahas wanprestasi. Jika perjanjian tidak sah, maka dasar tuntutan pengembalian uang berubah. Namun, karena perjanjian dianggap sah, pasal ini menjadi prasyarat hukum yang menopang analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian sewa mengikat Tergugat untuk menyediakan alat yang baik. Pelanggaran terhadap prinsip ini (alat rusak) menjadi dasar utama mengapa Tergugat harus bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang tindakan curang debitur yang merugikan kreditur (actio pauliana). Isu ini sama sekali tidak muncul dalam fakta perkara atau pertanyaan awam. Pertanyaan hanya berkaitan dengan prestasi yang tidak sesuai (alat rusak), bukan tindakan debitur untuk menghindari pembayaran utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang (di luar perjanjian). Perkara ini jelas berbasis pada perjanjian sewa menyewa, bukan perikatan undang-undang. Jadi, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan tentang hak dalam perjanjian sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa untuk tuntutan penghinaan. Isu penghinaan atau daluwarsa tidak relevan dengan pertanyaan sengketa perdata mengenai pengembalian uang sewa akibat alat rusak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1446 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kebelumdewasaan atau pengampuan. Fakta perkara tidak melibatkan pihak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Jadi, pasal ini tidak relevan dengan isu wanprestasi atau pengembalian uang sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat pembatalan perjanjian karena paksaan, penyesatan, atau penipuan. Dalam putusan, pembatalan perjanjian didasarkan pada wanprestasi (ingkar janji), bukan karena cacat kehendak seperti penipuan atau paksaan. Meskipun putusan menyatakan batal demi hukum, dasar hukumnya adalah wanprestasi, bukan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan sewa menyewa. Ini relevan karena pertanyaan spesifik mengenai 'sewa kapal keruk'. Pasal ini menetapkan hak Penggugat untuk mendapatkan 'kenikmatan' (penggunaan) barang tersebut. Jika barang rusak dan tidak bisa digunakan, maka esensi dari Pasal 1548 tidak terpenuhi, sehingga mendukung tuntutan pengembalian harga sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1869 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif yang menentukan hak atau kewajiban pengembalian uang sewa. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false." + }, + { + "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini juga mengatur definisi dan kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan. Sama seperti Pasal 1869, ini bersifat prosedural/substantif pembuktian, bukan jawaban substantif atas hak pengembalian uang sewa akibat wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 91053, + "completion_tokens": 4163 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_479_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_479_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..540afc901ff006b1e87afe4b491ff3f180bf5913 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_479_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,228 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_479_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 179.162, + "query": 2.301, + "relevance": 193.173, + "total": 374.677 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 70844, + "marked_chars": 71042 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah lalai/ingkar janji/wanprestasi terhadap\nPerjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Februari 2021;\n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang sebesar\nRp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;\n4.\nMenghukum Turut Terguggat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan\nTurut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini\nditaksir sejumlah Rp.451.200,- (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus\nrupiah);\n6.\nMenolak gugatan untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh\nkami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofya Marlianti\nTambunan, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18\nJuli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H.,\nsebagai Hakim Ketua, \nDian Erdianto, S.H., M.H., dan Slamet\nWidodo, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, Yeti Sulistiati, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh\nHalaman 22 dari 23 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih di" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 71042, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat I-IV [NAMA_ORANG] atas wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanggal 1 Februari 2021. Inti sengketa adalah ketidakpatuhan Tergugat mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp3.300.000.000,- beserta bunga setelah jatuh tempo pada 1 Agustus 2021. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum pembayaran pokok utang, bunga, kerugian, serta meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 1 Februari 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman dana tunai sebesar Rp3.000.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa pinjaman harus dikembalikan beserta bunga 10% dalam jangka waktu 6 bulan, jatuh tempo pada 1 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman beserta bunga pada tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023 dan 10 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp3.300.000.000,- namun menyatakan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga tidak dapat membayar sekaligus.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon meletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah milik Tergugat.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I hingga IV merupakan ahli waris dari Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Februari 2021, di mana Tergugat menerima pinjaman tunai sebesar Rp3.000.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan pokok dan bunga 10% sebesar Rp3.300.000.000,- pada 1 Agustus 2021. Tergugat tidak melakukan pembayaran pada jatuh tempo dan mengakui kelalaiannya, namun beralasan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga menolak pembayaran sekaligus. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok utang sebesar Rp3.300.000.000,- kepada Penggugat serta menghukum Turut Tergugat I-IV sebagai ahli waris untuk tunduk pada putusan. Gugatan Penggugat untuk pembayaran bunga, kerugian, dan meletakkan sita jaminan ditolak karena tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Februari 2021, di mana Tergugat menerima pinjaman tunai sebesar Rp3.000.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan pokok dan bunga 10% sebesar Rp3.300.000.000,- pada 1 Agustus 2021. Tergugat tidak melakukan pembayaran pada jatuh tempo dan mengakui kelalaiannya, namun beralasan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga menolak pembayaran sekaligus. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok utang sebesar Rp3.300.000.000,- kepada Penggugat serta menghukum Turut Tergugat I-IV sebagai ahli waris untuk tunduk pada putusan. Gugatan Penggugat untuk pembayaran bunga, kerugian, dan meletakkan sita jaminan ditolak karena tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 1 Februari 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman dana tunai sebesar Rp3.000.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa pinjaman harus dikembalikan beserta bunga 10% dalam jangka waktu 6 bulan, jatuh tempo pada 1 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman beserta bunga pada tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023 dan 10 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp3.300.000.000,- namun menyatakan kondisi finansialnya tidak stabil sehingga tidak dapat membayar sekaligus.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian sebesar Rp1.200.000.000,- akibat kelalaian selama 23 bulan sejak jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon meletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah milik Tergugat.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I hingga IV merupakan ahli waris dari Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman dengan janji bayar dalam 6 bulan, tapi dia telat bayar dan bilang tidak bisa bayar sekaligus, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20964, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (wanprestasi) akibat lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, debitur telat bayar setelah 6 bulan, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai dan melakukan wanprestasi, yang merupakan inti dari masalah yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ini menjawab pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' dengan memberikan dasar hukum untuk menuntut pembayaran pokok, bunga, atau ganti rugi akibat keterlambatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur komponen ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, dalam konteks pertanyaan awam tentang pinjaman uang dengan jatuh tempo jelas, Pasal 1243 dan 1250 lebih langsung mengatur mekanisme tuntutan pembayaran bunga/kewajiban akibat keterlambatan. Pasal 1246 lebih bersifat umum tentang cakupan ganti rugi dan tidak secara spesifik mengatur hak kreditur dalam kasus wanprestasi pembayaran uang tunai seperti pada pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang bunga hukum (legal interest) dalam perikatan pembayaran uang. Meskipun relevan secara substantif untuk menghitung bunga, pertanyaan awam lebih luas mengenai tindakan hukum akibat wanprestasi secara umum. Namun, berdasarkan instruksi untuk menilai relevansi substantif, pasal ini mengatur hak kreditur atas bunga akibat keterlambatan. Namun, dibandingkan Pasal 1238 dan 1243 yang menjadi dasar utama tuntutan wanprestasi, Pasal 1250 lebih spesifik pada perhitungan bunga. Dalam banyak kasus sederhana, Pasal 1243 sudah mencakup kewajiban ganti rugi. Jika harus memilih, Pasal 1250 relevan untuk aspek bunga, tetapi seringkali dianggap sebagai detail teknis dari Pasal 1243. Namun, melihat teks resmi, Pasal 1250 mengatur hak menuntut bunga tanpa perlu membuktikan kerugian. Ini sangat relevan untuk pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' terkait tuntutan uang. *Koreksi*: Instruksi meminta menilai relevansi substantif. Pasal 1250 sangat relevan karena menjawab bagaimana menuntut bunga akibat keterlambatan. Namun, dalam corpus putusan yang diberikan, Hakim merujuk pada Pasal 1243 untuk kerugian/bunga, bukan 1250 secara eksplisit sebagai dasar utama penolakan/pengabulan bunga tambahan di luar perjanjian. Tapi secara hukum, 1250 adalah dasar hukum bunga hukum. Mari kita lihat lagi. Pertanyaan: 'apa yang harus saya lakukan?'. Jawaban hukumnya: Tuntut berdasarkan Pasal 1238 (lalai) dan 1243 (ganti rugi). Pasal 1250 adalah aturan khusus tentang bunga. Apakah relevan? Ya. Tapi apakah lebih spesifik dari 1243? Ya. Namun, dalam konteks pertanyaan awam, 1238 dan 1243 adalah 'inti' wanprestasi. 1250 adalah 'detail' bunga. Saya akan tetapkan false jika dianggap terlalu teknis/spesifik dibandingkan dasar wanprestasi itu sendiri, atau true jika dianggap bagian dari akibat hukum. Dalam corpus, Pasal 1243 digunakan untuk kerugian. Pasal 1250 tidak dikutip dalam pertimbangan utama untuk dasar tuntutan, melainkan Pasal 1243. Jadi, 1250 kurang relevan sebagai dasar utama alasan hakim dalam kasus ini dibanding 1238/1243. Saya akan tetapkan false karena dalam konteks putusan ini, dasar tuntutan kerugian/bunga didasarkan pada 1243, bukan 1250 (karena ada perjanjian bunga)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang). Ini adalah dasar fundamental bahwa perjanjian hutang piutang yang dibuat harus dipatuhi. Ini menjawab pertanyaan dengan menegaskan bahwa janji bayar dalam 6 bulan tersebut mengikat secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur efek relatif perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat). Dalam pertanyaan, sengketa hanya terjadi antara pemberi pinjaman dan peminjam (pihak yang membuat perjanjian). Tidak ada isu pihak ketiga yang terlibat atau disengketakan, sehingga pasal ini tidak substantif untuk menjawab masalah wanprestasi antara dua pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif tentang hak/kewajiban dalam wanprestasi. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28811, + "completion_tokens": 2259 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_484_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_484_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..660e738266eddf1d8ba78c968f468d75a6443e7f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_484_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_484_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 128.167, + "query": 2.329, + "relevance": 45.918, + "total": 176.456 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 78504, + "marked_chars": 78729 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp185.400.- (seratus delapan puluh lima ribu\nempat ratus rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025\noleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono,\nHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nS.H., M.H dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 07 Januari 2025,\nputusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari\nRabu, tanggal 2" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 78729, + "frame": "Penggugat [ROTUA ROSMAWARNI NAIBAHO] menggugat Tergugat [WALTER NAIBAHO] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penetapan Tergugat sebagai wali pengampu adik mereka, [JHONLER NAIBAHO]. Penggugat meminta pengadilan menyatakan penetapan tersebut batal demi hukum dan Tergugat membayar kerugian serta biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat memohon pengampuan terhadap [JHONLER NAIBAHO] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Tergugat sebagai wali pengampu [JHONLER NAIBAHO].", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saudara kandung lainnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena domisili [JHONLER NAIBAHO] berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan menjalankan tanggung jawab sesuai hukum adat Batak sebagai anak tertua laki-laki.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa upaya hukum terhadap Penetapan perkara pengampuan adalah melalui Kasasi, bukan gugatan perdata baru.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan Penggugat karena petitum untuk menyatakan batal penetapan pengampuan tidak dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [ROTUA ROSMAWARNI NAIBAHO] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [WALTER NAIBAHO] karena Tergugat memohon dan ditetapkan sebagai wali pengampu bagi adik mereka, [JHONLER NAIBAHO], tanpa persetujuan saudara kandung lainnya. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan meminta pengadilan menyatakan penetapan pengampuan tersebut batal demi hukum serta menuntut ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena menetapkan bahwa keberatan terhadap Penetapan perkara pengampuan yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir harus ditangani melalui upaya hukum Kasasi, bukan melalui pengajuan gugatan perdata baru atas dasar perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [ROTUA ROSMAWARNI NAIBAHO] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [WALTER NAIBAHO] karena Tergugat memohon dan ditetapkan sebagai wali pengampu bagi adik mereka, [JHONLER NAIBAHO], tanpa persetujuan saudara kandung lainnya. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan meminta pengadilan menyatakan penetapan pengampuan tersebut batal demi hukum serta menuntut ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena menetapkan bahwa keberatan terhadap Penetapan perkara pengampuan yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir harus ditangani melalui upaya hukum Kasasi, bukan melalui pengajuan gugatan perdata baru atas dasar perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat memohon pengampuan terhadap [JHONLER NAIBAHO] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Tergugat sebagai wali pengampu [JHONLER NAIBAHO].", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penetapan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saudara kandung lainnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena domisili [JHONLER NAIBAHO] berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan menjalankan tanggung jawab sesuai hukum adat Batak sebagai anak tertua laki-laki.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa upaya hukum terhadap Penetapan perkara pengampuan adalah melalui Kasasi, bukan gugatan perdata baru.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan Penggugat karena petitum untuk menyatakan batal penetapan pengampuan tidak dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak setuju adik saya ditunjuk jadi wali pengampu oleh kakak saya tanpa izin saya, apakah saya bisa gugat dia?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13928, + "candidates": [ + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara administratif dan yurisdiksi pengadilan untuk mengajukan permohonan pengampuan (prosedural formil). Pertanyaan awam menanyakan hak substantif untuk menggugat kakak atas perbuatan melawan hukum. Dalam putusan, gugatan batal demi hukum atas penetapan pengampu ditolak karena harus melalui jalur kasasi, bukan gugatan perdata biasa. Pasal 436 tidak mengatur unsur perbuatan melawan hukum, hak ganti rugi, atau dasar hukum untuk menentang penunjukan wali pengampu oleh saudara, sehingga tidak menjawab inti sengketa substantif pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah ia bisa menggugat kakak karena tindakan tanpa izin. Putusan secara eksplisit memeriksa dalil 'Perbuatan Melawan Hukum' yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat (kakak) yang memohon pengampuan tanpa persetujuan saudaranya. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan prosedural (batal demi hukumnya penetapan pengadilan), Pasal 1365 adalah kerangka hukum utama yang digunakan untuk menilai apakah tindakan kakak tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum dan kerugian yang menjadi inti pertanyaan 'apakah saya bisa gugat dia'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27224, + "completion_tokens": 1044 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_485_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_485_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2534661189c00fa7f844a57a475fb1cb4ac874c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_485_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,190 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_485_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 42, + "timings": { + "parse": 0.068, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 145.613, + "query": 11.811, + "relevance": 92.373, + "total": 249.864 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 131395, + "marked_chars": 131764 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI : \n1.\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga\nsaat ini ditaksir sebesar Rp.1.204.000,00,-(satu juta dua ratus empat ribu\nrupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh\nKami, Slamet Widodo, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan\nEdi Junaedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 Desember 2023, putusan\ntersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim\nAnggota tersebut, dibantu Albert Costan Immanuel Simamora, S.H.., M.H.\nPanitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Para\nTergugat secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara\nPengadilan Negeri Jakarta Utara; \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmai" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 131764, + "frame": "Penggugat (tiga anak kandung) menggugat Tergugat (dua anak kandung lainnya) atas sengketa pembagian harta warisan dari kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah akta keterangan waris, menetapkan status ahli waris, dan memerintahkan pembagian harta peninggalan secara transparan atau pelelangan jika tidak dapat dibagi secara fisik. Gugatan ini ditolak oleh hakim karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, khususnya terkait keabsahan akta keterangan waris yang dianggap memiliki cacat formal akibat tidak mencantumkan seluruh ahli waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, S.H. pada tanggal 7 Januari 2022 yang hanya mencantumkan lima orang ahli waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa mereka tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Keterangan Waris maupun Akta Pernyataan Ahli Waris yang menjadi dasar gugatan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak dilibatkan dalam akta tersebut, termasuk anak dari istri kedua pewaris.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris dan akta pernyataan ahli waris yang diajukan Penggugat memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai pembagian harta warisan.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai pembagian harta warisan dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo antara lima orang anak kandung mereka. Penggugat mengajukan gugatan untuk membagi harta peninggalan yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan tidak pernah menandatangani akta tersebut dan mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak tercantum dalam akta. Setelah pemeriksaan bukti dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris yang dijadikan dasar gugatan memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Penggugat dinyatakan gagal membuktikan dalilnya, dan gugatan ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai pembagian harta warisan dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo antara lima orang anak kandung mereka. Penggugat mengajukan gugatan untuk membagi harta peninggalan yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan tidak pernah menandatangani akta tersebut dan mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak tercantum dalam akta. Setelah pemeriksaan bukti dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris yang dijadikan dasar gugatan memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Penggugat dinyatakan gagal membuktikan dalilnya, dan gugatan ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum Tju Sauw Khong dan Almarhumah Bong Mui Ngo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya Akta Keterangan Waris Nomor 01/N/S/KHW/I/2022 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, S.H. pada tanggal 7 Januari 2022 yang hanya mencantumkan lima orang ahli waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa mereka tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Keterangan Waris maupun Akta Pernyataan Ahli Waris yang menjadi dasar gugatan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan adanya ahli waris lain yang tidak dilibatkan dalam akta tersebut, termasuk anak dari istri kedua pewaris.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa akta keterangan waris dan akta pernyataan ahli waris yang diajukan Penggugat memiliki cacat formal karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai pembagian harta warisan.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan saudara saya anak dari orang tua yang sudah meninggal dan punya harta yang belum dibagi, tapi akta waris yang saya pakai ditolak hakim karena tidak lengkap, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24984, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1066 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1066 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1066: Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian. Dalam pertanyaan, fakta pemicu adalah kematian orang tua yang meninggalkan harta. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa pewarisan telah berlangsung karena kematian, sehingga menjadi kerangka dasar untuk menentukan hak waris sebelum membahas pembagian." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (keluarga sedarah, suami/istri). Dalam pertanyaan, status 'anak dari orang tua yang sudah meninggal' adalah isu substantif untuk menentukan siapa yang berhak atas harta. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, yang menjadi dasar penentuan subjek hukum dalam sengketa waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisannya dari pihak yang menguasai harta. Dalam pertanyaan, pengguna bertanya apa yang harus dilakukan karena harta belum dibagi; pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk mengajukan gugatan pembagian waris (vordering tot deling) atau klaim terhadap penguasa harta, yang merupakan solusi hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris anak-anak dan cara pembagian (kepala demi kepala atau pancang demi pancang). Dalam pertanyaan, isu 'harta yang belum dibagi' dan status sebagai 'anak' memerlukan rujukan pada pasal ini untuk menentukan hak masing-masing ahli waris. Putusan mengutip pasal ini untuk menjelaskan bahwa seluruh harta menjadi hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan pembagian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1066 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak setiap ahli waris untuk menuntut pemisahan (pembagian) harta warisan kapan saja. Dalam pertanyaan, masalah utamanya adalah harta belum dibagi; pasal ini memberikan dasar hukum bahwa pemisahan harta warisan dapat dituntut sewaktu-waktu, sehingga menjadi jawaban substantif mengenai hak pengguna untuk memaksa pembagian harta meskipun akta waris bermasalah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta (bukti surat). Meskipun putusan mengutip pasal ini dalam konteks penilaian bukti, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif untuk masalah 'apa yang harus dilakukan' terkait hak pembagian waris. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan false karena bukan jawaban substantif atas sengketa hak waris." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1066 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 49431, + "completion_tokens": 1580 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_48_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_48_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ce3acb50a01815a3ba1c68582313ba0c910d7dd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_48_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_48_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 137.712, + "query": 7.51, + "relevance": 36.123, + "total": 181.374 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44233, + "marked_chars": 44359 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44359, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin penjualan harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sengketa ini berkaitan dengan status perwalian atas anak di bawah umur dan izin untuk menjual bagian tanah warisan yang menjadi hak anak tersebut. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual bagian tanah tersebut serta menerima uang hasil penjualan langsung.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari ANDI CHANDRA STEPHANUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2006 dan saat ini berusia 17 tahun atau masih di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "EUGELIAN MEGHAN CHANDRA adalah pemilik 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan seluas 90M2 beserta bangunan di Perumahan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat, yang diperoleh melalui warisan dari neneknya HELENA SUSANTI KRISTIAWAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama enam orang, termasuk EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk bagian 3/12, FERONIKA STEPHANUS, HENDRY STEPHANUS, EVAN HANSABIAN, EGAN DWI PUTRA HANSABIAN, dan EDGARD HANSABIAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris lainnya, termasuk FERONIKA STEPHANUS dan HENDRY STEPHANUS, bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kelangsungan usaha mereka.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta agar uang bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA dari hasil penjualan diserahkan langsung kepadanya melalui transfer ke rekening atas nama Pemohon, tanpa dititipkan kepada ahli waris lain atau menunggu anak tersebut dewasa.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, ibu kandung dari seorang anak perempuan yang masih di bawah umur, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin menjual bagian tanah warisan yang menjadi hak anaknya. Anak Pemohon memiliki 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan di Jakarta Barat yang merupakan warisan dari neneknya, di mana bagian tersebut dititipkan kepada saudara-saudara ayah anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur. Para ahli waris lainnya sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan usaha dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Pemohon sebagai wali atas anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian tanah tersebut, dengan ketentuan uang hasil penjualan diserahkan langsung kepada anak Pemohon melalui rekening Pemohon tanpa dititipkan kepada ahli waris lain." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, ibu kandung dari seorang anak perempuan yang masih di bawah umur, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin menjual bagian tanah warisan yang menjadi hak anaknya. Anak Pemohon memiliki 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan di Jakarta Barat yang merupakan warisan dari neneknya, di mana bagian tersebut dititipkan kepada saudara-saudara ayah anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur. Para ahli waris lainnya sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan usaha dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Pemohon sebagai wali atas anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian tanah tersebut, dengan ketentuan uang hasil penjualan diserahkan langsung kepada anak Pemohon melalui rekening Pemohon tanpa dititipkan kepada ahli waris lain.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari ANDI CHANDRA STEPHANUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama EUGELIAN MEGHAN CHANDRA yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2006 dan saat ini berusia 17 tahun atau masih di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "EUGELIAN MEGHAN CHANDRA adalah pemilik 3/12 bagian atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 09491/Semanan seluas 90M2 beserta bangunan di Perumahan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat, yang diperoleh melalui warisan dari neneknya HELENA SUSANTI KRISTIAWAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama enam orang, termasuk EUGELIAN MEGHAN CHANDRA untuk bagian 3/12, FERONIKA STEPHANUS, HENDRY STEPHANUS, EVAN HANSABIAN, EGAN DWI PUTRA HANSABIAN, dan EDGARD HANSABIAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris lainnya, termasuk FERONIKA STEPHANUS dan HENDRY STEPHANUS, bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kelangsungan usaha mereka.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta agar uang bagian EUGELIAN MEGHAN CHANDRA dari hasil penjualan diserahkan langsung kepadanya melalui transfer ke rekening atas nama Pemohon, tanpa dititipkan kepada ahli waris lain atau menunggu anak tersebut dewasa.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan milik anak saya yang masih kecil, tapi sertifikatnya masih atas nama banyak orang, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44233, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, subjek yang akan menjual tanah adalah 'anak saya yang masih kecil'. Penentuan apakah anak tersebut memerlukan perwalian atau izin pengadilan untuk menjual harta tetap bergantung pada apakah ia memenuhi kriteria 'belum dewasa' menurut Pasal 330 (belum genap 21 tahun dan belum kawin). Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan status anak sebagai belum dewasa, yang menjadi dasar kewenangan orang tua/wali." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian demi hukum ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, konteksnya adalah tanah warisan (ayah meninggal), sehingga status perwalian ibu sebagai wali sah atas harta anak yang belum dewasa diatur oleh pasal ini. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum penetapan ibu sebagai wali yang berwenang mengurus/menjual harta anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28693, + "completion_tokens": 1125 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_494_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_494_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c5ac3382fdd2ca04bda218f06fc376cedd774e48 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_494_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_494_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 117.192, + "query": 4.55, + "relevance": 46.187, + "total": 167.982 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 86307, + "marked_chars": 86568 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp\n186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh\nkami, Edi Junaedi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan\nHasmy, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan\nSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara \nNomor\nHalaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n494/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2025, putusan tersebut pada hari\nRabu tanggal 12 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota te" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 86568, + "frame": "Penggugat, seorang debitur, menggugat Tergugat, bank kreditur, dengan dalil melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan salinan dokumen kredit dan melakukan penagihan yang dianggap memaksa, serta meminta pembatalan perjanjian kredit dan ganti rugi. Tergugat membantah dengan alasan debitur wanprestasi dan telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan menolak gugatan karena Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki hubungan kredit dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan perpanjangannya yang dibuat secara notariil.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan empat sertifikat hak milik sebagai jaminan agunan kredit yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Tergugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan salinan dokumen seperti akta perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan yang bersifat tekanan dan paksa sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah cidera janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman secara tepat waktu dan jumlah.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit kepada Penggugat sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat terkait tunggakan kredit.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui alat bukti yang diajukan.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan salinan dokumen perjanjian kredit dan hak tanggungan, serta melakukan penagihan yang dianggap memaksa, sehingga meminta pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, dan pembayaran ganti rugi materiil serta immateriil. Tergugat membantah bahwa Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melunasi hutang sesuai perjanjian kredit notariil yang sah, dan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan telah sesuai prosedur hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dan kaburnya gugatan, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan salinan dokumen perjanjian kredit dan hak tanggungan, serta melakukan penagihan yang dianggap memaksa, sehingga meminta pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, dan pembayaran ganti rugi materiil serta immateriil. Tergugat membantah bahwa Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melunasi hutang sesuai perjanjian kredit notariil yang sah, dan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan telah sesuai prosedur hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dan kaburnya gugatan, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki hubungan kredit dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan perpanjangannya yang dibuat secara notariil.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan empat sertifikat hak milik sebagai jaminan agunan kredit yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Tergugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan salinan dokumen seperti akta perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan yang bersifat tekanan dan paksa sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah cidera janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman secara tepat waktu dan jumlah.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit kepada Penggugat sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat terkait tunggakan kredit.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui alat bukti yang diajukan.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pinjaman, tapi bank tidak kasih salinan dokumen dan terus menagih dengan cara yang menekan, apakah ini boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10914, + "candidates": [ + "Pasal 1254 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang batalnya syarat-syarat dalam perjanjian yang tidak mungkin, bertentangan kesusilaan, atau dilarang undang-undang. Pertanyaan awam berkaitan dengan kewajiban bank memberikan dokumen dan larangan penagihan yang menekan (potensial perbuatan melawan hukum), bukan mengenai keabsahan syarat dalam perjanjian kredit. Tidak ada hubungan substantif antara isi pasal dengan isu sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah tindakan bank (tidak memberi dokumen dan menagih dengan cara menekan) itu 'boleh' atau melanggar hukum. Pasal 1365 adalah kerangka hukum utama untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi, yang menjadi inti dari pertanyaan apakah tindakan tersebut diperbolehkan secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30360, + "completion_tokens": 1068 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_495_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_495_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b989beecb389a10efb16f0ca4bfb7c09b73da110 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_495_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,209 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_495_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 132.941, + "query": 2.335, + "relevance": 108.64, + "total": 243.959 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 78876, + "marked_chars": 79101 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp \n184.000 ( Seratus delapan puluh empat ribu rupiah )\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh\nkami, Edi Junaedi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan\nHasmy, S.H. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat\nPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 495/Pdt.G/2024/PN\nJkt.Utr tanggal 3 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12\nMaren 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Penti Safana\nBarbarosa, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat\nsecara E-litigasi, dan telah disampaikan melalui Siatem Informasi Penelusuran\nPerkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n \nErry Iriawan, S.H.\nEdi Junaedi, S.H.., M.H.\nHasmy, S.H. \nPanitera Pengganti,\nHalaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 79101, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait perjanjian kredit dan jaminan tanah, dengan permintaan pembatalan perjanjian, pengembalian objek jaminan, dan pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi yang ditolak hakim, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok. Hakim menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit berupa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dengan jumlah fasilitas sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dibuat di hadapan Notaris.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2624/semper timur yang dibebani Hak Tanggungan atas nama Tergugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Tergugat sehingga hutang dalam kondisi macet.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan I, II, dan III kepada Penggugat untuk segera melakukan pembayaran kewajiban hutang.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan fotocopy dokumen perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan secara terus-menerus yang bersifat tekanan dan paksaan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan perjanjian kredit tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti yang diajukan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit Pemilikan Rumah dan jaminan hak tanggungan atas tanah milik Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi karena menunggak pembayaran cicilan kredit, dan mengajukan eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi hubungan hutang piutang antara para pihak serta adanya penunggakan pembayaran oleh Penggugat yang dibuktikan dengan surat peringatan dari Tergugat. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit Pemilikan Rumah dan jaminan hak tanggungan atas tanah milik Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian kredit, pengembalian objek jaminan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi karena menunggak pembayaran cicilan kredit, dan mengajukan eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi hubungan hutang piutang antara para pihak serta adanya penunggakan pembayaran oleh Penggugat yang dibuktikan dengan surat peringatan dari Tergugat. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit berupa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dengan jumlah fasilitas sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dibuat di hadapan Notaris.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2624/semper timur yang dibebani Hak Tanggungan atas nama Tergugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Tergugat sehingga hutang dalam kondisi macet.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan I, II, dan III kepada Penggugat untuk segera melakukan pembayaran kewajiban hutang.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan fotocopy dokumen perjanjian kredit, sertifikat hak milik, dan hak tanggungan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penagihan secara terus-menerus yang bersifat tekanan dan paksaan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan perjanjian kredit tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti yang diajukan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan rumah tapi bank bilang macet dan terus menagih dengan paksa, apakah saya bisa minta uang ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7942, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1254 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bagaimana debitur dinyatakan lalai (wanprestasi). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah sengketa antara debitur dan kreditur (bank) mengenai status pembayaran cicilan. Pemahaman tentang kapan debitur dianggap lalai sangat relevan untuk menentukan apakah bank berhak menagih atau apakah debitur justru yang lalai, yang menjadi dasar analisis wanprestasi dalam sengketa kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat yang batal karena ketidakmungkinan, pelanggaran kesusilaan, atau larangan undang-undang. Fakta dalam pertanyaan (sengketa tagihan kredit rumah yang macet) tidak menyentuh isu ketidakmungkinan pelaksanaan atau pelanggaran kesusilaan, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan masalah sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kredit harus memenuhi syarat ini, pertanyaan spesifik mengenai 'ganti rugi akibat penagihan paksa' lebih mengarah pada pelaksanaan perjanjian atau perbuatan melawan hukum, bukan pada validitas pembentukan perjanjiannya. Pasal ini bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab isu ganti rugi atau penagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks pertanyaan, klausul perjanjian kredit (yang menjadi dasar tagihan bank) dan kewajiban bank untuk menagih dengan itikad baik (tidak menagih secara paksa yang melanggar hak debitur) sangat relevan. Ini menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah tindakan bank sesuai dengan isi perjanjian dan prinsip itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pertanyaan secara eksplisit menanyakan apakah debitur bisa meminta 'uang ganti rugi' karena merasa dirugikan oleh penagihan paksa. Pasal 1365 mengatur syarat-syarat agar seseorang wajib mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, sehingga sangat relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperluas tanggung jawab tidak hanya atas perbuatan langsung, tetapi juga atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks penagihan paksa, jika bank atau petugasnya bertindak ceroboh atau lalai sehingga menyebabkan kerugian tambahan bagi debitur, pasal ini menjadi dasar hukum yang relevan untuk menuntut ganti rugi selain Pasal 1365." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25941, + "completion_tokens": 1613 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_4_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_4_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42e90c654adcc2176a0af2e2c4dd761369ab090e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_4_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_4_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.406, + "query": 2.517, + "relevance": 31.604, + "total": 114.543 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 19013, + "marked_chars": 19069 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 19069, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk pengangkatan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG]. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan agar [NAMA_ORANG] dapat mewakili [NAMA_ORANG] yang berstatus penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank. Pemohon meminta penetapan pengadilan yang menetapkan dirinya sebagai pengampu dan memberikan izin untuk mewakili pembuatan rekening bank.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan pengangkatan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] untuk keperluan pembuatan rekening bank.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah ibu kandung dari [NAMA_ORANG] berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome yang menyebabkan ketidakcakapan untuk bertindak dalam pembuatan rekening bank.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada dalam daerah hukumnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] dan diberi izin untuk mewakili melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan perdata yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari [NAMA_ORANG], memohon penetapan pengangkatan dirinya sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] yang merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome. Alasan permohonan adalah agar Pemohon dapat mewakili [NAMA_ORANG] dalam melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank, mengingat [NAMA_ORANG] tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang sah dan [NAMA_ORANG] memang memerlukan pengampuan. Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam pembuatan rekening bank. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan perdata yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari [NAMA_ORANG], memohon penetapan pengangkatan dirinya sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] yang merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome. Alasan permohonan adalah agar Pemohon dapat mewakili [NAMA_ORANG] dalam melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank, mengingat [NAMA_ORANG] tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang sah dan [NAMA_ORANG] memang memerlukan pengampuan. Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam pembuatan rekening bank. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan pengangkatan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] untuk keperluan pembuatan rekening bank.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah ibu kandung dari [NAMA_ORANG] berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] merupakan penyandang disabilitas tuna grahita down syndrome yang menyebabkan ketidakcakapan untuk bertindak dalam pembuatan rekening bank.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada dalam daerah hukumnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi [NAMA_ORANG] dan diberi izin untuk mewakili melakukan perbuatan hukum pembuatan rekening bank.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu dari anak saya yang tuna grahita, bagaimana cara saya mewakili dia buat rekening bank karena dia tidak bisa sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9651, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang harus ditempatkan di bawah pengampuan (karena keadaan dungu/gila/mata gelap). Dalam pertanyaan, anak pengguna tuna grahita (down syndrome) yang tidak cakap bertindak hukum, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan bahwa anak tersebut memerlukan pengampuan sebelum bisa diwakili dalam pembuatan rekening bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengajuan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri. Karena pertanyaan menanyakan 'cara' mewakili anak yang tidak cakap hukum, maka langkah hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan pengampuan sesuai ketentuan ini, yang merupakan prasyarat agar ibu dapat bertindak sebagai pengampu yang sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10118, + "completion_tokens": 849 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_505_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_505_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd58e02168caf97bafe2f110840d75bd29998fbd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_505_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,237 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_505_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.081, + "classify": 0.0, + "condense": 271.564, + "read": 111.999, + "query": 12.319, + "relevance": 115.717, + "total": 511.679 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 145538, + "marked_chars": 145961 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konpensi:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat diterima;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak \ndapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);\nDalam Rekonpensi:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi tidak \ndapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);\nDalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi:\n-\nMenghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya \nperkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh\nkami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H.,\ndan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 505/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2024, putusan\ntersebut pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota tersebut, Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui\nsistem informasi pengadilan pada hari itu juga; \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 47 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 505/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama (Akta No. 289, 27 September 2019) untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke yang dikelola Penggugat. Penggugat dalil bahwa ia menyewa cold storage tersebut (Juli 2020-Januari 2021) dengan membayar sewa Rp 90.000.000/bulan kepada Tergugat, serta menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651,- yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat sebagai pemodal. Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pembagian *net profit* adalah 50:50, sehingga Penggugat berhak atas Rp 45.000.000/bulan. Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat terusir. Penggugat menuntut pembayaran hak bagian selama 26 bulan (Rp 1.170.000.000,-), penggantian biaya pembangunan/operasional (Rp 512.013.651,-), kerugian immateriil (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa, dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. [HAL 9-22] Tergugat mengajukan eksepsi *dilatoria* (gugatan prematur karena Penggugat tidak menanggapi somasi Tergugat) dan *non adimpleti contractus* (Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir 27 September 2022). Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000,- dengan alasan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar modal tersebut. [HAL 23-38] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-20) berupa surat izin fasilitas lahan, SSRD, akta perjanjian, bukti transfer sewa, dan kwitansi biaya operasional, namun beberapa bukti tidak diperlihatkan aslinya. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-18B) berupa akta perjanjian, RAB, kwitansi pembelian material, dan bukti pembayaran listrik, serta menghadirkan saksi H. Warnita dan Sugiyanto yang membenarkan adanya kerja sama, peran Tergugat sebagai pembangun, dan ketidakjelasan pembagian hasil serta kewajiban pengembalian modal oleh Penggugat. [HAL 39-45] Majelis Hakim menilai eksepsi *dilatoria* Tergugat beralasan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik, sehingga gugatan dianggap prematur. Akibat diterima eksepsi pertama, eksepsi kedua tidak perlu dipertimbangkan. Hakim juga secara *ex-officio* menilai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara (1 tahun, dapat dicabut sepihak) dan tidak melekat permanen, serta luas lahan izin hanya 300 M2, sementara cold storage dibangun di atas lahan yang melibatkan tanah milik pihak lain (saksi H. Warnita), sehingga status hukum Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak menuntut perlu dikaji ulang." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 12467, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama (Akta No. 289, 27 September 2019) untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke yang dikelola Penggugat. Penggugat dalil bahwa ia menyewa cold storage tersebut (Juli 2020-Januari 2021) dengan membayar sewa Rp 90.000.000/bulan kepada Tergugat, serta menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651,- yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat sebagai pemodal. Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pembagian *net profit* adalah 50:50, sehingga Penggugat berhak atas Rp 45.000.000/bulan. Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat terusir. Penggugat menuntut pembayaran hak bagian selama 26 bulan (Rp 1.170.000.000,-), penggantian biaya pembangunan/operasional (Rp 512.013.651,-), kerugian immateriil (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa, dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. [HAL 9-22] Tergugat mengajukan eksepsi *dilatoria* (gugatan prematur karena Penggugat tidak menanggapi somasi Tergugat) dan *non adimpleti contractus* (Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir 27 September 2022). Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000,- dengan alasan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar modal tersebut. [HAL 23-38] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-20) berupa surat izin fasilitas lahan, SSRD, akta perjanjian, bukti transfer sewa, dan kwitansi biaya operasional, namun beberapa bukti tidak diperlihatkan aslinya. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-18B) berupa akta perjanjian, RAB, kwitansi pembelian material, dan bukti pembayaran listrik, serta menghadirkan saksi H. Warnita dan Sugiyanto yang membenarkan adanya kerja sama, peran Tergugat sebagai pembangun, dan ketidakjelasan pembagian hasil serta kewajiban pengembalian modal oleh Penggugat. [HAL 39-45] Majelis Hakim menilai eksepsi *dilatoria* Tergugat beralasan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik, sehingga gugatan dianggap prematur. Akibat diterima eksepsi pertama, eksepsi kedua tidak perlu dipertimbangkan. Hakim juga secara *ex-officio* menilai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara (1 tahun, dapat dicabut sepihak) dan tidak melekat permanen, serta luas lahan izin hanya 300 M2, sementara cold storage dibangun di atas lahan yang melibatkan tanah milik pihak lain (saksi H. Warnita), sehingga status hukum Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak menuntut perlu dikaji ulang. [HAL 45-48] Majelis Hakim menegaskan bahwa alat bukti surat P-1 sampai P-6 menunjukkan Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan fakta historis dan kronologis objek sengketa, Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan tersebut harus dilibatkan sebagai Penggugat pendamping untuk mengetahui urgensi dan status hukum fasilitas lahan, guna mencegah hambatan eksekusi berupa *Darden Verzet* di kemudian hari. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan diterima. Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tanpa pertimbangan substansi materiil. Penggugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama (Akta No. 289, 27 September 2019) untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke yang dikelola Penggugat. Penggugat dalil bahwa ia menyewa cold storage tersebut (Juli 2020-Januari 2021) dengan membayar sewa Rp 90.000.000/bulan kepada Tergugat, serta menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651,- yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat sebagai pemodal. Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pembagian *net profit* adalah 50:50, sehingga Penggugat berhak atas Rp 45.000.000/bulan. Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat terusir. Penggugat menuntut pembayaran hak bagian selama 26 bulan (Rp 1.170.000.000,-), penggantian biaya pembangunan/operasional (Rp 512.013.651,-), kerugian immateriil (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa, dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. [HAL 9-22] Tergugat mengajukan eksepsi *dilatoria* (gugatan prematur karena Penggugat tidak menanggapi somasi Tergugat) dan *non adimpleti contractus* (Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir 27 September 2022). Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000,- dengan alasan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar modal tersebut. [HAL 23-38] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-20) berupa surat izin fasilitas lahan, SSRD, akta perjanjian, bukti transfer sewa, dan kwitansi biaya operasional, namun beberapa bukti tidak diperlihatkan aslinya. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-18B) berupa akta perjanjian, RAB, kwitansi pembelian material, dan bukti pembayaran listrik, serta menghadirkan saksi H. Warnita dan Sugiyanto yang membenarkan adanya kerja sama, peran Tergugat sebagai pembangun, dan ketidakjelasan pembagian hasil serta kewajiban pengembalian modal oleh Penggugat. [HAL 39-45] Majelis Hakim menilai eksepsi *dilatoria* Tergugat beralasan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik, sehingga gugatan dianggap prematur. Akibat diterima eksepsi pertama, eksepsi kedua tidak perlu dipertimbangkan. Hakim juga secara *ex-officio* menilai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara (1 tahun, dapat dicabut sepihak) dan tidak melekat permanen, serta luas lahan izin hanya 300 M2, sementara cold storage dibangun di atas lahan yang melibatkan tanah milik pihak lain (saksi H. Warnita), sehingga status hukum Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak menuntut perlu dikaji ulang. [HAL 45-48] Majelis Hakim menegaskan bahwa alat bukti surat P-1 sampai P-6 menunjukkan Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan fakta historis dan kronologis objek sengketa, Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan tersebut harus dilibatkan sebagai Penggugat pendamping untuk mengetahui urgensi dan status hukum fasilitas lahan, guna mencegah hambatan eksekusi berupa *Darden Verzet* di kemudian hari. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan diterima. Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tanpa pertimbangan substansi materiil. Penggugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 3930, + "frame": "Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN atas dasar Perjanjian Kerja Sama untuk pembangunan cold storage, menuntut pembayaran hak bagian keuntungan, penggantian biaya, dan kerugian. Tergugat mengajukan eksepsi dilatoria dan non adimpleti contractus serta gugatan rekonvensi. Majelis Hakim menerima eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi materiil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat CASTAM dan Tergugat AGUS SETIAWAN menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada 27 September 2019 untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil telah membayar sewa cold storage sebesar Rp 90.000.000 per bulan kepada Tergugat selama periode Juli 2020 hingga Januari 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651 yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalil Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik.", + "page": 39, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena status hukum fasilitas lahan yang sementara dan melibatkan tanah milik pihak lain.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima tanpa pertimbangan substansi materiil.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN berdasarkan Perjanjian Kerja Sama untuk pembangunan cold storage, menuntut pembayaran hak bagian keuntungan, penggantian biaya pembangunan dan operasional, serta kerugian. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi dilatoria karena gugatan dianggap prematur akibat tidak adanya pembuktian penyampaian somasi, serta eksepsi non adimpleti contractus dan gugatan rekonvensi terkait pengembalian modal. Majelis Hakim menerima eksepsi dilatoria karena Penggugat gagal membuktikan telah melayangkan somasi. Hakim juga secara ex-officio menilai gugatan kurang pihak karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara, dapat dicabut sepihak, dan melibatkan pihak ketiga, sehingga Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan harus dilibatkan. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi materiil, dan Penggugat dinyatakan kalah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat CASTAM menggugat Tergugat AGUS SETIAWAN berdasarkan Perjanjian Kerja Sama untuk pembangunan cold storage, menuntut pembayaran hak bagian keuntungan, penggantian biaya pembangunan dan operasional, serta kerugian. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi dilatoria karena gugatan dianggap prematur akibat tidak adanya pembuktian penyampaian somasi, serta eksepsi non adimpleti contractus dan gugatan rekonvensi terkait pengembalian modal. Majelis Hakim menerima eksepsi dilatoria karena Penggugat gagal membuktikan telah melayangkan somasi. Hakim juga secara ex-officio menilai gugatan kurang pihak karena izin pemanfaatan lahan bersifat sementara, dapat dicabut sepihak, dan melibatkan pihak ketiga, sehingga Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan harus dilibatkan. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi materiil, dan Penggugat dinyatakan kalah.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat CASTAM dan Tergugat AGUS SETIAWAN menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada 27 September 2019 untuk pembangunan cold storage di lahan perikanan Muara Angke.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil telah membayar sewa cold storage sebesar Rp 90.000.000 per bulan kepada Tergugat selama periode Juli 2020 hingga Januari 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil menanggung biaya pembangunan dan operasional sebesar Rp 512.013.651 yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil Tergugat wanprestasi karena tidak memberikan bagian keuntungan dan menyewakan gudang kepada pihak lain sejak Februari 2021 tanpa persetujuan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalil Penggugat belum mengembalikan modal pembangunan cold storage sebesar ± Rp 6 Milyar yang jatuh tempo saat perjanjian berakhir.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Penggugat mengembalikan biaya pembangunan cold storage sebesar Rp 6.158.841.000.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana diklaim dalam replik.", + "page": 39, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Surat Penunjukan Fasilitas tanah seluas 300 M2 bersifat tidak permanen, berlaku 1 tahun, dan dapat dicabut sepihak oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak karena status hukum fasilitas lahan yang sementara dan melibatkan tanah milik pihak lain.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima tanpa pertimbangan substansi materiil.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa dan biaya bangun gudang, tapi mitra saya tidak bagi untung dan sewa ke orang lain, kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31527, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1478 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1478 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1478: Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat agar debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah/somasi atau lewat waktu. Dalam putusan, eksepsi Tergugat berhasil karena Penggugat tidak dapat membuktikan telah melayangkan somasi (sesuai Pasal 1238) sebelum menggugat, sehingga gugatan dianggap prematur. Ini adalah alasan utama ditolaknya gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum (ganti rugi) setelah debitur lalai. Karena gugatan ditolak sejak awal karena masalah prosedural/prematur (belum lalai menurut Pasal 1238), maka pembahasan tentang kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 tidak sampai diperiksa atau menjadi dasar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan debitur tentang hal tak terduga (force majeure) untuk membebaskan diri dari ganti rugi. Fakta ini tidak muncul dalam sengketa; sengketa berpusat pada apakah somasi telah dilakukan, bukan pada alasan ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kerjasama ada, putusan tidak menolak gugatan karena ketidaksaahan perjanjian, melainkan karena prosedur pengajuan gugatan (wanprestasi) yang tidak memenuhi syarat lalai. Jadi, pasal ini tidak menjadi inti pertimbangan hukum dalam menolak gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian. Meskipun prinsip itikad baik dan kekuatan perjanjian relevan secara umum, putusan ini menolak gugatan karena alasan teknis prosedural (eksepsi premature/lalai) berdasarkan Pasal 1238, bukan karena penafsiran isi perjanjian atau pelanggaran itikad baik secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1478 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur *exceptio non adimpleti contractus* (kecuali tidak dipenuhi perjanjian). Tergugat memang mengajukan eksepsi ini, namun Majelis Hakim menyatakan eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena eksepsi pertama (premature/Pasal 1238) sudah diterima. Jadi, pasal ini bukan dasar penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan sewa menyewa. Sengketa ini bukan tentang definisi sewa, melainkan tentang wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dan pembagian keuntungan. Definisi ini tidak menjadi dasar hukum untuk menilai alasan penolakan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55637, + "completion_tokens": 3541 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_508_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_508_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f6b56d8102455c4148619e655011b99d5d9f614 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_508_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,138 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_508_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.925, + "query": 8.069, + "relevance": 66.764, + "total": 165.791 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41265, + "marked_chars": 41391 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke \nVerklaard) dengan verstek \n3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.312.000,00 \n(tiga ratus dua belas ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 15 Desember \n2025 oleh kami, Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra \nNoor, S.H., M.H dan Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 508/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal \n07 Agustus 2025, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan \nputusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 diucapkan \ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndidampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh \nAlbert Costan Immanuel Simamora, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Ag" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41391, + "frame": "Penggugat, seorang perempuan yang telah bercerai, menggugat Tergugat, mantan suaminya yang tidak diketahui alamatnya, dengan inti sengketa mengenai hak untuk menjual rumah bersama yang diperoleh selama perkawinan. Penggugat meminta izin pengadilan untuk bertindak atas nama Tergugat guna menandatangani Akta Jual Beli rumah tersebut di hadapan Notaris/PPAT karena Tergugat tidak dapat ditemukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan kemudian bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memiliki rumah di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency yang sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat, namun rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam proses jual beli rumah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta upaya hukum yang tepat seharusnya adalah permohonan orang hilang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang perempuan yang telah bercerai dari Tergugat, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan bahwa ia ingin menjual sebuah rumah yang diperoleh selama masa perkawinan mereka. Rumah tersebut beralamat di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency, Kabupaten Bogor, dan sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil. Karena Tergugat tidak hadir dalam proses jual beli, Penggugat mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan memohon izin pengadilan untuk bertindak atas nama Tergugat guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak diuraikan dengan jelas mengenai bentuk kerugiannya sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Hakim juga menyatakan bahwa upaya hukum yang tepat untuk kasus orang yang tidak diketahui keberadaannya adalah mengajukan permohonan orang hilang. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang perempuan yang telah bercerai dari Tergugat, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan bahwa ia ingin menjual sebuah rumah yang diperoleh selama masa perkawinan mereka. Rumah tersebut beralamat di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency, Kabupaten Bogor, dan sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil. Karena Tergugat tidak hadir dalam proses jual beli, Penggugat mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan memohon izin pengadilan untuk bertindak atas nama Tergugat guna menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak diuraikan dengan jelas mengenai bentuk kerugiannya sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Hakim juga menyatakan bahwa upaya hukum yang tepat untuk kasus orang yang tidak diketahui keberadaannya adalah mengajukan permohonan orang hilang. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan kemudian bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memiliki rumah di Komplek Perumahan Limus Pratama Regency yang sertifikat haknya tercatat atas nama Penggugat, namun rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat sejak perceraian dan telah berusaha mencarinya tanpa hasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam proses jual beli rumah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta upaya hukum yang tepat seharusnya adalah permohonan orang hilang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cerai dan tidak tahu alamat mantan suami, tapi sertifikat rumah yang kami beli saat menikah masih atas nama saya. Bagaimana cara menjual rumah itu tanpa harus menemukan dia?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12238, + "candidates": [ + "Pasal 468 KUHPerdata", + "Pasal 476 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata", + "text": "Pasal 468: Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 476 KUHPerdata", + "text": "Pasal 476: Mereka yang menguasai atau mengelola barang-barang dari orang yang dalam keadaan tak hadir, masing-masing sejauh mengenai dirinya, berkewajiban untuk memberi perhitungan dan pertanggungjawaban dan untuk menyerahkan barang-barang itu kepada orang yang dalam keadaan tak hadir bila ia pulang, atau kepada para ahli waris atau para pemegang hak lainnya, sekiranya mereka datang, dan menunjukkan hak mereka yang lebih kuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur penetapan seseorang sebagai 'hilang' (dugaan hukum meninggal) ketika keberadaannya tidak diketahui. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini disebutkan sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang, yang merupakan solusi administratif yang tepat bagi Penggugat untuk menjual harta bersama tanpa kehadiran mantan suami, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan awam mengenai cara menjual rumah saat alamat mantan suami tidak diketahui." + }, + { + "pasal": "Pasal 476 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pihak yang menguasai barang orang yang tidak hadir untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan barang tersebut. Dalam konteks pertanyaan awam tentang penjualan harta gono-gono (rumah) saat mantan suami tidak diketahui keberadaannya, pasal ini relevan karena mengatur status hukum dan kewajiban pengelolaan harta tersebut sebelum adanya penetapan ahli waris atau penyelesaian status orang hilang, yang menjadi bagian dari kerangka hukum yang dipertimbangkan hakim sebagai alternatif solusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam perkara ini, Penggugat secara substantif mendalilkan bahwa ketidakhadiran mantan suami menyebabkan kerugian baginya dan menguji apakah hal tersebut memenuhi unsur PMH. Meskipun gugatan ditolak karena obscur libel, pasal ini menjadi teori hukum utama yang diuji dalam sengketa untuk menjawab apakah ketidakhadiran tersebut dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga relevan secara substantif dengan masalah hukum yang dihadapi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 468 KUHPerdata", + "Pasal 476 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17515, + "completion_tokens": 1120 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_50_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_50_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..227a83e712b223225810295a2fd7eb63143b1018 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_50_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_50_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 124.34, + "query": 7.26, + "relevance": 86.547, + "total": 218.202 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44421, + "marked_chars": 44547 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44547, + "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengampuan dan izin menjual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap adik kandung mereka, Jordan Setiawan, yang mengalami gangguan perkembangan otak (autis). Inti sengketa adalah kebutuhan penetapan wali pengampu bagi Jordan Setiawan agar Para Pemohon dapat secara sah menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama ketiganya untuk biaya pengobatan dan hidup Jordan. Para Pemohon meminta agar mereka ditetapkan sebagai wali pengampu dan diberikan izin untuk menjual objek tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhumah Mariana meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Sung Djin Kie meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Mariana dan almarhum Sung Djin Kie dikaruniai tiga orang anak, yaitu Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dan Jordan Setiawan merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebidang tanah seluas 48 M2 beserta bangunan rumah di Jalan Ampera Besar No. 30 terdaftar atas nama Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1556.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jordan Setiawan mengalami gangguan perkembangan otak (autis) dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jordan Setiawan pernah bersekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB) Talitakum School & Therapy.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi biaya pengobatan dan hidup Jordan Setiawan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jordan Setiawan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon adalah kakak kandung dari Jordan Setiawan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Welly Setiawan dan Yummi Setiawati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para Pemohon mendalilkan bahwa adik kandung mereka, Jordan Setiawan, mengalami gangguan perkembangan otak (autis) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana bersama Jordan Setiawan, dan mereka memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama ketiganya. Karena Jordan Setiawan memerlukan biaya pengobatan dan hidup, Para Pemohon meminta penetapan sebagai wali pengampu serta izin untuk menjual objek tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Jordan Setiawan memang berada dalam keadaan yang memerlukan pengampuan. Hakim menetapkan Welly Setiawan dan Yummi Setiawati sebagai wali pengampu dari Jordan Setiawan serta memberikan izin kepada mereka untuk menjual tanah dan bangunan tersebut atas nama Jordan Setiawan untuk kepentingan biaya hidup dan pengobatan Jordan Setiawan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Welly Setiawan dan Yummi Setiawati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para Pemohon mendalilkan bahwa adik kandung mereka, Jordan Setiawan, mengalami gangguan perkembangan otak (autis) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana bersama Jordan Setiawan, dan mereka memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama ketiganya. Karena Jordan Setiawan memerlukan biaya pengobatan dan hidup, Para Pemohon meminta penetapan sebagai wali pengampu serta izin untuk menjual objek tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Jordan Setiawan memang berada dalam keadaan yang memerlukan pengampuan. Hakim menetapkan Welly Setiawan dan Yummi Setiawati sebagai wali pengampu dari Jordan Setiawan serta memberikan izin kepada mereka untuk menjual tanah dan bangunan tersebut atas nama Jordan Setiawan untuk kepentingan biaya hidup dan pengobatan Jordan Setiawan.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhumah Mariana meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Sung Djin Kie meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Mariana dan almarhum Sung Djin Kie dikaruniai tiga orang anak, yaitu Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dan Jordan Setiawan merupakan ahli waris dari almarhumah Mariana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebidang tanah seluas 48 M2 beserta bangunan rumah di Jalan Ampera Besar No. 30 terdaftar atas nama Welly Setiawan, Yummi Setiawati, dan Jordan Setiawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1556.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jordan Setiawan mengalami gangguan perkembangan otak (autis) dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jordan Setiawan pernah bersekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB) Talitakum School & Therapy.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi biaya pengobatan dan hidup Jordan Setiawan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jordan Setiawan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon adalah kakak kandung dari Jordan Setiawan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya autis dan butuh biaya hidup, bolehkah kami jual tanah warisan yang atas nama kami bertiga untuk biayai dia?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25591, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (karena dungu, gila, atau mata gelap). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum utama untuk menetapkan bahwa orang dewasa dengan gangguan perkembangan otak (autis) dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yang merupakan prasyarat agar kakak-kakaknya dapat bertindak sebagai wali pengampu untuk menjual tanah tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan (keluarga sedarah). Hal ini sangat relevan karena pertanyaan menanyakan apakah 'kami' (kakak-kakak) boleh menjual tanah untuk adiknya. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi kakak-kakak untuk mengajukan permohonan pengampuan dan bertindak sebagai wali pengampu." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hal yang bersifat prosedural, yaitu kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan (berdasarkan domisili orang yang dimintakan pengampuan). Pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak atau prosedur substantif untuk menjual tanah, melainkan hanya menentukan forum pengadilan yang berwenang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur alat-alat pembuktian (bukti tertulis, saksi, dll). Meskipun dikutip dalam putusan untuk memvalidasi bukti yang diajukan, pasal ini bersifat prosedural dan tidak mengatur substansi hak, kewajiban, atau mekanisme pengampuan yang menjadi inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22351, + "completion_tokens": 1388 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_511_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_511_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d06add1d25353ad7a23e7ed43c7c81de4b9f9e2c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_511_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_511_Pdt.Plw_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.112, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 158.029, + "query": 8.555, + "relevance": 30.095, + "total": 196.792 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 92808, + "marked_chars": 93069 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\nMenolak eksepsi dari Terlawan;\nDalam Pokok Perkara:\n1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;\n2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;\n3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 17/Eks.RL/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 26 Juni 2023 mempunyai\nkekuatan hukum;\n4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah\nRp218.000,00 (Dua ratus delapan belas ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023\noleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan\nYamto Susena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 511/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tanggal 31 Juli 2023, putusan tersebut\nHalaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 28\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putus" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 93069, + "frame": "Ny. Julia Subintoro (Pelawan) menggugat Gurumukh (Terlawan) dalam perkara perlawanan eksekusi terkait Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 yang memerintahkan sita eksekusi atas tanah dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara. Pelawan meminta agar penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum karena proses lelang dan eksekusi dianggap melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak perlawanan Pelawan dan menyatakan penetapan eksekusi mempunyai kekuatan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Gurumukh dinyatakan sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah seluas 660 m2 dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 459/27/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah melunasi pembayaran harga lelang sebesar Rp 12.753.113.233,- kepada KPKNL Jakarta III.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah membayar pajak daerah (BPHTB) sebesar Rp 841.169.000,- atas objek lelang.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah membayar tunggakan SPPT PBB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atas objek lelang.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah menyerahkan dokumen untuk proses roya dan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi terhadap objek sengketa atas nama Gurumukh.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 karena menganggap proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terlawan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 mempunyai kekuatan hukum.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi atas tanah dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, yang telah dilelang kepada Gurumukh. Pelawan dalilkan bahwa proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum, tidak transparan, dengan harga lelang yang sangat rendah dibandingkan nilai pasar, serta tanpa pemberitahuan yang sah kepada Pelawan. Gurumukh membantah dengan dalil bahwa ia adalah pembeli lelang yang beritikad baik, telah melunasi harga lelang, membayar pajak, dan melakukan proses peralihan hak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi yang diajukan Gurumukh namun menolak perlawanan Pelawan secara keseluruhan, dengan pertimbangan bahwa eksekusi merupakan kewenangan mutlak Ketua Pengadilan dan pembeli lelang harus dilindungi demi kepastian hukum, sehingga penetapan eksekusi dinyatakan mempunyai kekuatan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi atas tanah dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, yang telah dilelang kepada Gurumukh. Pelawan dalilkan bahwa proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum, tidak transparan, dengan harga lelang yang sangat rendah dibandingkan nilai pasar, serta tanpa pemberitahuan yang sah kepada Pelawan. Gurumukh membantah dengan dalil bahwa ia adalah pembeli lelang yang beritikad baik, telah melunasi harga lelang, membayar pajak, dan melakukan proses peralihan hak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi yang diajukan Gurumukh namun menolak perlawanan Pelawan secara keseluruhan, dengan pertimbangan bahwa eksekusi merupakan kewenangan mutlak Ketua Pengadilan dan pembeli lelang harus dilindungi demi kepastian hukum, sehingga penetapan eksekusi dinyatakan mempunyai kekuatan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Gurumukh dinyatakan sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah seluas 660 m2 dan bangunan di Jalan Danau Indah Barat II Blok A-3 Kav. No. 7, Jakarta Utara, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 459/27/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah melunasi pembayaran harga lelang sebesar Rp 12.753.113.233,- kepada KPKNL Jakarta III.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah membayar pajak daerah (BPHTB) sebesar Rp 841.169.000,- atas objek lelang.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah membayar tunggakan SPPT PBB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atas objek lelang.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gurumukh telah menyerahkan dokumen untuk proses roya dan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang memerintahkan sita eksekusi terhadap objek sengketa atas nama Gurumukh.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ny. Julia Subintoro mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 karena menganggap proses lelang dan eksekusi dilakukan secara melawan hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terlawan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Eks.RL/2023 tanggal 26 Juni 2023 mempunyai kekuatan hukum.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa proses lelang tanah saya dilakukan tidak adil dan tanpa pemberitahuan, lalu hakim menolak perlawanan saya, apakah ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20775, + "candidates": [ + "Pasal 1831 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan fidejussie (penanggungan) dan prinsip subsidiaritas penanggung, yang tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan atau prosedur lelang yang menjadi inti pertanyaan. Pertanyaan berkaitan dengan kewenangan Ketua PN dalam eksekusi dan status pembeli lelang, bukan hubungan antara debitur, kreditur, dan penanggung." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33849, + "completion_tokens": 1252 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_517_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_517_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6db5b0b11ed9b12c7e328302f3d4054d68a8cf8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_517_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_517_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 173, + "timings": { + "parse": 0.275, + "classify": 0.0, + "condense": 780.621, + "read": 94.986, + "query": 3.81, + "relevance": 30.723, + "total": 910.415 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 428866, + "marked_chars": 430488 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Para Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONVENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk \nseluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp 1.338.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan \nribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh\nkami Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.,MH Hakim Ketua, Rudi Fakhrudin Abbas,\nSH., dan Deny Riswanto, SH.,MH., Hakim-Hakim anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n517/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 Agustus 2023,dan putusan tersebut pada\nhari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri\noleh Efa Cendrakasih, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara\nelektronik pada hari itu juga melalui sistim informasi Pengadilan tanpa dihadiri\nTurut Tergugat.\nHalaman 172 dari 173 Putusan Perdata Gugatan Nomor 517/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dar" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134952, + "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134950, + "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134964, + "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan ketidakjelasan antara dalil 35 jenis barang hilang dalam Posita dengan tuntutan ganti rugi materiil total yang mencakup harga rumah dalam Petitum, serta menyangkal bahwa ia melakukan pencurian karena statusnya sebagai kontraktor independen, bukan bawahan Tergugat II, dan menyatakan seluruh barang telah diperbaiki/dikembalikan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II [HAL 116-126]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (error in persona, obscur libel, dan legal standing) dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalil-dalil tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan, bukan cacat formil [HAL 156-158]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat dan Tergugat II sepakat jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dan AJB pada 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas [HAL 158-159]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, serta Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian [HAL 159-164]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 30122, + "summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan ketidakjelasan antara dalil 35 jenis barang hilang dalam Posita dengan tuntutan ganti rugi materiil total yang mencakup harga rumah dalam Petitum, serta menyangkal bahwa ia melakukan pencurian karena statusnya sebagai kontraktor independen, bukan bawahan Tergugat II, dan menyatakan seluruh barang telah diperbaiki/dikembalikan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II [HAL 116-126]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (error in persona, obscur libel, dan legal standing) dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalil-dalil tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan, bukan cacat formil [HAL 156-158]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat dan Tergugat II sepakat jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dan AJB pada 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas [HAL 158-159]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, serta Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian [HAL 159-164]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat III sengaja membantu pencurian dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan [HAL 164-165]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat pada tahun 2021 telah membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak/diambil oleh Para Tergugat, sehingga bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali [HAL 166]. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan dan memusnahkan bukti-bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum [HAL 166-167]. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci, mengutip kaidah hukum Putusan MA RI No.492 K/Sip/1970, No.117 K/Sip/1971, dan No.78 K/Sip/1973 [HAL 167]. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat II Konvensi menuduh Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil Rp. 19.613.800.000,- dan immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113, 169-170]. Tergugat Rekonvensi membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai subjek hukum yang membuat/menyebarkan berita online, melainkan pihak media online, serta pemberitaan tersebut merupakan fakta hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [HAL 167-171]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi karena masuk pokok perkara, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan, dan dalil kerugian akibat bujuk rayu penjualan rumah ditolak karena bukti menunjukkan jual beli dilakukan dengan kesepakatan tanpa paksaan [HAL 170-171]. Amar putusan: Menolak eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Tergugat Rekonvensi; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 1.338.000,- [HAL 172]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Hendra menggugat Tergugat I (Fatrokhi), Tergugat II (Lydiawati Dakhi), Tergugat III (Pancaka Setiadi), dan Turut Tergugat (Yan Armin) atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang di rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat II [HAL 1-2]. Kronologi didalilkan: Penggugat membeli rumah di Puri Jimbaran II Blok E 6 D No. 3 dengan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 [HAL 2-3]. Setelah pelunasan, Tergugat II meminta izin mengambil 1 unit AC dan merapikan rumah, namun Tergugat II kemudian memerintahkan Tergugat III untuk membongkar AC, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan tersebut [HAL 3-5]. Tergugat I tidak hanya mengambil 1 unit AC, tetapi membongkar dan mengambil 7 unit AC serta puluhan item lain (tangga, kran, lampu, lemari, lift, dll.) dengan menggunakan linggis dan alat las, dengan alasan menyesatkan dari Tergugat II bahwa rumah akan dibongkar untuk renovasi [HAL 3-5]. Tergugat I menjual sebagian barang besi ke tukang loak seharga Rp. 2.000.000 dan membawa sisanya ke rumahnya [HAL 5]. Penggugat mengecek rumah pada 16 Februari 2019 dan menemukan kondisi berantakan serta barang hilang/rusak [HAL 5]. Tergugat I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian (Putusan PN Jkt.Utr No. 5/Pid.B/2021 dan 4/Pid.B/2021) yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp. 11.166.446.394,- (terdiri dari harga rumah Rp. 8.386.200.000, pajak pembeli Rp. 539.700.000, kerusakan barang Rp. 565.400.000, tagihan air Rp. 53.510.089,-, PBB Rp. 115.474.305,-, uang keamanan Rp. 24.600.000,-, dan profit deposito Rp. 1.481.562.000,-) serta kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000,-, dengan dasar Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata [HAL 6-17]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan gugatan kabur karena Posita (ganti rugi barang) bertentangan dengan Petitum (ganti rugi harga rumah), serta berdalil barang sudah dikembalikan/diperbaiki oleh Tergugat III dan rumah sudah dibongkar oleh Penggugat sehingga tidak ada kerugian [HAL 27-40]. Tergugat II membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak pernah memerintahkan pembongkaran rumah atau pengambilan barang selain 1 unit AC atas izin Penggugat, dan menyoroti kontradiksi antara Posita dan Petitum yang menuntut harga rumah padahal AJB tidak dibatalkan [HAL 42-53]. Tergugat II lebih lanjut membantah dengan dalil bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian karena Tergugat II telah memperbaiki seluruh barang yang dibongkar Tergugat I atas itikad baik, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 53-57]. Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat sendiri telah merobohkan bangunan existing untuk membangun baru, yang dianggap sebagai tindakan itikad buruk untuk menghilangkan bukti perbaikan oleh Tergugat II [HAL 53-57]. Tergugat II menolak seluruh rincian kerugian materiil, termasuk harga rumah, pajak, biaya utilitas, dan profit deposito, dengan alasan tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, serta kerugian tersebut telah dikompensasi oleh perbaikan sukarela dari Tergugat II [HAL 57-64]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena Penggugat terbukti menempati rumah tersebut sejak November 2019 sehingga tidak mengalami tekanan psikologis akibat tidak bisa menempati rumah [HAL 89-90]. Tergugat II mengutip putusan pidana yang menyatakan Terdakwa (Tergugat II) telah mengeluarkan biaya memperbaiki barang milik saksi (Penggugat), namun menyoroti kontradiksi amar putusan pidana yang tetap menjatuhkan hukuman penjara [HAL 103-105]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan karena tidak diperinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 106-108]. Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Hendra atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan hilangnya pendapatan usaha, kerusakan citra, dan kerugian materiil total Rp. 19.613.800.000,- serta immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113]. Tergugat III (Pancaka Setiadi) membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan dirinya hanya sebagai kontraktor/penerima kerja dari Tergugat II yang tidak terikat secara hukum dengan Tergugat II, dan bahwa tanggung jawab utama atas pencurian berada pada Tergugat I yang telah dihukum pidana [HAL 114-116]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan ketidakjelasan antara dalil 35 jenis barang hilang dalam Posita dengan tuntutan ganti rugi materiil total yang mencakup harga rumah dalam Petitum, serta menyangkal bahwa ia melakukan pencurian karena statusnya sebagai kontraktor independen, bukan bawahan Tergugat II, dan menyatakan seluruh barang telah diperbaiki/dikembalikan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II [HAL 116-126]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (error in persona, obscur libel, dan legal standing) dengan alasan gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalil-dalil tersebut merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan, bukan cacat formil [HAL 156-158]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat dan Tergugat II sepakat jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dan AJB pada 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas [HAL 158-159]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, serta Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian [HAL 159-164]. Majelis Hakim juga menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat III sengaja membantu pencurian dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan [HAL 164-165]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat pada tahun 2021 telah membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak/diambil oleh Para Tergugat, sehingga bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali [HAL 166]. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan dan memusnahkan bukti-bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum [HAL 166-167]. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci, mengutip kaidah hukum Putusan MA RI No.492 K/Sip/1970, No.117 K/Sip/1971, dan No.78 K/Sip/1973 [HAL 167]. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat II Konvensi menuduh Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil Rp. 19.613.800.000,- dan immateriil Rp. 100.000.000.000,- [HAL 108-113, 169-170]. Tergugat Rekonvensi membantah dengan eksepsi obscur libel dan error in persona, menyatakan tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai subjek hukum yang membuat/menyebarkan berita online, melainkan pihak media online, serta pemberitaan tersebut merupakan fakta hukum dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [HAL 167-171]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi karena masuk pokok perkara, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan, dan dalil kerugian akibat bujuk rayu penjualan rumah ditolak karena bukti menunjukkan jual beli dilakukan dengan kesepakatan tanpa paksaan [HAL 170-171]. Amar putusan: Menolak eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Tergugat Rekonvensi; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 1.338.000,- [HAL 172]." + }, + "read": { + "input_chars": 8118, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang dari rumah yang telah dibeli Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil karena hilangnya barang dan kerusakan properti. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dapat ditagihkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat II sepakat melakukan jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dengan Akta Jual Beli tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas.", + "page": 158, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat.", + "page": 159, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian terkait pengambilan barang tersebut.", + "page": 159, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III sengaja membantu pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan.", + "page": 164, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pada tahun 2021 membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak atau diambil oleh Para Tergugat.", + "page": 166, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci karena bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali akibat tindakan Penggugat.", + "page": 167, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 108, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, karena pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan.", + "page": 170, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang dari rumah yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat II. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas pencurian, serta Tergugat III membantu pencurian. Namun, dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat sendiri telah membongkar bangunan existing dan memusnahkan barang-barang yang didalilkan hilang atau rusak, sehingga bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat diverifikasi kembali. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan bukti perbaikan dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi. Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci. Gugatan rekonvensi dari Tergugat II juga ditolak karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat menyebarkan berita negatif di media online." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang-barang dari rumah yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat II. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Tergugat I dan II telah dijatuhi pidana tetap atas pencurian, serta Tergugat III membantu pencurian. Namun, dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat sendiri telah membongkar bangunan existing dan memusnahkan barang-barang yang didalilkan hilang atau rusak, sehingga bukti perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat diverifikasi kembali. Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengabaikan bukti perbaikan dengan itikad baik, sehingga tidak ada dasar kerugian lagi untuk menuntut ganti rugi. Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci. Gugatan rekonvensi dari Tergugat II juga ditolak karena tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat menyebarkan berita negatif di media online.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat II sepakat melakukan jual beli rumah pada 7 Februari 2019 dengan Akta Jual Beli tertanggal 19 Februari 2019 seharga Rp. 8.386.200.000 yang telah dibayar lunas.", + "page": 158, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengambil barang-barang di dalam rumah milik Penggugat atas perintah dan persetujuan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat.", + "page": 159, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana pencurian terkait pengambilan barang tersebut.", + "page": 159, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III sengaja membantu pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan.", + "page": 164, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pada tahun 2021 membongkar sendiri seluruh bangunan existing dan proses pembangunan rumah baru di atasnya, termasuk menghancurkan atau memusnahkan 35 item barang yang didalilkan rusak atau diambil oleh Para Tergugat.", + "page": 166, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita secara terperinci karena bukti pengembalian atau perbaikan yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dilihat kembali akibat tindakan Penggugat.", + "page": 167, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita negatif di media online yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 108, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada bukti cukup bahwa Penggugat Rekonvensi menyebarkan berita online, karena pemberitaan merupakan tugas jurnalis atas fakta hukum putusan pengadilan.", + "page": 170, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas beli rumah, tapi mantan pemiliknya diam-diam bawa pergi barang-barang di dalam rumah itu, apakah saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 56595, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas harta debitur untuk memenuhi perikatan. Isinya tidak mengatur tentang tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum atau pencurian barang, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai hak menuntut ganti rugi atas barang yang diambil secara diam-diam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan menanyakan apakah bisa minta ganti rugi atas perbuatan orang lain yang merugikan (mengambil barang), yang secara langsung diatur oleh prinsip dalam pasal ini bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab tidak langsung (vicarious liability), yaitu tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya (seperti bawahan/pelayan). Dalam konteks pertanyaan dan putusan, ada unsur perintah dari mantan pemilik (Tergugat II) kepada pihak lain (Tergugat I) untuk mengambil barang, sehingga pasal ini relevan untuk menilai apakah mantan pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang yang melaksanakannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 149619, + "completion_tokens": 7227 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_520_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_520_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..39f2bf065bd32d792d703451d35553d9abb6ebf1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_520_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_520_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.434, + "query": 8.357, + "relevance": 66.986, + "total": 168.812 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25490, + "marked_chars": 25562 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25562, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepemilikan kapal keruk kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk keperluan pendaftaran bendera Indonesia. Permohonan ini bersifat sepihak (voluntair) tanpa adanya pihak tergugat dalam sengketa perdata biasa. Pemohon meminta penetapan bahwa kapal tersebut adalah miliknya agar dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Badan Hukum PT. ADHIGUNA KERUKTAMA yang berkedudukan di Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membeli Kapal Keruk jenis Crane Barge bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 pada tahun 2022 melalui broker Nagasaki Shipping PTE, LTD dari Singapura.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kapal tersebut dikirim ke Indonesia dengan Bendera Kebangsaan NAURU setelah pembayaran selesai.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Broker kesulitan mengurus surat Deletion Certificate dari Negara NAURU sehingga hanya dapat mengeluarkan sertifikat kapal bersifat sementara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat sementara dari Nauru tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan kapal ke Bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki bukti pembelian berupa Bill of Sale, Building Certificate, dan sertifikat lainnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan bahwa pembelian kapal dilakukan secara sah tanpa masalah hukum dan transaksi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, PT. ADHIGUNA KERUKTAMA, mengajukan permohonan penetapan kepemilikan kapal keruk bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon menyatakan bahwa ia telah membeli kapal tersebut pada tahun 2022 melalui broker dari Singapura dan kapal telah tiba di Indonesia dengan bendera Nauru. Namun, broker mengalami kesulitan dalam mengurus penghapusan pendaftaran (Deletion Certificate) dari Nauru, sehingga hanya dapat menyediakan sertifikat sementara yang tidak dapat digunakan untuk pendaftaran bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk membuktikan hak miliknya atas kapal tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini secara sepihak, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan secara sah bahwa kapal tersebut adalah milik Pemohon serta memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kepemilikan kapal tersebut ke Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, PT. ADHIGUNA KERUKTAMA, mengajukan permohonan penetapan kepemilikan kapal keruk bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon menyatakan bahwa ia telah membeli kapal tersebut pada tahun 2022 melalui broker dari Singapura dan kapal telah tiba di Indonesia dengan bendera Nauru. Namun, broker mengalami kesulitan dalam mengurus penghapusan pendaftaran (Deletion Certificate) dari Nauru, sehingga hanya dapat menyediakan sertifikat sementara yang tidak dapat digunakan untuk pendaftaran bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk membuktikan hak miliknya atas kapal tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini secara sepihak, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan secara sah bahwa kapal tersebut adalah milik Pemohon serta memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kepemilikan kapal tersebut ke Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Badan Hukum PT. ADHIGUNA KERUKTAMA yang berkedudukan di Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membeli Kapal Keruk jenis Crane Barge bernama KING KONG Eks KAIRYO No. 8 pada tahun 2022 melalui broker Nagasaki Shipping PTE, LTD dari Singapura.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kapal tersebut dikirim ke Indonesia dengan Bendera Kebangsaan NAURU setelah pembayaran selesai.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Broker kesulitan mengurus surat Deletion Certificate dari Negara NAURU sehingga hanya dapat mengeluarkan sertifikat kapal bersifat sementara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat sementara dari Nauru tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan kapal ke Bendera Indonesia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki bukti pembelian berupa Bill of Sale, Building Certificate, dan sertifikat lainnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan bahwa pembelian kapal dilakukan secara sah tanpa masalah hukum dan transaksi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli kapal dari broker luar negeri tapi cuma dapat sertifikat sementara yang nggak bisa dipakai daftar bendera Indonesia, gimana cara punya kapal ini secara sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10010, + "candidates": [ + "Pasal 457 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 457: Dalam hal adanya kepentingan yang mendesak para kepala daerah setempat, menjelang pengesahan Pengadilan Negeri, berkuasa memerintahkan penahanan sementara orang-orang yang dimaksud dalam Pasal-pasal yang lalu. Mereka wajib untuk bertindak secara cermat; dan selambat-lambatnya dalam empat hari atau, dalam hal tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan ada di pulau lain, dengan kapal yang pertama, mereka harus mengirimkan surat-surat tentang penahanan kepada Kejaksaan yang berwenang & yang harus menyampaikan lagi surat-surat itu dengan tuntutannya kepada Pengadilan Negeri segera setelah menerima surat-surat itu. Bila Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan-alasan guna menguatkan penahanan, maka dengan putusan harus diperintahkan supaya orang yang ditahan itu segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan ini harus segera dilaksanakan oleh kepala daerah yang bersangkutan segera setelah diterimanya, dan hal itu harus diberitahukan kepada Kejaksaan dengan cara seperti yang ditentukan dalam alinea kedua pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 457 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks resmi Pasal 457 yang diberikan mengatur tentang penahanan sementara orang oleh kepala daerah dalam hal kepentingan mendesak (prosedur penahanan dan pelaporannya). Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan kepemilikan kapal, jual beli, atau pendaftaran bendera kapal. Meskipun putusan mengutip 'Pasal 457 KUH Perdata', teks resmi yang disediakan dalam corpus ini tampaknya merupakan kesalahan pencocokan (mismatch) antara nomor pasal dan isi teks (kemungkinan besar teks ini seharusnya adalah Pasal 457 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal lain yang salah label), namun berdasarkan instruksi untuk menilai **hanya dari teks resmi yang diberikan**, isi pasal tersebut tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan kepemilikan kapal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian penyerahan barang dan pembayaran harga. Dalam pertanyaan, pengguna menyebutkan 'saya beli kapal', yang merupakan inti dari sengketa atau masalah hukum yang sedang dihadapi. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai apakah pemindahan kepemilikan (akibat hukum dari jual beli) telah terjadi secara sah antara pembeli dan penjual (broker), yang merupakan langkah pertama sebelum membahas pendaftaran bendera. Putusan juga mengutip pasal ini untuk membuktikan adanya transaksi pembelian kapal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12262, + "completion_tokens": 1063 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_521_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_521_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58d64ba6c1b648db2126ffd6f07fe5144c9cd99f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_521_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,313 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_521_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.111, + "classify": 0.0, + "condense": 422.611, + "read": 163.578, + "query": 2.849, + "relevance": 134.494, + "total": 723.643 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 149333, + "marked_chars": 149765 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang\ndiletakan atas 4 (empat) bidang tanah dan bangunan :\na)\nSebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 417/Duri Selatan\nyang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya\nJakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Duri Selatan, seluas\n70 m2 (tujuh puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan\nDuri Selatan IV Nomor 20.A, RT.001/RW.01, menurut surat ukur\ntertanggal 07 Desember 1994, dikeluarkan tertanggal 13 Januari\n1995, terdaftar atas nama Nyonya NGUI FUI SIAN;\nb)\nSebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 418/Duri Selatan\nyang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya\nJakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Duri Selatan, seluas\n70 m2 (tujuh puluh meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan\nDuri Selatan III Nomor 20.B, RT.001/RW.01, menurut surat ukur\ntertanggal 07 Desember 1994, dikeluarkan tertanggal 13 Januari\n1995, terdaftar atas nama Nyonya NGUI FUI SIAN;\nc)\nSebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 332/Duri Selatan\nyang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya\nJakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Duri Selatan, seluas\n335 m2 (tigaratus tigapuluh lima meter persegi), setempat dikenal\nsebagai Jalan Duri Selatan III Nomor 20, RT.001/RW.01, menurut\nGambar situasi tertanggal 13 Agustus 1993 Nomor : 5278/1993,\n Hal 47 dari 48 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebag" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134840, + "summary": "PT Inti Modal Utama (Penggugat) menggugat Nyonya Ngui Fui Sian (Tergugat I) dan Nyonya Mimie (Tergugat II) atas wanprestasi dalam Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 jo. Addendum No. 103 Tahun 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga pada 25 September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat dalil telah menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019, dengan jatuh tempo pelunasan pada 26 Desember 2019 [HAL 2-4]. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan yang terdaftar atas nama masing-masing Tergugat [HAL 3-4]. Sanksi yang disepakati adalah bunga 4% per bulan berdasarkan Addendum No. 103 dan denda keterlambatan 8% per bulan berdasarkan Akta No. 102 [HAL 3-5]. Penggugat dalil Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak jatuh tempo, sehingga setelah melalui somasi pada Juni-Juli 2022, total hutang per 26 Juni 2022 dihitung sebesar Rp. 16.524.000.000,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda [HAL 5-6]. Penggugat memohon pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan atas objek jaminan, serta putusan serta merta [HAL 7-10].\n\nTergugat I dan II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan kabur (Obscuur Libel), serta bantahan pokok perkara [HAL 11-13]. Tergugat berdalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Edison Jingga serta Hendrik Suhardiman dan Nio Yantony sebagai tergugat, dengan alasan Tergugat I awalnya bertransaksi dengan individu tersebut secara pribadi dan baru mengetahui status mereka sebagai komisaris/direktur PT Inti Modal Utama dua tahun kemudian [HAL 13-17]. Tergugat juga dalil gugatan kabur karena meminta Tergugat II dinyatakan wanprestasi padahal Tergugat II hanya sebagai pemberi jaminan, bukan penjamin utang [HAL 17-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mengakui menerima dana Rp. 4.500.000.000,- namun dalil dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi pihak Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah keberadaan dan isi Addendum No. 103 karena tidak pernah menerima salinannya, serta dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda yang dijanjikan (4%) dengan yang tertulis (8%) [HAL 20-23]. Tergugat juga berdalil bunga 4% per bulan bertentangan dengan yurisprudensi dan seharusnya dikesampingkan, serta mengajukan keadaan force majeure (Covid-19) sebagai alasan ketidakmampuan membayar, meskipun jatuh tempo telah lewat sebelum pandemi [HAL 27-28]. Tergugat menolak sita jaminan karena objek sudah dijaminkan dan asli sertifikat berada di tangan Penggugat, serta menolak dwangsom dan putusan serta merta [HAL 29-31].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan kabur, berpendapat wewenang menarik pihak ada pada Penggugat dan gugatan telah jelas mengenai subjek dan objek sengketa [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Tergugat I dan II telah wanprestasi [HAL 39]. Majelis Hakim menerima bukti P-1 (Akta No. 102) dan P-2 (Addendum No. 103) serta pengakuan Tergugat I atas penerimaan dana Rp. 4.500.000.000,- sebagai bukti sah bahwa hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan jatuh tempo 26 Desember 2019 adalah terbukti [HAL 41]. Majelis Hakim menolak dalil tipu muslihat dan force majeure Covid-19 karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan jatuh tempo hutang telah lewat sebelum pandemi ditetapkan sebagai keadaan darurat [HAL 42-43]. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah ditegur [HAL 43]. Terkait perhitungan hutang, Majelis Hakim hanya mengabulkan hutang pokok Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan dari hutang pokok sebesar Rp. 180.000.000,-, sehingga total hutang yang ditetapkan sebesar Rp. 4.680.000.000,-, dan menolak perhitungan denda 8% serta total klaim Rp. 16.524.000.000,- yang diajukan Penggugat [HAL 44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 16425, + "summary": "PT Inti Modal Utama (Penggugat) menggugat Nyonya Ngui Fui Sian (Tergugat I) dan Nyonya Mimie (Tergugat II) atas wanprestasi dalam Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 jo. Addendum No. 103 Tahun 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga pada 25 September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat dalil telah menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019, dengan jatuh tempo pelunasan pada 26 Desember 2019 [HAL 2-4]. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan yang terdaftar atas nama masing-masing Tergugat [HAL 3-4]. Sanksi yang disepakati adalah bunga 4% per bulan berdasarkan Addendum No. 103 dan denda keterlambatan 8% per bulan berdasarkan Akta No. 102 [HAL 3-5]. Penggugat dalil Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak jatuh tempo, sehingga setelah melalui somasi pada Juni-Juli 2022, total hutang per 26 Juni 2022 dihitung sebesar Rp. 16.524.000.000,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda [HAL 5-6]. Penggugat memohon pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan atas objek jaminan, serta putusan serta merta [HAL 7-10].\n\nTergugat I dan II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan kabur (Obscuur Libel), serta bantahan pokok perkara [HAL 11-13]. Tergugat berdalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Edison Jingga serta Hendrik Suhardiman dan Nio Yantony sebagai tergugat, dengan alasan Tergugat I awalnya bertransaksi dengan individu tersebut secara pribadi dan baru mengetahui status mereka sebagai komisaris/direktur PT Inti Modal Utama dua tahun kemudian [HAL 13-17]. Tergugat juga dalil gugatan kabur karena meminta Tergugat II dinyatakan wanprestasi padahal Tergugat II hanya sebagai pemberi jaminan, bukan penjamin utang [HAL 17-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mengakui menerima dana Rp. 4.500.000.000,- namun dalil dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi pihak Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah keberadaan dan isi Addendum No. 103 karena tidak pernah menerima salinannya, serta dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda yang dijanjikan (4%) dengan yang tertulis (8%) [HAL 20-23]. Tergugat juga berdalil bunga 4% per bulan bertentangan dengan yurisprudensi dan seharusnya dikesampingkan, serta mengajukan keadaan force majeure (Covid-19) sebagai alasan ketidakmampuan membayar, meskipun jatuh tempo telah lewat sebelum pandemi [HAL 27-28]. Tergugat menolak sita jaminan karena objek sudah dijaminkan dan asli sertifikat berada di tangan Penggugat, serta menolak dwangsom dan putusan serta merta [HAL 29-31].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan kabur, berpendapat wewenang menarik pihak ada pada Penggugat dan gugatan telah jelas mengenai subjek dan objek sengketa [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Tergugat I dan II telah wanprestasi [HAL 39]. Majelis Hakim menerima bukti P-1 (Akta No. 102) dan P-2 (Addendum No. 103) serta pengakuan Tergugat I atas penerimaan dana Rp. 4.500.000.000,- sebagai bukti sah bahwa hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan jatuh tempo 26 Desember 2019 adalah terbukti [HAL 41]. Majelis Hakim menolak dalil tipu muslihat dan force majeure Covid-19 karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan jatuh tempo hutang telah lewat sebelum pandemi ditetapkan sebagai keadaan darurat [HAL 42-43]. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah ditegur [HAL 43]. Terkait perhitungan hutang, Majelis Hakim hanya mengabulkan hutang pokok Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan dari hutang pokok sebesar Rp. 180.000.000,-, sehingga total hutang yang ditetapkan sebesar Rp. 4.680.000.000,-, dan menolak perhitungan denda 8% serta total klaim Rp. 16.524.000.000,- yang diajukan Penggugat [HAL 44].\n\nMajelis Hakim kemudian menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan (setengah dari yang diperjanjikan 8%) karena denda 8% dianggap terlalu berat, yang dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sebesar Rp. 187.200.000,- per bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2022 (sejak Somasi III tanggal 27 Juli 2022) sampai putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 45]. Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dikabulkan [HAL 45]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dwangsom tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang [HAL 46]. Tuntutan putusan serta merta (eksekusi lebih dahulu) juga ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR [HAL 46].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II, menyatakan sah sita jaminan atas empat objek jaminan: (a) Sertifikat Hak Milik No. 417/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (b) Sertifikat Hak Milik No. 418/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (c) Sertifikat Hak Milik No. 332/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie, dan (d) Sertifikat Hak Milik No. 395/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie [HAL 47-48]. Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi dan menghukum mereka membayar hutang pokok ditambah bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan (Rp. 187.200.000,-) sejak Agustus 2022 sampai eksekusi [HAL 48]. Tergugat I dan II dihukum membayar tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp. 848.000,-, dan gugatan selain dan selebihnya ditolak [HAL 48-49]." + } + ], + "final_summary": "PT Inti Modal Utama (Penggugat) menggugat Nyonya Ngui Fui Sian (Tergugat I) dan Nyonya Mimie (Tergugat II) atas wanprestasi dalam Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 jo. Addendum No. 103 Tahun 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga pada 25 September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat dalil telah menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019, dengan jatuh tempo pelunasan pada 26 Desember 2019 [HAL 2-4]. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan yang terdaftar atas nama masing-masing Tergugat [HAL 3-4]. Sanksi yang disepakati adalah bunga 4% per bulan berdasarkan Addendum No. 103 dan denda keterlambatan 8% per bulan berdasarkan Akta No. 102 [HAL 3-5]. Penggugat dalil Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali sejak jatuh tempo, sehingga setelah melalui somasi pada Juni-Juli 2022, total hutang per 26 Juni 2022 dihitung sebesar Rp. 16.524.000.000,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda [HAL 5-6]. Penggugat memohon pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan atas objek jaminan, serta putusan serta merta [HAL 7-10].\n\nTergugat I dan II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan kabur (Obscuur Libel), serta bantahan pokok perkara [HAL 11-13]. Tergugat berdalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik Notaris Edison Jingga serta Hendrik Suhardiman dan Nio Yantony sebagai tergugat, dengan alasan Tergugat I awalnya bertransaksi dengan individu tersebut secara pribadi dan baru mengetahui status mereka sebagai komisaris/direktur PT Inti Modal Utama dua tahun kemudian [HAL 13-17]. Tergugat juga dalil gugatan kabur karena meminta Tergugat II dinyatakan wanprestasi padahal Tergugat II hanya sebagai pemberi jaminan, bukan penjamin utang [HAL 17-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I mengakui menerima dana Rp. 4.500.000.000,- namun dalil dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi pihak Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah keberadaan dan isi Addendum No. 103 karena tidak pernah menerima salinannya, serta dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda yang dijanjikan (4%) dengan yang tertulis (8%) [HAL 20-23]. Tergugat juga berdalil bunga 4% per bulan bertentangan dengan yurisprudensi dan seharusnya dikesampingkan, serta mengajukan keadaan force majeure (Covid-19) sebagai alasan ketidakmampuan membayar, meskipun jatuh tempo telah lewat sebelum pandemi [HAL 27-28]. Tergugat menolak sita jaminan karena objek sudah dijaminkan dan asli sertifikat berada di tangan Penggugat, serta menolak dwangsom dan putusan serta merta [HAL 29-31].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan kabur, berpendapat wewenang menarik pihak ada pada Penggugat dan gugatan telah jelas mengenai subjek dan objek sengketa [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Tergugat I dan II telah wanprestasi [HAL 39]. Majelis Hakim menerima bukti P-1 (Akta No. 102) dan P-2 (Addendum No. 103) serta pengakuan Tergugat I atas penerimaan dana Rp. 4.500.000.000,- sebagai bukti sah bahwa hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan jatuh tempo 26 Desember 2019 adalah terbukti [HAL 41]. Majelis Hakim menolak dalil tipu muslihat dan force majeure Covid-19 karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dan jatuh tempo hutang telah lewat sebelum pandemi ditetapkan sebagai keadaan darurat [HAL 42-43]. Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah ditegur [HAL 43]. Terkait perhitungan hutang, Majelis Hakim hanya mengabulkan hutang pokok Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan dari hutang pokok sebesar Rp. 180.000.000,-, sehingga total hutang yang ditetapkan sebesar Rp. 4.680.000.000,-, dan menolak perhitungan denda 8% serta total klaim Rp. 16.524.000.000,- yang diajukan Penggugat [HAL 44].\n\nMajelis Hakim kemudian menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan (setengah dari yang diperjanjikan 8%) karena denda 8% dianggap terlalu berat, yang dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sebesar Rp. 187.200.000,- per bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2022 (sejak Somasi III tanggal 27 Juli 2022) sampai putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 45]. Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dikabulkan [HAL 45]. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dwangsom tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang [HAL 46]. Tuntutan putusan serta merta (eksekusi lebih dahulu) juga ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR [HAL 46].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II, menyatakan sah sita jaminan atas empat objek jaminan: (a) Sertifikat Hak Milik No. 417/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (b) Sertifikat Hak Milik No. 418/Duri Selatan atas nama Ny. Ngui Fui Sian, (c) Sertifikat Hak Milik No. 332/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie, dan (d) Sertifikat Hak Milik No. 395/Duri Selatan atas nama Ny. Mimie [HAL 47-48]. Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi dan menghukum mereka membayar hutang pokok ditambah bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan (Rp. 187.200.000,-) sejak Agustus 2022 sampai eksekusi [HAL 48]. Tergugat I dan II dihukum membayar tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp. 848.000,-, dan gugatan selain dan selebihnya ditolak [HAL 48-49]." + }, + "read": { + "input_chars": 5680, + "frame": "PT Inti Modal Utama menggugat Nyonya Ngui Fui Sian dan Nyonya Mimie atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dan jaminan tanah. Sengketa inti adalah ketidakpatuhan pembayaran hutang pokok, bunga, dan denda setelah jatuh tempo. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang, sahanya sita jaminan, serta putusan serta merta.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 yang mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa hutang jatuh tempo pada 26 Desember 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang sejak jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat pada Juni dan Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui menerima dana pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,-.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil dana tersebut digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi Penggugat.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalil keadaan force majeure akibat pandemi Covid-19 sebagai alasan ketidakmampuan membayar.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan sebesar Rp. 180.000.000,-.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan denda 8% yang diajukan Penggugat karena dianggap terlalu berat.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sejak Agustus 2022.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sita jaminan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan dwangsom ditolak karena tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang menurut yurisprudensi.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum acara.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Inti Modal Utama menggugat Nyonya Ngui Fui Sian dan Nyonya Mimie atas wanprestasi terkait pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang jatuh tempo pada Desember 2019, dengan Tergugat II memberikan jaminan atas empat bidang tanah. Tergugat membantah dengan dalil kurang pihak, gugatan kabur, tipu muslihat, dan force majeure, namun Majelis Hakim menolak eksepsi dan dalil bantahan tersebut karena tidak terbukti. Hakim menetapkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah somasi. Putusan mengabulkan sebagian gugatan dengan menetapkan hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan sejak Agustus 2022, dan menyatakan sah sita jaminan atas empat objek tanah. Tuntutan denda 8%, dwangsom, dan putusan serta merta ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Inti Modal Utama menggugat Nyonya Ngui Fui Sian dan Nyonya Mimie atas wanprestasi terkait pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang jatuh tempo pada Desember 2019, dengan Tergugat II memberikan jaminan atas empat bidang tanah. Tergugat membantah dengan dalil kurang pihak, gugatan kabur, tipu muslihat, dan force majeure, namun Majelis Hakim menolak eksepsi dan dalil bantahan tersebut karena tidak terbukti. Hakim menetapkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah somasi. Putusan mengabulkan sebagian gugatan dengan menetapkan hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 4.680.000.000,- serta denda keterlambatan 4% per bulan sejak Agustus 2022, dan menyatakan sah sita jaminan atas empat objek tanah. Tuntutan denda 8%, dwangsom, dan putusan serta merta ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada Tergugat I secara bertahap pada September, Oktober, dan November 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 102 Tahun 2019 yang mengikat Tergugat I sebagai debitor dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan atas empat bidang tanah/bangunan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa hutang jatuh tempo pada 26 Desember 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang sejak jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat pada Juni dan Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui menerima dana pinjaman sebesar Rp. 4.500.000.000,-.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil dana tersebut digunakan untuk melunasi kredit Bank Panin atas instruksi Penggugat.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalil terjadi tipu muslihat pada Akta No. 102 terkait perbedaan denda.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalil keadaan force majeure akibat pandemi Covid-19 sebagai alasan ketidakmampuan membayar.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- ditambah bunga 4% per bulan sebesar Rp. 180.000.000,-.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan denda 8% yang diajukan Penggugat karena dianggap terlalu berat.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan denda keterlambatan sebesar 4% per bulan dihitung dari total hutang Rp. 4.680.000.000,- sejak Agustus 2022.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sita jaminan atas empat bidang tanah/bangunan dinyatakan sah dan berharga.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan dwangsom ditolak karena tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran uang menurut yurisprudensi.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum acara.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang pinjaman dan jaminan tanah, tapi kenapa masih ditagih terus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 42406, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1245 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1831 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1245: Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu perikatan (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang). Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari adanya perjanjian pinjaman. Untuk menjawab apakah tagihan tersebut sah, perlu dinilai apakah perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320. Meskipun teks yang diberikan di corpus adalah Pasal 1238, dalam konteks penilaian hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 adalah dasar substantif untuk menilai validitas perjanjian yang menjadi sumber tagihan. Namun, berdasarkan instruksi ketat untuk menggunakan TEKS RESMI CORPUS yang diberikan: Teks yang diberikan untuk label 'Pasal 1238' sebenarnya adalah isi Pasal 1320. Jika kita mengikuti instruksi 'Nilai isi pasal hanya dari teks resmi yang diberikan', maka teks ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Ini relevan karena pertanyaan 'kenapa masih ditagih' bergantung pada apakah perjanjian pinjamannya sah. Jika perjanjian tidak sah (misal karena penipuan), tagihan tidak bisa dipaksakan. Jadi, secara substantif, aturan tentang syarat sahnya perjanjian sangat relevan untuk menjawab apakah kewajiban bayar itu ada." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Pertanyaan awam 'kenapa masih ditagih terus' sering kali merujuk pada akumulasi bunga atau denda keterlambatan. Pasal 1243 memberikan dasar hukum mengapa debitur yang lalai (tidak bayar sesuai waktu) tetap wajib membayar pokok, bunga, dan biaya. Ini adalah jawaban substantif mengapa tagihan terus bertambah atau tetap ada setelah jatuh tempo." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan debitur berupa *force majeure* (hal yang tak terduga). Dalam pertanyaan, debitur mungkin berargumen ada halangan tertentu (meskipun tidak disebutkan spesifik, ini adalah pembelaan umum dalam wanprestasi). Pasal ini relevan karena menentukan apakah debitur bisa dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi/bunga jika ada halangan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya. Ini adalah unsur pembelaan yang perlu dinilai untuk menjawab apakah tagihan tersebut masih bisa ditagih secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 1244, secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya/kerugiab jika karena keadaan memaksa. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan apakah ada alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban membayar tagihan tambahan (bunga/denda) akibat keterlambatan. Jika debitur bisa membuktikan keadaan memaksa, tagihan tersebut mungkin tidak bisa ditagih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan 'kenapa masih ditagih' berimplikasi pada keberadaan kewajiban yang sah. Jika perjanjian pinjaman tidak memenuhi syarat Pasal 1320 (misalnya karena kekhilafan atau penipuan), maka perjanjian tersebut batal dan tagihan tidak sah. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan sebagai dasar untuk menilai validitas dasar tagihan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks pertanyaan, jika debitur merasa 'ditipu' atau 'dipaksa' saat membuat perjanjian pinjaman, maka ia bisa berargumen perjanjian tersebut batal. Ini adalah pembelaan substantif yang langsung menjawab apakah tagihan tersebut sah atau tidak. Relevan karena menyentuh inti validitas perjanjian yang menjadi dasar tagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini adalah prinsip utama yang menopang alasan mengapa tagihan harus dibayar. Jika perjanjian sah, maka debitur wajib melaksanakannya. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum utama bahwa tagihan tersebut mengikat dan harus dipenuhi, menjawab pertanyaan 'kenapa harus bayar' dengan prinsip bahwa perjanjian yang sah harus ditaati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggung (garansi). Pertanyaan awam menyebutkan 'jaminan tanah', yang bisa disalahartikan sebagai jaminan fidusia atau hipotek, bukan penanggung pribadi. Pasal 1831 secara spesifik mengatur kewajiban penanggung untuk membayar jika debitur lalai, dengan syarat barang debitur harus disita dulu. Dalam konteks pertanyaan umum tentang 'kenapa masih ditagih' pada perjanjian pinjaman, pasal ini tidak secara langsung mengatur mekanisme eksekusi jaminan tanah (yang diatur dalam hukum jaminan benda tetap/fidusia), melainkan hubungan antara kreditur dan penanggung pribadi. Selain itu, dalam putusan pendukung yang diberikan, Pasal 1831 hanya dikutip dalam konteks eksepsi 'kurang pihak' untuk menyangkal status Tergugat II sebagai penanggung, bukan sebagai dasar utama penyelesaian sengketa pembayaran utang pokok. Namun, lebih penting lagi, aturan tentang jaminan tanah (hipotek/fidusia) tidak diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata. Jadi, pasal ini tidak relevan untuk menjawab mekanisme eksekusi jaminan tanah atau kewajiban bayar utang pokok secara langsung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan relevan = false karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai hak/kewajiban pembayaran utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1245 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 60099, + "completion_tokens": 5557 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_526_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_526_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bbebe1dd7435ed8a3d4d01e3c81714f4cdc4f7b2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_526_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_526_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.115, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 130.644, + "query": 14.616, + "relevance": 36.045, + "total": 181.421 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 122326, + "marked_chars": 122677 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili\nperkara Perdata Nomor 526/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp483.400,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh\nkami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi\noleh \nDENY RISWANTO, S.H.,M.H. \ndan\n Hj. SYOFIA MARLIANTI\nTAMBUNAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh\nHakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dengan\ndihadiri oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari tersebut;\n HAKIM-HAKIM ANGGOTA,\n HAKIM KETUA MAJELIS,\n DENY RISWANTO, S.H.,M.H.\n HANIFZAR, S.H.,M.H.\n Hj. SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.,M.H.\nPanitera Pengganti,\nHal 39 dari 40 Hal Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 122677, + "frame": "Pengguna gugatan, seorang dokter, menggugat tetangga, ketua RT setempat, serta pejabat PTSP dan camat terkait penolakan perpanjangan Surat Izin Praktek (SIP) dan klaim perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan penerbitan SIP dan membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena substansi sengketa termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan SIP Dokter melalui aplikasi JAKEVO yang mensyaratkan persetujuan tetangga terdekat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I diduga mempengaruhi tetangga lain untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktek mandiri Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengumpulkan form pernyataan tanda tangan dan mengirimkan berkas pernyataan keberatan ke PTSP Kecamatan Kelapa Gading.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan tidak ada lagi ketentuan mengenai persetujuan tetangga terdekat pada aplikasi JAKEVO.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I melakukan verifikasi faktual dengan menghadirkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga situasi menjadi kisruh.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II bersama pengurus RT membuat surat edaran yang bertujuan menghentikan praktek Penggugat dengan menutup akses pengunjung.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp1.160.000.000,- akibat hilangnya pendapatan praktik medis.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- akibat stres dan penurunan reputasi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa penerbitan SIP Dokter adalah keputusan administratif yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengguna gugatan, seorang dokter, menggugat tetangga, ketua RT setempat, serta pejabat PTSP dan camat terkait penolakan perpanjangan Surat Izin Praktek (SIP) dan klaim perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan penerintahkan penerbitan SIP dan membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena substansi sengketa termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengguna gugatan, seorang dokter, menggugat tetangga, ketua RT setempat, serta pejabat PTSP dan camat terkait penolakan perpanjangan Surat Izin Praktek (SIP) dan klaim perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan penerintahkan penerbitan SIP dan membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena substansi sengketa termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan SIP Dokter melalui aplikasi JAKEVO yang mensyaratkan persetujuan tetangga terdekat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I diduga mempengaruhi tetangga lain untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktek mandiri Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengumpulkan form pernyataan tanda tangan dan mengirimkan berkas pernyataan keberatan ke PTSP Kecamatan Kelapa Gading.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan yang menyatakan tidak ada lagi ketentuan mengenai persetujuan tetangga terdekat pada aplikasi JAKEVO.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I melakukan verifikasi faktual dengan menghadirkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga situasi menjadi kisruh.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II bersama pengurus RT membuat surat edaran yang bertujuan menghentikan praktek Penggugat dengan menutup akses pengunjung.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp1.160.000.000,- akibat hilangnya pendapatan praktik medis.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- akibat stres dan penurunan reputasi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa penerbitan SIP Dokter adalah keputusan administratif yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa izin praktek dokter saya ditolak padahal tetangga sudah tidak perlu lagi menyetujui, dan saya merasa dirugikan oleh ketua RT yang membuat surat edaran?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20014, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar substansial gugatan Penggugat. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengakui bahwa dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat yang melanggar hak-haknya dan menyebabkan kerugian materiil/imateriil didalilkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan kompetensi absolut (kewenangan pengadilan), pasal ini tetap relevan karena menjadi teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dan menjadi inti dari pertanyaan awam mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang dirasakan akibat tindakan Ketua RT." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40151, + "completion_tokens": 1052 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_533_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_533_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72924fab10f5ac7624cb89cb82c5a93276e1e750 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_533_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,233 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_533_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 224, + "timings": { + "parse": 0.381, + "classify": 0.0, + "condense": 973.503, + "read": 127.431, + "query": 6.658, + "relevance": 30.286, + "total": 1138.258 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 637089, + "marked_chars": 639221 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nA. DALAM KONPENSI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.\n2. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat\nyang diperoleh selama perkawinan harta-harta tersebut di bawah ini:\nHal. 205 Putusan Perdata Nomor 533/Pdt.G/2024/PN Jkt Ura\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 205\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nA. Benda Tidak Bergerak\n \n \nNo\n.\nAJB/PPJB\nSertifikat dan Letak Tanah\nNOP Baru\nKeterang\nan\n1.\nAJB No.\n69/2011\nSertifikat Hak Milik No. 2526\ntanggal 28 Juni 2002 atas nama\nPenggugat, dengan Surat Ukur No.\n03469/2002 tanggal 06 Juni 2002.\nTerletak di Komplek Perumahan\nVila Permata Gading Blok A-5 Kav.\nNo. 9, Kelurahan Tugu Selatan,\nKecamatan Koja, Kota Administrasi\nJakarta Utara.\n31.75.030.001.0\n16-0840.0\nTanah dan\nBangunan\n2.\nAJB No.\n118/2018\nSertifikat Hak Milik No. 1592\ntanggal 13 Juli 2007 atas nama\nPenggugat, dengan Surat Ukur No.\n591/LAMBANG SARI/2007 tanggal\n12 Juni 2007.\n Terletak di\n" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134973, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134997, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134972, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134999, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk membuktikan keberadaan 53 bidang tanah harta bersama. Berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-90 dan T-Konvensi/P-Rekonvensi-1 s/d T-Konvensi/P-Rekonvensi-106, serta kesaksian Saksi I dan II dari Penggugat serta Saksi I, II, dan III dari Tergugat, Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan para pihak telah putus karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pembagian harta bersama adalah beralasan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 178-179]. Pengadilan menegaskan bahwa harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat, selama diperoleh selama perkawinan [HAL 179]. Melalui pemeriksaan detail bukti P-6a hingga P-37a dan T-1 hingga T-19, Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama yang terletak di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat (Ivonney) [HAL 180-185]. Rincian harta bersama tersebut meliputi tanah kosong dan tanah dengan bangunan, dengan harga perolehan bervariasi mulai dari Rp34.425.000,- hingga Rp1.330.000.000,- per bidang, yang telah diuraikan dalam tabel putusan mulai dari Sertifikat Hak Milik No. 2526 di Jakarta Utara hingga Sertifikat Hak Milik No. 620 di Bekasi [HAL 186-188]. Fakta hukum ini memperkuat dalil Tergugat bahwa harta bersama sangat besar dan kompleks, serta mendukung putusan sebelumnya yang membagi harta tersebut berdasarkan kontribusi dan kepemilikan faktual, bukan sekadar penguasaan fisik yang diajukan Penggugat." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 105280, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk membuktikan keberadaan 53 bidang tanah harta bersama. Berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-90 dan T-Konvensi/P-Rekonvensi-1 s/d T-Konvensi/P-Rekonvensi-106, serta kesaksian Saksi I dan II dari Penggugat serta Saksi I, II, dan III dari Tergugat, Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan para pihak telah putus karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pembagian harta bersama adalah beralasan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 178-179]. Pengadilan menegaskan bahwa harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat, selama diperoleh selama perkawinan [HAL 179]. Melalui pemeriksaan detail bukti P-6a hingga P-37a dan T-1 hingga T-19, Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama yang terletak di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat (Ivonney) [HAL 180-185]. Rincian harta bersama tersebut meliputi tanah kosong dan tanah dengan bangunan, dengan harga perolehan bervariasi mulai dari Rp34.425.000,- hingga Rp1.330.000.000,- per bidang, yang telah diuraikan dalam tabel putusan mulai dari Sertifikat Hak Milik No. 2526 di Jakarta Utara hingga Sertifikat Hak Milik No. 620 di Bekasi [HAL 186-188]. Fakta hukum ini memperkuat dalil Tergugat bahwa harta bersama sangat besar dan kompleks, serta mendukung putusan sebelumnya yang membagi harta tersebut berdasarkan kontribusi dan kepemilikan faktual, bukan sekadar penguasaan fisik yang diajukan Penggugat.\n\nSelanjutnya, Majelis Hakim menguraikan rincian 53 aset benda tidak bergerak yang terbukti sebagai harta bersama, mencakup tanah kosong dan tanah dengan bangunan di berbagai lokasi seperti Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan nilai perolehan total Rp52.554.991.258,- [HAL 189-195]. Selain itu, terbukti adanya harta bersama berupa saham perseroan, yaitu 26.000 lembar saham PT Era Baja Semesta atas nama Penggugat, 26.000 lembar atas nama Ivonney, 2.080 lembar PT Karya Teknik Nusantara Jaya atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Araya Hemas Nawasena atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat, dan 2.062 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Ivonney [HAL 195-196]. Majelis Hakim menyatakan bahwa pembagian harta bersama berupa tanah berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak adalah rasional karena nilai perolehan bagian masing-masing pihak tidak terlalu jauh berbeda (Penggugat Rp21.518.323.133,- vs Tergugat Rp31.036.668.125,-), sehingga asas manfaat terpenuhi tanpa perlu pelelangan yang memakan waktu dan berpotensi menurunkan nilai [HAL 196-197]. Untuk saham, pembagian dilakukan secara seimbang dan adil, bukan sekadar berdasarkan penguasaan, sehingga Penggugat diperintahkan menyerahkan saham yang menjadi hak Tergugat tanpa syarat [HAL 197-198].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menerima bukti deposito yang diajukan Tergugat, yang membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-, yang sebagian besar atas nama \"Penggugat or Ivonney\" atau \"Ivonney or Penggugat\" [HAL 199-202]. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito tersebut secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal, karena berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak 2021 (P-83 dan P-89), para pihak telah sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021, di mana Tergugat menguasai deposito senilai Rp36.000.000.000,- dan Penggugat menguasai deposito senilai Rp39.000.000.000,- [HAL 203-204]. Majelis Hakim berargumen bahwa karena pencairan deposito terjadi saat perkawinan masih sah dan tidak ada bukti penolakan dari salah satu pihak terhadap penguasaan tersebut, maka pembagian berdasarkan penguasaan masing-masing pihak adalah solusi terbaik yang mencerminkan rasa keadilan [HAL 204-205]. Dengan demikian, gugatan rekonvensi untuk membagi deposito ditolak, sementara gugatan konvensi dikabulkan sebagian untuk aset tanah dan saham sesuai pembagian yang ditetapkan, dan biaya perkara ditanggung bersama oleh kedua pihak masing-masing sebesar Rp110.500,- [HAL 205-224]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri, Ivonney) yang pernah menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap [HAL 1-3]. Para pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 13]. Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak: harta yang dikuasai Tergugat (nilai perolehan Rp31.036.668.125,-) menjadi hak Tergugat, dan harta yang dikuasai Penggugat (nilai perolehan Rp21.518.323.133,-) menjadi hak Penggugat [HAL 13-14]. Dalil ini didukung dengan rincian aset yang didalilkan sebagai harta bersama, termasuk tanah dan bangunan di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, serta saham di PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 3-12]. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada 1 Oktober 2024 untuk memperbaiki data administratif beberapa aset, yaitu mengubah status sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk ruko di Summarecon Emerald Karawang (AJB No. 135/2022 dan 136/2022), mengubah provinsi lokasi tanah di Mega City dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Utara, dan mengubah nama pemegang sertifikat untuk tanah di Jl. Raya Sultan Agung KM. 28 Bekasi dari nama Penggugat menjadi Ivonney (Tergugat) [HAL 40-49]. Petitum awal Penggugat meminta pengadilan menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama dan membagikannya sesuai usulan penguasaan, serta memerintahkan pencatatan perubahan data tanah oleh Kantor Pertanahan [HAL 24-40].\n\nTergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, menolak cara pembagian berdasarkan penguasaan fisik karena dianggap tidak adil dan mengesampingkan fakta bahwa Tergugatlah yang berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang PD Erabaja, PT Era Baja Semesta, dan PT Bumi Baja Sejahtera [HAL 54-74]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kemampuan menjalankan bisnis besi baja, serta menuduh Penggugat melakukan tindakan tidak patut termasuk KDRT verbal, perselingkuhan, dan upaya menguasai aset secara sepihak, termasuk menyembunyikan aset berupa Deposito Bank UOB dan Bank OCBC yang seharusnya menjadi harta bersama [HAL 72-74]. Tergugat juga mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya, sehingga meminta saham tersebut menjadi hak Penggugat, sedangkan saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Tergugat [HAL 74]. Tergugat memohon agar harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan dan kontribusi aslinya, atau seluruhnya diberikan kepada anak-anak sebagai modal hidup mereka [HAL 74-90]. Kronologi yang didalilkan Tergugat menyebutkan bahwa ia hijrah ke Jakarta pada akhir 1996 untuk membantu mengelola PD Erabaja milik orang tua Penggugat, dengan modal awal barang dagangan senilai Rp2,6 miliar, dan selama perkawinan ia berhasil mengumpulkan aset tanah di Cibuntu, Bekasi, serta mendirikan PT Era Baja Semesta (2009) dan PT Bumi Baja Sejahtera (2014) menggunakan keuntungan PD Erabaja, meskipun struktur kepemilikan saham di perseroan tersebut melibatkan nama-nama keluarga Tergugat dan Penggugat sesuai akta notaris [HAL 76-87].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Tergugat mendalilkan daftar lengkap harta bersama yang terdiri dari 53 aset benda tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan total nilai perolehan Rp52.554.991.258,-, 6 aset benda bergerak berupa saham perseroan, dan 11 rekening deposito di Bank UOB dan OCBC dengan total nilai Rp60.000.000.000,- [HAL 111-123]. Tergugat mengajukan permintaan pembagian harta yang spesifik: untuk benda tidak bergerak, Tergugat meminta 39 aset (nilai Rp29.062.960.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan 14 aset (nilai Rp23.492.032.258,-) menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 99-100]. Untuk saham, Tergugat meminta seluruh saham di PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera menjadi hak Penggugat Rekonvensi, sementara saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena menjadi hak Tergugat Rekonvensi [HAL 100-102]. Untuk deposito, Tergugat meminta setengah dari total nilai deposito (Rp30.000.000.000,-) menjadi hak Penggugat Rekonvensi [HAL 103]. Tergugat juga menuntut Penggugat menyerahkan sertifikat, bilyet deposito, dan saham yang dikuasainya, serta meminta dwangsom Rp100.000.000,- per hari keterlambatan jika tidak melaksanakan putusan [HAL 106-110]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank [HAL 110-111]. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 39 aset benda tidak bergerak (nilai Rp29.062.960.000,-), saham di PT Era Baja Semesta (52.000 lembar) dan PT Bumi Baja Sejahtera (4.125 lembar), serta setengah dari deposito bank (Rp30.000.000.000,-) [HAL 131-135]. Harta bersama lainnya, yaitu 14 aset benda tidak bergerak (nilai Rp23.492.031.258,-), saham di PT Karya Teknik Nusantara dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito (Rp30.000.000.000,-), ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi [HAL 134-135]. Pengadilan memerintahkan para pihak menyerahkan bukti kepemilikan harta bersama yang menjadi hak masing-masing, mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom Rp100.000.000,- per hari jika gagal menyerahkan dokumen, serta memerintahkan Kantor Pertanahan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencatatan perubahan data tanah dan pemegang saham, dan Bank UOB serta OCBC untuk mencairkan deposito [HAL 135-136]. Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor baar bij vorid) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan perlawanan, serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara [HAL 136].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak untuk membuktikan keberadaan 53 bidang tanah harta bersama. Berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-90 dan T-Konvensi/P-Rekonvensi-1 s/d T-Konvensi/P-Rekonvensi-106, serta kesaksian Saksi I dan II dari Penggugat serta Saksi I, II, dan III dari Tergugat, Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan para pihak telah putus karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pembagian harta bersama adalah beralasan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 [HAL 178-179]. Pengadilan menegaskan bahwa harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat, selama diperoleh selama perkawinan [HAL 179]. Melalui pemeriksaan detail bukti P-6a hingga P-37a dan T-1 hingga T-19, Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama yang terletak di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat (Ivonney) [HAL 180-185]. Rincian harta bersama tersebut meliputi tanah kosong dan tanah dengan bangunan, dengan harga perolehan bervariasi mulai dari Rp34.425.000,- hingga Rp1.330.000.000,- per bidang, yang telah diuraikan dalam tabel putusan mulai dari Sertifikat Hak Milik No. 2526 di Jakarta Utara hingga Sertifikat Hak Milik No. 620 di Bekasi [HAL 186-188]. Fakta hukum ini memperkuat dalil Tergugat bahwa harta bersama sangat besar dan kompleks, serta mendukung putusan sebelumnya yang membagi harta tersebut berdasarkan kontribusi dan kepemilikan faktual, bukan sekadar penguasaan fisik yang diajukan Penggugat.\n\nSelanjutnya, Majelis Hakim menguraikan rincian 53 aset benda tidak bergerak yang terbukti sebagai harta bersama, mencakup tanah kosong dan tanah dengan bangunan di berbagai lokasi seperti Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan, dengan nilai perolehan total Rp52.554.991.258,- [HAL 189-195]. Selain itu, terbukti adanya harta bersama berupa saham perseroan, yaitu 26.000 lembar saham PT Era Baja Semesta atas nama Penggugat, 26.000 lembar atas nama Ivonney, 2.080 lembar PT Karya Teknik Nusantara Jaya atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Araya Hemas Nawasena atas nama Penggugat, 2.063 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat, dan 2.062 lembar PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Ivonney [HAL 195-196]. Majelis Hakim menyatakan bahwa pembagian harta bersama berupa tanah berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak adalah rasional karena nilai perolehan bagian masing-masing pihak tidak terlalu jauh berbeda (Penggugat Rp21.518.323.133,- vs Tergugat Rp31.036.668.125,-), sehingga asas manfaat terpenuhi tanpa perlu pelelangan yang memakan waktu dan berpotensi menurunkan nilai [HAL 196-197]. Untuk saham, pembagian dilakukan secara seimbang dan adil, bukan sekadar berdasarkan penguasaan, sehingga Penggugat diperintahkan menyerahkan saham yang menjadi hak Tergugat tanpa syarat [HAL 197-198].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menerima bukti deposito yang diajukan Tergugat, yang membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-, yang sebagian besar atas nama \"Penggugat or Ivonney\" atau \"Ivonney or Penggugat\" [HAL 199-202]. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito tersebut secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal, karena berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak 2021 (P-83 dan P-89), para pihak telah sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021, di mana Tergugat menguasai deposito senilai Rp36.000.000.000,- dan Penggugat menguasai deposito senilai Rp39.000.000.000,- [HAL 203-204]. Majelis Hakim berargumen bahwa karena pencairan deposito terjadi saat perkawinan masih sah dan tidak ada bukti penolakan dari salah satu pihak terhadap penguasaan tersebut, maka pembagian berdasarkan penguasaan masing-masing pihak adalah solusi terbaik yang mencerminkan rasa keadilan [HAL 204-205]. Dengan demikian, gugatan rekonvensi untuk membagi deposito ditolak, sementara gugatan konvensi dikabulkan sebagian untuk aset tanah dan saham sesuai pembagian yang ditetapkan, dan biaya perkara ditanggung bersama oleh kedua pihak masing-masing sebesar Rp110.500,- [HAL 205-224]." + }, + "read": { + "input_chars": 10644, + "frame": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian, dengan mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik aset masing-masing pihak. Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menolak metode tersebut dan meminta pembagian berdasarkan kontribusi serta kepemilikan faktual, termasuk aset tanah, saham, dan deposito. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya, menetapkan pembagian harta bersama yang spesifik atas tanah, saham, dan deposito.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa ia berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang dan perseroan, sehingga pembagian berdasarkan penguasaan fisik tidak adil.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya.", + "page": 74, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan adanya 53 aset benda tidak bergerak, 6 aset saham, dan 11 rekening deposito sebagai harta bersama dalam gugatan rekonvensi.", + "page": 111, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa harta bersama meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank.", + "page": 110, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat.", + "page": 180, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan membuktikan adanya saham perseroan sebagai harta bersama, termasuk saham PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat maupun Tergugat.", + "page": 195, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-.", + "page": 199, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021 berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak.", + "page": 203, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal karena adanya kesepakatan penguasaan sejak 2021.", + "page": 203, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan 39 aset benda tidak bergerak, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah deposito menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.", + "page": 131, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan 14 aset benda tidak bergerak, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.", + "page": 134, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini melibatkan pembagian harta bersama antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) setelah perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan gugatan utama untuk membagi harta bersama berdasarkan penguasaan fisik aset yang saat ini dikuasai masing-masing pihak. Tergugat membantah metode tersebut melalui gugatan rekonvensi, mendalilkan bahwa ia memiliki kontribusi lebih besar dalam pengumpulan aset dan meminta pembagian berdasarkan kepemilikan faktual serta kontribusi, termasuk klaim atas tanah, saham, dan deposito. Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan menetapkan keberadaan 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan rekening deposito sebagai harta bersama. Hakim menolak usulan Penggugat untuk membagi deposito berdasarkan penguasaan fisik semata karena adanya kesepakatan sebelumnya, namun mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk pembagian aset tanah dan saham sesuai dengan struktur kepemilikan dan kontribusi yang ditetapkan. Putusan akhir menetapkan pembagian spesifik: Penggugat menerima 39 aset tanah, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah nilai deposito, sementara Tergugat menerima 14 aset tanah, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito. Pengadilan memerintahkan penyerahan dokumen kepemilikan dan pencatatan perubahan data oleh instansi terkait." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini melibatkan pembagian harta bersama antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) setelah perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan gugatan utama untuk membagi harta bersama berdasarkan penguasaan fisik aset yang saat ini dikuasai masing-masing pihak. Tergugat membantah metode tersebut melalui gugatan rekonvensi, mendalilkan bahwa ia memiliki kontribusi lebih besar dalam pengumpulan aset dan meminta pembagian berdasarkan kepemilikan faktual serta kontribusi, termasuk klaim atas tanah, saham, dan deposito. Majelis Hakim menguji bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan menetapkan keberadaan 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan rekening deposito sebagai harta bersama. Hakim menolak usulan Penggugat untuk membagi deposito berdasarkan penguasaan fisik semata karena adanya kesepakatan sebelumnya, namun mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat untuk pembagian aset tanah dan saham sesuai dengan struktur kepemilikan dan kontribusi yang ditetapkan. Putusan akhir menetapkan pembagian spesifik: Penggugat menerima 39 aset tanah, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah nilai deposito, sementara Tergugat menerima 14 aset tanah, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito. Pengadilan memerintahkan penyerahan dokumen kepemilikan dan pencatatan perubahan data oleh instansi terkait.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak menikah sah pada 21 Agustus 1996 dan bercerai secara hakimi pada 4 Juli 2022 melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak dan bergerak, serta mengusulkan pembagian berdasarkan penguasaan fisik masing-masing pihak.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa ia berkontribusi besar dalam memperoleh seluruh harta bersama melalui pengelolaan usaha dagang dan perseroan, sehingga pembagian berdasarkan penguasaan fisik tidak adil.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa saham di PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena adalah milik Penggugat sepenuhnya karena dikelola oleh Penggugat dan adiknya.", + "page": 74, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan adanya 53 aset benda tidak bergerak, 6 aset saham, dan 11 rekening deposito sebagai harta bersama dalam gugatan rekonvensi.", + "page": 111, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa harta bersama meliputi 53 aset benda tidak bergerak, saham perseroan, dan deposito bank.", + "page": 110, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 53 bidang tanah harta bersama di Jakarta Utara, Bekasi, Karawang, Deli Serdang, dan Medan dengan sertifikat atas nama Penggugat maupun Tergugat.", + "page": 180, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan membuktikan adanya saham perseroan sebagai harta bersama, termasuk saham PT Era Baja Semesta, PT Karya Teknik Nusantara Jaya, PT Araya Hemas Nawasena, dan PT Bumi Baja Sejahtera atas nama Penggugat maupun Tergugat.", + "page": 195, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan membuktikan adanya 17 rekening deposito di Bank UOB, OCBC NISP, Danamon, dan Permata dengan total nilai nominal mencapai Rp99.000.000.000,-.", + "page": 199, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat dan mengakui penguasaan atas deposito, tabungan, dan uang tunai masing-masing sejak tahun 2021 berdasarkan bukti SPT Tahun Pajak.", + "page": 203, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan Tergugat untuk membagi deposito secara proporsional atau berdasarkan kepemilikan nominal karena adanya kesepakatan penguasaan sejak 2021.", + "page": 203, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan 39 aset benda tidak bergerak, saham PT Era Baja Semesta dan PT Bumi Baja Sejahtera, serta setengah deposito menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.", + "page": 131, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan 14 aset benda tidak bergerak, saham PT Karya Teknik Nusantara Jaya dan PT Araya Hemas Nawasena, serta sisa deposito menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.", + "page": 134, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cerai, tapi kami masih berselisih soal pembagian harta bersama seperti tanah, saham, dan deposito yang selama ini kami kuasai sendiri-sendiri, bagaimana cara membaginya yang adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 86232, + "candidates": [ + "Pasal 119 KUHPerdata", + "Pasal 128 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 119 KUHPerdata", + "text": "Pasal 119: Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri." + }, + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "text": "Pasal 128: Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 119 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip dasar terjadinya 'harta bersama' secara otomatis sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah pembagian harta bersama setelah cerai. Pasal 119 menjadi landasan hukum substantif untuk menentukan apa saja yang termasuk harta bersama (tanah, saham, deposito) yang diperoleh selama perkawinan, yang merupakan prasyarat sebelum dilakukan pembagian. Putusan juga merujuk pada konsep harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagai dasar sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur akibat hukum setelah bubarnya perkawinan, yaitu kewajiban untuk membagi kekayaan bersama menjadi dua bagian antara suami dan isteri. Ini adalah pasal inti yang menjawab pertanyaan 'bagaimana cara membaginya' secara hukum perdata. Teks pasal menegaskan bahwa pembagian dilakukan tanpa mempersoalkan siapa yang memiliki sertifikat, yang langsung relevan dengan fakta di mana harta dikuasai sendiri-sendiri namun harus dibagi. Putusan secara langsung mengutip dan menerapkan prinsip pembagian harta bersama ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 119 KUHPerdata", + "Pasal 128 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 278112, + "completion_tokens": 9987 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..55f161eeb61667cb29c5f26d03547485ed08ce35 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 29, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.53, + "query": 2.768, + "relevance": 29.082, + "total": 172.426 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 86170, + "marked_chars": 86422 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM KONVENSI\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilaksanakan pada tanggal 11 November 2001 dihadapan pemuka Agama\nKristen bertempat di Gereja Kristus Jemaat dan telah dicatatkan pada Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, sebagaimana yang\ntermuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 11\nNovember 2001, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\nHalaman27 dari16halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 27\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan\ndan pendidikan bagi ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut setiap bulan sampai\nkedua anak tersebut menikah dan mandiri, sesuai kemampuan Tergugat;\n4.\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau\nPejabat yang ditunjuk dan berwenang agar men" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 86422, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah rumah, serta menuntut penetapan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mengajukan rekonvensi untuk hak asuh anak serta pembagian biaya. Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian sebagian dan menolak seluruh gugatan rekonvensi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2001 di Gereja Kristus Jemaat Jakarta dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu ANAK 1 yang lahir pada 22 September 2003 dan ANAK 2 yang lahir pada 29 Agustus 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal tahun 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama pada Juli 2020 dan tidak pernah memperlihatkan usaha untuk tinggal bersama lagi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi dan usaha keluarga untuk mendamaikan kedua pihak gagal.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan perceraian dan penetapan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa perselisihan disebabkan oleh sikap kedua belah pihak dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi untuk meminta hak asuh anak ANAK 2 diserahkan kepada Penggugat dan penetapan biaya pemeliharaan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak sesuai kemampuannya.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pisah rumah sejak Juli 2020, serta menuntut penetapan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mengajukan rekonvensi untuk hak asuh anak serta pembagian biaya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan perceraian sebagian dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya, serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pisah rumah sejak Juli 2020, serta menuntut penetapan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mengajukan rekonvensi untuk hak asuh anak serta pembagian biaya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan perceraian sebagian dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya, serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2001 di Gereja Kristus Jemaat Jakarta dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu ANAK 1 yang lahir pada 22 September 2003 dan ANAK 2 yang lahir pada 29 Agustus 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal tahun 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama pada Juli 2020 dan tidak pernah memperlihatkan usaha untuk tinggal bersama lagi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi dan usaha keluarga untuk mendamaikan kedua pihak gagal.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan perceraian dan penetapan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa perselisihan disebabkan oleh sikap kedua belah pihak dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi untuk meminta hak asuh anak ANAK 2 diserahkan kepada Penggugat dan penetapan biaya pemeliharaan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak sesuai kemampuannya.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah sejak 2020 dan sering bertengkar, tapi suami saya masih ingin mempertahankan rumah tangga, bagaimana saya bisa cerai dan siapa yang bayar biaya anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24998, + "candidates": [ + "Pasal 139 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 139 KUHPerdata", + "text": "Pasal 139: Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 139 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang Perjanjian Kawin dan penyimpangan dari aturan harta bersama. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar substantif untuk menilai apakah klausul dalam Akta Perjanjian Kawin yang menyatakan hanya suami yang menanggung nafkah anak dapat berlaku. Hakim menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah anak tidak dapat dikecualikan melalui perjanjian kawin, sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa yang membayar biaya anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kekuatan mengikat putusan (res judicata/ne bis in idem). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini didalilkan dan diuji untuk menentukan apakah gugatan perceraian ini melanggar asas ne bis in idem karena adanya putusan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya hakim memutuskan bahwa asas ini tidak berlaku karena fakta bahwa kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai, pasal ini tetap relevan sebagai kerangka hukum yang diuji untuk menjawab status hukum gugatan perceraian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 139 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32698, + "completion_tokens": 1182 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_547_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_547_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c75a0451feb8546350756be11b35271d139671d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_547_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_547_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.098, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 151.22, + "query": 3.501, + "relevance": 26.965, + "total": 181.784 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56706, + "marked_chars": 56877 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut \ntetapi tidak hadir di persidangan;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum (PMH);\n4.\nMenyatakan Pengunduran diri Penggugat sebagai Direksi dari PT\nLogol Jakarta Mitraindo pada tanggal 29 Juli 2022 sah dan berdasar\nmenurut Hukum;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk melakukan Rapat Umum Pemegang\nSaham (RUPS) dengan mengeluarkan nama Penggugat sebagai Direksi\ndi PT Logol Jakarta Mitraindo serta memberitahukan perubahan anggota\nDireksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat\ndalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)\nhari terhitung sejak putusan ini dibacakan;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu\nrupiah);\n7.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025\noleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sorta\nRia Neva, S.H., M.Hum. dan Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 23\nAgustus 2024, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025\nHalaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56877, + "frame": "Penggugat, seorang mantan Direktur, menggugat Tergugat, PT Logol Jakarta Mitraindo, karena Tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri Penggugat yang telah dilakukan secara sah, sehingga nama Penggugat masih tercatat sebagai Direksi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan pengunduran dirinya sah, memerintahkan Tergugat mengadakan RUPS dan melaporkan perubahan direksi, serta membayar ganti rugi materiil dan imateril. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pelaksanaan RUPS, namun menolak tuntutan ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat diangkat sebagai Direktur Tergugat sejak tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat pengunduran diri tersebut diterima oleh pihak manajemen Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan serah terima pekerjaan dengan manajemen Tergugat dan terakhir bekerja hingga tanggal 22 Desember 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak lagi hadir di kantor Tergugat dan tidak menerima gaji sejak Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pengunduran diri Penggugat hingga saat putusan dijatuhkan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Penggugat masih terdaftar sebagai Direksi dalam anggaran dasar dan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami gangguan dari pihak ketiga berupa penagihan utang, somasi, dan pertanyaan mengenai tunggakan pajak karena statusnya yang masih tercatat sebagai Direksi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,- untuk biaya pengacara dan imateril sebesar Rp500.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang mantan Direktur PT Logol Jakarta Mitraindo, menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri Penggugat yang telah dilakukan secara tertulis pada 29 Juli 2022. Penggugat berdalih bahwa pengunduran dirinya telah sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang, serta telah dilakukan serah terima pekerjaan, namun Tergugat lalai mengadakan RUPS sehingga nama Penggugat masih tercatat sebagai Direksi. Hal ini menyebabkan Penggugat menerima gangguan dari pihak ketiga terkait utang dan pajak perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan verstek, mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat dan kewajiban hukumnya. Majelis Hakim menyatakan pengunduran diri Penggugat sah dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengadakan RUPS serta melaporkan perubahan anggota Direksi kepada Menteri. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan imateril sebesar Rp600.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian pula permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang mantan Direktur PT Logol Jakarta Mitraindo, menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan pengunduran diri Penggugat yang telah dilakukan secara tertulis pada 29 Juli 2022. Penggugat berdalih bahwa pengunduran dirinya telah sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang, serta telah dilakukan serah terima pekerjaan, namun Tergugat lalai mengadakan RUPS sehingga nama Penggugat masih tercatat sebagai Direksi. Hal ini menyebabkan Penggugat menerima gangguan dari pihak ketiga terkait utang dan pajak perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan verstek, mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat dan kewajiban hukumnya. Majelis Hakim menyatakan pengunduran diri Penggugat sah dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengadakan RUPS serta melaporkan perubahan anggota Direksi kepada Menteri. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan imateril sebesar Rp600.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian pula permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat diangkat sebagai Direktur Tergugat sejak tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat pengunduran diri tersebut diterima oleh pihak manajemen Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan serah terima pekerjaan dengan manajemen Tergugat dan terakhir bekerja hingga tanggal 22 Desember 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak lagi hadir di kantor Tergugat dan tidak menerima gaji sejak Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pengunduran diri Penggugat hingga saat putusan dijatuhkan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Penggugat masih terdaftar sebagai Direksi dalam anggaran dasar dan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami gangguan dari pihak ketiga berupa penagihan utang, somasi, dan pertanyaan mengenai tunggakan pajak karena statusnya yang masih tercatat sebagai Direksi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,- untuk biaya pengacara dan imateril sebesar Rp500.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah resign dan serah terima kerja, tapi perusahaan tidak buat RUPS sehingga nama saya masih jadi direksi dan saya diganggu penagih utang, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17530, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dalam perkara. Putusan secara substantif menggunakan pasal ini untuk menilai apakah tindakan perusahaan (tidak mengadakan RUPS) yang menyebabkan gangguan pada mantan direksi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga menjawab pertanyaan 'kenapa' dari sisi pertanggungjawaban hukum atas kerugian/gangguan yang dialami." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22288, + "completion_tokens": 1143 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a9c7051a324c08ac68f71218ef3e8f50917e2958 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.13, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.717, + "query": 1.895, + "relevance": 162.436, + "total": 283.178 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 105963, + "marked_chars": 106269 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenerima eksepsi Tergugat;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang\nuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024,\noleh kami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto,\nS.H., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 548/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 10 Agustus\n2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para\nHakim Anggota tersebut, David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem\ninformasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nR. Rudi Kindarto, S.H\nMaryono, S.H., M.Hum\nHalaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 548/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDemikianla\nh\nMengingat….…..\n- Menetapkan…..\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ad" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 106269, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pencairan cek jaminan dalam proyek kemitraan batubara, dengan tuntutan pembatalan perjanjian, pengembalian cek, dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif berdasarkan klausula domisili hukum dalam perjanjian kemitraan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara, sehingga gugatan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022 yang memuat klausula pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat turut menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut dengan kedudukan sebagai penjamin.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlawanan dengan klausula pemilihan domisili hukum dalam perjanjian yang ditandatanganinya.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan membuktikan adanya perjanjian domisili hukum yang mengikat para pihak termasuk Penggugat.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan alat bukti awal untuk membantal dalil eksepsi kompetensi relatif Tergugat I.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pencairan cek jaminan dalam rangka kemitraan proyek batubara, serta meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022, di mana Penggugat turut menandatangani sebagai penjamin. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat terikat oleh klausula domisili hukum tersebut karena telah menandatangani perjanjian, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara. Eksepsi Tergugat I diterima, pemeriksaan pokok perkara dihentikan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pencairan cek jaminan dalam rangka kemitraan proyek batubara, serta meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022, di mana Penggugat turut menandatangani sebagai penjamin. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat terikat oleh klausula domisili hukum tersebut karena telah menandatangani perjanjian, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara. Eksepsi Tergugat I diterima, pemeriksaan pokok perkara dihentikan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tertanggal 09 Desember 2022 yang memuat klausula pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat turut menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut dengan kedudukan sebagai penjamin.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlawanan dengan klausula pemilihan domisili hukum dalam perjanjian yang ditandatanganinya.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan membuktikan adanya perjanjian domisili hukum yang mengikat para pihak termasuk Penggugat.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan alat bukti awal untuk membantal dalil eksepsi kompetensi relatif Tergugat I.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tanda tangan perjanjian kemitraan sebagai penjamin, tapi sekarang digugat karena mengajukan gugatan ke pengadilan yang salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12046, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1323 KUHPerdata", + "Pasal 1324 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1824 KUHPerdata", + "Pasal 1831 KUHPerdata", + "Pasal 1845 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1323: Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1824 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1824: Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1845 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1845: Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan/perjanjian sebagai dasar hukum pengikatan diri. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa Penggugat yang menandatangani perjanjian sebagai penjamin telah mengikatkan dirinya terhadap pihak lain, sehingga terikat pada klausul yurisdiksi dalam perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Hakim mengutip pasal ini untuk menyatakan bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat Tergugat I, Tergugat II, dan ditandatangani Penggugat sebagai penjamin telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga mengikat para pihak termasuk klausul pilihan domisili hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang paksaan (dwang) yang menyebabkan batalnya persetujuan. Tidak ada dalil atau fakta dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang menyebutkan adanya paksaan terhadap Penjamin. Isu yang disengketakan adalah kewenangan mengadili berdasarkan klausul yurisdiksi, bukan keabsahan perjanjian karena paksaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan kapan paksaan terjadi. Sama seperti Pasal 1323, tidak ada isu paksaan atau ketakutan yang menjadi bagian dari sengketa atau pertimbangan hukum dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hakim secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum mengapa Penggugat (penjamin) harus tunduk pada klausul pilihan domisili hukum (Pasal 10 Perjanjian) yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatanganinya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun dalam teks awal disebutkan gugatan Penggugat didasarkan pada PMH, pertimbangan hukum yang disajikan berfokus sepenuhnya pada eksepsi kompetensi relatif (kewenangan mengadili) berdasarkan klausul yurisdiksi dalam perjanjian. Pasal 1365 tidak digunakan dalam analisis hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap klausul yurisdiksi atau status penjamin dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1824 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggungan yang harus dinyatakan secara tegas. Meskipun Penggugat adalah penjamin, sengketa dalam pertimbangan hukum tidak membahas apakah penanggungan tersebut sah atau tegas, melainkan membahas akibat hukum dari penandatanganan perjanjian tersebut terhadap klausul yurisdiksi. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus eksepsi kompetensi relatif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang prinsip aksesori penanggungan (penanggung hanya wajib membayar jika debitur lalai dan barang debitur disita dulu). Isu dalam perkara ini adalah kewenangan pengadilan (yurisdiksi), bukan kewajiban pembayaran utang atau eksekusi jaminan. Pasal ini tidak relevan dengan pertanyaan tentang akibat hukum penandatanganan klausul yurisdiksi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1845 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hapusnya perikatan penanggungan. Tidak ada isu mengenai hapusnya perjanjian atau penanggungan dalam pertimbangan hukum yang disajikan. Fokus putusan adalah pada kewenangan mengadili." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian. Meskipun dalam pertimbangan disebutkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti awal, hal ini hanya sebagai catatan prosedural. Inti sengketa dan jawaban atas pertanyaan (apakah penjamin terikat klausul yurisdiksi) diselesaikan melalui analisis substansi perjanjian (Pasal 1313, 1320, 1338), bukan melalui aturan pembuktian. Pasal ini bersifat prosedural dan bukan jawaban substantif untuk pertanyaan hukum mengenai kekuatan mengikatnya klausul yurisdiksi bagi penjamin." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35074, + "completion_tokens": 1834 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7873f247b449330b4581bbefd2559594fae251fe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_548_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 156.412, + "query": 2.275, + "relevance": 44.177, + "total": 202.905 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 68785, + "marked_chars": 69001 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara\nsah dan patut tidak hadir; \n2.\nMenerima dan mengabulkana gugatan Penggugat untuk Sebagian\ndengan Verstek;\n3.\nMenyatakan perbuatan Tergugat menguasai uang Penggugat\nsenilai total Rp9.476.182.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh\nenam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan membuat\nkerjasama usaha fiktif sebagaimana yang telah diperiksa oleh majelis\nhakim dalam Putusan\n Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n258/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut., tertanggal 25 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan\nTinggi DKI Jakarta Nomor 315/PID/2013/PT.DKI, tertanggal 13 September\n2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 800 K/Pid.Sus/2014,\ntertanggal 23 Juni 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum;\n4.\nMenyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum\nmengikat Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor:\nNo.456/XI/II, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya\nJakarta Utara, DKI Jakarta dengan Type 70 M2, Apartemen Metro Sunter\nyang berlokasi di Jl. Metro Kencana V Blok K II/Lantai XI/I 1122 atas nama\nDjoni Tjendra menjadi atas nama Tjung Thin Long berdasarkan Putusan\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 258/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.,\ntertanggal 25 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor\n315/PID/2013/PT.DKI, tertanggal 13 September 2013 Jo. Putusan\nMahkamah Agung Nomor 800 K/Pid.Sus/2014, tertanggal 23 Juni 2014;\n5.\nMenyatakan 1 (satu) unit apartemen dengan Type 70 M2,\nApartemen Metro Sunter yang berlokasi di Jl. Metro Kencana V Blok K\nII/Lantai XI/I 1122 sesuai Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun\nNomor: No.456/XI/II, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,\nKotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta atas nama Djoni Tjendra adalah\nsah milik Tjung Thin Long In Casu Pe" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 69001, + "frame": "Penggugat Tjung Thin Long menggugat Tergugat Djoni Tjendra dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan hak atas unit apartemen yang dibeli dengan uang Penggugat yang dikuasai Tergugat melalui kerjasama fiktif. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pengesahan kepemilikan apartemen atas nama Penggugat, penghukuman Tergugat menyerahkan apartemen tersebut, pengosongan unit, serta baliknama sertifikat oleh Turut Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian secara verstek dengan menetapkan apartemen sebagai milik Penggugat dan memerintahkan baliknama, namun menolak klaim kerugian immateriil serta uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajak Penggugat menjalankan kerjasama usaha penyertaan modal berupa penyewaan counter dan toko baju dengan janji keuntungan 5 persen per bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp9.476.182.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan terbukti bersalah secara hukum tetap dalam putusan pidana atas tindak pidana penipuan, penggunaan surat palsu, dan pencucian uang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan pidana memerintahkan pengembalian Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 456/XI/II atas nama Tergugat kepada korban Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat berupa salinan putusan pidana dan bukti sertifikat hak milik atas unit apartemen.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak klaim kerugian immateriil sebesar Rp2.653.330.960,- karena dianggap tidak beralasan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permintaan uang paksa sebesar Rp5.000.000,- per hari karena dianggap tidak cukup alasan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Tjung Thin Long mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Djoni Tjendra dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Penggugat berdalih bahwa Tergugat telah mengelabunya dengan menawarkan kerjasama usaha fiktif, sehingga Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp9.476.182.000,- yang kemudian digunakan Tergugat untuk membeli unit apartemen di Apartemen Metro Sunter. Penggugat merujuk pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah atas penipuan dan pencucian uang, serta memerintahkan pengembalian sertifikat hak milik atas unit apartemen tersebut kepada korban. Dalam gugatan perdata ini, Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan apartemen tersebut sebagai milik sah Penggugat, menghukum Tergugat menyerahkan apartemen dan mengosongkannya, serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan baliknama sertifikat. Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian secara verstek dengan menyatakan perbuatan Tergugat menguasai uang Penggugat melalui kerjasama fiktif sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan sah kepemilikan apartemen atas nama Penggugat berdasarkan putusan pidana, serta memerintahkan baliknama sertifikat oleh Turut Tergugat. Namun, hakim menolak klaim kerugian immateriil dan permintaan uang paksa karena dianggap tidak beralasan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Tjung Thin Long mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Djoni Tjendra dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Penggugat berdalih bahwa Tergugat telah mengelabunya dengan menawarkan kerjasama usaha fiktif, sehingga Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp9.476.182.000,- yang kemudian digunakan Tergugat untuk membeli unit apartemen di Apartemen Metro Sunter. Penggugat merujuk pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah atas penipuan dan pencucian uang, serta memerintahkan pengembalian sertifikat hak milik atas unit apartemen tersebut kepada korban. Dalam gugatan perdata ini, Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan apartemen tersebut sebagai milik sah Penggugat, menghukum Tergugat menyerahkan apartemen dan mengosongkannya, serta memerintahkan Turut Tergugat melakukan baliknama sertifikat. Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian secara verstek dengan menyatakan perbuatan Tergugat menguasai uang Penggugat melalui kerjasama fiktif sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan sah kepemilikan apartemen atas nama Penggugat berdasarkan putusan pidana, serta memerintahkan baliknama sertifikat oleh Turut Tergugat. Namun, hakim menolak klaim kerugian immateriil dan permintaan uang paksa karena dianggap tidak beralasan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajak Penggugat menjalankan kerjasama usaha penyertaan modal berupa penyewaan counter dan toko baju dengan janji keuntungan 5 persen per bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp9.476.182.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan terbukti bersalah secara hukum tetap dalam putusan pidana atas tindak pidana penipuan, penggunaan surat palsu, dan pencucian uang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan pidana memerintahkan pengembalian Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 456/XI/II atas nama Tergugat kepada korban Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat berupa salinan putusan pidana dan bukti sertifikat hak milik atas unit apartemen.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak klaim kerugian immateriil sebesar Rp2.653.330.960,- karena dianggap tidak beralasan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permintaan uang paksa sebesar Rp5.000.000,- per hari karena dianggap tidak cukup alasan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang buat kerjasama usaha tapi ternyata cuma tipu daya, sekarang apartemennya masih atas nama dia, gimana caranya biar sertifikat balik nama ke saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4565, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang status hukum 'belum dewasa' (minoritas) dan perwalian berdasarkan umur dan status perkawinan. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum akibat penipuan dalam kerjasama usaha dan upaya pengalihan hak atas sertifikat. Isu kapasitas hukum subjek tidak menjadi inti masalah dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan melibatkan klaim 'tipu daya' yang menyebabkan kerugian (uang dibayar tapi kerjasama tidak berjalan/sertifikat tidak balik nama). Pasal 1365 adalah dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum. Dalam putusan pendukung, inti gugatan penggugat juga dinyatakan sebagai 'perbuatan melawan hukum', sehingga pasal ini relevan secara substantif untuk menilai tanggung jawab tergugat atas kerugian materiil yang didalilkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperluas tanggung jawab tidak hanya atas perbuatan langsung, tetapi juga atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks sengketa yang melibatkan 'tipu daya' atau kegagalan memenuhi kewajiban dalam kerjasama usaha, unsur kelalaian atau kesembronoan dapat menjadi bagian dari analisis perbuatan melawan hukum. Pasal ini relevan sebagai dasar hukum alternatif atau pelengkap dari Pasal 1365 untuk menilai apakah tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24392, + "completion_tokens": 1423 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59678c5e66f7a3435a02cd24ab1fe0fa6512b731 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.57, + "query": 6.44, + "relevance": 34.331, + "total": 140.386 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 79336, + "marked_chars": 79552 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\n Menolak Eksepsi dari Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan\nTergugat (Tergugat) berdasarkan Akta Perkawinan nomor 1453/I/2006\npada tanggal 29 April 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan\nDan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian\ndengan segala akibat hukumnya.\n3. Menyatakan hak asuh atas kedua anak tersebut yang bernama adalah:\na) ---- , anak pertama Laki-laki, lahir pada tanggal 28 April 2009\nsebagaimana\n \nkutipan\n \nakta\n \nkelahiran\nNo.---- dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota\nAdministrasi Jakarta Pusat.\nb) ---- , anak kedua Laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2013, sebagaimana\nKutipan Akta kelahiran No.---- dari Kantor Dinas Kependudukan dan\nPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.\nDiberikan kepada Penggugat. agar dapat berada dalam pengasuhan\nPenggugat sebagai Ibu kandung yang telah melahirkannya, mengingat\nkedua anak tersebut masih berusia dibawah umur, dengan tetap\nmemberikan keleluasaan dan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat\nbertemu dan berbagi kasih sayang kepada kedua anaknya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk\ndapat mengirimkan dan menyampaikan pemberitahuan salinan putusan dari\nperkara aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)\nguna dapat mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan\ndan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam buku register dan Arsip;\n5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan\nPerceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan\nPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari\nsejak putusan ini memperoleh kekuat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 79552, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta penetapan hak asuh anak dan pembayaran nafkah. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem dan prematur, serta menyangkal adanya pertengkaran yang menyebabkan putusnya rumah tangga. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan perceraian serta hak asuh anak, namun menolak tuntutan nafkah janda dan biaya hidup anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2006 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2022 yang kemudian dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat dalam persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah pisah ranjang tanpa komunikasi yang baik.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan biaya alimentasi janda kepada dirinya sendiri.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup anak sebesar Rp15.000.000,00 per bulan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena pertengkaran terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta hak asuh anak dan nafkah. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan alasan perkara sudah pernah diperiksa dan dicabut (ne bis in idem) serta gugatan baru belum memenuhi syarat waktu (prematur), namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena pencabutan perkara sebelumnya tidak berkekuatan hukum tetap sebagai putusan perdamaian yang mengikat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian akibat tidak adanya harapan hidup rukun lagi, dan memberikan hak asuh kedua anak kepada Penggugat dengan hak temu bagi Tergugat. Namun, tuntutan Penggugat untuk mendapatkan nafkah janda dan biaya hidup anak ditolak karena tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena pertengkaran terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta hak asuh anak dan nafkah. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan alasan perkara sudah pernah diperiksa dan dicabut (ne bis in idem) serta gugatan baru belum memenuhi syarat waktu (prematur), namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena pencabutan perkara sebelumnya tidak berkekuatan hukum tetap sebagai putusan perdamaian yang mengikat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian akibat tidak adanya harapan hidup rukun lagi, dan memberikan hak asuh kedua anak kepada Penggugat dengan hak temu bagi Tergugat. Namun, tuntutan Penggugat untuk mendapatkan nafkah janda dan biaya hidup anak ditolak karena tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2006 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2022 yang kemudian dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat dalam persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah pisah ranjang tanpa komunikasi yang baik.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan biaya alimentasi janda kepada dirinya sendiri.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup anak sebesar Rp15.000.000,00 per bulan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pernah mencabut gugatan cerai dulu, tapi sekarang kami sering bertengkar dan pisah ranjang, apakah saya bisa mengajukan perceraian lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22635, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip *res judicata* (kekuatan hukum tetap) dalam konteks perdata umum, yang merupakan aturan pembuktian/prosedural mengenai batas kekuatan putusan. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu yang diperiksa adalah eksepsi *Ne Bis In Idem* dalam perkara perceraian, yang secara eksplisit ditolak oleh hakim karena perkara perceraian tidak mengenal prinsip tersebut (gugatan sebelumnya dicabut/dinyatakan tidak dapat diterima). Inti hukum pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/PERPU No. 1 Tahun 1974), sehingga pasal KUHPerdata ini hanya dikutip secara kebetulan atau sebagai pembanding umum yang tidak menjadi dasar substantif jawaban atas pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29488, + "completion_tokens": 872 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_552_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_552_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..808c15ca4928ae3bfbf86296c93235ac12c5afc6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_552_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_552_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.376, + "query": 4.244, + "relevance": 47.958, + "total": 192.625 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 87209, + "marked_chars": 87479 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDalam Rekonvensi\n-\nMenyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat\nditerima (niet ontvankelijke verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n-\nMenghukum para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi\nuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan\nsejumlah Rp. 192.250,- (Seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus\nlima puluh rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh Dian\nErdianto, S.H., M.H., \nsebagai Hakim Ketua, \nHj. Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H., dan Hasmy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim\nAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada\nhari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh\nHakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H.,\nsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh\nKuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di\nSistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut\ndisampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;\nHalaman 30 dari 31 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana ak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 87479, + "frame": "Para Penggugat (keluarga sedarah Almarhum Halim) menggugat Tergugat I (anak Almarhum) dan Tergugat II (mantan istri Almarhum) dalam sengketa waris atas penguasaan sepihak harta peninggalan Almarhum Halim. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai ahli waris sah sementara, menyatakan Tergugat I belum cakap hukum dan Tergugat II tidak berhak sebagai ahli waris, serta memerintahkan penyerahan kembali harta warisan. Gugatan ini ditolak karena eksepsi yang diajukan Tergugat dikabulkan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Halim meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Halim memiliki seorang anak perempuan bernama Felicia Azany (Tergugat I) dari pernikahan dengan Sevita Tjiawi (Tergugat II).", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pernikahan antara Almarhum Halim dan Sevita Tjiawi telah putus karena cerai sebelum Almarhum Halim meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Almarhum Halim.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dengan alasan Para Penggugat bukan ahli waris karena masih ada ahli waris Golongan I.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan sumir, kabur, dan tidak jelas karena mencampuradukkan gugatan dengan permohonan perwalian.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan dikabulkan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima berdasarkan kaedah bahwa gugatan rekonvensi mengikuti nasib gugatan konvensi.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ibu dan saudara kandung dari Almarhum Halim mengajukan gugatan sengketa waris terhadap Tergugat I (anak Almarhum) dan Tergugat II (mantan istri Almarhum) atas dugaan penguasaan sepihak harta warisan. Para Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I belum cakap hukum karena belum berusia 21 tahun dan Tergugat II tidak berhak sebagai ahli waris karena telah bercerai, sehingga Para Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris sah sementara hingga Tergugat I dewasa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi diskualifikasi in person karena masih adanya ahli waris Golongan I, serta eksepsi gugatan yang sumir dan kabur karena mencampuradukkan gugatan perdata dengan permohonan perwalian. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan Para Penggugat sebagai Golongan II terhalang kewarisannya oleh adanya ahli waris Golongan I, serta gugatan dianggap tidak jelas secara hukum acara. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ibu dan saudara kandung dari Almarhum Halim mengajukan gugatan sengketa waris terhadap Tergugat I (anak Almarhum) dan Tergugat II (mantan istri Almarhum) atas dugaan penguasaan sepihak harta warisan. Para Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I belum cakap hukum karena belum berusia 21 tahun dan Tergugat II tidak berhak sebagai ahli waris karena telah bercerai, sehingga Para Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris sah sementara hingga Tergugat I dewasa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi diskualifikasi in person karena masih adanya ahli waris Golongan I, serta eksepsi gugatan yang sumir dan kabur karena mencampuradukkan gugatan perdata dengan permohonan perwalian. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan Para Penggugat sebagai Golongan II terhalang kewarisannya oleh adanya ahli waris Golongan I, serta gugatan dianggap tidak jelas secara hukum acara. Akibatnya, gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Halim meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Halim memiliki seorang anak perempuan bernama Felicia Azany (Tergugat I) dari pernikahan dengan Sevita Tjiawi (Tergugat II).", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pernikahan antara Almarhum Halim dan Sevita Tjiawi telah putus karena cerai sebelum Almarhum Halim meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat adalah ibu kandung dan saudara kandung dari Almarhum Halim.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dengan alasan Para Penggugat bukan ahli waris karena masih ada ahli waris Golongan I.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan sumir, kabur, dan tidak jelas karena mencampuradukkan gugatan dengan permohonan perwalian.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan dikabulkan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima berdasarkan kaedah bahwa gugatan rekonvensi mengikuti nasib gugatan konvensi.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan saudara saya ingin membagi harta warisan ayah yang baru meninggal, tapi anak laki-lakinya yang masih kecil dan mantan istri ayah itu menguasai semua harta sendirian, apakah kami berhak menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11987, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian. Dalam pertanyaan, subjek hukum yang meninggal (ayah) adalah fakta pemicu sengketa. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menentukan kapan hak waris timbul, yang menjadi premis dasar dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (keluarga sedarah dan suami/istri) serta hierarki golongan ahli waris. Dalam pertanyaan, sengketa terjadi antara saudara (Golongan II) dengan anak dan mantan istri (Golongan I). Putusan menggunakan pasal ini untuk menjelaskan bahwa keberadaan ahli waris Golongan I menghalangi hak ahli waris Golongan II, sehingga menjawab inti pertanyaan tentang hak menuntut pembagian warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun pasal ini mengatur hak waris anak, teks resmi dan pertimbangan hukum dalam putusan tidak mengutip atau menganalisis pasal ini. Putusan hanya berfokus pada Pasal 830 dan 832 untuk menentukan status ahli waris berdasarkan golongan hierarkis. Oleh karena itu, Pasal 852 tidak menjadi bagian dari analisis hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam konteks putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31257, + "completion_tokens": 1381 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_556_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_556_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74677c9ed0217d17d3fadaea379e9e3f542c81fe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_556_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_556_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.093, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.497, + "query": 2.886, + "relevance": 34.28, + "total": 172.756 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 91755, + "marked_chars": 92025 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum\n(onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;\n3.\nMenghukum Para Tergugat untuk menyerahkan asli surat-surat dokumen\natau berkas PT. Mitra Mandala Mulya dalam keadaan baik yang sesuai\ndengan aslinya berupa:\n1.\nAkta Pendirian PT. Mitra Mandala Mulya dan segala Perubahannya;\n2.\nSK Menkumham RI tentang Pengesahan pendirian dan Pencatatan\nPerubahannya PT Mitra Mandala Mulya;\n3.\nAkta-Akta Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Mitra\nMandala Mulya;\n4.\nBuku kas perseroan terbatas PT. Mitra Mandala Mulya;\n5.\nRekening dan buku Cek serta buku Bilyet Giro PT. Mitra Mandala\nMulya;\n6.\nLaporan mutasi uang dalam rekening PT. Mitra Mandala Mulya yang\nditerima dari oleh Bank;\n7.\nUang tunai yang ada dalam Rekening PT. Mitra Mandala Mulya;\n8.\nIUP (Izin Usaha Pertambangan) No.: 092/IUP-OP/DPE/2010 tanggal\n26 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha\nHalaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahk" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 92025, + "frame": "PT. MITRA MANDALA MULYA menggugat PURBOWATI, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDERA atas dugaan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkannya dokumen perusahaan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para tergugat bersalah, memerintahkan penyerahan asli dokumen perusahaan, serta membayar ganti rugi dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "TOMY GUNAWAN menjabat sebagai Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TOMY GUNAWAN, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDRA merupakan pemegang saham pada PT. MITRA MANDALA MULYA.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PURBOWATI sebelumnya merupakan karyawan dari almarhum WISANG SAMUDRA yang merupakan Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA sebelum digantikan oleh TOMY GUNAWAN.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 April 2019.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. MITRA MANDALA MULYA telah berpindah tempat kedudukan dari Jakarta Utara ke Bangka Belitung.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah pergantian Direktur Utama dari almarhum WISANG SAMUDRA menjadi TOMY GUNAWAN, dokumen perusahaan PT. MITRA MANDALA MULYA belum diserahkan kepada TOMY GUNAWAN.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berulang kali meminta para tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen PT. MITRA MANDALA MULYA, namun para tergugat tidak menyerahkannya.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat tidak berputarnya roda bisnis dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,-.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan biaya transportasi, akomodasi, dan tenaga ahli sebesar Rp1.000.000.000,-.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik para tergugat.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. MITRA MANDALA MULYA, yang diwakili oleh Direktur Utama TOMY GUNAWAN, menggugat PURBOWATI, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDERA dengan dalil perbuatan melawan hukum karena para tergugat tidak mau menyerahkan dokumen asli perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan fakta bahwa setelah almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dan digantikan oleh TOMY GUNAWAN sebagai Direktur Utama, dokumen perusahaan tidak diserahkan kepada penggugat. Para tergugat tidak membantah dalil tersebut secara tegas sehingga dianggap mengakui perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan penyerahan asli dokumen perusahaan dalam tenggang waktu 14 hari serta pembayaran uang paksa jika terlambat. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan rinciannya, demikian pula dengan tuntutan sah sita jaminan karena sita tidak pernah diletakkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. MITRA MANDALA MULYA, yang diwakili oleh Direktur Utama TOMY GUNAWAN, menggugat PURBOWATI, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDERA dengan dalil perbuatan melawan hukum karena para tergugat tidak mau menyerahkan dokumen asli perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan fakta bahwa setelah almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dan digantikan oleh TOMY GUNAWAN sebagai Direktur Utama, dokumen perusahaan tidak diserahkan kepada penggugat. Para tergugat tidak membantah dalil tersebut secara tegas sehingga dianggap mengakui perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan penyerahan asli dokumen perusahaan dalam tenggang waktu 14 hari serta pembayaran uang paksa jika terlambat. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan rinciannya, demikian pula dengan tuntutan sah sita jaminan karena sita tidak pernah diletakkan.", + "facts": [ + { + "fact": "TOMY GUNAWAN menjabat sebagai Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TOMY GUNAWAN, GREGORIUS HENGKY GUNAWAN, dan BENNY SAMUDRA merupakan pemegang saham pada PT. MITRA MANDALA MULYA.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PURBOWATI sebelumnya merupakan karyawan dari almarhum WISANG SAMUDRA yang merupakan Direktur Utama PT. MITRA MANDALA MULYA sebelum digantikan oleh TOMY GUNAWAN.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum WISANG SAMUDRA meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 April 2019.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. MITRA MANDALA MULYA telah berpindah tempat kedudukan dari Jakarta Utara ke Bangka Belitung.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah pergantian Direktur Utama dari almarhum WISANG SAMUDRA menjadi TOMY GUNAWAN, dokumen perusahaan PT. MITRA MANDALA MULYA belum diserahkan kepada TOMY GUNAWAN.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berulang kali meminta para tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen PT. MITRA MANDALA MULYA, namun para tergugat tidak menyerahkannya.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp100.000.000.000,- akibat tidak berputarnya roda bisnis dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,-.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan biaya transportasi, akomodasi, dan tenaga ahli sebesar Rp1.000.000.000,-.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik para tergugat.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya direktur utama perusahaan ini, tapi para pemegang saham lama tidak mau menyerahkan dokumen asli perusahaan padahal saya sudah sering memintanya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13319, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan landasan utama gugatan dalam pertanyaan dan putusan. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menilai apakah tindakan Tergugat (tidak menyerahkan dokumen) yang mengakibatkan kerugian (gangguan bisnis) wajib diganti atau ditindaklanjuti. Pasal ini menjadi teori hukum substantif yang diuji untuk menjawab apakah Penggugat berhak menuntut pengembalian dokumen dan/atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (bukti surat). Meskipun dalam pertimbangan hakim pasal ini dikutip, fungsinya hanya sebatas menentukan status alat bukti surat yang diajukan para pihak (alat bukti sah vs fotokopi). Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban substantif untuk menyerahkan dokumen perusahaan atau akibat hukum dari penolakan penyerahan dokumen tersebut, melainkan hanya prosedur pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32442, + "completion_tokens": 1289 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_557_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_557_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8547e8bf44f18467c913e8aa752d7998c33f94e7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_557_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_557_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 56, + "timings": { + "parse": 0.087, + "classify": 0.0, + "condense": 237.748, + "read": 138.701, + "query": 10.629, + "relevance": 16.332, + "total": 403.497 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 165076, + "marked_chars": 165571 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan eksepsi kewenangan/kompetensi absolut yang diajukan\nTergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diterima;\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa\ndan mengadii perkara a quo;\n3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp357.500,00\n(tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); \nHalaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2025,\noleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto,\nS.H., dan Wijawiyata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 557/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut\npada hari Rabu, tanggal 26 P" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134997, + "summary": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK (Penggugat) menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL (Tergugat I), Ketua Panitia Lelang Non Eksekusi Wajib Eks KRI Tanjung Nusanive-973 (Tergugat II), Ainul Yaqin (Tergugat III/Pemenang Lelang), dan KPKNL Jakarta V (Turut Tergugat) atas sengketa Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kapal Eks KRI Tanjung Nusanive-973 yang diselenggarakan pada 19 Juli 2024 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara sepihak menghapus persyaratan Security Clearance (SC) sehari sebelum lelang demi menambah peserta, padahal Penggugat telah memenuhi syarat dan mendapatkan SC Nomor SI/815/VII/2024/Sintelal tertanggal 18 Juli 2024 [HAL 6-8]. Penggugat mendalilkan penghapusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 5,2 Milyar dan immateriil Rp 1 Milyar, serta menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan Tergugat III yang didalilkan tidak memiliki SC, serta penggantian rugi [HAL 9-10]. Tergugat I dan II membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, error in persona, kurang pihak, obscur libel, dan tidak beritikad baik dalam mediasi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena lelang sesuai Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 jo No. 165/PMK.06/2021, menyatakan SC tidak dihapus dan diterbitkan untuk 37 peserta, serta Tergugat III telah memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 11-24]. Tergugat I dan II juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian immateriil Rp 25 Milyar karena telah memalukan institusi militer [HAL 24-25]. Tergugat III membantah dengan eksepsi kewenangan PTUN dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat SC [HAL 40-42]. Turut Tergugat (KPKNL Jakarta V) membantah dengan eksepsi obscur libel dan menolak dalil pokok, menegaskan bahwa syarat SC tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki SC yang dikeluarkan oleh Sintel Kolinlamil sesuai Surat Keterangan Syarat Lelang Tambahan [HAL 42-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 32074, + "summary": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK (Penggugat) menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL (Tergugat I), Ketua Panitia Lelang Non Eksekusi Wajib Eks KRI Tanjung Nusanive-973 (Tergugat II), Ainul Yaqin (Tergugat III/Pemenang Lelang), dan KPKNL Jakarta V (Turut Tergugat) atas sengketa Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kapal Eks KRI Tanjung Nusanive-973 yang diselenggarakan pada 19 Juli 2024 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara sepihak menghapus persyaratan Security Clearance (SC) sehari sebelum lelang demi menambah peserta, padahal Penggugat telah memenuhi syarat dan mendapatkan SC Nomor SI/815/VII/2024/Sintelal tertanggal 18 Juli 2024 [HAL 6-8]. Penggugat mendalilkan penghapusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 5,2 Milyar dan immateriil Rp 1 Milyar, serta menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan Tergugat III yang didalilkan tidak memiliki SC, serta penggantian rugi [HAL 9-10]. Tergugat I dan II membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, error in persona, kurang pihak, obscur libel, dan tidak beritikad baik dalam mediasi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena lelang sesuai Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 jo No. 165/PMK.06/2021, menyatakan SC tidak dihapus dan diterbitkan untuk 37 peserta, serta Tergugat III telah memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 11-24]. Tergugat I dan II juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian immateriil Rp 25 Milyar karena telah memalukan institusi militer [HAL 24-25]. Tergugat III membantah dengan eksepsi kewenangan PTUN dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat SC [HAL 40-42]. Turut Tergugat (KPKNL Jakarta V) membantah dengan eksepsi obscur libel dan menolak dalil pokok, menegaskan bahwa syarat SC tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki SC yang dikeluarkan oleh Sintel Kolinlamil sesuai Surat Keterangan Syarat Lelang Tambahan [HAL 42-45]. Turut Tergugat menegaskan bahwa Tergugat I telah melengkapi dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 25 PMK Lelang [HAL 46]. Lelang telah diumumkan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Juli 2024 sesuai Pasal 61 ayat (1) dan (2) PMK Lelang, serta dilaksanakan dengan Syarat Lelang Tambahan sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf c PMK Lelang [HAL 46-47]. Pelaksanaan lelang dilakukan pada 19 Juli 2024 dengan cara Open Bidding melalui portal lelang.go.id, dengan batas akhir penawaran pukul 10.30 WIB, dan dinyatakan laku terjual dengan pemenang Tergugat III yang memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 47]. Turut Tergugat menyatakan lelang sah, tidak dapat dibatalkan sesuai Pasal 31 PMK Lelang, dan Risalah Lelang No. 303/07.05/2024-01 tanggal 19 Juli 2024 mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta menuntut penolakan gugatan Penggugat [HAL 48]. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan Penggugat menuntut pembatalan lelang dan menyatakan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindakan pemerintahan sebagai pejabat negara/penyelenggara negara dalam pengelolaan BMN [HAL 49-53]. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 50-54]. Dengan demikian, eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diterima, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp357.500,00 [HAL 54]." + } + ], + "final_summary": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK (Penggugat) menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL (Tergugat I), Ketua Panitia Lelang Non Eksekusi Wajib Eks KRI Tanjung Nusanive-973 (Tergugat II), Ainul Yaqin (Tergugat III/Pemenang Lelang), dan KPKNL Jakarta V (Turut Tergugat) atas sengketa Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kapal Eks KRI Tanjung Nusanive-973 yang diselenggarakan pada 19 Juli 2024 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara sepihak menghapus persyaratan Security Clearance (SC) sehari sebelum lelang demi menambah peserta, padahal Penggugat telah memenuhi syarat dan mendapatkan SC Nomor SI/815/VII/2024/Sintelal tertanggal 18 Juli 2024 [HAL 6-8]. Penggugat mendalilkan penghapusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 5,2 Milyar dan immateriil Rp 1 Milyar, serta menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan Tergugat III yang didalilkan tidak memiliki SC, serta penggantian rugi [HAL 9-10]. Tergugat I dan II membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, error in persona, kurang pihak, obscur libel, dan tidak beritikad baik dalam mediasi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena lelang sesuai Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 jo No. 165/PMK.06/2021, menyatakan SC tidak dihapus dan diterbitkan untuk 37 peserta, serta Tergugat III telah memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 11-24]. Tergugat I dan II juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian immateriil Rp 25 Milyar karena telah memalukan institusi militer [HAL 24-25]. Tergugat III membantah dengan eksepsi kewenangan PTUN dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat SC [HAL 40-42]. Turut Tergugat (KPKNL Jakarta V) membantah dengan eksepsi obscur libel dan menolak dalil pokok, menegaskan bahwa syarat SC tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki SC yang dikeluarkan oleh Sintel Kolinlamil sesuai Surat Keterangan Syarat Lelang Tambahan [HAL 42-45]. Turut Tergugat menegaskan bahwa Tergugat I telah melengkapi dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 25 PMK Lelang [HAL 46]. Lelang telah diumumkan melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 12 Juli 2024 sesuai Pasal 61 ayat (1) dan (2) PMK Lelang, serta dilaksanakan dengan Syarat Lelang Tambahan sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf c PMK Lelang [HAL 46-47]. Pelaksanaan lelang dilakukan pada 19 Juli 2024 dengan cara Open Bidding melalui portal lelang.go.id, dengan batas akhir penawaran pukul 10.30 WIB, dan dinyatakan laku terjual dengan pemenang Tergugat III yang memiliki SC Nomor SI/806/VII/2024/Sintelal [HAL 47]. Turut Tergugat menyatakan lelang sah, tidak dapat dibatalkan sesuai Pasal 31 PMK Lelang, dan Risalah Lelang No. 303/07.05/2024-01 tanggal 19 Juli 2024 mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta menuntut penolakan gugatan Penggugat [HAL 48]. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan Penggugat menuntut pembatalan lelang dan menyatakan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindakan pemerintahan sebagai pejabat negara/penyelenggara negara dalam pengelolaan BMN [HAL 49-53]. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 50-54]. Dengan demikian, eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diterima, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp357.500,00 [HAL 54]." + }, + "read": { + "input_chars": 3973, + "frame": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang atas sengketa lelang kapal bekas TNI AL. Gugatan ini menuntut pembatalan lelang dan kemenangan pemenang karena didalilkan adanya penghapusan persyaratan keamanan secara sepihak yang merugikan penggugat. Namun, perkara ini tidak diperiksa pokoknya karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa tindakan pemerintahan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK mengajukan gugatan perdata kepada Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang terkait sengketa lelang kapal bekas TNI AL.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan (Security Clearance) dihapus secara sepihak sehari sebelum lelang berlangsung.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memenuhi syarat keamanan dan mendapatkan surat keterangan keamanan sebelum lelang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan pemenang lelang serta penggantian rugi materiil dan immateriil.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II membantah dalil penghapusan persyaratan keamanan dan menyatakan persyaratan tersebut diterbitkan untuk seluruh peserta lelang.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat keamanan.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menegaskan bahwa persyaratan keamanan tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.", + "page": 42, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Lelang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan pemenang yang memiliki surat keterangan keamanan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang atas sengketa lelang kapal bekas TNI AL. Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan dihapus secara sepihak sebelum lelang, yang merugikan dirinya, sehingga menuntut pembatalan lelang dan kemenangan pemenang serta penggantian rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan persyaratan keamanan tetap berlaku bagi seluruh peserta dan lelang telah dilaksanakan secara sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan tindakan pemerintahan dalam pengelolaan barang milik negara, sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut, menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK menggugat Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang atas sengketa lelang kapal bekas TNI AL. Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan dihapus secara sepihak sebelum lelang, yang merugikan dirinya, sehingga menuntut pembatalan lelang dan kemenangan pemenang serta penggantian rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan persyaratan keamanan tetap berlaku bagi seluruh peserta dan lelang telah dilaksanakan secara sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menimbang bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan tindakan pemerintahan dalam pengelolaan barang milik negara, sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut, menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "PT. TRANSOL GLOBAL LOGISTIK mengajukan gugatan perdata kepada Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Ketua Panitia Lelang, dan pemenang lelang terkait sengketa lelang kapal bekas TNI AL.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa persyaratan keamanan (Security Clearance) dihapus secara sepihak sehari sebelum lelang berlangsung.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memenuhi syarat keamanan dan mendapatkan surat keterangan keamanan sebelum lelang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan lelang, risalah lelang, dan kemenangan pemenang lelang serta penggantian rugi materiil dan immateriil.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II membantah dalil penghapusan persyaratan keamanan dan menyatakan persyaratan tersebut diterbitkan untuk seluruh peserta lelang.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah gugatan pokok dengan menyatakan lelang sah dan dirinya telah memenuhi syarat keamanan.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menegaskan bahwa persyaratan keamanan tidak dihapuskan dan seluruh peserta lelang memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.", + "page": 42, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Lelang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan pemenang yang memiliki surat keterangan keamanan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya soal lelang kapal ditolak karena dianggap urusan negara, padahal saya merasa syarat keamanannya dihapus sembarangan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16528, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar gugatan Penggugat. Meskipun putusan menolak kewenangan Pengadilan Negeri karena perkara dianggap sebagai 'tindakan pemerintahan' (onrechtmatige overheidsdaad) yang menjadi kewenangan PTUN, Pasal 1365 tetap relevan secara substantif karena merupakan norma hukum perdata yang mendasari dalil awal Penggugat mengenai 'perbuatan melawan hukum' dan 'kerugian' yang ia tuntut. Pertanyaan awam secara eksplisit merujuk pada alasan 'syarat keamanannya dihapus sembarangan' yang merupakan inti dari dalil perbuatan melawan hukum tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 53242, + "completion_tokens": 2807 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ec8af0acf75e6a44cff1c53ea5eed98da10d483 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.521, + "query": 7.78, + "relevance": 31.506, + "total": 131.832 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43971, + "marked_chars": 44097 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n \n : \nMenyatakan eksepsi dari Tergugat dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n \n : \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nverklaard)\n Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang\ntimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 183.000,00(seratus delapan puluh tiga\nribu Rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2023\noleh kami R. Rudi Kindarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelityarini,\nS.H.,Mhum., dan Maryono, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum\npada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota\ntersebut, dengan dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Penggan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44097, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh DEBY terhadap suaminya, XXXXXXXXX, dengan alasan perselisihan terus-menerus, penganiayaan, dan gangguan kejiwaan Tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut kabur dan tidak jelas karena ia saat itu berada di bawah pengampuan oleh Penggugat sendiri. Majelis Hakim menyatakan eksepsi dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX menikah secara sah pada tanggal 27 April 2010 di Merauke.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX dikaruniai dua orang anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DEBY mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap XXXXXXXXX yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "XXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan perceraian dari DEBY adalah kabur dan tidak jelas karena XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa secara yuridis formal XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY selama penetapan pengampuan belum dicabut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "DEBY mengajukan gugatan perceraian terhadap XXXXXXXXX, suaminya, dengan dalih perselisihan rumah tangga, penganiayaan, dan gangguan kejiwaan yang dialami XXXXXXXXX. Dalam jawabannya, XXXXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pada saat gugatan diajukan, ia telah ditetapkan berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan DEBY tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "DEBY mengajukan gugatan perceraian terhadap XXXXXXXXX, suaminya, dengan dalih perselisihan rumah tangga, penganiayaan, dan gangguan kejiwaan yang dialami XXXXXXXXX. Dalam jawabannya, XXXXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pada saat gugatan diajukan, ia telah ditetapkan berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan DEBY tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX menikah secara sah pada tanggal 27 April 2010 di Merauke.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DEBY dan XXXXXXXXX dikaruniai dua orang anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DEBY mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap XXXXXXXXX yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "XXXXXXX mengajukan eksepsi bahwa gugatan perceraian dari DEBY adalah kabur dan tidak jelas karena XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY sendiri.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa secara yuridis formal XXXXXXXXX berada di bawah pengampuan oleh DEBY selama penetapan pengampuan belum dicabut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keberadaan XXXXXXXXX di bawah pengampuan oleh DEBY menjadikan gugatan perceraian tersebut kabur dan tidak jelas.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah minta suami saya di bawah pengampuan, tapi sekarang saya mau cerai kok ditolak hakim karena saya yang minta pengampuannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7916, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 466 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 466 KUHPerdata", + "text": "Pasal 466: Dihapus dengan S. 1928-210." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum substantif yang digunakan hakim untuk menentukan status 'pengampuan' Tergugat. Dalam pertimbangan, hakim menghubungkan fakta bahwa Tergugat berada di bawah pengampuan (yang diatur oleh Pasal 433) dengan fakta bahwa Penggugat adalah wali pengampunya. Hubungan ini menjadi alasan utama hakim menyimpulkan bahwa gugatan perceraian tersebut 'kabur' (obscur libel) karena secara yuridis dianggap Penggugat menggugat dirinya sendiri. Tanpa Pasal 433 sebagai dasar definisi dan syarat pengampuan, alasan penolakan gugatan tidak dapat dibangun." + }, + { + "pasal": "Pasal 466 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara eksplisit disebut dalam pertimbangan hukum sebagai dasar penentuan waktu berlakunya pengampuan ('Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan'). Hakim menggunakan ketentuan ini untuk menegaskan bahwa pada saat gugatan diajukan, status pengampuan Tergugat sudah berlaku secara formal, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa gugatan tersebut cacat formil karena diajukan oleh wali pengampu terhadap orang yang diampuannya sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 466 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16096, + "completion_tokens": 966 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_572_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_572_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05fa75056f15b9eb46ad6061903c6cc70abe7032 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_572_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_572_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.694, + "query": 3.233, + "relevance": 93.127, + "total": 230.089 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56838, + "marked_chars": 57009 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDalam Eksepsi\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara\n1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke\nverklaard);\n2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsaat ini ditetapkan sejumlah Rp173.500,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu\nlima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025,\noleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam\nsidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, oleh Hakim\nKetua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh\nBenedictus Pereto Ledjab, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri\nJakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum\nTergugat di Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut\ndisampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;\nHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,\n \nHalaman 19 dari 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau in" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57009, + "frame": "PT. SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA menggugat PT. DUA KUDA INDONESIA atas dugaan wanprestasi terkait pembayaran uang muka sebesar Rp41.000.000.000,- yang didalilkan sebagai uang muka pembelian produk hydrogenated palm stearin (HPS) namun tidak disertai pengiriman barang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah hubungan hukum jual beli, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp52.629.400.000,-. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan ini karena dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya transaksi jual beli lisan pemesanan produk hydrogenated palm stearin (HPS) dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer dana sebesar Rp41.000.000.000,- pada tanggal 16 Februari 2022 dengan catatan tujuan transfer \"Uang Muka\".", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui menerima transfer dana dari Penggugat pada tanggal 16 Februari 2022 dengan nominal sebesar Rp41.500.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah mengirimkan produk HPS yang dipesan setelah menerima uang muka.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat permintaan pengiriman barang atau pengembalian uang muka pada tanggal 6 Desember 2022 dan 21 November 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) I pada tanggal 23 Juli 2024 dan Somasi II pada tanggal 31 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa uang sebesar Rp41.500.000.000,- yang diterima adalah pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk dan atas nama Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd., bukan uang muka pembelian barang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2022 yang menyatakan membayar secara sukarela untuk isu perpajakan Tergugat sebesar Rp41.500.000.000,- dan tidak akan menuntut apa pun di kemudian hari.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak merinci jenis, spesifikasi, jumlah produk, total harga, dan waktu penyerahan barang, serta adanya kontradiksi antara dalil uang muka pembelian dengan Surat Pernyataan pembayaran pajak.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. DUA KUDA INDONESIA terkait pembayaran dana sebesar Rp41.000.000.000,- yang didalilkan sebagai uang muka pembelian produk hydrogenated palm stearin (HPS) yang tidak kunjung dikirimkan. Penggugat menuntut pengembalian dana ditambah bunga dan ganti rugi immateriil. Tergugat membantah adanya transaksi jual beli tersebut dan mendalilkan bahwa dana yang diterima merupakan pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk pihak ketiga, didukung oleh Surat Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan tidak akan menuntut apa pun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena ketidakjelasan objek transaksi dan adanya kontradiksi dalil dengan bukti Surat Pernyataan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. SINO ZONE INDUSTRY INDONESIA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. DUA KUDA INDONESIA terkait pembayaran dana sebesar Rp41.000.000.000,- yang didalilkan sebagai uang muka pembelian produk hydrogenated palm stearin (HPS) yang tidak kunjung dikirimkan. Penggugat menuntut pengembalian dana ditambah bunga dan ganti rugi immateriil. Tergugat membantah adanya transaksi jual beli tersebut dan mendalilkan bahwa dana yang diterima merupakan pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk pihak ketiga, didukung oleh Surat Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan tidak akan menuntut apa pun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena ketidakjelasan objek transaksi dan adanya kontradiksi dalil dengan bukti Surat Pernyataan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya transaksi jual beli lisan pemesanan produk hydrogenated palm stearin (HPS) dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer dana sebesar Rp41.000.000.000,- pada tanggal 16 Februari 2022 dengan catatan tujuan transfer \"Uang Muka\".", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui menerima transfer dana dari Penggugat pada tanggal 16 Februari 2022 dengan nominal sebesar Rp41.500.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah mengirimkan produk HPS yang dipesan setelah menerima uang muka.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat permintaan pengiriman barang atau pengembalian uang muka pada tanggal 6 Desember 2022 dan 21 November 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) I pada tanggal 23 Juli 2024 dan Somasi II pada tanggal 31 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa uang sebesar Rp41.500.000.000,- yang diterima adalah pembayaran pajak dan denda administratif secara sukarela untuk dan atas nama Rugao Shuangma Chemical Co., Ltd., bukan uang muka pembelian barang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2022 yang menyatakan membayar secara sukarela untuk isu perpajakan Tergugat sebesar Rp41.500.000.000,- dan tidak akan menuntut apa pun di kemudian hari.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak merinci jenis, spesifikasi, jumlah produk, total harga, dan waktu penyerahan barang, serta adanya kontradiksi antara dalil uang muka pembelian dengan Surat Pernyataan pembayaran pajak.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka untuk beli barang tapi tidak dikirim, lalu saya tanda tangan surat janji tidak akan menuntut, apakah saya bisa minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6041, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Meskipun wanprestasi adalah konteks sengketa, putusan ini menolak gugatan karena cacat formil (gugatan kabur/obscur libel) sehingga tidak masuk ke pemeriksaan substansi wanprestasi. Selain itu, pertanyaan fokus pada akibat hukum dari 'surat janji tidak menuntut' (perjanjian damai/waiver), bukan pada syarat terjadinya lalai. Pasal 1238 tidak menjawab apakah surat janji tersebut mengikat atau membatalkan hak klaim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ganti rugi. Sama seperti Pasal 1238, putusan tidak memeriksa substansi ganti rugi karena gugatan ditolak secara prosedural (eksepsi obscur libel dikabulkan). Pasal ini tidak relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai validitas atau kekuatan mengikat dari 'surat janji tidak menuntut' yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam menanyakan apakah 'surat janji tidak akan menuntut' (yang merupakan perjanjian/perikatan baru) mengikat. Untuk menilai apakah surat tersebut sah dan mengikat, harus dilihat apakah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 (seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang). Putusan juga mengutip prinsip bahwa objek perjanjian harus jelas (merujuk pada syarat 'pokok persoalan tertentu' dalam Pasal 1320) sebagai dasar penolakan gugatan awal, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai kekuatan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah prinsip utama untuk menjawab pertanyaan: apakah surat janji tidak menuntut tersebut mengikat Penggugat sehingga ia tidak bisa lagi menuntut. Putusan secara eksplisit menyebutkan Pasal 1338 sebagai dasar hukum yang diperhatikan, yang menopang alasan bahwa perjanjian (termasuk surat pernyataan) harus dilaksanakan sesuai isinya, selama sah menurut Pasal 1320." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20346, + "completion_tokens": 1702 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_573_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_573_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..30ac953b18766007cb6b0dcd9da69b24380fbab7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_573_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,220 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_573_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 78, + "timings": { + "parse": 0.156, + "classify": 0.0, + "condense": 425.543, + "read": 77.205, + "query": 4.315, + "relevance": 92.356, + "total": 599.575 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 247825, + "marked_chars": 248518 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya \n DALAM POKOK PERKARA \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 76\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 77 dari 78 halaman, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. \n \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; \n2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang \ntelah merugikan Penggugat ; \n3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 tentang \n: Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kerjatama Kuat \nLestari di Notaris Ario Setyoso Adi Pata, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten \nTangerang berikut Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah \ntangan tertanggal 05-05-2015 sepanjang menyangkut jual beli saham \nsebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari \nPenggugat kepada Tergugat ; \n4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 (seribu dua \nratus lima puluh) lembar saham dari PT. Kerjatama" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134900, + "summary": "[HAL 1-11] Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr antara Penggugat PT. Kerja Buana Lestari (diwakili Levi Kurniawan) melawan Tergugat Talita Setyadi serta Turut Tergugat I-V (Ario Setyoso Adi Pataka, Weni Mariati, Marcelli Lianawaty, Andy Kurniawan, dan PT. Kerjatama Kuat Lestari). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdt) dengan tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham (25%) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015, padahal Penggugat dan Turut Tergugat III, IV telah melunasi pembayaran saham mereka. Kronologi menunjukkan pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham di mana saham Penggugat (sebelumnya dipegang almarhum Setya Budhi) dijual kepada Tergugat dan pihak lain; Tergugat didalilkan tidak membayar, sehingga menurut Penggugat Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan perjanjian jual beli harus dinyatakan batal. Penggugat menuntut pembatalan Akta No. 234 dan Perjanjian Jual Beli Saham, pengakuan kepemilikan sah 1.250 saham atas nama Penggugat, pembayaran kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp1.000.000.000, serta uang paksa Rp1.000.000/hari. Tergugat hadir dengan kuasa hukum, sedangkan Turut Tergugat I-V tidak hadir. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan secara litigasi.\n\n[HAL 12-34] Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban. Eksepsi pertama adalah *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karena Penggugat tidak melibatkan Levi Kurniawan (15%) dan Yehuda Dion Setyadi (25%) serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menyetujui perubahan data perseroan, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan tuntas. Eksepsi kedua adalah *Obscuur Libel* (gugatan kabur) karena Penggugat mencampuradukkan gugatan Wanprestasi (pembatalan perjanjian jual beli) dengan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar hukum yang jelas, serta petitum pembatalan perjanjian tidak sesuai dengan judul gugatan PMH. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa jual beli 1.250 saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham sejak 15 Mei 2015. Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang menyatakan tanda terima pembayaran sah, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian. Latar belakang sengketa dikaitkan dengan konflik internal keluarga: PT. Kerjatama Kuat Lestari dimiliki bersama 50:50 antara keluarga Setya Budhi (ahli waris: Levi, Marcelli, Andy) dan keluarga Antonius Setyadi (anak: Talita, Yehuda). Tergugat menduga gugatan ini adalah *vexatious litigation* untuk mengaburkan dugaan penggelapan aset Alfamart oleh Turut Tergugat III (Marcelli) yang mengalihkan aset ke PT. Tiga Kuat Kerjatama, serta upaya mendapatkan suara lebih dalam RUPS. Tergugat menolak tuntutan uang paksa (karena dwangsom tidak berlaku untuk pembayaran uang) dan putusan serta merta, serta memohon agar gugatan ditolak dan dinyatakan sah kepemilikan saham Tergugat.\n\n[HAL 35-43] Penggugat mengajukan Replik dan bukti surat (P-1 s/d P-47) serta keterangan ahli DJaja Sembiring Meliala. Ahli menyatakan bahwa klausula \"tanda terima pembayaran\" dalam perjanjian jual beli saham tidak otomatis membuktikan pembayaran tunai jika kenyataannya belum dibayar, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar asas terang dan tunai serta Pasal 1338 KUHPdt. Ahli menegaskan bahwa jual beli saham yang belum disetor tidak sah dan pembeli belum memiliki hak atas deviden atau aset. Tergugat mengajukan Duplik dan bukti surat (T-1 s/d T-28) serta keterangan saksi Muhammad Nur Huda dan Mahatmadi. Saksi-saksi mengonfirmasi bahwa PT. Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama keluarga Setya Budhi dan Antonius Setyadi dengan porsi 50:50 yang mengelola usaha Alfamart, serta mengonfirmasi keberadaan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama tertanggal 16/27 Desember 2017 yang menandai pembagian kepemilikan. Saksi tidak mengetahui detail jual beli saham yang menjadi sengketa, namun mengonfirmasi struktur kepemilikan keluarga dan adanya konflik pengelolaan aset." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 115118, + "summary": "[HAL 1-11] Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr antara Penggugat PT. Kerja Buana Lestari (diwakili Levi Kurniawan) melawan Tergugat Talita Setyadi serta Turut Tergugat I-V (Ario Setyoso Adi Pataka, Weni Mariati, Marcelli Lianawaty, Andy Kurniawan, dan PT. Kerjatama Kuat Lestari). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdt) dengan tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham (25%) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015, padahal Penggugat dan Turut Tergugat III, IV telah melunasi pembayaran saham mereka. Kronologi menunjukkan pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham di mana saham Penggugat (sebelumnya dipegang almarhum Setya Budhi) dijual kepada Tergugat dan pihak lain; Tergugat didalilkan tidak membayar, sehingga menurut Penggugat Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan perjanjian jual beli harus dinyatakan batal. Penggugat menuntut pembatalan Akta No. 234 dan Perjanjian Jual Beli Saham, pengakuan kepemilikan sah 1.250 saham atas nama Penggugat, pembayaran kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp1.000.000.000, serta uang paksa Rp1.000.000/hari. Tergugat hadir dengan kuasa hukum, sedangkan Turut Tergugat I-V tidak hadir. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan secara litigasi.\n\n[HAL 12-34] Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban. Eksepsi pertama adalah *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karena Penggugat tidak melibatkan Levi Kurniawan (15%) dan Yehuda Dion Setyadi (25%) serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menyetujui perubahan data perseroan, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan tuntas. Eksepsi kedua adalah *Obscuur Libel* (gugatan kabur) karena Penggugat mencampuradukkan gugatan Wanprestasi (pembatalan perjanjian jual beli) dengan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar hukum yang jelas, serta petitum pembatalan perjanjian tidak sesuai dengan judul gugatan PMH. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa jual beli 1.250 saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham sejak 15 Mei 2015. Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang menyatakan tanda terima pembayaran sah, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian. Latar belakang sengketa dikaitkan dengan konflik internal keluarga: PT. Kerjatama Kuat Lestari dimiliki bersama 50:50 antara keluarga Setya Budhi (ahli waris: Levi, Marcelli, Andy) dan keluarga Antonius Setyadi (anak: Talita, Yehuda). Tergugat menduga gugatan ini adalah *vexatious litigation* untuk mengaburkan dugaan penggelapan aset Alfamart oleh Turut Tergugat III (Marcelli) yang mengalihkan aset ke PT. Tiga Kuat Kerjatama, serta upaya mendapatkan suara lebih dalam RUPS. Tergugat menolak tuntutan uang paksa (karena dwangsom tidak berlaku untuk pembayaran uang) dan putusan serta merta, serta memohon agar gugatan ditolak dan dinyatakan sah kepemilikan saham Tergugat.\n\n[HAL 35-43] Penggugat mengajukan Replik dan bukti surat (P-1 s/d P-47) serta keterangan ahli DJaja Sembiring Meliala. Ahli menyatakan bahwa klausula \"tanda terima pembayaran\" dalam perjanjian jual beli saham tidak otomatis membuktikan pembayaran tunai jika kenyataannya belum dibayar, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar asas terang dan tunai serta Pasal 1338 KUHPdt. Ahli menegaskan bahwa jual beli saham yang belum disetor tidak sah dan pembeli belum memiliki hak atas deviden atau aset. Tergugat mengajukan Duplik dan bukti surat (T-1 s/d T-28) serta keterangan saksi Muhammad Nur Huda dan Mahatmadi. Saksi-saksi mengonfirmasi bahwa PT. Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama keluarga Setya Budhi dan Antonius Setyadi dengan porsi 50:50 yang mengelola usaha Alfamart, serta mengonfirmasi keberadaan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama tertanggal 16/27 Desember 2017 yang menandai pembagian kepemilikan. Saksi tidak mengetahui detail jual beli saham yang menjadi sengketa, namun mengonfirmasi struktur kepemilikan keluarga dan adanya konflik pengelolaan aset.\n\n[HAL 44-51] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat. Eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* ditolak berdasarkan asas hukum acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat (Yurisprudensi MA No. 305K/Sip/1971), karena Levi Kurniawan adalah Penggugat mewakili perusahaan yang dirugikan, bukan pihak yang melanggar hak. Eksepsi *Obscuur Libel* ditolak karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sudah tepat dan benar menurut hukum, mengingat tuntutan pengembalian keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanya dapat dilakukan dalam gugatan PMH, bukan wanprestasi, dan dalil-dalil Tergugat telah masuk ke pokok perkara sehingga tidak dapat diterima sebagai eksepsi.\n\n[HAL 52-76] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Fakta penting yang terbukti adalah pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham 1.250 lembar (25%) dari Penggugat (almarhum Setya Budhi) kepada Tergugat Talita Setyadi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 dan Akta No. 234. Meskipun secara administratif saham telah terdaftar atas nama Tergugat di Kemenkumham, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan Turut Tergugat III, IV, dan Penggugat yang telah melunasi pembayaran. Dengan tidak dibayarnya harga saham, jual beli tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1457 KUHPerdata, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan tidak memiliki *legal standing* di PT. Kerjatama Kuat Lestari. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur PMH (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal). Kerugian material diakui sebesar Rp62.500.000 (nilai nominal 1.250 saham @Rp5.000), sedangkan kerugian immaterial yang dituntut Rp1.000.000.000 dikurangi menjadi Rp100.000.000 sesuai rasa keadilan. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena Pasal 606a RV melarang dwangsom untuk kewajiban membayar uang.\n\n[HAL 77-78] Amar Putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 serta Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 sepanjang menyangkut 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat. 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari. 6. Menghukum Tergugat membayar kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp100.000.000 kepada Penggugat. 7. Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) mengadakan RUPS Luar Biasa sesegera mungkin sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 8. Menghukum Turut Tergugat I-V tunduk dan patuh atas putusan. 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp603.000. 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Putusan diucapkan pada 8 Mei 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 573/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr antara Penggugat PT. Kerja Buana Lestari (diwakili Levi Kurniawan) melawan Tergugat Talita Setyadi serta Turut Tergugat I-V (Ario Setyoso Adi Pataka, Weni Mariati, Marcelli Lianawaty, Andy Kurniawan, dan PT. Kerjatama Kuat Lestari). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdt) dengan tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham (25%) di PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015, padahal Penggugat dan Turut Tergugat III, IV telah melunasi pembayaran saham mereka. Kronologi menunjukkan pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham di mana saham Penggugat (sebelumnya dipegang almarhum Setya Budhi) dijual kepada Tergugat dan pihak lain; Tergugat didalilkan tidak membayar, sehingga menurut Penggugat Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan perjanjian jual beli harus dinyatakan batal. Penggugat menuntut pembatalan Akta No. 234 dan Perjanjian Jual Beli Saham, pengakuan kepemilikan sah 1.250 saham atas nama Penggugat, pembayaran kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp1.000.000.000, serta uang paksa Rp1.000.000/hari. Tergugat hadir dengan kuasa hukum, sedangkan Turut Tergugat I-V tidak hadir. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan secara litigasi.\n\n[HAL 12-34] Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban. Eksepsi pertama adalah *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) karena Penggugat tidak melibatkan Levi Kurniawan (15%) dan Yehuda Dion Setyadi (25%) serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menyetujui perubahan data perseroan, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan tuntas. Eksepsi kedua adalah *Obscuur Libel* (gugatan kabur) karena Penggugat mencampuradukkan gugatan Wanprestasi (pembatalan perjanjian jual beli) dengan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar hukum yang jelas, serta petitum pembatalan perjanjian tidak sesuai dengan judul gugatan PMH. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan bahwa jual beli 1.250 saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham sejak 15 Mei 2015. Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 yang menyatakan tanda terima pembayaran sah, sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian. Latar belakang sengketa dikaitkan dengan konflik internal keluarga: PT. Kerjatama Kuat Lestari dimiliki bersama 50:50 antara keluarga Setya Budhi (ahli waris: Levi, Marcelli, Andy) dan keluarga Antonius Setyadi (anak: Talita, Yehuda). Tergugat menduga gugatan ini adalah *vexatious litigation* untuk mengaburkan dugaan penggelapan aset Alfamart oleh Turut Tergugat III (Marcelli) yang mengalihkan aset ke PT. Tiga Kuat Kerjatama, serta upaya mendapatkan suara lebih dalam RUPS. Tergugat menolak tuntutan uang paksa (karena dwangsom tidak berlaku untuk pembayaran uang) dan putusan serta merta, serta memohon agar gugatan ditolak dan dinyatakan sah kepemilikan saham Tergugat.\n\n[HAL 35-43] Penggugat mengajukan Replik dan bukti surat (P-1 s/d P-47) serta keterangan ahli DJaja Sembiring Meliala. Ahli menyatakan bahwa klausula \"tanda terima pembayaran\" dalam perjanjian jual beli saham tidak otomatis membuktikan pembayaran tunai jika kenyataannya belum dibayar, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar asas terang dan tunai serta Pasal 1338 KUHPdt. Ahli menegaskan bahwa jual beli saham yang belum disetor tidak sah dan pembeli belum memiliki hak atas deviden atau aset. Tergugat mengajukan Duplik dan bukti surat (T-1 s/d T-28) serta keterangan saksi Muhammad Nur Huda dan Mahatmadi. Saksi-saksi mengonfirmasi bahwa PT. Kerjatama Kuat Lestari adalah usaha bersama keluarga Setya Budhi dan Antonius Setyadi dengan porsi 50:50 yang mengelola usaha Alfamart, serta mengonfirmasi keberadaan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama tertanggal 16/27 Desember 2017 yang menandai pembagian kepemilikan. Saksi tidak mengetahui detail jual beli saham yang menjadi sengketa, namun mengonfirmasi struktur kepemilikan keluarga dan adanya konflik pengelolaan aset.\n\n[HAL 44-51] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat. Eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* ditolak berdasarkan asas hukum acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat (Yurisprudensi MA No. 305K/Sip/1971), karena Levi Kurniawan adalah Penggugat mewakili perusahaan yang dirugikan, bukan pihak yang melanggar hak. Eksepsi *Obscuur Libel* ditolak karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sudah tepat dan benar menurut hukum, mengingat tuntutan pengembalian keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanya dapat dilakukan dalam gugatan PMH, bukan wanprestasi, dan dalil-dalil Tergugat telah masuk ke pokok perkara sehingga tidak dapat diterima sebagai eksepsi.\n\n[HAL 52-76] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Fakta penting yang terbukti adalah pada 15 Mei 2015 terjadi pengalihan saham 1.250 lembar (25%) dari Penggugat (almarhum Setya Budhi) kepada Tergugat Talita Setyadi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 dan Akta No. 234. Meskipun secara administratif saham telah terdaftar atas nama Tergugat di Kemenkumham, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan Turut Tergugat III, IV, dan Penggugat yang telah melunasi pembayaran. Dengan tidak dibayarnya harga saham, jual beli tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1457 KUHPerdata, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham (Pasal 52 UU No. 40/2007) dan tidak memiliki *legal standing* di PT. Kerjatama Kuat Lestari. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur PMH (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal). Kerugian material diakui sebesar Rp62.500.000 (nilai nominal 1.250 saham @Rp5.000), sedangkan kerugian immaterial yang dituntut Rp1.000.000.000 dikurangi menjadi Rp100.000.000 sesuai rasa keadilan. Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena Pasal 606a RV melarang dwangsom untuk kewajiban membayar uang.\n\n[HAL 77-78] Amar Putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta No. 234 serta Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 05 Mei 2015 sepanjang menyangkut 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat. 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 1.250 lembar saham dari PT. Kerjatama Kuat Lestari. 6. Menghukum Tergugat membayar kerugian material Rp62.500.000 dan immaterial Rp100.000.000 kepada Penggugat. 7. Memerintahkan PT. Kerjatama Kuat Lestari (Turut Tergugat V) mengadakan RUPS Luar Biasa sesegera mungkin sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 8. Menghukum Turut Tergugat I-V tunduk dan patuh atas putusan. 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp603.000. 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Putusan diucapkan pada 8 Mei 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 7363, + "frame": "Penggugat PT. Kerja Buana Lestari menggugat Tergugat Talita Setyadi dan Turut Tergugat I-V atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat tidak membayar harga pembelian 1.250 lembar saham PT. Kerjatama Kuat Lestari. Penggugat meminta pembatalan akta dan perjanjian jual beli saham, pengakuan kepemilikan sah atas saham tersebut, serta pembayaran kerugian material dan immaterial. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pada tanggal 15 Mei 2015 terjadi pengalihan 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 5 Mei 2015 dan Akta No. 234.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saham tersebut telah terdaftar atas nama Tergugat di Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal pengalihan.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah membayar harga saham sebesar 1.250 lembar kepada Penggugat.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat III dan IV serta Penggugat telah melunasi pembayaran harga saham mereka.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum yang sah.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula tanda terima dalam perjanjian jual beli.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan jual beli saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengalihan 1.250 lembar saham PT. Kerjatama Kuat Lestari dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2015. Meskipun pendaftaran saham telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM atas nama Tergugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan pihak lain yang telah melunasi pembayarannya. Ketidakadaan pembayaran ini menyebabkan jual beli saham dianggap tidak sah secara substansial, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, menyatakan batal akta dan perjanjian jual beli saham yang bersangkutan, mengakui Penggugat sebagai pemilik sah saham tersebut, serta menghukum Tergugat membayar kerugian material dan immaterial. Tuntutan uang paksa ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengalihan 1.250 lembar saham PT. Kerjatama Kuat Lestari dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2015. Meskipun pendaftaran saham telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM atas nama Tergugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah membayar harga saham tersebut, berbeda dengan pihak lain yang telah melunasi pembayarannya. Ketidakadaan pembayaran ini menyebabkan jual beli saham dianggap tidak sah secara substansial, sehingga Tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang saham. Tindakan Tergugat yang menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, menyatakan batal akta dan perjanjian jual beli saham yang bersangkutan, mengakui Penggugat sebagai pemilik sah saham tersebut, serta menghukum Tergugat membayar kerugian material dan immaterial. Tuntutan uang paksa ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pada tanggal 15 Mei 2015 terjadi pengalihan 1.250 lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 5 Mei 2015 dan Akta No. 234.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saham tersebut telah terdaftar atas nama Tergugat di Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal pengalihan.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah membayar harga saham sebesar 1.250 lembar kepada Penggugat.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat III dan IV serta Penggugat telah melunasi pembayaran harga saham mereka.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut deviden dan menuduh Penggugat tanpa dasar hukum yang sah.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah membayar lunas harga saham berdasarkan klausula tanda terima dalam perjanjian jual beli.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan jual beli saham sah secara legal formil karena telah terdaftar di Kemenkumham.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah alihkan saham ke dia tahun lalu, tapi dia bilang belum bayar dan malah minta deviden, apakah ini wajar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 103991, + "candidates": [ + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat wanprestasi (pemenuhan atau pembatalan perjanjian). Dalam pertanyaan dan putusan, sengketa justru dikonstruksi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena adanya klaim pembayaran deviden tanpa pembayaran harga saham, bukan sekadar keterlambatan pembayaran. Putusan menolak pendekatan wanprestasi untuk tuntutan restitusi (pengembalian saham) dan memilih jalur PMH. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji atau diterapkan untuk menjawab inti pertanyaan tentang status kepemilikan dan klaim deviden." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menilai apakah jual beli saham tersebut sah secara hukum. Hakim menyimpulkan bahwa karena syarat pembayaran harga (inti perjanjian jual beli) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang menjadi dasar penolakan klaim Tergugat sebagai pemegang saham yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa kewajiban membayar harga saham harus dilaksanakan sesuai perjanjian. Karena kewajiban ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tidak mengikat, sehingga Tergugat tidak berhak atas hak-hak pemegang saham (seperti deviden)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama yang digunakan dalam gugatan dan pertimbangan hakim. Hakim menguji apakah tindakan Tergugat (mengklaim kepemilikan dan meminta deviden tanpa membayar) memenuhi unsur PMH. Putusan menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hak subjektif Penggugat dan menyebabkan kerugian, sehingga Pasal 1365 menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab apakah tindakan Tergugat 'wajar' atau tidak (jawabannya: tidak wajar karena merupakan PMH)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli sebagai persetujuan di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga. Hakim menggunakan definisi ini untuk menunjukkan bahwa esensi dari jual beli saham adalah adanya pembayaran harga. Karena Tergugat tidak membayar, maka ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli, sehingga klaimnya sebagai pemilik saham yang sah (dan berhak atas deviden) tidak berdasar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan siapa yang harus membuktikan dalilnya, pasal ini bersifat prosedural dan tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai kewajaran klaim deviden atau status kepemilikan saham. Jawaban substantif berasal dari analisis perjanjian dan PMH, bukan dari aturan pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 101779, + "completion_tokens": 4835 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..14679b239636fd68e1d4bc44928704eb8c9c0ac3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.086, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 115.542, + "query": 2.565, + "relevance": 22.391, + "total": 140.584 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 94310, + "marked_chars": 94589 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menolak eksepsi Tergugat II.\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarat Utara berwenang memeriksa dan\nmengadili perkara no.575/Pdt.G/2023/PN.Jkt Utr.\n3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ini;\n4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;\nTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM\nMenimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata\ntidak diatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi;\nMenimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari\npersidangan dan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya\nhadir pada persidangan yang ditetapkan itu, disertai saksi-saksi untuk diperiksa\ndan membawa surat keterangan yang akan dipergunakan (Pasal 121 ayat (1)\nHIR/145 RBg) ;\nDi dalam Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan\nPerdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,\nhalaman 58 dituliskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila\nTergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan\njawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari\nTergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau R.Bg, tetapi ada dalam Pasal 271,\ndan Pasal 272 Rv); \nMenimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya yang\nberjudul HUKUM ACARA PERDATA, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 82\nHalaman 29 dari 32 Putusan Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 94589, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II Walikota Jakarta Utara cq. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait sengketa penguasaan sebidang tanah warisan yang diduga dikuasai Tergugat I dan dibangun pagar dengan menggunakan IMB yang diterbitkan Tergugat II. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengosongan tanah, pembatalan IMB, serta pembayaran ganti rugi. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat karena Tergugat belum memberikan jawaban.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah objek sengketa berdasarkan surat Girik atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I didalilkan telah menduduki tanah objek sengketa sejak April 2023 dan membangun pagar permanen di atasnya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II didalilkan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan oleh Tergugat I untuk membangun pagar tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi Penggugat karena dianggap tidak memiliki legal standing sebagai pemilik sah tanah.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan salah sasaran karena tanah allegedly dimiliki oleh pihak lain sebelum dibeli oleh Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara terkait IMB.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencabut gugatan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II Walikota Jakarta Utara cq. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dalil bahwa Tergugat I secara melawan hukum telah menduduki sebidang tanah warisan yang merupakan hak Penggugat dan membangun pagar permanen di atasnya dengan menggunakan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Tergugat II. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah, serta memerintahkan Tergugat II membatalkan IMB terkait, bersama tuntutan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai legal standing Penggugat, kesalahan sasaran pihak yang digugat, dan daluwarsa, serta membantah adanya perbuatan melawan hukum dengan menyatakan kepemilikan sah atas tanah tersebut. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa perkara termasuk sengketa tata usaha negara yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung dan Tergugat memberikan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga perkara dicabut dan hubungan hukum para pihak kembali ke keadaan semula." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II Walikota Jakarta Utara cq. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dalil bahwa Tergugat I secara melawan hukum telah menduduki sebidang tanah warisan yang merupakan hak Penggugat dan membangun pagar permanen di atasnya dengan menggunakan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Tergugat II. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah, serta memerintahkan Tergugat II membatalkan IMB terkait, bersama tuntutan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai legal standing Penggugat, kesalahan sasaran pihak yang digugat, dan daluwarsa, serta membantah adanya perbuatan melawan hukum dengan menyatakan kepemilikan sah atas tanah tersebut. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa perkara termasuk sengketa tata usaha negara yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung dan Tergugat memberikan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga perkara dicabut dan hubungan hukum para pihak kembali ke keadaan semula.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah objek sengketa berdasarkan surat Girik atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I didalilkan telah menduduki tanah objek sengketa sejak April 2023 dan membangun pagar permanen di atasnya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II didalilkan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan oleh Tergugat I untuk membangun pagar tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi Penggugat karena dianggap tidak memiliki legal standing sebagai pemilik sah tanah.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan salah sasaran karena tanah allegedly dimiliki oleh pihak lain sebelum dibeli oleh Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara terkait IMB.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencabut gugatan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah mencabut gugatan soal tanah yang dipagari orang lain, apakah hak saya atas tanah itu tetap aman?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9659, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pertanyaan berkaitan dengan status keamanan hak atas tanah setelah pencabutan gugatan, yang merupakan masalah akibat hukum dari proses pencabutan gugatan (hukum acara/perdata prosedural). Pasal 1365 mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) sebagai dasar ganti rugi, bukan mengatur akibat hukum pencabutan gugatan terhadap status hak kebendaan. Isi pasal ini tidak mengatur apakah hak atas tanah tetap aman atau kembali ke keadaan semula akibat pencabutan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32754, + "completion_tokens": 1107 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dad879388632b3986d773cfc1d4bb96caf8a624d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,219 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_575_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 146.962, + "query": 9.176, + "relevance": 97.914, + "total": 254.103 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 95556, + "marked_chars": 95799 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan bahwa tanah dan berdiri di atasnya bangunan rumah yang\nterletak di Komplek Departemen Perdagangan No. 4, RT. 004/RW. 006,\nKelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta\nUtara, Provinsi DKI Jakarta Sertifikat Nomor 6752/Kelapa Gading Timur\nadalah milik PT Solusi Mandiri Propertindo (Penggugat);\n3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara (atas objek sengketa) adalah sah dan berharga;\n4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan segera atas objek sengketa; \n5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\nDALAM REKONVENSI:\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n-\nMenghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp 4.271.500, 00; (empat juta dua ratus tujuh puluh\nsatu ribu lima ratus rupiah);\nHalaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 575/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 95799, + "frame": "PT Solusi Mandiri Propertindo menggugat Benedicta Susetyawati atas sengketa pengosongan dan pengakuan kepemilikan atas tanah dan bangunan di Komplek Perdagangan No. 4, Jakarta Utara, yang dikuasai Tergugat setelah transaksi jual beli. Penggugat meminta pengadilan menyatakan objek sengketa sebagai miliknya, mengesahkan sita jaminan, dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan serta menyerahkan objek tersebut. Gugatan balik Tergugat yang meminta pembatalan akta jual beli dan pengakuan utang ditolak oleh pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris pada tanggal 24 Oktober 2013.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.873.000.000,00 kepada Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh ahli waris Raden Ignatius Soewardji membuat surat pernyataan melepaskan hak dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat di hadapan Notaris pada tanggal 25 Maret 2013.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris/PPAT pada tanggal 19 Desember 2014.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6752 diubah menjadi PT Solusi Mandiri Propertindo.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat masih menguasai objek sengketa dan belum menyerahkannya kepada Penggugat meskipun telah menerima pembayaran.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat teguran kepada Tergugat pada tanggal 09 September 2023 dan tanggal 03 November 2023 agar mengosongkan objek sengketa.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa transaksi awal adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan balik untuk menyatakan akta jual beli batal demi hukum dan meminta kompensasi kerugian.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan dari Tergugat melalui perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli yang sah, serta telah melunasi pembayaran, namun Tergugat menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tersebut. Tergugat membantah klaim kepemilikan Penggugat dengan dalih bahwa transaksi tersebut sebenarnya adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi oleh ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi Tergugat mengenai kejelasan gugatan, prosedur mediasi, dan kelengkapan pihak, serta menetapkan bahwa perjanjian jual beli antara kedua belah pihak adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat substansi perjanjian dan didukung oleh bukti penyerahan harga serta pelepasan hak oleh ahli waris. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli sedangkan Tergugat sebagai penjual belum menyerahkan objek, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan objek sengketa sebagai milik Penggugat, mengesahkan sita jaminan, dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek, sekaligus menolak seluruh gugatan balik Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan dari Tergugat melalui perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli yang sah, serta telah melunasi pembayaran, namun Tergugat menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tersebut. Tergugat membantah klaim kepemilikan Penggugat dengan dalih bahwa transaksi tersebut sebenarnya adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi oleh ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi Tergugat mengenai kejelasan gugatan, prosedur mediasi, dan kelengkapan pihak, serta menetapkan bahwa perjanjian jual beli antara kedua belah pihak adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat substansi perjanjian dan didukung oleh bukti penyerahan harga serta pelepasan hak oleh ahli waris. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli sedangkan Tergugat sebagai penjual belum menyerahkan objek, hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan objek sengketa sebagai milik Penggugat, mengesahkan sita jaminan, dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek, sekaligus menolak seluruh gugatan balik Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris pada tanggal 24 Oktober 2013.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.873.000.000,00 kepada Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh ahli waris Raden Ignatius Soewardji membuat surat pernyataan melepaskan hak dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat di hadapan Notaris pada tanggal 25 Maret 2013.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian jual beli atas objek sengketa di hadapan Notaris/PPAT pada tanggal 19 Desember 2014.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemegang hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6752 diubah menjadi PT Solusi Mandiri Propertindo.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat masih menguasai objek sengketa dan belum menyerahkannya kepada Penggugat meskipun telah menerima pembayaran.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat teguran kepada Tergugat pada tanggal 09 September 2023 dan tanggal 03 November 2023 agar mengosongkan objek sengketa.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa transaksi awal adalah perjanjian utang piutang dan objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan balik untuk menyatakan akta jual beli batal demi hukum dan meminta kompensasi kerugian.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan punya akta jual beli, tapi penjualnya masih diam di rumah itu dan menolak pindah, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 40163, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1474 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1474 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1474: Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan (perjanjian). Dalam konteks pertanyaan tentang akta jual beli yang sudah dibuat, pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengakui adanya ikatan perjanjian antara pembeli dan penjual, yang merupakan prasyarat untuk menuntut pelaksanaan kewajiban penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, pembeli sudah bayar lunas dan punya akta, yang mengindikasikan adanya kesepakatan dan kecakapan. Pasal ini relevan untuk menilai apakah perjanjian jual beli tersebut sah secara hukum sehingga mengikat penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Ini adalah dasar hukum utama bagi pembeli untuk menuntut penjual mematuhi isi perjanjian (menyerahkan barang) setelah pembayaran lunas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort). Masalah dalam pertanyaan adalah wanprestasi (tidak melaksanakan perjanjian jual beli), bukan perbuatan melawan hukum di luar perjanjian. Sengketa ini lebih tepat diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian, bukan hukum perikaran luar perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1474 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur kewajiban utama penjual, yaitu menyerahkan barang. Ini adalah jawaban substantif langsung untuk pertanyaan pembeli yang sudah bayar tetapi penjual belum menyerahkan rumah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Meskipun pembeli perlu membuktikan haknya, pasal ini bersifat prosedural/substantif pembuktian, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif atas pelaksanaan perjanjian jual beli itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli. Sama seperti Pasal 1865, ini adalah aturan mengenai alat bukti, bukan aturan substantif yang mengatur hak pembeli untuk menuntut penyerahan objek jual beli." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1474 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39597, + "completion_tokens": 1631 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_591_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_591_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b6bc5ed2b85ca3d8bdaadb8c2cdce45ef20bbaa4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_591_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_591_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.48, + "query": 21.162, + "relevance": 24.361, + "total": 149.07 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41232, + "marked_chars": 41349 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut\nakan tetapi tidak hadir;\n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek; \n- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar\nRp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh\nkami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30\nAgustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024,\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budhyawan Kristianto, S.H.,\nsebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta\ndihadiri oleh Penggugat akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut\nTergugat. \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41349, + "frame": "Penggugat, [NAMA_ORANG], menggugat Tergugat, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat, [NAMA_ORANG], atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa tidak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat. Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa suami Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 250 m² di Jalan H. Amsir pada tanggal 11 Februari 2019 melalui TIM Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan jawaban tertulis pada tanggal 17 Oktober 2022 bahwa bidang tanah milik Penggugat terindikasi berada di dalam aset TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena sengketa mengenai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, [NAMA_ORANG], mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat, [NAMA_ORANG], dengan dalil bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang luasnya 250 m² di Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan pada tahun 2019 tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan alasan tanah tersebut terindikasi sebagai aset TNI AD, padahal tanah di sekitarnya telah diterbitkan sertifikat. Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. Dalam persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim kemudian memeriksa syarat formil gugatan dan berkesimpulan bahwa sengketa yang timbul berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang pertanahan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, dan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, [NAMA_ORANG], mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat, [NAMA_ORANG], dengan dalil bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang luasnya 250 m² di Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan pada tahun 2019 tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan alasan tanah tersebut terindikasi sebagai aset TNI AD, padahal tanah di sekitarnya telah diterbitkan sertifikat. Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. Dalam persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim kemudian memeriksa syarat formil gugatan dan berkesimpulan bahwa sengketa yang timbul berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang pertanahan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, dan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa suami Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 250 m² di Jalan H. Amsir pada tanggal 11 Februari 2019 melalui TIM Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan jawaban tertulis pada tanggal 17 Oktober 2022 bahwa bidang tanah milik Penggugat terindikasi berada di dalam aset TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena sengketa mengenai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa dapat sertifikat tanah saya padahal sudah lama mengajukan, dan kenapa pengadilan bilang ini bukan urusan mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9995, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berkaitan dengan kewenangan pengadilan (formil) dalam menangani sengketa administrasi pertanahan, bukan pada substansi perbuatan melawan hukum atau ganti rugi. Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil (salah pengadilan), sehingga Pasal 1365 yang mengatur substansi perbuatan melawan hukum tidak menjadi dasar hukum yang diperiksa atau relevan untuk menjawab mengapa pengadilan menolak perkara tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16517, + "completion_tokens": 927 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_601_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_601_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..295db4e55e2a8f2025aea750704d54a0b99e2aeb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_601_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_601_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.062, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.911, + "query": 17.026, + "relevance": 76.907, + "total": 202.906 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112211, + "marked_chars": 112544 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi\nHalaman 36 dari 38 Putusan Perdata Nomor 601/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menghukum\n Tergugat untuk melunasi tagihanya sebesar\n Rp.\n1.307.659.675 (satu milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh\nSembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat;\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat\nperbuatan wanprestasi Tergugat sebesar Rp. 770.224.685 (tujuh ratus\ntujuh puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan\npuluh lima rupiah) kepada Penggugat;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n453.750 (empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;\nDemikian dipu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 112544, + "frame": "PT. Patra Solusi Teknologi menggugat PT. Prager Kencana Services atas wanprestasi karena tidak melunasi sisa tagihan atas pengadaan barang telekomunikasi dan suku cadang yang telah diserahkan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar sisa tagihan, bunga, serta ganti rugi akibat kelalaian tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan untuk sebagian, menetapkan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa tagihan serta ganti rugi, namun menolak tuntutan bunga dan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama pengadaan barang telekomunikasi dan suku cadang di Kalimantan Tengah berdasarkan Purchase Order dan berita acara pekerjaan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan barang pesanan kepada Tergugat yang diterima oleh pekerja Tergugat berdasarkan surat tanda terima delivery order.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp 90.000.000 kepada Penggugat setelah bulan April 2022.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 meskipun telah disomasi oleh Penggugat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian berupa hilangnya keuntungan, biaya pesangon karyawan, dan tagihan ke vendor akibat wanprestasi Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga tagihan sebesar 0,5% per bulan dari waktu jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan terhadap saham milik Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon putusan serta merta meskipun tidak memenuhi syarat ketentuan hukum acara.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kerjasama pengadaan barang telekomunikasi antara Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Tengah. Penggugat mendalilkan telah menyerahkan barang sesuai pesanan, namun Tergugat tidak melunasi seluruh tagihan. Tergugat mengakui adanya utang namun berselisih jumlah, serta membantah tuntutan bunga dan sita jaminan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan. Pengadilan mengabulkan tuntutan pembayaran pokok utang dan ganti rugi akibat wanprestasi, namun menolak tuntutan bunga karena tidak diperjanjikan, serta menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kerjasama pengadaan barang telekomunikasi antara Penggugat dan Tergugat di Kalimantan Tengah. Penggugat mendalilkan telah menyerahkan barang sesuai pesanan, namun Tergugat tidak melunasi seluruh tagihan. Tergugat mengakui adanya utang namun berselisih jumlah, serta membantah tuntutan bunga dan sita jaminan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan. Pengadilan mengabulkan tuntutan pembayaran pokok utang dan ganti rugi akibat wanprestasi, namun menolak tuntutan bunga karena tidak diperjanjikan, serta menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama pengadaan barang telekomunikasi dan suku cadang di Kalimantan Tengah berdasarkan Purchase Order dan berita acara pekerjaan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan barang pesanan kepada Tergugat yang diterima oleh pekerja Tergugat berdasarkan surat tanda terima delivery order.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp 90.000.000 kepada Penggugat setelah bulan April 2022.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa tagihan sebesar Rp 1.307.659.675 meskipun telah disomasi oleh Penggugat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian berupa hilangnya keuntungan, biaya pesangon karyawan, dan tagihan ke vendor akibat wanprestasi Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga tagihan sebesar 0,5% per bulan dari waktu jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan terhadap saham milik Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon putusan serta merta meskipun tidak memenuhi syarat ketentuan hukum acara.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang pesanan ke mereka tapi mereka cuma bayar sebagian dan sisa tagihannya tidak dilunasi, apa bisa saya menuntut ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26683, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'lalai' (wanprestasi) yang merupakan syarat utama untuk menuntut ganti rugi. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk mengonfirmasi bahwa Tergugat telah lalai tidak melunasi utang setelah disomasi, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini adalah dasar hukum substantif langsung yang menjawab pertanyaan apakah penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat tidak lunasnya sisa tagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat waktu dimulainya kewajiban memberikan penggantian (biaya, kerugian, bunga), yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk membenarkan tuntutan bunga dan ganti rugi karena Tergugat tetap lalai meskipun telah disomasi, sehingga terkait langsung dengan hak menuntut ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang bunga moratoir dalam perikatan pembayaran uang. Meskipun terkait dengan komponen ganti rugi (bunga), putusan secara tegas menolak tuntutan bunga karena tidak diperjanjikan (mengacu pada yurisprudensi MA), sehingga pasal ini tidak menjadi dasar dikabulkannya ganti rugi dalam konteks sengketa ini. Selain itu, fokus pertanyaan adalah 'ganti rugi' secara umum (termasuk kerugian riil), bukan hanya bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga konvensional (yang disepakati dalam perjanjian). Karena dalam perkara ini tidak ada perjanjian bunga dan tuntutan bunga ditolak, pasal ini tidak relevan sebagai dasar hukum untuk menjawab pertanyaan tentang hak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42790, + "completion_tokens": 1337 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_611_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_611_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bb72026c9bc049ba4ea72f0a689fe957323b9334 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_611_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_611_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 172.319, + "query": 6.816, + "relevance": 23.931, + "total": 203.108 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 74767, + "marked_chars": 74974 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili\nperkara Perdata Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp639.800,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami\nHANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh\nDENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh\npara hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh WIDDY HASTUTY, S.H.,M.H.\nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari tersebut;\n HAKIM-HAKIM ANGGOTA,\n HAKIM KETUA MAJELIS,\n DENY RISWANTO, S.H.,M.H.\n HANIFZAR, S.H.,M.H.\nYUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.\nPanitera Pengganti,\nWIDDY HASTUTY, S.H.,M.H.\nPerincian Biaya: \n1.\nPNBP\n: Rp30.000,00\nHalaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 74974, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris) menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I (Notaris), dan Turut Tergugat II (BPN) terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan peninggalan almarhum Getah Haji Kuala yang beralamat di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara. Para Penggugat mendalilkan peralihan hak sertifikat kepada Tergugat I dilakukan secara melawan hukum melalui Akta Jual Beli yang cacat formil, sehingga mereka meminta pernyataan batal demi hukumnya akta tersebut, pengakuan kepemilikan sah atas tanah, serta pembatalan sertifikat baru atas nama Tergugat I. Gugatan ini juga menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil serta peletakan sita jaminan atas objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Getah Haji Kuala yang memiliki tanah dan bangunan seluas 241 M² di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Getah Haji Kuala pernah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672 kepada Tergugat II untuk keperluan hutang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 2 April 1997, diterbitkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 di hadapan Turut Tergugat I (Notaris) yang mengalihkan hak atas objek tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 diterbitkan secara cacat hukum karena almarhum ditipu menandatangani blangko kosong oleh Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 diterbitkan atas nama Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2007.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris lain yang ditarik menjadi Tergugat karena tidak mau mengajukan gugatan bersama atau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalilan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut karena amar gugatan meminta pembatalan sertifikat yang merupakan tindakan administratif kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris sah almarhum Getah Haji Kuala, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I (Notaris), dan Turut Tergugat II (BPN) terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara. Para Penggugat mendalilkan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan almarhum kepada Tergugat I melalui Akta Jual Beli tahun 1997 dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 atas nama Tergugat I tahun 2007 dilakukan secara melawan hukum dan cacat formil, sehingga mereka meminta pembatalan akta dan sertifikat tersebut, pengakuan kepemilikan sah, serta ganti rugi. Namun, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa amar gugatan nomor 7 yang menuntut pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru masuk dalam ranah administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris sah almarhum Getah Haji Kuala, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I (Notaris), dan Turut Tergugat II (BPN) terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara. Para Penggugat mendalilkan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan almarhum kepada Tergugat I melalui Akta Jual Beli tahun 1997 dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 atas nama Tergugat I tahun 2007 dilakukan secara melawan hukum dan cacat formil, sehingga mereka meminta pembatalan akta dan sertifikat tersebut, pengakuan kepemilikan sah, serta ganti rugi. Namun, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa amar gugatan nomor 7 yang menuntut pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang sertifikat baru masuk dalam ranah administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Getah Haji Kuala yang memiliki tanah dan bangunan seluas 241 M² di Exs. Komplek Gaya Motor No.146 B, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Getah Haji Kuala pernah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672 kepada Tergugat II untuk keperluan hutang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 2 April 1997, diterbitkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 di hadapan Turut Tergugat I (Notaris) yang mengalihkan hak atas objek tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 33/cilincing/1997 diterbitkan secara cacat hukum karena almarhum ditipu menandatangani blangko kosong oleh Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 763 diterbitkan atas nama Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2007.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris lain yang ditarik menjadi Tergugat karena tidak mau mengajukan gugatan bersama atau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalilan bahwa permohonan pembatalan sertifikat dan penerbitan ulang termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut karena amar gugatan meminta pembatalan sertifikat yang merupakan tindakan administratif kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris merasa sertifikat tanah peninggalan ayah saya yang dijual orang lain itu tidak sah, tapi pengadilan bilang tidak berwenang mengadili soal pembatalan sertifikat, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18495, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar ganti rugi. Namun, dalam pertimbangan hukum ini, gugatan ditolak bukan karena pemeriksaan substansi perbuatan melawan hukum, melainkan karena eksepsi kewenangan absolut yang diterima. Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara pembatalan sertifikat karena itu adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum substantif yang diperiksa atau menjadi jawaban atas masalah kewenangan yang dihadapi pemohon dalam konteks pertanyaan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28861, + "completion_tokens": 1402 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_619_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_619_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e066717e9624bcbb4cf45f3f51ec45942c384e49 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_619_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_619_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.035, + "query": 16.813, + "relevance": 60.194, + "total": 217.083 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64634, + "marked_chars": 64814 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMengabulkan eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili\nsecara relatif; \n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls. I A Khusus tidak\nberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor\n619/Pdt.G//2024/PN. Jkt.Utr tersebut;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nhingga kini dihitung sebesar ;\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari\nSenin tanggal 17 Pebruari 2025 oleh kami Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H\nsebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan SH dan Slamet Widodo, S.H.,M.H. yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetepan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA\nKhusus Nomor 619/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal, 19 September 2024, putusan\nmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19\nPebruari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim\nAnggota tersebut, dengan dibantu oleh Jihan Hasmin S.E., Panitera Pengganti\nPengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa\nTergugat dan putusan ini selanjutnya dikirim melalui sistim informasi Pengadilan. \nHalaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 619/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kep" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64814, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat yang dianggap cacat hukum dan merugikan Penggugat. Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, mencabut eksekusi, membatalkan penetapan eksekusi, serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan sita eksekusi atas tanah milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan tidak pernah menerima panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan dalam proses eksekusi tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim amar putusan kasasi tidak memerintahkan Penggugat untuk melakukan sesuatu sehingga tidak dapat dieksekusi terhadapnya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp120.000.000.000,- akibat hilangnya hak atas tanah seluas 24.500 M2.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp400.000.000,- atas kehilangan keuntungan yang diperkirakan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Pengadilan Negeri Cikarang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran, dengan menyatakan panggilan telah dilakukan secara patut.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal status kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dan menyatakan Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan relatif Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan Tergugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat yang dianggap cacat hukum karena Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran dan amar putusan kasasi tidak memerintahkan tindakan terhadap Penggugat. Penggugat menuntut pencabutan eksekusi, pembatalan penetapan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan bahwa karena objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cikarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi kewenangan relatif tersebut, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara, dan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan Tergugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah milik Penggugat yang dianggap cacat hukum karena Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran dan amar putusan kasasi tidak memerintahkan tindakan terhadap Penggugat. Penggugat menuntut pencabutan eksekusi, pembatalan penetapan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan bahwa karena objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cikarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi kewenangan relatif tersebut, menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara, dan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan sita eksekusi atas tanah milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan tidak pernah menerima panggilan tegoran (aanmaning) dari Pengadilan dalam proses eksekusi tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim amar putusan kasasi tidak memerintahkan Penggugat untuk melakukan sesuatu sehingga tidak dapat dieksekusi terhadapnya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp120.000.000.000,- akibat hilangnya hak atas tanah seluas 24.500 M2.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp400.000.000,- atas kehilangan keuntungan yang diperkirakan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Pengadilan Negeri Cikarang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil tegoran, dengan menyatakan panggilan telah dilakukan secara patut.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal status kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dan menyatakan Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa barang tidak bergerak terletak di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan relatif Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa tidak adil karena tanah saya disita paksa padahal saya tidak pernah dipanggil, lalu pengadilan bilang tidak berwenang mengadili, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20130, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti sengketa pokok yang digugat oleh Penggugat ('Perbuatan Tergugat yang mengajukan eksekusi secara melawan hukum'). Meskipun putusan ini menolak kewenangan pengadilan karena alasan prosedural (forum rei sitae), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi dasar hukum materiil yang sedang diperdebatkan dan menjadi objek dari eksepsi kompetensi relatif tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini hanya dikutip secara teknis untuk menegaskan bahwa bukti salinan putusan yang diajukan Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban substantif terkait sengketa tanah atau perbuatan melawan hukum, melainkan hanya alat bukti prosedural." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat (res judicata) dari putusan hakim. Dalam teks putusan, pasal ini tidak dikutip atau menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus eksepsi kewenangan relatif. Putusan ini didasarkan pada HIR/RBG mengenai kompetensi relatif, bukan pada prinsip res judicata dari putusan sebelumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27437, + "completion_tokens": 1443 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_629_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_629_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c57ad161594482933d47de24666f5fca6884bd75 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_629_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_629_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 27, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 145.628, + "query": 20.679, + "relevance": 16.819, + "total": 183.171 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 80430, + "marked_chars": 80664 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONPENSI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenerima eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat dan Turut\nTergugat II;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONPENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak\ndapat diterima;\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar\nbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp547.800,00 (lima\nratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh\nkami DENY RISWANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MASKUR, SH dan\nHANIFZAR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim\nAnggota tersebut, dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, SH. Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;\n Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua, \nHalaman 26 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs i" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 80664, + "frame": "PT JAFFARINDO PALM MAS menggugat PT MAP TRANS LOGISTIC, PT MENTARI SAMUDERA ABADI, dan PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC atas dugaan keterlambatan pengiriman muatan buah pinang yang menyebabkan kerugian. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi sebesar 54.000 USD. Perkara ini berakhir dengan putusan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara karena adanya klausul yurisdiksi dalam Bill of Lading.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pemesanan pengiriman muatan buah pinang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2023, 20 Februari 2023, 23 Januari 2023, dan 03 Februari 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menunjuk Tergugat untuk melakukan pengiriman atas muatan barang milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muatan No. 064, Muatan No. 065, dan Muatan No. 158 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muatan No. 066 dan Muatan No. 145 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar 54.000 USD akibat keterlambatan pengiriman dan telah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Hukum Pertama tertanggal 19 Juni 2023 dan Surat Peringatan Hukum Kedua tertanggal 5 Juli 2023 kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bill of Lading nomor AYEBLWBND2300064, AYEBLWBND2300065, DNZBLWBWBWBND10158, AYEBLWBN2300066, dan DNZBLWBND10145 memuat klausul yang menyatakan perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai sesuai hukum Inggris.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah tidak mengajukan replik dan dianggap melepaskan hak-haknya.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara karena adanya klausul yurisdiksi dalam Bill of Lading yang menunjuk ke Uni Emirat Arab.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT JAFFARINDO PALM MAS mengajukan gugatan perdata terhadap PT MAP TRANS LOGISTIC, PT MENTARI SAMUDERA ABADI, dan PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC dengan dalil keterlambatan pengiriman muatan buah pinang dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Bandar Abbas yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi sebesar 54.000 USD dengan dasar perbuatan melawan hukum. Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dengan menunjuk klausul dalam Bill of Lading yang mengatur penyelesaian sengketa di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Penggugat tidak mengajukan replik dan tidak hadir dalam persidangan selanjutnya. Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kewenangan mengadili, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT JAFFARINDO PALM MAS mengajukan gugatan perdata terhadap PT MAP TRANS LOGISTIC, PT MENTARI SAMUDERA ABADI, dan PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC dengan dalil keterlambatan pengiriman muatan buah pinang dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Bandar Abbas yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi sebesar 54.000 USD dengan dasar perbuatan melawan hukum. Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dengan menunjuk klausul dalam Bill of Lading yang mengatur penyelesaian sengketa di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Penggugat tidak mengajukan replik dan tidak hadir dalam persidangan selanjutnya. Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kewenangan mengadili, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pemesanan pengiriman muatan buah pinang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2023, 20 Februari 2023, 23 Januari 2023, dan 03 Februari 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menunjuk Tergugat untuk melakukan pengiriman atas muatan barang milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muatan No. 064, Muatan No. 065, dan Muatan No. 158 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muatan No. 066 dan Muatan No. 145 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan 5 April 2023, melebihi jadwal kedatangan yang seharusnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar 54.000 USD akibat keterlambatan pengiriman dan telah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Hukum Pertama tertanggal 19 Juni 2023 dan Surat Peringatan Hukum Kedua tertanggal 5 Juli 2023 kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bill of Lading nomor AYEBLWBND2300064, AYEBLWBND2300065, DNZBLWBWBWBND10158, AYEBLWBN2300066, dan DNZBLWBND10145 memuat klausul yang menyatakan perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai sesuai hukum Inggris.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah tidak mengajukan replik dan dianggap melepaskan hak-haknya.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara karena adanya klausul yurisdiksi dalam Bill of Lading yang menunjuk ke Uni Emirat Arab.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya pesan kirim buah pinang tapi telat sampai, terus pas mau gugat di sini malah ditolak karena kontraknya bilang harus diselesaikan di Dubai, kan saya sudah bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9031, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (tort) atas perbuatan melawan hukum. Namun, dalam putusan ini, gugatan ditolak (dinyatakan tidak dapat diterima) karena adanya klausul yurisdiksi/arbitrase dalam kontrak (Bill of Lading) yang mengalihkan penyelesaian sengketa ke Dubai, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa pokok perkara. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diperiksa atau diterapkan oleh hakim untuk menolak gugatan; penolakan murni bersifat prosedural/yurisdiksi berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan penilaian substantif atas unsur perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26811, + "completion_tokens": 1284 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_631_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_631_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42b6db65210e9deafd7d4c987b5c97c34cc942ef --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_631_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,292 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_631_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.083, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 202.42, + "query": 5.585, + "relevance": 108.026, + "total": 316.114 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 106224, + "marked_chars": 106539 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONPENSI\nDALAM EKSEPSI\n- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. HENDRA\nSISWANTO.\n3.\nMenyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan\nsegala akibat hukumnya.\nHalaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang\nberikut bunga dan keuntungan yang diharapkan secara tunai dan seketika\nkepada Penggugat sebesar Rp 3.720.600.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua\npuluh juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :\n\nHutang Pokok\n = Rp\n2.000.000.000,-\n\nBunga yang dijanjikan 1,5% x Rp 2.000.000.000 x 12 bulan = Rp\n360.000.000,- \n\nPerubahan bunga 1% x Rp 2.000.000.000 x 80 bulan " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 106539, + "frame": "Penggugat menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Hendra Siswanto atas wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang disepakati pada 4 Januari 2016. Penggugat menuntut pembayaran hutang pokok, bunga, dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 3.720.600.000,- serta sita jaminan dan uang paksa. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Para Tergugat sebagai ahli waris yang melakukan wanprestasi dan wajib membayar hutang tersebut, namun menolak tuntutan sita jaminan dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto menandatangani Surat Perjanjian tanggal 4 Januari 2016 mengenai pinjam meminjam uang.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2016.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Hendra Siswanto meninggal dunia, sehingga Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan undangan klarifikasi pada 21 Juni 2023 dan somasi pada 27 Juni 2023 kepada Para Tergugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang berdasarkan perjanjian tanggal 4 Januari 2016.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto seperti melalui email pada 29 Mei 2017 untuk menurunkan bunga pinjaman dari 1,5% menjadi 1% per bulan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Hendra Siswanto telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 477.000.000,-.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan prematur karena tidak ada teguran tertulis kepada Alm. Hendra Siswanto semasa hidup.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PT. Kharisma Interplast Pratama dan Agus Setyawan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan salah pihak karena mereka tidak menandatangani perjanjian.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut sita jaminan terhadap rumah tinggal Para Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- per hari.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Hendra Siswanto atas dasar wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat pada 4 Januari 2016. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Tergugat I dan menuntut pembayaran hutang pokok, bunga, serta keuntungan yang diharapkan. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi prematur, kurang pihak, kabur, dan salah pihak, serta dalil bahwa mereka tidak mengetahui perjanjian tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menetapkan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah serta telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah adanya klarifikasi dan somasi. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar total Rp 3.720.600.000,- yang terdiri dari hutang pokok, bunga yang telah disepakati, dan keuntungan yang diharapkan, dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan Alm. Hendra Siswanto. Tuntutan sita jaminan, putusan serta merta, dan uang paksa ditolak karena tidak didukung bukti kepemilikan yang cukup dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai uang paksa untuk pembayaran uang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Hendra Siswanto atas dasar wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat pada 4 Januari 2016. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Tergugat I dan menuntut pembayaran hutang pokok, bunga, serta keuntungan yang diharapkan. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi prematur, kurang pihak, kabur, dan salah pihak, serta dalil bahwa mereka tidak mengetahui perjanjian tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menetapkan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah serta telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah adanya klarifikasi dan somasi. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar total Rp 3.720.600.000,- yang terdiri dari hutang pokok, bunga yang telah disepakati, dan keuntungan yang diharapkan, dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan Alm. Hendra Siswanto. Tuntutan sita jaminan, putusan serta merta, dan uang paksa ditolak karena tidak didukung bukti kepemilikan yang cukup dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai uang paksa untuk pembayaran uang.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto menandatangani Surat Perjanjian tanggal 4 Januari 2016 mengenai pinjam meminjam uang.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2016.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Hendra Siswanto meninggal dunia, sehingga Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan undangan klarifikasi pada 21 Juni 2023 dan somasi pada 27 Juni 2023 kepada Para Tergugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang berdasarkan perjanjian tanggal 4 Januari 2016.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Alm. Hendra Siswanto seperti melalui email pada 29 Mei 2017 untuk menurunkan bunga pinjaman dari 1,5% menjadi 1% per bulan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Hendra Siswanto telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 477.000.000,-.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan prematur karena tidak ada teguran tertulis kepada Alm. Hendra Siswanto semasa hidup.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PT. Kharisma Interplast Pratama dan Agus Setyawan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan gugatan salah pihak karena mereka tidak menandatangani perjanjian.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut sita jaminan terhadap rumah tinggal Para Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- per hari.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke ayah mereka, tapi setelah dia meninggal, para ahli warisnya tidak mau bayar hutangnya padahal sudah saya tegur berkali-kali." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 42861, + "candidates": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1245 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1245: Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur kewajiban ahli waris untuk memikul utang dari pewaris seimbang dengan bagian warisan yang diterima. Hal ini menjadi dasar hukum substantif utama dalam menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang telah meninggal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kealpaan) debitur yang dinyatakan lalai. Dalam konteks pertanyaan, hal ini relevan karena menjawab aspek 'tidak mau bayar' setelah 'sudah ditegur berkali-kali' (yang setara dengan pernyataan lalai/somasi), sehingga memenuhi unsur wanprestasi yang menuntut pertanggungjawaban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga). Ini relevan untuk menjawab implikasi hukum dari ketidakpatuhan ahli waris membayar hutang, yaitu adanya kewajiban untuk membayar pokok hutang beserta bunga/kerugiannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian dalam wanprestasi, yaitu debitur harus membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure) jika ingin dibebaskan dari ganti rugi. Ini relevan secara substantif karena menentukan siapa yang harus membuktikan alasan ketidakmampuan bayar dalam sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian tanggung jawab ganti rugi akibat keadaan memaksa atau force majeure. Ini relevan sebagai pembelaan potensial atau unsur yang perlu dinilai dalam sengketa wanprestasi untuk menentukan apakah ahli waris dapat dibebaskan dari kewajiban membayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Karena sengketa berawal dari hutang pinjam meminjam (perjanjian), maka validitas perjanjian awal antara Penggugat dan Ayah Tergugat (Pewaris) harus dipenuhi. Ini adalah dasar hukum yang menopang adanya perikatan yang sah sebelum dialihkan ke ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batalnya perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Fakta dalam pertanyaan tidak menyebutkan adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam pembuatan perjanjian hutang, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan isu sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang alasan mengapa ahli waris harus menaati perjanjian hutang yang dibuat oleh pewarisnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (akta otentik vs bawah tangan). Ini adalah pasal prosedur pembuktian, bukan aturan substantif mengenai hak/kewajiban ahli waris atau wanprestasi, sehingga tidak menjawab inti pertanyaan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Ini adalah pasal alat bukti/prosedural, bukan aturan substantif yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan ahli waris debitur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1245 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 46110, + "completion_tokens": 2244 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_647_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_647_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc355f74496fc811935e992b0b2a9847e78f5d2d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_647_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_647_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 151.109, + "query": 13.073, + "relevance": 34.657, + "total": 198.899 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112331, + "marked_chars": 112655 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM KONVENSI\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.\n2.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah\ndilangsungkan pada tanggal 01 September 2019 secara Katholik dihadapan\nPastor Reynaldo Antoni Haryanto, Pr, yang bertempat di Gereja Santo\nAmbrosius – Villa Melati Mas blok 06 nomor 26, Serpong – Tangerang\nSelatan, sesuai dengan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, Buku\nPerkawinan : 1, Halaman : 30, Nomor 088 dan sebagaimana telah\ndidaftarkan dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang\nSelatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- tertanggal 05\nSeptember 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya.\n3.\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau\npetugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang\ntelah mempunyai kekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat di Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, agar Pegawai\nPencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang\ndiperuntukan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat di Dinas\nKependudukan Kota Bandung sebagai tempat dimana perkawinan\ndilangsungkan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari\nDaftar Catatan Perkawinan;\n4.\nMemerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya\nperceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil\ntempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak\nPutusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;\nDALAM REKONVENSI\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk\nsebagian;\n2. Menetapkan anak Bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan,\ntanggal 02 Juni 2020, umur 3 (tiga) tahun, sebagaimana Kutipan Akta\nKelahiran Nomor: --- tertanggal 29 Juni 20" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 112655, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah tempat tinggal, serta meminta hak asuh anak tunggal mereka. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan gugatan reconvensi untuk mempertahankan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian namun menolak hak asuh anak bagi Penggugat dan menolak tuntutan harta bersama dalam reconvensi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 01 September 2019 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 02 Juni 2020.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya mediasi untuk perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan mengakui memiliki pria idaman lain.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan kepergiannya dari rumah disebabkan tugas kuliah S2 Psikologi dan mendapat persetujuan Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mampu mendidik anak dengan baik sehingga meminta hak asuh anak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menghalang-halangi pertemuan Tergugat dengan anak.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan reconvensi untuk meminta hak asuh anak, pembagian harta bersama (mobil dan tabungan), serta nafkah anak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada di tangan Tergugat sebagai ibu kandung.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pembagian harta bersama dan nafkah terhutang dalam gugatan reconvensi karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Februari 2023, serta meminta hak asuh anak tunggal mereka. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan kepergiannya bersifat sementara untuk tugas kuliah dan mengajukan reconvensi untuk mempertahankan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta nafkah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan, namun menolak permintaan hak asuh anak dari Penggugat dan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat demi kepentingan anak. Tuntutan harta bersama dan nafkah dalam reconvensi ditolak karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Februari 2023, serta meminta hak asuh anak tunggal mereka. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan kepergiannya bersifat sementara untuk tugas kuliah dan mengajukan reconvensi untuk mempertahankan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta nafkah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan, namun menolak permintaan hak asuh anak dari Penggugat dan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat demi kepentingan anak. Tuntutan harta bersama dan nafkah dalam reconvensi ditolak karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 01 September 2019 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 02 Juni 2020.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya mediasi untuk perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan mengakui memiliki pria idaman lain.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan kepergiannya dari rumah disebabkan tugas kuliah S2 Psikologi dan mendapat persetujuan Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mampu mendidik anak dengan baik sehingga meminta hak asuh anak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menghalang-halangi pertemuan Tergugat dengan anak.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan reconvensi untuk meminta hak asuh anak, pembagian harta bersama (mobil dan tabungan), serta nafkah anak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada di tangan Tergugat sebagai ibu kandung.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pembagian harta bersama dan nafkah terhutang dalam gugatan reconvensi karena tidak dapat digabungkan dengan perkara perceraian atau tidak terbukti.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya pisah rumah dengan suami sejak 2023 dan cerai, tapi hak asuh anak malah jatuh ke tangan dia, kenapa ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32280, + "candidates": [ + "Pasal 246 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 246: Ketentuan - ketentuan Pasal 210 sampai dengan 220, Pasal 222 sampai dengan 228, dan Pasal 231, berlaku juga terhadap pisah meja dan ranjang yang diminta oleh salah seorang dan suami isteri terhadap yang lain. Setelah mengucapkan putusan tentang pisah meja dan ranjang, Pengadilan Negeri setelah mendengar dan memanggil dengan sah orang tua dan keluarga sedarah dan semenda anakanak yang masih di bawah umur, harus menetapkan siapa dan kedua orang tua itu yang akan melakukan kekuasaan orang tua atas diri tiap-tiap anak, kecuali bila kedua orang tua itu telah dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim yang terdahulu yang mungkin telah memecat atau melepaskan mereka dan kekuasaan orang tua. Ketetapan ini berlaku setelah hari putusan tentang pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum hari itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan perlawanan serta banding pun tidak diperbolehkan. Terhadap penetapan ini, pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua, boleh melakukan perlawanan, bila atas panggilan termaksud dalam alinea kedua dia tidak menghadap. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Pihak orang tua yang telah menghadap atas pemanggilan dan tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua, atau yang perlawanannya ditolak, boleh mohon banding terhadap penetapan itu dalam waktu tiga puluh hari setelah hari termaksud dalam alinea ketiga. Ketentuan Pasal 230b dan Pasal 230c berlaku sama terhadap bapak dan ibu yang tidak diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua. Terhadap pemeriksaan para orang tua berlaku alinea keempat Pasat 206." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang akan melakukan kekuasaan orang tua (hak asuh) atas anak yang masih di bawah umur setelah terjadi perceraian atau pisah meja dan ranjang. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip Pasal 246 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk memutuskan pemberian hak asuh anak kepada Tergugat (ibu), sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang menjawab pertanyaan pengguna mengenai alasan hukum di balik putusan hak asuh." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 246 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 41139, + "completion_tokens": 1115 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_650_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_650_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4ac81e1a7179d5dc093ec14cc7435484dccecba --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_650_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,290 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_650_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 55, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 316.218, + "read": 118.381, + "query": 4.145, + "relevance": 83.784, + "total": 522.619 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 165588, + "marked_chars": 166074 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI PERKARA A\nQUO;\n3.\nMENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA\nYANG TIMBUL DALAM PERKARA.\nNamun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a\nquo berpendapat lain dengan menyatakan berwenang memeriksa dan\nmengadili perkara a quo, maka dengan ini TERGUGAT I menyampaikan\ntanggapan lebih lanjut atas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, sebagaimana\nberikut di bawah ini.\nPENDAHULUAN\nI.\nKREDIT ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG TIMBUL\nBERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN PINJAM\nMEMINJAM / HUTANG PIUTANG ANTARA BANK SELAKU KREDITOR\nDENGAN DEBITOR SEHINGGA TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN\nUNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN\nHalaman 13 dari 55 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nKONSUMEN YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM TERKAIT\nDENGAN KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA. \n1. Bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 t" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134949, + "summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh PT. Bonatiga Jaya Abadi (Penggugat/Debitur) melawan PT. Bank Central Asia Tbk (Tergugat I/Kreditur), PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (Tergugat II), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono (Turut Tergugat) terkait Perjanjian Kredit No. 007-0386-2016-000 tanggal 22 Agustus 2016 dan Perjanjian Perubahan No. 02089/PPK/SLK/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan objek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 atas nama Sukmawati seluas 90㎡ di Jl. Jampea No.127, Jakarta Utara [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.539.103.652,- [HAL 4-11]. Penggugat juga menuntut sita jaminan dan uang paksa [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-28] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan, namun mengajukan jawaban pokok perkara. Tergugat I dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku, dan perjanjian kredit sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13-17]. Tergugat I dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023, namun Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi [HAL 18-22]. Tergugat I dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali (Maret, Mei, Juli 2024) yang tidak laku, dengan pemberitahuan yang telah dilakukan, dan lelang ke-4 dijadwalkan 11 Maret 2025 [HAL 25-28]. Tergugat I dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai [HAL 28-29].\n\n[HAL 30-45] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure, karena Penggugat mulai menunggak tahun 2023, jauh setelah pandemi ditetapkan, dan telah diberikan keringanan pembayaran yang dilanggar [HAL 30-31]. Tergugat I menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian, karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian pada 2018, serta tidak ada kewajiban membacakan pasal [HAL 32-36]. Tergugat I dalil Pasal 14.2 Perjanjian Kredit sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 37]. Tergugat I menolak dalil perlu pailitkan perusahaan sebelum lelang, karena hak eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan sendiri tanpa putusan pengadilan [HAL 38-39]. Tergugat I dalil Penggugat tidak beritikad baik karena menyewakan objek tanpa izin dan tidak membayar utang, serta Tergugat I telah terbuka untuk negosiasi [HAL 40-42]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan perincian kerugian tidak jelas, serta menolak uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 43-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 32625, + "summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh PT. Bonatiga Jaya Abadi (Penggugat/Debitur) melawan PT. Bank Central Asia Tbk (Tergugat I/Kreditur), PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (Tergugat II), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono (Turut Tergugat) terkait Perjanjian Kredit No. 007-0386-2016-000 tanggal 22 Agustus 2016 dan Perjanjian Perubahan No. 02089/PPK/SLK/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan objek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 atas nama Sukmawati seluas 90㎡ di Jl. Jampea No.127, Jakarta Utara [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.539.103.652,- [HAL 4-11]. Penggugat juga menuntut sita jaminan dan uang paksa [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-28] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan, namun mengajukan jawaban pokok perkara. Tergugat I dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku, dan perjanjian kredit sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13-17]. Tergugat I dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023, namun Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi [HAL 18-22]. Tergugat I dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali (Maret, Mei, Juli 2024) yang tidak laku, dengan pemberitahuan yang telah dilakukan, dan lelang ke-4 dijadwalkan 11 Maret 2025 [HAL 25-28]. Tergugat I dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai [HAL 28-29].\n\n[HAL 30-45] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure, karena Penggugat mulai menunggak tahun 2023, jauh setelah pandemi ditetapkan, dan telah diberikan keringanan pembayaran yang dilanggar [HAL 30-31]. Tergugat I menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian, karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian pada 2018, serta tidak ada kewajiban membacakan pasal [HAL 32-36]. Tergugat I dalil Pasal 14.2 Perjanjian Kredit sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 37]. Tergugat I menolak dalil perlu pailitkan perusahaan sebelum lelang, karena hak eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan sendiri tanpa putusan pengadilan [HAL 38-39]. Tergugat I dalil Penggugat tidak beritikad baik karena menyewakan objek tanpa izin dan tidak membayar utang, serta Tergugat I telah terbuka untuk negosiasi [HAL 40-42]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan perincian kerugian tidak jelas, serta menolak uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 43-45].\n\n[HAL 45-47] Tergugat I menolak tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena dalil Penggugat tidak didukung bukti autentik dan tidak ada jaminan yang diberikan sesuai SEMA 3/2000 [HAL 45]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat sebagai debitor tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR yang mensyaratkan persangkaan penggelapan oleh pihak berhutang, serta objek sudah dibebani Hak Tanggungan sehingga tidak dapat disita lagi menurut yurisprudensi MA [HAL 46-47]. Tergugat I dalil lelang eksekusi Hak Tanggungan sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213/PMK.06/2020 dan Pedoman Teknis Peradilan MA [HAL 47].\n\n[HAL 48-52] Tergugat I dalil tidak ada perbuatan melawan hukum karena tindakannya sesuai ketentuan hukum [HAL 48]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang sesuai Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023 dan lalai mengosongkan serta menyerahkan Objek Jaminan beserta kunci-kuncinya sesuai Pasal 2 butir 10 Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pasal 4 ayat 6 Perjanjian Penyelesaian Utang, sehingga Tergugat I menuntut Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan serta membayar uang paksa Rp 1.000.000,- per hari keterlambatan [HAL 48-53].\n\n[HAL 53-55] Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV [HAL 53-54]. Amar putusan: Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara Rp 384.200,- kepada Penggugat [HAL 54-55]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh PT. Bonatiga Jaya Abadi (Penggugat/Debitur) melawan PT. Bank Central Asia Tbk (Tergugat I/Kreditur), PT. Balai Lelang Sukses Mandiri (Tergugat II), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono (Turut Tergugat) terkait Perjanjian Kredit No. 007-0386-2016-000 tanggal 22 Agustus 2016 dan Perjanjian Perubahan No. 02089/PPK/SLK/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan objek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1021 atas nama Sukmawati seluas 90㎡ di Jl. Jampea No.127, Jakarta Utara [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.539.103.652,- [HAL 4-11]. Penggugat juga menuntut sita jaminan dan uang paksa [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-28] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan, namun mengajukan jawaban pokok perkara. Tergugat I dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku, dan perjanjian kredit sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13-17]. Tergugat I dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023, namun Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi [HAL 18-22]. Tergugat I dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali (Maret, Mei, Juli 2024) yang tidak laku, dengan pemberitahuan yang telah dilakukan, dan lelang ke-4 dijadwalkan 11 Maret 2025 [HAL 25-28]. Tergugat I dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai [HAL 28-29].\n\n[HAL 30-45] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure, karena Penggugat mulai menunggak tahun 2023, jauh setelah pandemi ditetapkan, dan telah diberikan keringanan pembayaran yang dilanggar [HAL 30-31]. Tergugat I menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian, karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian pada 2018, serta tidak ada kewajiban membacakan pasal [HAL 32-36]. Tergugat I dalil Pasal 14.2 Perjanjian Kredit sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 37]. Tergugat I menolak dalil perlu pailitkan perusahaan sebelum lelang, karena hak eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan sendiri tanpa putusan pengadilan [HAL 38-39]. Tergugat I dalil Penggugat tidak beritikad baik karena menyewakan objek tanpa izin dan tidak membayar utang, serta Tergugat I telah terbuka untuk negosiasi [HAL 40-42]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan perincian kerugian tidak jelas, serta menolak uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 43-45].\n\n[HAL 45-47] Tergugat I menolak tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena dalil Penggugat tidak didukung bukti autentik dan tidak ada jaminan yang diberikan sesuai SEMA 3/2000 [HAL 45]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat sebagai debitor tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR yang mensyaratkan persangkaan penggelapan oleh pihak berhutang, serta objek sudah dibebani Hak Tanggungan sehingga tidak dapat disita lagi menurut yurisprudensi MA [HAL 46-47]. Tergugat I dalil lelang eksekusi Hak Tanggungan sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213/PMK.06/2020 dan Pedoman Teknis Peradilan MA [HAL 47].\n\n[HAL 48-52] Tergugat I dalil tidak ada perbuatan melawan hukum karena tindakannya sesuai ketentuan hukum [HAL 48]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang sesuai Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023 dan lalai mengosongkan serta menyerahkan Objek Jaminan beserta kunci-kuncinya sesuai Pasal 2 butir 10 Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pasal 4 ayat 6 Perjanjian Penyelesaian Utang, sehingga Tergugat I menuntut Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan serta membayar uang paksa Rp 1.000.000,- per hari keterlambatan [HAL 48-53].\n\n[HAL 53-55] Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV [HAL 53-54]. Amar putusan: Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara Rp 384.200,- kepada Penggugat [HAL 54-55]." + }, + "read": { + "input_chars": 4660, + "frame": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menggugat PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan hak tanggungan. Gugatan ini menuntut pembatalan perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat atas dasar kesepakatan mediasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi dalil bahwa PT. Bank Central Asia Tbk tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian kredit dan menggunakan klausula baku yang memberatkan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang serta ganti rugi materiil dan immateriil.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali yang tidak laku dengan pemberitahuan yang telah dilakukan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menggugat PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan hak tanggungan. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen, serta telah memberikan skema pembayaran bertahap namun Penggugat lalai membayar. Tergugat I juga dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang tidak laku dan menolak dalil force majeure serta klausula baku. Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV. Amar putusan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menggugat PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan hak tanggungan. Penggugat dalil bahwa Tergugat I tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian, menggunakan klausula baku yang memberatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen, serta telah memberikan skema pembayaran bertahap namun Penggugat lalai membayar. Tergugat I juga dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang tidak laku dan menolak dalil force majeure serta klausula baku. Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi, dengan persetujuan Tergugat I sesuai Pasal 271 RV. Amar putusan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan, memerintahkan pencoretan perkara dalam register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mardijono terkait perjanjian kredit dan eksekusi jaminan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi dalil bahwa PT. Bank Central Asia Tbk tidak membacakan pasal demi pasal perjanjian kredit dan menggunakan klausula baku yang memberatkan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bonatiga Jaya Abadi menuntut pernyataan batal demi hukum atas perjanjian kredit, akta hak tanggungan, dan rencana lelang serta ganti rugi materiil dan immateriil.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat merujuk UU Kepailitan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil bahwa hubungan kredit bukan hubungan konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak berlaku.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah memberikan skema pembayaran bertahap melalui Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 8 Juni 2023.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil Penggugat lalai membayar sejak Juli 2023 sehingga terjadi wanprestasi.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 3 kali yang tidak laku dengan pemberitahuan yang telah dilakukan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk dalil gugatan Premature karena lelang belum selesai.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil Penggugat bahwa pandemi Covid-19 adalah force majeure.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak dalil klausula baku dan ketidakjelasan perjanjian karena Penggugat telah menandatangani dan memperpanjang perjanjian.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 227 ayat (1) HIR.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Bank Central Asia Tbk mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan wanprestasi karena lalai membayar utang.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 6 Maret 2025 atas dasar kesepakatan mediasi.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat mediasi dengan bank untuk hutang kredit, tapi sekarang saya bingung apakah perjanjian kredit dan jaminan tanah saya masih berlaku atau sudah batal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian debitur). Meskipun wanprestasi adalah pemicu eksekusi jaminan, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai status keabsahan atau pembatalan perjanjian kredit dan jaminan itu sendiri, melainkan hanya mengatur akibat dari ketidakpatuhan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pembatalan perjanjian karena wanprestasi, yaitu bahwa pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan dan tidak terjadi otomatis (batal demi hukum). Ini relevan untuk menjawab kebingungan apakah perjanjian 'sudah batal' secara otomatis akibat sengketa atau perlu proses hukum, serta menjadi dasar dalil Tergugat dalam menolak klaim pembatalan sepihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk menentukan apakah perjanjian kredit dan jaminan masih 'berlaku' atau sah, harus dilihat apakah syarat-syarat dalam pasal ini (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang) terpenuhi. Putusan menguji keabsahan perjanjian berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang tidak terlarang (bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum). Dalam sengketa ini, isu apakah klausula baku atau perjanjian tersebut melanggar hukum (sehingga batal) diuji melalui kacamata pasal ini. Jika perjanjian melanggar pasal ini, maka perjanjian tersebut tidak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak) dan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan atau alasan undang-undang. Ini adalah prinsip utama yang menopang argumen bahwa perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat selama tidak dibatalkan secara sah oleh pengadilan atau melalui kesepakatan mediasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun Penggugat mendalilkan ini, pertanyaan awam berfokus pada status keabsahan perjanjian kredit dan jaminan (hukum perjanjian), bukan pada tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pasal ini bersifat insidental dalam konteks pertanyaan status keabsahan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian pengakuan di hadapan hakim. Ini adalah aturan pembuktian prosedural, bukan aturan substantif yang menentukan status keabsahan atau pembatalan perjanjian kredit dan jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 92866, + "completion_tokens": 4327 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..36bbe8d5eed1105fbe5c066f9002466d0ac80f86 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,382 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 107, + "timings": { + "parse": 0.173, + "classify": 0.0, + "condense": 796.031, + "read": 212.378, + "query": 3.75, + "relevance": 48.597, + "total": 1060.93 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 333322, + "marked_chars": 334284 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n\nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.\nDalam pokok perkara.\n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \nHalaman 106 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 654/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 106\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp.334.200,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus\nrupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami,\nSlamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.,\ndan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n654/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 September 2023, jo Nomor 654/Pdt.G/2023/PN\nJkt.Utr tanggal 23 November 2023, " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar, Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134986, + "summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar (Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia/BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45].\n\nTergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada; SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya dinyatakan Batal Demi Hukum karena berasal dari alas hak yang tidak benar [HAL 45]. Tergugat juga menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu, sehingga legalitas badan hukum BUDOKAI harus Batal Demi Hukum [HAL 45]. Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI juga Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI (Nomor 01/P.BAORI/III/2023) dan langkah Penggugat melanggar UU [HAL 45-46]. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya, serta menegaskan bahwa penyerahan pataka simbolis pada 30 Maret 2013 dilakukan semata-mata untuk menjaga nama baik dan sesuai AD/ART karena Ketum dan Sekjen periode berjalan tidak diundang, namun penyerahan tersebut bersifat simbolis dan tidak mengubah organisasi atau nama lembaga [HAL 46-47]. Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris, serta menunjuk Penggugat yang telah diberhentikan tidak hormat pada tahun 2000, dan dilakukan secara sistematis untuk kudeta [HAL 47]. Tergugat menyatakan gugatan sebelumnya (No. 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST) telah dicabut mutlak oleh Tergugat sendiri sebelum sidang pokok perkara [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI dan Satgassus tidak berhubungan dengan Tergugat, serta menyoroti potensi konflik kepentingan karena Kuasa Hukum Penggugat adalah Ketua Satgassus PB FORKI [HAL 48-49]. Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI, dan menyoroti dugaan ketidaknetralan oknum di PB FORKI yang menyebabkan hilangnya hak nama dan lambang Inkatsu Pordibya dari keanggotaan PB FORKI [HAL 49]. Tergugat kembali menyangkal legalitas Munaslub 2019 dan SK Kemenkumham sebagai keterangan palsu [HAL 50].\n\nTergugat menanggapi dalil Penggugat tentang Pasal 102 Ayat (1) UU No. 11/2022 dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa juga diatur dalam Ayat (3) dan (5) yang memungkinkan arbitrase di BAORI, serta Pasal 41 AD/ART KONI yang赋予 wewenang BAORI untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya, sedangkan Penggugat adalah Ketua Umum periode 2012-2017 yang dipilih secara tidak sah [HAL 51]. Tergugat menegaskan nama dan lambang Inkatsu Pordibya adalah milik Pendiri di bawah Akta Yayasan, dan Hak Patennya dipegang oleh Tergugat, sehingga BUDOKAI tidak ada dan legalitasnya palsu [HAL 51-52]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa perubahan nama ke BUDOKAI是为了 kemajuan internasional, dengan fakta bahwa tidak ada bukti kemajuan dan MoU afiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) tahun 2013 dilakukan tanpa izin Tergugat selaku KDG, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 52]. Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah [HAL 52-53]. Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945, bukan PMH, serta Penggugat belum membuktikan sebagai pihak yang benar-benar dirugikan [HAL 53-56]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum, dan menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA [HAL 56-57]. Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara [HAL 57-58]. Tergugat memohon eksepsi dan pokok perkara dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat, menyatakan sah akta-akta yayasan dan permohonan ke BAORI, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara [HAL 58-59].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara [HAL 59]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-34) dan 7 saksi (Kemas Benjamin Agoes, Asril Azhari, Susigit, Maxi William Pauran, Semuel Matheos Christy, R. Djoko Dwi Subandono, Djasman Djamaan) [HAL 59-81]. Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum [HAL 63-81]. Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak [HAL 63-65]. Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI [HAL 67-68]. Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG [HAL 69-71]. Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil [HAL 71-73]. Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan [HAL 73-76]. Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat [HAL 76-80]. Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres [HAL 80-81].\n\nTergugat mengajukan 64 bukti surat (Bukti T-01 s.d. T-64) untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI [HAL 81-87]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 67321, + "summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar (Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia/BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45].\n\nTergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada; SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya dinyatakan Batal Demi Hukum karena berasal dari alas hak yang tidak benar [HAL 45]. Tergugat juga menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu, sehingga legalitas badan hukum BUDOKAI harus Batal Demi Hukum [HAL 45]. Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI juga Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI (Nomor 01/P.BAORI/III/2023) dan langkah Penggugat melanggar UU [HAL 45-46]. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya, serta menegaskan bahwa penyerahan pataka simbolis pada 30 Maret 2013 dilakukan semata-mata untuk menjaga nama baik dan sesuai AD/ART karena Ketum dan Sekjen periode berjalan tidak diundang, namun penyerahan tersebut bersifat simbolis dan tidak mengubah organisasi atau nama lembaga [HAL 46-47]. Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris, serta menunjuk Penggugat yang telah diberhentikan tidak hormat pada tahun 2000, dan dilakukan secara sistematis untuk kudeta [HAL 47]. Tergugat menyatakan gugatan sebelumnya (No. 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST) telah dicabut mutlak oleh Tergugat sendiri sebelum sidang pokok perkara [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI dan Satgassus tidak berhubungan dengan Tergugat, serta menyoroti potensi konflik kepentingan karena Kuasa Hukum Penggugat adalah Ketua Satgassus PB FORKI [HAL 48-49]. Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI, dan menyoroti dugaan ketidaknetralan oknum di PB FORKI yang menyebabkan hilangnya hak nama dan lambang Inkatsu Pordibya dari keanggotaan PB FORKI [HAL 49]. Tergugat kembali menyangkal legalitas Munaslub 2019 dan SK Kemenkumham sebagai keterangan palsu [HAL 50].\n\nTergugat menanggapi dalil Penggugat tentang Pasal 102 Ayat (1) UU No. 11/2022 dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa juga diatur dalam Ayat (3) dan (5) yang memungkinkan arbitrase di BAORI, serta Pasal 41 AD/ART KONI yang赋予 wewenang BAORI untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya, sedangkan Penggugat adalah Ketua Umum periode 2012-2017 yang dipilih secara tidak sah [HAL 51]. Tergugat menegaskan nama dan lambang Inkatsu Pordibya adalah milik Pendiri di bawah Akta Yayasan, dan Hak Patennya dipegang oleh Tergugat, sehingga BUDOKAI tidak ada dan legalitasnya palsu [HAL 51-52]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa perubahan nama ke BUDOKAI是为了 kemajuan internasional, dengan fakta bahwa tidak ada bukti kemajuan dan MoU afiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) tahun 2013 dilakukan tanpa izin Tergugat selaku KDG, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 52]. Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah [HAL 52-53]. Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945, bukan PMH, serta Penggugat belum membuktikan sebagai pihak yang benar-benar dirugikan [HAL 53-56]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum, dan menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA [HAL 56-57]. Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara [HAL 57-58]. Tergugat memohon eksepsi dan pokok perkara dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat, menyatakan sah akta-akta yayasan dan permohonan ke BAORI, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara [HAL 58-59].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara [HAL 59]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-34) dan 7 saksi (Kemas Benjamin Agoes, Asril Azhari, Susigit, Maxi William Pauran, Semuel Matheos Christy, R. Djoko Dwi Subandono, Djasman Djamaan) [HAL 59-81]. Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum [HAL 63-81]. Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak [HAL 63-65]. Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI [HAL 67-68]. Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG [HAL 69-71]. Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil [HAL 71-73]. Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan [HAL 73-76]. Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat [HAL 76-80]. Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres [HAL 80-81].\n\nTergugat mengajukan 64 bukti surat (Bukti T-01 s.d. T-64) untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI [HAL 81-87]. Bukti T-59 s.d. T-64 mencakup surat penyelesaian internal PP Pordibya kepada PB FORKI (Januari-Maret 2014), undangan pertemuan PB FORKI dengan Penggugat dan Tergugat (Maret 2014), hasil pertemuan PB FORKI, undangan Munas Inkatsu Pordibya (Maret-Juni 2014), dan Laporan Hasil Musyawarah Luar Biasa Perguruan Inkatsu Pordibya 3 Mei 2014 [HAL 88]. Bukti T-65 adalah SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya Periode Tahun 2012 – 2017 [HAL 88]. Bukti T-66 adalah foto Sekjen PB FORKI bersama Tergugat (Juli 2017) [HAL 88]. Bukti T-67 s.d. T-75 mencakup surat permohonan pengembalian perguruan kepada Roh Perguruan Inkatsu Pordibya (September 2016), SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan PB Budokai, permohonan penundaan pelantikan (Juni 2022), permohonan audiensi ke Ketua Umum PB FORKI (Mei 2020), data akte pendirian PP Inkatsu Pordibya (November 2020), serta klarifikasi dan permintaan dari Kantor Hukum Indonesia kepada PB FORKI (November-Desember 2020) [HAL 88-89]. Bukti T-76 s.d. T-82 mencakup permohonan audiensi ke Menpora (September 2021), permohonan audiensi ke Ketua Umum KONI (Juni 2022), laporan pencapaian prestasi Inkatsu PORDIBYA (Desember 2013), surat keberatan perubahan nama dan lambang Pordibya (Mei 2020), SK Pengangkatan Ketua Umum Inkatsu PORDIBYA (Mei 2022), dan foto kegiatan Inkatsu Pordibya (2021-2023) [HAL 89-90]. Bukti T-83 s.d. T-88 mencakup panggilan sidang BAORI (Juli 2022 dan Desember 2023), surat pernyataan kesediaan mundurnya Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya dari Tergugat kepada Penggugat (Juli 2013), dan tanda terima surat tersebut (Juli 2013) [HAL 89-90]. Bukti T-94.T s.d. T-98.T adalah Putusan BAORI Nomor 01/P.BAORI/III/2023 tanggal 7 Mei 2024, Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase, surat pemberitahuan/permintaan dari PP Inkatsu Pordibya (Juni 2024), surat PB FORKI terkait Putusan BAORI (Juli 2024), dan tanggapan Inkatsu Pordibya terhadap surat PB FORKI (Juli 2024) [HAL 90]. Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya; bukti T-1, T-5, T-7, T-8, T-9, T-18, T-19, T-23 s.d. T-26, T-28, T-30 s.d. T-34, T-35, T-37, T-38, T-40, T-41, T-44, T-45, T-47 s.d. T-57, T-59 s.d. T-65, T-67 s.d. T-72, T-74, T-76, T-80, T-81, T-83 s.d. T-86, T-95.T s.d." + } + ], + "final_summary": "Penggugat, Drs. Darly Akbarsyah Putra Siregar (Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia/BUDOKAI), menggugat Tergugat, Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri/Ketua Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya) dan Turut Tergugat, Ketua Umum PB FORKI, atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa *legal standing* [HAL 1-8]. Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final, sehingga Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat [HAL 2-6]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp800.000.000,-, moril Rp2.000.000.000,-, permintaan maaf publik, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-8]. Tergugat menolak seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi: gugatan tidak kompeten karena seharusnya diselesaikan di BAORI (UU No. 11/2022), kurang pihak karena tidak melibatkan 13 pihak dalam sengketa BAORI, tidak jelas *legal standing* Penggugat, diskualifikasi *in person* karena kepengurusan Penggugat cacat formil/ilegal, *error in persona* (seharusnya menggugat Yayasan, bukan Tergugat pribadi), *error in objecto* (mencampuradukkan legalitas yayasan dan sengketa BAORI), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan prematur [HAL 9-23]. Dalam pokok perkara, Tergugat menguraikan kronologi lima fase: (1) 1966-2004: Pendiri Drs. Soetjipto Pramono mendirikan Inkatsu Pordibya dan Yayasan, Penggugat dipecat tahun 2000 [HAL 26-28]; (2) 2004-2011: Kepengurusan dipimpin Drs. Basilio Diaz Araujo, Tergugat sebagai KDG [HAL 29-30]; (3) 2011-2016: Terjadi dualisme, Munas 2011 yang mengangkat Penggugat dianggap Tergugat ilegal karena tidak melibatkan KDG/Pendiri, Munaslub 2014 mengangkat kembali Basilio dan membatalkan kepengurusan Penggugat, namun PB FORKI tetap mengakui Penggugat hingga 2017 [HAL 30-36]; (4) 2016-2020: Penggugat mendirikan Perkumpulan Inkatsu Pordibya baru (2016) dan mengubah nama menjadi BUDOKAI (2019) yang disetujui PB FORKI, namun Tergugat menganggapnya ilegal dan melanggar hak paten nama/lambang [HAL 36-42]; (5) 2020-2023: PB FORKI menetapkan BUDOKAI sebagai anggota, Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI [HAL 42-44]. Tergugat menegaskan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, tidak diakui oleh Ahli Waris Pendiri, dan perubahan nama BUDOKAI dilakukan tanpa izin, sehingga gugatan Penggugat adalah *vexatious litigation* [HAL 24-25, 44-45].\n\nTergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada; SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya dinyatakan Batal Demi Hukum karena berasal dari alas hak yang tidak benar [HAL 45]. Tergugat juga menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu, sehingga legalitas badan hukum BUDOKAI harus Batal Demi Hukum [HAL 45]. Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI juga Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI (Nomor 01/P.BAORI/III/2023) dan langkah Penggugat melanggar UU [HAL 45-46]. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya, serta menegaskan bahwa penyerahan pataka simbolis pada 30 Maret 2013 dilakukan semata-mata untuk menjaga nama baik dan sesuai AD/ART karena Ketum dan Sekjen periode berjalan tidak diundang, namun penyerahan tersebut bersifat simbolis dan tidak mengubah organisasi atau nama lembaga [HAL 46-47]. Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris, serta menunjuk Penggugat yang telah diberhentikan tidak hormat pada tahun 2000, dan dilakukan secara sistematis untuk kudeta [HAL 47]. Tergugat menyatakan gugatan sebelumnya (No. 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST) telah dicabut mutlak oleh Tergugat sendiri sebelum sidang pokok perkara [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI dan Satgassus tidak berhubungan dengan Tergugat, serta menyoroti potensi konflik kepentingan karena Kuasa Hukum Penggugat adalah Ketua Satgassus PB FORKI [HAL 48-49]. Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI, dan menyoroti dugaan ketidaknetralan oknum di PB FORKI yang menyebabkan hilangnya hak nama dan lambang Inkatsu Pordibya dari keanggotaan PB FORKI [HAL 49]. Tergugat kembali menyangkal legalitas Munaslub 2019 dan SK Kemenkumham sebagai keterangan palsu [HAL 50].\n\nTergugat menanggapi dalil Penggugat tentang Pasal 102 Ayat (1) UU No. 11/2022 dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa juga diatur dalam Ayat (3) dan (5) yang memungkinkan arbitrase di BAORI, serta Pasal 41 AD/ART KONI yang赋予 wewenang BAORI untuk menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya, sedangkan Penggugat adalah Ketua Umum periode 2012-2017 yang dipilih secara tidak sah [HAL 51]. Tergugat menegaskan nama dan lambang Inkatsu Pordibya adalah milik Pendiri di bawah Akta Yayasan, dan Hak Patennya dipegang oleh Tergugat, sehingga BUDOKAI tidak ada dan legalitasnya palsu [HAL 51-52]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa perubahan nama ke BUDOKAI是为了 kemajuan internasional, dengan fakta bahwa tidak ada bukti kemajuan dan MoU afiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) tahun 2013 dilakukan tanpa izin Tergugat selaku KDG, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 52]. Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah [HAL 52-53]. Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945, bukan PMH, serta Penggugat belum membuktikan sebagai pihak yang benar-benar dirugikan [HAL 53-56]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum, dan menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA [HAL 56-57]. Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara [HAL 57-58]. Tergugat memohon eksepsi dan pokok perkara dikabulkan dengan menolak gugatan Penggugat, menyatakan sah akta-akta yayasan dan permohonan ke BAORI, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara [HAL 58-59].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara [HAL 59]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-34) dan 7 saksi (Kemas Benjamin Agoes, Asril Azhari, Susigit, Maxi William Pauran, Semuel Matheos Christy, R. Djoko Dwi Subandono, Djasman Djamaan) [HAL 59-81]. Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum [HAL 63-81]. Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak [HAL 63-65]. Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI [HAL 67-68]. Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG [HAL 69-71]. Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil [HAL 71-73]. Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan [HAL 73-76]. Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat [HAL 76-80]. Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres [HAL 80-81].\n\nTergugat mengajukan 64 bukti surat (Bukti T-01 s.d. T-64) untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI [HAL 81-87]. Bukti T-59 s.d. T-64 mencakup surat penyelesaian internal PP Pordibya kepada PB FORKI (Januari-Maret 2014), undangan pertemuan PB FORKI dengan Penggugat dan Tergugat (Maret 2014), hasil pertemuan PB FORKI, undangan Munas Inkatsu Pordibya (Maret-Juni 2014), dan Laporan Hasil Musyawarah Luar Biasa Perguruan Inkatsu Pordibya 3 Mei 2014 [HAL 88]. Bukti T-65 adalah SK PB FORKI Nomor 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate Jutsu Pordibya Periode Tahun 2012 – 2017 [HAL 88]. Bukti T-66 adalah foto Sekjen PB FORKI bersama Tergugat (Juli 2017) [HAL 88]. Bukti T-67 s.d. T-75 mencakup surat permohonan pengembalian perguruan kepada Roh Perguruan Inkatsu Pordibya (September 2016), SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan PB Budokai, permohonan penundaan pelantikan (Juni 2022), permohonan audiensi ke Ketua Umum PB FORKI (Mei 2020), data akte pendirian PP Inkatsu Pordibya (November 2020), serta klarifikasi dan permintaan dari Kantor Hukum Indonesia kepada PB FORKI (November-Desember 2020) [HAL 88-89]. Bukti T-76 s.d. T-82 mencakup permohonan audiensi ke Menpora (September 2021), permohonan audiensi ke Ketua Umum KONI (Juni 2022), laporan pencapaian prestasi Inkatsu PORDIBYA (Desember 2013), surat keberatan perubahan nama dan lambang Pordibya (Mei 2020), SK Pengangkatan Ketua Umum Inkatsu PORDIBYA (Mei 2022), dan foto kegiatan Inkatsu Pordibya (2021-2023) [HAL 89-90]. Bukti T-83 s.d. T-88 mencakup panggilan sidang BAORI (Juli 2022 dan Desember 2023), surat pernyataan kesediaan mundurnya Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya dari Tergugat kepada Penggugat (Juli 2013), dan tanda terima surat tersebut (Juli 2013) [HAL 89-90]. Bukti T-94.T s.d. T-98.T adalah Putusan BAORI Nomor 01/P.BAORI/III/2023 tanggal 7 Mei 2024, Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase, surat pemberitahuan/permintaan dari PP Inkatsu Pordibya (Juni 2024), surat PB FORKI terkait Putusan BAORI (Juli 2024), dan tanggapan Inkatsu Pordibya terhadap surat PB FORKI (Juli 2024) [HAL 90]. Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya; bukti T-1, T-5, T-7, T-8, T-9, T-18, T-19, T-23 s.d. T-26, T-28, T-30 s.d. T-34, T-35, T-37, T-38, T-40, T-41, T-44, T-45, T-47 s.d. T-57, T-59 s.d. T-65, T-67 s.d. T-72, T-74, T-76, T-80, T-81, T-83 s.d. T-86, T-95.T s.d." + }, + "read": { + "input_chars": 11919, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa legal standing, dengan tuntutan ganti rugi materiil dan moril serta permintaan maaf publik. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara. Namun, gugatan pokok ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan uitvoerbaar bij voorraad adalah kabur karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI.", + "page": 67, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG.", + "page": 69, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil.", + "page": 71, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan.", + "page": 73, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat.", + "page": 76, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres.", + "page": 80, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan 64 bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa legal standing, dengan dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya yang telah disahkan oleh PB FORKI. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, perubahan nama BUDOKAI ilegal, dan pengajuan sengketa ke BAORI adalah mekanisme hukum yang sah sesuai UU. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara. Namun, gugatan pokok ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengajukan sengketa ke BAORI tanpa legal standing, dengan dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya yang telah disahkan oleh PB FORKI. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan bahwa kepengurusan Penggugat cacat, perubahan nama BUDOKAI ilegal, dan pengajuan sengketa ke BAORI adalah mekanisme hukum yang sah sesuai UU. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara. Namun, gugatan pokok ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa BUDOKAI adalah hasil perubahan nama legal dari Inkatsu Pordibya melalui Munaslub 2019, akta notaris, persetujuan Kemenkumham, dan penetapan PB FORKI Nomor 267/2020 yang telah final.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat yang tidak aktif dalam kepengurusan BUDOKAI tidak berhak menggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa BUDOKAI adalah perubahan nama Inkatsu Pordibya, dengan dalil bahwa Inkatsu Pordibya adalah Tergugat dan tidak pernah berubah, serta BUDOKAI tidak ada.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal legalitas Munaslub Inkatsu Pordibya tahun 2019, akta notaris, dan SK Kemenkumham terkait perubahan nama menjadi BUDOKAI sebagai keterangan palsu.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan SK PB FORKI Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan PB BUDOKAI sebagai Anggota PB FORKI Batal Demi Hukum karena objek sengketa masih diproses di BAORI.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kerugian tenaga, waktu, dan biaya.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan pelantikan Penggugat pada 30 Maret 2013 didasarkan pada Munas 2011 yang ilegal, cacat formil, tidak melibatkan Ketum/Sekjen periode berjalan, KDG, Pendiri, dan Ahli Waris.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Satgassus PB FORKI menanggapi keberatan Tergugat, dengan fakta bahwa perkara dualisme telah diputuskan oleh Komisi A Bidang I Organisasi PB FORKI.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan bahwa PB FORKI tidak mampu menyelesaikan sengketa internal anggota sehingga penyelesaiannya harus ke BAORI.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan memiliki hubungan hukum kuat dengan Penggugat dalam perkara BAORI karena Tergugat adalah Pendiri/Ketua Yayasan dan Pemegang Hak Paten Inkatsu Pordibya.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal bahwa langkah ke BAORI adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 11/2022, karena UU tersebut tidak mengatur PMH dan arbitrase adalah mekanisme hukum yang sah.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menguraikan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, serta menegaskan bahwa pengajuan ke BAORI adalah upaya mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai HAM dan UUD 1945.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa PMH hanya bisa diselesaikan melalui proses hukum.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi materiil dan moril Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak merinci secara detail dan bertentangan dengan Yurisprudensi MA.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan permintaan maaf, sita jaminan, uang paksa, dan uitvoerbaar bij voorraad adalah kabur karena tidak jelas rincian objeknya atau tidak sesuai dengan jenis perkara.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi Penggugat pada umumnya membenarkan adanya perubahan nama Inkatsu Pordibya menjadi BUDOKAI melalui Munas/Munas Luar Biasa tahun 2019, pengesahan oleh PB FORKI, dan kepengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Kemas Benjamin Agoes menyatakan Munas 2019 dihadiri 22 cabang, mengubah nama dan pengurus, serta mengakui bahwa Tergugat mengajukan gugatan ke BAORI dengan 22 tuntutan yang ditolak.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Asril Azhari menyatakan perubahan nama terjadi setelah Kongres Forki 2019, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan keberatan Tergugat diselesaikan di BAORI.", + "page": 67, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Susigit menyatakan perubahan nama dan kepengurusan terjadi di Kongres 2019, masalah kepemilikan diajukan Tergugat ke BAORI, dan penyerahan pataka tahun 2013 dilakukan oleh Tergugat sebagai KDG.", + "page": 69, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Maxi William Pauran menyatakan perubahan nama dilakukan melalui kongres internal perguruan, Penggugat adalah Ketua Umum BUDOKAI, dan mediasi sebelumnya tidak berhasil.", + "page": 71, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Semuel Matheos Christy menjelaskan mekanisme organisasi Forki di mana perubahan nama/lambang diputuskan oleh Kongres/Munas tertinggi, dan anggota Forki adalah perguruan bukan yayasan.", + "page": 73, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi R. Djoko Dwi Subandono menyatakan BUDOKAI dideklarasikan tahun 2019 melalui kongres internal Pordibya, Penggugat adalah Ketua Umum sejak 2013, dan putusan BAORI menolak 22 tuntutan Tergugat.", + "page": 76, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Djasman Djamaan memberikan keterangan serupa mengenai deklarasi BUDOKAI tahun 2019, kepengurusan Penggugat, dan perubahan nama melalui kongres.", + "page": 80, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan 64 bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk Mukadimah Pordibya 1966, akta yayasan, sertifikat merek atas nama Tergugat, surat-surat kepengurusan, dan dokumen BAORI.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bukti T-2, T-3, T-4, T-10 s.d. T-17, T-20, T-21, T-27, T-36, T-42, T-43, T-46, T-58, T-73, T-75, T-77, T-78, T-79, T-82, T-87, dan T-88 adalah foto copy sesuai aslinya.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya digugat perbuatan melawan hukum karena orang lain mengajukan sengketa ke BAORI?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22407, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata", + "Pasal 1926 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1926: Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar substantif dari gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam menanyakan alasan digugat karena tindakan tertentu (mengajukan sengketa ke BAORI). Hakim menggunakan Pasal 1365 untuk menguji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur 'melanggar hukum' dan 'membawa kerugian'. Dalam pertimbangan, hakim menganalisis apakah keberatan Tergugat ke BAORI adalah penyalahgunaan hak atau perbuatan melawan hukum berdasarkan kerangka Pasal 1365. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan untuk menjawab apakah tindakan tersebut secara hukum dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini hanya bersifat prosedural/alat bukti untuk menentukan siapa yang harus membuktikan dalilnya. Pasal ini tidak mengatur substansi apakah tindakan mengajukan sengketa ke BAORI itu melanggar hukum atau tidak, sehingga tidak menjawab inti pertanyaan substantif tentang alasan digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (akta asli vs salinan). Ini adalah aturan teknis pembuktian alat bukti surat. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai apakah tindakan mengajukan sengketa ke BAORI merupakan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Tidak ada fakta pengakuan di hadapan hakim yang menjadi isu dalam pertanyaan atau pertimbangan terkait tindakan ke BAORI. Pasal ini tidak relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pencabutan pengakuan di hadapan hakim. Sama seperti Pasal 1925, ini adalah aturan pembuktian yang tidak berkaitan dengan substansi sengketa perbuatan melawan hukum akibat tindakan mengajukan sengketa ke BAORI." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 115023, + "completion_tokens": 10443 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_655_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_655_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a33dca859fd496d4222aef3d80cb40e2b7a0d738 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_655_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_655_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 163.619, + "query": 5.332, + "relevance": 55.505, + "total": 224.521 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 120498, + "marked_chars": 120858 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak;\nDALAM POKOK PERKARA\nHalaman 39 dari 41 Putusan Nomor 655/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp.252.800,00 (dua ratus lima puluh dua\nribu delapan ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh\nkami Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 655/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 September\n2023, putusan tersebut telah diucapkan da" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 120858, + "frame": "Penggugat, PT Alma Madani, menggugat Tergugat I (PT Sumagung Inti Boga) dan Tergugat II (Lydia) atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan penggunaan venue tanpa pembayaran. Gugatan ini menuntut pembayaran kerugian materiil, immateriil, dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp11.380.000.000,- serta pernyataan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dengan tidak disertakannya PT Pulo Mas Jaya sebagai pemilik gedung.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Tribune Pulomas Nomor 23/PMJ/Perj/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 beserta Addendum Nomor 03/PMJ/PERJ-ADD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan dalam gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom, Jakarta International Equestrian Park (JIEP).", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II yang merupakan karyawan Penggugat mengirimkan surat penawaran harga paket venue kepada Tergugat I dengan nomor 00726/SP-VIP/V/2023 tanggal 18 Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I menggunakan Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom sebanyak 58 kali antara tanggal 16 Juni 2022 hingga 20 Mei 2023 tanpa membayar.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil penggunaan sebanyak 58 kali dan menyatakan telah membayar lunas kepada Penggugat melalui Tergugat II.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah atas gedung Venue THE VIP Grand Ballroom berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Tribune.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Pulo Mas Jaya harus disertakan dalam perkara karena memiliki kepentingan hukum terkait pemakaian gedung yang disengketakan.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat PT Alma Madani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I PT Sumagung Inti Boga dan Tergugat II Lydia, dengan dalil bahwa Tergugat II memalsukan tanda tangan dalam surat penawaran kepada Tergugat I, dan Tergugat I kemudian menggunakan venue milik Penggugat sebanyak 58 kali tanpa membayar. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil, immateriil, dan keuntungan yang diharapkan. Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dan obscur libel, serta membantah dalil penggunaan venue dan ketidakpembayaran dengan menyatakan telah membayar melalui karyawan Penggugat. Majelis Hakim memeriksa bukti perjanjian pengelolaan antara Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya, serta menemukan ketidakonsistenan status Penggugat sebagai pemilik gedung. Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah gedung tersebut dan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara. Oleh karena PT Pulo Mas Jaya tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat PT Alma Madani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I PT Sumagung Inti Boga dan Tergugat II Lydia, dengan dalil bahwa Tergugat II memalsukan tanda tangan dalam surat penawaran kepada Tergugat I, dan Tergugat I kemudian menggunakan venue milik Penggugat sebanyak 58 kali tanpa membayar. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil, immateriil, dan keuntungan yang diharapkan. Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dan obscur libel, serta membantah dalil penggunaan venue dan ketidakpembayaran dengan menyatakan telah membayar melalui karyawan Penggugat. Majelis Hakim memeriksa bukti perjanjian pengelolaan antara Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya, serta menemukan ketidakonsistenan status Penggugat sebagai pemilik gedung. Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah gedung tersebut dan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara. Oleh karena PT Pulo Mas Jaya tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan PT Pulo Mas Jaya membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Tribune Pulomas Nomor 23/PMJ/Perj/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 beserta Addendum Nomor 03/PMJ/PERJ-ADD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan dalam gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom, Jakarta International Equestrian Park (JIEP).", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II yang merupakan karyawan Penggugat mengirimkan surat penawaran harga paket venue kepada Tergugat I dengan nomor 00726/SP-VIP/V/2023 tanggal 18 Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I menggunakan Gedung Venue THE VIP Grand Ballroom sebanyak 58 kali antara tanggal 16 Juni 2022 hingga 20 Mei 2023 tanpa membayar.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil penggunaan sebanyak 58 kali dan menyatakan telah membayar lunas kepada Penggugat melalui Tergugat II.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa PT Pulo Mas Jaya adalah pemilik sah atas gedung Venue THE VIP Grand Ballroom berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Tribune.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Pulo Mas Jaya harus disertakan dalam perkara karena memiliki kepentingan hukum terkait pemakaian gedung yang disengketakan.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa gedung ke karyawan saya, tapi kenapa saya dianggap tidak bayar dan tidak bisa gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14698, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas harta benda debitur untuk memenuhi perikatan. Pertanyaan awam berkaitan dengan status pembayaran sewa, validitas gugatan, dan masalah pihak yang tepat (legal standing/plurium litis consortium), bukan tentang eksekusi jaminan harta atau prioritas pembayaran kreditur. Tidak ada hubungan substantif antara jaminan umum dengan sengketa apakah pembayaran kepada karyawan dianggap sah atau siapa yang harus digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun gugatan di pengadilan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), putusan hakim menolak gugatan karena cacat formil (gugatan kurang pihak/plurium litis consortium) sebelum masuk ke pemeriksaan substantif apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau menimbulkan kerugian. Pertanyaan awam (" + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab vicarious (tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahan). Pertanyaan awam justru berfokus pada pembayaran yang *sudah* dilakukan kepada karyawan (" + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Ini adalah aturan prosedural/bukti. Pertanyaan awam adalah masalah substantif mengenai hak gugat, status pembayaran, dan kewenangan pihak dalam perkara. Meskipun bukti surat dibahas dalam putusan, Pasal 1888 bukan dasar hukum untuk menjawab mengapa penggugat tidak bisa gugat atau mengapa pembayaran dianggap tidak sah; penolakan gugatan murni karena alasan formil (kurang pihak), bukan karena kelemahan alat bukti surat." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42228, + "completion_tokens": 1463 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_659_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_659_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..612b3471c67badc11105bb718f33b3934eccd901 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_659_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,213 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_659_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 92, + "timings": { + "parse": 0.146, + "classify": 0.0, + "condense": 487.339, + "read": 103.208, + "query": 2.187, + "relevance": 30.923, + "total": 623.803 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 285049, + "marked_chars": 285868 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenolak gugatan penggugat untuk seluruhnya\nII.\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi\ntidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);\nIII. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp. 3.766.200,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh\nenam ribu dua ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh\nkami Deny Riswanto S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto\nBayuaji, SH.MH. dan Rudi Fakhrudin Abbas, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Efa Cendrakasih, SH Panitera Pengganti dan\nHalaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 659/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134932, + "summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Kemenkumham/Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan reconvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134995, + "summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I. [HAL 44-51] Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) berargumen bahwa perbuatan kekerasan fisik Penggugat (Tergugat Rekonpensi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar UU 23/2004, hak subjektif atas rasa aman, kaidah tata susila, dan asas kepatutan, yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana No 529 yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian materiil yang didalilkan meliputi biaya pengobatan luka/memar dan terapi psikologi sebesar Rp 500.000.000, serta perampasan harta berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78 (dikonversi ke Rp 33.092.404,839), sehingga total kerugian materiil adalah Rp 2.533.092.404,839. Kerugian immateriil dituntut sebesar Rp 1.000.000.000 akibat trauma, depresi, dan hilangnya nama baik. Tergugat I juga menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 per hari keterlambatan pengembalian harta, meskipun Penggugat Rekonpensi mengakui yurisprudensi MA yang membatasi dwangsom hanya untuk tuntutan selain pembayaran uang. Petitum rekonvensi menuntut Penggugat Rekonpensi membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil tersebut secara lunas. [HAL 52-78] Tergugat II dan Tergugat IV membantah gugatan utama dengan mengajukan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur. Mereka berargumen bahwa perbuatan yang didalilkan merupakan delik pidana (pemalsuan tanda tangan, penghancuran barang bukti) yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dan praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri telah dihentikan karena kurang bukti. Mereka juga menyatakan Penggugat gagal menguraikan rangkaian peristiwa (*feitelijke gronden*) dan hubungan kausalitas antara perbuatan mereka dengan kerugian Penggugat secara rinci sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi MA No. 2831 K/Pdt/1996, sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat II dan IV menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya. [HAL 79-86] Pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk bukti P-1 s/d P-9 dari Penggugat (screenshoot WhatsApp, foto dokumen mutasi, invoice biaya psikis) dan bukti TI-TII-TIV-1 s/d TI-TII-TIV-31 dari Tergugat I, II, dan IV (putusan perceraian, yurisprudensi, surat penghentian penyelidikan, dokumen mutasi alamat, bukti rekening bank, dan putusan pidana kekerasan rumah tangga). Pengadilan juga mendengar kesaksian Dr. Rajesh Kalwani (penjamin mutasi) dan Maya (karyawan Tergugat IV) yang menyatakan bahwa pengurusan mutasi alamat Tergugat I dilakukan secara lengkap dan sah sesuai prosedur. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menolak eksepsi gugatan prematur dan tidak memiliki legal standing dari Tergugat I, II, dan IV karena telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pengadilan juga menolak eksepsi gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan dalil rangkaian peristiwa dan hubungan hukum antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang diderita." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 18941, + "summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I. [HAL 44-51] Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) berargumen bahwa perbuatan kekerasan fisik Penggugat (Tergugat Rekonpensi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar UU 23/2004, hak subjektif atas rasa aman, kaidah tata susila, dan asas kepatutan, yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana No 529 yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian materiil yang didalilkan meliputi biaya pengobatan luka/memar dan terapi psikologi sebesar Rp 500.000.000, serta perampasan harta berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78 (dikonversi ke Rp 33.092.404,839), sehingga total kerugian materiil adalah Rp 2.533.092.404,839. Kerugian immateriil dituntut sebesar Rp 1.000.000.000 akibat trauma, depresi, dan hilangnya nama baik. Tergugat I juga menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 per hari keterlambatan pengembalian harta, meskipun Penggugat Rekonpensi mengakui yurisprudensi MA yang membatasi dwangsom hanya untuk tuntutan selain pembayaran uang. Petitum rekonvensi menuntut Penggugat Rekonpensi membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil tersebut secara lunas. [HAL 52-78] Tergugat II dan Tergugat IV membantah gugatan utama dengan mengajukan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur. Mereka berargumen bahwa perbuatan yang didalilkan merupakan delik pidana (pemalsuan tanda tangan, penghancuran barang bukti) yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dan praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri telah dihentikan karena kurang bukti. Mereka juga menyatakan Penggugat gagal menguraikan rangkaian peristiwa (*feitelijke gronden*) dan hubungan kausalitas antara perbuatan mereka dengan kerugian Penggugat secara rinci sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi MA No. 2831 K/Pdt/1996, sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat II dan IV menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya. [HAL 79-86] Pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk bukti P-1 s/d P-9 dari Penggugat (screenshoot WhatsApp, foto dokumen mutasi, invoice biaya psikis) dan bukti TI-TII-TIV-1 s/d TI-TII-TIV-31 dari Tergugat I, II, dan IV (putusan perceraian, yurisprudensi, surat penghentian penyelidikan, dokumen mutasi alamat, bukti rekening bank, dan putusan pidana kekerasan rumah tangga). Pengadilan juga mendengar kesaksian Dr. Rajesh Kalwani (penjamin mutasi) dan Maya (karyawan Tergugat IV) yang menyatakan bahwa pengurusan mutasi alamat Tergugat I dilakukan secara lengkap dan sah sesuai prosedur. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menolak eksepsi gugatan prematur dan tidak memiliki legal standing dari Tergugat I, II, dan IV karena telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pengadilan juga menolak eksepsi gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan dalil rangkaian peristiwa dan hubungan hukum antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang diderita. [HAL 87-88] Pengadilan menelaah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I memalsukan tanda tangan, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum guna berpindah alamat, yang mengakibatkan Penggugat trauma psikis dan mengeluarkan biaya pengobatan. Tergugat I, II, dan IV membantah dengan alasan Penggugat tidak menguraikan unsur kesalahan, kausalitas, dan kerugian secara hukum perdata melainkan hanya delik pidana tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur. Pengadilan menegaskan beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan, perintah perobekan, dan bantuan mengelabui hukum yang menyebabkan kerugian. [HAL 89-91] Pengadilan menilai bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-9b). Bukti P-6 dan P-8 dikesampingkan karena tidak diajukan aslinya. Bukti P-1, P-4, P-5, P-7a, dan P-7b (screenshot WhatsApp) dikesampingkan karena tidak dilengkapi bukti digital forensik dan alat bukti pendukung. Bukti P-2 dan P-3 (dokumen mutasi) dikesampingkan karena bukan asli dan tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Bukti P-9a dan P-9b (surat pernyataan Tergugat I) dikesampingkan karena tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Karena seluruh bukti surat Penggugat dinyatakan dikesampingkan, gugatan utama ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942, namun dalam perinciannya hanya menyebutkan rekening Citibank Rp 2.000.000.000 dan Finacle USD 2.127,78 (Rp 33.092.404,839) yang totalnya Rp 2.033.092.404,839. Perbedaan jumlah dalil dan rincian ini menjadikan gugatan rekonvensi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). [HAL 91-92] Amar putusan: Dalam pokok perkara (konvensi), eksepsi Tergugat ditolak, namun gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, gugatan rekonpensi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.766.200." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-6] Penggugat Kamal Mangwani menggugat Tergugat I Manisha Mangwani (mantan istri), Tergugat II Raju Dhaloomal Punjabi, Tergugat III Dyah Kusfatinah, Tergugat IV Pishu Jhamatmal, Turut Tergugat I (Imigrasi), dan Turut Tergugat II (Polri) atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum, yang menyebabkan Penggugat trauma psikis. Gugatan menuntut pembayaran kerugian materiil Rp 1.087.616 dan immateriil Rp 150.000.000 secara tanggung renteng, serta pembatalan proses mutasi dan tindak tegas oleh Polri. [HAL 7-26] Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur, berargumen bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan adalah delik pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri dihentikan karena kurang bukti. Tergugat I juga menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur Permenkumham 43/2015 tanpa perlu persetujuan mantan suami, dan perkawinan telah putus secara hukum tetap sejak Juni 2022. [HAL 27-35] Tergugat I melanjutkan bantahan bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas) secara kumulatif dan rinci sesuai yurisprudensi, sehingga tuntutan ganti rugi dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. [HAL 36-44] Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap, serta perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942. Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dalil bahwa Putusan Pidana tersebut membuktikan adanya kesalahan, sifat melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara perbuatan Penggugat dengan kerugian yang diderita Tergugat I. [HAL 44-51] Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) berargumen bahwa perbuatan kekerasan fisik Penggugat (Tergugat Rekonpensi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar UU 23/2004, hak subjektif atas rasa aman, kaidah tata susila, dan asas kepatutan, yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana No 529 yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian materiil yang didalilkan meliputi biaya pengobatan luka/memar dan terapi psikologi sebesar Rp 500.000.000, serta perampasan harta berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78 (dikonversi ke Rp 33.092.404,839), sehingga total kerugian materiil adalah Rp 2.533.092.404,839. Kerugian immateriil dituntut sebesar Rp 1.000.000.000 akibat trauma, depresi, dan hilangnya nama baik. Tergugat I juga menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 per hari keterlambatan pengembalian harta, meskipun Penggugat Rekonpensi mengakui yurisprudensi MA yang membatasi dwangsom hanya untuk tuntutan selain pembayaran uang. Petitum rekonvensi menuntut Penggugat Rekonpensi membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil tersebut secara lunas. [HAL 52-78] Tergugat II dan Tergugat IV membantah gugatan utama dengan mengajukan eksepsi gugatan prematur, tidak memiliki legal standing, dan gugatan kabur. Mereka berargumen bahwa perbuatan yang didalilkan merupakan delik pidana (pemalsuan tanda tangan, penghancuran barang bukti) yang harus dibuktikan dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap berdasarkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dan praduga tak bersalah, mengingat penyelidikan Polri telah dihentikan karena kurang bukti. Mereka juga menyatakan Penggugat gagal menguraikan rangkaian peristiwa (*feitelijke gronden*) dan hubungan kausalitas antara perbuatan mereka dengan kerugian Penggugat secara rinci sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi MA No. 2831 K/Pdt/1996, sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dianggap mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat II dan IV menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya. [HAL 79-86] Pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk bukti P-1 s/d P-9 dari Penggugat (screenshoot WhatsApp, foto dokumen mutasi, invoice biaya psikis) dan bukti TI-TII-TIV-1 s/d TI-TII-TIV-31 dari Tergugat I, II, dan IV (putusan perceraian, yurisprudensi, surat penghentian penyelidikan, dokumen mutasi alamat, bukti rekening bank, dan putusan pidana kekerasan rumah tangga). Pengadilan juga mendengar kesaksian Dr. Rajesh Kalwani (penjamin mutasi) dan Maya (karyawan Tergugat IV) yang menyatakan bahwa pengurusan mutasi alamat Tergugat I dilakukan secara lengkap dan sah sesuai prosedur. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menolak eksepsi gugatan prematur dan tidak memiliki legal standing dari Tergugat I, II, dan IV karena telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pengadilan juga menolak eksepsi gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan dalil rangkaian peristiwa dan hubungan hukum antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang diderita. [HAL 87-88] Pengadilan menelaah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I memalsukan tanda tangan, Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen, Tergugat III merusak dokumen, dan Tergugat IV membantu mengelabui hukum guna berpindah alamat, yang mengakibatkan Penggugat trauma psikis dan mengeluarkan biaya pengobatan. Tergugat I, II, dan IV membantah dengan alasan Penggugat tidak menguraikan unsur kesalahan, kausalitas, dan kerugian secara hukum perdata melainkan hanya delik pidana tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap, serta mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur. Pengadilan menegaskan beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan, perintah perobekan, dan bantuan mengelabui hukum yang menyebabkan kerugian. [HAL 89-91] Pengadilan menilai bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-9b). Bukti P-6 dan P-8 dikesampingkan karena tidak diajukan aslinya. Bukti P-1, P-4, P-5, P-7a, dan P-7b (screenshot WhatsApp) dikesampingkan karena tidak dilengkapi bukti digital forensik dan alat bukti pendukung. Bukti P-2 dan P-3 (dokumen mutasi) dikesampingkan karena bukan asli dan tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Bukti P-9a dan P-9b (surat pernyataan Tergugat I) dikesampingkan karena tidak membuktikan dalil pokok gugatan. Karena seluruh bukti surat Penggugat dinyatakan dikesampingkan, gugatan utama ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942, namun dalam perinciannya hanya menyebutkan rekening Citibank Rp 2.000.000.000 dan Finacle USD 2.127,78 (Rp 33.092.404,839) yang totalnya Rp 2.033.092.404,839. Perbedaan jumlah dalil dan rincian ini menjadikan gugatan rekonvensi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). [HAL 91-92] Amar putusan: Dalam pokok perkara (konvensi), eksepsi Tergugat ditolak, namun gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, gugatan rekonpensi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.766.200." + }, + "read": { + "input_chars": 7454, + "frame": "Penggugat Kamal Mangwani menggugat mantan istrinya Manisha Mangwani serta pihak-pihak terkait atas tuduhan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan perusakan dokumen yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Gugatan utama menuntut pembayaran ganti rugi dan pembatalan proses mutasi alamat, sementara Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terkait kekerasan fisik dan perampasan harta berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menolak gugatan utama karena bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian, dan menyatakan gugatan balik tidak dapat diterima karena ketidakjelasan rincian kerugian yang didalilkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III merusak dokumen.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat IV membantu mengelabui hukum yang menyebabkan Penggugat trauma psikis.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 1.087.616 dan immateriil sebesar Rp 150.000.000 secara tanggung renteng.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil pemalsuan tanda tangan dengan menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur tanpa perlu persetujuan mantan suami.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalam rekonvensi dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalam rincian rekonvensi menyebutkan kerugian materiil berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1 s/d P-9) dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat pembuktian.", + "page": 89, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak gugatan utama Penggugat untuk seluruhnya karena bukti yang diajukan dikesampingkan.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima karena terdapat perbedaan jumlah antara dalil perampasan uang dengan rincian kerugian yang disebutkan.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Kamal Mangwani menggugat mantan istrinya Manisha Mangwani serta pihak-pihak terkait atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang mencakup pemalsuan tanda tangan pada dokumen mutasi alamat, perobekan dan perusakan dokumen, serta bantuan dalam mengelabui hukum yang mengakibatkan trauma psikis dan kerugian materiil. Gugatan utama menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta pembatalan proses mutasi. Tergugat I membantah dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik pidana yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan mutasi dilakukan secara sah, serta mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas kekerasan fisik dan perampasan harta berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat untuk masuk ke pokok perkara, namun kemudian menolak gugatan utama Penggugat karena seluruh bukti surat yang diajukan dinyatakan dikesampingkan. Dalam gugatan balik, Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena ketidakjelasan rincian kerugian yang didalilkan dibandingkan dengan jumlah yang disebutkan dalam dalil, sehingga perkara berakhir dengan penolakan gugatan utama dan ketidakdapatditerimaanannya gugatan balik." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Kamal Mangwani menggugat mantan istrinya Manisha Mangwani serta pihak-pihak terkait atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang mencakup pemalsuan tanda tangan pada dokumen mutasi alamat, perobekan dan perusakan dokumen, serta bantuan dalam mengelabui hukum yang mengakibatkan trauma psikis dan kerugian materiil. Gugatan utama menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta pembatalan proses mutasi. Tergugat I membantah dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik pidana yang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan mutasi dilakukan secara sah, serta mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas kekerasan fisik dan perampasan harta berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat untuk masuk ke pokok perkara, namun kemudian menolak gugatan utama Penggugat karena seluruh bukti surat yang diajukan dinyatakan dikesampingkan. Dalam gugatan balik, Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena ketidakjelasan rincian kerugian yang didalilkan dibandingkan dengan jumlah yang disebutkan dalam dalil, sehingga perkara berakhir dengan penolakan gugatan utama dan ketidakdapatditerimaanannya gugatan balik.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I memalsukan tanda tangannya pada dokumen mutasi alamat di Imigrasi pada Agustus 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat II memerintahkan perobekan dokumen bukti.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III merusak dokumen.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat IV membantu mengelabui hukum yang menyebabkan Penggugat trauma psikis.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 1.087.616 dan immateriil sebesar Rp 150.000.000 secara tanggung renteng.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil pemalsuan tanda tangan dengan menyatakan mutasi alamat dilakukan sesuai prosedur tanpa perlu persetujuan mantan suami.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas perbuatan melawan hukum berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalam rekonvensi dalil perampasan uang sebesar Rp 5.820.518.942.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalam rincian rekonvensi menyebutkan kerugian materiil berupa saldo rekening Citibank sebesar Rp 2.000.000.000 dan rekening Finacle sebesar USD 2.127,78.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1 s/d P-9) dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat pembuktian.", + "page": 89, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak gugatan utama Penggugat untuk seluruhnya karena bukti yang diajukan dikesampingkan.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima karena terdapat perbedaan jumlah antara dalil perampasan uang dengan rincian kerugian yang disebutkan.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Mantan istri saya memalsukan tanda tangan saya untuk mengubah alamat di imigrasi dan merusak dokumen saya, tapi pengadilan menolak gugatan saya karena buktinya tidak diterima, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25145, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar substantif dari gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat pemalsuan tanda tangan dan kerusakan dokumen, yang secara hukum harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 (perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal). Putusan secara eksplisit menguji apakah dalil penggugat memenuhi unsur-unsur ini, sehingga pasal ini sangat relevan untuk menjawab apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan, yang merupakan bagian dari teori perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, terdugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan hubungan kausal, yang merupakan analisis hukum yang sering merujuk pada standar tanggung jawab dalam Pasal 1365 dan 1366. Meskipun gugatan ditolak karena masalah pembuktian, pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi kerangka hukum yang digunakan untuk menilai apakah tindakan pemalsuan dan perusakan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 91392, + "completion_tokens": 5628 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_67_Pdt.Plw_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_67_Pdt.Plw_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6253f11ad5d00ca94d1a74fcb3cc1a0ffee64a4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_67_Pdt.Plw_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_67_Pdt.Plw_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 34, + "timings": { + "parse": 0.08, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 126.267, + "query": 2.205, + "relevance": 28.392, + "total": 156.944 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 102609, + "marked_chars": 102906 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMengabulkan Eksepsi Terlawan II ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n- \nMenyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nVerklaard);\n-\nMenghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini\nberjumlah sebesar Rp.436.200,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu dua\nratus rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh\nkami, Harto Pancono, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H.,\nM.H dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 67/Pdt.Plw/2024/PN Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2024\ndan tanggal 07 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei\n2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Gunawan, S.H,\nHalaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Plw/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102906, + "frame": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I (Bank), Terlawan II (Pejabat Lelang), dan Turut Terlawan (Debitur) untuk membatalkan rencana lelang atas tanah dan bangunan milik Pelawan yang dijadikan jaminan kredit. Pelawan mendalilkan bahwa perjanjian kredit tambahan tidak ditandatangani olehnya sebagai penjamin, sehingga penggunaan objek tersebut sebagai agunan adalah perbuatan melawan hukum. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penundaan pelaksanaan lelang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan dan suaminya bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian kredit antara Terlawan I dan Turut Terlawan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Fasilitas kredit awal sebesar Rp500.000.000,- ditambahkan menjadi Rp3.500.000.000,- melalui Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014 tidak ditandatangani oleh Pelawan maupun suaminya sebagai penjamin.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I mengirimkan surat peringatan kepada Turut Terlawan yang menyebabkan status default dan rencana eksekusi jaminan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I mengirimkan surat pemberitahuan lelang kepada Pelawan untuk objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Rambutan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang atas objek perkara dibatalkan oleh Pejabat Lelang karena SKT/SKPT atas objek lelang tidak ada.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Pelawan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan dengan dalil bahwa rencana lelang atas tanah dan bangunan miliknya yang dijadikan jaminan kredit adalah tidak sah karena Addendum Suplesi Kredit yang menambah fasilitas kredit dan agunan tidak ditandatangani olehnya sebagai penjamin. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut batal demi hukum dan memerintahkan penundaan pelaksanaan lelang. Terlawan II mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consortium (kurang pihak). Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona namun mengabulkan eksepsi plurium litis consortium karena Pelawan tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23 sebagai pihak dalam perkara. Akibat pengabulan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan dengan dalil bahwa rencana lelang atas tanah dan bangunan miliknya yang dijadikan jaminan kredit adalah tidak sah karena Addendum Suplesi Kredit yang menambah fasilitas kredit dan agunan tidak ditandatangani olehnya sebagai penjamin. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut batal demi hukum dan memerintahkan penundaan pelaksanaan lelang. Terlawan II mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consortium (kurang pihak). Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona namun mengabulkan eksepsi plurium litis consortium karena Pelawan tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23 sebagai pihak dalam perkara. Akibat pengabulan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan dan suaminya bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian kredit antara Terlawan I dan Turut Terlawan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Fasilitas kredit awal sebesar Rp500.000.000,- ditambahkan menjadi Rp3.500.000.000,- melalui Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan Addendum Suplesi Kredit No. 23 tanggal 10 Februari 2014 tidak ditandatangani oleh Pelawan maupun suaminya sebagai penjamin.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I mengirimkan surat peringatan kepada Turut Terlawan yang menyebabkan status default dan rencana eksekusi jaminan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I mengirimkan surat pemberitahuan lelang kepada Pelawan untuk objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Rambutan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang atas objek perkara dibatalkan oleh Pejabat Lelang karena SKT/SKPT atas objek lelang tidak ada.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Pelawan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Addendum Suplesi Kredit No. 23.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak melibatkan notaris yang buat surat tambahan kredit yang saya tidak tanda tangani?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9052, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan dan kecakapan). Dalam pertimbangan hakim, gugatan ditolak karena 'kurang pihak' (plurium litis consortium) akibat tidak dilibatkannya notaris yang membuat Addendum Kredit yang tidak ditandatangani oleh Pelawan. Masalah substansialnya adalah validitas atau keterikatan hukum pada Addendum tersebut yang merupakan perjanjian. Pasal 1320 menjadi kerangka hukum dasar untuk menilai apakah Addendum tersebut sah sebagai perjanjian atau tidak, sehingga memiliki hubungan substantif dengan akar masalah pertanyaan meskipun putusan akhir bersifat prosedural (kurang pihak)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34162, + "completion_tokens": 982 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcae661929822de4443cb282040950fe6a09395e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 168.252, + "query": 2.081, + "relevance": 69.353, + "total": 239.745 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 107832, + "marked_chars": 108156 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi\n- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat\nDalam Pokok Perkara\n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\nDalam Rekonvensi\n- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima\n(niet ontvankelijke verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah\nRp. 426.200,00 (empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 08 September 2025,\noleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifzar, S.H., M.H. dan\nYusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 689/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 13 Agustus 2025, putusan\ntersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu\ntanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim\nAnggota tersebut, David Sidabalok, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa\nPara Tergugat, selanjutnya putusan tersebut telah di kirimkan secara elektronik\n(E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Hanifzar, S.H., M.H\nWijawiyata, S.H.\nYusti Cinianus Radjah, S.H\nHalaman 36 dari 36 Putusan Nomor 689/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akuras" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 108156, + "frame": "Penggugat, seorang advokat, menggugat Para Tergugat (klien sebelumnya) atas sengketa pembayaran honorarium jasa hukum dan sukses fee terkait penyelesaian perkara tanah. Penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp2.441.205.000 serta jaminan sita dan uang paksa. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur libel) dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerima kuasa dari Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2019 untuk menangani masalah surat-surat tanah milik Almarhum Stainnilaus Intramuljadi T.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani perjanjian Ruang Lingkup Jasa Hukum dan Ketentuan Honorarium pada tanggal 8 Agustus 2019.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan penelusuran alamat ahli waris, somasi, dan upaya hukum lainnya untuk menyelesaikan sengketa tanah Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah bahwa Penggugat tidak berhasil melakukan perdamaian, melainkan pihak lain (Hinda Kartawidjaya) yang menyelesaikan perdamaian dengan pihak lawan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah besaran nilai tanah yang digunakan Penggugat sebagai dasar perhitungan sukses fee karena dinilai sepihak dan tidak valid.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan bukti perjanjian, sukses fee hanya diberikan apabila Penggugat dapat melakukan perdamaian.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan berdasarkan bukti mediasi dan akta perdamaian, yang menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugat dengan pihak lawan adalah Sdr. Hinda Kartawidjaya, bukan Penggugat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena ketidakjelasan dasar perhitungan sukses fee dan inkonsistensi referensi perjanjian dalam dalil dan petitum.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang advokat, menggugat Para Tergugat yang merupakan mantan kliennya untuk menuntut pembayaran honorarium jasa hukum dan sukses fee sebesar Rp2.441.205.000 atas jasa yang allegedly diberikan dalam penyelesaian sengketa tanah. Penggugat berdalil telah menerima kuasa pada Agustus 2019 dan melakukan berbagai tindakan hukum hingga tercapai perdamaian, sehingga hak atas sukses fee berdasarkan perjanjian muncul. Para Tergugat membantah bahwa Penggugat tidak melakukan perdamaian, melainkan pihak ketiga yang berhasil mendamaikan Para Tergugat dengan pihak lawan, serta membantah validitas perhitungan nilai tanah sebagai dasar fee. Dalam pemeriksaan eksepsi, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (obscuur libel), khususnya terkait dasar perhitungan sukses fee dan inkonsistensi referensi perjanjian. Hakim menetapkan fakta bahwa sukses fee hanya jatuh tempo jika Penggugat yang melakukan perdamaian, namun bukti menunjukkan perdamaian diselesaikan oleh pihak lain. Akibat eksepsi gugatan tidak jelas dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok maupun gugatan rekonvensi tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang advokat, menggugat Para Tergugat yang merupakan mantan kliennya untuk menuntut pembayaran honorarium jasa hukum dan sukses fee sebesar Rp2.441.205.000 atas jasa yang allegedly diberikan dalam penyelesaian sengketa tanah. Penggugat berdalil telah menerima kuasa pada Agustus 2019 dan melakukan berbagai tindakan hukum hingga tercapai perdamaian, sehingga hak atas sukses fee berdasarkan perjanjian muncul. Para Tergugat membantah bahwa Penggugat tidak melakukan perdamaian, melainkan pihak ketiga yang berhasil mendamaikan Para Tergugat dengan pihak lawan, serta membantah validitas perhitungan nilai tanah sebagai dasar fee. Dalam pemeriksaan eksepsi, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (obscuur libel), khususnya terkait dasar perhitungan sukses fee dan inkonsistensi referensi perjanjian. Hakim menetapkan fakta bahwa sukses fee hanya jatuh tempo jika Penggugat yang melakukan perdamaian, namun bukti menunjukkan perdamaian diselesaikan oleh pihak lain. Akibat eksepsi gugatan tidak jelas dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok maupun gugatan rekonvensi tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerima kuasa dari Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2019 untuk menangani masalah surat-surat tanah milik Almarhum Stainnilaus Intramuljadi T.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani perjanjian Ruang Lingkup Jasa Hukum dan Ketentuan Honorarium pada tanggal 8 Agustus 2019.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan penelusuran alamat ahli waris, somasi, dan upaya hukum lainnya untuk menyelesaikan sengketa tanah Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah bahwa Penggugat tidak berhasil melakukan perdamaian, melainkan pihak lain (Hinda Kartawidjaya) yang menyelesaikan perdamaian dengan pihak lawan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah besaran nilai tanah yang digunakan Penggugat sebagai dasar perhitungan sukses fee karena dinilai sepihak dan tidak valid.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan bukti perjanjian, sukses fee hanya diberikan apabila Penggugat dapat melakukan perdamaian.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan berdasarkan bukti mediasi dan akta perdamaian, yang menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugat dengan pihak lawan adalah Sdr. Hinda Kartawidjaya, bukan Penggugat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena ketidakjelasan dasar perhitungan sukses fee dan inkonsistensi referensi perjanjian dalam dalil dan petitum.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dibayar untuk jasa hukum sengketa tanah, tapi pihak lain yang berhasil mendamaikan, apakah saya tetap bisa minta sukses fee?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14608, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat). Meskipun hubungan hukum dalam sengketa adalah perikatan, pasal ini tidak secara substantif menjawab pertanyaan mengenai syarat pemenuhan prestasi (sukses fee) yang bergantung pada hasil tertentu (perdamaian) versus siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Pertanyaan lebih spesifik mengenai interpretasi syarat prestasi dalam perjanjian, bukan sekadar definisi perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian kerugian akibat wanprestasi (kelalaian debitur). Dalam kasus ini, sengketa bukan tentang wanprestasi atau kelalaian, melainkan tentang apakah syarat untuk mendapatkan sukses fee (yaitu berhasil melakukan perdamaian) telah terpenuhi oleh Penggugat. Fakta menunjukkan Penggugat tidak melakukan perdamaian, sehingga masalahnya adalah ketidakpenuhan syarat prestasi, bukan wanprestasi yang diatur pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian fee hukum harus sah menurut pasal ini, pertanyaan spesifiknya adalah mengenai hak atas sukses fee setelah syarat prestasi (perdamaian) tidak terpenuhi oleh penggugat. Pasal 1320 tidak mengatur mekanisme atau akibat hukum ketika syarat prestasi dalam perjanjian tidak terpenuhi oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak menjadi jawaban substantif utama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam putusan, hakim menolak tuntutan sukses fee karena syarat dalam perjanjian (berhasil melakukan perdamaian) tidak terpenuhi oleh Penggugat. Prinsip 'pacta sunt servanda' (pasal 1338) menjadi dasar hukum bahwa para pihak terikat pada apa yang telah mereka perjanjikan, termasuk syarat bahwa sukses fee hanya diberikan jika Penggugat yang melakukan perdamaian. Karena Penggugat tidak memenuhi syarat tersebut, maka berdasarkan itikad baik dan kepastian hukum perjanjian (pasal 1338), ia tidak berhak menuntut fee tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sengketa ini bersifat kontraktual (berdasarkan perjanjian jasa hukum), bukan delik. Penggugat tidak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, melainkan pembayaran berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai hak kontraktual atas sukses fee." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35576, + "completion_tokens": 1691 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abf4aba367575f6a0a8ef1aa3342f7c6928c26c3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 127.508, + "query": 6.556, + "relevance": 15.21, + "total": 149.333 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26100, + "marked_chars": 26172 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada\nPenggugat;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran secara tunai dan\nsekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 163.856.210,- (seratus enam\npuluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh\nrupiah); \n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % (enam persen) per\ntahun dari sisa pembayaran Tergugat sebesar Rp163.856.210,- (seratus\nenam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh\nHalaman 8 Putusan Perdata Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 8\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nrupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak\nbulan Oktober 2023 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26172, + "frame": "PT. THE UNIVENUS menggugat PT. PHERISSA BANGKIT BERSAMA atas wanprestasi berupa ketidaklunasan pembayaran utang pembelian barang senilai Rp163.856.210,-. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi, membayar pokok utang, ganti rugi, bunga, serta biaya perkara. Putusan pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli Tissue Livi dalam Karton Box sejak tahun 2009 dengan kesepakatan jenis, jumlah, dan harga barang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan Purchase Order dengan nomor 2023/III/PO01/PBB/AFH/2802 kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan barang kepada Tergugat berdasarkan 2 Delivery Note dan mengirimkan 2 Invoice dengan syarat pembayaran tiga puluh hari setelah invoice diterima.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengalami kemacetan pembayaran pada bulan Maret 2023 dan hingga Oktober 2023 menyisakan utang sebesar Rp163.856.210,- sesuai 2 Invoice.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Somasi I pada tanggal 14 November 2023 dan Somasi II pada tanggal 11 Desember 2023, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 10% dari sisa pembayaran.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. THE UNIVENUS mengajukan gugatan perdata terhadap PT. PHERISSA BANGKIT BERSAMA terkait wanprestasi dalam hubungan jual beli barang sejak tahun 2009. Gugatan ini bermula dari pesanan pembelian oleh Tergugat yang telah dipenuhi Penggugat melalui pengiriman barang dan faktur tagihan dengan ketentuan pembayaran 30 hari. Namun, terjadi kemacetan pembayaran mulai Maret 2023 yang mengakibatkan tersisa utang sebesar Rp163.856.210,- hingga Oktober 2023. Meskipun telah dilakukan penagihan melalui somasi, Tergugat tidak melunasi utangnya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok utang serta bunga 6% per tahun terhitung sejak Oktober 2023, namun menolak tuntutan ganti rugi dan klausul eksekusi lebih awal. Putusan dijatuhkan secara verstek sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. THE UNIVENUS mengajukan gugatan perdata terhadap PT. PHERISSA BANGKIT BERSAMA terkait wanprestasi dalam hubungan jual beli barang sejak tahun 2009. Gugatan ini bermula dari pesanan pembelian oleh Tergugat yang telah dipenuhi Penggugat melalui pengiriman barang dan faktur tagihan dengan ketentuan pembayaran 30 hari. Namun, terjadi kemacetan pembayaran mulai Maret 2023 yang mengakibatkan tersisa utang sebesar Rp163.856.210,- hingga Oktober 2023. Meskipun telah dilakukan penagihan melalui somasi, Tergugat tidak melunasi utangnya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok utang serta bunga 6% per tahun terhitung sejak Oktober 2023, namun menolak tuntutan ganti rugi dan klausul eksekusi lebih awal. Putusan dijatuhkan secara verstek sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli Tissue Livi dalam Karton Box sejak tahun 2009 dengan kesepakatan jenis, jumlah, dan harga barang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan Purchase Order dengan nomor 2023/III/PO01/PBB/AFH/2802 kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan barang kepada Tergugat berdasarkan 2 Delivery Note dan mengirimkan 2 Invoice dengan syarat pembayaran tiga puluh hari setelah invoice diterima.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengalami kemacetan pembayaran pada bulan Maret 2023 dan hingga Oktober 2023 menyisakan utang sebesar Rp163.856.210,- sesuai 2 Invoice.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Somasi I pada tanggal 14 November 2023 dan Somasi II pada tanggal 11 Desember 2023, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 10% dari sisa pembayaran.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang dan tagihan ke teman dagang sejak lama, tapi sejak Maret 2023 dia berhenti bayar utang dan tidak mau lunasi meski sudah disomasi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4415, + "candidates": [ + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga perjanjian, yang secara substantif menjawab bagian dari pertanyaan awam mengenai hak untuk menuntut bunga atas utang yang tidak dibayar. Dalam pertimbangan hakim, petitum untuk menuntut bunga 6% per tahun dinyatakan 'beralasan untuk dapat dikabulkan', menunjukkan bahwa pasal ini menjadi dasar hukum yang relevan dan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11257, + "completion_tokens": 991 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d7c03713938fe50008789058177f9b1b814bd05 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,230 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 61, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 339.138, + "read": 103.207, + "query": 4.101, + "relevance": 53.034, + "total": 499.57 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 185321, + "marked_chars": 185861 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONVENSI:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan Akta Jual Beli Nomor: 253/JB/X/1988/Cilincing tertanggal 4\nOktober 1988 antara Alm. Imam Priyadi dengan Mohamad Syafe’i yang\ndibuat dihadapan Drs. Haji Solichin. DJ selaku Camat, Kepala Wilayah\nKecamatan Cilincing yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah\n(PPAT) sah menurut hukum; \n3.\nMenyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang\ntanah seluas ± 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) yang\nberlokasi di Kampung Cilincing, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Koja,\nJakarta Utara (dahulu dikenal Desa Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta\nUtara) di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3679/Cilincing atas nama\nDJANGKRIK (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor: 31/Cilincing atas nama\nDJANGKRIK) seluas 12.452 m2 dengan Gambar Situasi Nomor:\n19/116/1972 tertanggal 30 Juni 1972 atas nama DJANGKRIK dan batas-\nbatas tanah, sebagai berikut:\nUtara\n: Tanah Kusni (dahulu tanah Kusni);\nTimur\n: Jalan (dahulu tanah TPU);\nHalaman 58 dari 60 Putusan Perdata Nomor 695/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniter" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "[HAL 1-17] Gugatan Konvensi diajukan oleh Kacih (Penggugat I) dan Suci Umami (Penggugat II), ahli waris Alm. Imam Priyadi, terhadap Sri Wati s.d. Yanti Cahyati (Tergugat I-XII, ahli waris Alm. Djangkrik) dan BPN Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil bahwa pada 4 Oktober 1988, Alm. Imam Priyadi membeli sebidang tanah ±145 m2 dari Mohamad Syafe’i (ahli waris kuasa Alm. Djangkrik) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 253/JB/X/1988/Cilincing seharga Rp720.000,- yang telah lunas dibayar [HAL 3-6]. Para Penggugat telah menguasai fisik tanah dan membayar PBB sejak 1988, namun tidak dapat melakukan balik nama karena sertifikat asli (SHM No. 31/Cilincing, kini No. 3679/Cilincing) tidak diserahkan oleh Penjual [HAL 6-7]. Upaya mediasi dan permohonan pemecahan sertifikat ke Turut Tergugat terhambat karena Tergugat VI (Aris) memblokir sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan, yang mensyaratkan penyerahan sertifikat asli untuk blokir, sehingga menyiratkan Tergugat menguasai sertifikat asli [HAL 8-11]. Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat menahan sertifikat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan wanprestasi, serta menuntut penyerahan sertifikat, pemecahan dan balik nama oleh Turut Tergugat, ganti rugi materil Rp402.920.000,- dan imateril Rp2.100.000.000,-, serta uang paksa Rp500.000,-/hari [HAL 11-17]. Mediasi gagal [HAL 17].\n\n[HAL 18-30] Para Tergugat mengajukan eksepsi (kurang pihak, tidak jelas, salah sasaran) dan jawaban pokok perkara yang menolak seluruh dalil Penggugat. Para Tergugat dalil bahwa Akta Jual Beli 1988 tidak sah dan batal karena hukum, dengan alasan: (1) Penjual dalam akta adalah \"Mohamad Syafe’i\", namun berdasarkan Ketetapan Fatwa Ahli Waris PA Jakarta Utara No. 35/C/1980, ahli waris Djangkrik adalah Sinik, Safei bin Ismail, Zubaidah, Timan, Mariyah, dan Maryana; tidak ada \"Mohamad Syafe’i\" sebagai ahli waris, melainkan \"Safei bin Ismail\" [HAL 20-21]. (2) Tanah SHM No. 3679/Cilincing adalah harta warisan bersama yang belum terbagi, sehingga Safei bin Ismail tidak berhak menjual tanpa persetujuan ahli waris lain (misal: Zubaidah) [HAL 20-21]. (3) Surat Kuasa Jual yang digunakan tidak sah karena hanya cap jempol tanpa legalisasi pejabat berwenang [HAL 21-22]. (4) Tanah saat transaksi masih dijaminkan ke Bank, sehingga cacat yuridis [HAL 22]. Para Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat I dan II untuk mengosongkan tanah, menyatakan jual beli batal, dan Penggugat sebagai pembeli beritikad tidak baik [HAL 24-30].\n\n[HAL 31-44] Para Penggugat mengajukan replik dan bukti surat serta saksi. Saksi Sujono, H.T. Sunardi, Gondo Haristo, dan Tarsalim pada pokoknya membenarkan bahwa jual beli tanah dilakukan tahun 1988 antara Alm. Imam Priyadi dengan Mohamad Syafe’i di Kantor Kecamatan Cilincing, dengan harga Rp720.000,- [HAL 35-44]. Saksi menyatakan bahwa saat transaksi, sertifikat asli ditunjukkan oleh Mohamad Syafe’i [HAL 35, 37]. Saksi Gondo Haristo dan Sujono membenarkan bahwa proses pemecahan sertifikat terhambat karena sertifikat asli dikuasai Tergugat VI (Aris) yang memblokir sertifikat tersebut, dan mediasi dari Turut Tergugat tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir [HAL 35-42]. Saksi Sunardi dan Tarsalim membenarkan penguasaan fisik tanah oleh Para Penggugat sejak 1988 tanpa gangguan dari Tergugat, serta pembayaran PBB yang tertib [HAL 37-44]. Para Tergugat mengajukan duplik namun tidak menghadirkan saksi sendiri dalam bagian ini." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 52384, + "summary": "[HAL 1-59] Gugatan Konvensi diajukan oleh Kacih (Penggugat I) dan Suci Umami (Penggugat II), ahli waris Alm. Imam Priyadi, terhadap Sri Wati s.d. Yanti Cahyati (Tergugat I-XII, ahli waris Alm. Djangkrik) dan BPN Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil bahwa pada 4 Oktober 1988, Alm. Imam Priyadi membeli sebidang tanah ±145 m2 dari Mohamad Syafe’i (ahli waris kuasa Alm. Djangkrik) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 253/JB/X/1988/Cilincing seharga Rp720.000,- yang telah lunas dibayar [HAL 3-6]. Para Penggugat telah menguasai fisik tanah dan membayar PBB sejak 1988, namun tidak dapat melakukan balik nama karena sertifikat asli (SHM No. 31/Cilincing, kini No. 3679/Cilincing) tidak diserahkan oleh Penjual [HAL 6-7]. Upaya mediasi dan permohonan pemecahan sertifikat ke Turut Tergugat terhambat karena Tergugat VI (Aris) memblokir sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan, yang mensyaratkan penyerahan sertifikat asli untuk blokir, sehingga menyiratkan Tergugat menguasai sertifikat asli [HAL 8-11]. Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat menahan sertifikat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan wanprestasi, serta menuntut penyerahan sertifikat, pemecahan dan balik nama oleh Turut Tergugat, ganti rugi materil Rp402.920.000,- dan imateril Rp2.100.000.000,-, serta uang paksa Rp500.000,-/hari [HAL 11-17]. Mediasi gagal [HAL 17]. Para Tergugat mengajukan eksepsi (kurang pihak, tidak jelas, salah sasaran) dan jawaban pokok perkara yang menolak seluruh dalil Penggugat. Para Tergugat dalil bahwa Akta Jual Beli 1988 tidak sah dan batal karena hukum, dengan alasan: (1) Penjual dalam akta adalah \"Mohamad Syafe’i\", namun berdasarkan Ketetapan Fatwa Ahli Waris PA Jakarta Utara No. 35/C/1980, ahli waris Djangkrik adalah Sinik, Safei bin Ismail, Zubaidah, Timan, Mariyah, dan Maryana; tidak ada \"Mohamad Syafe’i\" sebagai ahli waris, melainkan \"Safei bin Ismail\" [HAL 20-21]. (2) Tanah SHM No. 3679/Cilincing adalah harta warisan bersama yang belum terbagi, sehingga Safei bin Ismail tidak berhak menjual tanpa persetujuan ahli waris lain (misal: Zubaidah) [HAL 20-21]. (3) Surat Kuasa Jual yang digunakan tidak sah karena hanya cap jempol tanpa legalisasi pejabat berwenang [HAL 21-22]. (4) Tanah saat transaksi masih dijaminkan ke Bank, sehingga cacat yuridis [HAL 22]. Para Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat I dan II untuk mengosongkan tanah, menyatakan jual beli batal, dan Penggugat sebagai pembeli beritikad tidak baik [HAL 24-30]. Para Penggugat mengajukan replik dan bukti surat serta saksi. Saksi Sujono, H.T. Sunardi, Gondo Haristo, dan Tarsalim pada pokoknya membenarkan bahwa jual beli tanah dilakukan tahun 1988 antara Alm. Imam Priyadi dengan Mohamad Syafe’i di Kantor Kecamatan Cilincing, dengan harga Rp720.000,- [HAL 35-44]. Saksi menyatakan bahwa saat transaksi, sertifikat asli ditunjukkan oleh Mohamad Syafe’i [HAL 35, 37]. Saksi Gondo Haristo dan Sujono membenarkan bahwa proses pemecahan sertifikat terhambat karena sertifikat asli dikuasai Tergugat VI (Aris) yang memblokir sertifikat tersebut, dan mediasi dari Turut Tergugat tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir [HAL 35-42]. Saksi Sunardi dan Tarsalim membenarkan penguasaan fisik tanah oleh Para Penggugat sejak 1988 tanpa gangguan dari Tergugat, serta pembayaran PBB yang tertib [HAL 37-44]. Para Tergugat mengajukan duplik namun tidak menghadirkan saksi sendiri dalam bagian ini. Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy Surat Penetapan Waris almarhum Djangkrik bin Sanip dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 35/C1980, Foto copy Surat Kuasa Dibawah Tangan, Foto copy Surat dari Bank Mandiri, dan Foto copy Sertipikat Nomor : 3679/Cilincing Nama Pemegang Hak DJANGKRIK [HAL 46]. Para Tergugat juga mengajukan saksi Ujang Rukman dan Munawar. Saksi Ujang Rukman tidak mengetahui adanya transaksi jual beli atas nama Penggugat, menyatakan kepemilikan tanah adalah milik Para Tergugat, dan sertifikat masih atas nama Alm. Djangkrik belum dibalik nama [HAL 46-47]. Saksi Munawar tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak tahu pengalihan tanah, dan menyatakan saat jual beli di Kecamatan belum ada sertifikat nomor 31 [HAL 48-49]. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat karena telah memasuki pokok perkara [HAL 53]. Majelis Hakim menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Mohamad Syafe’i berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 384/JB/XII/1988/Cilincing tertanggal 15 Desember 1988 (catatan: dokumen merujuk pada nomor akta yang berbeda di bagian pertimbangan vs dalil, namun hakim mengabulkan sahnya transaksi jual beli tanah) telah sah menurut hukum karena Mohamad Syafe’i bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili ahli waris sesuai Surat Kuasa dan Ketetapan PA [HAL 54-55]. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Tergugat menguasai secara sepihak dan tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing kepada Penggugat untuk pendaftaran, pemecahan, dan balik nama, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 55-56]. Gugatan ganti rugi materil dan imateril ditolak karena Penggugat tidak menguraikan kerugian secara jelas [HAL 56]. Amar putusan Konvensi: 1) Menolak eksepsi Para Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 3) Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 253/JB/X/1988/Cilincing tertanggal 4 Oktober 1988 sah menurut hukum; 4) Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah ±145 m2 di dalam SHM No. 3679/Cilincing; 5) Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai sertifikat secara sepihak dan tidak menyerahkannya adalah perbuatan melawan hukum; 6) Menghukum Para Tergugat menyerahkan SHM No. 3679/Cilincing kepada Para Penggugat dalam waktu 7 hari setelah berkekuatan hukum tetap untuk pengurusan pendaftaran, pemecahan, dan balik nama; 7) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp500.000,-/hari setiap keterlambatan; 8) Menghukum Turut Tergugat tunduk kepada isi putusan; 9) Menolak gugatan selain dan selebihnya. Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tidak beralasan hukum karena Akta Jual Beli Nomor: 253/JB/X/1988/Cilincing telah dinyatakan sah dalam pertimbangan Konvensi, sehingga petitum Rekonvensi ditolak seluruhnya [HAL 57-58]. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Rp1.823.600,- [HAL 59]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-59] Gugatan Konvensi diajukan oleh Kacih (Penggugat I) dan Suci Umami (Penggugat II), ahli waris Alm. Imam Priyadi, terhadap Sri Wati s.d. Yanti Cahyati (Tergugat I-XII, ahli waris Alm. Djangkrik) dan BPN Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil bahwa pada 4 Oktober 1988, Alm. Imam Priyadi membeli sebidang tanah ±145 m2 dari Mohamad Syafe’i (ahli waris kuasa Alm. Djangkrik) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 253/JB/X/1988/Cilincing seharga Rp720.000,- yang telah lunas dibayar [HAL 3-6]. Para Penggugat telah menguasai fisik tanah dan membayar PBB sejak 1988, namun tidak dapat melakukan balik nama karena sertifikat asli (SHM No. 31/Cilincing, kini No. 3679/Cilincing) tidak diserahkan oleh Penjual [HAL 6-7]. Upaya mediasi dan permohonan pemecahan sertifikat ke Turut Tergugat terhambat karena Tergugat VI (Aris) memblokir sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan, yang mensyaratkan penyerahan sertifikat asli untuk blokir, sehingga menyiratkan Tergugat menguasai sertifikat asli [HAL 8-11]. Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat menahan sertifikat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan wanprestasi, serta menuntut penyerahan sertifikat, pemecahan dan balik nama oleh Turut Tergugat, ganti rugi materil Rp402.920.000,- dan imateril Rp2.100.000.000,-, serta uang paksa Rp500.000,-/hari [HAL 11-17]. Mediasi gagal [HAL 17]. Para Tergugat mengajukan eksepsi (kurang pihak, tidak jelas, salah sasaran) dan jawaban pokok perkara yang menolak seluruh dalil Penggugat. Para Tergugat dalil bahwa Akta Jual Beli 1988 tidak sah dan batal karena hukum, dengan alasan: (1) Penjual dalam akta adalah \"Mohamad Syafe’i\", namun berdasarkan Ketetapan Fatwa Ahli Waris PA Jakarta Utara No. 35/C/1980, ahli waris Djangkrik adalah Sinik, Safei bin Ismail, Zubaidah, Timan, Mariyah, dan Maryana; tidak ada \"Mohamad Syafe’i\" sebagai ahli waris, melainkan \"Safei bin Ismail\" [HAL 20-21]. (2) Tanah SHM No. 3679/Cilincing adalah harta warisan bersama yang belum terbagi, sehingga Safei bin Ismail tidak berhak menjual tanpa persetujuan ahli waris lain (misal: Zubaidah) [HAL 20-21]. (3) Surat Kuasa Jual yang digunakan tidak sah karena hanya cap jempol tanpa legalisasi pejabat berwenang [HAL 21-22]. (4) Tanah saat transaksi masih dijaminkan ke Bank, sehingga cacat yuridis [HAL 22]. Para Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat I dan II untuk mengosongkan tanah, menyatakan jual beli batal, dan Penggugat sebagai pembeli beritikad tidak baik [HAL 24-30]. Para Penggugat mengajukan replik dan bukti surat serta saksi. Saksi Sujono, H.T. Sunardi, Gondo Haristo, dan Tarsalim pada pokoknya membenarkan bahwa jual beli tanah dilakukan tahun 1988 antara Alm. Imam Priyadi dengan Mohamad Syafe’i di Kantor Kecamatan Cilincing, dengan harga Rp720.000,- [HAL 35-44]. Saksi menyatakan bahwa saat transaksi, sertifikat asli ditunjukkan oleh Mohamad Syafe’i [HAL 35, 37]. Saksi Gondo Haristo dan Sujono membenarkan bahwa proses pemecahan sertifikat terhambat karena sertifikat asli dikuasai Tergugat VI (Aris) yang memblokir sertifikat tersebut, dan mediasi dari Turut Tergugat tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir [HAL 35-42]. Saksi Sunardi dan Tarsalim membenarkan penguasaan fisik tanah oleh Para Penggugat sejak 1988 tanpa gangguan dari Tergugat, serta pembayaran PBB yang tertib [HAL 37-44]. Para Tergugat mengajukan duplik namun tidak menghadirkan saksi sendiri dalam bagian ini. Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy Surat Penetapan Waris almarhum Djangkrik bin Sanip dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 35/C1980, Foto copy Surat Kuasa Dibawah Tangan, Foto copy Surat dari Bank Mandiri, dan Foto copy Sertipikat Nomor : 3679/Cilincing Nama Pemegang Hak DJANGKRIK [HAL 46]. Para Tergugat juga mengajukan saksi Ujang Rukman dan Munawar. Saksi Ujang Rukman tidak mengetahui adanya transaksi jual beli atas nama Penggugat, menyatakan kepemilikan tanah adalah milik Para Tergugat, dan sertifikat masih atas nama Alm. Djangkrik belum dibalik nama [HAL 46-47]. Saksi Munawar tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak tahu pengalihan tanah, dan menyatakan saat jual beli di Kecamatan belum ada sertifikat nomor 31 [HAL 48-49]. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat karena telah memasuki pokok perkara [HAL 53]. Majelis Hakim menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Mohamad Syafe’i berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 384/JB/XII/1988/Cilincing tertanggal 15 Desember 1988 (catatan: dokumen merujuk pada nomor akta yang berbeda di bagian pertimbangan vs dalil, namun hakim mengabulkan sahnya transaksi jual beli tanah) telah sah menurut hukum karena Mohamad Syafe’i bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili ahli waris sesuai Surat Kuasa dan Ketetapan PA [HAL 54-55]. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Tergugat menguasai secara sepihak dan tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing kepada Penggugat untuk pendaftaran, pemecahan, dan balik nama, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 55-56]. Gugatan ganti rugi materil dan imateril ditolak karena Penggugat tidak menguraikan kerugian secara jelas [HAL 56]. Amar putusan Konvensi: 1) Menolak eksepsi Para Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 3) Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 253/JB/X/1988/Cilincing tertanggal 4 Oktober 1988 sah menurut hukum; 4) Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah ±145 m2 di dalam SHM No. 3679/Cilincing; 5) Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai sertifikat secara sepihak dan tidak menyerahkannya adalah perbuatan melawan hukum; 6) Menghukum Para Tergugat menyerahkan SHM No. 3679/Cilincing kepada Para Penggugat dalam waktu 7 hari setelah berkekuatan hukum tetap untuk pengurusan pendaftaran, pemecahan, dan balik nama; 7) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp500.000,-/hari setiap keterlambatan; 8) Menghukum Turut Tergugat tunduk kepada isi putusan; 9) Menolak gugatan selain dan selebihnya. Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tidak beralasan hukum karena Akta Jual Beli Nomor: 253/JB/X/1988/Cilincing telah dinyatakan sah dalam pertimbangan Konvensi, sehingga petitum Rekonvensi ditolak seluruhnya [HAL 57-58]. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Rp1.823.600,- [HAL 59]." + }, + "read": { + "input_chars": 6393, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Alm. Imam Priyadi, menggugat Para Tergugat, ahli waris Alm. Djangkrik, dan Kantor Pertanahan terkait sengketa kepemilikan dan penyerahan sertifikat tanah yang dibeli pada tahun 1988. Para Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan sah, penyerahan sertifikat asli, pemecahan dan balik nama sertifikat, serta ganti rugi. Gugatan ini dibantah oleh Para Tergugat yang menyatakan jual beli batal karena ketidakabsahan penjual dan status tanah warisan yang belum terbagi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Alm. Imam Priyadi membeli sebidang tanah seluas ±145 m2 dari Mohamad Syafe’i berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 4 Oktober 1988 dengan harga Rp720.000,- yang telah dibayar lunas.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah menguasai fisik tanah dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1988.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat asli tidak diserahkan kepada Para Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat VI yang memblokir sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa Akta Jual Beli tidak sah karena penjual dalam akta tidak sesuai dengan ahli waris yang ditetapkan dalam Ketetapan Pengadilan Agama.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa tanah merupakan harta warisan bersama yang belum terbagi sehingga penjualan tanpa persetujuan ahli waris lain adalah batal.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Akta Jual Beli Nomor 253/JB/X/1988/Cilincing sah menurut hukum karena Mohamad Syafe’i bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili ahli waris sesuai Surat Kuasa dan Ketetapan Pengadilan Agama.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan perbuatan Para Tergugat menguasai sertifikat secara sepihak dan tidak menyerahkannya merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi materil dan imateril ditolak karena Para Penggugat tidak menguraikan kerugian secara jelas.", + "page": 56, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan menyatakan jual beli batal ditolak karena Akta Jual Beli telah dinyatakan sah.", + "page": 57, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Alm. Imam Priyadi, mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, ahli waris Alm. Djangkrik, dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara, menuntut pengakuan kepemilikan sah atas tanah ±145 m2 yang dibeli pada tahun 1988, penyerahan sertifikat asli, pemecahan dan balik nama sertifikat, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan dalil ketidakabsahan Akta Jual Beli akibat ketidaksesuaian nama penjual dengan ahli waris resmi, status tanah sebagai warisan belum terbagi, dan cacat yuridis lainnya, serta mengajukan gugatan balik untuk mengosongkan tanah. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan jual beli sah karena Mohamad Syafe’i bertindak mewakili ahli waris sesuai surat kuasa dan penetapan pengadilan. Hakim menetapkan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut dan perbuatan Para Tergugat menahan sertifikat sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat diperintahkan menyerahkan sertifikat untuk proses balik nama. Gugatan ganti rugi ditolak karena ketidaktepatan penguraian kerugian, dan gugatan balik Para Tergugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Alm. Imam Priyadi, mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, ahli waris Alm. Djangkrik, dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara, menuntut pengakuan kepemilikan sah atas tanah ±145 m2 yang dibeli pada tahun 1988, penyerahan sertifikat asli, pemecahan dan balik nama sertifikat, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan dalil ketidakabsahan Akta Jual Beli akibat ketidaksesuaian nama penjual dengan ahli waris resmi, status tanah sebagai warisan belum terbagi, dan cacat yuridis lainnya, serta mengajukan gugatan balik untuk mengosongkan tanah. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan jual beli sah karena Mohamad Syafe’i bertindak mewakili ahli waris sesuai surat kuasa dan penetapan pengadilan. Hakim menetapkan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut dan perbuatan Para Tergugat menahan sertifikat sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat diperintahkan menyerahkan sertifikat untuk proses balik nama. Gugatan ganti rugi ditolak karena ketidaktepatan penguraian kerugian, dan gugatan balik Para Tergugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Alm. Imam Priyadi membeli sebidang tanah seluas ±145 m2 dari Mohamad Syafe’i berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 4 Oktober 1988 dengan harga Rp720.000,- yang telah dibayar lunas.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah menguasai fisik tanah dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1988.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat asli tidak diserahkan kepada Para Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat VI yang memblokir sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa Akta Jual Beli tidak sah karena penjual dalam akta tidak sesuai dengan ahli waris yang ditetapkan dalam Ketetapan Pengadilan Agama.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa tanah merupakan harta warisan bersama yang belum terbagi sehingga penjualan tanpa persetujuan ahli waris lain adalah batal.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Akta Jual Beli Nomor 253/JB/X/1988/Cilincing sah menurut hukum karena Mohamad Syafe’i bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili ahli waris sesuai Surat Kuasa dan Ketetapan Pengadilan Agama.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3679/Cilincing.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan perbuatan Para Tergugat menguasai sertifikat secara sepihak dan tidak menyerahkannya merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi materil dan imateril ditolak karena Para Penggugat tidak menguraikan kerugian secara jelas.", + "page": 56, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan menyatakan jual beli batal ditolak karena Akta Jual Beli telah dinyatakan sah.", + "page": 57, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan bayar pajak tanah ini sejak lama, tapi ahli waris penjual masih menahan sertifikat asli, bagaimana cara saya dapat balik nama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26397, + "candidates": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1475 KUHPerdata", + "Pasal 1482 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1475 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1475: Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1482 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1482: Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ahli waris dalam memikul utang warisan. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tanah dan penyerahan sertifikat, bukan pembagian utang atau beban warisan. Tidak ada hubungan substantif dengan masalah 'cara mendapatkan balik nama' atau kewajiban menyerahkan sertifikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun jual beli tanah memerlukan perjanjian yang sah, pertanyaan spesifik pengguna adalah tentang konsekuensi hukum setelah pembayaran lunas (penyerahan sertifikat/balik nama), bukan tentang validitas pembentukan perjanjiannya. Pasal ini terlalu umum dan tidak secara langsung menjawab mekanisme penyerahan hak atas benda." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam konteks pertanyaan, tindakan ahli waris penjual yang menahan sertifikat asli setelah pembayaran lunas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pembeli. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi akibat penahanan tersebut, sebagaimana juga didalilkan dalam putusan pendukung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Dalam konteks pertanyaan, hubungan hukum antara pembeli dan penjual (ahli waris) didasarkan pada perjanjian jual beli ini. Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam jual beli adalah prasyarat untuk menentukan bahwa penjual wajib menyerahkan barang. Pasal ini menjadi dasar kerangka hukum sengketa jual beli tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1475 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'penyerahan' (levering) sebagai pemindahan barang ke dalam kekuasaan pembeli. Pertanyaan pengguna secara spesifik menanyakan bagaimana cara mendapatkan balik nama setelah bayar lunas, yang intinya adalah pemenuhan kewajiban penyerahan hak atas tanah. Pasal ini secara langsung mengatur substansi kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1482 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban menyerahkan barang meliputi 'surat bukti milik jika ada'. Sertifikat tanah adalah surat bukti milik. Oleh karena itu, pasal ini memberikan dasar hukum yang sangat langsung dan substantif bahwa ahli waris penjual wajib menyerahkan sertifikat asli sebagai bagian dari kewajiban penyerahan dalam jual beli, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1475 KUHPerdata", + "Pasal 1482 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 68148, + "completion_tokens": 4665 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b7e3d0fedd606550f41008a2ba6e69387970cfc1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 117.044, + "query": 4.645, + "relevance": 52.487, + "total": 174.196 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31726, + "marked_chars": 31816 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI.\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir.\n2.\nMENYATAKAN Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak\nberwenang mengadili Perkara ini dengan Verstek.\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang tmbul\ndalam perkara ini sebesar Rp.169.000 (serratus enam puluh Sembilan\nribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam permusyawaratan hakim Pengadiln Negeri\njakarta Utara pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2024,oleh Kami Lebanus\nsinrat,SH MH sebagai Ketua Majelis,dan Maskur,SH ,Deny Riswanto,SH,MH\nmasing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umumpada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 oleh\nKetua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,dibantu oleh Andri\nHalaman 10 dari 11 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 10\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHermianto,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara,dengan\ndihadiri Kuasa Penggugat t" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31816, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang tidak dibayar oleh Tergugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian sah, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar pokok pinjaman, profit sharing, bunga, serta biaya perkara. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 4 Agustus 2023 yang mengatur pinjaman uang sebesar Rp30.000.000 dengan ketentuan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 Agustus 2023 yang mengatur pinjaman uang sebesar Rp30.000.000 dengan ketentuan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat sesuai dengan kedua perjanjian utang piutang tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran kembali pinjaman pokok, profit sharing, maupun bunga sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat untuk menagih pembayaran hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak dalam perjanjian sepakat bahwa jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] terkait wanprestasi atas dua perjanjian utang piutang yang ditandatangani pada tanggal 4 Agustus dan 8 Agustus 2023. Penggugat mendalilkan telah mencairkan pinjaman masing-masing sebesar Rp30.000.000 kepada Tergugat, namun Tergugat tidak membayar kembali pokok pinjaman, profit sharing, maupun bunga sesuai jatuh tempo, meskipun telah disomasi tiga kali. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian sah, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar total Rp90.000.000 serta biaya perkara. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa kedua perjanjian tersebut memuat klausul yang menyepakati bahwa sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini secara verstek dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] terkait wanprestasi atas dua perjanjian utang piutang yang ditandatangani pada tanggal 4 Agustus dan 8 Agustus 2023. Penggugat mendalilkan telah mencairkan pinjaman masing-masing sebesar Rp30.000.000 kepada Tergugat, namun Tergugat tidak membayar kembali pokok pinjaman, profit sharing, maupun bunga sesuai jatuh tempo, meskipun telah disomasi tiga kali. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian sah, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar total Rp90.000.000 serta biaya perkara. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa kedua perjanjian tersebut memuat klausul yang menyepakati bahwa sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini secara verstek dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 4 Agustus 2023 yang mengatur pinjaman uang sebesar Rp30.000.000 dengan ketentuan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 Agustus 2023 yang mengatur pinjaman uang sebesar Rp30.000.000 dengan ketentuan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat sesuai dengan kedua perjanjian utang piutang tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran kembali pinjaman pokok, profit sharing, maupun bunga sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat untuk menagih pembayaran hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak dalam perjanjian sepakat bahwa jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke teman dua kali dan sudah ditagih berkali-kali, tapi dia tidak mau bayar, apakah saya harus gugat di pengadilan yang berbeda karena kita sudah sepakat soal itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12973, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) debitur. Pertanyaan awam berkaitan dengan kegagalan teman membayar utang setelah ditagih, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi. Meskipun putusan ini ditolak karena alasan kewenangan, pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi dasar hukum untuk menilai apakah debitur telah lalai tidak membayar, yang merupakan fakta pemicu sengketa utang piutang dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi. Dalam konteks pertanyaan awam yang menyatakan 'dia tidak mau bayar', pasal ini relevan karena mengatur hak penggugat (kreditur) untuk menuntut pemenuhan perikatan atau ganti rugi akibat ketidakpatuhan debitur, yang merupakan substansi dari sengketa utang piutang tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam menyebutkan 'sudah pinjamkan uang... dan sudah ditagih', yang mengimplikasikan adanya perjanjian utang piutang. Untuk menilai apakah tagihan tersebut sah dan dapat digugat, harus diperiksa terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320. Putusan juga secara eksplisit memeriksa isi perjanjian (bukti P-1 dan P-2) sebagai dasar sengketa wanprestasi, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum yang menopang analisis perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian tulisan (akta). Meskipun dalam pertimbangan hakim pasal ini dikutip untuk menerima bukti fotokopi yang dicocokkan dengan aslinya, pasal ini hanya mengatur cara pembuktian (alat bukti) dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai kewenangan pengadilan atau hak/kewajiban pembayaran utang. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan relevan = false." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15129, + "completion_tokens": 1346 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37d5e9651fb91fba46e4ab083d4370c86231c6a4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,206 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 151.768, + "query": 3.809, + "relevance": 68.147, + "total": 223.756 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44023, + "marked_chars": 44149 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk\nverklaard);\n-\nMenghukum\n Penggugat\n untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara, pada hari senin, tanggal 24 Pebruari 2025, oleh kami\nDeny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hanifzar, S.H. MH dan Yusti\nCinianus Radjah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut\ntelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin\ntanggal 3 Maret 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Widdy\nHastuti, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui system informasi pengadilan pada hari itu juga. \nHakim Anggota:\n Hakim Ketua,\n Hanifzar, S.H. MH. Deny Riswanto S.H., M.H.\n Yusti Cinianus Radjah, SH\n Panitera Pengganti,\n Widdy Hastuti, S.H.MH\nHalaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44149, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris Almh. Nina Nurani, menggugat PT Jagat Zenit Persada beserta direksinya, istri direksi, dan notaris pembuat akta atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama investasi. Gugatan ini menuntut pengembalian modal investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- beserta kerugian immateriil, sita jaminan, dan uang paksa. Namun, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat pencampuran dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris sah Almh. Nina Nurani yang mewarisi hak untuk mengajukan gugatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almh. Nina Nurani dan Penggugat mendalilkan adanya Akta Perjanjian Kerjasama No. 22 tertanggal 12 Agustus 2019 antara Almh. Nina Nurani dengan PT Jagat Zenit Persada yang diwakili oleh John Eren.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mentransfer dana investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening PT Jagat Zenit Persada pada tanggal 12 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa jangka waktu kerjasama adalah 12 bulan dengan batas pengembalian modal pada Agustus 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak mengembalikan modal investasi tersebut hingga gugatan didaftarkan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Para Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 9 Oktober 2024 tanpa ditanggapi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan John Eren, Bolvie Marthin Okem, dan Jhonny Rosminy sebagai direksi PT Jagat Zenit Persada yang bertanggung jawab atas wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tuti Fauziah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban Para Tergugat berdasarkan Pasal 8 Akta Perjanjian Kerjasama.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Faridah sebagai notaris pembuat akta yang lalai dalam verifikasi data identitas pihak dalam akta.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mencampuradukan gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi immateriil yang merupakan ranah perbuatan melawan hukum.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, selaku ahli waris Almh. Nina Nurani, mengajukan gugatan terhadap PT Jagat Zenit Persada, direksinya, istri direksi, dan notaris pembuat akta dengan dalilan adanya wanprestasi atas tidak dikembalikannya modal investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- yang disepakatkan dalam perjanjian kerjasama. Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil, sita jaminan, dan uang paksa. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa gugatan bersifat kabur (obscuur libel) karena mencampuradukan dasar hukum wanprestasi yang hanya mengenal ganti rugi materiil dengan perbuatan melawan hukum yang mengenal ganti rugi immateriil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, selaku ahli waris Almh. Nina Nurani, mengajukan gugatan terhadap PT Jagat Zenit Persada, direksinya, istri direksi, dan notaris pembuat akta dengan dalilan adanya wanprestasi atas tidak dikembalikannya modal investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- yang disepakatkan dalam perjanjian kerjasama. Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil, sita jaminan, dan uang paksa. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa gugatan bersifat kabur (obscuur libel) karena mencampuradukan dasar hukum wanprestasi yang hanya mengenal ganti rugi materiil dengan perbuatan melawan hukum yang mengenal ganti rugi immateriil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris sah Almh. Nina Nurani yang mewarisi hak untuk mengajukan gugatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almh. Nina Nurani dan Penggugat mendalilkan adanya Akta Perjanjian Kerjasama No. 22 tertanggal 12 Agustus 2019 antara Almh. Nina Nurani dengan PT Jagat Zenit Persada yang diwakili oleh John Eren.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mentransfer dana investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening PT Jagat Zenit Persada pada tanggal 12 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa jangka waktu kerjasama adalah 12 bulan dengan batas pengembalian modal pada Agustus 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak mengembalikan modal investasi tersebut hingga gugatan didaftarkan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Para Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 9 Oktober 2024 tanpa ditanggapi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan John Eren, Bolvie Marthin Okem, dan Jhonny Rosminy sebagai direksi PT Jagat Zenit Persada yang bertanggung jawab atas wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tuti Fauziah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban Para Tergugat berdasarkan Pasal 8 Akta Perjanjian Kerjasama.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Faridah sebagai notaris pembuat akta yang lalai dalam verifikasi data identitas pihak dalam akta.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mencampuradukan gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi immateriil yang merupakan ranah perbuatan melawan hukum.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim uang investasi ke perusahaan tapi tidak dikembalikan, kenapa gugatan saya ditolak karena dicampuradukkan dengan tuntutan ganti rugi immateriil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5457, + "candidates": [ + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai hak waris dan pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi perjanjian investasi atau pemisahan antara ganti rugi materiil dan immateriil dalam konteks perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Dalam pertimbangan hakim, Pasal 1246 (yang merujuk pada akibat wanprestasi) dan prinsip umum wanprestasi dibandingkan dengan Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) untuk menentukan apakah ganti rugi immateriil dapat dituntut. Meskipun putusan mengutip Pasal 1246 secara eksplisit, Pasal 1243 adalah dasar hukum substantif yang mengatur kewajiban ganti rugi dalam wanprestasi, yang menjadi inti perdebatan mengapa tuntutan ganti rugi immateriil (ranah PMH) tidak dapat diterima dalam gugatan wanprestasi. Namun, perlu dicatat bahwa pertimbangan hakim secara spesifik membandingkan ranah Wanprestasi (Pasal 1246) dengan PMH (Pasal 1365). Dalam konteks pertanyaan 'kenapa ditolak karena dicampuradukkan', Pasal 1243 relevan sebagai dasar hukum wanprestasi yang secara implisit membatasi jenis ganti rugi (materiil) dibandingkan dengan PMH, meskipun Pasal 1246 lebih spesifik disebut. Namun, melihat daftar kandidat, Pasal 1243 adalah satu-satunya yang mengatur akibat wanprestasi. *Koreksi*: Putusan secara eksplisit menyebut Pasal 1246 BW untuk ganti rugi wanprestasi dan Pasal 1365 BW untuk PMH. Pasal 1243 tidak disebut secara eksplisit dalam teks pertimbangan yang diberikan, tetapi Pasal 1243 adalah dasar kewenangan ganti rugi wanprestasi. Apakah relevan? Ya, karena mengatur unsur ganti rugi dalam wanprestasi. Namun, jika harus memilih yang paling langsung menjawab 'dicampuradukkan', Pasal 1365 (tidak ada di list) dan 1246 (tidak ada di list) lebih tepat. Di antara pilihan yang ada, Pasal 1243 adalah satu-satunya yang berkaitan dengan wanprestasi. Jadi relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan pengertian persetujuan/perjanjian secara umum. Tidak mengatur mengenai akibat wanprestasi, jenis ganti rugi, atau pembedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Tidak berkaitan dengan akibat wanprestasi, tuntutan ganti rugi, atau pembedaan antara ganti rugi materiil dan immateriil yang menjadi alasan penolakan gugatan dalam kasus ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16925, + "completion_tokens": 1891 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_711_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_711_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25bfa33afefdf825fabc12ccc6881f5800115eda --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_711_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,250 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_711_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 59, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 313.719, + "read": 110.344, + "query": 3.207, + "relevance": 62.011, + "total": 489.378 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 166763, + "marked_chars": 167285 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang\nberitikad baik;\n3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;\n4. Menyatakan secara hukum, antara lain :\n(1)\nAkta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021,\nyang dibuat oleh antara PENGGUGAT dengan Alm. IWAN\nHERLAMBANG di hadapan BAYU YHUWANA, S.H., M.Kn.,\nNotaris yang berkedudukan di Kabupaten Demak;\n(2)\nAkta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 29 April 2005, yang\ndibuat oleh antara Alm. IWAN HERLAMBANG dan TERGUGAT II\nyang telah disetujui oleh istrinya yaitu TURUT TERGUGAT I di\nhadapan \nPRANATA \nNUSANTARA, \nS.H., \nNotaris \nyang\nberkedudukan di Jakarta;\n(3)\nAkta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 14 Februari\n2011, yang dibuat oleh antara Alm. IWAN HERLAMBANG dan\nTERGUGAT II yang telah disetujui oleh istrinya yaitu TURUT\nHalaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republ" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134885, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Penggugat, Dedi Suwasono, SH., MKn., dengan Para Tergugat: Tergugat I, Novi Endang Setiani (ahli waris Alm. Iwan Herlambang), dan Tergugat II, Haji Abu Bakar; serta Para Turut Tergugat: Turut Tergugat I, Murtamah (istri Tergugat II), dan Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa pada tahun 2021 ia melakukan perjanjian perikatan jual beli dengan Alm. Iwan Herlambang (sebagai kuasa dari Tergugat II) atas Obyek Sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 1.600 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 6255/Kelurahan Rorotan atas nama Tergugat II, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021 di hadapan Notaris Bayu Yhuwana. Penggugat dalil telah membayar lunas harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan telah menguasai Obyek Sengketa, namun proses peralihan hak melalui Akta Jual Beli (AJB) dan pendaftaran balik nama di Turut Tergugat II terhambat karena Alm. Iwan Herlambang meninggal dunia pada 29 Juli 2022 serta Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat ditemukan keberadaannya setelah upaya pencarian selama lebih dari satu tahun. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum dan meminta putusan menyatakan sah jual beli, sah sebagai pemilik, serta memerintahkan Turut Tergugat II melakukan pendaftaran peralihan hak. [HAL 9-23] Penggugat juga mendalilkan adanya wanprestasi dan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat I yang tidak segera mendaftarkan balik nama meskipun telah memiliki Akta Menjual, serta meminta uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- per hari bagi para Tergugat dan Turut Tergugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan. [HAL 24-31] Dalam persidangan, Tergugat I hadir dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat, termasuk statusnya sebagai ahli waris Alm. Iwan Herlambang, riwayat pembelian tanah oleh Alm. Iwan Herlambang dari Tergugat II melalui Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 16 tahun 2005 (Rp. 500.000.000,-) dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 24 tahun 2011 (Rp. 300.000.000,-), serta pemberian kuasa menjual kepada Alm. Iwan Herlambang. Tergugat I mengakui Penggugat sebagai pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas dan menguasai tanah, serta menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat II menyebabkan terhambatnya balik nama. Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berdasarkan pengakuannya yang merupakan bukti sempurna. Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban. [HAL 32-43] Penggugat mengajukan 10 bukti surat (P-1 s.d. P-10) dan 2 saksi (Bayu Yhuwana dan Agung Pribadi) yang memperkuat adanya perjanjian jual beli, pembayaran lunas, dan penguasaan tanah oleh Penggugat. Tergugat I mengajukan 12 bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-12) dan 1 saksi (Bambang Suseno) yang mengonfirmasi hubungan keluarga, kematian Alm. Iwan Herlambang, serta kesulitan menemukan Tergugat II. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menyatakan Obyek Sengketa nyata ada dengan batas yang tidak disengketakan. [HAL 44-48] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat I. Berdasarkan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan Tergugat I di depan sidang merupakan bukti sempurna yang mengikat, sehingga gugatan Penggugat dianggap terbukti. Tergugat II dan Para Turut Tergugat dianggap telah melepaskan hak membela diri karena tidak hadir dan tidak menjawab." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 33900, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diperiksa antara Penggugat, Dedi Suwasono, SH., MKn., dengan Para Tergugat: Tergugat I, Novi Endang Setiani (ahli waris Alm. Iwan Herlambang), dan Tergugat II, Haji Abu Bakar; serta Para Turut Tergugat: Turut Tergugat I, Murtamah (istri Tergugat II), dan Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa pada tahun 2021 ia melakukan perjanjian perikatan jual beli dengan Alm. Iwan Herlambang (sebagai kuasa dari Tergugat II) atas Obyek Sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 1.600 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 6255/Kelurahan Rorotan atas nama Tergugat II, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021 di hadapan Notaris Bayu Yhuwana. Penggugat dalil telah membayar lunas harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan telah menguasai Obyek Sengketa, namun proses peralihan hak melalui Akta Jual Beli (AJB) dan pendaftaran balik nama di Turut Tergugat II terhambat karena Alm. Iwan Herlambang meninggal dunia pada 29 Juli 2022 serta Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat ditemukan keberadaannya setelah upaya pencarian selama lebih dari satu tahun. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum dan meminta putusan menyatakan sah jual beli, sah sebagai pemilik, serta memerintahkan Turut Tergugat II melakukan pendaftaran peralihan hak. [HAL 9-23] Penggugat juga mendalilkan adanya wanprestasi dan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat I yang tidak segera mendaftarkan balik nama meskipun telah memiliki Akta Menjual, serta meminta uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- per hari bagi para Tergugat dan Turut Tergugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan. [HAL 24-31] Dalam persidangan, Tergugat I hadir dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat, termasuk statusnya sebagai ahli waris Alm. Iwan Herlambang, riwayat pembelian tanah oleh Alm. Iwan Herlambang dari Tergugat II melalui Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 16 tahun 2005 (Rp. 500.000.000,-) dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 24 tahun 2011 (Rp. 300.000.000,-), serta pemberian kuasa menjual kepada Alm. Iwan Herlambang. Tergugat I mengakui Penggugat sebagai pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas dan menguasai tanah, serta menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat II menyebabkan terhambatnya balik nama. Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berdasarkan pengakuannya yang merupakan bukti sempurna. Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban. [HAL 32-43] Penggugat mengajukan 10 bukti surat (P-1 s.d. P-10) dan 2 saksi (Bayu Yhuwana dan Agung Pribadi) yang memperkuat adanya perjanjian jual beli, pembayaran lunas, dan penguasaan tanah oleh Penggugat. Tergugat I mengajukan 12 bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-12) dan 1 saksi (Bambang Suseno) yang mengonfirmasi hubungan keluarga, kematian Alm. Iwan Herlambang, serta kesulitan menemukan Tergugat II. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menyatakan Obyek Sengketa nyata ada dengan batas yang tidak disengketakan. [HAL 44-53] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat I. Berdasarkan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan Tergugat I di depan sidang merupakan bukti sempurna yang mengikat, sehingga gugatan Penggugat dianggap terbukti. Tergugat II dan Para Turut Tergugat dianggap telah melepaskan hak membela diri karena tidak hadir dan tidak menjawab. Majelis Hakim memeriksa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I (melalui Alm. Iwan Herlambang) adalah sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga proses peralihan hak dan pendaftaran peralihan hak atas Obyek Sengketa belum dapat dilakukan, dikualifikasikan sebagai Wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata. Tuntutan Penggugat agar dilakukan peralihan hak melalui AJB di PPAT dan pendaftaran peralihan hak di Turut Tergugat II dinyatakan adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun, tuntutan uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- per hari ditolak karena tidak tepat, terutama terhadap Turut Tergugat II sebagai lembaga negara yang tidak dapat dikenakan dwangsom, serta tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. [HAL 54-59] Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik; 3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi; 4) Menyatakan sah dan mengikatnya Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021, Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 29 April 2005, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 14 Februari 2011, dan Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 14 Februari 2011; 5) Menyatakan sah bahwa tanah dan bangunan seluas 1.600 m2 atas nama Tergugat II (Sertifikat Hak Milik No. 6255/Kelurahan Rorotan) telah beralih sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat setelah pembayaran Rp. 3.000.000.000,-; 6) Menyatakan Penggugat berhak melakukan pendaftaran peralihan hak; 7) Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Turut Tergugat II) untuk melakukan perubahan data yuridis berupa pendaftaran peralihan hak dari Tergugat II kepada Penggugat; 8) Memerintahkan Panitera PN Jakarta Utara memberitahukan putusan kepada Turut Tergugat II untuk dicatat pada buku tanah; 9) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan; 10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 8.094.200,-; 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Putusan diucapkan pada 6 Mei 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 711/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diperiksa antara Penggugat, Dedi Suwasono, SH., MKn., dengan Para Tergugat: Tergugat I, Novi Endang Setiani (ahli waris Alm. Iwan Herlambang), dan Tergugat II, Haji Abu Bakar; serta Para Turut Tergugat: Turut Tergugat I, Murtamah (istri Tergugat II), dan Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa pada tahun 2021 ia melakukan perjanjian perikatan jual beli dengan Alm. Iwan Herlambang (sebagai kuasa dari Tergugat II) atas Obyek Sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 1.600 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 6255/Kelurahan Rorotan atas nama Tergugat II, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021 di hadapan Notaris Bayu Yhuwana. Penggugat dalil telah membayar lunas harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan telah menguasai Obyek Sengketa, namun proses peralihan hak melalui Akta Jual Beli (AJB) dan pendaftaran balik nama di Turut Tergugat II terhambat karena Alm. Iwan Herlambang meninggal dunia pada 29 Juli 2022 serta Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat ditemukan keberadaannya setelah upaya pencarian selama lebih dari satu tahun. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum dan meminta putusan menyatakan sah jual beli, sah sebagai pemilik, serta memerintahkan Turut Tergugat II melakukan pendaftaran peralihan hak. [HAL 9-23] Penggugat juga mendalilkan adanya wanprestasi dan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat I yang tidak segera mendaftarkan balik nama meskipun telah memiliki Akta Menjual, serta meminta uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- per hari bagi para Tergugat dan Turut Tergugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan. [HAL 24-31] Dalam persidangan, Tergugat I hadir dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat, termasuk statusnya sebagai ahli waris Alm. Iwan Herlambang, riwayat pembelian tanah oleh Alm. Iwan Herlambang dari Tergugat II melalui Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 16 tahun 2005 (Rp. 500.000.000,-) dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 24 tahun 2011 (Rp. 300.000.000,-), serta pemberian kuasa menjual kepada Alm. Iwan Herlambang. Tergugat I mengakui Penggugat sebagai pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas dan menguasai tanah, serta menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat II menyebabkan terhambatnya balik nama. Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berdasarkan pengakuannya yang merupakan bukti sempurna. Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban. [HAL 32-43] Penggugat mengajukan 10 bukti surat (P-1 s.d. P-10) dan 2 saksi (Bayu Yhuwana dan Agung Pribadi) yang memperkuat adanya perjanjian jual beli, pembayaran lunas, dan penguasaan tanah oleh Penggugat. Tergugat I mengajukan 12 bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-12) dan 1 saksi (Bambang Suseno) yang mengonfirmasi hubungan keluarga, kematian Alm. Iwan Herlambang, serta kesulitan menemukan Tergugat II. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menyatakan Obyek Sengketa nyata ada dengan batas yang tidak disengketakan. [HAL 44-53] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat I. Berdasarkan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan Tergugat I di depan sidang merupakan bukti sempurna yang mengikat, sehingga gugatan Penggugat dianggap terbukti. Tergugat II dan Para Turut Tergugat dianggap telah melepaskan hak membela diri karena tidak hadir dan tidak menjawab. Majelis Hakim memeriksa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I (melalui Alm. Iwan Herlambang) adalah sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga proses peralihan hak dan pendaftaran peralihan hak atas Obyek Sengketa belum dapat dilakukan, dikualifikasikan sebagai Wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata. Tuntutan Penggugat agar dilakukan peralihan hak melalui AJB di PPAT dan pendaftaran peralihan hak di Turut Tergugat II dinyatakan adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun, tuntutan uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- per hari ditolak karena tidak tepat, terutama terhadap Turut Tergugat II sebagai lembaga negara yang tidak dapat dikenakan dwangsom, serta tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. [HAL 54-59] Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik; 3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi; 4) Menyatakan sah dan mengikatnya Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021, Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 29 April 2005, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 14 Februari 2011, dan Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 14 Februari 2011; 5) Menyatakan sah bahwa tanah dan bangunan seluas 1.600 m2 atas nama Tergugat II (Sertifikat Hak Milik No. 6255/Kelurahan Rorotan) telah beralih sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat setelah pembayaran Rp. 3.000.000.000,-; 6) Menyatakan Penggugat berhak melakukan pendaftaran peralihan hak; 7) Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Turut Tergugat II) untuk melakukan perubahan data yuridis berupa pendaftaran peralihan hak dari Tergugat II kepada Penggugat; 8) Memerintahkan Panitera PN Jakarta Utara memberitahukan putusan kepada Turut Tergugat II untuk dicatat pada buku tanah; 9) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan; 10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 8.094.200,-; 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Putusan diucapkan pada 6 Mei 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 6018, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (ahli waris), Tergugat II, dan Turut Tergugat II terkait sengketa peralihan hak atas tanah dan bangunan hasil perjanjian jual beli yang terhambat karena kematian kuasa penjual dan ketidakhadiran Tergugat II. Penggugat meminta pernyataan sah jual beli, pengakuan kepemilikan, perintah pendaftaran peralihan hak, serta uang paksa atas keterlambatan. Putusan pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan sah peralihan hak dan wanprestasi, namun menolak tuntutan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Alm. Iwan Herlambang (sebagai kuasa Tergugat II) menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021 atas tanah dan bangunan seluas 1.600 m2.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- secara lunas kepada penjual.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menguasai Obyek Sengketa sejak pembayaran lunas.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Iwan Herlambang meninggal dunia pada 29 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat ditemukan keberadaannya setelah upaya pencarian selama lebih dari satu tahun.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hadir dalam persidangan dan mengakui seluruh dalil Penggugat, termasuk statusnya sebagai ahli waris, riwayat pembelian tanah oleh Alm. Iwan Herlambang, pemberian kuasa menjual, serta pembayaran lunas oleh Penggugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan ketidakhadiran Tergugat II menyebabkan terhambatnya proses balik nama.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban dalam persidangan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban peralihan hak sebagai wanprestasi.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- per hari ditolak karena tidak tepat, terutama terhadap Turut Tergugat II sebagai lembaga negara.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I (ahli waris), Tergugat II, dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan) atas sengketa peralihan hak atas tanah dan bangunan seluas 1.600 m2 yang menjadi objek perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Alm. Iwan Herlambang (kuasa Tergugat II). Penggugat dalil telah membayar lunas harga Rp. 3.000.000.000,- dan menguasai objek sengketa, namun proses peralihan hak terhambat akibat kematian Alm. Iwan Herlambang dan ketidakhadiran Tergugat II. Tergugat I hadir dan mengakui seluruh dalil Penggugat serta status wanprestasi, sementara Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak hadir. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan sah dan mengikatnya perjanjian jual beli, menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik yang telah beralih haknya atas objek sengketa setelah pembayaran lunas, serta menetapkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pendaftaran peralihan hak. Namun, tuntutan uang paksa dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I (ahli waris), Tergugat II, dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan) atas sengketa peralihan hak atas tanah dan bangunan seluas 1.600 m2 yang menjadi objek perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Alm. Iwan Herlambang (kuasa Tergugat II). Penggugat dalil telah membayar lunas harga Rp. 3.000.000.000,- dan menguasai objek sengketa, namun proses peralihan hak terhambat akibat kematian Alm. Iwan Herlambang dan ketidakhadiran Tergugat II. Tergugat I hadir dan mengakui seluruh dalil Penggugat serta status wanprestasi, sementara Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak hadir. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan sah dan mengikatnya perjanjian jual beli, menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik yang telah beralih haknya atas objek sengketa setelah pembayaran lunas, serta menetapkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pendaftaran peralihan hak. Namun, tuntutan uang paksa dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Alm. Iwan Herlambang (sebagai kuasa Tergugat II) menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 2 tanggal 16 Juli 2021 atas tanah dan bangunan seluas 1.600 m2.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- secara lunas kepada penjual.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menguasai Obyek Sengketa sejak pembayaran lunas.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Iwan Herlambang meninggal dunia pada 29 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat ditemukan keberadaannya setelah upaya pencarian selama lebih dari satu tahun.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hadir dalam persidangan dan mengakui seluruh dalil Penggugat, termasuk statusnya sebagai ahli waris, riwayat pembelian tanah oleh Alm. Iwan Herlambang, pemberian kuasa menjual, serta pembayaran lunas oleh Penggugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan ketidakhadiran Tergugat II menyebabkan terhambatnya proses balik nama.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban dalam persidangan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban peralihan hak sebagai wanprestasi.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- per hari ditolak karena tidak tepat, terutama terhadap Turut Tergugat II sebagai lembaga negara.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan punya tanahnya, tapi kenapa balik nama masih macet karena penjualnya meninggal dan ahli warisnya tidak jelas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31418, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata", + "Pasal 1926 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1926: Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'lalai' (wanprestasi). Dalam konteks pertanyaan, ketidakmampuan ahli waris untuk melakukan balik nama setelah penjual meninggal dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menilai apakah perbuatan tergugat (tidak memenuhi kewajiban balik nama) masuk kategori wanprestasi, yang merupakan inti dari masalah hukum yang dihadapi penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun pertanyaan fokus pada 'mengapa macet', pemahaman tentang akibat hukum wanprestasi (yang telah terjadi menurut putusan) relevan untuk menjawab konsekuensi hukum dari kegagalan balik nama tersebut, termasuk hak penggugat untuk menuntut penyelesaian atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menggunakan pasal ini untuk memastikan bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dan penjual (sebelum meninggal) adalah sah. Validitas perjanjian ini adalah prasyarat dasar untuk menuntut kewajiban balik nama. Tanpa perjanjian yang sah (berdasarkan syarat pasal 1320), tidak ada dasar hukum untuk menuntut balik nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini adalah dasar hukum utama mengapa ahli waris (sebagai penerus kewajiban) wajib melaksanakan perjanjian balik nama meskipun penjualnya meninggal. Putusan merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian tetap mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Ini adalah pasal prosedural/buktian yang bersifat umum dan tidak menjawab substansi masalah hukum mengenai kewajiban balik nama atau akibat hukum kematian penjual dalam perjanjian jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian dari pengakuan di hadapan hakim. Dalam putusan, pasal ini dikutip karena Tergugat I mengakui dalil penggugat, sehingga gugatan dianggap terbukti. Namun, pasal ini tidak mengatur substansi hubungan hukum jual beli, kewajiban balik nama, atau akibat kematian penjual, melainkan hanya mekanisme pembuktian dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ketidakbisaan mencabut pengakuan di hadapan hakim. Sama seperti pasal 1925, ini adalah aturan pembuktian prosedural yang tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewajiban hukum balik nama tanah setelah kematian penjual." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 65069, + "completion_tokens": 4639 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_722_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_722_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4cdaff58e9a47ff14cc136ea5ffe124e27b961c0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_722_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_722_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 136.054, + "query": 2.466, + "relevance": 54.31, + "total": 192.873 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 74187, + "marked_chars": 74403 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan eksepsi Para Tergugat.\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nverklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp.307.400,00,-(tiga ratus tujuh ribu empat\nratus rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024,\noleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena,\nHalaman 24 dari 23 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nS.H., M.H dan Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 722/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 29 Desember 2023, putusan\ntersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam\npersidangan terbuka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 74403, + "frame": "Penggugat menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Bong Djun Fui atas dugaan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek yang melibatkan modal sebesar Rp300.000.000,- dan keuntungan 2,5%. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran modal, keuntungan, dan ganti rugi. Perkara ini berakhir dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (error in persona).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan dana modal sebesar Rp300.000.000,- secara bertahap kepada Almarhum Bong Djun Fui mulai April 2020 hingga Januari 2021 melalui transfer bank.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Almarhum Bong Djun Fui menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek pada tanggal 25 Januari 2021 dengan kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 2,5%.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Bong Djun Fui meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek, Almarhum Bong Djun Fui bertindak untuk dan atas nama PT Kristhazshana, bukan atas nama diri sendiri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat adalah anak-anak dari Almarhum Bong Djun Fui dan tidak ditunjuk atau diikutsertakan sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mencantumkan PT Kristhazshana sebagai pihak tergugat dalam gugatan, padahal PT Kristhazshana adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian bersama Almarhum.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona/plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan PT Kristhazshana sebagai pihak yang terkait langsung dalam sengketa perjanjian.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Bong Djun Fui, dengan dalih adanya wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek tertanggal 25 Januari 2021. Penggugat mendalilkan telah menyerahkan modal sebesar Rp300.000.000,- dengan janji keuntungan 2,5%, namun pembayaran terhenti setelah Almarhum meninggal dunia. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan bersifat error in persona karena pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah Almarhum yang bertindak atas nama PT Kristhazshana, bukan atas nama pribadi, sehingga PT Kristhazshana seharusnya menjadi pihak tergugat. Majelis Hakim memeriksa fakta bahwa dalam perjanjian tertulis Almarhum bertindak untuk dan atas nama PT Kristhazshana, namun Penggugat tidak mengikutsertakan PT Kristhazshana dalam gugatan. Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran PT Kristhazshana sebagai pihak dalam perkara menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium). Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Bong Djun Fui, dengan dalih adanya wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek tertanggal 25 Januari 2021. Penggugat mendalilkan telah menyerahkan modal sebesar Rp300.000.000,- dengan janji keuntungan 2,5%, namun pembayaran terhenti setelah Almarhum meninggal dunia. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan bersifat error in persona karena pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah Almarhum yang bertindak atas nama PT Kristhazshana, bukan atas nama pribadi, sehingga PT Kristhazshana seharusnya menjadi pihak tergugat. Majelis Hakim memeriksa fakta bahwa dalam perjanjian tertulis Almarhum bertindak untuk dan atas nama PT Kristhazshana, namun Penggugat tidak mengikutsertakan PT Kristhazshana dalam gugatan. Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran PT Kristhazshana sebagai pihak dalam perkara menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium). Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan dana modal sebesar Rp300.000.000,- secara bertahap kepada Almarhum Bong Djun Fui mulai April 2020 hingga Januari 2021 melalui transfer bank.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Almarhum Bong Djun Fui menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek pada tanggal 25 Januari 2021 dengan kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 2,5%.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Bong Djun Fui meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek, Almarhum Bong Djun Fui bertindak untuk dan atas nama PT Kristhazshana, bukan atas nama diri sendiri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat adalah anak-anak dari Almarhum Bong Djun Fui dan tidak ditunjuk atau diikutsertakan sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Proyek.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mencantumkan PT Kristhazshana sebagai pihak tergugat dalam gugatan, padahal PT Kristhazshana adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian bersama Almarhum.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona/plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan PT Kristhazshana sebagai pihak yang terkait langsung dalam sengketa perjanjian.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang modal ke almarhum untuk kerja sama bisnis, tapi dia meninggal dan sekarang anak-anaknya yang saya gugat, padahal kontraknya atas nama perusahaan, apakah saya salah pihak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15711, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 1100 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan silsilah keluarga (suami/istri, keluarga sedarah). Meskipun putusan menyebutkan Para Tergugat adalah ahli waris, isu hukum yang sedang diperiksa dan menjadi dasar penolakan gugatan adalah 'kurang pihak' (plurium litis consortium) karena adanya pihak ketiga (PT. Kristhazshana) yang seharusnya digugat, bukan sengketa tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris. Pasal 832 tidak mengatur kewajiban ahli waris terhadap utang atau status pihak dalam gugatan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak milik ahli waris atas harta peninggalan dan prosedur penyimpanan harta jika ada perselisihan tentang siapa ahli warisnya. Isi pasal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai kesalahan pihak (error in persona) atau kewajiban ahli waris membayar utang perjanjian bisnis yang melibatkan badan hukum. Pasal ini bersifat prosedural/administratif terkait warisan dan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kelengkapan pihak dalam gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur kewajiban ahli waris untuk memikul pembayaran utang pewaris seimbang dengan bagian warisan yang diterima. Pertanyaan awam menanyakan apakah ia salah pihak menggugat anak-anak (ahli waris) atas utang kerja sama bisnis almarhum. Pasal 1100 adalah dasar hukum KUHPerdata yang menjawab apakah ahli waris tersebut secara hukum berkewajiban membayar utang tersebut. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak/PT tidak digugat), Pasal 1100 tetap relevan karena ia mengatur hubungan hukum substantif antara kreditor dengan ahli waris pewaris utang, yang merupakan inti dari klaim Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26591, + "completion_tokens": 1446 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_723_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_723_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b8dbca600b443f556decac45c7943828a09b5185 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_723_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,175 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_723_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 45, + "timings": { + "parse": 0.073, + "classify": 0.0, + "condense": 212.731, + "read": 83.169, + "query": 8.184, + "relevance": 27.212, + "total": 331.368 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 138354, + "marked_chars": 138750 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\n Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan\nTergugat \nyang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017\nsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-\n16012017-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2017 oleh\nKantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n3.\nMenetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang\nbernama :\n3)\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta\npada tanggal 30 Juli 2021, berdasarkan kutipan akta kelahiran\nnomor 3172-LU-12082021- 0039, yang dikeluarkan oleh Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada\ntanggal 12 Agustus 2021;\n4)\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Jakarta\npada tanggal 30 Juli 2021, berdasarkan kutipan akta kelahiran\nnomor 3172-LU-12082021-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada\ntanggal 12 Agustus 2021;\nHalaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 723/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nE" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134936, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perceraian antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang menikah secara Kristen pada 14 Januari 2017 dan tercatat di Disdukcapil pada 17 Januari 2017, dikaruniai dua anak kembar lahir 30 Juli 2021 melalui program bayi tabung [HAL 1-3]. Penggugat menggugat perceraian dengan dalil rumah tangga goyah sejak 2018 akibat tidak saling mencintai, tidak memiliki visi misi sama, tidak menjalankan kewajiban suami-istri, serta Tergugat bersikap temperamen dan melukai psikis Penggugat, termasuk insiden Tergugat menyelipkan voice recorder di kamar Penggugat pada 22 September 2024 [HAL 3-8]. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena dianggap ada pertentangan dalil (misalnya klaim tidak cinta namun sepakat bayi tabung) dan pertentangan posita-petitum, serta dalam pokok perkara menyatakan perkawinan harmonis hingga perubahan sikap Penggugat pada Juni 2024 yang mengurung diri, bermain game online hingga larut malam dengan wanita lain, dan tidak memberikan nafkah batin akibat masalah kesuburan, sehingga Tergugat memasang recorder untuk mengetahui kebenaran [HAL 9-25]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (akta, KK, slip gaji, CCTV Tergugat memanggil tukang kunci) dan saksi Sujati Abidin, Fitri Pancawati Mayangsari, Siti Badriyah yang menyatakan pisah ranjang sejak 2023/2024, pertengkaran akibat recorder, dan Tergugat pernah ucapkan cerai [HAL 25-30]. Tergugat mengajukan bukti surat (akta, hasil lab kesuburan rendah, chat WhatsApp) dan saksi Rita Hariyati, Elfina Suryanto, Warsini yang menyatakan pisah rumah sejak September 2024, tidak melihat pertengkaran fisik, dan Tergugat pernah meminta cerai [HAL 30-34]. Majelis Hakim menolak eksepsi *obscuur libel* karena gugatan memenuhi syarat formil dan materiil [HAL 35-36]. Dalam pokok perkara, Majelis menyatakan PN Jakarta Utara berwenang dan perkawinan sah [HAL 37-38]. Majelis menemukan bahwa fakta pisah ranjang dan pisah rumah sejak September 2024 serta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan telah terbukti melalui kesaksian, sehingga alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 (perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali) terpenuhi berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 39-41]. Majelis mengabulkan gugatan perceraian, menetapkan hak asuh kedua anak secara bersama untuk kepentingan anak, memerintahkan pencatatan perceraian, dan mewajibkan para pihak melaporkan perceraian ke Disdukcapil dalam 60 hari [HAL 41-43]. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian; 4. Hak asuh anak diasuh bersama; 5. Perintah pencatatan dan pelaporan perceraian; 6. Tergugat membayar biaya perkara [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 5314, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perceraian antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang menikah secara Kristen pada 14 Januari 2017 dan tercatat di Disdukcapil pada 17 Januari 2017, dikaruniai dua anak kembar lahir 30 Juli 2021 melalui program bayi tabung [HAL 1-3]. Penggugat menggugat perceraian dengan dalil rumah tangga goyah sejak 2018 akibat tidak saling mencintai, tidak memiliki visi misi sama, tidak menjalankan kewajiban suami-istri, serta Tergugat bersikap temperamen dan melukai psikis Penggugat, termasuk insiden Tergugat menyelipkan voice recorder di kamar Penggugat pada 22 September 2024 [HAL 3-8]. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena dianggap ada pertentangan dalil (misalnya klaim tidak cinta namun sepakat bayi tabung) dan pertentangan posita-petitum, serta dalam pokok perkara menyatakan perkawinan harmonis hingga perubahan sikap Penggugat pada Juni 2024 yang mengurung diri, bermain game online hingga larut malam dengan wanita lain, dan tidak memberikan nafkah batin akibat masalah kesuburan, sehingga Tergugat memasang recorder untuk mengetahui kebenaran [HAL 9-25]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (akta, KK, slip gaji, CCTV Tergugat memanggil tukang kunci) dan saksi Sujati Abidin, Fitri Pancawati Mayangsari, Siti Badriyah yang menyatakan pisah ranjang sejak 2023/2024, pertengkaran akibat recorder, dan Tergugat pernah ucapkan cerai [HAL 25-30]. Tergugat mengajukan bukti surat (akta, hasil lab kesuburan rendah, chat WhatsApp) dan saksi Rita Hariyati, Elfina Suryanto, Warsini yang menyatakan pisah rumah sejak September 2024, tidak melihat pertengkaran fisik, dan Tergugat pernah meminta cerai [HAL 30-34]. Majelis Hakim menolak eksepsi *obscuur libel* karena gugatan memenuhi syarat formil dan materiil [HAL 35-36]. Dalam pokok perkara, Majelis menyatakan PN Jakarta Utara berwenang dan perkawinan sah [HAL 37-38]. Majelis menemukan bahwa fakta pisah ranjang dan pisah rumah sejak September 2024 serta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan telah terbukti melalui kesaksian, sehingga alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 (perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali) terpenuhi berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 39-41]. Majelis mengabulkan gugatan perceraian, menetapkan hak asuh kedua anak secara bersama untuk kepentingan anak demi perkembangan psikis, mental, jasmani dan rohani tanpa kekurangan dalam tumbuh kembangnya guna memenuhi hak-hak kedua anak [HAL 41-43]. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian; 4. Hak asuh anak diasuh bersama; 5. Memerintahkan Panitera PN Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian; 6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan putusan perceraian kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.600 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari materai Rp 10.000, redaksi Rp 10.000, proses Rp 90.600, PNBP Rp 40.000, dan panggilan Rp 70.000 [HAL 43-45]. Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. serta Nanik Handayani, S.H., M.H., lalu diucapkan dalam persidangan terbuka pada 28 Mei 2025 [HAL 44-45]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perceraian antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang menikah secara Kristen pada 14 Januari 2017 dan tercatat di Disdukcapil pada 17 Januari 2017, dikaruniai dua anak kembar lahir 30 Juli 2021 melalui program bayi tabung [HAL 1-3]. Penggugat menggugat perceraian dengan dalil rumah tangga goyah sejak 2018 akibat tidak saling mencintai, tidak memiliki visi misi sama, tidak menjalankan kewajiban suami-istri, serta Tergugat bersikap temperamen dan melukai psikis Penggugat, termasuk insiden Tergugat menyelipkan voice recorder di kamar Penggugat pada 22 September 2024 [HAL 3-8]. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena dianggap ada pertentangan dalil (misalnya klaim tidak cinta namun sepakat bayi tabung) dan pertentangan posita-petitum, serta dalam pokok perkara menyatakan perkawinan harmonis hingga perubahan sikap Penggugat pada Juni 2024 yang mengurung diri, bermain game online hingga larut malam dengan wanita lain, dan tidak memberikan nafkah batin akibat masalah kesuburan, sehingga Tergugat memasang recorder untuk mengetahui kebenaran [HAL 9-25]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (akta, KK, slip gaji, CCTV Tergugat memanggil tukang kunci) dan saksi Sujati Abidin, Fitri Pancawati Mayangsari, Siti Badriyah yang menyatakan pisah ranjang sejak 2023/2024, pertengkaran akibat recorder, dan Tergugat pernah ucapkan cerai [HAL 25-30]. Tergugat mengajukan bukti surat (akta, hasil lab kesuburan rendah, chat WhatsApp) dan saksi Rita Hariyati, Elfina Suryanto, Warsini yang menyatakan pisah rumah sejak September 2024, tidak melihat pertengkaran fisik, dan Tergugat pernah meminta cerai [HAL 30-34]. Majelis Hakim menolak eksepsi *obscuur libel* karena gugatan memenuhi syarat formil dan materiil [HAL 35-36]. Dalam pokok perkara, Majelis menyatakan PN Jakarta Utara berwenang dan perkawinan sah [HAL 37-38]. Majelis menemukan bahwa fakta pisah ranjang dan pisah rumah sejak September 2024 serta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan telah terbukti melalui kesaksian, sehingga alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 (perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali) terpenuhi berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 39-41]. Majelis mengabulkan gugatan perceraian, menetapkan hak asuh kedua anak secara bersama untuk kepentingan anak demi perkembangan psikis, mental, jasmani dan rohani tanpa kekurangan dalam tumbuh kembangnya guna memenuhi hak-hak kedua anak [HAL 41-43]. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian; 4. Hak asuh anak diasuh bersama; 5. Memerintahkan Panitera PN Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian; 6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan putusan perceraian kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.600 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari materai Rp 10.000, redaksi Rp 10.000, proses Rp 90.600, PNBP Rp 40.000, dan panggilan Rp 70.000 [HAL 43-45]. Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. serta Nanik Handayani, S.H., M.H., lalu diucapkan dalam persidangan terbuka pada 28 Mei 2025 [HAL 44-45]." + }, + "read": { + "input_chars": 3766, + "frame": "Penggugat (suami) menggugat perceraian terhadap Tergugat (istri) dengan alasan rumah tangga goyah, tidak saling mencintai, dan perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Gugatan ini meminta pemutusan perkawinan dan penetapan hak asuh anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen pada 14 Januari 2017 dan tercatat di Disdukcapil pada 17 Januari 2017.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak kembar yang lahir pada 30 Juli 2021 melalui program bayi tabung.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rumah tangga goyah sejak 2018 akibat tidak saling mencintai, tidak memiliki visi misi sama, dan Tergugat bersikap temperamen.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menyelipkan voice recorder di kamar Penggugat pada 22 September 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perceraian dan mendalilkan perkawinan harmonis hingga perubahan sikap Penggugat pada Juni 2024.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi gagal dilakukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel yang diajukan Tergugat.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa fakta pisah ranjang dan pisah rumah sejak September 2024 serta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan telah terbukti.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena alasan perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali telah terpenuhi.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak secara bersama untuk kepentingan anak.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat (suami) menggugat perceraian terhadap Tergugat (istri) dengan alasan rumah tangga goyah, tidak saling mencintai, dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan, termasuk insiden pemasangan alat perekam suara oleh Tergugat. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi obscuur libel yang ditolak oleh Majelis Hakim. Setelah mediasi gagal, Majelis Hakim menetapkan bahwa fakta pisah ranjang dan pisah rumah sejak September 2024 serta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan telah terbukti melalui kesaksian. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian, menyatakan perkawinan putus, dan menetapkan hak asuh kedua anak secara bersama demi kepentingan anak. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat (suami) menggugat perceraian terhadap Tergugat (istri) dengan alasan rumah tangga goyah, tidak saling mencintai, dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan, termasuk insiden pemasangan alat perekam suara oleh Tergugat. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi obscuur libel yang ditolak oleh Majelis Hakim. Setelah mediasi gagal, Majelis Hakim menetapkan bahwa fakta pisah ranjang dan pisah rumah sejak September 2024 serta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan telah terbukti melalui kesaksian. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian, menyatakan perkawinan putus, dan menetapkan hak asuh kedua anak secara bersama demi kepentingan anak. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen pada 14 Januari 2017 dan tercatat di Disdukcapil pada 17 Januari 2017.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak kembar yang lahir pada 30 Juli 2021 melalui program bayi tabung.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rumah tangga goyah sejak 2018 akibat tidak saling mencintai, tidak memiliki visi misi sama, dan Tergugat bersikap temperamen.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menyelipkan voice recorder di kamar Penggugat pada 22 September 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perceraian dan mendalilkan perkawinan harmonis hingga perubahan sikap Penggugat pada Juni 2024.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi gagal dilakukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel yang diajukan Tergugat.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa fakta pisah ranjang dan pisah rumah sejak September 2024 serta pertengkaran yang tidak dapat didamaikan telah terbukti.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena alasan perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali telah terpenuhi.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak secara bersama untuk kepentingan anak.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan ranjang dengan istri sejak September lalu, tapi mediasi gagal, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28335, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban substantif suami-istri (kesetiaan, tolong-menolong), bukan dasar hukum atau prosedur untuk memutus perkawinan (perceraian). Pertanyaan berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan, yang secara substantif diatur dalam UU Perkawinan (Pasal 39 UU No. 1/1974) dan PP No. 9/1975, bukan KUHPerdata. Meskipun pelanggaran kewajiban ini bisa menjadi alasan perceraian, pasal itu sendiri tidak mengatur mekanisme atau syarat perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 48646, + "completion_tokens": 2843 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_725_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_725_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ba62d1e6deb5145e556d01ca1a58e210dd90856 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_725_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_725_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.211, + "query": 10.506, + "relevance": 16.482, + "total": 121.232 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49804, + "marked_chars": 49948 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n Hal. 15 Putusan No.725/Pd.G/2024/PN.Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan\npada Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal 22 Mei 2011 yang\ndikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil\nJakarta Pusat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan\natas 2(dua) orang anak yang masing-masing Bernama : \na.\nAnak I, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2012; dan\nb.\nAnak II, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2015.\n5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan\nputusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan\nPencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49948, + "frame": "Penggugat, seorang istri, menggugat Tergugat, suaminya, untuk memutus perkawinan karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak. Sengketa inti berkaitan dengan ketidakharmonisan rumah tangga, pisah rumah, dan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Penggugat meminta putusan perceraian, hak asuh anak kepada dirinya, serta perintah pencatatan perceraian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 22 Mei 2011 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu Anak I lahir pada 17 Juni 2012 dan Anak II lahir pada 16 Januari 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga Agustus 2023 karena Tergugat pindah ke rumah orang tuanya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama beberapa tahun terakhir.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, menyebabkan pertengkaran terus-menerus dan hilangnya keharmonisan rumah tangga.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka telah tidak harmonis, ditandai dengan pisah rumah sejak tahun 2018 dan tidak adanya komunikasi layaknya suami istri. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian, yang memenuhi syarat perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari dua tahun. Oleh karena itu, gugatan dikabulkan seluruhnya: perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, hak asuh kedua anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dengan hak akses bagi Tergugat, serta para pihak diperintahkan melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka telah tidak harmonis, ditandai dengan pisah rumah sejak tahun 2018 dan tidak adanya komunikasi layaknya suami istri. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian, yang memenuhi syarat perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari dua tahun. Oleh karena itu, gugatan dikabulkan seluruhnya: perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, hak asuh kedua anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dengan hak akses bagi Tergugat, serta para pihak diperintahkan melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 22 Mei 2011 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu Anak I lahir pada 17 Juni 2012 dan Anak II lahir pada 16 Januari 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga Agustus 2023 karena Tergugat pindah ke rumah orang tuanya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama beberapa tahun terakhir.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, menyebabkan pertengkaran terus-menerus dan hilangnya keharmonisan rumah tangga.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah pindah ke rumah orang tuanya sejak 2018 tanpa izin dan tidak memberi nafkah, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20873, + "candidates": [ + "Pasal 107 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 107 KUHPerdata", + "text": "Pasal 107: Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 107 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah ('memberinya apa saja yang perlu') dan menerima isteri di rumah. Hal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan fakta pertanyaan ('tidak memberi nafkah' dan 'pindah ke rumah orang tuanya'), karena pelanggaran terhadap kewajiban inilah yang menjadi dasar dalil perceraian dalam sengketa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Ini adalah pasal prosedur pembuktian, bukan aturan substantif yang menjawab apakah alasan perceraian tersebut sah atau tidak menurut hukum materiil. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 107 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21367, + "completion_tokens": 975 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_729_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_729_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c07f7a33a033542e9b68e788e94010b5a941c30 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_729_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_729_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 34, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.557, + "query": 2.134, + "relevance": 12.436, + "total": 136.182 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 103737, + "marked_chars": 104034 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk\nseluruhnya;\n-\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\ndan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud\ndalam Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor -, tanggal 06 Agustus 2011\nantara Penggugat Liftyanto Pakpahan, ST dan Tergugat Christiantri\nTogatorop, S.Kep.NS, yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak\nProtestan (HKBP) Ressort -, serta dicatatkan sebagaimana termuat dalam\nKutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 22 Agustus 2011, yang\ndikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli\nSerdang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n-\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau\npejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini\nyang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor\nDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk\ndidaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;\n-\nMemerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\nataupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan\nperceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\nKabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan\nini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;\nDALAM REKONVENSI\n-\nMengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nKonvensi untuk sebagian;\n-\nMenghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan\nbiaya nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan\nPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima\nbelas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau\nmenikah;\nHalaman 32 dari 34 Putusan Perkara Nomor 729/Pdt.G/2023/PN " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 104034, + "frame": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka karena perselisihan terus-menerus dan pisah rumah, disertai gugatan rekonvensi dari Tergugat yang menuntut nafkah anak, nafkah hidup, dan biaya sewa apartemen. Inti sengketa adalah status perceraian serta kewajiban finansial pasca-perceraian. Penggugat meminta pernyataan putusnya perkawinan dan penggantian biaya perkara, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi meminta pembebanan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama pada 6 Agustus 2011 dan dicatatkan secara sipil pada 22 Agustus 2011.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, dikaruniai dua orang anak laki-laki.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dan anak-anak tinggal bersama Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp15.000.000,- per bulan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran nafkah anak periode Januari 2022 sampai Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,-.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran biaya sewa apartemen dan iuran pengelolaan lingkungan periode November 2022 sampai November 2024 sebesar Rp82.000.000,-.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran nafkah hidup kepada Tergugat sejak Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran biaya pengobatan anak pertama sebesar Rp5.747.000,-.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai dua anak. Perkara ini bermula dari gugatan Penggugat yang meminta perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah rumah, yang kemudian dibantah oleh Tergugat dalam jawaban sekaligus gugatan rekonvensinya. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, mengingat perselisihan yang terjadi telah membuat rumah tangga tidak harmonis lagi. Dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat berupa kewajiban Penggugat membayar nafkah anak sebesar Rp15.000.000,- per bulan, pembayaran nafkah anak periode Januari hingga Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,-, serta pembayaran biaya sewa apartemen dan iuran lingkungan sebesar Rp82.000.000,-. Namun, tuntutan Tergugat untuk membayar nafkah hidup pribadi dan biaya pengobatan anak tertentu ditolak karena tidak terbukti cukup. Kedua pihak dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai dua anak. Perkara ini bermula dari gugatan Penggugat yang meminta perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah rumah, yang kemudian dibantah oleh Tergugat dalam jawaban sekaligus gugatan rekonvensinya. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, mengingat perselisihan yang terjadi telah membuat rumah tangga tidak harmonis lagi. Dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat berupa kewajiban Penggugat membayar nafkah anak sebesar Rp15.000.000,- per bulan, pembayaran nafkah anak periode Januari hingga Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,-, serta pembayaran biaya sewa apartemen dan iuran lingkungan sebesar Rp82.000.000,-. Namun, tuntutan Tergugat untuk membayar nafkah hidup pribadi dan biaya pengobatan anak tertentu ditolak karena tidak terbukti cukup. Kedua pihak dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama pada 6 Agustus 2011 dan dicatatkan secara sipil pada 22 Agustus 2011.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, dikaruniai dua orang anak laki-laki.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dan anak-anak tinggal bersama Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp15.000.000,- per bulan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran nafkah anak periode Januari 2022 sampai Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,-.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran biaya sewa apartemen dan iuran pengelolaan lingkungan periode November 2022 sampai November 2024 sebesar Rp82.000.000,-.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran nafkah hidup kepada Tergugat sejak Desember 2021 sebesar Rp125.000.000,-.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pembayaran biaya pengobatan anak pertama sebesar Rp5.747.000,-.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan sering bertengkar dengan mantan suami, tapi dia masih menuntut saya bayar nafkah anak dan biaya apartemen, apakah saya harus membayarnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 41186, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berkaitan dengan substansi kewajiban membayar nafkah dan biaya hidup pasca-perceraian, bukan sengketa mengenai keabsahan atau kekuatan hukum dokumen tertentu." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42085, + "completion_tokens": 1121 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_733_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_733_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40527856a64a2cbe5348fa17142dbf1d954bb3b4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_733_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_733_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.984, + "query": 2.075, + "relevance": 40.334, + "total": 111.414 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31594, + "marked_chars": 31693 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31693, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perwalian terhadap anak di bawah umur yang sebelumnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon meminta agar penetapan perwalian tersebut dibatalkan karena anak telah dewasa dan wali tidak lagi memenuhi syarat. Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak bernama Lovienna Amanda Liu melalui Penetapan Nomor 997/Pdt/P/2023/PN.Jkt.Utr pada tanggal 24 Januari 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perwalian dengan alasan terjadi perubahan keadaan mendasar, wali sering bepergian keluar kota, dan ayah kandung anak telah kembali ke Indonesia.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak yang menjadi objek perwalian lahir pada tanggal 1 Januari 2007 sehingga saat permohonan diajukan telah berusia 18 tahun 8 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa berakhirnya perwalian karena anak telah dewasa tidak memerlukan penetapan pengadilan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diperlukan penetapan pengadilan untuk mengakhiri perwalian akibat kedewasaan anak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perwalian terhadap anak di bawah umur yang sebelumnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon dalilkan bahwa perwalian harus dibatalkan karena anak telah beranjak dewasa, wali sering bepergian keluar kota sehingga menyulitkan pengasuhan, serta ayah kandung anak telah kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menetapkan bahwa anak yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 8 bulan saat permohonan diajukan. Hakim memutuskan bahwa berakhirnya perwalian karena anak telah dewasa tidak memerlukan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perwalian terhadap anak di bawah umur yang sebelumnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon dalilkan bahwa perwalian harus dibatalkan karena anak telah beranjak dewasa, wali sering bepergian keluar kota sehingga menyulitkan pengasuhan, serta ayah kandung anak telah kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menetapkan bahwa anak yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 8 bulan saat permohonan diajukan. Hakim memutuskan bahwa berakhirnya perwalian karena anak telah dewasa tidak memerlukan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak bernama Lovienna Amanda Liu melalui Penetapan Nomor 997/Pdt/P/2023/PN.Jkt.Utr pada tanggal 24 Januari 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perwalian dengan alasan terjadi perubahan keadaan mendasar, wali sering bepergian keluar kota, dan ayah kandung anak telah kembali ke Indonesia.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak yang menjadi objek perwalian lahir pada tanggal 1 Januari 2007 sehingga saat permohonan diajukan telah berusia 18 tahun 8 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa berakhirnya perwalian karena anak telah dewasa tidak memerlukan penetapan pengadilan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diperlukan penetapan pengadilan untuk mengakhiri perwalian akibat kedewasaan anak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya diminta batalkan perwalian anak yang sudah dewasa, tapi hakim bilang tidak perlu penetapan pengadilan, apakah benar saya tidak bisa membatalkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12097, + "candidates": [ + "Pasal 51 KUHPerdata", + "Pasal 299 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 51 KUHPerdata", + "text": "Pasal 51: Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh Pegawai Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 51 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pemberitahuan perkawinan dan pembuatan akta oleh Pegawai Catatan Sipil. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perwalian, kedewasaan anak, atau pembatalan perwalian yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) selama perkawinan orang tuanya. Pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam putusan berfokus pada 'perwalian wali' (gezag van de voogd) yang diatur di bawah Bab Perwalian, bukan kekuasaan orang tua. Selain itu, putusan secara eksplisit beralih ke peraturan khusus (UU Perkawinan) yang mengesampingkan penerapan umum KUHPerdata dalam konteks ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjadi dasar dalil Pemohon dalam pertanyaan ('saya diminta batalkan... anak yang sudah dewasa'). Pemohon menggunakan Pasal 330 untuk berargumen bahwa anak telah dewasa (berumur 21 tahun menurut KUHPerdata lama). Meskipun hakim menolak argumen ini dengan mengacu pada UU Perkawinan (umur 18 tahun), Pasal 330 tetap relevan karena merupakan pasal KUHPerdata yang sungguh-sungguh didalilkan, diuji, dan menjadi bagian dari analisis hukum mengenai batas kedewasaan dalam sengketa tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14067, + "completion_tokens": 993 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_736_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_736_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ddf1b8ae5dad0ba9c954e14b9c11095cb35d84a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_736_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_736_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.817, + "query": 11.545, + "relevance": 20.329, + "total": 133.732 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 68809, + "marked_chars": 68998 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n-\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian; \n-\nMenyatakan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik;\n-\nMenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;\n-\nMenyatakan sebagai hukum, sah dan mengikat Perjanjian Hutang tertanggal 30\nApril 2024 berikut akta-akta yang mendasari perjanjian tersebut, sehingga\nmengikat bagi Tergugat dan Penggugat;\n-\nMenghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik\nmateriil sebesar Rp14.957.146.309,63,- (empat belas miliar sembilan ratus lima\npuluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah\nenam puluh tiga sen) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun\nterhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Dr.\nHal. 21 Putusan Perdata Nomor 736/Pdt.G/2024/PN Jkt Ura\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 21\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Ag" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 68998, + "frame": "Penggugat, sebagai pembeli piutang dari Bank Mandiri, menggugat Tergugat atas wanprestasi karena tidak membayar sisa hutang kredit yang telah dialihkan. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pengesahan perjanjian hutang, pembayaran pokok hutang beserta denda dan kerugian immateriil, serta hak eksekusi atas jaminan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok hutang ditambah bunga hukum, namun menolak tuntutan denda, kerugian immateriil, dan hak eksekusi langsung.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat awalnya memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bumi Daya (Persero) dengan limit sebesar Rp32.300.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 8 Agustus 1990.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hak dan kewajiban dari fasilitas kredit tersebut beralih kepada PT Bank Mandiri, Tbk akibat merger bank-bank yang bergabung.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Bank Mandiri, Tbk menjual dan mengalihkan piutang kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Cessie tertanggal 30 April 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp14.957.146.309,63,- telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban gugatan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan surat somasi/teguran kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, namun Tergugat tidak membayar lunas dan seketika.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan kesulitan keuangan dan sulit memenuhi permintaan pembayaran lunas seketika, namun pada prinsipnya bersedia memenuhi kewajibannya.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut denda sebesar 1% dari hutang per bulan dan potensi pendapatan 2% per bulan sebagai bagian dari kerugian materiil.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- akibat hilangnya kepercayaan relasi bisnis.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut hak untuk melakukan eksekusi langsung atau menjual jaminan kredit tanpa melalui mekanisme lelang pengadilan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang telah membeli piutang dari PT Bank Mandiri, Tbk melalui mekanisme cessie, menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang kredit yang dialihkan. Sisa hutang tersebut sebesar Rp14.957.146.309,63,- telah diakui oleh Tergugat, yang menyatakan kesulitan keuangan untuk membayar secara lunas dan seketika meskipun pada prinsipnya bersedia membayar. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya setelah adanya teguran. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi, mengesahkan perjanjian hutang, dan menghukum Tergugat membayar pokok hutang ditambah bunga hukum sebesar 6% per tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan Penggugat untuk denda, kerugian immateriil, serta hak eksekusi langsung atas jaminan ditolak karena dianggap memberatkan Tergugat atau tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang telah membeli piutang dari PT Bank Mandiri, Tbk melalui mekanisme cessie, menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang kredit yang dialihkan. Sisa hutang tersebut sebesar Rp14.957.146.309,63,- telah diakui oleh Tergugat, yang menyatakan kesulitan keuangan untuk membayar secara lunas dan seketika meskipun pada prinsipnya bersedia membayar. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya setelah adanya teguran. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi, mengesahkan perjanjian hutang, dan menghukum Tergugat membayar pokok hutang ditambah bunga hukum sebesar 6% per tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan Penggugat untuk denda, kerugian immateriil, serta hak eksekusi langsung atas jaminan ditolak karena dianggap memberatkan Tergugat atau tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat awalnya memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bumi Daya (Persero) dengan limit sebesar Rp32.300.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 8 Agustus 1990.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hak dan kewajiban dari fasilitas kredit tersebut beralih kepada PT Bank Mandiri, Tbk akibat merger bank-bank yang bergabung.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Bank Mandiri, Tbk menjual dan mengalihkan piutang kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Cessie tertanggal 30 April 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp14.957.146.309,63,- telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban gugatan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan surat somasi/teguran kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, namun Tergugat tidak membayar lunas dan seketika.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan kesulitan keuangan dan sulit memenuhi permintaan pembayaran lunas seketika, namun pada prinsipnya bersedia memenuhi kewajibannya.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut denda sebesar 1% dari hutang per bulan dan potensi pendapatan 2% per bulan sebagai bagian dari kerugian materiil.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- akibat hilangnya kepercayaan relasi bisnis.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut hak untuk melakukan eksekusi langsung atau menjual jaminan kredit tanpa melalui mekanisme lelang pengadilan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli utang orang ini dari bank, tapi dia cuma bayar sebagian dan bilang susah bayar lunas, apa saya bisa paksa dia bayar sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17966, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (wanprestasi) melalui somasi atau surat perintah. Dalam putusan, hakim secara eksplisit memeriksa apakah somasi telah dilakukan (bukti P-13 s/d P-16) sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat lalai dan melakukan wanprestasi, yang merupakan prasyarat hukum agar Tergugat dapat dipaksa memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum bagi Penggugat (kreditur baru) untuk menuntut pembayaran pokok utang, bunga, dan biaya akibat wanprestasi setelah debitur dinyatakan lalai. Putusan menggunakan pasal ini untuk mengabulkan tuntutan pembayaran pokok dan bunga moratoir, menjawab pertanyaan apakah Penggugat bisa memaksa pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembebasan tanggung jawab ganti rugi jika debitur membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure). Dalam pertimbangan putusan, tidak ada dalil atau pemeriksaan mengenai pembelaan debitur berdasarkan hal tak terduga; fokus putusan adalah pada pengakuan utang dan ketiadaan itikad baik untuk membayar lunas, sehingga pasal ini tidak menjadi isu substantif yang diuji dalam sengketa ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27031, + "completion_tokens": 1351 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_740_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_740_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..339a280482b79837f95fc67c522c404a9b693bd2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_740_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_740_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.436, + "query": 15.632, + "relevance": 15.14, + "total": 94.234 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44782, + "marked_chars": 44917 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di\npersidangan;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3.\nMenyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat\npada tanggal 30 September 2022 yang telah dicatatkan oleh Pegawai\nPencatat Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil\nKota Bogor, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.\n3271-KW-30092022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September\n2022, putus karena perceraian;\n4.\nMemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat\nyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah\nmempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada\nHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\npegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota\nBogor atau untuk dicatatka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44917, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Penggugat meminta pengadilan menyatakan putus hubungan perkawinan mereka karena perceraian dan memerintahkan pencatatan putusan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 September 2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama masa perkawinan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki hutang yang berasal dari sebelum menikah dan bertambah setelah menikah, termasuk pinjaman dari leasing dan Home Credit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menggadaikan mobil milik Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas dan tidak memberikan manfaat bagi rumah tangga.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak November 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sulit ditemui dan memblokir semua akses komunikasi dengan Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, adanya hutang yang ditanggung Tergugat, serta pemisahan tempat tinggal sejak November 2023. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 30 September 2022 telah mengalami keretakan sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, dan memerintahkan pencatatan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, adanya hutang yang ditanggung Tergugat, serta pemisahan tempat tinggal sejak November 2023. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 30 September 2022 telah mengalami keretakan sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, dan memerintahkan pencatatan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 September 2022 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama masa perkawinan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki hutang yang berasal dari sebelum menikah dan bertambah setelah menikah, termasuk pinjaman dari leasing dan Home Credit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menggadaikan mobil milik Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas dan tidak memberikan manfaat bagi rumah tangga.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak November 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sulit ditemui dan memblokir semua akses komunikasi dengan Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah tinggal terpisah dan memblokir komunikasi, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4740, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban dasar suami-isteri (kesetiaan, tolong-menolong) dalam hukum perdata, namun pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut secara eksplisit didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah terkait perceraian. Inti sengketa perceraian karena keretakan rumah tangga diatur oleh hukum perkawinan khusus, bukan oleh pasal umum KUHPerdata ini. Selain itu, fakta 'blokir komunikasi' dan 'pisah tinggal' dianalisis dalam konteks tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan, bukan sebagai pelanggaran kewajiban Pasal 103 KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15365, + "completion_tokens": 852 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_75_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_75_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c04eaeb007079f3f691a8808dfd71c6af718f799 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_75_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_75_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 50.486, + "query": 3.529, + "relevance": 33.275, + "total": 87.309 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24859, + "marked_chars": 24931 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24931, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan status wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan mendapatkan izin untuk menjual atau menjaminkan harta bersama atas nama keduanya. Inti sengketa adalah kebutuhan prosedur hukum agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali sah dalam transaksi perbankan terkait properti tersebut. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual/menjaminkan sertifikat tanah tertentu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari Gabrielling Chai yang lahir pada 15 November 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gabrielling Chai masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah sehingga berada di bawah kekuasaan orang tua.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah/bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 534/Kartini atas nama Pemohon dan Gabrielling Chai.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan pinjaman pada Bank.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga dan pihak terkait tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali dan menjaminkan/menjual properti tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu kandung, mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang masih di bawah umur guna keperluan pengajuan pinjaman bank atas harta bersama yang atas nama keduanya. Hakim memeriksa kewenangan relatif dan substansi permohonan, menemukan bahwa anak Pemohon masih di bawah umur sehingga memerlukan perwakilan hukum. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian yang menyatakan tidak ada keberatan dari keluarga, Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anaknya serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah/bangunan yang menjadi harta bersama tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu kandung, mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang masih di bawah umur guna keperluan pengajuan pinjaman bank atas harta bersama yang atas nama keduanya. Hakim memeriksa kewenangan relatif dan substansi permohonan, menemukan bahwa anak Pemohon masih di bawah umur sehingga memerlukan perwakilan hukum. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian yang menyatakan tidak ada keberatan dari keluarga, Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anaknya serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah/bangunan yang menjadi harta bersama tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari Gabrielling Chai yang lahir pada 15 November 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gabrielling Chai masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah sehingga berada di bawah kekuasaan orang tua.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah/bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 534/Kartini atas nama Pemohon dan Gabrielling Chai.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan pinjaman pada Bank.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga dan pihak terkait tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali dan menjaminkan/menjual properti tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu kandung anak di bawah umur, bagaimana cara saya menjaminkan tanah bersama ke bank tanpa masalah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24859, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur) berdasarkan usia 21 tahun dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, subjek adalah 'anak di bawah umur', sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menentukan status hukum anak tersebut yang memicu perlunya perwalian/wali. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan batas usia dewasa sebagai premis hukum sebelum menerapkan aturan perwalian." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian demi hukum (automatis) kepada orang tua yang masih hidup jika salah satu orang tua meninggal. Dalam konteks pertanyaan 'cara menjaminkan tanah' sebagai ibu kandung, pasal ini relevan karena menjelaskan dasar kewenangan ibu sebagai wali secara otomatis (selama tidak dicabut/dibebaskan), yang merupakan prasyarat hukum sebelum tindakan hukum (penjaminnan) dapat dilakukan atas harta anak. Putusan mengutip pasal ini sebagai bagian dari kerangka hukum perwalian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15683, + "completion_tokens": 821 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_76_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_76_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b04978791393e1f611628d13a1d31568816c22c7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_76_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_76_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.692, + "query": 3.039, + "relevance": 15.403, + "total": 109.18 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31862, + "marked_chars": 31952 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31952, + "frame": "Pemohon, DRS. FERDINAND GUMANTI, S.H., mengajukan permohonan penetapan izin untuk mengurus harta warisan yang terdaftar atas nama almarhumah NURUL WAKIDIYAH, ibu kandung dari anak-anak di bawah umur yang menjadi tanggung jawab pemohon. Pemohon meminta izin khusus untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tiga objek properti (sebuah rukan, sebuah rumah tinggal di Bekasi, dan sebuah rumah tinggal di Bojonegoro) yang tercatat atas nama almarhumah, karena pemohon tidak memiliki kewenangan hukum langsung sebagai pemilik nama di sertifikat. Permohonan ini diajukan mengingat pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu/wali bagi anak-anak tersebut dan harta tersebut dianggap sebagai harta bersama yang diperlukan untuk kepentingan anak-anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus hak ahli waris bagi anak-anak di bawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 246/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NURUL WAKIDIYAH, ibu kandung dari AILEEN GUMANTI dan CLARA GUMANTI, meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan NURUL WAKIDIYAH hidup bersama dalam perkawinan siri dan memiliki dua anak biologis, yaitu AILEEN GUMANTI dan CLARA GUMANTI yang masih di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membelikan atau memberikan kebutuhan berupa tiga objek properti kepada NURUL WAKIDIYAH, yaitu Rukan di Boulevard Raya Blok E No. 23 Garden Kawasan Sedayu City, Rumah Tinggal di Komplek Cemara Blok U.1-9 Harapan Indah Pusakarakyat Kota Bekasi, dan Rumah Tinggal di Desa Ngadiluhur Kabupaten Bojonegoro.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga objek properti tersebut terdaftar atau tercatat atas nama NURUL WAKIDIYAH (Almh), sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut tanpa izin pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memerlukan penetapan izin mengurus agar dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut demi kepentingan anak-anak biologisnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, DRS. FERDINAND GUMANTI, S.H., mengajukan permohonan izin untuk mengurus harta warisan yang terdaftar atas nama almarhumah NURUL WAKIDIYAH, ibu kandung dari anak-anak di bawah umur yang menjadi tanggung jawabnya. Pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu bagi anak-anak tersebut melalui penetapan pengadilan sebelumnya. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhumah hidup bersama dalam perkawinan siri dan membelikan tiga objek properti (sebuah rukan di Jakarta Timur, sebuah rumah di Bekasi, dan sebuah rumah di Bojonegoro) yang kini tercatat atas nama almarhumah. Karena pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang atas nama almarhumah, ia meminta izin pengadilan untuk mengurus dan menjual harta tersebut demi kepentingan anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut setelah menetapkan fakta bahwa pemohon adalah wali dari anak-anak di bawah umur dan harta tersebut merupakan harta bersama yang diperlukan untuk kepentingan anak-anak, sehingga pemohon diberi izin untuk mengurus harta warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, DRS. FERDINAND GUMANTI, S.H., mengajukan permohonan izin untuk mengurus harta warisan yang terdaftar atas nama almarhumah NURUL WAKIDIYAH, ibu kandung dari anak-anak di bawah umur yang menjadi tanggung jawabnya. Pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu bagi anak-anak tersebut melalui penetapan pengadilan sebelumnya. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhumah hidup bersama dalam perkawinan siri dan membelikan tiga objek properti (sebuah rukan di Jakarta Timur, sebuah rumah di Bekasi, dan sebuah rumah di Bojonegoro) yang kini tercatat atas nama almarhumah. Karena pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang atas nama almarhumah, ia meminta izin pengadilan untuk mengurus dan menjual harta tersebut demi kepentingan anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut setelah menetapkan fakta bahwa pemohon adalah wali dari anak-anak di bawah umur dan harta tersebut merupakan harta bersama yang diperlukan untuk kepentingan anak-anak, sehingga pemohon diberi izin untuk mengurus harta warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus hak ahli waris bagi anak-anak di bawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 246/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NURUL WAKIDIYAH, ibu kandung dari AILEEN GUMANTI dan CLARA GUMANTI, meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan NURUL WAKIDIYAH hidup bersama dalam perkawinan siri dan memiliki dua anak biologis, yaitu AILEEN GUMANTI dan CLARA GUMANTI yang masih di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membelikan atau memberikan kebutuhan berupa tiga objek properti kepada NURUL WAKIDIYAH, yaitu Rukan di Boulevard Raya Blok E No. 23 Garden Kawasan Sedayu City, Rumah Tinggal di Komplek Cemara Blok U.1-9 Harapan Indah Pusakarakyat Kota Bekasi, dan Rumah Tinggal di Desa Ngadiluhur Kabupaten Bojonegoro.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga objek properti tersebut terdaftar atau tercatat atas nama NURUL WAKIDIYAH (Almh), sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut tanpa izin pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memerlukan penetapan izin mengurus agar dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut demi kepentingan anak-anak biologisnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin mengurus dan menjual rumah serta rukan atas nama almarhum ibu saya demi kebutuhan anak-anak saya yang masih kecil, tapi saya butuh izin pengadilan karena tidak bisa melakukannya sendiri." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12609, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak tanpa kuasa (izin) dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab kebutuhan substantif pemohon untuk mendapatkan 'izin pengadilan' sebelum dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan demi kepentingan anak di bawah umur." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur dan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengizinkan penjualan barang tak bergerak milik anak belum dewasa. Ini relevan karena pertanyaan spesifik mengenai 'menjual rumah serta rukan' dan mekanisme pengajuan permohonan izin kepada pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15368, + "completion_tokens": 1122 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ea5214a98d3924f6fb98ca2d7aadec16d0704f9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 58, + "timings": { + "parse": 0.158, + "classify": 0.0, + "condense": 308.498, + "read": 74.494, + "query": 3.137, + "relevance": 56.172, + "total": 442.458 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 162231, + "marked_chars": 162744 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan TERGUGAT I telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian\nPerdamaian Nomor : 01/YN/VI/2023 Tertanggal 12 Juni 2023 dan Perjanjian\nPerdamaian (Acta Van Dading) Nomor : 212/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR\nTertanggal 26 Juli 2023.\n3.\nMenyatakan batal Perjanjian Perdamaian Nomor : 01/YN/VI/2023 Tertanggal\n12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II\ndan TERGUGAT I. \nHalaman 56 dari 64 Putusan Nomor 771/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 56\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenyatakan Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor :\n212/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR Tertanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani\noleh PENGGUGAT I , TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tidak mempunyai\nkekuatan hukum mengikat.\n5.\nMenetapkan kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai a" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134974, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 771/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara PARA PENGGUGAT (SURIJA TJANDRA dan IMELDA KUSUMA, suami-istri) melawan PARA TERGUGAT (YANTI NURHALIM dan ERICK JANUAR, bibi dan keponakan). Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili berdasarkan kesepakatan forum dalam Perjanjian Perdamaian Nomor 01/YN/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Acta Van Dading Nomor 212/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR tanggal 26 Juli 2023. [HAL 3-12] PARA PENGGUGAT dalilkan bahwa TERGUGAT I meminjamkan Sertifikat Hak Milik atas nama JANTY NURHALIM (TERGUGAT I) sebagai jaminan kepada Indosurya Inti Finance melalui perusahaan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pinjaman yang terus bertambah dari tahun 2012 hingga 2018 dengan total nilai pinjaman mencapai Rp. 13.600.000.000,-. TERGUGAT I hadir dan menandatangani persetujuan penyerahan jaminan serta Personal Guarantee. [HAL 13-21] PARA PENGGUGAT mentransfer uang hasil pinjaman ke rekening TERGUGAT I (Yanti Nurhalim) dan TERGUGAT II (Erick Januar) dengan total transfer sebesar Rp. 9.245.862.632,- yang dinikmati oleh TERGUGAT I. PARA PENGGUGAT menanggung beban hutang Indosurya Inti Finance sebesar Rp. 8.295.215.451,-. [HAL 22-28] Karena TERGUGAT I tidak dapat mengembalikan uang dan menghabiskan dana untuk berfoya-foya serta narkoba (didapat dari TERGUGAT II), PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat secara lisan pada tahun 2019 bahwa TERGUGAT I akan menjual rumahnya untuk melunasi hutang. Transaksi jual beli rumah dilakukan melalui anak PARA PENGGUGAT, SHERYL TJANDRA, dengan menandatangani PPJB tanggal 29 Juli 2019 dan AJB tanggal 23 Desember 2019, di mana rumah tersebut digunakan sebagai jaminan KPR di Bank Bukopin untuk melunasi hutang Indosurya. [HAL 29-35] Setelah proses balik nama, TERGUGAT I yang masih menempati rumah tersebut dan ditangkap BNN atas narkoba, kembali menuntut uang dan mengancam PARA PENGGUGAT. TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT ke polisi atas tuduhan penipuan. [HAL 36-42] Untuk menyelesaikan sengketa hukum, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juni 2023 di hadapan penyidik Polres Jakarta Utara dalam rangka Restoratif Justice. Isi perdamaian meliputi pembayaran uang pengosongan rumah sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada TERGUGAT I (Rp. 3 miliar tahap pertama dan Rp. 2 miliar tahap kedua), pencabutan gugatan PMH, dan pernyataan TERGUGAT I melepaskan hak menuntut secara pidana maupun perdata secara seluas-luasnya. [HAL 43-48] TERGUGAT I menerima total uang Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2023 dan menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menuntut. Namun, pada tanggal 12 September 2023, TERGUGAT I mengirim somasi meminta pengembalian Rp. 6.000.000.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 20 Mei 2019, dan pada tanggal 26 September 2023 melaporkan PARA PENGGUGAT kembali ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan. PARA PENGGUGAT mendalilkan hal ini sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (itikad buruk/tipu daya) karena melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati. [HAL 49-64] TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (domisili di Jakarta Pusat), plurium litis consortium (kurang pihak perusahaan Penggugat I), dan exceptio obscuri libel (gugatan kabur). Dalam pokok perkara, TERGUGAT I membantah dalil PARA PENGGUGAT, menyatakan bahwa kesepakatan Restoratif Justice masih menyisakan sengketa terkait perhiasan berlian milik TERGUGAT I yang disimpan PARA PENGGUGAT dengan nilai Rp. 6.000.000.000,-, sehingga TERGUGAT I berhak menuntut pengembalian nilai tersebut. TERGUGAT II membantah dalil bahwa ia menyediakan narkoba untuk TERGUGAT I, melainkan sebaliknya PARA PENGGUGAT yang menyuruhnya mencari narkoba untuk dikonsumsi sendiri. TERGUGAT II juga menyatakan tidak tahu menahu sengketa hingga TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 29270, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 771/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara PARA PENGGUGAT (SURIJA TJANDRA dan IMELDA KUSUMA, suami-istri) melawan PARA TERGUGAT (YANTI NURHALIM dan ERICK JANUAR, bibi dan keponakan). Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili berdasarkan kesepakatan forum dalam Perjanjian Perdamaian Nomor 01/YN/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Acta Van Dading Nomor 212/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR tanggal 26 Juli 2023. [HAL 3-12] PARA PENGGUGAT dalilkan bahwa TERGUGAT I meminjamkan Sertifikat Hak Milik atas nama JANTY NURHALIM (TERGUGAT I) sebagai jaminan kepada Indosurya Inti Finance melalui perusahaan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pinjaman yang terus bertambah dari tahun 2012 hingga 2018 dengan total nilai pinjaman mencapai Rp. 13.600.000.000,-. TERGUGAT I hadir dan menandatangani persetujuan penyerahan jaminan serta Personal Guarantee. [HAL 13-21] PARA PENGGUGAT mentransfer uang hasil pinjaman ke rekening TERGUGAT I (Yanti Nurhalim) dan TERGUGAT II (Erick Januar) dengan total transfer sebesar Rp. 9.245.862.632,- yang dinikmati oleh TERGUGAT I. PARA PENGGUGAT menanggung beban hutang Indosurya Inti Finance sebesar Rp. 8.295.215.451,-. [HAL 22-28] Karena TERGUGAT I tidak dapat mengembalikan uang dan menghabiskan dana untuk berfoya-foya serta narkoba (didapat dari TERGUGAT II), PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat secara lisan pada tahun 2019 bahwa TERGUGAT I akan menjual rumahnya untuk melunasi hutang. Transaksi jual beli rumah dilakukan melalui anak PARA PENGGUGAT, SHERYL TJANDRA, dengan menandatangani PPJB tanggal 29 Juli 2019 dan AJB tanggal 23 Desember 2019, di mana rumah tersebut digunakan sebagai jaminan KPR di Bank Bukopin untuk melunasi hutang Indosurya. [HAL 29-35] Setelah proses balik nama, TERGUGAT I yang masih menempati rumah tersebut dan ditangkap BNN atas narkoba, kembali menuntut uang dan mengancam PARA PENGGUGAT. TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT ke polisi atas tuduhan penipuan. [HAL 36-42] Untuk menyelesaikan sengketa hukum, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juni 2023 di hadapan penyidik Polres Jakarta Utara dalam rangka Restoratif Justice. Isi perdamaian meliputi pembayaran uang pengosongan rumah sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada TERGUGAT I (Rp. 3 miliar tahap pertama dan Rp. 2 miliar tahap kedua), pencabutan gugatan PMH, dan pernyataan TERGUGAT I melepaskan hak menuntut secara pidana maupun perdata secara seluas-luasnya. [HAL 43-48] TERGUGAT I menerima total uang Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2023 dan menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menuntut. Namun, pada tanggal 12 September 2023, TERGUGAT I mengirim somasi meminta pengembalian Rp. 6.000.000.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 20 Mei 2019, dan pada tanggal 26 September 2023 melaporkan PARA PENGGUGAT kembali ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan. PARA PENGGUGAT mendalilkan hal ini sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (itikad buruk/tipu daya) karena melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati. [HAL 49-64] TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (domisili di Jakarta Pusat), plurium litis consortium (kurang pihak perusahaan Penggugat I), dan exceptio obscuri libel (gugatan kabur). Dalam pokok perkara, TERGUGAT I membantah dalil PARA PENGGUGAT, menyatakan bahwa kesepakatan Restoratif Justice masih menyisakan sengketa terkait perhiasan berlian milik TERGUGAT I yang disimpan PARA PENGGUGAT dengan nilai Rp. 6.000.000.000,-, sehingga TERGUGAT I berhak menuntut pengembalian nilai tersebut. TERGUGAT II membantah dalil bahwa ia menyediakan narkoba untuk TERGUGAT I, melainkan sebaliknya PARA PENGGUGAT yang menyuruhnya mencari narkoba untuk dikonsumsi sendiri. TERGUGAT II juga menyatakan tidak tahu menahu sengketa hingga TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT. [HAL 50] TERGUGAT II membantah dalil bahwa ia membeli narkoba untuk dirinya sendiri, melainkan PARA PENGGUGAT I yang menyuruhnya mencarikan narkoba untuk dikonsumsi PARA PENGGUGAT I. TERGUGAT II juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT II. [HAL 51-53] Pengadilan memeriksa bukti surat PP-1 (Penetapan PN Jkt.Utr), PP-2 (Surat Kesepakatan Bersama 22 Juni 2023), dan PP-3 (Perjanjian Perdamaian 12 Juni 2023). Perjanjian Perdamaian memuat klausul PARA PENGGUGAT membayar Rp. 5.000.000.000,- kepada TERGUGAT I, pencabutan gugatan PMH, pengosongan rumah, dan pernyataan TERGUGAT I melepaskan hak menuntut secara pidana/perdata seluas-luasnya serta kewajiban mengembalikan uang jika ingkar janji. [HAL 54] Pengadilan menemukan bahwa TERGUGAT I telah menerima uang tahap pertama Rp. 3.000.000.000,- pada 21 Juni 2023 dan tahap kedua Rp. 2.000.000.000,- pada 16 Agustus 2023, total Rp. 5.000.000.000,-. Karena TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT kembali ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan setelah Perjanjian Perdamaian, maka terjadi wanprestasi terhadap klausul tidak menuntut. Klausul pelepasan hak menuntut dianggap tidak jelas batasannya. [HAL 55-57] Akibat wanprestasi tersebut, Perjanjian Perdamaian Nomor 01/YN/VI/2023 dinyatakan batal dan Acta Van Dading Nomor 212/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kerugian PARA PENGGUGAT ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Gugatan PARA PENGGUGAT untuk biaya lain sebesar Rp. 300.000.000,- ditolak karena tidak terbukti. Gugatan bunga moratoir ditolak karena pokok gugatan bukan pembayaran uang. Gugatan terhadap TERGUGAT II untuk mengembalikan Rp. 4.510.104.000,- ditolak karena tidak terbukti dan tidak tercakup dalam Perjanjian Perdamaian. Eksepsi PARA TERGUGAT ditolak seluruhnya. [HAL 58] Amar putusan: 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian; 2. Menyatakan TERGUGAT I wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian 12 Juni 2023 dan Acta Van Dading 26 Juli 2023; 3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian 12 Juni 2023 batal; 4. Menyatakan Acta Van Dading 26 Juli 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menetapkan kerugian PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,-; 6. Menghukum TERGUGAT I membayar Rp. 5.000.000.000,- secara tunai seketika terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 7. Menghukum TERGUGAT I membayar biaya perkara Rp. 276.600,-; 8. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 771/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara PARA PENGGUGAT (SURIJA TJANDRA dan IMELDA KUSUMA, suami-istri) melawan PARA TERGUGAT (YANTI NURHALIM dan ERICK JANUAR, bibi dan keponakan). Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili berdasarkan kesepakatan forum dalam Perjanjian Perdamaian Nomor 01/YN/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Acta Van Dading Nomor 212/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR tanggal 26 Juli 2023. [HAL 3-12] PARA PENGGUGAT dalilkan bahwa TERGUGAT I meminjamkan Sertifikat Hak Milik atas nama JANTY NURHALIM (TERGUGAT I) sebagai jaminan kepada Indosurya Inti Finance melalui perusahaan PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan pinjaman yang terus bertambah dari tahun 2012 hingga 2018 dengan total nilai pinjaman mencapai Rp. 13.600.000.000,-. TERGUGAT I hadir dan menandatangani persetujuan penyerahan jaminan serta Personal Guarantee. [HAL 13-21] PARA PENGGUGAT mentransfer uang hasil pinjaman ke rekening TERGUGAT I (Yanti Nurhalim) dan TERGUGAT II (Erick Januar) dengan total transfer sebesar Rp. 9.245.862.632,- yang dinikmati oleh TERGUGAT I. PARA PENGGUGAT menanggung beban hutang Indosurya Inti Finance sebesar Rp. 8.295.215.451,-. [HAL 22-28] Karena TERGUGAT I tidak dapat mengembalikan uang dan menghabiskan dana untuk berfoya-foya serta narkoba (didapat dari TERGUGAT II), PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat secara lisan pada tahun 2019 bahwa TERGUGAT I akan menjual rumahnya untuk melunasi hutang. Transaksi jual beli rumah dilakukan melalui anak PARA PENGGUGAT, SHERYL TJANDRA, dengan menandatangani PPJB tanggal 29 Juli 2019 dan AJB tanggal 23 Desember 2019, di mana rumah tersebut digunakan sebagai jaminan KPR di Bank Bukopin untuk melunasi hutang Indosurya. [HAL 29-35] Setelah proses balik nama, TERGUGAT I yang masih menempati rumah tersebut dan ditangkap BNN atas narkoba, kembali menuntut uang dan mengancam PARA PENGGUGAT. TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT ke polisi atas tuduhan penipuan. [HAL 36-42] Untuk menyelesaikan sengketa hukum, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juni 2023 di hadapan penyidik Polres Jakarta Utara dalam rangka Restoratif Justice. Isi perdamaian meliputi pembayaran uang pengosongan rumah sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada TERGUGAT I (Rp. 3 miliar tahap pertama dan Rp. 2 miliar tahap kedua), pencabutan gugatan PMH, dan pernyataan TERGUGAT I melepaskan hak menuntut secara pidana maupun perdata secara seluas-luasnya. [HAL 43-48] TERGUGAT I menerima total uang Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2023 dan menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menuntut. Namun, pada tanggal 12 September 2023, TERGUGAT I mengirim somasi meminta pengembalian Rp. 6.000.000.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 20 Mei 2019, dan pada tanggal 26 September 2023 melaporkan PARA PENGGUGAT kembali ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan. PARA PENGGUGAT mendalilkan hal ini sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (itikad buruk/tipu daya) karena melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati. [HAL 49-64] TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (domisili di Jakarta Pusat), plurium litis consortium (kurang pihak perusahaan Penggugat I), dan exceptio obscuri libel (gugatan kabur). Dalam pokok perkara, TERGUGAT I membantah dalil PARA PENGGUGAT, menyatakan bahwa kesepakatan Restoratif Justice masih menyisakan sengketa terkait perhiasan berlian milik TERGUGAT I yang disimpan PARA PENGGUGAT dengan nilai Rp. 6.000.000.000,-, sehingga TERGUGAT I berhak menuntut pengembalian nilai tersebut. TERGUGAT II membantah dalil bahwa ia menyediakan narkoba untuk TERGUGAT I, melainkan sebaliknya PARA PENGGUGAT yang menyuruhnya mencari narkoba untuk dikonsumsi sendiri. TERGUGAT II juga menyatakan tidak tahu menahu sengketa hingga TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT. [HAL 50] TERGUGAT II membantah dalil bahwa ia membeli narkoba untuk dirinya sendiri, melainkan PARA PENGGUGAT I yang menyuruhnya mencarikan narkoba untuk dikonsumsi PARA PENGGUGAT I. TERGUGAT II juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT II. [HAL 51-53] Pengadilan memeriksa bukti surat PP-1 (Penetapan PN Jkt.Utr), PP-2 (Surat Kesepakatan Bersama 22 Juni 2023), dan PP-3 (Perjanjian Perdamaian 12 Juni 2023). Perjanjian Perdamaian memuat klausul PARA PENGGUGAT membayar Rp. 5.000.000.000,- kepada TERGUGAT I, pencabutan gugatan PMH, pengosongan rumah, dan pernyataan TERGUGAT I melepaskan hak menuntut secara pidana/perdata seluas-luasnya serta kewajiban mengembalikan uang jika ingkar janji. [HAL 54] Pengadilan menemukan bahwa TERGUGAT I telah menerima uang tahap pertama Rp. 3.000.000.000,- pada 21 Juni 2023 dan tahap kedua Rp. 2.000.000.000,- pada 16 Agustus 2023, total Rp. 5.000.000.000,-. Karena TERGUGAT I melaporkan PARA PENGGUGAT kembali ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan setelah Perjanjian Perdamaian, maka terjadi wanprestasi terhadap klausul tidak menuntut. Klausul pelepasan hak menuntut dianggap tidak jelas batasannya. [HAL 55-57] Akibat wanprestasi tersebut, Perjanjian Perdamaian Nomor 01/YN/VI/2023 dinyatakan batal dan Acta Van Dading Nomor 212/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kerugian PARA PENGGUGAT ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Gugatan PARA PENGGUGAT untuk biaya lain sebesar Rp. 300.000.000,- ditolak karena tidak terbukti. Gugatan bunga moratoir ditolak karena pokok gugatan bukan pembayaran uang. Gugatan terhadap TERGUGAT II untuk mengembalikan Rp. 4.510.104.000,- ditolak karena tidak terbukti dan tidak tercakup dalam Perjanjian Perdamaian. Eksepsi PARA TERGUGAT ditolak seluruhnya. [HAL 58] Amar putusan: 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian; 2. Menyatakan TERGUGAT I wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian 12 Juni 2023 dan Acta Van Dading 26 Juli 2023; 3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian 12 Juni 2023 batal; 4. Menyatakan Acta Van Dading 26 Juli 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menetapkan kerugian PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,-; 6. Menghukum TERGUGAT I membayar Rp. 5.000.000.000,- secara tunai seketika terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 7. Menghukum TERGUGAT I membayar biaya perkara Rp. 276.600,-; 8. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya." + }, + "read": { + "input_chars": 6317, + "frame": "Para Pengugat (Surija Tjandra dan Imelda Kusuma) menggugat Para Tergugat (Yanti Nurhalim dan Erick Januar) terkait sengketa Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani untuk menyelesaikan sengketa sebelumnya. Para Pengugat meminta pernyataan wanprestasi oleh Tergugat I, pembatalan perjanjian perdamaian, serta pengembalian uang sebesar Rp5.000.000.000,- yang telah dibayarkan. Gugatan terhadap Tergugat II ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pengugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Perdamaian pada 12 Juni 2023 yang berisi kewajiban Para Pengugat membayar Rp5.000.000.000,- kepada Tergugat I sebagai uang pengosongan rumah, serta kewajiban Tergugat I melepaskan hak menuntut secara pidana maupun perdata.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pengugat telah membayar total Rp5.000.000.000,- kepada Tergugat I melalui dua tahap pembayaran pada 21 Juni 2023 dan 16 Agustus 2023.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pembayaran tersebut dan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pada 16 Agustus 2023.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah menerima pembayaran, Tergugat I kembali melaporkan Para Pengugat ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan pada 26 September 2023.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa kesepakatan Restoratif Justice masih menyisakan sengketa terkait perhiasan berlian milik Tergugat I yang disimpan Para Pengugat dengan nilai Rp6.000.000.000,-.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat II menyediakan narkoba untuk Tergugat I dan menerima transfer dana dari Para Pengugat.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil bahwa ia menyediakan narkoba untuk Tergugat I, melainkan menyatakan Para Pengugat yang menyuruhnya mencari narkoba untuk dikonsumsi sendiri.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Para Pengugat dan Tergugat I telah menyelesaikan sengketa sebelumnya melalui Perjanjian Perdamaian pada 12 Juni 2023, di mana Para Pengugat setuju membayar Rp5.000.000.000,- kepada Tergugat I sebagai uang pengosongan rumah, dan Tergugat I sepakat melepaskan hak menuntut secara pidana maupun perdata. Para Pengugat telah melunasi kewajiban pembayaran tersebut pada Juni dan Agustus 2023. Namun, Tergugat I kembali melaporkan Para Pengugat ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan pada September 2023, yang dianggap oleh hakim sebagai pelanggaran terhadap klausul pelepasan hak menuntut dalam perjanjian. Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat I merupakan wanprestasi, sehingga Perjanjian Perdamaian dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Tergugat I dihukum mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000.000,- kepada Para Pengugat. Gugatan Para Pengugat terhadap Tergugat II ditolak karena tidak terbukti dan tidak tercakup dalam perjanjian perdamaian, demikian pula dengan klaim biaya lain dan bunga moratoir." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pengugat dan Tergugat I telah menyelesaikan sengketa sebelumnya melalui Perjanjian Perdamaian pada 12 Juni 2023, di mana Para Pengugat setuju membayar Rp5.000.000.000,- kepada Tergugat I sebagai uang pengosongan rumah, dan Tergugat I sepakat melepaskan hak menuntut secara pidana maupun perdata. Para Pengugat telah melunasi kewajiban pembayaran tersebut pada Juni dan Agustus 2023. Namun, Tergugat I kembali melaporkan Para Pengugat ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan pada September 2023, yang dianggap oleh hakim sebagai pelanggaran terhadap klausul pelepasan hak menuntut dalam perjanjian. Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat I merupakan wanprestasi, sehingga Perjanjian Perdamaian dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Tergugat I dihukum mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000.000,- kepada Para Pengugat. Gugatan Para Pengugat terhadap Tergugat II ditolak karena tidak terbukti dan tidak tercakup dalam perjanjian perdamaian, demikian pula dengan klaim biaya lain dan bunga moratoir.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pengugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Perdamaian pada 12 Juni 2023 yang berisi kewajiban Para Pengugat membayar Rp5.000.000.000,- kepada Tergugat I sebagai uang pengosongan rumah, serta kewajiban Tergugat I melepaskan hak menuntut secara pidana maupun perdata.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pengugat telah membayar total Rp5.000.000.000,- kepada Tergugat I melalui dua tahap pembayaran pada 21 Juni 2023 dan 16 Agustus 2023.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pembayaran tersebut dan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pada 16 Agustus 2023.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah menerima pembayaran, Tergugat I kembali melaporkan Para Pengugat ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan pada 26 September 2023.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa kesepakatan Restoratif Justice masih menyisakan sengketa terkait perhiasan berlian milik Tergugat I yang disimpan Para Pengugat dengan nilai Rp6.000.000.000,-.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat II menyediakan narkoba untuk Tergugat I dan menerima transfer dana dari Para Pengugat.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil bahwa ia menyediakan narkoba untuk Tergugat I, melainkan menyatakan Para Pengugat yang menyuruhnya mencari narkoba untuk dikonsumsi sendiri.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang pengosongan rumah dan dia janji tidak akan menuntut, tapi kenapa dia malah lapor saya ke polisi soal penipuan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 41627, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1242 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1251 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1242 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1242: Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1251 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1251: Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kelalaian (wanprestasi) debitur. Dalam putusan, hakim menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi karena ingkar janji (melaporkan Penggugat ke polisi) setelah menandatangani Perjanjian Perdamaian. Pasal 1238 menjadi dasar hukum substantif untuk menilai bahwa Tergugat telah lalai/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perikatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1242 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan untuk 'tidak berbuat sesuatu' (pasif). Meskipun Perjanjian Perdamaian mengandung klausul 'tidak menuntut', putusan hakim secara eksplisit mengklasifikasikan perbuatan Tergugat sebagai 'wanprestasi/ingkar janji' yang mengacu pada konsep umum ketidakpemenuhan prestasi (umumnya pasif atau aktif), dan akar gugatan serta alasan pembatalan perjanjian lebih kuat ditopang oleh prinsip konsensualitas dan wanprestasi umum (Pasal 1238) serta itikad buruk, bukan spesifik pada larangan berbuat sesuatu dalam arti Pasal 1242. Selain itu, inti sengketa adalah ingkar janji terhadap kewajiban positif (mengosongkan rumah/membayar) dan negatif (tidak menuntut) secara gabungan, namun hakim menggunakan istilah 'wanprestasi' yang secara teknis lebih dekat ke Pasal 1238 dalam konteks perjanjian yang sudah ada dan dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Meskipun putusan menyebutkan kerugian sebesar Rp 5 Miliar, pertanyaan awam berfokus pada 'kenapa dia lapor saya' (aspek pelanggaran kewajiban/wanprestasi), bukan pada perhitungan ganti rugi. Pasal ini bersifat turunan dari adanya wanprestasi, bukan dasar penilaian apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1251 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga atas bunga (anatocisme). Hal ini tidak relevan dengan pertanyaan mengenai alasan Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi atau adanya wanprestasi ingkar janji." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga perjanjian vs bunga undang-undang. Tidak ada hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi atau pelaporan pidana dalam konteks pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 74877, + "completion_tokens": 4730 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eaa1dbf4f1016c8fbd44eb330222a98ee063184c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,229 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.128, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.676, + "query": 2.518, + "relevance": 122.795, + "total": 208.118 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 96144, + "marked_chars": 96423 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\nHal 30 dari 32 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenyatakan sah dan berharga perjanjian-perjanjian Penggugat dan\nTergugat pada tanggal 12 Juni 2022, tanggal 7 September 2022, tanggal 22\nNovember 2022 dan tanggal 9 Desember 2022;\n4.\nMenyatakan sah Surat Pembatalan Perjanjian tertanggal 9 Agustus 2023\ndan Surat Penarikan Dana tertanggal 7 Agustus 2023;\n5.\nMenyatakan Tergugat wajib mengembalikan dana pinjaman kepada\nPenggugat;\n6.\nMenghukum Tergugat membayar hutang dan ganti kerugian kepada\nPenggugat sebesar 13.495.000 Yen atau Rp1.454.593.798,00 (satu milyar\nempat ratus lima empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus\nsembilan puluh delapan Rupiah);\n7.\nM" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 96423, + "frame": "Penggugat, seorang warga negara Jepang, menggugat Tergugat, Direktur LPK PT. Miraino Hashi Jaya, atas dugaan wanprestasi terkait pengembalian dana titipan dan pinjaman yang disalurkan untuk pelatihan tenaga kerja. Penggugat menuntut pengembalian dana beserta ganti rugi dan penetapan sita jaminan atas aset Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib mengembalikan dana pinjaman.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memberikan titipan dana sebesar 5.000.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meminjamkan dana sebesar 13.000.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meminjamkan dana sebesar 5.625.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meminjamkan dana sebesar 2.250.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 9 Desember 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan dana tersebut merupakan investasi dan pinjaman dengan nominal serta rincian yang berbeda.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya hutang pinjaman kepada Penggugat sebesar 13.495.000 Yen atau Rp1.454.593.798,00.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan prestasi pengembalian dana sesuai perjanjian.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kerja sama antara Penggugat sebagai penerima tenaga kerja di Jepang dan Tergugat sebagai pengirim tenaga kerja dari Indonesia. Penggugat menggugat Tergugat karena tidak mengembalikan dana titipan dan pinjaman yang telah disalurkan untuk keperluan pelatihan dan operasional LPK Tergugat, dengan total klaim awal mencapai 25.875.000 Yen serta tuntutan ganti rugi dan sita jaminan. Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak oleh hakim, serta membantah jumlah hutang yang didalilkan Penggugat. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Tergugat mengakui adanya hutang pinjaman sebesar 13.495.000 Yen atau Rp1.454.593.798,00. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan dana tersebut. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar hutang sebesar 13.495.000 Yen, sementara tuntutan sita jaminan dan uang paksa ditolak karena tidak diajukan atau tidak relevan. Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kerja sama antara Penggugat sebagai penerima tenaga kerja di Jepang dan Tergugat sebagai pengirim tenaga kerja dari Indonesia. Penggugat menggugat Tergugat karena tidak mengembalikan dana titipan dan pinjaman yang telah disalurkan untuk keperluan pelatihan dan operasional LPK Tergugat, dengan total klaim awal mencapai 25.875.000 Yen serta tuntutan ganti rugi dan sita jaminan. Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak oleh hakim, serta membantah jumlah hutang yang didalilkan Penggugat. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Tergugat mengakui adanya hutang pinjaman sebesar 13.495.000 Yen atau Rp1.454.593.798,00. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan dana tersebut. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar hutang sebesar 13.495.000 Yen, sementara tuntutan sita jaminan dan uang paksa ditolak karena tidak diajukan atau tidak relevan. Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memberikan titipan dana sebesar 5.000.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meminjamkan dana sebesar 13.000.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meminjamkan dana sebesar 5.625.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah meminjamkan dana sebesar 2.250.000 Yen kepada Tergugat pada tanggal 9 Desember 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan dana tersebut merupakan investasi dan pinjaman dengan nominal serta rincian yang berbeda.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya hutang pinjaman kepada Penggugat sebesar 13.495.000 Yen atau Rp1.454.593.798,00.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan prestasi pengembalian dana sesuai perjanjian.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa orang yang saya pinjamkan uang untuk kerja di Jepang tidak mau mengembalikan uangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16453, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan) debitur, yaitu saat debitur dianggap lalai. Dalam putusan, hakim secara eksplisit menyatakan Tergugat melakukan 'wanprestasi' karena tidak mengembalikan dana pinjaman setelah adanya perjanjian dan somasi. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menyimpulkan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban pengembalian uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan untuk 'berbuat sesuatu' atau 'tidak berbuat sesuatu' (prestasi positif/negatif) yang diselesaikan dengan penggantian biaya jika tidak dipenuhi. Kasus ini adalah perikatan untuk 'memberikan sesuatu' (mengembalikan uang/utang), bukan perbuatan. Oleh karena itu, pasal ini tidak secara langsung mengatur akibat hukum dari wanprestasi dalam konteks pengembalian uang, melainkan lebih relevan untuk kewajiban melakukan pekerjaan atau menahan diri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tak dipenuhinya perikatan setelah debitur dinyatakan lalai. Meskipun dalam amar putusan fokus utama adalah pengembalian pokok utang, pasal ini merupakan bagian dari kerangka hukum wanprestasi yang mendasari hak Penggugat untuk menuntut akibat hukum dari ketidakpatuhan Tergugat. Hakim menggunakan konsep wanprestasi yang bersandar pada pasal-pasal ini untuk mengabulkan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya (kecuali untuk kepentingan pihak ketiga). Meskipun eksepsi Tergugat menyentuh masalah identitas pihak (kurang pihak), putusan menolak eksepsi ini dan memutuskan berdasarkan hubungan perjanjian langsung antara Penggugat dan Tergugat. Pasal ini tidak menjadi dasar alasan hakim untuk menjawab mengapa uang tidak dikembalikan, melainkan hanya prinsip umum yang tidak menjadi isu sengketa utama dalam putusan akhir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Keberadaan perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat adalah prasyarat dasar untuk timbulnya kewajiban pengembalian uang. Putusan mengakui adanya perjanjian (bukti P-1 s.d P-3) dan fakta peminjaman, yang berarti syarat-syarat dalam pasal 1320 terpenuhi, sehingga timbul kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Ini adalah dasar substantif dari hubungan perikatan yang dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan untuk membuat perikatan. Tidak ada sengketa atau dalil dalam putusan mengenai ketidakcakapan Tergugat untuk membuat perjanjian. Isu utamanya adalah ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang sudah sah, bukan kecakapan para pihak. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan masalah wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Putusan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Pasal ini menjadi prinsip dasar yang mengikat Tergugat untuk mengembalikan uang sesuai perjanjian, sehingga relevan dengan alasan mengapa Tergugat wajib mengembalikan uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Meskipun eksepsi Tergugat mencoba mengaburkan identitas pihak (apakah pribadi atau PT), hakim menolak eksepsi ini dan menetapkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat secara pribadi. Pasal ini tidak menjadi dasar alasan hakim untuk kewajiban pengembalian uang, melainkan hanya prinsip yang tidak menjadi sengketa substantif dalam putusan akhir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Gugatan dalam perkara ini adalah wanprestasi (melanggar perjanjian), bukan perbuatan melawan hukum. Putusan secara eksplisit menggunakan istilah 'wanprestasi' dan dasar perjanjian, bukan unsur kesalahan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan kerangka hukum yang dipakai hakim dalam kasus ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33937, + "completion_tokens": 2040 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_780_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_780_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..564d8b4977be4afe50f6f8aa38bed5abcadd9369 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_780_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_780_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.06, + "query": 5.188, + "relevance": 18.824, + "total": 104.115 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50769, + "marked_chars": 50913 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.--------------------------------------------------------------------------------------------------\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.--------------------------------------------------------------------------------------------------\nMenyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan\nTERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta\nPerkawinan Nomor ----- yang tertanggal 25 Desember 2005, yang\ndikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota\nBlitar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n3.--------------------------------------------------------------------------------------------------\nMenetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- sesuai\ndengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ----- tertanggal 10 Mei 2006 yang\ndikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga\nBerencana Kabupaten Bekasi, ----- sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran\nNomor ----- tertanggal 13 November 2013 yang dikeluarkan oleh Suku\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Pusat,\n----- sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3172-LU-06072017-\n0098 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Utara\nsupaya berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT\nsampai dengan anak tersebut berumur dewasa dan mandiri serta tidak\nmelarang TERGUGAT untuk bisa bertemu;\n4.--------------------------------------------------------------------------------------------------\nMemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat\nyang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang\ntelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50913, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan terus-menerus dan ketidakharmonisan rumah tangga. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, menetapkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat, serta memerintahkan pencatatan perceraian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 25 Desember 2005 di Gereja Tiberias Indonesia, Blitar, dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tahun 2006, 2013, dan 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara verbal dan non-verbal.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan cenderung bersikap tidak peduli.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat sempat melihat Tergugat mengonsumsi narkoba.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah jarang pulang dan acuh kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tetapi tetap tinggal dalam satu rumah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena tidak ada harapan untuk rukun kembali.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir sejak persidangan pertama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak hasil perkawinan masih berumur di bawah delapan belas tahun.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka yang sah sejak 25 Desember 2005 telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Alasan tersebut meliputi kekerasan verbal dan non-verbal dari Tergugat, ketidakpedulian Tergugat, dugaan konsumsi narkoba oleh Tergugat, serta Tergugat yang jarang pulang. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum dan agama, serta berwenang memeriksa perkara. Mengingat ketidakharmonisan yang telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian, serta keinginan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian. Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, hak asuh ketiga anak yang masih di bawah umur ditetapkan jatuh kepada Penggugat, dan Tergugat diperintahkan membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka yang sah sejak 25 Desember 2005 telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Alasan tersebut meliputi kekerasan verbal dan non-verbal dari Tergugat, ketidakpedulian Tergugat, dugaan konsumsi narkoba oleh Tergugat, serta Tergugat yang jarang pulang. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum dan agama, serta berwenang memeriksa perkara. Mengingat ketidakharmonisan yang telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian, serta keinginan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian. Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, hak asuh ketiga anak yang masih di bawah umur ditetapkan jatuh kepada Penggugat, dan Tergugat diperintahkan membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 25 Desember 2005 di Gereja Tiberias Indonesia, Blitar, dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tahun 2006, 2013, dan 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara verbal dan non-verbal.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan cenderung bersikap tidak peduli.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat sempat melihat Tergugat mengonsumsi narkoba.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah jarang pulang dan acuh kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tetapi tetap tinggal dalam satu rumah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena tidak ada harapan untuk rukun kembali.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir sejak persidangan pertama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak hasil perkawinan masih berumur di bawah delapan belas tahun.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sering memukul dan mengabaikan saya, lalu jarang pulang, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25609, + "candidates": [ + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik sebagai alat bukti. Dalam konteks pertanyaan 'apakah saya bisa cerai', isu utamanya adalah syarat-syarat perceraian (substansi hukum perkawinan), bukan cara pembuktian sahnya akta perkawinan. Pasal ini bersifat prosedural/alat bukti dan tidak mengatur hak atau kewajiban perceraian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Sama seperti Pasal 1868, pasal ini hanya berkaitan dengan aspek pembuktian (alat bukti) bahwa perkawinan telah tercatat secara sah. Pasal ini tidak memberikan jawaban substantif mengenai apakah alasan pemukulan, pengabaian, atau jarang pulang dapat menjadi dasar perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22166, + "completion_tokens": 1141 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_78_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_78_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e9ef51a4255b2616b36f6ea91d4641421d9861a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_78_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_78_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.943, + "query": 2.48, + "relevance": 19.379, + "total": 86.83 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31744, + "marked_chars": 31834 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI PERMOHONAN AQUO;\n1. Bahwa sebelum memasuki pokok Permohonan, dasar/alasan\ndiajukannya Permohonan Pengampuan ini di Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara adalah dikarenakan Pemohon berdomisili/ berkedudukan di Jakarta\nUtara, oleh karena itu Pengadilan yang berwenang memeriksa dan\nmengadili permohonan a quo yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara;\n2. Bahwa hal diatas sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 436\nKUH Perdata yang menyebutkan “segala permintaan akan pengampuan,\nharus dimajukan kepada pengadilan negeri yang mana dalam daerah\nhukumnya orang yang dimintakan.”\n Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Jkt Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 1\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari Bapak Freddy\nHeryadi dan Ibu Lina Heryadi, keduanya menikah pada tanggal 19\nDesember 1966 sebagai mana tercatat pada Akta Perkawinan dengan\nnomo" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31834, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap kakaknya yang didalilkan tidak cakap secara hukum karena gangguan kejiwaan, dengan meminta penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu. Sengketa ini merupakan permohonan perdata di mana Pemohon bertindak sendiri tanpa lawan sengketa yang hadir atau dibantah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Freddy Heryadi dan Lina Heryadi serta memiliki kakak kandung bernama Fenny Heryadi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fenny Heryadi tidak pernah terikat perkawinan dan tidak memiliki saudara sedarah lain selain Pemohon dan adiknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fenny Heryadi didalilkan menderita sakit ingatan atau gangguan kejiwaan berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa dari RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fenny Heryadi tidak mampu melakukan aktifitas rutin sehari-hari dan tidak dapat menjalankan hak serta kewajibannya sendiri tanpa bantuan orang lain.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyaksikan sendiri kondisi Fenny Heryadi di persidangan yang tidak merespon komunikasi dengan baik dan tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bersedia dan ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili Fenny Heryadi dalam melakukan segala perbuatan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap kakaknya, Fenny Heryadi, dengan alasan bahwa Fenny Heryadi mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap secara hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada surat keterangan kesehatan jiwa yang menyatakan Fenny Heryadi tidak mampu melakukan aktifitas rutin dan membutuhkan bantuan, serta kesaksian keluarga bahwa Fenny Heryadi tidak dapat mengurus kebutuhan hidupnya sendiri. Hakim memeriksa perkara dengan melihat bukti surat, kesaksian, dan pengamatan langsung terhadap kondisi Fenny Heryadi di persidangan yang menunjukkan ketidakmampuan Fenny Heryadi untuk berkomunikasi dan bertindak secara hukum. Mengingat Fenny Heryadi tidak memiliki keluarga lain yang lebih dekat dan Pemohon adalah adik kandung yang bersedia, Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan Fenny Heryadi berada di bawah pengampuan Pemohon dan menyatakan Fenny Heryadi tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap kakaknya, Fenny Heryadi, dengan alasan bahwa Fenny Heryadi mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap secara hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada surat keterangan kesehatan jiwa yang menyatakan Fenny Heryadi tidak mampu melakukan aktifitas rutin dan membutuhkan bantuan, serta kesaksian keluarga bahwa Fenny Heryadi tidak dapat mengurus kebutuhan hidupnya sendiri. Hakim memeriksa perkara dengan melihat bukti surat, kesaksian, dan pengamatan langsung terhadap kondisi Fenny Heryadi di persidangan yang menunjukkan ketidakmampuan Fenny Heryadi untuk berkomunikasi dan bertindak secara hukum. Mengingat Fenny Heryadi tidak memiliki keluarga lain yang lebih dekat dan Pemohon adalah adik kandung yang bersedia, Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan Fenny Heryadi berada di bawah pengampuan Pemohon dan menyatakan Fenny Heryadi tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Freddy Heryadi dan Lina Heryadi serta memiliki kakak kandung bernama Fenny Heryadi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fenny Heryadi tidak pernah terikat perkawinan dan tidak memiliki saudara sedarah lain selain Pemohon dan adiknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fenny Heryadi didalilkan menderita sakit ingatan atau gangguan kejiwaan berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa dari RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fenny Heryadi tidak mampu melakukan aktifitas rutin sehari-hari dan tidak dapat menjalankan hak serta kewajibannya sendiri tanpa bantuan orang lain.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyaksikan sendiri kondisi Fenny Heryadi di persidangan yang tidak merespon komunikasi dengan baik dan tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bersedia dan ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili Fenny Heryadi dalam melakukan segala perbuatan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya sakit ingatan dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili dia?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13206, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif utama untuk pengampuan, yaitu ketika seseorang dewasa berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (tidak cakap mental) sehingga harus ditempatkan di bawah pengampuan. Hal ini langsung menjawab inti pertanyaan mengenai apakah kakak yang sakit ingatan dapat ditunjuk untuk di bawah pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengajuan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang ditunjuk sebagai wali, pasal ini menjadi dasar hukum prosedural yang diperlukan untuk mewujudkan hak pemohon menjadi wali pengampu sebagaimana diminta dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14262, + "completion_tokens": 934 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_796_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_796_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8baf90f1bfe9af282690ec49f3f05656a896cfd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_796_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_796_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 44, + "timings": { + "parse": 0.122, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.941, + "query": 4.342, + "relevance": 13.192, + "total": 102.597 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 133671, + "marked_chars": 134058 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat\nditerima;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang\nhingga kini sejumlah Rp.1.024.400,- (satu juta dua puluh empat ribu empat\nratus rupiah);\nHalaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 796/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 42\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023,\noleh kami, Erly Soelistyarini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , R.Rudi\nKindarto, S.H., Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut pada hari Rabu, tanggal Rabu, tanggal tanggal 27 September 2023\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut\ndengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu S" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 134058, + "frame": "Ellies Triyanah menggugat Tiolina Farinan dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah, perusakan tanaman, dan pembangunan di atas tanah yang didalilkan sebagai miliknya berdasarkan girik. Penggugat meminta pengadilan menyatakan kepemilikannya, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek sengketa dan kurangnya pihak yang terkait.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memperoleh hak atas tanah Garapan eks Bengkok Girik No. 14 persil 16a melalui serangkaian surat oper alih hak dari Bolong kepada Usman, Usman kepada Mamin Bin Amat, dan Mamin Bin Amat kepada Penggugat pada tahun 1975.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pada Mei 2022 Tergugat masuk ke wilayah tanah tersebut menggunakan alat berat, menghancurkan tanaman, merubuhkan pohon, mendirikan bangunan bedeng, dan menancapkan plang klaim kepemilikan tanpa ijin.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan lokasi tanah yang dikuasai Tergugat, dengan menyatakan tanah Penggugat berada di RT 02 RW 01 sedangkan tanah Tergugat berada di RT 001 RW 02.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasainya dan membangun perumahan di atas tanah tersebut.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan adanya perbedaan antara batas tanah yang didalilkan dalam surat gugatan dengan batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat di lapangan, serta adanya bangunan perumahan yang telah dihuni pihak lain.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ketidakjelasan batas dan lokasi objek sengketa serta adanya pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak menyebabkan gugatan menjadi kabur dan kurang pihak.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ellies Triyanah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tiolina Farinan dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, dengan dalil bahwa ia adalah pemilik sah tanah Garapan eks Bengkok Girik No. 14 persil 16a yang beralih kepadanya melalui serangkaian surat oper alih hak sejak 1975. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat secara melawan hukum memasuki tanah tersebut, menghancurkan tanaman, dan membangun bangunan tanpa izin, sehingga Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah dengan menyatakan lokasi tanah sengketa berbeda dengan tanah milik Penggugat dan bahwa Tergugat memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasainya. Dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara batas tanah yang didalilkan dalam gugatan dengan batas yang ditunjuk di lapangan, serta adanya bangunan yang telah dihuni pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Berdasarkan ketidakjelasan objek sengketa dan kurangnya pihak yang terkait, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa lebih lanjut mengenai kepemilikan atau perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ellies Triyanah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tiolina Farinan dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, dengan dalil bahwa ia adalah pemilik sah tanah Garapan eks Bengkok Girik No. 14 persil 16a yang beralih kepadanya melalui serangkaian surat oper alih hak sejak 1975. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat secara melawan hukum memasuki tanah tersebut, menghancurkan tanaman, dan membangun bangunan tanpa izin, sehingga Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah dengan menyatakan lokasi tanah sengketa berbeda dengan tanah milik Penggugat dan bahwa Tergugat memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasainya. Dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara batas tanah yang didalilkan dalam gugatan dengan batas yang ditunjuk di lapangan, serta adanya bangunan yang telah dihuni pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Berdasarkan ketidakjelasan objek sengketa dan kurangnya pihak yang terkait, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa lebih lanjut mengenai kepemilikan atau perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memperoleh hak atas tanah Garapan eks Bengkok Girik No. 14 persil 16a melalui serangkaian surat oper alih hak dari Bolong kepada Usman, Usman kepada Mamin Bin Amat, dan Mamin Bin Amat kepada Penggugat pada tahun 1975.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pada Mei 2022 Tergugat masuk ke wilayah tanah tersebut menggunakan alat berat, menghancurkan tanaman, merubuhkan pohon, mendirikan bangunan bedeng, dan menancapkan plang klaim kepemilikan tanpa ijin.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan lokasi tanah yang dikuasai Tergugat, dengan menyatakan tanah Penggugat berada di RT 02 RW 01 sedangkan tanah Tergugat berada di RT 001 RW 02.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasainya dan membangun perumahan di atas tanah tersebut.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan adanya perbedaan antara batas tanah yang didalilkan dalam surat gugatan dengan batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat di lapangan, serta adanya bangunan perumahan yang telah dihuni pihak lain.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ketidakjelasan batas dan lokasi objek sengketa serta adanya pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak menyebabkan gugatan menjadi kabur dan kurang pihak.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah punya surat turunan tanah, tapi orang lain pakai alat berat hancurkan tanaman dan bangun rumah di situ, apa bisa saya minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30655, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti pertanyaan awam mengenai hak untuk meminta ganti rugi akibat kerusakan tanaman dan pembangunan oleh pihak lain. Meskipun gugatan dalam putusan ditolak karena masalah prosedural (kaburnya obyek sengketa), pasal ini tetap relevan secara substantif karena merupakan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perbuatan (merusak/membangun) dan akibat hukum (ganti rugi) yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45883, + "completion_tokens": 1051 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_797_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_797_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d58b4a4b9d4c564fab113434ecb981c584569d3f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_797_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,251 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_797_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.11, + "classify": 0.0, + "condense": 197.778, + "read": 85.305, + "query": 2.84, + "relevance": 107.411, + "total": 393.444 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 189309, + "marked_chars": 189858 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenyatakan eksepsi Turut Tergugat I diterima;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk \nverklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.6.381.400,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023\noleh kami, Maryono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Erly\nSoelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan\ntersebut pada hari itu juga diucapkan dalam peridangan terbuka untuk Umum\noleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,\ndengan dihadiri oleh David Sidabalok, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri\noleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat,\nHalaman 61 dari 62 Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 61\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134967, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan para pihak: Penggugat Glenn Gunawan melawan Tergugat I Jesselyn Lauwreen, Tergugat II Evelyn Lauwreen, Turut Tergugat I Darren Fitzgerald, dan Turut Tergugat II Bernardus Sastianto. [HAL 3-10] Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalil bahwa ia menerima modal investasi dari Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,- dan Tergugat II sebesar Rp 75.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada Turut Tergugat I (Rp 75.000.000,-) dan Turut Tergugat II (Rp 20.000.000,-) untuk dikelola sebagai investasi dengan janji profit. Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I dan II gagal mengembalikan modal tersebut, sehingga Penggugat tidak mampu melunasi hutang kepada Tergugat I dan II. Penggugat telah mengembalikan sebagian uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Tergugat I dan memberikan jaminan berlian senilai Rp 30.000.000,-. Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke polisi dengan dugaan penipuan/penggelapan. [HAL 11-28] Penggugat juga mendalilkan Tergugat I menguasai barang-barang konsinyasi miliknya senilai Rp 72.024.900,- dan menuntut pembayaran jasa asisten selama masa karantina Masterchef Tergugat I sebesar Rp 4.500.000,-. Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp 251.524.900,- dan immateriil Rp 500.000.000,- serta menyatakan sah nilai barang konsinyasi, jaminan berlian, dan jasa asisten. [HAL 29-37] Mediasi gagal. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi: (1) Penggugat dan Turut Tergugat I tidak cakap hukum (di bawah umur); (2) Gugatan salah alamat karena hubungan hukum ada antara Penggugat dan Turut Tergugat; (3) Gugatan tidak jelas; (4) Aan Hanging Geding/premature karena ada perkara pidana dan gugatan wanprestasi lain yang masih berjalan. Dalam pokok perkara, Tergugat I dan II membantah dalil investasi, menyatakan uang hanya dipinjam dan tidak digunakan untuk investasi sesuai dalil Penggugat, serta menolak tuntutan kerugian materiil immateriil termasuk biaya advokat. [HAL 37-44] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena dianggap belum dewasa (20 tahun) berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan, sehingga seharusnya digugat melalui orang tuanya, serta gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan orang tua." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 56391, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan para pihak: Penggugat Glenn Gunawan melawan Tergugat I Jesselyn Lauwreen, Tergugat II Evelyn Lauwreen, Turut Tergugat I Darren Fitzgerald, dan Turut Tergugat II Bernardus Sastianto. [HAL 3-10] Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalil bahwa ia menerima modal investasi dari Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,- dan Tergugat II sebesar Rp 75.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada Turut Tergugat I (Rp 75.000.000,-) dan Turut Tergugat II (Rp 20.000.000,-) untuk dikelola sebagai investasi dengan janji profit. Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I dan II gagal mengembalikan modal tersebut, sehingga Penggugat tidak mampu melunasi hutang kepada Tergugat I dan II. Penggugat telah mengembalikan sebagian uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Tergugat I dan memberikan jaminan berlian senilai Rp 30.000.000,-. Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke polisi dengan dugaan penipuan/penggelapan. [HAL 11-28] Penggugat juga mendalilkan Tergugat I menguasai barang-barang konsinyasi miliknya senilai Rp 72.024.900,- dan menuntut pembayaran jasa asisten selama masa karantina Masterchef Tergugat I sebesar Rp 4.500.000,-. Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp 251.524.900,- dan immateriil Rp 500.000.000,- serta menyatakan sah nilai barang konsinyasi, jaminan berlian, dan jasa asisten. [HAL 29-37] Mediasi gagal. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi: (1) Penggugat dan Turut Tergugat I tidak cakap hukum (di bawah umur); (2) Gugatan salah alamat karena hubungan hukum ada antara Penggugat dan Turut Tergugat; (3) Gugatan tidak jelas; (4) Aan Hanging Geding/premature karena ada perkara pidana dan gugatan wanprestasi lain yang masih berjalan. Dalam pokok perkara, Tergugat I dan II membantah dalil investasi, menyatakan uang hanya dipinjam dan tidak digunakan untuk investasi sesuai dalil Penggugat, serta menolak tuntutan kerugian materiil immateriil termasuk biaya advokat. [HAL 37-44] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena dianggap belum dewasa (20 tahun) berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan, sehingga seharusnya digugat melalui orang tuanya, serta gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan orang tua. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel (gugatan tidak jelas) dengan alasan inkonsistensi dalil Penggugat yang menyatakan uang tersebut sebagai investasi sekaligus pinjaman, serta ketidakjelasan bentuk investasi dan dasar hukum hubungan hukum. Turut Tergugat I juga membantah adanya perjanjian investasi atau pinjam meminjam, menyatakan dalil Penggugat hanya cerita fiktif untuk menghindari status tersangka dalam laporan polisi, dan mencatat bahwa gugatan wanprestasi sebelumnya oleh Penggugat telah dicabut atau dinyatakan tidak dapat diterima. Turut Tergugat I menegaskan bahwa jika pun ada perjanjian, perjanjian tersebut batal karena Turut Tergugat I belum dewasa (berusia 20 tahun saat gugatan diajukan, lahir 10 Juli 2002) sehingga tidak cakap membuat perikatan menurut Pasal 1320 KUHPerdata. [HAL 56-58] Setelah jawaban para pihak, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik. Penggugat kemudian mengajukan surat pencabutan gugatan PMH berdasarkan kesepakatan damai dengan Tergugat I dan II pada 21 Juni 2023. Namun, Turut Tergugat I secara lisan di persidangan menyatakan keberatan dan tidak setuju terhadap pencabutan tersebut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan hingga pembuktian. [HAL 57-59] Dalam pembuktian, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga dianggap melepaskan hak kepentingan hukumnya. Majelis Hakim mengesampingkan jawaban Tergugat I dan II serta eksepsi mereka, namun melanjutkan pemeriksaan terhadap dalil dan alat bukti Turut Tergugat I. Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat (TT-1 sampai TT-8) berupa fotokopy tangkapan layar situs judi online, relaas panggilan sidang, dan putusan pengadilan lain, namun tidak menunjukkan aslinya di persidangan sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki daya bukti sah menurut Pasal 1888 KUHPerdata. Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi dan kesimpulan. [HAL 59-61] Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I. Hakim menemukan bahwa Turut Tergugat I diwakili oleh kuasa hukum yang diterbitkan oleh orang tuanya, Marlinawati Dipura, yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I masih di bawah umur (belum dewasa) menurut Pasal 330 KUHPerdata. Karena Turut Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan hukum, gugatan yang diajukan langsung kepadanya dikualifikasikan sebagai error in persona (salah sasaran/kurang pihak). Eksepsi Turut Tergugat I diterima. Karena eksepsi diterima, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam pokok perkara. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.381.400,-. Putusan diucapkan pada 8 November 2023." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 797/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan para pihak: Penggugat Glenn Gunawan melawan Tergugat I Jesselyn Lauwreen, Tergugat II Evelyn Lauwreen, Turut Tergugat I Darren Fitzgerald, dan Turut Tergugat II Bernardus Sastianto. [HAL 3-10] Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalil bahwa ia menerima modal investasi dari Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,- dan Tergugat II sebesar Rp 75.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada Turut Tergugat I (Rp 75.000.000,-) dan Turut Tergugat II (Rp 20.000.000,-) untuk dikelola sebagai investasi dengan janji profit. Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I dan II gagal mengembalikan modal tersebut, sehingga Penggugat tidak mampu melunasi hutang kepada Tergugat I dan II. Penggugat telah mengembalikan sebagian uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Tergugat I dan memberikan jaminan berlian senilai Rp 30.000.000,-. Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke polisi dengan dugaan penipuan/penggelapan. [HAL 11-28] Penggugat juga mendalilkan Tergugat I menguasai barang-barang konsinyasi miliknya senilai Rp 72.024.900,- dan menuntut pembayaran jasa asisten selama masa karantina Masterchef Tergugat I sebesar Rp 4.500.000,-. Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp 251.524.900,- dan immateriil Rp 500.000.000,- serta menyatakan sah nilai barang konsinyasi, jaminan berlian, dan jasa asisten. [HAL 29-37] Mediasi gagal. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi: (1) Penggugat dan Turut Tergugat I tidak cakap hukum (di bawah umur); (2) Gugatan salah alamat karena hubungan hukum ada antara Penggugat dan Turut Tergugat; (3) Gugatan tidak jelas; (4) Aan Hanging Geding/premature karena ada perkara pidana dan gugatan wanprestasi lain yang masih berjalan. Dalam pokok perkara, Tergugat I dan II membantah dalil investasi, menyatakan uang hanya dipinjam dan tidak digunakan untuk investasi sesuai dalil Penggugat, serta menolak tuntutan kerugian materiil immateriil termasuk biaya advokat. [HAL 37-44] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena dianggap belum dewasa (20 tahun) berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan, sehingga seharusnya digugat melalui orang tuanya, serta gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan orang tua. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel (gugatan tidak jelas) dengan alasan inkonsistensi dalil Penggugat yang menyatakan uang tersebut sebagai investasi sekaligus pinjaman, serta ketidakjelasan bentuk investasi dan dasar hukum hubungan hukum. Turut Tergugat I juga membantah adanya perjanjian investasi atau pinjam meminjam, menyatakan dalil Penggugat hanya cerita fiktif untuk menghindari status tersangka dalam laporan polisi, dan mencatat bahwa gugatan wanprestasi sebelumnya oleh Penggugat telah dicabut atau dinyatakan tidak dapat diterima. Turut Tergugat I menegaskan bahwa jika pun ada perjanjian, perjanjian tersebut batal karena Turut Tergugat I belum dewasa (berusia 20 tahun saat gugatan diajukan, lahir 10 Juli 2002) sehingga tidak cakap membuat perikatan menurut Pasal 1320 KUHPerdata. [HAL 56-58] Setelah jawaban para pihak, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik. Penggugat kemudian mengajukan surat pencabutan gugatan PMH berdasarkan kesepakatan damai dengan Tergugat I dan II pada 21 Juni 2023. Namun, Turut Tergugat I secara lisan di persidangan menyatakan keberatan dan tidak setuju terhadap pencabutan tersebut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan hingga pembuktian. [HAL 57-59] Dalam pembuktian, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga dianggap melepaskan hak kepentingan hukumnya. Majelis Hakim mengesampingkan jawaban Tergugat I dan II serta eksepsi mereka, namun melanjutkan pemeriksaan terhadap dalil dan alat bukti Turut Tergugat I. Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat (TT-1 sampai TT-8) berupa fotokopy tangkapan layar situs judi online, relaas panggilan sidang, dan putusan pengadilan lain, namun tidak menunjukkan aslinya di persidangan sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki daya bukti sah menurut Pasal 1888 KUHPerdata. Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi dan kesimpulan. [HAL 59-61] Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I. Hakim menemukan bahwa Turut Tergugat I diwakili oleh kuasa hukum yang diterbitkan oleh orang tuanya, Marlinawati Dipura, yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I masih di bawah umur (belum dewasa) menurut Pasal 330 KUHPerdata. Karena Turut Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan hukum, gugatan yang diajukan langsung kepadanya dikualifikasikan sebagai error in persona (salah sasaran/kurang pihak). Eksepsi Turut Tergugat I diterima. Karena eksepsi diterima, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam pokok perkara. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.381.400,-. Putusan diucapkan pada 8 November 2023." + }, + "read": { + "input_chars": 4991, + "frame": "Penggugat Glenn Gunawan menggugat Tergugat I Jesselyn Lauwreen, Tergugat II Evelyn Lauwreen, Turut Tergugat I Darren Fitzgerald, dan Turut Tergugat II Bernardus Sastianto atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa modal investasi dan penguasaan barang. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil dan immateriil serta pengesahan nilai barang konsinyasi, jaminan berlian, dan jasa asisten. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Turut Tergugat I dianggap belum cakap hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan menerima modal investasi dari Tergugat I dan Tergugat II yang diserahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dikelola dengan janji profit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II gagal mengembalikan modal investasi tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai barang-barang konsinyasi miliknya senilai Rp 72.024.900,-.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp 251.524.900,- dan immateriil Rp 500.000.000,-.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena dianggap belum dewasa dan seharusnya digugat melalui orang tuanya.", + "page": 37, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan berdasarkan kesepakatan damai dengan Tergugat I dan II.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I menyatakan keberatan dan tidak setuju terhadap pencabutan gugatan tersebut.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa Turut Tergugat I diwakili oleh kuasa hukum yang diterbitkan oleh orang tuanya, yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I masih di bawah umur.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Turut Tergugat I karena gugatan dikualifikasikan sebagai error in persona.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Glenn Gunawan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I Jesselyn Lauwreen, Tergugat II Evelyn Lauwreen, Turut Tergugat I Darren Fitzgerald, dan Turut Tergugat II Bernardus Sastianto. Penggugat mendalilkan adanya sengketa terkait modal investasi yang diserahkan kepada Turut Tergugat I dan II, serta penguasaan barang konsinyasi oleh Tergugat I, sehingga menuntut pembayaran kerugian materiil dan immateriil serta pengesahan nilai jaminan. Dalam proses persidangan, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan atas kesepakatan dengan Tergugat I dan II, namun Turut Tergugat I menolak pencabutan tersebut sehingga pemeriksaan dilanjutkan. Majelis Hakim kemudian secara ex officio memeriksa eksepsi Turut Tergugat I dan menemukan bahwa Turut Tergugat I masih di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Akibatnya, eksepsi error in persona diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Glenn Gunawan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I Jesselyn Lauwreen, Tergugat II Evelyn Lauwreen, Turut Tergugat I Darren Fitzgerald, dan Turut Tergugat II Bernardus Sastianto. Penggugat mendalilkan adanya sengketa terkait modal investasi yang diserahkan kepada Turut Tergugat I dan II, serta penguasaan barang konsinyasi oleh Tergugat I, sehingga menuntut pembayaran kerugian materiil dan immateriil serta pengesahan nilai jaminan. Dalam proses persidangan, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan atas kesepakatan dengan Tergugat I dan II, namun Turut Tergugat I menolak pencabutan tersebut sehingga pemeriksaan dilanjutkan. Majelis Hakim kemudian secara ex officio memeriksa eksepsi Turut Tergugat I dan menemukan bahwa Turut Tergugat I masih di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Akibatnya, eksepsi error in persona diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan menerima modal investasi dari Tergugat I dan Tergugat II yang diserahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk dikelola dengan janji profit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II gagal mengembalikan modal investasi tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai barang-barang konsinyasi miliknya senilai Rp 72.024.900,-.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp 251.524.900,- dan immateriil Rp 500.000.000,-.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena dianggap belum dewasa dan seharusnya digugat melalui orang tuanya.", + "page": 37, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan berdasarkan kesepakatan damai dengan Tergugat I dan II.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I menyatakan keberatan dan tidak setuju terhadap pencabutan gugatan tersebut.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa Turut Tergugat I diwakili oleh kuasa hukum yang diterbitkan oleh orang tuanya, yang membuktikan bahwa Turut Tergugat I masih di bawah umur.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Turut Tergugat I karena gugatan dikualifikasikan sebagai error in persona.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat mencabut gugatan utang investasi dengan dua orang, tapi orang ketiga yang juga saya tuntut menolak pencabutan itu karena dia masih anak-anak, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9697, + "candidates": [ + "Pasal 307 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 307 KUHPerdata", + "text": "Pasal 307: Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak-anak, baik dengan akta antar yang sama-sama masih hidup maupun dengan surat wasiat, dengan ketentuan bahwa pengurusan atas barang-barang itu akan dilakukan oleh seorang pengurus atau lebih yang ditunjuk untuk itu di luar orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Bila pengurusan yang diatur demikian, karena alasan apa pun juga sekiranya hapus, maka barang-barang termaksud beralih pengelolaannya kepada orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Meskipun ada pengangkatan pengurus-pengurus khusus seperti di atas, orang yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai hak untuk minta perhitungan dan pertanggungjawaban dari orang-orang tersebut selama anaknya belum dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 307 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pengurusan barang milik anak di bawah umur oleh orang tua. Meskipun putusan menyebutkan pasal ini, konteksnya adalah definisi 'kekuasaan orang tua' yang menjadi dasar kewenangan orang tua (Marlinawati) mewakili anaknya. Namun, inti sengketa pertanyaan awam adalah mengenai 'kecakapan hukum' (capacity) seseorang untuk digugat atau membuat perjanjian, bukan pengurusan harta. Pasal 330 dan 1330 lebih langsung menjawab isu kecakapan. Pasal 307 bersifat prosedural/administratif dalam konteks representasi, bukan substantif untuk menjawab apakah anak bisa digugat sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang termasuk 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, status 'masih anak-anak' dari Turut Tergugat I adalah fakta kunci yang menentukan kecakapan hukumnya. Putusan menggunakan pasal ini untuk menetapkan status hukum Turut Tergugat I sebagai orang yang belum dewasa, yang merupakan prasyarat untuk menentukan ketidakcakapannya bertindak hukum dalam gugatan perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi dan kewajiban mengganti rugi (biaya, kerugian, bunga). Pertanyaan awam berfokus pada masalah prosedural/substantif awal yaitu kecakapan pihak (capacity to sue/be sued) dan pencabutan gugatan, bukan pada pelaksanaan perikatan utang atau wanprestasi. Pasal ini tidak relevan dengan isu kecakapan hukum anak di bawah umur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan syarat-syarat sahnya perjanjian, termasuk 'kecakapan untuk membuat suatu perikatan'. Pertanyaan awam menyangkut validitas hubungan hukum (utang investasi) dengan pihak yang masih anak-anak. Jika pihak tersebut tidak cakap (karena belum dewasa), maka syarat Pasal 1320 tidak terpenuhi. Ini adalah dasar hukum substantif mengapa gugatan terhadap anak di bawah umur dapat ditolak atau dianggap tidak sah karena ketidakkakapan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan prinsip umum bahwa tiap orang berwenang membuat perikatan kecuali jika dinyatakan tidak cakap. Ini menjadi kerangka dasar untuk menilai apakah Turut Tergugat I (anak di bawah umur) memiliki kewenangan tersebut. Putusan merujuk pada pengecualian kecakapan ini untuk menentukan eksepsi diterima. Pasal ini relevan karena menjadi premis hukum untuk mengevaluasi status kecakapan pihak yang digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyebutkan 'anak yang belum dewasa' sebagai orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan. Ini adalah pasal kunci yang langsung menjawab pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum dari status 'masih anak-anak' dalam konteks perjanjian atau gugatan. Putusan secara langsung mengaitkan status anak di bawah umur dengan ketidakkakapan membuat persetujuan berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam berkaitan dengan gugatan utang investasi (perikatan/kontrak) dan kecakapan pihak, bukan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Tidak ada unsur pelanggaran hukum atau kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang menjadi isu utama dalam pertanyaan atau pertimbangan eksepsi kecakapan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang tua/wali atas kerugian yang disebabkan oleh anak di bawah umur. Meskipun gugatan Penggugat ditolak karena eksepsi error in persona (ketidakkakapan), pasal ini relevan secara substantif karena menjelaskan mekanisme hukum ketika anak di bawah umur terlibat dalam sengketa yang melibatkan kerugian atau perbuatan hukum. Dalam konteks pertanyaan 'apa yang harus dilakukan', pemahaman tentang tanggung jawab orang tua (wakil sah) adalah bagian dari solusi hukum, meskipun dalam kasus ini gugatan ditolak karena prosedur yang salah (menggugat anak langsung). Pasal ini memberikan konteks hukum tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab/mewakili." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat asli vs salinan. Dalam putusan, pasal ini dikutip hanya untuk menolak alat bukti fotocopy yang diajukan Turut Tergugat I. Ini adalah aturan pembuktian (prosedural/bukti), bukan aturan substantif yang menjawab pertanyaan awam mengenai hak/kewajiban atau kecakapan hukum. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 60184, + "completion_tokens": 4196 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_7_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_7_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..450953e1bd1579fdfc4d401fa468dc854b6b4bb1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_7_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_7_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 59.802, + "query": 7.904, + "relevance": 18.264, + "total": 86.001 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23368, + "marked_chars": 23432 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23432, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh SELVY A.J. PAULUS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan putranya, MARCELLINO CHRISTOFFER H, berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai wali pengampunya. Inti sengketa adalah kebutuhan perlindungan hukum bagi anak yang menderita autisme dan dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "SELVY A.J. PAULUS menikah dengan AUDHY STEFANUS ARIFIN pada tanggal 5 April 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir anak laki-laki bernama MARCELLINO CHRISTOFFER H pada tanggal 9 Maret 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "AUDHY STEFANUS ARIFIN meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARCELLINO CHRISTOFFER H menderita autisme spectrum disorder (ASD) yang merupakan gangguan perkembangan saraf seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARCELLINO CHRISTOFFER H mengalami kesulitan berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SELVY A.J. PAULUS adalah ibu kandung dari MARCELLINO CHRISTOFFER H dan dalam keadaan sehat rohani serta jasmani.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARCELLINO CHRISTOFFER H bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, SELVY A.J. PAULUS, mengajukan permohonan penetapan agar putranya, MARCELLINO CHRISTOFFER H, yang menderita autisme spectrum disorder (ASD) dan dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, ditempatkan di bawah pengampuan. Pemohon juga memohon agar dirinya ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili kepentingan hukum anaknya. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang memperkuat dalil bahwa anak Pemohon menderita gangguan perkembangan saraf seumur hidup yang membuatnya tidak cakap hukum, serta bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang cakap secara hukum. Mengingat fakta-fakta tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat hukum, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan MARCELLINO CHRISTOFFER H berada di bawah pengampuan dan SELVY A.J. PAULUS sebagai wali pengampunya, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, SELVY A.J. PAULUS, mengajukan permohonan penetapan agar putranya, MARCELLINO CHRISTOFFER H, yang menderita autisme spectrum disorder (ASD) dan dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, ditempatkan di bawah pengampuan. Pemohon juga memohon agar dirinya ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili kepentingan hukum anaknya. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang memperkuat dalil bahwa anak Pemohon menderita gangguan perkembangan saraf seumur hidup yang membuatnya tidak cakap hukum, serta bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang cakap secara hukum. Mengingat fakta-fakta tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat hukum, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan MARCELLINO CHRISTOFFER H berada di bawah pengampuan dan SELVY A.J. PAULUS sebagai wali pengampunya, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "SELVY A.J. PAULUS menikah dengan AUDHY STEFANUS ARIFIN pada tanggal 5 April 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir anak laki-laki bernama MARCELLINO CHRISTOFFER H pada tanggal 9 Maret 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "AUDHY STEFANUS ARIFIN meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARCELLINO CHRISTOFFER H menderita autisme spectrum disorder (ASD) yang merupakan gangguan perkembangan saraf seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARCELLINO CHRISTOFFER H mengalami kesulitan berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SELVY A.J. PAULUS adalah ibu kandung dari MARCELLINO CHRISTOFFER H dan dalam keadaan sehat rohani serta jasmani.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARCELLINO CHRISTOFFER H bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu dari anak laki-laki yang sakit autisme dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bolehkah saya ditunjuk sebagai walinya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9439, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan (cakup keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, anak penderita autisme dikaitkan dengan ketidakcakapan hukum yang mirip dengan kondisi 'dungu' atau 'mata gelap' dalam konteks hukum warisan KUHPerdata, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menilai apakah anak tersebut perlu diampu dan siapa yang berhak menjadi walinya." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur hal yang bersifat prosedural, yaitu kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai hak ibu untuk ditunjuk sebagai wali atau syarat kelayakan anak untuk diampu, melainkan hanya tata cara beracara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11387, + "completion_tokens": 986 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_803_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_803_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c5144734b4a2e89963a611d5a82e74fa7e710709 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_803_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_803_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.08, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 58.518, + "query": 6.495, + "relevance": 22.648, + "total": 87.741 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 57680, + "marked_chars": 57851 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri\n Jakarta Utara tidak\nberwenang \nmemeriksa\n dan \nmengadili gugatan\n No.\n803/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara\nsebesar Rp. 171.400,00 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus\nrupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis\nHakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 22 April\n2024 oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua,\nRudi Kindarto, S.H. dan Maryono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 803/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr.\ntanggal 17 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08\nMei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sapto Suprio,\nS.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system\ninformasi pengadilan pada hari itu juga; \nHakim Anggota:\nHakim Ketua,\nR. Rudi Kindarto, SH.\n Erly Soelistyarini, SH.MHum.\nMaryono, S.H.,M.Hum.\nPanitera Pengganti,\nSapto Suprio, SH. \nHalaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57851, + "frame": "Penggugat, mantan karyawan, menggugat Tergugat, perusahaan tempat ia bekerja, atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak membayar hak-hak pesangon yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi materiil, imateriil, dan manfaat, serta menjatuhkan uang paksa atas keterlambatan pembayaran.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat yang pemutusan hubungannya diputuskan melalui putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp113.850.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hak-hak Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 21 September 2023 untuk menagih pembayaran tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan dalilan bahwa gugatan seharusnya diajukan melalui permohonan eksekusi di pengadilan tempat putusan dijatuhkan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat diajukan prematur karena Penggugat belum mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, mantan karyawan Tergugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak membayar hak-hak pesangon yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil, imateriil, dan manfaat serta uang paksa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa langkah hukum yang benar adalah mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan tempat putusan asli dijatuhkan, bukan mengajukan gugatan baru. Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi relatif tersebut dengan alasan bahwa gugatan diajukan prematur sebelum Penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara dihentikan tanpa masuk ke pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, mantan karyawan Tergugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak membayar hak-hak pesangon yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil, imateriil, dan manfaat serta uang paksa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa langkah hukum yang benar adalah mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan tempat putusan asli dijatuhkan, bukan mengajukan gugatan baru. Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi relatif tersebut dengan alasan bahwa gugatan diajukan prematur sebelum Penggugat mengajukan permohonan eksekusi. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan pemeriksaan perkara dihentikan tanpa masuk ke pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat yang pemutusan hubungannya diputuskan melalui putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp113.850.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hak-hak Penggugat sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 21 September 2023 untuk menagih pembayaran tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan dalilan bahwa gugatan seharusnya diajukan melalui permohonan eksekusi di pengadilan tempat putusan dijatuhkan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat diajukan prematur karena Penggugat belum mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mantan karyawan yang sudah menang di pengadilan tapi mantan bos saya tidak mau bayar uang pesangon, apakah saya harus lapor ke pengadilan lain atau bisa langsung menggugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16884, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Namun, dalam perkara ini, inti sengketa bukan pada apakah tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum secara substantif, melainkan pada prosedur hukum acara yang benar untuk mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan menolak gugatan dengan alasan kompetensi relatif karena Penggugat seharusnya mengajukan permohonan eksekusi (berdasarkan Pasal 196 HIR) dan bukan menggugat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan mengenai prosedur yang harus ditempuh (eksekusi vs gugatan baru), melainkan justru menjadi dalil yang ditolak oleh Tergugat dan tidak dipakai oleh Majelis sebagai dasar putusan karena gugatan dianggap prematur/proseduralnya salah." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22310, + "completion_tokens": 1014 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_80_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_80_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d12cfec3d16641a87773a35bb4b9df32b4ca655 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_80_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_80_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.501, + "query": 2.54, + "relevance": 26.763, + "total": 91.826 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26894, + "marked_chars": 26966 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26966, + "frame": "YULIAH mengajukan permohonan penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk keperluan administrasi penjualan harta warisan. Permohonan ini diajukan terhadap anak-anaknya sendiri, yaitu Ahmad Refah Nazila, Sofwatun Nisa, dan Ahmad Zaimul Wafi, yang merupakan ahli waris dari almarhum Supriyadi. YULIAH meminta pengadilan menetapkan status walinya dan memberikan izin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan warisan atas nama Supriyadi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "YULIAH menikah dengan Supriyadi pada tanggal 2 Oktober 2001.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supriyadi meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "YULIAH dan Supriyadi memiliki tiga orang anak, yaitu Ahmad Refah Nazila, Sofwatun Nisa, dan Ahmad Zaimul Wafi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Refah Nazila lahir pada 26 Mei 2003 sehingga usianya telah melebihi 18 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sofwatun Nisa lahir pada 22 November 2007 dan Ahmad Zaimul Wafi lahir pada 1 Juli 2013, sehingga keduanya masih di bawah umur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supriyadi meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 154 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 704 atas nama Supriyadi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "YULIAH, Sofwatun Nisa, dan Ahmad Zaimul Wafi dinyatakan sebagai ahli waris dari Supriyadi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "YULIAH bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "YULIAH mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali bagi ketiga anaknya, Ahmad Refah Nazila, Sofwatun Nisa, dan Ahmad Zaimul Wafi, serta meminta izin untuk menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan atas nama almarhum suaminya, Supriyadi, yang meninggal dunia pada Desember 2023. Hakim menetapkan bahwa Ahmad Refah Nazila telah dewasa sehingga tidak memerlukan penetapan wali, sedangkan Sofwatun Nisa dan Ahmad Zaimul Wafi masih di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim mengabulkan permohonan sebagian dengan menetapkan YULIAH sebagai wali bagi Sofwatun Nisa dan Ahmad Zaimul Wafi, serta memberikan izin kepada YULIAH sebagai wali untuk menjual harta warisan tersebut demi kepentingan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "YULIAH mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali bagi ketiga anaknya, Ahmad Refah Nazila, Sofwatun Nisa, dan Ahmad Zaimul Wafi, serta meminta izin untuk menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan atas nama almarhum suaminya, Supriyadi, yang meninggal dunia pada Desember 2023. Hakim menetapkan bahwa Ahmad Refah Nazila telah dewasa sehingga tidak memerlukan penetapan wali, sedangkan Sofwatun Nisa dan Ahmad Zaimul Wafi masih di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim mengabulkan permohonan sebagian dengan menetapkan YULIAH sebagai wali bagi Sofwatun Nisa dan Ahmad Zaimul Wafi, serta memberikan izin kepada YULIAH sebagai wali untuk menjual harta warisan tersebut demi kepentingan kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "YULIAH menikah dengan Supriyadi pada tanggal 2 Oktober 2001.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supriyadi meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "YULIAH dan Supriyadi memiliki tiga orang anak, yaitu Ahmad Refah Nazila, Sofwatun Nisa, dan Ahmad Zaimul Wafi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Refah Nazila lahir pada 26 Mei 2003 sehingga usianya telah melebihi 18 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sofwatun Nisa lahir pada 22 November 2007 dan Ahmad Zaimul Wafi lahir pada 1 Juli 2013, sehingga keduanya masih di bawah umur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supriyadi meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 154 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 704 atas nama Supriyadi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "YULIAH, Sofwatun Nisa, dan Ahmad Zaimul Wafi dinyatakan sebagai ahli waris dari Supriyadi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "YULIAH bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh izin jual tanah warisan suami untuk biaya hidup dan sekolah dua anak kecil saya, boleh kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26894, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur secara substantif tentang perwalian (wali) anak yang belum dewasa ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, pemohon (janda) membutuhkan status sebagai wali untuk mendapatkan izin menjual tanah warisan demi kepentingan anak-anaknya yang masih kecil. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 345 sebagai dasar hukum untuk menetapkan pemohon sebagai wali, sehingga pasal ini memiliki hubungan langsung dengan masalah hukum yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17692, + "completion_tokens": 957 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_81_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_81_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fba2f5afae7147aceff9ad7f7dfe5caadc03f902 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_81_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_81_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.225, + "query": 7.609, + "relevance": 20.391, + "total": 89.253 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22196, + "marked_chars": 22260 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22260, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian orang tuanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kematian mereka belum tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon meminta pengadilan menetapkan tanggal kematian kedua orang tuanya dan memberi izin untuk mendaftarkan kematian tersebut guna penerbitan akta kematian. Perkara ini adalah perkara perdata permohonan (volunteer) yang tidak melibatkan pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Abdul Halim dan Muzenah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Halim meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2004.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muzenah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Abdul Halim dan Muzenah telah dilaporkan kepada Puskesmas Koja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Abdul Halim dan Muzenah belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pendaftaran kematian Abdul Halim dan Muzenah terlambat dilakukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rumah terakhir tempat tinggal Abdul Halim dan Muzenah terletak di Kp. Tegal Kunir No. 16, RT.002 / RW.013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Abdul Halim dan Muzenah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kematian kedua orang tuanya belum tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat keterlambatan pendaftaran. Pemohon mendasarkan permohonannya pada Surat Keterangan Melapor Kematian dari Puskesmas Koja yang menyatakan Abdul Halim meninggal pada 11 Agustus 2004 dan Muzenah meninggal pada 12 Mei 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara ini karena domisili pemohon dan tempat tinggal terakhir almarhum berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti tertulis dan kesaksian yang memperkuat dalil pemohon, hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian Abdul Halim dan Muzenah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, serta memerintahkan pencatatan dan penerbitan akta kematian atas nama kedua almarhum tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Abdul Halim dan Muzenah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kematian kedua orang tuanya belum tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat keterlambatan pendaftaran. Pemohon mendasarkan permohonannya pada Surat Keterangan Melapor Kematian dari Puskesmas Koja yang menyatakan Abdul Halim meninggal pada 11 Agustus 2004 dan Muzenah meninggal pada 12 Mei 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara ini karena domisili pemohon dan tempat tinggal terakhir almarhum berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti tertulis dan kesaksian yang memperkuat dalil pemohon, hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian Abdul Halim dan Muzenah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, serta memerintahkan pencatatan dan penerbitan akta kematian atas nama kedua almarhum tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Abdul Halim dan Muzenah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Halim meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2004.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muzenah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2013.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Abdul Halim dan Muzenah telah dilaporkan kepada Puskesmas Koja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Abdul Halim dan Muzenah belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pendaftaran kematian Abdul Halim dan Muzenah terlambat dilakukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rumah terakhir tempat tinggal Abdul Halim dan Muzenah terletak di Kp. Tegal Kunir No. 16, RT.002 / RW.013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya anak kandung, tapi kematian orang tua saya belum tercatat resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena terlambat lapor, bagaimana cara mendaftarkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10922, + "candidates": [ + "Pasal 23 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 23 KUHPerdata", + "text": "Pasal 23: Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 23 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kriteria penentuan tempat kematian (rumah tinggal terakhir), yang menjadi dasar hukum hakim menetapkan yurisdiksi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa permohonan penetapan akta kematian karena pendaftaran terlambat. Dalam putusan, pasal ini digunakan untuk mengonfirmasi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang karena rumah terakhir orang tua pemohon berada di wilayah hukum tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 23 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11413, + "completion_tokens": 945 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_821_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_821_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..809257c682c40e324bfe8571d2f5786031f35954 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_821_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,170 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_821_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 108, + "timings": { + "parse": 0.214, + "classify": 0.0, + "condense": 454.661, + "read": 92.09, + "query": 5.009, + "relevance": 43.838, + "total": 595.812 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 328344, + "marked_chars": 329316 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDalam KONVENSI\nDalam Eksepsi\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat II;\nDalam Pokok Perkara\nHalaman 106 dari 108 Putusan Nomor: 821/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 106\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\nDalam REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nsegala biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah\nRp6.134.000,- (Enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);\nDemikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, oleh Kami,\nDian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji, S.H., M.H., dan\nLebanus Sinurat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota,\npu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134947, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara perdata Nomor 821/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr. diajukan oleh Mulya Budiharjo (Penggugat) melawan Jani Pranowo (Tergugat I, kemudian diganti ahli warisnya Metty Tjokrojono karena meninggal dunia), Sudiana (Tergugat II), Kepala Dinas SDA DKI Jakarta (Tergugat III), Kepala Unit Pengadaan Dinas Tanah SDA (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Tergugat V), Camat Penjaringan (Tergugat VI), Lurah Kamal Muara (Tergugat VII), serta Turut Tergugat I-III. Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah seluas 3.960 m2 di Jl. Kamal Muara berdasarkan Akta Jual No. 1159/2019 dengan Girik C No. 1371 Persil 89a Blok S.IV [HAL 2-3]. Penggugat mengklaim bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah Waduk Kamal untuk bidang tanah seluas 3.244 m2 (Bidang No. 21) yang seharusnya milik Penggugat, serta memasang patok/plang tanpa hak [HAL 3-7]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, ganti rugi materil Rp 10.251.000.000 dan immaterial Rp 7.000.000.000, serta uang paksa [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 9].\n\n[HAL 9-23] Tergugat I (Metty Tjokrojono) mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan Notaris pembuat AJB Tergugat I), daluarsa (tidak mengajukan keberatan dalam 14 hari sesuai UU No. 2/2012), dan obscur libel (gugatan tidak jelas) [HAL 9-14]. Dalam pokok perkara, Tergugat I membela bahwa proses pengadaan tanah Waduk Kamal telah sesuai prosedur UU No. 2/2012, termasuk sosialisasi dan tidak adanya keberatan dari warga [HAL 15-17]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat karena hanya berdasar AJB tanpa sertifikat, tidak terdaftar sebagai wajib pajak PBB, dan tidak ada bukti penguasaan fisik yang kuat dibandingkan bukti Tergugat I [HAL 18-23].\n\n[HAL 24-38] Tergugat II mengajukan eksepsi error in objecto (keliru objek), obscur libel, kurang pihak, dan salah pihak [HAL 24-30]. Tergugat II membantah melakukan PMH dengan menyatakan tanahnya berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah Penggugat; tanah Tergugat II seluas ±3.280 m2 berdasar Girik C No. 1666 Persil 94 S.IV (dari AJB No. 205/1988) dengan batas-batas berbeda dari klaim Penggugat [HAL 24-32]. Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 16.600.000.000 akibat tertundanya pembebasan lahan dan biaya hukum, serta menyatakan batal AJB No. 1159/2019 milik Penggugat [HAL 34-38].\n\n[HAL 38-44] Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara terkait KTUN (Girik C) yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara [HAL 38-42]. Mereka juga mengajukan eksepsi prosedural atas perubahan gugatan Penggugat yang mengganti Tergugat I dengan ahli waris dan menghapus Turut Tergugat III (Notaris Slamet Musiyanto) yang meninggal dunia, yang menurut mereka mengubah pokok perkara dan melanggar ketentuan penyerahan protokol notaris [HAL 42-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134987, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara perdata Nomor 821/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr. diajukan oleh Mulya Budiharjo (Penggugat) melawan Jani Pranowo (Tergugat I, digantikan ahli warisnya Metty Tjokrojono karena meninggal dunia), Sudiana (Tergugat II), Kepala Dinas SDA DKI Jakarta (Tergugat III), Kepala Unit Pengadaan Dinas Tanah SDA (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Tergugat V), Camat Penjaringan (Tergugat VI), Lurah Kamal Muara (Tergugat VII), serta Turut Tergugat I-III. Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah seluas 3.960 m2 di Jl. Kamal Muara berdasarkan Akta Jual No. 1159/2019 dengan Girik C No. 1371 Persil 89a Blok S.IV [HAL 2-3]. Penggugat mengklaim bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah Waduk Kamal untuk bidang tanah seluas 3.244 m2 (Bidang No. 21) yang seharusnya milik Penggugat, serta memasang patok/plang tanpa hak [HAL 3-7]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, ganti rugi materil Rp 10.251.000.000 dan immaterial Rp 7.000.000.000, serta uang paksa [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 9].\n\n[HAL 9-23] Tergugat I (Metty Tjokrojono) mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan Notaris pembuat AJB Tergugat I), daluarsa (tidak mengajukan keberatan dalam 14 hari sesuai UU No. 2/2012), dan obscur libel (gugatan tidak jelas) [HAL 9-14]. Dalam pokok perkara, Tergugat I membela bahwa proses pengadaan tanah Waduk Kamal telah sesuai prosedur UU No. 2/2012, termasuk sosialisasi dan tidak adanya keberatan dari warga [HAL 15-17]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat karena hanya berdasar AJB tanpa sertifikat, tidak terdaftar sebagai wajib pajak PBB, dan tidak ada bukti penguasaan fisik yang kuat dibandingkan bukti Tergugat I [HAL 18-23].\n\n[HAL 24-38] Tergugat II mengajukan eksepsi error in objecto (keliru objek), obscur libel, kurang pihak, dan salah pihak [HAL 24-30]. Tergugat II membantah melakukan PMH dengan menyatakan tanahnya berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah Penggugat; tanah Tergugat II seluas ±3.280 m2 berdasar Girik C No. 1666 Persil 94 S.IV (dari AJB No. 205/1988) dengan batas-batas berbeda dari klaim Penggugat [HAL 24-32]. Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 16.600.000.000 akibat tertundanya pembebasan lahan dan biaya hukum, serta menyatakan batal AJB No. 1159/2019 milik Penggugat [HAL 34-38].\n\n[HAL 38-44] Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara terkait KTUN (Girik C) yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara [HAL 38-42]. Mereka juga mengajukan eksepsi prosedural atas perubahan gugatan Penggugat yang mengganti Tergugat I dengan ahli waris dan menghapus Turut Tergugat III (Notaris Slamet Musiyanto) yang meninggal dunia, yang menurut mereka mengubah pokok perkara dan melanggar ketentuan penyerahan protokol notaris [HAL 42-44].\n\n[HAL 45-58] Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I melanjutkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dengan dalih Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris pembuat AJB No. 205/1988 dan penjual lahan dalam AJB tersebut sebagai pihak dalam perkara, padahal gugatan mempermasalahkan validitas AJB tersebut; menurut mereka, gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 45-48]. Selanjutnya, diajukan eksepsi diskualifikasi in person (legal standing) karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup; Tergugat III dan IV membantah tuduhan PMH dengan menyatakan bahwa tugas inventarisasi, verifikasi, dan pengumuman daftar pemilik tanah adalah kewenangan Kantor Pertanahan (Tergugat V), bukan Tergugat III dan IV, sehingga tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat III/IV dengan kerugian Penggugat [HAL 49-51]. Eksepsi gugatan prematur juga diajukan, menyatakan bahwa sengketa mengenai Girik C (KTUN) harus diselesaikan terlebih dahulu di PTUN sebelum dapat digugat di PN [HAL 52-53]. Eksepsi obscur libel dikemukakan dengan alasan Penggugat mencampuradukkan sengketa perdata dengan sengketa tata usaha negara, tidak jelas keterkaitan antara perbuatan Tergugat III/IV dengan kerugian, serta tidak merinci perhitungan ganti rugi materil dan immaterial yang didalilkan secara sembarangan [HAL 54-58].\n\n[HAL 59-88] Dalam pokok perkara, Tergugat III dan IV membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan telah melaksanakan serangkaian proses pengadaan tanah Waduk Kamal sesuai UU No. 2/2012, dimulai dari Keputusan Gubernur No. 25/2021, sosialisasi, konsultasi publik, dan pengumuman hasil inventarisasi oleh Tergugat V, di mana Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditentukan [HAL 59-64]. Mereka membantah kekuatan hukum Akta Jual No. 1159/2019 milik Penggugat sebagai bukti kepemilikan sah karena tidak disertai sertifikat dan Penggugat tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB (berdasarkan Surat Turut Tergugat I), sehingga klaim kepemilikannya diragukan [HAL 65-69]. Tergugat III dan IV menegaskan tidak melakukan PMH karena tindakan yang dituduhkan (memasukkan nama Tergugat I/II, tidak melakukan verifikasi, menghapus nama Penggugat) adalah kewenangan Tergugat V (Kantor Pertanahan), bukan kewenangan mereka, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi [HAL 70-73]. Tergugat VI dan VII juga mengajukan jawaban yang serupa, membantah eksepsi kurang pihak dan daluarsa, serta menegaskan bahwa proses pengadaan tanah telah sesuai prosedur dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, serta Penggugat tidak taat pada ketentuan pengadaan tanah dengan tidak mengajukan keberatan [HAL 74-88]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 62382, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara perdata Nomor 821/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr. diajukan oleh Mulya Budiharjo (Penggugat) melawan Jani Pranowo (Tergugat I, digantikan ahli warisnya Metty Tjokrojono karena meninggal dunia), Sudiana (Tergugat II), Kepala Dinas SDA DKI Jakarta (Tergugat III), Kepala Unit Pengadaan Dinas Tanah SDA (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Tergugat V), Camat Penjaringan (Tergugat VI), Lurah Kamal Muara (Tergugat VII), serta Turut Tergugat I-III. Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah seluas 3.960 m2 di Jl. Kamal Muara berdasarkan Akta Jual No. 1159/2019 dengan Girik C No. 1371 Persil 89a Blok S.IV [HAL 2-3]. Penggugat mengklaim bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah Waduk Kamal untuk bidang tanah seluas 3.244 m2 (Bidang No. 21) yang seharusnya milik Penggugat, serta memasang patok/plang tanpa hak [HAL 3-7]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, ganti rugi materil Rp 10.251.000.000 dan immaterial Rp 7.000.000.000, serta uang paksa [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 9].\n\n[HAL 9-23] Tergugat I (Metty Tjokrojono) mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan Notaris pembuat AJB Tergugat I), daluarsa (tidak mengajukan keberatan dalam 14 hari sesuai UU No. 2/2012), dan obscur libel (gugatan tidak jelas) [HAL 9-14]. Dalam pokok perkara, Tergugat I membela bahwa proses pengadaan tanah Waduk Kamal telah sesuai prosedur UU No. 2/2012, termasuk sosialisasi dan tidak adanya keberatan dari warga [HAL 15-17]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat karena hanya berdasar AJB tanpa sertifikat, tidak terdaftar sebagai wajib pajak PBB, dan tidak ada bukti penguasaan fisik yang kuat dibandingkan bukti Tergugat I [HAL 18-23].\n\n[HAL 24-38] Tergugat II mengajukan eksepsi error in objecto (keliru objek), obscur libel, kurang pihak, dan salah pihak [HAL 24-30]. Tergugat II membantah melakukan PMH dengan menyatakan tanahnya berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah Penggugat; tanah Tergugat II seluas ±3.280 m2 berdasar Girik C No. 1666 Persil 94 S.IV (dari AJB No. 205/1988) dengan batas-batas berbeda dari klaim Penggugat [HAL 24-32]. Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 16.600.000.000 akibat tertundanya pembebasan lahan dan biaya hukum, serta menyatakan batal AJB No. 1159/2019 milik Penggugat [HAL 34-38].\n\n[HAL 38-44] Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara terkait KTUN (Girik C) yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara [HAL 38-42]. Mereka juga mengajukan eksepsi prosedural atas perubahan gugatan Penggugat yang mengganti Tergugat I dengan ahli waris dan menghapus Turut Tergugat III (Notaris Slamet Musiyanto) yang meninggal dunia, yang menurut mereka mengubah pokok perkara dan melanggar ketentuan penyerahan protokol notaris [HAL 42-44].\n\n[HAL 45-58] Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I melanjutkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dengan dalih Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris pembuat AJB No. 205/1988 dan penjual lahan dalam AJB tersebut sebagai pihak dalam perkara, padahal gugatan mempermasalahkan validitas AJB tersebut; menurut mereka, gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 45-48]. Selanjutnya, diajukan eksepsi diskualifikasi in person (legal standing) karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup; Tergugat III dan IV membantah tuduhan PMH dengan menyatakan bahwa tugas inventarisasi, verifikasi, dan pengumuman daftar pemilik tanah adalah kewenangan Kantor Pertanahan (Tergugat V), bukan Tergugat III dan IV, sehingga tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat III/IV dengan kerugian Penggugat [HAL 49-51]. Eksepsi gugatan prematur juga diajukan, menyatakan bahwa sengketa mengenai Girik C (KTUN) harus diselesaikan terlebih dahulu di PTUN sebelum dapat digugat di PN [HAL 52-53]. Eksepsi obscur libel dikemukakan dengan alasan Penggugat mencampuradukkan sengketa perdata dengan sengketa tata usaha negara, tidak jelas keterkaitan antara perbuatan Tergugat III/IV dengan kerugian, serta tidak merinci perhitungan ganti rugi materil dan immaterial yang didalilkan secara sembarangan [HAL 54-58].\n\n[HAL 59-88] Dalam pokok perkara, Tergugat III dan IV membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan telah melaksanakan serangkaian proses pengadaan tanah Waduk Kamal sesuai UU No. 2/2012, dimulai dari Keputusan Gubernur No. 25/2021, sosialisasi, konsultasi publik, dan pengumuman hasil inventarisasi oleh Tergugat V, di mana Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditentukan [HAL 59-64]. Mereka membantah kekuatan hukum Akta Jual No. 1159/2019 milik Penggugat sebagai bukti kepemilikan sah karena tidak disertai sertifikat dan Penggugat tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB (berdasarkan Surat Turut Tergugat I), sehingga klaim kepemilikannya diragukan [HAL 65-69]. Tergugat III dan IV menegaskan tidak melakukan PMH karena tindakan yang dituduhkan (memasukkan nama Tergugat I/II, tidak melakukan verifikasi, menghapus nama Penggugat) adalah kewenangan Tergugat V (Kantor Pertanahan), bukan kewenangan mereka, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi [HAL 70-73]. Tergugat VI dan VII juga mengajukan jawaban yang serupa, membantah eksepsi kurang pihak dan daluarsa, serta menegaskan bahwa proses pengadaan tanah telah sesuai prosedur dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, serta Penggugat tidak taat pada ketentuan pengadaan tanah dengan tidak mengajukan keberatan [HAL 74-88].\n\n[HAL 89-101] Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk KTP, AJB, Girik C, surat pajak, dan dokumen pengadaan tanah, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi. Saksi Ujang Abdul Rosyid (Penggugat) menyatakan menjadi perantara jual beli tanah antara Penggugat dan Sayuti di hadapan Notaris Slamet Musiyanto pada tahun 2019 [HAL 90]. Saksi Sayuti dan Andi Suhardi (Tergugat I/II) membantah menjual tanah kepada Penggugat, menyatakan bahwa uang yang diterima hanya sebagai DP dan mereka ditipu menandatangani surat yang dikira sebagai pengikatan jual beli sementara, padahal itu AJB dengan nilai jual yang tidak sesuai kesepakatan, serta menegaskan tanah mereka berbeda dengan tanah Penggugat [HAL 97-99]. Saksi Moh. Solehudin (Tergugat I/II) menyatakan bahwa tanah Tergugat I telah digarap oleh keluarganya sejak tahun 1990-an sebagai empang untuk budidaya ikan, dikuasai berdasarkan Girik C No. 1666, dan tidak ada klaim dari Penggugat sebelumnya [HAL 99-100]. Tergugat III, IV, VI, dan VII mengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur, undangan konsultasi publik, berita acara sosialisasi, dan pengumuman inventarisasi tanah Waduk Kamal untuk membuktikan keabsahan proses pengadaan [HAL 100-101].\n\n[HAL 102-108] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak, daluarsa, dan obscur libel dari Tergugat I karena gugatan berbasis PMH tidak memerlukan Notaris sebagai pihak, batas waktu 14 hari UU No. 2/2012 hanya untuk keberatan inventarisasi, dan gugatan Penggugat sudah cukup jelas dalam perhitungan ganti rugi [HAL 102-104]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in objecto dari Tergugat II. Berdasarkan pemeriksaan setempat (lokatie onderzoek) pada 10 November 2023, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa adalah benar tanah yang dikuasai Tergugat I dan II, namun batas-batasnya sangat berbeda dengan yang didalilkan dalam surat gugatan (misalnya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat I/II dalam perkara lain, bukan empang kosong seperti dalil) [HAL 104-106]. Karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian identitas objek sengketa antara dalil dan fakta pemeriksaan setempat, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) [HAL 106]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 106]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir: Mengabulkan eksepsi Tergugat II; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 6.134.000,- [HAL 106-108]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Perkara perdata Nomor 821/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr. diajukan oleh Mulya Budiharjo (Penggugat) melawan Jani Pranowo (Tergugat I, digantikan ahli warisnya Metty Tjokrojono karena meninggal dunia), Sudiana (Tergugat II), Kepala Dinas SDA DKI Jakarta (Tergugat III), Kepala Unit Pengadaan Dinas Tanah SDA (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Tergugat V), Camat Penjaringan (Tergugat VI), Lurah Kamal Muara (Tergugat VII), serta Turut Tergugat I-III. Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah seluas 3.960 m2 di Jl. Kamal Muara berdasarkan Akta Jual No. 1159/2019 dengan Girik C No. 1371 Persil 89a Blok S.IV [HAL 2-3]. Penggugat mengklaim bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah Waduk Kamal untuk bidang tanah seluas 3.244 m2 (Bidang No. 21) yang seharusnya milik Penggugat, serta memasang patok/plang tanpa hak [HAL 3-7]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, ganti rugi materil Rp 10.251.000.000 dan immaterial Rp 7.000.000.000, serta uang paksa [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 9].\n\n[HAL 9-23] Tergugat I (Metty Tjokrojono) mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan Notaris pembuat AJB Tergugat I), daluarsa (tidak mengajukan keberatan dalam 14 hari sesuai UU No. 2/2012), dan obscur libel (gugatan tidak jelas) [HAL 9-14]. Dalam pokok perkara, Tergugat I membela bahwa proses pengadaan tanah Waduk Kamal telah sesuai prosedur UU No. 2/2012, termasuk sosialisasi dan tidak adanya keberatan dari warga [HAL 15-17]. Tergugat I menolak klaim kepemilikan Penggugat karena hanya berdasar AJB tanpa sertifikat, tidak terdaftar sebagai wajib pajak PBB, dan tidak ada bukti penguasaan fisik yang kuat dibandingkan bukti Tergugat I [HAL 18-23].\n\n[HAL 24-38] Tergugat II mengajukan eksepsi error in objecto (keliru objek), obscur libel, kurang pihak, dan salah pihak [HAL 24-30]. Tergugat II membantah melakukan PMH dengan menyatakan tanahnya berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah Penggugat; tanah Tergugat II seluas ±3.280 m2 berdasar Girik C No. 1666 Persil 94 S.IV (dari AJB No. 205/1988) dengan batas-batas berbeda dari klaim Penggugat [HAL 24-32]. Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 16.600.000.000 akibat tertundanya pembebasan lahan dan biaya hukum, serta menyatakan batal AJB No. 1159/2019 milik Penggugat [HAL 34-38].\n\n[HAL 38-44] Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara terkait KTUN (Girik C) yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara [HAL 38-42]. Mereka juga mengajukan eksepsi prosedural atas perubahan gugatan Penggugat yang mengganti Tergugat I dengan ahli waris dan menghapus Turut Tergugat III (Notaris Slamet Musiyanto) yang meninggal dunia, yang menurut mereka mengubah pokok perkara dan melanggar ketentuan penyerahan protokol notaris [HAL 42-44].\n\n[HAL 45-58] Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I melanjutkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dengan dalih Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris pembuat AJB No. 205/1988 dan penjual lahan dalam AJB tersebut sebagai pihak dalam perkara, padahal gugatan mempermasalahkan validitas AJB tersebut; menurut mereka, gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 45-48]. Selanjutnya, diajukan eksepsi diskualifikasi in person (legal standing) karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup; Tergugat III dan IV membantah tuduhan PMH dengan menyatakan bahwa tugas inventarisasi, verifikasi, dan pengumuman daftar pemilik tanah adalah kewenangan Kantor Pertanahan (Tergugat V), bukan Tergugat III dan IV, sehingga tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat III/IV dengan kerugian Penggugat [HAL 49-51]. Eksepsi gugatan prematur juga diajukan, menyatakan bahwa sengketa mengenai Girik C (KTUN) harus diselesaikan terlebih dahulu di PTUN sebelum dapat digugat di PN [HAL 52-53]. Eksepsi obscur libel dikemukakan dengan alasan Penggugat mencampuradukkan sengketa perdata dengan sengketa tata usaha negara, tidak jelas keterkaitan antara perbuatan Tergugat III/IV dengan kerugian, serta tidak merinci perhitungan ganti rugi materil dan immaterial yang didalilkan secara sembarangan [HAL 54-58].\n\n[HAL 59-88] Dalam pokok perkara, Tergugat III dan IV membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan telah melaksanakan serangkaian proses pengadaan tanah Waduk Kamal sesuai UU No. 2/2012, dimulai dari Keputusan Gubernur No. 25/2021, sosialisasi, konsultasi publik, dan pengumuman hasil inventarisasi oleh Tergugat V, di mana Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditentukan [HAL 59-64]. Mereka membantah kekuatan hukum Akta Jual No. 1159/2019 milik Penggugat sebagai bukti kepemilikan sah karena tidak disertai sertifikat dan Penggugat tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB (berdasarkan Surat Turut Tergugat I), sehingga klaim kepemilikannya diragukan [HAL 65-69]. Tergugat III dan IV menegaskan tidak melakukan PMH karena tindakan yang dituduhkan (memasukkan nama Tergugat I/II, tidak melakukan verifikasi, menghapus nama Penggugat) adalah kewenangan Tergugat V (Kantor Pertanahan), bukan kewenangan mereka, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi [HAL 70-73]. Tergugat VI dan VII juga mengajukan jawaban yang serupa, membantah eksepsi kurang pihak dan daluarsa, serta menegaskan bahwa proses pengadaan tanah telah sesuai prosedur dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, serta Penggugat tidak taat pada ketentuan pengadaan tanah dengan tidak mengajukan keberatan [HAL 74-88].\n\n[HAL 89-101] Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, termasuk KTP, AJB, Girik C, surat pajak, dan dokumen pengadaan tanah, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi. Saksi Ujang Abdul Rosyid (Penggugat) menyatakan menjadi perantara jual beli tanah antara Penggugat dan Sayuti di hadapan Notaris Slamet Musiyanto pada tahun 2019 [HAL 90]. Saksi Sayuti dan Andi Suhardi (Tergugat I/II) membantah menjual tanah kepada Penggugat, menyatakan bahwa uang yang diterima hanya sebagai DP dan mereka ditipu menandatangani surat yang dikira sebagai pengikatan jual beli sementara, padahal itu AJB dengan nilai jual yang tidak sesuai kesepakatan, serta menegaskan tanah mereka berbeda dengan tanah Penggugat [HAL 97-99]. Saksi Moh. Solehudin (Tergugat I/II) menyatakan bahwa tanah Tergugat I telah digarap oleh keluarganya sejak tahun 1990-an sebagai empang untuk budidaya ikan, dikuasai berdasarkan Girik C No. 1666, dan tidak ada klaim dari Penggugat sebelumnya [HAL 99-100]. Tergugat III, IV, VI, dan VII mengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur, undangan konsultasi publik, berita acara sosialisasi, dan pengumuman inventarisasi tanah Waduk Kamal untuk membuktikan keabsahan proses pengadaan [HAL 100-101].\n\n[HAL 102-108] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak, daluarsa, dan obscur libel dari Tergugat I karena gugatan berbasis PMH tidak memerlukan Notaris sebagai pihak, batas waktu 14 hari UU No. 2/2012 hanya untuk keberatan inventarisasi, dan gugatan Penggugat sudah cukup jelas dalam perhitungan ganti rugi [HAL 102-104]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in objecto dari Tergugat II. Berdasarkan pemeriksaan setempat (lokatie onderzoek) pada 10 November 2023, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa adalah benar tanah yang dikuasai Tergugat I dan II, namun batas-batasnya sangat berbeda dengan yang didalilkan dalam surat gugatan (misalnya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat I/II dalam perkara lain, bukan empang kosong seperti dalil) [HAL 104-106]. Karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian identitas objek sengketa antara dalil dan fakta pemeriksaan setempat, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) [HAL 106]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 106]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir: Mengabulkan eksepsi Tergugat II; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 6.134.000,- [HAL 106-108]." + }, + "read": { + "input_chars": 8371, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (ahli waris), Tergugat II, dan sejumlah instansi pemerintah terkait pengadaan tanah Waduk Kamal, dengan inti sengketa klaim kepemilikan tanah versus perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, ganti rugi materil dan immaterial, serta uang paksa. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II atas dasar keliru objek sengketa, sehingga gugatan utama dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 3.960 m2 di Jl. Kamal Muara berdasarkan Akta Jual Beli No. 1159/2019 dan Girik C.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah Waduk Kamal untuk bidang tanah seluas 3.244 m2 serta memasang patok tanpa hak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah klaim kepemilikan Penggugat karena hanya berdasar Akta Jual Beli tanpa sertifikat, tidak terdaftar sebagai wajib pajak PBB, dan tidak ada bukti penguasaan fisik yang kuat.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan tanahnya berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah Penggugat, serta mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran kerugian materiil.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat (lokatie onderzoek) pada 10 November 2023 menunjukkan bahwa batas-batas tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa sangat berbeda dengan yang didalilkan dalam surat gugatan.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in objecto dari Tergugat II karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian identitas objek sengketa antara dalil dan fakta pemeriksaan setempat.", + "page": 106, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (ahli waris), Tergugat II, dan beberapa instansi pemerintah terkait pengadaan tanah Waduk Kamal, dengan dalil bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah yang seharusnya milik Penggugat serta memasang patok tanpa hak. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, ganti rugi materil sebesar Rp 10.251.000.000, ganti rugi immaterial sebesar Rp 7.000.000.000, serta uang paksa. Tergugat I dan Tergugat II membantah klaim tersebut dengan alasan prosedur pengadaan telah sesuai hukum, tanah yang disengketakan berbeda, serta kelemahan bukti kepemilikan Penggugat. Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan berbagai eksepsi termasuk kompetensi absolut dan kurang pihak. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dengan fakta di lapangan berdasarkan pemeriksaan setempat. Akibatnya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in objecto dari Tergugat II, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima, dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (ahli waris), Tergugat II, dan beberapa instansi pemerintah terkait pengadaan tanah Waduk Kamal, dengan dalil bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah yang seharusnya milik Penggugat serta memasang patok tanpa hak. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, ganti rugi materil sebesar Rp 10.251.000.000, ganti rugi immaterial sebesar Rp 7.000.000.000, serta uang paksa. Tergugat I dan Tergugat II membantah klaim tersebut dengan alasan prosedur pengadaan telah sesuai hukum, tanah yang disengketakan berbeda, serta kelemahan bukti kepemilikan Penggugat. Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan berbagai eksepsi termasuk kompetensi absolut dan kurang pihak. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dengan fakta di lapangan berdasarkan pemeriksaan setempat. Akibatnya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in objecto dari Tergugat II, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima, dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 3.960 m2 di Jl. Kamal Muara berdasarkan Akta Jual Beli No. 1159/2019 dan Girik C.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan nama Tergugat I dan II dalam daftar pengadaan tanah Waduk Kamal untuk bidang tanah seluas 3.244 m2 serta memasang patok tanpa hak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah klaim kepemilikan Penggugat karena hanya berdasar Akta Jual Beli tanpa sertifikat, tidak terdaftar sebagai wajib pajak PBB, dan tidak ada bukti penguasaan fisik yang kuat.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan tanahnya berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah Penggugat, serta mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran kerugian materiil.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat (lokatie onderzoek) pada 10 November 2023 menunjukkan bahwa batas-batas tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa sangat berbeda dengan yang didalilkan dalam surat gugatan.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in objecto dari Tergugat II karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian identitas objek sengketa antara dalil dan fakta pemeriksaan setempat.", + "page": 106, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena batas tanah yang saya tunjuk ternyata beda dengan yang ada di lapangan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13610, + "candidates": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1380 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ahli waris dalam memikul utang warisan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa batas tanah, kesalahan identifikasi objek gugatan (error in objecto), atau alasan penolakan gugatan karena ketidakjelasan obyek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (yang diatur Pasal 1365), putusan menolak gugatan pada tahap eksepsi karena ketidakjelasan objek sengketa (error in objecto), bukan karena penilaian substantif atas unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Pertanyaan awam fokus pada 'kenapa ditolak karena beda batas', yang merupakan masalah prosedural/formal (kejelasan obyek), bukan analisis substantif Pasal 1365. Selain itu, hakim menyatakan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan karena eksepsi dikabulkan, sehingga Pasal 1365 tidak menjadi kerangka hukum yang diuji untuk menjawab pertanyaan penolakan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa gugatan penghinaan. Isinya tidak relevan dengan sengketa tanah, kesalahan identifikasi lokasi, atau alasan penolakan gugatan karena ketidakjelasan obyek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pembuktian (beban bukti). Meskipun Penggugat harus membuktikan haknya, penolakan gugatan dalam putusan ini bukan karena Penggugat gagal membuktikan hak atas tanah, melainkan karena gugatan dinyatakan 'tidak dapat diterima' (niet ontvankelijke verklaard) akibat eksepsi error in objecto (ketidakjelasan obyek sengketa). Pasal 1865 tidak mengatur syarat kejelasan obyek gugatan atau akibat hukum dari ketidaksesuaian dalil dengan fakta lapangan dalam konteks eksepsi formil ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 103188, + "completion_tokens": 6277 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_822_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_822_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b41c2254c56fe452474fad4e199c6b450990b3a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_822_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_822_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 6, + "timings": { + "parse": 0.011, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.33, + "query": 2.199, + "relevance": 43.729, + "total": 130.269 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 14910, + "marked_chars": 14958 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk\nmentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp368.400,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);\nDemikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara pada hari: Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh HANIFZAR, S.H.,M.H.,\nsebagai Hakim Ketua, DENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan YUSTI CINIANUS\nRADJAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah\ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh\nWIDDY HASTUTY, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari tersebut.\n Hakim-Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n DENY RISWANTO, S.H.,M.H.\n HANIFZAR, S.H.,M.H.\n YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.\nPanitera Pengganti,\nWIDDY HASTUTY, S.H.,M.H.\nPerincian Biaya: \n1.\nPNBP\n: Rp30.000,00\n2.\nBiaya Proses\n: Rp200.000,00\nHalaman 5 dari 6 Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 14958, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (PT. CIPTA PAPERIA) dan Tergugat II (ALAN HADIWIJAYA) terkait sengketa yang berkaitan dengan biaya perbaikan kendaraan dan biaya berobat di rumah sakit. Para pihak kemudian mencapai kesepakatan perdamaian di hadapan Majelis Hakim untuk mengakhiri persengketaan tersebut. Majelis Hakim menguatkan perjanjian perdamaian tersebut dalam bentuk Putusan Perdamaian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat sepakat menyelesaikan perkara perdata melalui perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pihak menyepakati nilai ganti rugi sebesar Rp44.198.629 yang terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp23.864.381 dan biaya pengobatan di rumah sakit sebesar Rp20.334.311.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Pertama (Penggugat) menyetujui untuk tidak meminta jumlah tambahan apapun dari Pihak Kedua (Para Tergugat) selain dari nilai ganti rugi yang telah disepakati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Kedua berjanji akan melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Pihak Pertama setelah Pihak Pertama memberikan asli invoice dan asli bukti pembayaran terkait biaya perbaikan kendaraan dan biaya rumah sakit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Pertama berjanji tidak akan melakukan gugatan, tuntutan, atau upaya hukum apapun baik secara perdata maupun pidana terkait nilai ganti rugi yang diperoleh dari Pihak Kedua.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pihak berjanji akan melepaskan dan membebaskan satu sama lain baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan untuk menghukum kedua belah pihak menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang dokter, menggugat PT. CIPTA PAPERIA dan ALAN HADIWIJAYA terkait sengketa perdata yang melibatkan klaim biaya perbaikan kendaraan dan biaya pengobatan di rumah sakit. Pada tanggal 12 Maret 2025, para pihak hadir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan kesediaan untuk mengakhiri persengketaan melalui jalan damai. Para pihak telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Februari 2025 yang mengatur pembayaran ganti rugi sebesar Rp44.198.629, yang mencakup rincian biaya kendaraan dan rumah sakit, dengan syarat Penggugat tidak akan menuntut tambahan biaya atau upaya hukum lebih lanjut. Majelis Hakim kemudian menguatkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi Putusan Perdamaian, menghukum kedua belah pihak untuk menaatinya, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang dokter, menggugat PT. CIPTA PAPERIA dan ALAN HADIWIJAYA terkait sengketa perdata yang melibatkan klaim biaya perbaikan kendaraan dan biaya pengobatan di rumah sakit. Pada tanggal 12 Maret 2025, para pihak hadir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan kesediaan untuk mengakhiri persengketaan melalui jalan damai. Para pihak telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Februari 2025 yang mengatur pembayaran ganti rugi sebesar Rp44.198.629, yang mencakup rincian biaya kendaraan dan rumah sakit, dengan syarat Penggugat tidak akan menuntut tambahan biaya atau upaya hukum lebih lanjut. Majelis Hakim kemudian menguatkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi Putusan Perdamaian, menghukum kedua belah pihak untuk menaatinya, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat sepakat menyelesaikan perkara perdata melalui perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pihak menyepakati nilai ganti rugi sebesar Rp44.198.629 yang terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp23.864.381 dan biaya pengobatan di rumah sakit sebesar Rp20.334.311.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Pertama (Penggugat) menyetujui untuk tidak meminta jumlah tambahan apapun dari Pihak Kedua (Para Tergugat) selain dari nilai ganti rugi yang telah disepakati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Kedua berjanji akan melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Pihak Pertama setelah Pihak Pertama memberikan asli invoice dan asli bukti pembayaran terkait biaya perbaikan kendaraan dan biaya rumah sakit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Pertama berjanji tidak akan melakukan gugatan, tuntutan, atau upaya hukum apapun baik secara perdata maupun pidana terkait nilai ganti rugi yang diperoleh dari Pihak Kedua.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pihak berjanji akan melepaskan dan membebaskan satu sama lain baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan untuk menghukum kedua belah pihak menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat damai dan terima uang ganti rugi, tapi kenapa saya tetap harus bayar biaya perkara?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14910, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1851 KUHPerdata", + "Pasal 1858 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1851: Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1858: Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Meskipun perjanjian perdamaian mengikat para pihak, pasal ini tidak mengatur secara substantif mengenai kewajiban pembayaran biaya perkara kepada negara/pengadilan. Biaya perkara adalah kewajiban prosedural yang diatur dalam hukum acara (HIR/RBg), bukan akibat substansial dari isi perjanjian perdata itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan apa itu perdamaian (perjanjian untuk mengakhiri sengketa). Definisi ini tidak mengandung ketentuan mengenai siapa yang menanggung biaya perkara pengadilan. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan beban biaya proses peradilan, bukan definisi atau unsur sah tidaknya perjanjian perdamaian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan eksekutorial perdamaian yang setara dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum isi perjanjian, bukan dengan kewajiban administratif atau finansial para pihak untuk membayar biaya perkara kepada negara. Kewajiban membayar biaya perkara tidak timbul dari kekuatan mengikat isi perdamaian itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10922, + "completion_tokens": 1140 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_82_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_82_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40816a02866b4ba050cdb0a7d6cdc647a8b22e4f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_82_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_82_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.088, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.398, + "query": 1.971, + "relevance": 34.895, + "total": 155.352 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55385, + "marked_chars": 55538 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55538, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh DIAN YUHANA DEWI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai wali dan memberi izin menjual harta warisan atas nama CAHAYA PUSPA SIDNEY, anak dari almarhum BRIAN ANGGUN ALFANTO yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan perwakilan hukum bagi ahli waris yang belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam transaksi jual beli tanah warisan. Pemohon meminta penetapan pengadilan agar dapat mewakili kepentingan hukum CAHAYA PUSPA SIDNEY dalam menjual bagian tanah warisan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PANIDJAN dan AMINAH menikah pada tanggal 01 Oktober 1972 dan dikaruniai lima orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PANIDJAN meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2009.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIAN ANGGUN ALFANTO, anak kelima PANIDJAN, meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIAN ANGGUN ALFANTO pernah menikah dengan HEPPY AS dan dikaruniai satu anak perempuan bernama CAHAYA PUSPA SIDNEY.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CAHAYA PUSPA SIDNEY lahir pada tanggal 28 November 2009 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan PANIDJAN berupa tanah seluas 325 M2 di Kota Tangerang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3026 atas nama enam ahli waris, termasuk BRIAN ANGGUN ALFANTO.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 3026 telah diganti, menggantikan nama BRIAN ANGGUN ALFANTO dengan CAHAYA PUSPA SIDNEY.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HEPPY AS, ibu kandung CAHAYA PUSPA SIDNEY, memberikan hak perwalian dan izin menjual kepada DIAN YUHANA DEWI melalui surat pernyataan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris lain menyetujui DIAN YUHANA DEWI menjadi wali dan mewakili CAHAYA PUSPA SIDNEY dalam transaksi jual beli.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan perwalian dan izin menjual tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, DIAN YUHANA DEWI, mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjual harta warisan. Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum BRIAN ANGGUN ALFANTO, yang merupakan anak dari pasangan PANIDJAN dan AMINAH. Setelah kematian PANIDJAN dan kemudian BRIAN ANGGUN ALFANTO, harta warisan berupa tanah di Kota Tangerang telah beralih hak kepada para ahli waris, termasuk CAHAYA PUSPA SIDNEY, anak dari BRIAN ANGGUN ALFANTO. CAHAYA PUSPA SIDNEY masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali untuk mewakili CAHAYA PUSPA SIDNEY dalam menjual bagian tanah warisan tersebut, dengan persetujuan ibu kandung anak (HEPPY AS) dan ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa kewenangan absolut dan relatif, serta menilai bahwa permohonan beralasan hukum karena adanya kebutuhan perlindungan kepentingan anak yang belum dewasa dalam transaksi hukum. Hakim menetapkan DIAN YUHANA DEWI sebagai wali yang diberi kuasa untuk mewakili CAHAYA PUSPA SIDNEY dalam bertindak menurut hukum, khususnya untuk menjual harta warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, DIAN YUHANA DEWI, mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjual harta warisan. Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum BRIAN ANGGUN ALFANTO, yang merupakan anak dari pasangan PANIDJAN dan AMINAH. Setelah kematian PANIDJAN dan kemudian BRIAN ANGGUN ALFANTO, harta warisan berupa tanah di Kota Tangerang telah beralih hak kepada para ahli waris, termasuk CAHAYA PUSPA SIDNEY, anak dari BRIAN ANGGUN ALFANTO. CAHAYA PUSPA SIDNEY masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali untuk mewakili CAHAYA PUSPA SIDNEY dalam menjual bagian tanah warisan tersebut, dengan persetujuan ibu kandung anak (HEPPY AS) dan ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa kewenangan absolut dan relatif, serta menilai bahwa permohonan beralasan hukum karena adanya kebutuhan perlindungan kepentingan anak yang belum dewasa dalam transaksi hukum. Hakim menetapkan DIAN YUHANA DEWI sebagai wali yang diberi kuasa untuk mewakili CAHAYA PUSPA SIDNEY dalam bertindak menurut hukum, khususnya untuk menjual harta warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "PANIDJAN dan AMINAH menikah pada tanggal 01 Oktober 1972 dan dikaruniai lima orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PANIDJAN meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2009.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIAN ANGGUN ALFANTO, anak kelima PANIDJAN, meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIAN ANGGUN ALFANTO pernah menikah dengan HEPPY AS dan dikaruniai satu anak perempuan bernama CAHAYA PUSPA SIDNEY.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CAHAYA PUSPA SIDNEY lahir pada tanggal 28 November 2009 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan PANIDJAN berupa tanah seluas 325 M2 di Kota Tangerang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3026 atas nama enam ahli waris, termasuk BRIAN ANGGUN ALFANTO.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 3026 telah diganti, menggantikan nama BRIAN ANGGUN ALFANTO dengan CAHAYA PUSPA SIDNEY.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HEPPY AS, ibu kandung CAHAYA PUSPA SIDNEY, memberikan hak perwalian dan izin menjual kepada DIAN YUHANA DEWI melalui surat pernyataan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris lain menyetujui DIAN YUHANA DEWI menjadi wali dan mewakili CAHAYA PUSPA SIDNEY dalam transaksi jual beli.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan perwalian dan izin menjual tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya kakak dari almarhum, bagaimana cara saya menjadi wali untuk mewakili keponakan saya yang masih kecil dalam menjual tanah warisan dengan persetujuan ibu dan keluarga?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18815, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 355 KUHPerdata", + "Pasal 359 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 355 KUHPerdata", + "text": "Pasal 355: Masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua. Badan hukum tidak boleh diangkat beberapa orang dengan urutan pengangkatan, sehingga yang diangkat belakang bertindak sebagai wali, bila yang lebih dulu tidak ada." + }, + { + "pasal": "Pasal 359 KUHPerdata", + "text": "Pasal 359: Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali. Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh Pengadilan Negeri, bila alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada lagi. Atas permohonan ini Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, dan dewan perwalian bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar kawin, maka Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 354a. Permohonan dikabulkan kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau-kalau bapak atau ibu menelantarkan anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini, ketentuan dalam alinea keempat Pasal 206 berlaku dengan sekedar penyesuaian. Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan, penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan. Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian menurut undang-undang (demi hukum) ketika salah satu orang tua meninggal. Dalam putusan, hakim secara eksplisit menguji apakah Pemohon (kakak kandung) dapat menjadi wali berdasarkan ketentuan ini setelah ibu kandung (HEPPY AS) menyerahkan hak perwaliannya. Isi pasal menjadi dasar hukum utama yang dipertimbangkan hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali demi hukum, sehingga memiliki hubungan substantif nyata dengan pertanyaan tentang cara menjadi wali." + }, + { + "pasal": "Pasal 355 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengangkatan wali oleh orang tua melalui wasiat. Fakta dalam perkara menunjukkan bahwa pengangkatan wali tidak dilakukan melalui wasiat, melainkan melalui penyerahan hak perwalian oleh ibu kandung dan penetapan hakim berdasarkan Pasal 345. Karena mekanisme wasiat tidak muncul sebagai fakta atau dalil dalam sengketa ini, pasal ini tidak relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 359 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengangkatan wali oleh Hakim ketika perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah atau anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua tanpa pengaturan yang jelas. Dalam putusan, hakim justru menyatakan bahwa perwalian dipangku 'demi hukum' oleh Pemohon berdasarkan Pasal 345 (karena adanya penyerahan hak dari ibu), bukan karena ketiadaan pengaturan yang sah yang memerlukan pengangkatan baru oleh Hakim sebagai langkah pertama. Meskipun Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali, dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 345, bukan Pasal 359. Oleh karena itu, Pasal 359 tidak menjadi teori hukum yang diuji atau diaplikasikan dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24998, + "completion_tokens": 1524 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_832_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_832_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d0b2effda8f7c3a2a82d03a99729c975679fdcd7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_832_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_832_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 112.978, + "query": 3.91, + "relevance": 54.06, + "total": 171.002 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98904, + "marked_chars": 99192 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDalam Konvensi\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDalam Rekonvensi\n1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;\n2.Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat Rekonvensi dan\nTergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Bapak Wismar Naibaho dan\nHarlina Simarmata sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19–11–\n2021 yang diketahui Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 07, Lurah\nKelurahan Kali Baru serta Camat Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara;\n3.Menyatakan sah secara hukum harta peninggalan Wismar Naibaho dan\nIbu Harlina Simarmata aset/ harta tidak bergerak berupa 5 (lima) bidang\ntanah dan rumah di atasnya adalah harta warisan terdiri dari :\n3.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Cilincing No. 25\nRT.010 RW 007 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing – Jakarta Utara, suratnya\nadalah SHGB No.671 an. WISMAR NAIBAHO;\n3.2. Tanah dan bangunan seluas 52 M2 yang terletak dan dikenal umum di\nGang I RT 008, RW.001 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara Prov. DKI.\nJakarta sesuai Sertipikat Hak Milik No.734 tercatat atas nama Penggugat\nHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkama" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 99192, + "frame": "Pengugat Jan Klaster T. Naibho menggugat saudara-saudaranya (Tergugat I-VI, Turut Tergugat I-II) dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Turut Tergugat III) terkait status kepemilikan dan hibah atas tanah dan bangunan di Jalan Raya Cilincing No. 25 Jakarta Utara yang bersertifikat SHGB atas nama Wismar Naibaho. Pengugat meminta pengadilan menyatakan sah hibah SHGB tersebut kepadanya, menyatakan dirinya sebagai pemilik, serta memerintahkan perpanjangan/pembaruan hak dan membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Gugatan konvensi Pengugat ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi para Tergugat dikabulkan sebagian untuk menetapkan status ahli waris dan pembagian harta warisan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengugat, Tergugat I-VI, dan Turut Tergugat I-II adalah saudara kandung, yaitu 3 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari almarhum Wismar Naibaho dan almarhumah Harlina Simarmata.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Obyek sengketa berupa rumah dan bangunan di Jalan Raya Cilincing No. 25 Jakarta Utara semula adalah milik Wismar Naibaho.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan bahwa Wismar Naibaho telah menghibahkan SHGB No. 671 Kalibaru atas obyek sengketa kepada Pengugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil hibah dengan menyatakan obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi dan tidak ada bukti tertulis hibah.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tidak ditemukan bukti surat berupa akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang membuktikan bahwa obyek sengketa telah dihibahkan oleh Wismar Naibaho kepada Pengugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan peninggalan Wismar Naibaho dan Harlina Simarmata belum pernah dibagi kepada para ahli waris.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris memiliki hak yang sama atas harta warisan dengan bagian masing-masing sebesar 1/9.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi untuk menetapkan dana pinjaman ahli waris sebesar Rp339.442.349 tidak dapat dibuktikan di persidangan.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Pengugat bahwa ia adalah pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan Raya Cilincing No. 25 Jakarta Utara (bersertifikat SHGB No. 671 atas nama Wismar Naibaho) karena telah dihibahkan oleh orang tuanya, Wismar Naibaho. Pengugat menuntut pernyataan sah hibah tersebut, pengakuan kepemilikan, perpanjangan hak guna bangunan, serta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang menghalangi renovasi. Para Tergugat membantah klaim hibah tersebut, menyatakan bahwa sertifikat masih atas nama orang tua dan obyek sengketa merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalil hibah karena tidak ada akta hibah dari PPAT sesuai ketentuan hukum, sehingga gugatan konvensi Pengugat ditolak seluruhnya. Sebaliknya, dalam gugatan rekonvensi, hakim menetapkan bahwa para pihak adalah ahli waris sah dan obyek sengketa serta harta warisan lainnya merupakan harta bersama yang belum dibagi, sehingga hak masing-masing ahli waris ditetapkan sebesar 1/9 bagian. Gugatan rekonvensi lainnya, termasuk klaim pengembalian dana pinjaman ahli waris, ditolak karena tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Pengugat bahwa ia adalah pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan Raya Cilincing No. 25 Jakarta Utara (bersertifikat SHGB No. 671 atas nama Wismar Naibaho) karena telah dihibahkan oleh orang tuanya, Wismar Naibaho. Pengugat menuntut pernyataan sah hibah tersebut, pengakuan kepemilikan, perpanjangan hak guna bangunan, serta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang menghalangi renovasi. Para Tergugat membantah klaim hibah tersebut, menyatakan bahwa sertifikat masih atas nama orang tua dan obyek sengketa merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalil hibah karena tidak ada akta hibah dari PPAT sesuai ketentuan hukum, sehingga gugatan konvensi Pengugat ditolak seluruhnya. Sebaliknya, dalam gugatan rekonvensi, hakim menetapkan bahwa para pihak adalah ahli waris sah dan obyek sengketa serta harta warisan lainnya merupakan harta bersama yang belum dibagi, sehingga hak masing-masing ahli waris ditetapkan sebesar 1/9 bagian. Gugatan rekonvensi lainnya, termasuk klaim pengembalian dana pinjaman ahli waris, ditolak karena tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengugat, Tergugat I-VI, dan Turut Tergugat I-II adalah saudara kandung, yaitu 3 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari almarhum Wismar Naibaho dan almarhumah Harlina Simarmata.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Obyek sengketa berupa rumah dan bangunan di Jalan Raya Cilincing No. 25 Jakarta Utara semula adalah milik Wismar Naibaho.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan bahwa Wismar Naibaho telah menghibahkan SHGB No. 671 Kalibaru atas obyek sengketa kepada Pengugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil hibah dengan menyatakan obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi dan tidak ada bukti tertulis hibah.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tidak ditemukan bukti surat berupa akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang membuktikan bahwa obyek sengketa telah dihibahkan oleh Wismar Naibaho kepada Pengugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan peninggalan Wismar Naibaho dan Harlina Simarmata belum pernah dibagi kepada para ahli waris.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris memiliki hak yang sama atas harta warisan dengan bagian masing-masing sebesar 1/9.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi untuk menetapkan dana pinjaman ahli waris sebesar Rp339.442.349 tidak dapat dibuktikan di persidangan.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya saudara kandung dari almarhum Wismar Naibaho, dan saya merasa hak saya atas warisan rumah orang tua belum dibagi secara adil kepada semua ahli waris, padahal saya sudah bayar sebagian biaya perawatan, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15569, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1682 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1682: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian. Dalam pertanyaan, subjek hukum adalah 'almarhum Wismar Naibaho', sehingga kematian adalah fakta dasar yang memicu hak waris yang disengketakan oleh pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak otomatis para ahli waris atas harta peninggalan orang yang meninggal. Ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai hak pengguna sebagai ahli waris atas warisan rumah orang tua yang belum dibagi." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembagian warisan antar anak (saudara kandung) secara sama rata ('kepala demi kepala'). Ini langsung menjawab keluhan pengguna mengenai pembagian warisan yang 'belum dibagi secara adil' dengan menegaskan prinsip kesamaan hak antar saudara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (tort). Meskipun pengguna menyebutkan 'sudah bayar sebagian biaya perawatan', hal tersebut dalam konteks waris lebih tepat dikaitkan dengan penghitungan harta bersama atau utang warisan, bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Putusan juga tidak menguji unsur kesalahan atau perbuatan melawan hukum, melainkan status kepemilikan dan pembagian waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hibah. Meskipun hibah menjadi isu dalam putusan terkait salah satu objek sengketa, pertanyaan spesifik pengguna berfokus pada 'warisan' dan 'pembagian adil' antar ahli waris, bukan pada validitas hibah. Pasal ini tidak mengatur mekanisme pembagian warisan yang menjadi inti pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formal (akta notaris) untuk sahnya hibah. Sama seperti Pasal 1666, pasal ini relevan untuk sengketa hibah, tetapi tidak relevan untuk menjawab pertanyaan substantif mengenai hak pembagian warisan antar saudara kandung yang diajukan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35926, + "completion_tokens": 1647 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_835_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_835_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5eeeb656c85b544ddfc140e123a429850c49d333 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_835_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_835_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.308, + "query": 1.733, + "relevance": 34.433, + "total": 121.522 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39282, + "marked_chars": 39390 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39390, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap suaminya, Adi Kelvianto, yang sedang sakit berat sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, dengan tujuan untuk menjual aset dan mencairkan deposito demi biaya pengobatan. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kedua pihak berdomisili di wilayah hukum tersebut. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai pengampu dan izin untuk menjual rumah di Jakarta Utara serta mencairkan deposito, namun permohonan untuk menjual rumah di Tangerang ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Adi Kelvianto yang berdomisili di Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adi Kelvianto menderita sakit diabetes dan komplikasi sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adi Kelvianto tidak dapat berjalan, berbicara, menggerakkan tangan, dan makan menggunakan selang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki aset berupa rumah di Muara Karang, Jakarta Utara atas nama Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki aset berupa deposito berjangka di Bank Central Asia (BCA) cabang Pinangsia atas nama Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki aset berupa rumah di Aeroland Residence, Tangerang atas nama Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan aset diperlukan untuk keperluan biaya pengobatan Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rumah di Tangerang akan dijadikan tempat kediaman bersama keluarga dan belum terdesak untuk biaya kebutuhan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Bun Efie, mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Adi Kelvianto, yang sedang menderita sakit diabetes dan komplikasi sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai pengampu serta izin untuk menjual rumah di Jakarta Utara dan mencairkan deposito atas nama suaminya untuk membiayai pengobatan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Pemohon sebagai pengampu dan mengabulkan permohonan untuk menjual rumah di Jakarta Utara serta mencairkan deposito karena kondisi medis suami yang memerlukan biaya besar. Namun, permohonan untuk menjual rumah di Tangerang ditolak karena rumah tersebut akan tetap digunakan sebagai tempat tinggal keluarga dan belum mendesak untuk dijual." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Bun Efie, mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Adi Kelvianto, yang sedang menderita sakit diabetes dan komplikasi sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai pengampu serta izin untuk menjual rumah di Jakarta Utara dan mencairkan deposito atas nama suaminya untuk membiayai pengobatan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan Pemohon sebagai pengampu dan mengabulkan permohonan untuk menjual rumah di Jakarta Utara serta mencairkan deposito karena kondisi medis suami yang memerlukan biaya besar. Namun, permohonan untuk menjual rumah di Tangerang ditolak karena rumah tersebut akan tetap digunakan sebagai tempat tinggal keluarga dan belum mendesak untuk dijual.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Adi Kelvianto yang berdomisili di Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adi Kelvianto menderita sakit diabetes dan komplikasi sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adi Kelvianto tidak dapat berjalan, berbicara, menggerakkan tangan, dan makan menggunakan selang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki aset berupa rumah di Muara Karang, Jakarta Utara atas nama Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki aset berupa deposito berjangka di Bank Central Asia (BCA) cabang Pinangsia atas nama Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki aset berupa rumah di Aeroland Residence, Tangerang atas nama Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan aset diperlukan untuk keperluan biaya pengobatan Adi Kelvianto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rumah di Tangerang akan dijadikan tempat kediaman bersama keluarga dan belum terdesak untuk biaya kebutuhan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit parah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bolehkah saya menjual rumah atas namanya untuk bayar biaya pengobatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19492, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, suami sakit parah dan tidak bisa mengurus diri sendiri, yang memicu kebutuhan hukum untuk pengampuan agar istri dapat bertindak mewakili. Putusan juga secara eksplisit menguji dan menafsirkan pasal ini untuk mencakup kondisi sakit fisik yang parah, menjadikannya dasar hukum utama untuk menjawab apakah suami perlu diwakili secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang berhak mengajukan permohonan pengampuan (keluarga sedarah). Istri adalah keluarga sedarah, sehingga pasal ini relevan untuk menentukan apakah Pemohon (istri) memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi suaminya, yang merupakan prasyarat sebelum ia bisa menjual aset suami." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kompetensi relatif pengadilan (tempat mengajukan permohonan). Ini adalah aturan prosedural/adacara yang menentukan yurisdiksi, bukan aturan substantif yang menjawab apakah istri boleh menjual rumah atau syarat kesehatan suami. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara beracara atau pembuktian tidak relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Ini murni aturan pembuktian prosedural. Meskipun disebutkan dalam putusan sebagai dasar penerimaan bukti medis, pasal ini tidak mengatur hak, kewajiban, atau syarat substantif untuk pengampuan atau penjualan aset, sehingga tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan hukum awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18248, + "completion_tokens": 1147 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..df985c6415575869fff4745be5559d02d71743c5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.066, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.458, + "query": 2.899, + "relevance": 44.503, + "total": 148.927 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 77697, + "marked_chars": 77913 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDalam Eksepsi:\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat III;;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sejumlah Rp. 10.459.200,00 (sepuluh juta empat ratus\nlima puluh Sembilan rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 11 Desember 2022.,\noleh kami: Gede Sunarjana, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto\nBayuaji., S.H., M.H. dan Togi Pardede, S.H., M.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 02 Januari\nHalaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2022, putusan tersebut di" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 77913, + "frame": "Penggugat [Marthen Kote] menggugat Tergugat I [Handy Sugih], Tergugat II [Agus Madjid], Tergugat III [PT. Bank Mandiri], serta Turut Tergugat I [Soepawie] dan Turut Tergugat II [Kepala BPN Jakarta Utara] terkait sengketa kepemilikan dan pengalihan hak atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000. Penggugat meminta pernyataan batal demi hukum atas Akta Jual Beli dan Hak Tanggungan, pengakuan kepemilikan sah, serta pembayaran ganti rugi. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000 atas tanah seluas 108 M2 di Komplek Pertamina Tugu X. 36, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000 dari Tergugat I pada tahun 1997 dengan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan tanpa melibatkan notaris atau PPAT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I bersama Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 64/Koja/1997 atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan kehadiran Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I menjaminkan objek sengketa kepada Tergugat III sehingga diterbitkan Hak Tanggungan Nomor 3337/1997 oleh Turut Tergugat I.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga bersifat kabur (obscuur libel).", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat obscur libel karena mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Marthen Kote] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [Handy Sugih], Tergugat II [Agus Madjid], Tergugat III [PT. Bank Mandiri], Turut Tergugat I [Soepawie], dan Turut Tergugat II [Kepala BPN Jakarta Utara] dengan dalih bahwa sertifikat miliknya telah dialihkan secara ilegal melalui Akta Jual Beli dan Hak Tanggungan tanpa sepengetahuannya. Tergugat III mengajukan eksepsi yang salah satunya menyatakan gugatan bersifat kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi obscur libel tersebut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Marthen Kote] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [Handy Sugih], Tergugat II [Agus Madjid], Tergugat III [PT. Bank Mandiri], Turut Tergugat I [Soepawie], dan Turut Tergugat II [Kepala BPN Jakarta Utara] dengan dalih bahwa sertifikat miliknya telah dialihkan secara ilegal melalui Akta Jual Beli dan Hak Tanggungan tanpa sepengetahuannya. Tergugat III mengajukan eksepsi yang salah satunya menyatakan gugatan bersifat kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi obscur libel tersebut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000 atas tanah seluas 108 M2 di Komplek Pertamina Tugu X. 36, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000 dari Tergugat I pada tahun 1997 dengan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan tanpa melibatkan notaris atau PPAT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I bersama Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 64/Koja/1997 atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan kehadiran Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I menjaminkan objek sengketa kepada Tergugat III sehingga diterbitkan Hak Tanggungan Nomor 3337/1997 oleh Turut Tergugat I.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga bersifat kabur (obscuur libel).", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat obscur libel karena mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya sertifikat tanah yang tiba-tiba dijual dan dijadikan jaminan utang ke bank tanpa saya tahu, tapi gugatan saya ditolak karena dianggap membingungkan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9060, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1317 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1317 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1317: Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat kewajiban mengganti rugi akibat wanprestasi (ingkar janji). Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Meskipun gugatan ditolak karena bentuknya yang kabur (mencampuradukkan wanprestasi dan PMH), pasal ini merupakan salah satu dari dua teori hukum substantif yang menjadi dasar sengketa dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai kesalahan penyusunan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1317 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perjanjian untuk kepentingan orang ketiga. Tidak ada fakta, dalil, atau isu hukum dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang berkaitan dengan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga. Pasal ini tidak dikutip atau dibahas dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (efek relatif perjanjian). Meskipun secara umum relevan dengan sengketa pihak ketiga, dalam pertimbangan putusan ini, pasal ini tidak dikutip, tidak menjadi dasar pertimbangan hakim, dan tidak menjadi isu hukum yang diperiksa. Relevansinya hanya bersifat hipotetis atau umum, bukan substantif dalam konteks putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Sama seperti Pasal 1243, pasal ini merupakan teori hukum substantif lain yang dicampuradukkan oleh penggugat sehingga menyebabkan gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel). Pasal ini menjadi bagian dari analisis hakim mengenai kesalahan struktur gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26692, + "completion_tokens": 1385 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_848_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_848_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..240a229b280ac1f57786203c45325ad61e1df7f3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_848_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_848_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 43, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.644, + "query": 6.034, + "relevance": 45.997, + "total": 163.738 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 113935, + "marked_chars": 114313 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh\nkami, Hj Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasmy,\nS.H dan Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor 848/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember\n2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum\npada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H, Panitera\nPengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat. Dan putusan tersebut telah\ndikirimkan melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota, \n Hakim Ketua,\n Hasmy, S.H.\n Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.\nRanto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M\nPaniteraPengganti,\nAri Palti Siregar, S.T., S.H., M.H\nHalaman 42 dari 43 Putusan Nomor 857/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada," + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 114313, + "frame": "PT. JAYA SEJATI DUA menggugat PT. ARTA MINA JAYA atas sengketa pembayaran tagihan jasa pengedokan kapal KM. Saparua 88 dan perbaikan kapal yang didalilkan sebagai wanprestasi. Penggugat meminta pembayaran sisa tagihan, bunga, serta ganti rugi materiil, immateriil, moril, dan selisih tonase. Gugatan ini dinyatakan gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan pengedokan kapal KM. Saparua 88 milik Tergugat di galangan milik Penggugat dengan kesepakatan biaya harian dan syarat pembayaran.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kapal KM. Saparua 88 masuk ke galangan Penggugat pada tanggal 29 Maret 2022 dan dinaikkan ke atas docking pada tanggal 31 Maret 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 8 April 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp. 200.000.000 secara tunai dan transfer antara April hingga Juni 2022.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membeli bahan perbaikan kapal seperti plat dan besi atas biaya sendiri yang kemudian ditagihkan kepada Tergugat.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih sisa tagihan sebesar Rp. 248.710.235 yang belum dibayar Tergugat untuk biaya awal dan perbaikan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan somasi dan pemanggilan melalui Kesyahbandaran kepada Tergugat untuk membayar tagihan dan menurunkan kapal, namun Tergugat tidak menanggapi atau hadir.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya selisih berat tonase kapal antara dokumen yang diserahkan Tergugat dengan hasil pengukuran ulang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan perbaikan alamat pada tanggal 9 April 2025, 16 April 2025, dan 30 April 2025 meskipun telah dipanggil secara sah.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena dianggap tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan akibat ketidakhadiran Penggugat.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. JAYA SEJATI DUA mengajukan gugatan perdata terhadap PT. ARTA MINA JAYA terkait sengketa pembayaran jasa pengedokan dan perbaikan kapal KM. Saparua 88. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berjanji untuk melakukan pengedokan kapal di galangannya dan melakukan sejumlah pembayaran uang muka, namun Tergugat tidak melunasi sisa tagihan yang didalilkan sebesar ratusan juta rupiah serta tagihan sewa docking yang terus berjalan selama berbulan-bulan. Penggugat juga mendalilkan kerugian immateriil akibat terhalangnya galangan lain, kerugian moril akibat laporan polisi oleh Tergugat, serta selisih biaya akibat perbedaan tonase kapal. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memeriksa pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa persidangan setelah dipanggil secara sah. Hakim menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. JAYA SEJATI DUA mengajukan gugatan perdata terhadap PT. ARTA MINA JAYA terkait sengketa pembayaran jasa pengedokan dan perbaikan kapal KM. Saparua 88. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berjanji untuk melakukan pengedokan kapal di galangannya dan melakukan sejumlah pembayaran uang muka, namun Tergugat tidak melunasi sisa tagihan yang didalilkan sebesar ratusan juta rupiah serta tagihan sewa docking yang terus berjalan selama berbulan-bulan. Penggugat juga mendalilkan kerugian immateriil akibat terhalangnya galangan lain, kerugian moril akibat laporan polisi oleh Tergugat, serta selisih biaya akibat perbedaan tonase kapal. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memeriksa pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa persidangan setelah dipanggil secara sah. Hakim menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan pengedokan kapal KM. Saparua 88 milik Tergugat di galangan milik Penggugat dengan kesepakatan biaya harian dan syarat pembayaran.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kapal KM. Saparua 88 masuk ke galangan Penggugat pada tanggal 29 Maret 2022 dan dinaikkan ke atas docking pada tanggal 31 Maret 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 8 April 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp. 200.000.000 secara tunai dan transfer antara April hingga Juni 2022.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membeli bahan perbaikan kapal seperti plat dan besi atas biaya sendiri yang kemudian ditagihkan kepada Tergugat.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih sisa tagihan sebesar Rp. 248.710.235 yang belum dibayar Tergugat untuk biaya awal dan perbaikan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan somasi dan pemanggilan melalui Kesyahbandaran kepada Tergugat untuk membayar tagihan dan menurunkan kapal, namun Tergugat tidak menanggapi atau hadir.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya selisih berat tonase kapal antara dokumen yang diserahkan Tergugat dengan hasil pengukuran ulang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan perbaikan alamat pada tanggal 9 April 2025, 16 April 2025, dan 30 April 2025 meskipun telah dipanggil secara sah.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena dianggap tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan akibat ketidakhadiran Penggugat.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan beli bahan perbaikan untuk kapal milik mereka, tapi sisa tagihan docking mereka tidak mau lunasi dan kapal tetap di galangan saya, bagaimana cara saya menagihnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 113935, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum bagi kreditor (penggugat) untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset debitur (kapal) guna menjamin terpenuhinya sisa tagihan yang tidak dibayar, sebagaimana didalilkan dalam gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Ini adalah dasar substantif utama untuk menagih sisa tagihan, biaya docking yang terus berjalan, serta bunga keterlambatan akibat Tergugat tidak melunasi hutangnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah penagihan hutang akibat wanprestasi antara pihak yang sudah terikat perjanjian, bukan sengketa mengenai pihak ketiga atau validitas perjanjian dengan pihak luar. Pasal ini tidak menjawab cara menagih hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini juga mengatur prinsip relatifnya perjanjian dan perlindungan pihak ketiga. Sama seperti Pasal 1315, pasal ini tidak mengatur mekanisme penagihan, akibat hukum wanprestasi, atau jaminan pembayaran atas sisa tagihan docking yang menjadi inti pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 78679, + "completion_tokens": 1534 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_84_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_84_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b21ea4455d17d73a9749b470f93058b8ad0cfda3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_84_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_84_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.798, + "query": 4.942, + "relevance": 29.461, + "total": 134.224 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39187, + "marked_chars": 39295 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39295, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin jual untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam hal pengelolaan harta warisan. Sengketa ini bersifat non-kontraksional (permohonan perdata) tanpa pihak tergugat yang berlawanan, melainkan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan kewenangan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai kuasa/wakil anaknya untuk melakukan balik nama, menjual, atau menerima bagian dari harta peninggalan orang tua almarhum suaminya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan SURYADI GUNAWAN pada tanggal 05 Desember 2009 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 409/I/PP/2009.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama LUMINA GUNAWAN yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2010.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, SURYADI GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anaknya, LUMINA GUNAWAN, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SURYADI GUNAWAN berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 85.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dari almarhum suami Pemohon, GUNAWAN, dan ibunya, SRI RAHAYU GUNAWAN, memiliki harta berupa dua bidang tanah kosong atas nama Benjamin Gunawan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu dari almarhum suami Pemohon, SRI RAHAYU GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2017.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan orang tua suami Pemohon menjadi milik para ahli waris, termasuk bagian yang menjadi hak pengganti dari almarhum SURYADI GUNAWAN yang diwakili oleh anaknya LUMINA GUNAWAN.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon, LUMINA GUNAWAN, berusia 13 tahun dan dinyatakan belum dewasa serta tidak cakap melakukan tindakan hukum.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dari almarhum suami Pemohon bermaksud membalik nama dan menjual aset tersebut untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang berdomisili di Jakarta Utara, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena anaknya yang masih di bawah umur merupakan ahli waris pengganti dari almarhum suaminya. Almarhum suami Pemohon adalah anak dari pasangan GUNAWAN dan SRI RAHAYU GUNAWAN. Setelah ibu almarhum suami meninggal dunia, harta peninggalan mereka berupa dua bidang tanah kosong atas nama Benjamin Gunawan menjadi hak para ahli waris, termasuk bagian yang seharusnya diterima oleh anak Pemohon sebagai pengganti ayahnya. Karena anak Pemohon masih berusia 13 tahun dan tidak cakap hukum, Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk diangkat sebagai kuasa/wakil anaknya guna melakukan balik nama, menjual, atau menerima bagian dari harta peninggalan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anaknya, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait harta peninggalan orang tua almarhum suaminya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang berdomisili di Jakarta Utara, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena anaknya yang masih di bawah umur merupakan ahli waris pengganti dari almarhum suaminya. Almarhum suami Pemohon adalah anak dari pasangan GUNAWAN dan SRI RAHAYU GUNAWAN. Setelah ibu almarhum suami meninggal dunia, harta peninggalan mereka berupa dua bidang tanah kosong atas nama Benjamin Gunawan menjadi hak para ahli waris, termasuk bagian yang seharusnya diterima oleh anak Pemohon sebagai pengganti ayahnya. Karena anak Pemohon masih berusia 13 tahun dan tidak cakap hukum, Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk diangkat sebagai kuasa/wakil anaknya guna melakukan balik nama, menjual, atau menerima bagian dari harta peninggalan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anaknya, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait harta peninggalan orang tua almarhum suaminya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan SURYADI GUNAWAN pada tanggal 05 Desember 2009 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 409/I/PP/2009.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama LUMINA GUNAWAN yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2010.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, SURYADI GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anaknya, LUMINA GUNAWAN, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SURYADI GUNAWAN berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 85.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dari almarhum suami Pemohon, GUNAWAN, dan ibunya, SRI RAHAYU GUNAWAN, memiliki harta berupa dua bidang tanah kosong atas nama Benjamin Gunawan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu dari almarhum suami Pemohon, SRI RAHAYU GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2017.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan orang tua suami Pemohon menjadi milik para ahli waris, termasuk bagian yang menjadi hak pengganti dari almarhum SURYADI GUNAWAN yang diwakili oleh anaknya LUMINA GUNAWAN.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon, LUMINA GUNAWAN, berusia 13 tahun dan dinyatakan belum dewasa serta tidak cakap melakukan tindakan hukum.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dari almarhum suami Pemohon bermaksud membalik nama dan menjual aset tersebut untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Anak saya masih kecil dan belum bisa mengurus warisan tanah dari kakeknya, bolehkah saya yang mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18981, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan prosedur bagi wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta anak belum dewasa, khususnya pengasingan atau penjualan barang tak bergerak (tanah). Dalam pertanyaan, orang tua ingin mengurus warisan tanah dari kakek yang merupakan harta tak bergerak milik anak yang belum dewasa. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa pemohon (wali) harus mendapatkan izin Pengadilan untuk bertindak mewakili anak tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme permohonan izin jual bagi wali terhadap barang tak bergerak milik anak belum dewasa. Ini merupakan kelanjutan substantif dari Pasal 393 yang menjawab pertanyaan 'bagaimana cara mengurus/menjual' harta tersebut. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar kewenangan Pengadilan untuk mengizinkan penjualan aset warisan yang menjadi bagian anak, sehingga sangat relevan dengan inti pertanyaan tentang kewenangan orang tua mengurus harta anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19191, + "completion_tokens": 1235 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_85_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_85_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ce2650dec0af721cab658fed0609f1f071c0bc1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_85_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_85_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 73.75, + "query": 1.816, + "relevance": 18.236, + "total": 93.846 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27322, + "marked_chars": 27394 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27394, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan status perwalian dan mendapatkan izin pengambilan polis asuransi atas nama anak yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan hukum bagi Pemohon sebagai orang tua tunggal untuk mewakili anak dalam mengambil manfaat asuransi peninggalan almarhum istri Pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk mengambil asuransi tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Novita Stefani Affandi pada tanggal 18 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Novita Stefani Affandi memiliki seorang anak bernama KEINARRA ZOE ANTONY yang lahir pada tanggal 08 Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Stefani Affandi meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Stefani Affandi memiliki polis asuransi dengan nomor 36585089 pada PT. AIA FINANCIAL yang ditunjuk sebagai penerima polis adalah anak KEINARRA ZOE ANTONY.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak KEINARRA ZOE ANTONY masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengambil polis asuransi tersebut untuk kepentingan anak dan keluarganya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang kediamannya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengajukan permohonan perwalian karena istri almarhumnya meninggal dunia. Pemohon dan almarhum istri memiliki satu orang anak yang masih di bawah umur. Almarhum istri meninggalkan polis asuransi pada PT. AIA FINANCIAL yang penerima manfaatnya adalah anak tersebut. Karena anak masih di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, Pemohon memohon penetapan sebagai wali serta izin untuk mewakili anak dalam mengambil polis asuransi tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan perawatan anak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali serta memberikan izin pengambilan polis asuransi tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang kediamannya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengajukan permohonan perwalian karena istri almarhumnya meninggal dunia. Pemohon dan almarhum istri memiliki satu orang anak yang masih di bawah umur. Almarhum istri meninggalkan polis asuransi pada PT. AIA FINANCIAL yang penerima manfaatnya adalah anak tersebut. Karena anak masih di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, Pemohon memohon penetapan sebagai wali serta izin untuk mewakili anak dalam mengambil polis asuransi tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan perawatan anak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali serta memberikan izin pengambilan polis asuransi tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Novita Stefani Affandi pada tanggal 18 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Novita Stefani Affandi memiliki seorang anak bernama KEINARRA ZOE ANTONY yang lahir pada tanggal 08 Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Stefani Affandi meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Stefani Affandi memiliki polis asuransi dengan nomor 36585089 pada PT. AIA FINANCIAL yang ditunjuk sebagai penerima polis adalah anak KEINARRA ZOE ANTONY.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak KEINARRA ZOE ANTONY masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengambil polis asuransi tersebut untuk kepentingan anak dan keluarganya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan meninggalkan polis asuransi untuk anak kami yang masih kecil, apakah saya bisa mengambil uangnya untuk kebutuhan hidup anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27322, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga statusnya sebagai orang yang belum dewasa adalah unsur faktual utama yang memicu perlunya perwalian/wakil hukum. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua karena belum mencapai umur dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjawab inti pertanyaan tentang siapa yang berhak mewakili anak setelah salah satu orang tua meninggal. Pasal ini menetapkan bahwa perwalian otomatis (demi hukum) berpindah kepada orang tua yang masih hidup. Ini adalah dasar hukum substantif yang memungkinkan ayah (pemohon) untuk bertindak sebagai wali dan mengambil uang asuransi untuk anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16838, + "completion_tokens": 888 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_878_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_878_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7e9664e65ee315d5d67447d5a73c3015515277fc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_878_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_878_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.694, + "query": 7.308, + "relevance": 19.776, + "total": 103.812 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 57772, + "marked_chars": 57934 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir; \n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;\n3.\nMenyatakan \nperkawinan \nantara \nPenggugat \ndengan \nTergugat,\nsebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 2593/I/1994, yang\nditerbitkan pada tanggal 02 November 1994 oleh Kepala Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Putus karena\nPerceraian;\n4.\nMemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat\nyang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini\nsetelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kantor Suku\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat\ndalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;\n5.\nMemerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan\nperceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil\nJakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini\nmemperoleh kekuatan hukum yang tetap;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sebesar Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh\nkami, Yamto Susena, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan\nEdi Junaedi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 878/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\ntanggal 19 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 01 April\n2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Mellisa Harahap" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57934, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian serta memerintahkan pencatatan putusan tersebut. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim dalam putusan verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 1994 dan dicatatkan pada tanggal 02 November 1994 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2593/I/1994.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan selama masa perkawinan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh cekcok dan ketidakmampuan Tergugat menafkahi keluarga.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dalih bahwa hubungan perkawinan mereka telah goyah sejak tahun 2000 akibat perselisihan terus-menerus, ketidakmampuan Tergugat menafkahi keluarga, dan pisah rumah sejak tahun 2020. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian berdasarkan alasan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2593/I/1994, dan fakta perselisihan serta pisah rumah telah terbukti melalui bukti surat dan keterangan saksi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, memerintahkan pencatatan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dalih bahwa hubungan perkawinan mereka telah goyah sejak tahun 2000 akibat perselisihan terus-menerus, ketidakmampuan Tergugat menafkahi keluarga, dan pisah rumah sejak tahun 2020. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian berdasarkan alasan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2593/I/1994, dan fakta perselisihan serta pisah rumah telah terbukti melalui bukti surat dan keterangan saksi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, memerintahkan pencatatan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 1994 dan dicatatkan pada tanggal 02 November 1994 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2593/I/1994.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan selama masa perkawinan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh cekcok dan ketidakmampuan Tergugat menafkahi keluarga.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya tidak mau menafkahi keluarga dan kami sudah pisah rumah sejak 2020, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25170, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi dan status hukum orang yang belum dewasa (minoritas) serta akibat hukum dari pembubaran perkawinan sebelum usia 21 tahun. Pertanyaan awam berkaitan dengan alasan perceraian karena tidak adanya nafkah dan pisah rumah, yang merupakan isu substansi perkawinan dan perceraian, bukan isu kapasitas hukum atau status kedewasaan. Isi pasal ini tidak mengatur syarat atau akibat perceraian karena perselisihan atau ketidakmampuan menafkahi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti surat). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) bukan jawaban substantif untuk pertanyaan hukum mengenai hak perceraian. Pertanyaan awam menanyakan 'apakah bisa cerai' (substansi hak), bukan 'bagaimana membuktikan suratnya'." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24493, + "completion_tokens": 983 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_879_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_879_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5f868b57b6cc1d4fbcecccbd6f8447a2dba4ff6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_879_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_879_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.934, + "query": 10.986, + "relevance": 32.177, + "total": 145.159 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 69120, + "marked_chars": 69327 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi relatif;\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang\nmengadili perkara ini;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.\n310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2024,\noleh kami, Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto\nBayuaji, S.H., M.H., dan Rudi Fakhrudin Abbas, S.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni\n2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Purwita Sari, S.H.,\nM.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa\nTergugat;\nHakim Anggota:\nAloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.\nRudi Fakhrudin Abbas, S.H.,\nHakim Ketua,\nIwan Irawan, S.H.\nPanitera Pengganti,\nAnita Purwita Sari, S.H., M.H.\nHal 23 dari 24 hal Putusan Sela Nomor 879/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 23\n\nhkama\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 69327, + "frame": "PT Benings Pratama Grup menggugat Adli Arhani dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (MS Glow Office) atas dugaan pelanggaran perjanjian kerja tidak tetap terkait larangan bekerja di klinik kecantikan pesaing setelah berhenti bekerja. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi denda sebesar Rp2.000.000.000,- karena Tergugat didalilkan bekerja di klinik milik Turut Tergugat. Perkara ini berakhir dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang didalilkan sebagai mantan karyawan dengan jabatan dokter di perusahaan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perjanjian kerja tidak tetap Nomor 030/PK.D.JKTU/HRD/PT.BPG/III/2021 tertanggal 9 Maret 2021 yang memuat klausul larangan Tergugat membuka atau bekerja di klinik kecantikan estetika selama tiga tahun setelah berakhirnya perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat diberhentikan karena melakukan penggelapan uang milik perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 034/SK/Dir.PT.BPG/IV/2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja pada klinik kecantikan milik Turut Tergugat berdasarkan informasi, poster, dan pamflet yang diterima.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi denda sebesar Rp2.000.000.000,- atas dasar pelanggaran klausul perjanjian kerja tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan menyatakan perjanjian kerja tersebut dibuat dengan PT Benings Pratama Grup, bukan dengan entitas yang menggugat.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil penggelapan dan menyatakan berhenti dengan menerima surat keterangan pengalaman kerja yang tidak mencantumkan pelanggaran.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bekerja di PT Kosmetika Cantik Indonesia dan menyatakan bekerja di CV MS Glow Clinic MLG.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan alamat Tergugat berada di Kabupaten Deli Serdang sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Benings Pratama Grup mengajukan gugatan perdata terhadap Adli Arhani dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (MS Glow Office) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dalil bahwa Tergugat melanggar klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja tidak tetap dengan bekerja di klinik kecantikan milik Turut Tergugat setelah berhenti bekerja, sehingga menuntut ganti rugi denda sebesar Rp2.000.000.000,-. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, termasuk hubungan kerja dengan Penggugat, alasan pemberhentian, dan tempat bekerja saat ini, serta mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut terlebih dahulu dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga perkara berhenti pada tingkat putusan sela tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Benings Pratama Grup mengajukan gugatan perdata terhadap Adli Arhani dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (MS Glow Office) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dalil bahwa Tergugat melanggar klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja tidak tetap dengan bekerja di klinik kecantikan milik Turut Tergugat setelah berhenti bekerja, sehingga menuntut ganti rugi denda sebesar Rp2.000.000.000,-. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, termasuk hubungan kerja dengan Penggugat, alasan pemberhentian, dan tempat bekerja saat ini, serta mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut terlebih dahulu dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga perkara berhenti pada tingkat putusan sela tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang didalilkan sebagai mantan karyawan dengan jabatan dokter di perusahaan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perjanjian kerja tidak tetap Nomor 030/PK.D.JKTU/HRD/PT.BPG/III/2021 tertanggal 9 Maret 2021 yang memuat klausul larangan Tergugat membuka atau bekerja di klinik kecantikan estetika selama tiga tahun setelah berakhirnya perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat diberhentikan karena melakukan penggelapan uang milik perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 034/SK/Dir.PT.BPG/IV/2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja pada klinik kecantikan milik Turut Tergugat berdasarkan informasi, poster, dan pamflet yang diterima.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi denda sebesar Rp2.000.000.000,- atas dasar pelanggaran klausul perjanjian kerja tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan menyatakan perjanjian kerja tersebut dibuat dengan PT Benings Pratama Grup, bukan dengan entitas yang menggugat.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil penggelapan dan menyatakan berhenti dengan menerima surat keterangan pengalaman kerja yang tidak mencantumkan pelanggaran.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bekerja di PT Kosmetika Cantik Indonesia dan menyatakan bekerja di CV MS Glow Clinic MLG.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan alamat Tergugat berada di Kabupaten Deli Serdang sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dituduh melanggar perjanjian kerja dan harus bayar denda miliaran, tapi saya tidak punya hubungan kerja dengan perusahaan itu dan domisili saya di tempat lain, apakah benar pengadilan di Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5980, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Pertanyaan awam berfokus pada kewenangan mengadili (prosedural/kompetensi relatif) berdasarkan domisili tergugat, bukan pada substansi apakah ada perikatan atau jenis perikatannya. Putusan juga hanya membahas eksepsi kompetensi relatif tanpa menguji substansi perikatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan ganti rugi (keterlambatan/lalai). Pertanyaan awam tidak menanyakan syarat pembebanan denda atau ganti rugi, melainkan kewenangan pengadilan. Selain itu, gugatan dalam putusan adalah perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi perikatan, sehingga pasal ini tidak menjadi isu substantif yang diperiksa dalam konteks pertanyaan kewenangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan pokok adalah perbuatan melawan hukum, pertanyaan awam spesifik menanyakan 'apakah pengadilan berwenang', yang merupakan isu prosedural (kewenangan mengadili). Pasal 1365 tidak mengatur kewenangan pengadilan atau domisili, sehingga tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai yurisdiksi." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23477, + "completion_tokens": 1453 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_94_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_94_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48de480ba869f11418293ffbac8a29ab00eafd1b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_94_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_94_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.709, + "query": 4.712, + "relevance": 26.719, + "total": 111.19 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28236, + "marked_chars": 28317 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28317, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata permohonan (volunter) yang tidak melibatkan pihak tergugat yang berlawanan. Inti sengketa adalah kebutuhan penetapan [NAMA_ORANG] sebagai wali bagi anak perempuannya yang masih di bawah umur serta izin untuk menjual harta warisan berupa tanah demi kebutuhan hidup dan pendidikan keluarga. Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, termasuk penetapan status wali dan izin penjualan tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 11 Februari 2001.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, [NAMA_ORANG] dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 8 November 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan ketiga anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] memiliki harta peninggalan berupa tanah dengan Surat Girik no. 42 beralamat di Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun, Kotamadya Bekasi seluas 200m2.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 14 November 2008 sehingga pada saat pemeriksaan perkara masih berusia 15 tahun dan berada di bawah umur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] bermaksud menjual harta warisan berupa tanah tersebut untuk digunakan sebagai biaya pendidikan dan kehidupan [NAMA_ORANG] serta ketiga anaknya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan perdata volunter yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah janda dari almarhum [NAMA_ORANG] yang meninggal dunia pada tahun 2022, dan mereka dikaruniai tiga orang anak. Salah satu anak perempuan, [NAMA_ORANG], masih berada di bawah umur. Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah dengan Surat Girik no. 42 di Bekasi yang dimiliki oleh almarhum suaminya. Pemohon mengajukan permohonan agar ia ditetapkan sebagai wali bagi [NAMA_ORANG] yang masih di bawah umur serta diberikan izin untuk menjual tanah warisan tersebut demi kebutuhan biaya hidup dan pendidikan keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai wali bagi [NAMA_ORANG] serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan perdata volunter yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah janda dari almarhum [NAMA_ORANG] yang meninggal dunia pada tahun 2022, dan mereka dikaruniai tiga orang anak. Salah satu anak perempuan, [NAMA_ORANG], masih berada di bawah umur. Pemohon memiliki harta warisan berupa tanah dengan Surat Girik no. 42 di Bekasi yang dimiliki oleh almarhum suaminya. Pemohon mengajukan permohonan agar ia ditetapkan sebagai wali bagi [NAMA_ORANG] yang masih di bawah umur serta diberikan izin untuk menjual tanah warisan tersebut demi kebutuhan biaya hidup dan pendidikan keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai wali bagi [NAMA_ORANG] serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 11 Februari 2001.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, [NAMA_ORANG] dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 8 November 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan ketiga anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] memiliki harta peninggalan berupa tanah dengan Surat Girik no. 42 beralamat di Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun, Kotamadya Bekasi seluas 200m2.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 14 November 2008 sehingga pada saat pemeriksaan perkara masih berusia 15 tahun dan berada di bawah umur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] bermaksud menjual harta warisan berupa tanah tersebut untuk digunakan sebagai biaya pendidikan dan kehidupan [NAMA_ORANG] serta ketiga anaknya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang suami sudah meninggal, mau jual tanah warisan buat biaya hidup dan sekolah anak saya yang masih kecil, boleh nggak ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28236, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, subjek hukum yang terkait adalah 'anak saya yang masih kecil'. Penentuan status anak tersebut sebagai orang yang belum dewasa adalah syarat substantif yang harus dipenuhi agar aturan perwalian (yang menjadi dasar izin jual tanah) dapat diterapkan. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan fakta bahwa anak tersebut masih di bawah umur." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur akibat hukum dari kematian salah satu orang tua, yaitu perwalian terhadap anak belum dewasa menjadi hak orang tua yang masih hidup. Ini adalah dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan 'boleh nggak' bagi janda untuk mewakili/mengurus anak kecilnya (termasuk dalam perbuatan hukum seperti jual beli) setelah suaminya meninggal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18125, + "completion_tokens": 1073 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_954_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_954_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51a00a4dddc05926e7d1cf745edf1269df367b76 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_954_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_954_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.549, + "query": 3.614, + "relevance": 37.491, + "total": 109.677 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30034, + "marked_chars": 30115 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30115, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara penetapan pengangkatan pengampu, bukan sengketa perdata antara penggugat dan tergugat. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai pengampu kakaknya yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum serta izin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas nama kakaknya kepada bank untuk keperluan biaya pengobatan. Pengadilan memeriksa permohonan ini secara mandiri tanpa adanya pihak tergugat yang membantah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah adik kandung dari Mega Angraeni, keduanya merupakan anak dari almarhum Awal Maeni dan almarhumah Miss Etty.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mega Angraeni sedang sakit dan mengalami penurunan kesadaran sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mega Angraeni saat ini dirawat dan diurus oleh Pemohon bersama keluarga besar Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Warisan yang ditinggalkan orang tua Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik No.416 atas nama Mega Angraeni dan Sinta Gusrini yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 88 m2 di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Mega Angraeni memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan pengampu guna menjaminkan sertifikat tanah tersebut di bank untuk biaya pengobatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjaminkan atau mengagunkan Sertifikat Hak Milik No.416 atas nama Mega Angraeni kepada bank.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengangkatan pengampu bagi kakaknya, Mega Angraeni, yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena sakit dan penurunan kesadaran. Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah satu-satunya pihak yang merawat kakaknya dan bermaksud menjaminkan sertifikat hak milik atas nama kakaknya kepada bank untuk membiayai pengobatan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan bahwa Mega Angraeni memerlukan pengampu dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengampu serta memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama Mega Angraeni dalam proses penjaminan sertifikat tersebut kepada bank. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengangkatan pengampu bagi kakaknya, Mega Angraeni, yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena sakit dan penurunan kesadaran. Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah satu-satunya pihak yang merawat kakaknya dan bermaksud menjaminkan sertifikat hak milik atas nama kakaknya kepada bank untuk membiayai pengobatan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan bahwa Mega Angraeni memerlukan pengampu dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengampu serta memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama Mega Angraeni dalam proses penjaminan sertifikat tersebut kepada bank. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah adik kandung dari Mega Angraeni, keduanya merupakan anak dari almarhum Awal Maeni dan almarhumah Miss Etty.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mega Angraeni sedang sakit dan mengalami penurunan kesadaran sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mega Angraeni saat ini dirawat dan diurus oleh Pemohon bersama keluarga besar Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Warisan yang ditinggalkan orang tua Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik No.416 atas nama Mega Angraeni dan Sinta Gusrini yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 88 m2 di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Mega Angraeni memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan pengampu guna menjaminkan sertifikat tanah tersebut di bank untuk biaya pengobatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjaminkan atau mengagunkan Sertifikat Hak Milik No.416 atas nama Mega Angraeni kepada bank.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya sakit dan tidak sadar, bisakah saya menjaminkan sertifikat tanahnya ke bank untuk biaya pengobatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13577, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, yaitu ketika orang dewasa tersebut berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (tidak cakap melakukan perbuatan hukum). Dalam pertanyaan, kakak pengguna sakit dan tidak sadar, yang merupakan fakta pemicu utama untuk mengajukan pengampuan agar dapat diwakili dalam tindakan hukum seperti menjaminkan sertifikat. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan kondisi kakak dengan ketentuan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan. Dalam pertanyaan, pemohon adalah saudara kandung (keluarga sedarah) dari kakak yang sakit. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi saudara untuk mengajukan pengampuan bagi keluarganya yang tidak cakap, sehingga memiliki hubungan substantif dengan hak pemohon untuk bertindak." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kewenangan relatif pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan. Ini adalah ketentuan prosedural tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan, bukan aturan substantif yang menjawab apakah kakak bisa diwakili atau bagaimana mekanisme pengampuan itu sendiri untuk menjawab pertanyaan substantif pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14437, + "completion_tokens": 1031 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_997_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_997_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5d0f5cd5eb0877a666dcf87d85f753847e85c1f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_997_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_997_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.146, + "query": 5.451, + "relevance": 39.687, + "total": 109.326 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43023, + "marked_chars": 43140 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43140, + "frame": "Pemohon SISILIA TJENDANAWI mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas keponakannya LOVIENNA AMANDA LIU yang masih di bawah umur. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali perwalian untuk mewakili dan bertindak atas nama anak tersebut dalam segala perbuatan hukum. Perkara ini merupakan permohonan perdata (Pdt.P) yang tidak melibatkan pihak tergugat dalam sengketa adversarial.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "LOVIENNA AMANDA LIU lahir pada tanggal 1 Januari 2007 dan berstatus di bawah umur serta belum cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung LOVIENNA AMANDA LIU, Priskilla Coenraad, telah meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung LOVIENNA AMANDA LIU, Liu Mong Ton, merupakan warga negara asing dan keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon SISILIA TJENDANAWI adalah saudara kandung dari ibu kandung LOVIENNA AMANDA LIU.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengasuh dan membiayai pendidikan LOVIENNA AMANDA LIU sejak kematian ibu kandungnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus diri dan hak anak, termasuk pembuatan surat keterangan hak mewaris.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon SISILIA TJENDANAWI mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas keponakannya, LOVIENNA AMANDA LIU, yang masih berusia di bawah umur. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kematian ibu kandung anak tersebut dan ketidaktahuan keberadaan ayah kandungnya yang merupakan warga negara asing, sehingga Pemohon sebagai bibi/tante kandung telah mengasuh dan membiayai kebutuhan hidup serta pendidikan anak tersebut. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali perwalian untuk mewakili dan bertindak atas nama anak dalam segala perbuatan hukum, khususnya untuk keperluan administrasi waris. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan tidak ada keberatan dari pihak lain, serta menetapkan Pemohon sebagai wali perwalian atas diri dan harta benda anak tersebut sepanjang khusus dipergunakan untuk kepentingan pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon SISILIA TJENDANAWI mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas keponakannya, LOVIENNA AMANDA LIU, yang masih berusia di bawah umur. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kematian ibu kandung anak tersebut dan ketidaktahuan keberadaan ayah kandungnya yang merupakan warga negara asing, sehingga Pemohon sebagai bibi/tante kandung telah mengasuh dan membiayai kebutuhan hidup serta pendidikan anak tersebut. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali perwalian untuk mewakili dan bertindak atas nama anak dalam segala perbuatan hukum, khususnya untuk keperluan administrasi waris. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan tidak ada keberatan dari pihak lain, serta menetapkan Pemohon sebagai wali perwalian atas diri dan harta benda anak tersebut sepanjang khusus dipergunakan untuk kepentingan pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "LOVIENNA AMANDA LIU lahir pada tanggal 1 Januari 2007 dan berstatus di bawah umur serta belum cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung LOVIENNA AMANDA LIU, Priskilla Coenraad, telah meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung LOVIENNA AMANDA LIU, Liu Mong Ton, merupakan warga negara asing dan keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon SISILIA TJENDANAWI adalah saudara kandung dari ibu kandung LOVIENNA AMANDA LIU.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengasuh dan membiayai pendidikan LOVIENNA AMANDA LIU sejak kematian ibu kandungnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus diri dan hak anak, termasuk pembuatan surat keterangan hak mewaris.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah asuh dan biayai pendidikan keponakan saya sejak ibunya meninggal, tapi saya tidak tahu di mana ayahnya, apakah saya bisa ditunjuk jadi walinya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17581, + "candidates": [ + "Pasal 299 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 331 KUHPerdata", + "Pasal 524 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata", + "text": "Pasal 331: Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama." + }, + { + "pasal": "Pasal 524 KUHPerdata", + "text": "Pasal 524: Dalam benteng negara, seluruh tanah yang letaknya seperti di bawah ini, dianggap sebagai tanah militer: 1. dalam benteng yang dilengkapi dengan jalan tersembunyi, dan tanggul terdepan, antara kaki jalan tersembunyi, dan bila ini diperlengkapi dengan parit depan, sampai dengan tepi bagian luar; Jalan kubu dari benteng itu termasuk di dalamnya, menurut garis lurus yang ditarik dari lekum tirai yang satu ke tirai yang lain; 2. dalam benteng tanpa jalan tersembunyi atau tanggul terdepan, mulai dan bagian bawah tembok utama sampai ke seberang parit pertahanan luar; 3. dalam benteng tanpa bangunan luar, mulai dari pangkal sebelah dalam dari jalan koro kubu sampai ke seberang parit yang melingkar; 4. dan akhirnya bila di belakang pangkal sebelah dalam dari jalan kubu ada parit pembatas, tanggul dan sebagainya, maka jalur tanah itu pun serta tanaman-tanaman dan bangunan di atasnya termasuk tanah militer." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) selama kedua orang tua masih hidup dan dalam perkawinan. Dalam pertanyaan dan fakta perkara, ayah tidak diketahui keberadaannya dan ibu telah meninggal, sehingga kekuasaan orang tua telah berakhir dan masalahnya beralih ke perwalian (welling). Pasal ini tidak mengatur mekanisme pengangkatan wali pengganti ketika orang tua tidak ada atau tidak mampu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang dianggap 'belum dewasa' dan menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian. Ini adalah dasar substantif untuk menentukan bahwa keponakan yang masih di bawah umur (dan tidak di bawah kekuasaan orang tua karena ibu meninggal/ayah hilang) memerlukan wali, sehingga relevan dengan pertanyaan apakah ia bisa ditunjuk jadi wali." + }, + { + "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas bahwa dalam setiap perwalian hanya ada satu wali. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini untuk menjelaskan asas 'Tak Dapat Dibagi-bagi' dalam perwalian. Meskipun pertanyaan awam lebih fokus pada kelayakan pengangkatan, prinsip ini merupakan bagian dari kerangka hukum perwalian yang sedang diperiksa oleh hakim dalam penetapan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 524 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang batas-batas tanah militer dalam benteng negara. Tidak ada hubungan substantif sama sekali dengan masalah perwalian anak, pengangkatan wali, atau status hukum anak di bawah umur. Pasal ini sama sekali tidak relevan dengan pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 331 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18930, + "completion_tokens": 1202 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_102_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_102_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ad68550ce332f26f7c1835c08463e7066bcb6098 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_102_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_102_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.623, + "query": 5.046, + "relevance": 48.315, + "total": 116.015 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49930, + "marked_chars": 50128 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak pada Addendum Surat Pengakuan Hutang\nNomor:PK1907PH2X/5946/ 07/2019 tanggal 12 Juli 2019\n4. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi\nkewajibannya \nsebagaimana termaktub dalam Addendum Surat\nPengakuan Nomor:PK1907PH2X/5946/07/2019 tanggal 12 Juli 2019;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 141.686.395,- secara seketika dan sekaligus lunas,\ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Cengkalsewu, Kecamatan\nSukolilo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.00613\n Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN.Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 21\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nma" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50128, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo menggugat Muhammad Su’udi dan Dina Maslamah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit bulanan. Penggugat meminta pernyataan sah Addendum Surat Pengakuan Hutang, pernyataan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp141.686.395,-, serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1907PH2X/5946/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang berisi perjanjian kredit bulanan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00613 atas nama Dina Maslamah sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit sesuai perjanjian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait tunggakan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp141.686.395,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp122.514.297,- dan tunggakan bunga Rp19.172.098,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo mengajukan gugatan sederhana terhadap Muhammad Su’udi dan Dina Maslamah yang merupakan suami istri. Gugatan ini didasarkan pada Addendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Juli 2019, di mana para Tergugat menerima fasilitas kredit bulanan dan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Dina Maslamah sebagai agunan. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kredit, sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp141.686.395,-. Penggugat telah melakukan penagihan melalui surat peringatan namun tidak ditanggapi. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa perjanjian kredit sah dan para Tergugat terbukti wanprestasi. Putusan mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo mengajukan gugatan sederhana terhadap Muhammad Su’udi dan Dina Maslamah yang merupakan suami istri. Gugatan ini didasarkan pada Addendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Juli 2019, di mana para Tergugat menerima fasilitas kredit bulanan dan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Dina Maslamah sebagai agunan. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kredit, sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp141.686.395,-. Penggugat telah melakukan penagihan melalui surat peringatan namun tidak ditanggapi. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa perjanjian kredit sah dan para Tergugat terbukti wanprestasi. Putusan mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1907PH2X/5946/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang berisi perjanjian kredit bulanan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00613 atas nama Dina Maslamah sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit sesuai perjanjian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait tunggakan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp141.686.395,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp122.514.297,- dan tunggakan bunga Rp19.172.098,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan perjanjian kredit dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran dan sudah dapat surat peringatan dari bank, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19911, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum terkait umur serta perkawinan. Pertanyaan awam mengenai wanprestasi kredit dan surat peringatan tidak menyentuh isu kecakapan hukum atau status umur para pihak, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan masalah yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas bunga keterlambatan dalam perikatan uang. Meskipun berkaitan dengan pembayaran, pertanyaan awam bersifat umum ('apa yang harus saya lakukan') dan fokus pada status wanprestasi serta kewajiban melunasi, bukan pada sengketa spesifik mengenai perhitungan bunga keterlambatan atau pembuktian kerugian. Dalam pertimbangan putusan, pasal ini hanya disebut dalam daftar 'memperhatikan' tanpa menjadi inti analisis hukum atas dalil wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan putusan, Hakim secara eksplisit menggunakan Pasal 1320 untuk menguji sah tidaknya 'Adendum surat Pengakuan Hutang' yang menjadi dasar gugatan wanprestasi. Karena gugatan didasarkan pada adanya perjanjian yang sah, maka pasal ini menjadi kerangka hukum substantif yang menopang alasan hakim untuk menyatakan perjanjian tersebut mengikat para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan. Pertanyaan awam tidak mengandung fakta atau dalil mengenai ketidakcakapan hukum para pihak (misalnya gila, pengampuan, atau belum dewasa). Pasal ini hanya dikutip dalam pertimbangan sebagai bagian dari penjelasan teori syarat subjektif Pasal 1320, namun tidak menjadi isu sengketa atau pembelaan dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (batas waktu 5 tahun) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (paksaan, penipuan, dll). Pertanyaan awam mengenai wanprestasi (tidak bayar) tidak berkaitan dengan tuntutan pembatalan perjanjian akibat cacat kehendak, sehingga tidak relevan secara substantif dengan masalah yang diajukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22960, + "completion_tokens": 1368 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_103_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_103_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f6029dc7fb1f244e8107e83a67a2a41f682fce92 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_103_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_103_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.071, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.162, + "query": 2.851, + "relevance": 72.282, + "total": 157.366 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 61840, + "marked_chars": 62029 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor PK1809TJE/8175/09/2018\ntanggal 24 September 2018; \n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-Syarat\nUmum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)\nTbk., yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;\n5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tertanggal 24 September 2018 yang telah ditandatangani\nTergugat I dan Tergugat II;\n6. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor PK1809TJE/8175/09/2018 tanggal 24\n \nHalaman 20 dari 22 Putusan No 103/Pdt.GS/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 20\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Rep" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 62029, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Masamaroh dan Giyanto sebagai suami istri yang secara tanggung renteng berhutang atas kredit yang diterima. Sengketa inti adalah wanprestasi debitur yang tidak membayar angsuran kredit sejak Desember 2019 sehingga menimbulkan tunggakan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan debitur wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang beserta biaya lelang agunan jika tidak dibayar.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen sebesar Rp90.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan terhitung mulai Oktober 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809TJE7/8175/09/2018 tanggal 24 September 2018 yang mengikat mereka untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp2.775.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama Giyanto sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada bank untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Desember 2019.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Masamaroh dan Giyanto sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan hutang Masamaroh dan Giyanto kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen per tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp61.426.030,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp46.991.375,- dan tunggakan bunga Rp14.434.655,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Masamaroh dan Giyanto, suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp90.000.000,- pada September 2018 dengan jangka waktu 48 bulan dan menyerahkan SHM No. 338 sebagai agunan. Gugatan ini didalilkan karena para tergugat tidak membayar angsuran sejak Desember 2019 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena para tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa para tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum para tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp61.426.030,- seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta milik mereka dilelang jika tidak membayar." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Masamaroh dan Giyanto, suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp90.000.000,- pada September 2018 dengan jangka waktu 48 bulan dan menyerahkan SHM No. 338 sebagai agunan. Gugatan ini didalilkan karena para tergugat tidak membayar angsuran sejak Desember 2019 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena para tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa para tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum para tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp61.426.030,- seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta milik mereka dilelang jika tidak membayar.", + "facts": [ + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen sebesar Rp90.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan terhitung mulai Oktober 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1809TJE7/8175/09/2018 tanggal 24 September 2018 yang mengikat mereka untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp2.775.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama Giyanto sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada bank untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Masamaroh dan Giyanto tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Desember 2019.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Masamaroh dan Giyanto sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan hutang Masamaroh dan Giyanto kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen per tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp61.426.030,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp46.991.375,- dan tunggakan bunga Rp14.434.655,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank beberapa tahun lalu, tapi sekarang tiba-tiba ditagih sisa hutang yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang saya bayarkan, apakah ini wajar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28018, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Meskipun relevan secara umum dengan utang, pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan awam mengenai 'kenapa sisa hutang lebih besar dari yang dibayar' (isu perhitungan bunga, denda, atau penagihan ulang). Dalam putusan, pasal ini tidak dikutip atau menjadi dasar analisis sengketa pokok." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar definisi wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (membayar cicilan). Ini adalah fondasi hukum untuk menyatakan bahwa ada kewajiban yang dilanggar, yang merupakan langkah awal dalam sengketa utang piutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (verzuim) debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa Tergugat lalai karena tidak membayar sesuai jadwal dan setelah diperingatkan. Ini substantif untuk menjawab apakah tindakan menagih sisa hutang setelah macet tersebut sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban membayar biaya, rugi, dan bunga akibat wanprestasi setelah dinyatakan lalai. Ini sangat relevan dengan pertanyaan awam tentang 'sisa hutang yang jauh lebih besar', karena pasal ini menjadi dasar hukum mengapa debitur harus membayar bunga dan biaya tambahan selain pokok utang setelah terjadi wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim memeriksa syarat-syarat ini untuk memastikan Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian kredit sah. Ini substantif karena jika perjanjian tidak sah, tagihan tidak dapat ditagih. Ini menjawab dasar legalitas tagihan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Dalam putusan, ini menjadi dasar mengapa Tergugat wajib menaati syarat pembayaran (cicilan, bunga, agunan) yang telah disepakati. Ini menopang alasan hakim bahwa tagihan sisa hutang berdasarkan perjanjian yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperbolehkan perjanjian bunga atas pinjaman. Ini sangat relevan dengan pertanyaan awam tentang 'sisa hutang lebih besar', karena pasal ini menjadi dasar hukum mengapa bunga boleh diperjanjikan dan ditagihkan, sehingga jumlah utang bisa bertambah dari pokok aslinya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga perjanjian boleh lebih tinggi dari bunga undang-undang dan harus tertulis. Dalam putusan, hakim menggunakan ini untuk membenarkan besarnya bunga 1% per bulan yang diperjanjikan. Ini langsung menjawab pertanyaan awam mengapa jumlah yang ditagih (pokok + bunga) bisa lebih besar dari yang dibayar sebelumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27221, + "completion_tokens": 1826 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_105_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_105_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7d653b216737391d92fd1b10fe8d6c86205c78b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_105_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_105_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.527, + "query": 1.966, + "relevance": 11.508, + "total": 78.018 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26037, + "marked_chars": 26118 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26118, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I menggugat Sukarwi, Suntari, Sutoyo, dan Sukarmi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan, serta penjualan agunan melalui lelang. Perkara ini kemudian dicabut oleh Pengadilan Negeri Pati karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan setelah Para Tergugat dinyatakan telah melunasi hutangnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B50/5950/11/2011 tanggal 15 November 2011 untuk menerima fasilitas kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp 99.000.000 dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 358 Desa Ketip sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I mengajukan gugatan sederhana terhadap Sukarwi, Suntari, Sutoyo, dan Sukarmi dengan dalih wanprestasi atas kredit yang diberikan kepada Sukarwi dan Suntari yang dijamin oleh agunan milik Sutoyo. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan bukti pencairan dana, serta serangkaian surat peringatan yang tidak direspons dengan pembayaran. Namun, pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023, kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya. Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan Pasal 271 RV karena Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I mengajukan gugatan sederhana terhadap Sukarwi, Suntari, Sutoyo, dan Sukarmi dengan dalih wanprestasi atas kredit yang diberikan kepada Sukarwi dan Suntari yang dijamin oleh agunan milik Sutoyo. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan bukti pencairan dana, serta serangkaian surat peringatan yang tidak direspons dengan pembayaran. Namun, pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023, kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya. Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan Pasal 271 RV karena Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B50/5950/11/2011 tanggal 15 November 2011 untuk menerima fasilitas kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp 99.000.000 dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 358 Desa Ketip sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lunasi hutang ke bank, tapi kenapa dulu saya digugat wanprestasi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6600, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak preferensi atau jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan (hukum jaminan). Pertanyaan awam berkaitan dengan pembelaan terhadap gugatan wanprestasi karena hutang sudah dilunasi (pembatalan perikatan karena pemenuhan), bukan mengenai status harta sebagai jaminan atau prioritas pembayaran. Isi pasal tidak mengatur syarat pembebasan hutang atau akibat hukum dari pelunasan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11793, + "completion_tokens": 878 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3030fdcbc9fbdc1f85eb8672b6bfa14462847bbc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 72.003, + "query": 2.771, + "relevance": 13.894, + "total": 88.697 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31374, + "marked_chars": 31464 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang No. SPH:\n77969161/8071/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat Rp63.704.213,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu dua\nratus tiga belas rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat yaitu tanah yang terletak di Desa\nKedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01048/Desa Kedungwinong, atas nama\nEndang Kiswati, luas 196 (seratus sembilan puluh enam) m² berdasarkan\nSurat Ukur No. 00929/Kedungwinong/2018 tanggal 29 September 2018,\nHalaman 10 dari 11 Putusan Nomor 106/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 10\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik In" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31464, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PATI, UNIT WEGIL menggugat AHMAD MUHKLISIN, DIAN IMAYANTI, ENDANG KISWATI, dan SISWANTO atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pengesahan sita jaminan, penghukuman pembayaran sisa hutang beserta bunga, dan pelunasan melalui lelang agunan. Para Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran dengan alasan belum memiliki uang, namun tidak membantah fakta pokok utang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Oktober 2020.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01048 atas nama Endang Kiswati sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai gugatan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran pinjaman sebagai alasan keterlambatan pelunasan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut sisa hutang sebesar Rp77.274.523,00 yang mencakup pokok dan bunga hingga masa kontrak berakhir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa kewajiban pinjaman pokok sebesar Rp63.704.213,00 karena bunga tidak dapat dibebankan seluruhnya hingga masa kontrak berakhir.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian perkara. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Oktober 2020 sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman. Gugatan Penggugat untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan selama persidangan. Terkait pembayaran hutang, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman pokok sebesar Rp63.704.213,00, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan berupa tanah atas nama Endang Kiswati akan dilelang untuk pelunasan hutang. Para Tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian perkara. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Oktober 2020 sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman. Gugatan Penggugat untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan selama persidangan. Terkait pembayaran hutang, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman pokok sebesar Rp63.704.213,00, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan berupa tanah atas nama Endang Kiswati akan dilelang untuk pelunasan hutang. Para Tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Oktober 2020.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01048 atas nama Endang Kiswati sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai gugatan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran pinjaman sebagai alasan keterlambatan pelunasan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut sisa hutang sebesar Rp77.274.523,00 yang mencakup pokok dan bunga hingga masa kontrak berakhir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa kewajiban pinjaman pokok sebesar Rp63.704.213,00 karena bunga tidak dapat dibebankan seluruhnya hingga masa kontrak berakhir.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman tapi mereka berhenti bayar angsuran dan tidak bayar sama sekali, apakah saya bisa paksa jual tanah jaminan mereka untuk lunasi hutang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12548, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks pertanyaan tentang paksaan pelunasan hutang akibat tidak bayar angsuran, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut, yang dalam praktiknya dapat dieksekusi melalui penyitaan dan pelelangan harta debitur (termasuk agunan) untuk melunasi utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14923, + "completion_tokens": 983 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6462998154b4bf69667530a7e1dfbe1b1fa5ebe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_106_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.528, + "query": 3.24, + "relevance": 36.116, + "total": 110.915 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46553, + "marked_chars": 46715 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah\ndan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Perjanjian Kredit Nomor 1.3.01.00087.23, tanggal 26 Juni\n2023;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor\n1.3.01.00087.23, tanggal 26 Juni 2023;\nHal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp70.810.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)\nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat\ntidak membayar hutang tersebut setelah keputusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta jaminan kredit dari Tergugat berupa :\nsebidang tana" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46715, + "frame": "PT BPR Artha Huda Abadi menggugat Ngasni atas wanprestasi dalam Perjanjian Kredit karena tidak melunasi hutang pinjaman. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan jaminan melalui lelang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 1.3.01.00087.23 tanggal 26 Juni 2023 yang mengikat kedua belah pihak.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang sejumlah Rp 62.000.000,- kepada Penggugat dengan jangka waktu 96 bulan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pemukiman dan sebuah kendaraan bermotor roda 4 kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian kredit.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat yang belum dibayar hingga saat pemeriksaan adalah Rp 70.810.000,- yang terdiri dari utang pokok dan kewajiban bunga.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT BPR Artha Huda Abadi terhadap Ngasni terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat tidak melunasi hutang pinjaman sebesar Rp 62.000.000,- yang telah disepakati dengan jangka waktu 96 bulan, serta tidak membayar angsuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Sebagai jaminan pelunasan hutang, Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah pemukiman dan sebuah kendaraan bermotor roda 4. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat, namun kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah, sehingga dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menyatakan perjanjian kredit sah dan mengikat, serta memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 70.810.000,- secara seketika dan sekaligus. Apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaminan berupa tanah dan kendaraan tersebut akan dijual melalui lelang di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Semarang untuk melunasi hutang Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT BPR Artha Huda Abadi terhadap Ngasni terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat tidak melunasi hutang pinjaman sebesar Rp 62.000.000,- yang telah disepakati dengan jangka waktu 96 bulan, serta tidak membayar angsuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Sebagai jaminan pelunasan hutang, Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah pemukiman dan sebuah kendaraan bermotor roda 4. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat, namun kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah, sehingga dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menyatakan perjanjian kredit sah dan mengikat, serta memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 70.810.000,- secara seketika dan sekaligus. Apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaminan berupa tanah dan kendaraan tersebut akan dijual melalui lelang di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Semarang untuk melunasi hutang Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 1.3.01.00087.23 tanggal 26 Juni 2023 yang mengikat kedua belah pihak.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang sejumlah Rp 62.000.000,- kepada Penggugat dengan jangka waktu 96 bulan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pemukiman dan sebuah kendaraan bermotor roda 4 kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian kredit.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat yang belum dibayar hingga saat pemeriksaan adalah Rp 70.810.000,- yang terdiri dari utang pokok dan kewajiban bunga.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan pinjaman ke bank tapi tidak lunas, sekarang bank mau jual tanah dan mobil saya untuk bayar utang, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24067, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan perikatan. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini secara eksplisit dikutip untuk menentukan status jaminan kendaraan bermotor sebagai 'jaminan umum' (jaminan peringkat kedua setelah Hak Tanggungan pada tanah) dan hak Penggugat sebagai kreditur konkuren. Hal ini langsung menjawab pertanyaan awam mengenai dasar hukum bank dapat menjual aset (mobil) untuk melunasi utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat wanprestasi. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar hukum Hakim untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran tunggakan pokok, bunga, serta biaya yang menjadi dasar perhitungan jumlah utang yang harus dilunasi melalui penjualan jaminan. Ini substantif menjawab konteks 'utang yang belum lunas' dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi kerangka utama yang digunakan Hakim untuk menetapkan bahwa Perjanjian Kredit antara Bank dan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tanpa status perjanjian yang sah ini, tidak ada dasar hukum bagi bank untuk menuntut pembayaran atau mengeksekusi jaminan, sehingga pasal ini menopang alasan hakim dalam sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23095, + "completion_tokens": 1235 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_107_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_107_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff3574cd84de4afd4682ece02e72cebc305cedea --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_107_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_107_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.088, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.79, + "query": 3.719, + "relevance": 7.377, + "total": 112.975 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47922, + "marked_chars": 48084 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei\n2021;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat\nUmum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)\nTbk., yang ditandatangani Para Tergugat ;\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tertanggal 10 Mei 2021 yang telah ditandatangani Para\nTergugat ;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : 82893192/7681/05/21 tanggal 10 Mei 2021\nkepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit\nPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;\n6.\nMenghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa\nsyarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n \nHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G.S/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nh" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48084, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu menggugat Puji Rahayu, Sugiyanto, Sarwan, dan Siti Sundari atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini menuntut pembayaran tunggakan pinjaman sebesar Rp 224.815.988,- serta penetapan sah dokumen perjanjian dan kuasa jual agunan. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pembayaran tunggakan serta pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu pada tanggal 10 Mei 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto menerima pencairan dana kredit sebesar Rp 250.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp 6.589.000,- setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan mulai tanggal 1 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarwan dan Siti Sundati menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 463 atas nama Sarwan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang Puji Rahayu dan Sugiyanto.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarwan dan Siti Sundati menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui penjualan di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Puji Rahayu dan Sugiyanto atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Puji Rahayu dan Sugiyanto kepada Penggugat macet dengan jumlah pelunasan sebesar Rp 224.815.988,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 206.033.000,- dan tunggakan bunga Rp 18.782.988,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Insidentil Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan belum memiliki uang untuk menyelesaikan kewajiban dan masih berusaha menyelesaikan kewajiban tersebut.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu mengajukan gugatan sederhana terhadap Puji Rahayu, Sugiyanto, Sarwan, dan Siti Sundati. Penggugat dalilkan bahwa Puji Rahayu dan Sugiyanto sebagai suami istri menerima kredit sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan kewajiban angsuran bulanan sebesar Rp 6.589.000,-, yang dijamin dengan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Sarwan. Penggugat mengklaim bahwa debitur telah wanprestasi sejak Juni 2022 dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun tunggakan tetap tidak lunas. Total tunggakan yang ditagih adalah Rp 224.815.988,-. Dalam persidangan, Puji Rahayu dan Sugiyanto tidak hadir, sedangkan Kuasa Insidentil untuk Sarwan dan Siti Sundati hanya menyatakan belum mampu membayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah dokumen perjanjian dan agunan, serta menghukum Puji Rahayu dan Sugiyanto membayar tunggakan tersebut seketika dan sekaligus, dengan ketentuan agunan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu mengajukan gugatan sederhana terhadap Puji Rahayu, Sugiyanto, Sarwan, dan Siti Sundati. Penggugat dalilkan bahwa Puji Rahayu dan Sugiyanto sebagai suami istri menerima kredit sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan kewajiban angsuran bulanan sebesar Rp 6.589.000,-, yang dijamin dengan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Sarwan. Penggugat mengklaim bahwa debitur telah wanprestasi sejak Juni 2022 dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun tunggakan tetap tidak lunas. Total tunggakan yang ditagih adalah Rp 224.815.988,-. Dalam persidangan, Puji Rahayu dan Sugiyanto tidak hadir, sedangkan Kuasa Insidentil untuk Sarwan dan Siti Sundati hanya menyatakan belum mampu membayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah dokumen perjanjian dan agunan, serta menghukum Puji Rahayu dan Sugiyanto membayar tunggakan tersebut seketika dan sekaligus, dengan ketentuan agunan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu pada tanggal 10 Mei 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto menerima pencairan dana kredit sebesar Rp 250.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp 6.589.000,- setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan mulai tanggal 1 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarwan dan Siti Sundati menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 463 atas nama Sarwan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang Puji Rahayu dan Sugiyanto.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarwan dan Siti Sundati menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui penjualan di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puji Rahayu dan Sugiyanto tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Puji Rahayu dan Sugiyanto atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Puji Rahayu dan Sugiyanto kepada Penggugat macet dengan jumlah pelunasan sebesar Rp 224.815.988,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 206.033.000,- dan tunggakan bunga Rp 18.782.988,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Insidentil Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan belum memiliki uang untuk menyelesaikan kewajiban dan masih berusaha menyelesaikan kewajiban tersebut.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah terima pinjaman bank tapi berhenti bayar angsuran, sekarang bank mau lelang tanah jaminan milik orang lain yang sudah kami serahkan, apa bisa begitu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10401, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk agunan yang diserahkan) menjadi jaminan atas perikatan hutangnya. Dalam konteks pertanyaan tentang kewenangan bank untuk mengeksekusi agunan (tanah jaminan) akibat wanprestasi, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menegaskan bahwa harta tersebut memang menjadi jaminan bagi pelunasan hutang, sehingga relevan dengan isu eksekusi jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20109, + "completion_tokens": 1266 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..36ad423ce112696122778dc1cf1c5f0b03220b7a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.641, + "query": 6.64, + "relevance": 7.447, + "total": 88.745 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29907, + "marked_chars": 30006 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nHal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 10\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\n \n Mengabulkan gugatan Penggugat\nseluruhnya ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat\nkepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 58097/X/21, tanggal 12\nOktober 2021;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit\nNomor 58097/X/21, tanggal 12 Oktober 2021;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat\nsebesar Rp 118.233.404,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nkeputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu bukti kepemilikan\nSHM No. 03330/Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati\natas nama YUNI MURDIATI dengan luas 72 M2 be" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30006, + "frame": "PT. BPR Tayu Dutapersada menggugat Yuni Murdiati dan Lastari atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian kredit sah, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 118.233.404,- atau penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 58097/X/21 tanggal 12 Oktober 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I wajib membayar angsuran pokok dan biaya bunga setiap bulan sebesar Rp 1.316.667,- selambat-lambatnya setiap tanggal 12.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan kredit, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03330/Desa Muktiharjo atas nama Yuni Murdiati.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan biaya bunga sesuai perjanjian kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 08 Januari 2025, Surat Peringatan II tertanggal 05 Maret 2025, dan Surat Peringatan III tertanggal 17 Juli 2025 kepada Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I terdiri dari sisa pokok Rp 34.500.259,-, tunggakan bunga Rp 9.482.676,-, dan denda Rp 74.250.469,- yang totalnya sebesar Rp 118.233.404,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Yuni Murdiati dan Lastari. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp 50.000.000,- berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 12 Oktober 2021 dengan agunan sertifikat tanah atas nama Yuni Murdiati. Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai ketentuan, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Akibatnya, hakim memerintahkan para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 118.233.404,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan tersebut akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Yuni Murdiati dan Lastari. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp 50.000.000,- berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 12 Oktober 2021 dengan agunan sertifikat tanah atas nama Yuni Murdiati. Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai ketentuan, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Akibatnya, hakim memerintahkan para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 118.233.404,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan tersebut akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 58097/X/21 tanggal 12 Oktober 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I wajib membayar angsuran pokok dan biaya bunga setiap bulan sebesar Rp 1.316.667,- selambat-lambatnya setiap tanggal 12.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan kredit, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03330/Desa Muktiharjo atas nama Yuni Murdiati.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan biaya bunga sesuai perjanjian kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 08 Januari 2025, Surat Peringatan II tertanggal 05 Maret 2025, dan Surat Peringatan III tertanggal 17 Juli 2025 kepada Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I terdiri dari sisa pokok Rp 34.500.259,-, tunggakan bunga Rp 9.482.676,-, dan denda Rp 74.250.469,- yang totalnya sebesar Rp 118.233.404,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ambil pinjaman bank tapi berhenti bayar angsuran, sekarang bank minta lunasi sisa hutang dan ancam lelang tanah jaminan saya, apa saya benar-benar harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6090, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah jaminan/SHM yang disengketakan) menjadi jaminan atas perikatan hutang. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah kewajaran tuntutan pelunasan dan ancaman lelang tanah jaminan akibat wanprestasi, yang secara substantif bersandar pada hak jaminan kreditur terhadap harta debitur sebagaimana diatur dalam pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13401, + "completion_tokens": 971 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2fb3fe4aa109b10d6af2b69ff9b924808ef879b8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_108_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 50.684, + "query": 3.429, + "relevance": 16.606, + "total": 70.739 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26674, + "marked_chars": 26755 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;\n2.\nMembebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada\nPemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;\nDemikian ditetapkan pada hari :Jumat, tanggal 08 Desember 2023,\noleh kami GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan\nNegeri Pati yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai\nHalaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh EDI\nSURANTO, S.H, M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut\ndengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa secara elektronik.\n \nPanitera Pengganti,\n H a k i m,\nEdi Suranto, S.H., M.M Grace Meilanie P.D.T. Pasau,S.H.,M.H.\nPerincian Biaya Perkara :\n\nBiaya Pend" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26755, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk mengubah nama dalam paspor biasa yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi. Sengketa ini berpusat pada kewenangan pengadilan versus kewenangan administratif Kantor Imigrasi dalam melakukan perubahan data paspor. Pemohon meminta penetapan pengadilan sebagai dasar untuk perubahan data tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam paspor biasa dari Budi Setiawan Bin Sholichin menjadi Istiardi Prihantono karena adanya kesalahan pertukaran nama dengan kakak kandungnya saat pembuatan paspor.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Imigrasi menyarankan Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewenangan untuk merubah data paspor biasa mutlak berada di tangan Kantor Imigrasi sesuai peraturan perundang-undangan keimigrasian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati dengan dalih terjadi kesalahan nama dalam paspor biasa miliknya akibat pertukaran nama dengan kakak kandungnya saat pembuatan paspor, serta adanya saran dari Kantor Imigrasi agar meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Pemohon meminta pengadilan menetapkan perubahan nama tersebut. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, serta menemukan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan penetapan pengadilan untuk perubahan data paspor biasa, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kantor Imigrasi. Oleh karena itu, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya karena tidak ada dasar hukum bagi pengadilan untuk mengubah data paspor." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati dengan dalih terjadi kesalahan nama dalam paspor biasa miliknya akibat pertukaran nama dengan kakak kandungnya saat pembuatan paspor, serta adanya saran dari Kantor Imigrasi agar meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Pemohon meminta pengadilan menetapkan perubahan nama tersebut. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, serta menemukan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan penetapan pengadilan untuk perubahan data paspor biasa, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kantor Imigrasi. Oleh karena itu, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya karena tidak ada dasar hukum bagi pengadilan untuk mengubah data paspor.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam paspor biasa dari Budi Setiawan Bin Sholichin menjadi Istiardi Prihantono karena adanya kesalahan pertukaran nama dengan kakak kandungnya saat pembuatan paspor.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Imigrasi menyarankan Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewenangan untuk merubah data paspor biasa mutlak berada di tangan Kantor Imigrasi sesuai peraturan perundang-undangan keimigrasian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya salah nama di paspor karena tertukar dengan kakak, tapi kantor imigrasi suruh minta penetapan pengadilan dulu, padahal kan cuma urusan mereka, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10632, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta tulisan (akta otentik vs salinan). Meskipun putusan menyebutkan Pemohon menggunakan Akta Kelahiran sebagai bukti otentik, sengketa utama bukan tentang validitas atau kekuatan pembuktian dokumen tersebut, melainkan kewenangan institusi (Imigrasi vs Pengadilan) untuk mengubah data paspor. Hukum yang menjadi inti pertimbangan adalah hukum keimigrasian (UU Keimigrasian), bukan hukum perdata tentang pembuktian. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak mengatur substansi sengketa kewenangan perubahan data paspor." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12304, + "completion_tokens": 755 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48ca9f4f9d519a1ef1b61241ad085cfcf7d18efb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.207, + "query": 4.064, + "relevance": 13.832, + "total": 81.136 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 20164, + "marked_chars": 20228 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 20228, + "frame": "PT. BPR Tayu Dutapersada menggugat Kundiarto dan Indah Mawarti terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit yang menuntut pembayaran sisa hutang dan pelaksanaan lelang agunan. Gugatan ini diajukan karena Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai addendum perjanjian kredit. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran hutang serta lelang sertifikat tanah sebagai jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 68.000.000,- berdasarkan Addendum No. 12451/II/23 tanggal 17 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat SHM No. 01579 atas nama Indah Mawarti sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran bunga pinjaman sebesar Rp. 1.224.000,- per bulan sesuai kewajiban dalam perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Kundiarto dan Indah Mawerti mengenai sengketa kredit macet. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kredit sesuai Addendum perjanjian kredit tertanggal 17 Februari 2023, serta mengajukan permohonan agar sisa hutang dibayar lunas dan agunan berupa sertifikat tanah dilelang. Namun, pada persidangan, kuasa Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Hakim menetapkan bahwa pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum karena belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga permohonan dikabulkan, perkara dicoret dari daftar register, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Kundiarto dan Indah Mawerti mengenai sengketa kredit macet. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kredit sesuai Addendum perjanjian kredit tertanggal 17 Februari 2023, serta mengajukan permohonan agar sisa hutang dibayar lunas dan agunan berupa sertifikat tanah dilelang. Namun, pada persidangan, kuasa Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Hakim menetapkan bahwa pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum karena belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga permohonan dikabulkan, perkara dicoret dari daftar register, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 68.000.000,- berdasarkan Addendum No. 12451/II/23 tanggal 17 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat SHM No. 01579 atas nama Indah Mawarti sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran bunga pinjaman sebesar Rp. 1.224.000,- per bulan sesuai kewajiban dalam perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat dengan bank untuk lunasi utang kredit macet, tapi sekarang mereka malah cabut gugatan dan saya bingung, apakah utang saya sudah terbayar atau masih harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20164, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan (hukum materiil substantif mengenai eksekusi jaminan). Namun, pertanyaan awam berfokus pada akibat hukum dari 'pencabutan gugatan' yang telah disepakati (isu prosedural dan hak mencabut gugatan). Pasal 1131 tidak mengatur mekanisme pencabutan gugatan, kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan, atau status hutang setelah gugatan dicoret. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan mengenai apakah utang masih ada atau sudah lunas akibat pencabutan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14351, + "completion_tokens": 898 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..95bcc3459c4889cbce01d9926203435b535bffc5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_10_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 39, + "timings": { + "parse": 0.121, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.564, + "query": 5.363, + "relevance": 39.411, + "total": 144.459 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 121220, + "marked_chars": 121562 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM PROVISI \n⚫ Menolak Provisi Penggugat; \nDALAM EKSEPSI \n⚫ Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n⚫ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n⚫ Menghukum \nPenggugat untuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, \nGrace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, \nS.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang \nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor \n10/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 6 Februari 2023, putusan tersebut pada hari \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 38\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pti \n \nKamis, tanggal 1" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 121562, + "frame": "Penggugat (Agung Prasetya) menggugat Tergugat I (CV. Bayuna/Joko Siswoyo), Tergugat II (Christiana S.H.), Tergugat III (PT. Bank Mandiri), dan Tergugat IV (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati) terkait pengikatan Hak Tangungan atas tanah warisan bersama tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, membatalkan Hak Tanggungan, mengembalikan sertifikat tanah tanpa beban, serta membayar kerugian materiil. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setelah memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan para pihak terkait merupakan ahli waris bersama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 487 seluas 587 m2 yang belum dibagi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I (CV. Bayuna) mengajukan kredit kepada Tergugat III (Bank Mandiri) dengan jaminan SHM Nomor 487.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat sedang menjalani hukuman penjara di Rutan/Lapas Pati pada tahun 2010 hingga 2016 berdasarkan putusan pidana.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 yang memberikan kuasa kepada Joko Siswoyo untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tangungan atas SHM Nomor 487.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Pemberian Hak Tangungan Nomor 148/2013 dibuat oleh Tergugat II atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Joko Siswoyo.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat kuasa atau memberikan persetujuan untuk pengikatan Hak Tangungan karena sedang berada di dalam penjara.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa ia tidak meminta tanda tangan Penggugat karena Penggugat sedang berada di dalam Lapas Pati.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa pengikatan Hak Tangungan telah mendapat persetujuan Penggugat melalui Surat Kuasa Khusus dan Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2013 dan 29 Januari 2013.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa ia tidak menandatangani surat kuasa khusus, karena bukti Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 menunjukkan adanya tanda tangan Penggugat.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak dapat menandatangani surat kuasa karena sedang di Rutan/Lapas, dengan pertimbangan bahwa narapidana dapat dikunjungi oleh pihak lain termasuk keluarga.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai salah satu ahli waris bersama atas tanah bersertifikat SHM Nomor 487, menggugat para Tergugat karena tanah tersebut dijaminkan kepada Bank Mandiri untuk kredit CV. Bayuna tanpa persetujuan dan tanda tangan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia sedang menjalani hukuman penjara saat pengikatan jaminan dilakukan sehingga tidak mungkin memberikan kuasa, serta menuntut pembatalan Hak Tanggungan dan pengembalian sertifikat tanah. Namun, dalam pemeriksaan bukti, ditemukan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Joko Siswoyo yang menjadi dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan. Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang ketidakhadirannya atau ketidakmampuannya menandatangani surat kuasa karena berada di penjara tidak dapat diterima mengingat narapidana dapat dikunjungi, dan bukti Surat Kuasa Khusus tersebut sah. Akibatnya, perbuatan para Tergugat dalam mengikatkan Hak Tangungan tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai salah satu ahli waris bersama atas tanah bersertifikat SHM Nomor 487, menggugat para Tergugat karena tanah tersebut dijaminkan kepada Bank Mandiri untuk kredit CV. Bayuna tanpa persetujuan dan tanda tangan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia sedang menjalani hukuman penjara saat pengikatan jaminan dilakukan sehingga tidak mungkin memberikan kuasa, serta menuntut pembatalan Hak Tanggungan dan pengembalian sertifikat tanah. Namun, dalam pemeriksaan bukti, ditemukan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Joko Siswoyo yang menjadi dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan. Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang ketidakhadirannya atau ketidakmampuannya menandatangani surat kuasa karena berada di penjara tidak dapat diterima mengingat narapidana dapat dikunjungi, dan bukti Surat Kuasa Khusus tersebut sah. Akibatnya, perbuatan para Tergugat dalam mengikatkan Hak Tangungan tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan para pihak terkait merupakan ahli waris bersama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 487 seluas 587 m2 yang belum dibagi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I (CV. Bayuna) mengajukan kredit kepada Tergugat III (Bank Mandiri) dengan jaminan SHM Nomor 487.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat sedang menjalani hukuman penjara di Rutan/Lapas Pati pada tahun 2010 hingga 2016 berdasarkan putusan pidana.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 yang memberikan kuasa kepada Joko Siswoyo untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tangungan atas SHM Nomor 487.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Pemberian Hak Tangungan Nomor 148/2013 dibuat oleh Tergugat II atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Joko Siswoyo.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat kuasa atau memberikan persetujuan untuk pengikatan Hak Tangungan karena sedang berada di dalam penjara.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa ia tidak meminta tanda tangan Penggugat karena Penggugat sedang berada di dalam Lapas Pati.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa pengikatan Hak Tangungan telah mendapat persetujuan Penggugat melalui Surat Kuasa Khusus dan Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2013 dan 29 Januari 2013.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa ia tidak menandatangani surat kuasa khusus, karena bukti Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 menunjukkan adanya tanda tangan Penggugat.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak dapat menandatangani surat kuasa karena sedang di Rutan/Lapas, dengan pertimbangan bahwa narapidana dapat dikunjungi oleh pihak lain termasuk keluarga.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris tanah bersama tapi tidak setuju tanah itu dijaminkan ke bank untuk utang orang lain, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 79075, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1341 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1341: Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan dan kecakapan). Dalam perkara ini, Tergugat III menggunakan pasal ini sebagai dasar pembelaan untuk menyatakan bahwa Perjanjian Kredit dan pengikatan Hak Tangungan antara Tergugat I dan Tergugat III adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Meskipun pertanyaan awam fokus pada 'ketidaksetujuan ahli waris', validitas perjanjian tersebut (yang menjadi inti sengketa apakah jaminan sah atau tidak) diuji berdasarkan pasal ini dalam pertimbangan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kecakapan untuk membuat perikatan. Dalam pertimbangan hukum, Tergugat III mengutip pasal ini untuk membantah dalil kepalsuan atau ketidakcakapan, dengan menyatakan bahwa Tergugat I (debitur) tidak termasuk pihak yang tidak cakap menurut hukum. Ini merupakan bagian dari analisis hukum untuk menentukan sah-tidaknya perbuatan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang tindakan yang merugikan kreditur (actio pauliana). Dalam teks pertimbangan hukum, Tergugat III secara eksplisit mengutip Pasal 1341 KUHPerdata untuk berargumen bahwa mereka sebagai kreditur dan pemegang Hak Tanggungan beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pasal ini menjadi dasar teori hukum yang didalilkan oleh Tergugat III untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1341 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 58427, + "completion_tokens": 1563 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72a0ea7ac3283e6bf860a3a61bc9f30a4e01a745 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.834, + "query": 6.522, + "relevance": 10.741, + "total": 101.193 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35619, + "marked_chars": 35727 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK19083F48/5939/08/2019\ntanggal 23 Agustus 2019; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: PK19083F48/5939/08/2019 tanggal 23 Agustus\n2019; \n4.\nMenghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 216.305.947,- secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Tluwah, Kecamatan Juwana,\nKabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)\nNo. 00766/Desa Pekuwon, atas nama Asih, dengan luas 148 m2 (seratus\nempat puluh delapan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal\n25-10-2017, No. 0716/Pekuwon/2017, melalui lelang dengan perantaraan\nKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) semarang untuk\npelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);\nHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akuras" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35727, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana II menggugat Rustamaji, Ernawati, Asih, dan Sutarno atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menyatakan para tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diajukan setelah upaya damai gagal dan para tergugat tidak mampu membayar kewajibannya tepat waktu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes dengan pokok Rp. 200.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Agustus 2019.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mewajibkan pembayaran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp. 6.006.700.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kredit yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00766/Desa Pekuwon atas nama Asih untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Agustus 2019.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat atas menunggaknya hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi dan wajib melunasi sisa hutang sebesar Rp. 216.305.947,- secara seketika dan sekaligus.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana II, menggugat Tergugat I (Rustamaji), Tergugat II (Ernawati), Tergugat III (Asih), dan Tergugat IV (Sutarno) terkait wanprestasi pada kredit Kupedes. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Agustus 2019 yang mengikat Tergugat I dan II sebagai debitur utama serta Tergugat III dan IV sebagai penanggung jawab tanggung renteng. Para Tergugat I dan II telah menerima kredit sebesar Rp. 200.000.000 dengan kewajiban cicilan bulanan dan menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Asih sebagai jaminan. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 216.305.947,-. Permohonan untuk segera melaksanakan sita jaminan atas agunan ditolak oleh hakim karena dinilai belum mendesak, namun putusan tetap mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika Tergugat tidak membayar hutang setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana II, menggugat Tergugat I (Rustamaji), Tergugat II (Ernawati), Tergugat III (Asih), dan Tergugat IV (Sutarno) terkait wanprestasi pada kredit Kupedes. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Agustus 2019 yang mengikat Tergugat I dan II sebagai debitur utama serta Tergugat III dan IV sebagai penanggung jawab tanggung renteng. Para Tergugat I dan II telah menerima kredit sebesar Rp. 200.000.000 dengan kewajiban cicilan bulanan dan menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Asih sebagai jaminan. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 216.305.947,-. Permohonan untuk segera melaksanakan sita jaminan atas agunan ditolak oleh hakim karena dinilai belum mendesak, namun putusan tetap mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika Tergugat tidak membayar hutang setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes dengan pokok Rp. 200.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Agustus 2019.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mewajibkan pembayaran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp. 6.006.700.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kredit yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00766/Desa Pekuwon atas nama Asih untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Agustus 2019.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat atas menunggaknya hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi dan wajib melunasi sisa hutang sebesar Rp. 216.305.947,- secara seketika dan sekaligus.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit bank tapi berhenti bayar, sekarang bank minta lunasi sisa hutang sekaligus dan mau jual tanah jaminan saya, apa boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8287, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk tanah jaminan) menjadi jaminan bagi perikatan hutang. Dalam konteks pertanyaan tentang hak bank untuk menjual tanah jaminan akibat wanprestasi, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menegaskan bahwa aset tersebut memang terikat sebagai jaminan pelunasan hutang, sehingga relevan dengan isu pelaksanaan jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15911, + "completion_tokens": 1195 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57763cfb8c51e35bf790a49dc8648443eaca098e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_110_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.052, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.441, + "query": 4.079, + "relevance": 44.786, + "total": 120.357 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35005, + "marked_chars": 35104 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian\nKredit No : 0006/131-05931-4/I/2025, tertanggal 08 Januari 2025; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutang pokok sebesar Rp.\n45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar\nRp. 3.700.000,-, (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) segera dan seketika\nkepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan II tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\n(inkraht van gewisjde) kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat\nberupa lunas, yang apabila tidak dibayar maka benda Jaminan Hutang berup\na sebidang tanah non pertanian sertifikat Hak Milik Nomor 01047 atas nama:\nSuwardi Terletak di Desa: Kadilangu Kecamatan: Trangkil Kabupaten Pati\nSeluas: 82 m², NIB : 11.11.21.09.01375, dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut;\n5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);\n Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 110/Pdt.GS/2025/PN \nPti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35104, + "frame": "PT. BPR Asabahana Sejahtera menggugat Suwardi dan Siti Khotimah atas wanprestasi dalam Perjanjian Kredit tertanggal 08 Januari 2025 yang tidak dilunasi sesuai jadwal. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembayaran hutang pokok dan bunga sebesar Rp 48.700.000,- secara seketika, serta penjualan objek jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 01047 atas nama Suwardi melalui pelelangan umum jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Bermaterai Nomor 0006/131-05931-4/I/2025 tertanggal 08 Januari 2025 dengan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01047 atas nama Suwardi sebagai jaminan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji melunasi hutang pokok sebesar Rp 45.000.000,- paling lambat tanggal 08 Januari 2028 dengan pembayaran cicilan bulanan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman sejak tanggal 08 Februari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 23 April 2025, Surat Peringatan II pada tanggal 23 Mei 2025, dan Surat Peringatan III pada tanggal 16 Juni 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR Asabahana Sejahtera mengajukan gugatan sederhana terhadap Suwardi dan Siti Khotimah terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada 8 Januari 2025. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah berutang sebesar Rp 45.000.000,- dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 01047 atas nama Suwardi, namun gagal melakukan pembayaran cicilan sejak 8 Februari 2025 meskipun telah dikirimkan tiga surat peringatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menyatakan Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar hutang pokok Rp 45.000.000,- dan tunggakan bunga Rp 3.700.000,- secara seketika, serta menetapkan bahwa apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, objek jaminan berupa tanah tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang. Gugatan selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR Asabahana Sejahtera mengajukan gugatan sederhana terhadap Suwardi dan Siti Khotimah terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada 8 Januari 2025. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah berutang sebesar Rp 45.000.000,- dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 01047 atas nama Suwardi, namun gagal melakukan pembayaran cicilan sejak 8 Februari 2025 meskipun telah dikirimkan tiga surat peringatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menyatakan Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar hutang pokok Rp 45.000.000,- dan tunggakan bunga Rp 3.700.000,- secara seketika, serta menetapkan bahwa apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, objek jaminan berupa tanah tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang. Gugatan selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Bermaterai Nomor 0006/131-05931-4/I/2025 tertanggal 08 Januari 2025 dengan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01047 atas nama Suwardi sebagai jaminan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji melunasi hutang pokok sebesar Rp 45.000.000,- paling lambat tanggal 08 Januari 2028 dengan pembayaran cicilan bulanan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman sejak tanggal 08 Februari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 23 April 2025, Surat Peringatan II pada tanggal 23 Mei 2025, dan Surat Peringatan III pada tanggal 16 Juni 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan janji bayar hutang ke bank dengan jaminan tanah, tapi saya berhenti bayar cicilan sejak awal tahun dan sudah diperingati tiga kali, apa yang akan terjadi pada tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17845, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum terkait umur serta perkawinan. Pertanyaan awam berfokus pada akibat hukum wanprestasi terhadap jaminan tanah, bukan pada masalah kecakapan hukum atau status umur para pihak. Fakta dalam pertanyaan tidak menyentuh isu kecakapan membuat perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas bunga keterlambatan pembayaran dalam perikatan uang. Meskipun pertanyaan menyebutkan hutang dan bunga, inti pertanyaan adalah 'apa yang akan terjadi pada tanah' (eksekusi jaminan), bukan perhitungan besaran bunga atau biaya. Pasal ini tidak mengatur mekanisme eksekusi jaminan atau akibat wanprestasi terhadap benda jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan pasal ini untuk memastikan bahwa 'Janji bayar hutang' (Surat Perjanjian Kredit) yang ditandatangani oleh Tergugat adalah sah dan mengikat. Tanpa kesahahan perjanjian ini berdasarkan Pasal 1320, tidak ada dasar hukum untuk menuntut wanprestasi atau mengeksekusi jaminan tanah. Pasal ini menjadi fondasi substantif hubungan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan. Pertanyaan awam tidak mengandung fakta atau dalil mengenai ketidakcakapan pihak (misalnya gila, di bawah pengampuan, atau belum dewasa). Isu ini tidak muncul dalam sengketa wanprestasi kredit biasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (batas waktu) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (seperti penipuan atau paksaan). Pertanyaan awam tidak melibatkan tuntutan pembatalan perjanjian, melainkan tuntutan pemenuhan prestasi (pembayaran) akibat wanprestasi. Tidak ada fakta cacat kehendak yang didalilkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18048, + "completion_tokens": 1419 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..01bf935181bff65d26c6e0df398dbb26fe748d60 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.133, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.124, + "query": 2.379, + "relevance": 45.651, + "total": 136.287 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48573, + "marked_chars": 48735 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor B.3204/5942/12/2017\ntanggal 22 Desember 2017;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor B.3204/5942/12/2017 tanggal 22 Desember\n2017;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I\ndan Tergugat II sebesar Rp161.982.368,00 (seratus enam puluh satu juta\nsembilan ratus delapan puluh dua tiga ratus enam puluh delapan rupiah)\nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat\nI dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau\ntanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan\nKayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan No. 00733 atas nama\nSodiq Bin Slamet, luas 2180m² (Dua ribu seratus delapan puluh meter\npersegi) berdasarkan Gambar Situasi No.1695/V/91 tanggal 23\nDesember 1991, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan\nKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan\nhutang Tergugat I dan Tergugat II;\nHalaman 18 dari 19 halama Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan t" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48735, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen I menggugat Sodiq dan Siti Fatimah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp161.982.368,-, serta pelaksanaan lelang agunan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00733 atas nama Sodiq Bin Slamet jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima dan dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.3204/5942/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp170.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00733 atas nama Sodiq Bin Slamet sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit sebesar Rp170.000.000,- berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 22 Desember 2017.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sehingga terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2022, 13 Oktober 2022, dan 13 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp161.982.368,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp119.221.600,- dan tunggakan bunga Rp42.760.768,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen I menggugat Sodiq dan Siti Fatimah yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit Kupedes sebesar Rp170.000.000,- yang disepakati melalui Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Desember 2017. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai jadwal, yang telah dibuktikan dengan tiga surat peringatan yang dikirimkan. Para Tergugat hadir dalam persidangan dan secara eksplisit mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp161.982.368,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00733 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen I menggugat Sodiq dan Siti Fatimah yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit Kupedes sebesar Rp170.000.000,- yang disepakati melalui Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Desember 2017. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai jadwal, yang telah dibuktikan dengan tiga surat peringatan yang dikirimkan. Para Tergugat hadir dalam persidangan dan secara eksplisit mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp161.982.368,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00733 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.3204/5942/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp170.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00733 atas nama Sodiq Bin Slamet sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit sebesar Rp170.000.000,- berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 22 Desember 2017.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sehingga terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2022, 13 Oktober 2022, dan 13 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp161.982.368,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp119.221.600,- dan tunggakan bunga Rp42.760.768,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan terima uangnya, tapi tidak bisa bayar angsuran, apakah tanah jaminan saya akan dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22163, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengaitkan pasal ini dengan status jaminan tanah yang diberikan Tergugat. Karena jaminan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan, maka ia jatuh pada Pasal 1131 sebagai jaminan umum, yang menjadi dasar hukum mengapa harta tersebut dapat disita dan dilelang melalui proses hukum acara perdata (HIR) untuk melunasi hutang akibat wanprestasi. Ini menjawab inti pertanyaan tentang nasib tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian kerugian (ganti rugi) akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan dasar kewajiban Tergugat membayar hutang beserta bunga dan biaya akibat kelalaiannya. Meskipun pasal ini lebih fokus pada ganti rugi uang, ia merupakan dasar substantif yang mengonfirmasi adanya kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan berujung pada eksekusi terhadap harta jaminan. Jadi, pasal ini relevan sebagai dasar akibat hukum dari wanprestasi yang memicu pertanyaan tentang eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) yang dibuat para pihak tetap dibatasi oleh undang-undang. Karena undang-undang (UU Hak Tanggungan) tidak terpenuhi untuk jaminan tanah tersebut, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan parate eksekusi dan harus mengikuti proses hukum biasa. Ini relevan karena menjelaskan batasan hukum terhadap klausul perjanjian yang menjadi subjek pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22385, + "completion_tokens": 1569 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f9053db5f481a033080bd1f948498c0d818672c7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_111_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.545, + "query": 7.129, + "relevance": 28.133, + "total": 109.836 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51209, + "marked_chars": 51380 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;\nHalaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102146418/3444/04/23\ntanggal 17-04-2023; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor: 102146418/3444/04/23 tanggal 17-04-2023;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sejumlah\nRp306.231.307,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu\ntiga ratus tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka har" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51380, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambaharjo menggugat Wahyu Dwi Anta atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan tanah melalui lelang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 102146418/3444/04/23 tanggal 17 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03324 atas tanah di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati sebagai jaminan agunan untuk pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau melalui lelang apabila Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat untuk menagih hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat yang belum dibayar terdiri dari pokok pinjaman Rp 250.000.000,- dan bunga berjalan Rp 56.231.307,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp 3.791.667,-.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang kreditnya yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang dan bukti pencairan dana. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 306.231.307,- yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga berjalan. Permintaan Penggugat untuk membebankan denda keterlambatan ditolak karena dianggap tidak tepat apabila Tergugat telah dikenakan bunga pinjaman. Permintaan untuk melakukan sita jaminan juga ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita terhadap obyek perkara. Putusan memerintahkan agar apabila Tergugat tidak membayar hutang setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa tanah agunan dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang kreditnya yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang dan bukti pencairan dana. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 306.231.307,- yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga berjalan. Permintaan Penggugat untuk membebankan denda keterlambatan ditolak karena dianggap tidak tepat apabila Tergugat telah dikenakan bunga pinjaman. Permintaan untuk melakukan sita jaminan juga ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita terhadap obyek perkara. Putusan memerintahkan agar apabila Tergugat tidak membayar hutang setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa tanah agunan dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 102146418/3444/04/23 tanggal 17 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03324 atas tanah di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati sebagai jaminan agunan untuk pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau melalui lelang apabila Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat untuk menagih hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat yang belum dibayar terdiri dari pokok pinjaman Rp 250.000.000,- dan bunga berjalan Rp 56.231.307,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp 3.791.667,-.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit tapi masih belum lunas, sekarang saya ditagih sisa hutang dan agunan tanah saya mau dilelang, apa saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26191, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status agunan tanah sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pelunasan hutang melalui eksekusi harta debitur jika wanprestasi, yang langsung menjawab pertanyaan tentang kewajiban membayar sisa hutang dan risiko agunan dilelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (termasuk bunga) akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Hakim mengutip pasal ini untuk menghitung besaran kewajiban pembayaran (pokok dan bunga) yang harus dibayar Tergugat, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai apakah ia harus membayar sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang disepakati para pihak memiliki kekuatan mengikat, sehingga Tergugat terikat pada kewajiban pelunasan dan penyerahan agunan sesuai perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24272, + "completion_tokens": 1285 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d118e3b800a03141acae8a59a755e17d7331432 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.107, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.516, + "query": 4.19, + "relevance": 8.411, + "total": 92.224 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29863, + "marked_chars": 29953 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 5950-01-00427-10-0\ntanggal 21 Februari 2011;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima\npuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka Agunan Para Tergugat yaitu tanah yang terletak di Desa Bakaran\nWetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan\nbukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1172 Desa Bakaran Wetan\nKecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah atas nama Anik\nPurwanti, sesuai Surat Ukur No. 2189/III/1992 tanggal 23 November 1992,\nluas 100 (seratus) m², dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara\ndan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; \n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga\npuluh ribu rupiah);\nHalaman 10 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi i" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29953, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PATI, UNIT JUWANA I menggugat Bambang Yulianto dan Anik Purwanti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah surat pengakuan hutang, penetapan wanprestasi, pengesahan sita jaminan atas sertifikat tanah, serta penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp85.373.883,00 atau pelelangan agunan. Gugatan ini diterima sebagian oleh hakim yang menyatakan sah surat pengakuan hutang dan wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar pokok hutang sebesar Rp72.750.000,00 dengan jaminan pelelangan agunan jika tidak membayar.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Adendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2011.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1172 atas nama Anik Purwanti sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengakui keterlambatan pelunasan pembayaran pinjaman dengan alasan belum mempunyai uang untuk membayar angsuran.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 selama persidangan yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tunggakan pokok sejumlah Rp72.750.000,00 dan tunggakan bunga sejumlah Rp12.623.883,00.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pengesahan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bakaran Wetan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian kredit antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Para Tergugat sebagai peminjam yang dituangkan dalam Adendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2011. Para Tergugat menerima dana pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1172 atas nama Anik Purwanti sebagai agunan. Gugatan diajukan karena Para Tergugat tidak melunasi angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut. Dalam persidangan, Tergugat II mengakui keterlambatan pembayaran dengan alasan kekurangan dana, namun hakim menilai hal tersebut tidak membebaskan kewajiban pembayaran. Hakim juga mencatat adanya pembayaran parsial sebesar Rp10.000.000,00 yang dilakukan Tergugat II selama proses persidangan. Mengingat telah terjadi wanprestasi, hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah surat pengakuan hutang dan perbuatan wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa pokok hutang sebesar Rp72.750.000,00, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah tersebut akan dilelang melalui KPKNL Pati. Permintaan Penggugat untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama pemeriksaan, dan tuntutan bunga ditolak sebagian karena adanya pembayaran yang telah dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian kredit antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Para Tergugat sebagai peminjam yang dituangkan dalam Adendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2011. Para Tergugat menerima dana pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1172 atas nama Anik Purwanti sebagai agunan. Gugatan diajukan karena Para Tergugat tidak melunasi angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut. Dalam persidangan, Tergugat II mengakui keterlambatan pembayaran dengan alasan kekurangan dana, namun hakim menilai hal tersebut tidak membebaskan kewajiban pembayaran. Hakim juga mencatat adanya pembayaran parsial sebesar Rp10.000.000,00 yang dilakukan Tergugat II selama proses persidangan. Mengingat telah terjadi wanprestasi, hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah surat pengakuan hutang dan perbuatan wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa pokok hutang sebesar Rp72.750.000,00, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah tersebut akan dilelang melalui KPKNL Pati. Permintaan Penggugat untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama pemeriksaan, dan tuntutan bunga ditolak sebagian karena adanya pembayaran yang telah dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Adendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2011.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1172 atas nama Anik Purwanti sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengakui keterlambatan pelunasan pembayaran pinjaman dengan alasan belum mempunyai uang untuk membayar angsuran.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 selama persidangan yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tunggakan pokok sejumlah Rp72.750.000,00 dan tunggakan bunga sejumlah Rp12.623.883,00.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pengesahan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bakaran Wetan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dan kasih tanah sebagai jaminan, tapi sekarang saya telat bayar angsuran dan bingung harus gimana?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12159, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini langsung menjawab pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14400, + "completion_tokens": 1101 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..929f2c6aecd96469cba40cd09866efbf9692b7b5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_112_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.262, + "query": 2.717, + "relevance": 43.202, + "total": 115.209 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43960, + "marked_chars": 44095 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No 102190135/5943/04/23 tanggal 18 April\n2023;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp74.151.094,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima\npuluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah);\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\natas perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus\ntujuh belas ribu rupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 23 September 2025\noleh Dian Herminasari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati, Putusan tersebut\ntelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri\noleh Agus Sukaryo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \n \n Panitera Pengganti\n Hakim\nHal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail :" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44095, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT PATI KOTA 1 menggugat DIMAS PRASASTI dan ENY PURWANTI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelaksanaan sita atas agunan kendaraan bermotor.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai 18 April 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar pokok dan bunga kredit secara sekaligus sebesar Rp60.750.000,00 pada jatuh tempo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan bermotor atas nama Sulasih dan Joko Mustiko sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pinjaman.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok, bunga, dan denda setelah tanggal 18 April 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024, 14 Januari 2025, dan 3 Juli 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah menerima surat peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan sah sita jaminan atas BPKB kendaraan bermotor, namun tidak mengajukan permohonan sita sebelumnya.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp80.944.497,00 yang mencakup pokok, bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang. Para Tergugat didalilkan telah menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 dan menyerahkan BPKB kendaraan bermotor sebagai agunan, namun gagal melakukan pembayaran jatuh tempo setelah menerima tiga kali surat peringatan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Namun, gugatan mengenai sita jaminan atas agunan ditolak karena tidak disertai permohonan sita yang diajukan. Terkait pembayaran hutang, Hakim menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang dapat dituntut, sehingga jumlah yang dihukumkan disesuaikan menjadi Rp74.151.094,00 yang terdiri dari sisa pokok dan bunga, serta Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang. Para Tergugat didalilkan telah menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 dan menyerahkan BPKB kendaraan bermotor sebagai agunan, namun gagal melakukan pembayaran jatuh tempo setelah menerima tiga kali surat peringatan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Namun, gugatan mengenai sita jaminan atas agunan ditolak karena tidak disertai permohonan sita yang diajukan. Terkait pembayaran hutang, Hakim menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang dapat dituntut, sehingga jumlah yang dihukumkan disesuaikan menjadi Rp74.151.094,00 yang terdiri dari sisa pokok dan bunga, serta Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai 18 April 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar pokok dan bunga kredit secara sekaligus sebesar Rp60.750.000,00 pada jatuh tempo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan bermotor atas nama Sulasih dan Joko Mustiko sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pinjaman.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok, bunga, dan denda setelah tanggal 18 April 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2024, 14 Januari 2025, dan 3 Juli 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah menerima surat peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan sah sita jaminan atas BPKB kendaraan bermotor, namun tidak mengajukan permohonan sita sebelumnya.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp80.944.497,00 yang mencakup pokok, bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih pinjaman dan surat peringatan, tapi mereka tetap tidak bayar, apa bisa saya ambil BPKB kendaraannya sebagai jaminan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18443, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (termasuk perjanjian kredit) untuk memberikan atau berbuat sesuatu. Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengakui adanya perjanjian kredit yang mengikat para pihak, yang merupakan prasyarat substantif sebelum membahas hak kreditur atas jaminan atau akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pernyataan lalai (wanprestasi) melalui surat peringatan. Dalam pertanyaan, pengguna menyebutkan sudah memberikan 'surat peringatan'. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai setelah surat peringatan dikirim, yang merupakan syarat penting bagi kreditur untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut, termasuk eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks pertanyaan tentang pengambilan BPKB, pasal ini relevan karena menentukan besaran utang (pokok + bunga) yang harus dilunasi. Putusan menggunakan pasal ini untuk menghitung jumlah utang yang sah (mengurangi denda) sebelum membahas eksekusi jaminan, sehingga menjadi kerangka untuk menentukan apa yang bisa ditagih dari hasil jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebasan tanggung jawab debitur jika ketidakpemenuhan perikatan disebabkan oleh hal yang tak terduga (force majeure). Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menunjukkan adanya dalil atau isu mengenai hal tak terduga yang membebaskan debitur. Isu utamanya adalah ketidakmampuan/ketidakmauan bayar tanpa alasan sah, sehingga pasal ini tidak menjadi kerangka analisis substantif untuk menjawab pertanyaan tentang hak mengambil jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20231, + "completion_tokens": 1336 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_113_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_113_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9b44a41b892575f093b51a6be7d959346378c39f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_113_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_113_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.435, + "query": 2.8, + "relevance": 13.701, + "total": 101.96 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37571, + "marked_chars": 37697 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk\nseluruhnya ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan\nhukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor B.\n94662791-5946-08/2022 tanggal 05 Agustus 2022; \n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan\nhukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para\nTergugat I dan Tergugat II;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para\nTergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang\n \nHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 113/Pdt.G.S/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nterdapat pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor B.\n94662791-5946-08/2022 tanggal 05 Agustus 2022;\n5.\nMenghukum Para Tergugat I dan Tergugat\nII untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya\nkepada Penggugat sebesar Rp. 172.803.348,-, dengan ketentuan apabila\nPara Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37697, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu menggugat AGUH ANDRIANTO, NUR HIDAYAH, SUTRIS, dan NGATINI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat tersebut, menyatakan para Tergugat I dan II telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp 172.803.348,- atau penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Putusan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH adalah suami istri yang secara tanggung jawab menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 94662791/5946/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH mengaku berhutang pokok sebesar Rp 150.000.000,- dengan kewajiban membayar pelunasan kredit sebesar Rp 172.803.348,- yang terdiri dari pokok dan bunga.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUTRIS dan NGATINI menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00380/Desa Purwokerto atas nama Ngatini untuk menjamin pelunasan hutang AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUTRIS dan NGATINI menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sejak bulan Mei 2023 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan penagihan dan memberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada Tergugat melalui surat-surat resmi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH mengakui telah meminjam uang di Penggugat dan belum bisa mengangsur, serta meminta waktu untuk menjual aset.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu menggugat AGUH ANDRIANTO, NUR HIDAYAH, SUTRIS, dan NGATini karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH sebagai debitur utama bersama-sama dengan SUTRIS dan NGATINI sebagai penjamin yang menyerahkan agunan tanah, telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mengikat mereka untuk membayar kembali pinjaman pokok sebesar Rp 150.000.000,- ditambah bunga. Gugatan ini didalilkan karena para Tergugat I dan II tidak membayar angsuran sejak Mei 2023 meskipun telah diberikan peringatan berkali-kali. Dalam persidangan, AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH mengakui adanya hutang tersebut namun belum mampu melunasi. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp 172.803.348,- dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan milik SUTRIS dan NGATINI akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cengkalsewu menggugat AGUH ANDRIANTO, NUR HIDAYAH, SUTRIS, dan NGATini karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH sebagai debitur utama bersama-sama dengan SUTRIS dan NGATINI sebagai penjamin yang menyerahkan agunan tanah, telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mengikat mereka untuk membayar kembali pinjaman pokok sebesar Rp 150.000.000,- ditambah bunga. Gugatan ini didalilkan karena para Tergugat I dan II tidak membayar angsuran sejak Mei 2023 meskipun telah diberikan peringatan berkali-kali. Dalam persidangan, AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH mengakui adanya hutang tersebut namun belum mampu melunasi. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp 172.803.348,- dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan milik SUTRIS dan NGATINI akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH adalah suami istri yang secara tanggung jawab menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 94662791/5946/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH mengaku berhutang pokok sebesar Rp 150.000.000,- dengan kewajiban membayar pelunasan kredit sebesar Rp 172.803.348,- yang terdiri dari pokok dan bunga.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUTRIS dan NGATINI menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00380/Desa Purwokerto atas nama Ngatini untuk menjamin pelunasan hutang AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUTRIS dan NGATINI menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sejak bulan Mei 2023 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan penagihan dan memberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada Tergugat melalui surat-surat resmi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "AGUH ANDRIANTO dan NUR HIDAYAH mengakui telah meminjam uang di Penggugat dan belum bisa mengangsur, serta meminta waktu untuk menjual aset.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan istri sudah tidak bisa bayar cicilan bank sejak beberapa bulan lalu, apakah tanah milik keluarga yang dijadikan jaminan akan langsung dijual?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7023, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk tanah/agunan) menjadi jaminan atas perikatan hutangnya. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi hakim untuk memerintahkan eksekusi atau pelelangan agunan (tanah) guna melunasi hutang yang tidak dibayar, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai nasib jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16147, + "completion_tokens": 1165 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e378e7ae192b3a4387f61d67ed78290be8112bbc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,221 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.966, + "query": 2.166, + "relevance": 81.096, + "total": 166.272 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52782, + "marked_chars": 52944 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 82960196/5934/05/21 tanggal 10\nMei 2023; \n \nHalaman 17 dari 19 Putusan No 114/Pdt.GS/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor B. 82960196/5934/05/21 tanggal 10 April 2021;\n5. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 216.859.407,-\ndengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkek" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52944, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Dukuhseti menggugat Catur Supendi dan Dwi Budiwati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan adanya wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang beserta agunan yang dapat dilelang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 10 Mei 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat membayar angsuran bulanan sebesar Rp 9.259.100,- yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga, dengan batas waktu pembayaran selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama Catur Supendi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran kredit mulai bulan Februari 2022 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2022, 23 September 2022, dan 01 Oktober 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui hutang dan wanprestasi serta memohon waktu sampai bulan Oktober untuk menyelesaikan tunggakan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I sampai dengan posisi tanggal 14 April 2023 sebesar Rp 216.859.407,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 187.488.866,- dan tunggakan bunga Rp 29.370.541,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Dukuhseti menggugat Catur Supendi dan Dwi Budiwati yang merupakan suami istri dan penerima kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 10 Mei 2021 untuk pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Catur Supendi. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Tergugat I membayar angsuran mulai Februari 2022, yang telah dibuktikan dengan tiga surat peringatan dari Penggugat. Tergugat I secara tertulis mengakui hutang dan wanprestasi serta memohon penangguhan pembayaran. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, serta menghukum Tergugat I membayar sisa hutang sebesar Rp 216.859.407,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta milik Tergugat I dapat dilelang jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Dukuhseti menggugat Catur Supendi dan Dwi Budiwati yang merupakan suami istri dan penerima kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 10 Mei 2021 untuk pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Catur Supendi. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Tergugat I membayar angsuran mulai Februari 2022, yang telah dibuktikan dengan tiga surat peringatan dari Penggugat. Tergugat I secara tertulis mengakui hutang dan wanprestasi serta memohon penangguhan pembayaran. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, serta menghukum Tergugat I membayar sisa hutang sebesar Rp 216.859.407,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta milik Tergugat I dapat dilelang jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 10 Mei 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat membayar angsuran bulanan sebesar Rp 9.259.100,- yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga, dengan batas waktu pembayaran selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama Catur Supendi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran kredit mulai bulan Februari 2022 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2022, 23 September 2022, dan 01 Oktober 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui hutang dan wanprestasi serta memohon waktu sampai bulan Oktober untuk menyelesaikan tunggakan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I sampai dengan posisi tanggal 14 April 2023 sebesar Rp 216.859.407,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 187.488.866,- dan tunggakan bunga Rp 29.370.541,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan kasih sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi berhenti bayar angsuran sejak Februari 2022, apakah bank berhak jual tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25769, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah) menjadi jaminan bagi perikatannya. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta debitur dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi utang, yang relevan dengan pertanyaan apakah bank berhak menjual tanah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar untuk menentukan bahwa kewajiban debitur adalah membayar angsuran, dan ketidakpemenuhannya (wanprestasi) memicu konsekuensi hukum lebih lanjut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim). Pertanyaan menyangkut penghentian pembayaran, sehingga perlu dinilai apakah debitur telah dinyatakan lalai (misalnya melalui surat peringatan) atau lewat waktu jatuh tempo. Ini adalah syarat penting sebelum hak eksekusi atau tuntutan wanprestasi dapat dijalankan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Ini relevan karena menjawab konsekuensi hukum dari berhenti bayar angsuran, termasuk apakah debitur wajib membayar sisa utang beserta bunga/denda yang menjadi dasar penagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan dimulai dengan 'sudah tanda tangan surat utang', sehingga validitas perjanjian tersebut (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab) adalah prasyarat hukum untuk menentukan apakah hak bank untuk menuntut pembayaran (dan menjual agunan) sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip 'kekuatan mengikat perjanjian' (pacta sunt servanda). Ini adalah kerangka utama yang menjawab pertanyaan: karena surat utang telah ditandatangani dan sah, maka para pihak terikat untuk melaksanakannya, dan bank berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kebolehan memperjanjikan bunga. Meskipun disebutkan dalam putusan, pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan tentang hak bank menjual tanah akibat wanprestasi, melainkan hanya aspek teknis perhitungan bunga. Hubungan substantifnya dengan hak eksekusi agunan sangat lemah/insidental." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk dan batas bunga perjanjian. Sama seperti Pasal 1765, pasal ini hanya relevan untuk validitas klausul bunga, bukan untuk menjawab pertanyaan substantif mengenai hak eksekusi agunan tanah akibat ketidakbayaran utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24409, + "completion_tokens": 1818 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b0bacc29240e9349587063f2888c0c91a87bc45 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_114_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.707, + "query": 3.717, + "relevance": 37.845, + "total": 110.285 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24176, + "marked_chars": 24248 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan oleh Amir El Hafidh, S.H., sebagai Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 22 September 2025. Putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan\ndihadiri oleh Andik Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\n Panitera Pengganti\n Hakim\n Ttd Ttd \n \n ANDIK RIYANTO, S.H. \n AMIR EL HAFIDH, S.H. \n \nPerincian Biaya : \n1. Pendaftaran\n: Rp. 30.000,-\n2. Pemberkasan/ATK : Rp125.000,-\n3. Penggandaan\n: Rp. 10.000,-\n4. Surat Tercatat\n: Rp. 40.000,-\n5. PNBP\n: Rp. 20.000,-\n6. Materai\n: Rp. 10.000,-\n7. Redaksi\n \n \n \n \n \n : Rp. 10.000,- +\n \n \nHal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 114/Pdt.GS/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24248, + "frame": "Pengadilan Negeri Pati mengadili gugatan perdata antara Wiwin Sumarlik sebagai Penggugat melawan Abdul Giman sebagai Tergugat terkait sengketa pengembalian uang yang didalilkan sebagai pinjaman. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sebesar Rp138.000.000. Putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena gagal membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam uang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat meminjam uang untuk perbaikan dan pembelian kendaraan hingga mencapai Rp76.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat meminjam uang untuk kasus di Polres Pati sebesar Rp17.000.000 dengan sisa utang Rp12.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat membawa uang pinjaman teman sebesar Rp50.000.000 namun belum diserahkan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat perjanjian penitipan uang tanggal 6 Januari 2016 (terdapat koreksi tahun di bukti menjadi 2026) yang menerangkan penitipan uang Rp76.000.000.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti kwitansi pegadaian yang menerangkan penerimaan uang Rp4.400.000 dari gadai emas secara pribadi.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti kwitansi penyerahan uang Rp50.000.000 tanpa penjelasan kepada siapa penyerahan dilakukan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti putusan pidana terhadap Tergugat karena memalsukan buku nikah.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara para pihak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Wiwin Sumarlik terhadap Abdul Giman. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang dalam berbagai transaksi yang totalnya mencapai Rp138.000.000, termasuk uang untuk kendaraan, kasus kepolisian, dan uang titipan teman. Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat, namun Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan adanya penitipan uang, gadai pribadi, atau penyerahan uang tanpa kejelasan pihak penerima, serta tidak terdapat bukti perjanjian pinjam meminjam uang yang sah. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Karena Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perikatan pinjam meminjam, maka gugatan ditolak seluruhnya dengan verstek." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Wiwin Sumarlik terhadap Abdul Giman. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang dalam berbagai transaksi yang totalnya mencapai Rp138.000.000, termasuk uang untuk kendaraan, kasus kepolisian, dan uang titipan teman. Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat, namun Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan adanya penitipan uang, gadai pribadi, atau penyerahan uang tanpa kejelasan pihak penerima, serta tidak terdapat bukti perjanjian pinjam meminjam uang yang sah. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Karena Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perikatan pinjam meminjam, maka gugatan ditolak seluruhnya dengan verstek.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat meminjam uang untuk perbaikan dan pembelian kendaraan hingga mencapai Rp76.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat meminjam uang untuk kasus di Polres Pati sebesar Rp17.000.000 dengan sisa utang Rp12.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat membawa uang pinjaman teman sebesar Rp50.000.000 namun belum diserahkan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat perjanjian penitipan uang tanggal 6 Januari 2016 (terdapat koreksi tahun di bukti menjadi 2026) yang menerangkan penitipan uang Rp76.000.000.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti kwitansi pegadaian yang menerangkan penerimaan uang Rp4.400.000 dari gadai emas secara pribadi.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti kwitansi penyerahan uang Rp50.000.000 tanpa penjelasan kepada siapa penyerahan dilakukan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti putusan pidana terhadap Tergugat karena memalsukan buku nikah.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara para pihak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang buat dia bayar utang kendaraan dan kasus polisi, tapi dia nggak mau bayar, bukankah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10773, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat lalainya debitur (wanprestasi) yang merupakan inti sengketa dalam pertanyaan ('dia nggak mau bayar'). Putusan secara eksplisit menguji apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan ketentuan Pasal 1238, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai tuntutan Penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar perikatan. Dalam putusan, Hakim menggunakan pasal ini untuk memeriksa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah ada suatu perjanjian (perikatan) yang sah sebelum menilai adanya wanprestasi. Karena sengketa berawal dari 'penitipan uang' atau perjanjian lisan, keberadaan perikatan ini adalah isu hukum substantif yang diperiksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun dalam pertimbangan utama Hakim lebih fokus pada definisi perjanjian (Pasal 1313) dan wanprestasi (Pasal 1238), Pasal 1320 dikutip dalam 'Mengingat' sebagai dasar hukum umum untuk menilai sah tidaknya perjanjian yang menjadi objek sengketa. Dalam konteks pertanyaan awam tentang menuntut karena tidak dibayar, validitas perjanjian (yang bergantung pada syarat Pasal 1320) adalah prasyarat hukum yang relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11791, + "completion_tokens": 1248 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_115_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_115_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48312be5214c4b0657ee083015daca1875ce49cd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_115_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_115_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.419, + "query": 4.107, + "relevance": 13.34, + "total": 109.887 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33930, + "marked_chars": 34038 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut\ntetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 66, tanggal 30 November 2024;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Akta Perjanjian Kredit Nomor\n66, tanggal 30 November 2024;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sejumlah\nRp185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)\nkepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan\napabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap, maka agunan dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03224/Desa Muktiharjo, Kecamatan\nMargorejo, Kabupaten Pati atas nama NUR ROHMAD dengan luas 209 M2,\nHal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 115/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Repu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34038, + "frame": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat NUR ROHMAD dan ETTY WIHDATUL KHIYAROH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian kredit sah, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp185.500.000,- secara seketika dan sekaligus. Apabila Tergugat tidak membayar, Penggugat meminta agar agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 30 November 2024 dengan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sebesar Rp175.000.000,- yang diterima oleh Para Tergugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bunga sebesar Rp1.750.000,- setiap bulan selama 12 bulan mulai Desember 2024 hingga November 2025, dengan pembayaran pokok di bulan terakhir.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat bahwa jika tidak membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut, perjanjian kredit berakhir dan Para Tergugat wajib membayar sisa utang secara lunas dan sekaligus.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya melakukan pembayaran utang sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Desember 2024 dan bulan Januari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan atau somasi sebanyak 3 kali untuk membayar tunggakan, namun Para Tergugat tidak membayarnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa utang Para Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp185.500.000,- yang terdiri dari pinjaman pokok Rp175.000.000,- dan bunga Rp10.500.000,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03224 atas nama Nur Rohmad sebagai jaminan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan telah dibebani hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01029/2025 yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengadili perkara gugatan sederhana antara PT. BPR TAYU DUTAPERSADA sebagai Penggugat melawan Nur Rohmad dan Etty Wihdatul Khiyaroh sebagai Tergugat. Sengketa ini bermula dari perjanjian kredit yang ditandatangani pada 30 November 2024, di mana Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp175.000.000,- dengan kewajiban pembayaran angsuran bunga bulanan. Para Tergugat hanya melakukan pembayaran selama dua bulan pertama dan kemudian berhenti membayar, sehingga Penggugat memberikan tiga kali peringatan. Berdasarkan fakta bahwa Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan secara sah dan patut, hakim menetapkan keadaan verstek dan mengakui secara pasif seluruh dalil gugatan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak tunai memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Putusan akhir mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menyatakan perjanjian kredit sah dan mengikat, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp185.500.000,- secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03224 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengadili perkara gugatan sederhana antara PT. BPR TAYU DUTAPERSADA sebagai Penggugat melawan Nur Rohmad dan Etty Wihdatul Khiyaroh sebagai Tergugat. Sengketa ini bermula dari perjanjian kredit yang ditandatangani pada 30 November 2024, di mana Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp175.000.000,- dengan kewajiban pembayaran angsuran bunga bulanan. Para Tergugat hanya melakukan pembayaran selama dua bulan pertama dan kemudian berhenti membayar, sehingga Penggugat memberikan tiga kali peringatan. Berdasarkan fakta bahwa Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan secara sah dan patut, hakim menetapkan keadaan verstek dan mengakui secara pasif seluruh dalil gugatan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak tunai memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Putusan akhir mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menyatakan perjanjian kredit sah dan mengikat, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp185.500.000,- secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03224 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 30 November 2024 dengan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sebesar Rp175.000.000,- yang diterima oleh Para Tergugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bunga sebesar Rp1.750.000,- setiap bulan selama 12 bulan mulai Desember 2024 hingga November 2025, dengan pembayaran pokok di bulan terakhir.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat bahwa jika tidak membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut, perjanjian kredit berakhir dan Para Tergugat wajib membayar sisa utang secara lunas dan sekaligus.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya melakukan pembayaran utang sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Desember 2024 dan bulan Januari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan atau somasi sebanyak 3 kali untuk membayar tunggakan, namun Para Tergugat tidak membayarnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa utang Para Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp185.500.000,- yang terdiri dari pinjaman pokok Rp175.000.000,- dan bunga Rp10.500.000,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03224 atas nama Nur Rohmad sebagai jaminan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan telah dibebani hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01029/2025 yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar dua kali tapi berhenti bayar utang ke bank, sekarang mereka minta lunas semua dan mau lelang tanah saya, apa saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10738, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang lelang tanah akibat wanprestasi utang, pasal ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta Tergugat (tanah) dapat digugat/dielelang untuk melunasi utang, sebagaimana dibahas dalam pertimbangan hakim mengenai pemenuhan kewajiban dan akibat wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15219, + "completion_tokens": 1247 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ae1e82b814b785a8fe6a18bd4942523e36064b41 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.06, + "query": 2.305, + "relevance": 12.742, + "total": 79.141 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26948, + "marked_chars": 27038 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27038, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo menggugat Titiek Umiyati dan Eko Hadi Sunarto atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, perintah pembayaran sisa hutang, serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah Para Tergugat dinyatakan telah melunasi seluruh hutangnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 594301003306101 tanggal 24 September 2010 untuk fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 144/Desa Bumirejo atas nama Eko Hadi Sunarto sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih tunggakan pokok dan bunga pinjaman yang belum dibayar oleh Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Para Tergugat telah melunasi hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan menyatakan perkara dicabut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo mengajukan gugatan sederhana terhadap Titiek Umiyati dan Eko Hadi Sunarto terkait wanprestasi pada perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 September 2010. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa sertifikat SHM No. 144/Desa Bumirejo sebagai jaminan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menetapkan wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang. Namun, dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya. Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara, sehingga perkara dinyatakan dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo mengajukan gugatan sederhana terhadap Titiek Umiyati dan Eko Hadi Sunarto terkait wanprestasi pada perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 September 2010. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa sertifikat SHM No. 144/Desa Bumirejo sebagai jaminan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menetapkan wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang. Namun, dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya. Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara, sehingga perkara dinyatakan dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 594301003306101 tanggal 24 September 2010 untuk fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 144/Desa Bumirejo atas nama Eko Hadi Sunarto sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih tunggakan pokok dan bunga pinjaman yang belum dibayar oleh Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Para Tergugat telah melunasi hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan menyatakan perkara dicabut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lunasi hutang bank, tapi kenapa dulu saya digugat wanprestasi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7603, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak preferensi atau jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Hal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai alasan digugat wanprestasi padahal hutang sudah lunas (yang berkaitan dengan pembebasan utang/pembayaran sesuai Pasal 1365 KUHPerdata atau pembuktian pembayaran). Pasal 1131 hanya mengatur posisi kreditor dalam hal eksekusi, bukan alasan timbulnya sengketa wanprestasi atau akibat dari pelunasan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12194, + "completion_tokens": 956 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d782110496fb6119ead3e27bbed1db9122070a7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_116_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.098, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.699, + "query": 4.885, + "relevance": 69.986, + "total": 168.668 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53815, + "marked_chars": 53986 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nHalaman 18 dari 20 Putusan No116/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak\nhadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102070230/5950/04/23\nTanggal 14-04-2023; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor No. SPH: 102070230/5950/04/23 Tanggal\n14-04-2023;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nPara Tergugat sebesar Rp. 269.873.609,- secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk me" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53986, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I menggugat Ahmad Sajidun dan Khosiyah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- yang dijamin dengan sertifikat hak milik tanah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 269.873.609,- serta pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I pada tanggal 14 April 2023 untuk menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp 300.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah menerima pencairan kredit sebesar Rp 300.000.000,- dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I pada tanggal 14 April 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah menyerahkan sertifikat hak milik tanah nomor 02825 di Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sejak bulan Desember 2021 hingga posisi tanggal 11 Juni 2024.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I mengirimkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 1 Maret 2024, Surat Peringatan 2 pada tanggal 1 Mei 2024, dan Surat Peringatan 3 pada tanggal 1 Juni 2024 kepada Ahmad Sajidun dan Khosiyah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyan memiliki sisa hutang sebesar Rp 269.873.609,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 260.792.893,- dan tunggakan bunga Rp 9.080.716,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I menggugat Ahmad Sajidun dan Khosiyah yang merupakan suami istri dan debitur bersama atas kredit Kupedes sebesar Rp 300.000.000,- yang disepakati pada 14 April 2023 dengan jangka waktu 60 bulan dan dijamin oleh sertifikat hak milik tanah nomor 02825 di Desa Growong Lor. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Tergugat membayar angsuran sejak Desember 2021, yang telah dibuktikan dengan surat peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat pada Maret, Mei, dan Juni 2024. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 269.873.609,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melelang agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun menolak petitum mengenai sita jaminan karena Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut dalam persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I menggugat Ahmad Sajidun dan Khosiyah yang merupakan suami istri dan debitur bersama atas kredit Kupedes sebesar Rp 300.000.000,- yang disepakati pada 14 April 2023 dengan jangka waktu 60 bulan dan dijamin oleh sertifikat hak milik tanah nomor 02825 di Desa Growong Lor. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Tergugat membayar angsuran sejak Desember 2021, yang telah dibuktikan dengan surat peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat pada Maret, Mei, dan Juni 2024. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 269.873.609,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melelang agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun menolak petitum mengenai sita jaminan karena Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut dalam persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I pada tanggal 14 April 2023 untuk menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp 300.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah menerima pencairan kredit sebesar Rp 300.000.000,- dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I pada tanggal 14 April 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah menyerahkan sertifikat hak milik tanah nomor 02825 di Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sejak bulan Desember 2021 hingga posisi tanggal 11 Juni 2024.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana I mengirimkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 1 Maret 2024, Surat Peringatan 2 pada tanggal 1 Mei 2024, dan Surat Peringatan 3 pada tanggal 1 Juni 2024 kepada Ahmad Sajidun dan Khosiyah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyah tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahmad Sajidun dan Khosiyan memiliki sisa hutang sebesar Rp 269.873.609,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 260.792.893,- dan tunggakan bunga Rp 9.080.716,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank tapi sampai sekarang belum lunas angsurannya, apa bisa tanah saya dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26273, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah/aset tak bergerak) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa aset debitur dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang yang tidak dibayar, yang merupakan inti pertanyaan pengguna tentang kemungkinan pelelangan tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar untuk menetapkan bahwa kewajiban membayar angsuran adalah prestasi yang harus dipenuhi debitur. Ketidakpenuhan prestasi ini adalah awal dari analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Pertanyaan pengguna menyangkut ketidaklunasan angsuran, yang secara hukum memerlukan penilaian apakah debitur telah lalai (misalnya lewat jatuh tempo pembayaran). Pasal ini menjadi unsur kunci untuk menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi yang memungkinkan kreditur mengambil tindakan lebih lanjut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga setelah dinyatakan lalai. Ini relevan karena menjawab konsekuensi hukum dari ketidaklunasan angsuran, yang menjadi dasar tuntutan pembayaran sisa hutang dan potensi eksekusi aset." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum membahas eksekusi atau pelelangan, harus dipastikan bahwa perjanjian kredit (yang menjadi dasar hutang) adalah sah. Dalam putusan pendukung, hakim memeriksa syarat sahnya Surat Pengakuan Hutang berdasarkan pasal ini untuk memastikan hak kreditur dapat ditegakkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperbolehkan perjanjian bunga atas pinjaman. Meskipun pertanyaan fokus pada pelelangan, keberadaan bunga yang disepakati (seperti dalam kasus pendukung) mempengaruhi jumlah hutang yang harus dilunasi. Pemahaman tentang legalitas bunga penting untuk menghitung total utang yang menjadi dasar eksekusi aset." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk dan besarnya bunga perjanjian. Dalam konteks sengketa kredit, penentuan jumlah hutang yang harus dilunasi (termasuk bunga) harus sesuai dengan perjanjian tertulis. Ini relevan untuk memastikan bahwa tagihan yang menjadi dasar tuntutan pelunasan dan potensi pelelangan aset adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25451, + "completion_tokens": 1877 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_117_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_117_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3cdbf5549ce5e2125b23afe348584cf9e13ed38 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_117_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_117_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.855, + "query": 3.339, + "relevance": 18.262, + "total": 91.562 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42748, + "marked_chars": 42883 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3. Menyatakan Para Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat\nsebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimaksud\ndalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 33 Tahun 2020 tertanggal 15\nOktober 2020 pada Kantor Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak\nmengangsur/melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai\nperbuatanWanprestasi;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah\nRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan\nWan Prestasi yang dilakukanya;\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar\nyang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian\nyang di derita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa\nsebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama: SUPI BINTI\nKIMIN Nomor : 1005 terletak di Desa Karaban, Kecamatan Gabus,\nKabupaten Pati, Seluas 125 M2, dimaksud dalam Sertifikat Hak NIB:\n11.11.11.02.02751, dengan batas-batas Batas Utara : tanah milik\nMulyadi, Batas Selatan : tanah milik Jalan Desa, Batas Barat : tanah\nmilik Mulyono, Batas Timur : tanah milik Sapinah, dapat dijual melalui\npelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar /\nmelunasi hutang kepada Penggugat;\nHalaman 14 dari 16 halama Putusan Nomor 117/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-ha" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42883, + "frame": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) menggugat SADI dan KASUPI atas wanprestasi karena tidak melunasi hutang pinjaman sebesar Rp240.000.000,- yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas sebidang tanah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menghukum mereka membayar sejumlah Rp250.000.000,-, serta mengizinkan pelelangan objek jaminan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp240.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 33 Tahun 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar pokok dan bunga sebesar Rp4.638.000,- setiap bulan pada tanggal 15 hingga tanggal 15 Oktober 2030.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas nama SUPI BINTI KIMIN sebagai jaminan hutang yang kemudian dibebani Hak Tanggungan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 31 Januari 2022 dan tidak melakukan pembayaran cicilan berikutnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 6 Januari 2021, 2 Februari 2021, dan 13 April 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta Pengakuan Hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) mengajukan gugatan sederhana terhadap SADI dan KASUPI yang merupakan pasangan suami istri. Gugatan ini bermula dari adanya pengakuan hutang sebesar Rp240.000.000,- yang dibuat dalam Akta Notaris pada Oktober 2020, dengan jaminan berupa sebidang tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Para Tergugat berjanji membayar angsuran bulanan namun berhenti membayar sejak Januari 2022, meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menyatakan Para Tergugat berhutang dan telah melakukan wanprestasi, serta menghukum mereka membayar sejumlah Rp250.000.000,- secara seketika dan sekaligus. Putusan juga mengatur bahwa jika pembayaran tidak dilakukan, objek jaminan berupa tanah tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) mengajukan gugatan sederhana terhadap SADI dan KASUPI yang merupakan pasangan suami istri. Gugatan ini bermula dari adanya pengakuan hutang sebesar Rp240.000.000,- yang dibuat dalam Akta Notaris pada Oktober 2020, dengan jaminan berupa sebidang tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Para Tergugat berjanji membayar angsuran bulanan namun berhenti membayar sejak Januari 2022, meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menyatakan Para Tergugat berhutang dan telah melakukan wanprestasi, serta menghukum mereka membayar sejumlah Rp250.000.000,- secara seketika dan sekaligus. Putusan juga mengatur bahwa jika pembayaran tidak dilakukan, objek jaminan berupa tanah tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp240.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 33 Tahun 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar pokok dan bunga sebesar Rp4.638.000,- setiap bulan pada tanggal 15 hingga tanggal 15 Oktober 2030.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas nama SUPI BINTI KIMIN sebagai jaminan hutang yang kemudian dibebani Hak Tanggungan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 31 Januari 2022 dan tidak melakukan pembayaran cicilan berikutnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 6 Januari 2021, 2 Februari 2021, dan 13 April 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta Pengakuan Hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang bank sampai Januari 2022 lalu berhenti bayar, sekarang bank mau lelang tanah jaminan saya, kan saya sudah bayar beberapa kali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22789, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (wanprestasi), yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, nasabah berhenti membayar setelah Januari 2022, yang merupakan fakta kelalaian (wanprestasi) yang menjadi dasar bank menuntut pembayaran dan eksekusi jaminan. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan kewajiban ganti rugi dan pelaksanaan putusan dengan Pasal 1243." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20811, + "completion_tokens": 1016 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_119_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_119_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ae8930da0c0de685ffcdf6c4edf500b2ef29fb0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_119_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_119_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.698, + "query": 3.797, + "relevance": 44.085, + "total": 126.671 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33968, + "marked_chars": 34076 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34076, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Kumaroh dan Joko Purnomo terhadap tidak ada pihak tergugat yang secara spesifik disebut dalam sengketa perdata biasa, melainkan merupakan permohonan penetapan untuk pembetulan catatan sipil. Inti sengketa adalah kekeliruan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak mereka, Edo Pratomo, yang tertulis sebagai anak Maryono dan Rusmi. Para Pemohon meminta agar nama orang tua dalam Akta Kelahiran tersebut dibetulkan menjadi Nyamani (ayah) dan Kumaroh (ibu).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Kumaroh pernah menikah dengan Nyamani dan memiliki anak bernama Edo Pratomo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nyamani meninggal dunia ketika Edo Pratomo berusia kurang lebih 2 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kumaroh bekerja di luar negeri saat Edo Pratomo masih bayi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Edo Pratomo dibuatkan Akta Kelahiran oleh Rusmi dan suaminya Maryono dengan nama ayah Maryono dan ibu Rusmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Edo Pratomo nomor 3318-LT-20042016-0043 diterbitkan pada tanggal 20 April 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Maryono dan Rusmi bercerai pada sekira tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Edo Pratomo diserahkan kembali pengasuhannya kepada Kumaroh setelah perceraian Maryono dan Rusmi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kumaroh menikah lagi dengan Joko Purnomo pada tahun 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Edo Pratomo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Supodo dan Saksi Yuningsih menyatakan bahwa nama yang benar untuk ayah Edo Pratomo adalah Nyamani dan ibu adalah Kumaroh.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, Kumaroh dan Joko Purnomo, mengajukan permohonan pembetulan Akta Kelahiran anak mereka, Edo Pratomo. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kekeliruan dalam Akta Kelahiran nomor 3318-LT-20042016-0043 yang diterbitkan pada 20 April 2016, di mana nama orang tua tercatat sebagai Maryono dan Rusmi, padahal yang benar adalah Nyamani (ayah kandung yang telah meninggal) dan Kumaroh (ibu kandung). Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, sehingga permohonan dikabulkan untuk seluruhnya. Penetapan ini memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pembetulan nama orang tua menjadi Nyamani dan Kumaroh dalam register dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, Kumaroh dan Joko Purnomo, mengajukan permohonan pembetulan Akta Kelahiran anak mereka, Edo Pratomo. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kekeliruan dalam Akta Kelahiran nomor 3318-LT-20042016-0043 yang diterbitkan pada 20 April 2016, di mana nama orang tua tercatat sebagai Maryono dan Rusmi, padahal yang benar adalah Nyamani (ayah kandung yang telah meninggal) dan Kumaroh (ibu kandung). Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, sehingga permohonan dikabulkan untuk seluruhnya. Penetapan ini memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pembetulan nama orang tua menjadi Nyamani dan Kumaroh dalam register dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Kumaroh pernah menikah dengan Nyamani dan memiliki anak bernama Edo Pratomo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nyamani meninggal dunia ketika Edo Pratomo berusia kurang lebih 2 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kumaroh bekerja di luar negeri saat Edo Pratomo masih bayi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Edo Pratomo dibuatkan Akta Kelahiran oleh Rusmi dan suaminya Maryono dengan nama ayah Maryono dan ibu Rusmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Edo Pratomo nomor 3318-LT-20042016-0043 diterbitkan pada tanggal 20 April 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Maryono dan Rusmi bercerai pada sekira tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Edo Pratomo diserahkan kembali pengasuhannya kepada Kumaroh setelah perceraian Maryono dan Rusmi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kumaroh menikah lagi dengan Joko Purnomo pada tahun 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Edo Pratomo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Supodo dan Saksi Yuningsih menyatakan bahwa nama yang benar untuk ayah Edo Pratomo adalah Nyamani dan ibu adalah Kumaroh.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa nama ayah dan ibu di akta lahir anak saya salah, padahal yang benar adalah almarhum ayah kandung dan saya sebagai ibu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13707, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara langsung mengatur dasar hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan akta catatan sipil apabila terdapat 'kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain'. Dalam pertanyaan, fakta utamanya adalah adanya kesalahan penulisan nama ayah dan ibu di akta lahir, yang merupakan 'kesalahan lain' yang diatur oleh pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan pembetulan nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat prosedural substantif, yaitu bahwa permohonan pembetulan akta harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam pertanyaan, implikasi hukumnya adalah bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut, yang memerlukan intervensi pengadilan sesuai ketentuan ini. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Pati dalam memeriksa permohonan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan pengadilan, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk membukukan pembetulan tersebut dalam register dan kutipan akta. Ini relevan karena menjawab implikasi dari pertanyaan 'kenapa salah' (bahwa ada mekanisme hukum untuk memperbaikinya secara resmi melalui pencatatan ulang). Putusan mengutip pasal ini untuk memerintahkan Dinas Kependudukan melakukan pembetulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan dalam konteks umum bukti tulisan. Meskipun perkara ini melibatkan akta, isu utamanya bukan sengketa mengenai keaslian dokumen atau perbedaan antara asli dan salinan, melainkan adanya kesalahan substansial (keliruan nama) yang memerlukan pembetulan. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau teori yang didalilkan/diuji dalam putusan untuk menyelesaikan sengketa keliruan nama tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15946, + "completion_tokens": 1418 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ebd221da516b29e6442ed6925ee410347c40702 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.265, + "query": 4.996, + "relevance": 22.021, + "total": 119.376 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49709, + "marked_chars": 49844 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah \ndan patut; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para \nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2006TF21/5942/06/2020 tanggal \n10 Juni 2020; \n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa \nMenjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan; \n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera \njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan \nHutang Nomor PK2006TF21/5942/06/2020 tanggal 10 Juni 2020; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 15 dari 16 halama Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Pti \n \n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat \nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 83.915.454,- \n(Del" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49844, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kayen menggugat Dwi Agus Siswanto dan Sulis Setyaningsih atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah surat tersebut, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan kredit sebesar Rp83.915.454,-, serta hak untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Putusan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2006TF21/5942/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp110.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit bulanan sebesar Rp3.332.706,- selama 48 bulan mulai tanggal 1 Juli 2020 dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 10 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01332, Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemilik agunan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Juni 2020 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak angsuran bulan September 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Mei 2022, 07 Juli 2022, dan 21 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan saat pemeriksaan, Para Tergugat memiliki tunggakan hutang pokok sebesar Rp69.502.029,- dan tunggakan bunga sebesar Rp14.413.425,- yang totalnya mencapai Rp83.915.454,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kayen mengajukan gugatan sederhana terhadap Dwi Agus Siswanto dan Sulis Setyaningsih yang merupakan suami istri dan penerima kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp110.000.000,- dengan kewajiban membayar angsuran bulanan dan menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak September 2021, yang telah dibuktikan dengan pengiriman tiga surat peringatan. Gugatan ini menuntut pembayaran sisa tunggakan sebesar Rp83.915.454,- dan hak untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak membantah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara verstek, termasuk penetapan kewajiban pembayaran dan hak penjualan agunan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kayen mengajukan gugatan sederhana terhadap Dwi Agus Siswanto dan Sulis Setyaningsih yang merupakan suami istri dan penerima kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp110.000.000,- dengan kewajiban membayar angsuran bulanan dan menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak September 2021, yang telah dibuktikan dengan pengiriman tiga surat peringatan. Gugatan ini menuntut pembayaran sisa tunggakan sebesar Rp83.915.454,- dan hak untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak membantah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara verstek, termasuk penetapan kewajiban pembayaran dan hak penjualan agunan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2006TF21/5942/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp110.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit bulanan sebesar Rp3.332.706,- selama 48 bulan mulai tanggal 1 Juli 2020 dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 10 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01332, Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemilik agunan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Juni 2020 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak angsuran bulan September 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Mei 2022, 07 Juli 2022, dan 21 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan saat pemeriksaan, Para Tergugat memiliki tunggakan hutang pokok sebesar Rp69.502.029,- dan tunggakan bunga sebesar Rp14.413.425,- yang totalnya mencapai Rp83.915.454,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit bank beberapa tahun lalu, tapi sekarang bank minta bayar sisa hutang dan mau jual tanah jaminan saya karena saya berhenti bayar angsuran sejak beberapa tahun lalu, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22860, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan, nasabah menghadapi tuntutan pembayaran sisa hutang (pokok dan bunga) serta risiko eksekusi jaminan akibat berhenti membayar angsuran. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi bank untuk menuntut ganti rugi/kekurangan akibat kelalaian debitur, yang merupakan inti dari sengketa yang dihadapi orang awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks pertanyaan, klausul dalam perjanjian kredit yang memungkinkan bank menjual jaminan atau menuntut sisa hutang setelah wanprestasi harus dinilai validitas dan batasannya berdasarkan prinsip ini. Putusan pendukung juga mengutip pasal ini untuk membatasi hak eksekusi jaminan umum yang tidak memenuhi syarat hukum acara tertentu, sehingga relevan untuk menilai hak bank dalam menjual tanah jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23342, + "completion_tokens": 1329 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..88cdf3e89e79fdc2109b1b276d8a4ba6cffaec32 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.394, + "query": 4.975, + "relevance": 41.845, + "total": 150.273 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 109931, + "marked_chars": 110255 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI:\nMenolak gugatan provisi Penggugat;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah WANPRESTASI;\n3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan\nberdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.CB/2023/PN Pti jo. Nomor\n11/Pdt.G/2023/PN Pti, tanggal 11 April 2023 dan berdasarkan berita acara\nsita jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 1/Pdt.CB/2023/PN Pti jo. Nomor\n11/Pdt.G/2023/PN Pti, tanggal 17 April 2023 telah melakukan sita jaminan\n(Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa berupa:\nHalaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1)\nTanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro No. 229,\nKaborongan, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,\nJawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor\n01002/Pati Lo" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 110255, + "frame": "PT Alpha Omega Nusantara menggugat Tuan Saiful Arifin dan Nyonya Umamah atas wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang timbul dari dana talangan pekerjaan konstruksi M&E Hotel SAFIN Pati. Penggugat meminta pembayaran sisa utang pokok dan bunga sebesar Rp12.000.000.000,00, biaya penagihan, ganti rugi, serta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan wajib membayar sisa utang serta biaya perkara, namun menolak tuntutan biaya penagihan dan ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendapat pekerjaan Konstruksi Material dan Equipment (M&E) Pembangunan Hotel SAFIN Pati dari PT Arifindo Grha Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Januari 2015 dengan nilai Rp15.000.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Arifindo Grha Pratama tidak memiliki dana cash sehingga pembayaran pekerjaan tersebut ditangani oleh Tuan Saiful Arifin (Tergugat I) sebagai Direksi dan Nyonya Umamah (Tergugat II) sebagai Komisaris.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karena Tergugat I juga tidak memiliki dana cash, Penggugat memberikan pinjaman dana kepada Tergugat I untuk membiayai pembayaran pekerjaan tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I secara pribadi dengan persetujuan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang tertanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang wajib dilunasi dalam 2 tahun dengan bunga 10% per tahun.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hanya membayar pinjaman pokok sebesar Rp5.000.000.000,00 dan memiliki tunggakan bunga sebesar Rp2.000.000.000,00.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa utang pokok dan bunga yang belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 02 Januari 2023 adalah sebesar Rp12.000.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajibannya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melunasi sisa utang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2017.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran biaya penagihan sebesar Rp500.000.000,00 dan ganti rugi hilangnya pendapatan sebesar Rp21.600.000.000,00.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat mengenai biaya penagihan dan ganti rugi karena dianggap tidak berdasar, tidak jelas, dan tidak didukung bukti kerugian riil.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pekerjaan Konstruksi M&E Hotel SAFIN Pati yang dikerjakan oleh PT Alpha Omega Nusantara untuk PT Arifindo Grha Pratama. Karena keterbatasan dana perusahaan, Tuan Saiful Arifin (Tergugat I) dan Nyonya Umamah (Tergugat II) menalangi pembayaran tersebut, yang kemudian berubah menjadi pinjaman pribadi dari Penggugat kepada Tergugat I. Tergugat I menandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan jatuh tempo dua tahun, namun hanya melunasi sebagian pokok dan tunggakan bunga. Sisa utang sebesar Rp12.000.000.000,00 per Januari 2023 tidak dibayar meskipun telah disomasi berkali-kali. Pengadilan Negeri Pati menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan menghukum mereka secara tanggung renteng untuk membayar sisa utang pokok dan bunga tersebut serta biaya perkara. Namun, tuntutan Penggugat atas biaya penagihan dan ganti rugi kerugian peluang usaha ditolak karena tidak dirinci secara jelas dan tidak didukung bukti yang memadai." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pekerjaan Konstruksi M&E Hotel SAFIN Pati yang dikerjakan oleh PT Alpha Omega Nusantara untuk PT Arifindo Grha Pratama. Karena keterbatasan dana perusahaan, Tuan Saiful Arifin (Tergugat I) dan Nyonya Umamah (Tergugat II) menalangi pembayaran tersebut, yang kemudian berubah menjadi pinjaman pribadi dari Penggugat kepada Tergugat I. Tergugat I menandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan jatuh tempo dua tahun, namun hanya melunasi sebagian pokok dan tunggakan bunga. Sisa utang sebesar Rp12.000.000.000,00 per Januari 2023 tidak dibayar meskipun telah disomasi berkali-kali. Pengadilan Negeri Pati menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan menghukum mereka secara tanggung renteng untuk membayar sisa utang pokok dan bunga tersebut serta biaya perkara. Namun, tuntutan Penggugat atas biaya penagihan dan ganti rugi kerugian peluang usaha ditolak karena tidak dirinci secara jelas dan tidak didukung bukti yang memadai.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendapat pekerjaan Konstruksi Material dan Equipment (M&E) Pembangunan Hotel SAFIN Pati dari PT Arifindo Grha Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Januari 2015 dengan nilai Rp15.000.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Arifindo Grha Pratama tidak memiliki dana cash sehingga pembayaran pekerjaan tersebut ditangani oleh Tuan Saiful Arifin (Tergugat I) sebagai Direksi dan Nyonya Umamah (Tergugat II) sebagai Komisaris.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karena Tergugat I juga tidak memiliki dana cash, Penggugat memberikan pinjaman dana kepada Tergugat I untuk membiayai pembayaran pekerjaan tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I secara pribadi dengan persetujuan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang tertanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang wajib dilunasi dalam 2 tahun dengan bunga 10% per tahun.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hanya membayar pinjaman pokok sebesar Rp5.000.000.000,00 dan memiliki tunggakan bunga sebesar Rp2.000.000.000,00.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa utang pokok dan bunga yang belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 02 Januari 2023 adalah sebesar Rp12.000.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajibannya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melunasi sisa utang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2017.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran biaya penagihan sebesar Rp500.000.000,00 dan ganti rugi hilangnya pendapatan sebesar Rp21.600.000.000,00.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat mengenai biaya penagihan dan ganti rugi karena dianggap tidak berdasar, tidak jelas, dan tidak didukung bukti kerugian riil.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang untuk proyek hotel dan ditandatangani surat pengakuan hutang, tapi mereka hanya bayar sebagian dan sisa utangnya tidak dibayar sampai sekarang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 48763, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam pertanyaan, Penggugat meminjamkan uang dan debitur tidak melunasi sisa utang. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi Penggugat untuk menuntut pelunasan utang dari seluruh harta kekayaan Tergugat (termasuk tanah dan bangunan yang disita), yang merupakan inti dari solusi hukum yang dicari dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang keterlambatan (wanprestasi) debitur, baik karena surat perintah/somasi maupun lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan jatuh tempo tertentu dan tidak membayar sisa utang. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai/wanprestasi, yang merupakan langkah hukum utama yang harus dilakukan Penggugat untuk menuntut pelunasan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika ia tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, utang tersebut memiliki bunga 10% per tahun dan Penggugat menuntut pembayaran sisa pokok, bunga, serta biaya. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut pembayaran bunga dan ganti rugi akibat wanprestasi tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 48571, + "completion_tokens": 1600 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f104db054f172d71e415aadcf53f31230bb98b9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_11_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.225, + "query": 5.729, + "relevance": 21.673, + "total": 130.662 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49955, + "marked_chars": 50090 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak terhadap Perjanjian\nKredit dengan Nomor PK: 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta\nperubahannya dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020;\n3. Menetapkan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi)\nhukum sampai sekarang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor :\n4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor:\nHal. 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji)\nterhadap Penggugat;\n4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya (prestasi)\nsecara keseluruhan sebesar Rp881.878.551,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta\ndelapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50090, + "frame": "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA menggugat JARNAWI dan SRI ENDANG RAHAYU atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran utang dan pelaksanaan lelang barang jaminan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan pembayaran utang pokok dan bunga serta hak lelang jaminan, namun menolak klaim denda keterlambatan, uang paksa, dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp400.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua belah pihak sepakat melakukan restrukturisasi pinjaman melalui Addendum Nomor 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 yang mengubah jumlah pinjaman menjadi Rp592.000.000,- dengan jangka waktu angsuran 180 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak lima kali pada periode Mei, Juni, Agustus, dan Desember 2020 serta Maret 2024, dan tidak melanjutkan pembayaran sesuai jadwal jatuh tempo bulanan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2021, 24 Maret 2021, dan 10 Agustus 2021 terkait ketidakpatuhan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143 atas nama Sri Endang Rahayu sebagai jaminan atas utang dalam Perjanjian Kredit tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit karena kondisi ekonomi akibat pandemi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan pengembalian dana kerohiman sebesar Rp150.000.000,- terkait pelelangan obyek jaminan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda keterlambangan pembayaran angsuran sebesar Rp748.206.100,- selain sisa pokok dan tunggakan bunga.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut penetapan uang paksa sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kredit antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA sebagai kreditur dan JARNAWI serta SRI ENDANG RAHAYU sebagai debitur. Para pihak menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 4205/KB/2019 pada 22 Februari 2019 dengan nilai awal Rp400.000.000,-, yang kemudian direstrukturisasi pada 29 April 2020 menjadi Rp592.000.000,- dengan tenor 180 bulan. Tergugat hanya melakukan lima kali pembayaran angsuran dan berhenti membayar, sehingga Penggugat melayangkan tiga surat peringatan tanpa hasil. Penggugat menggugat wanprestasi dan menuntut pembayaran total utang sebesar Rp1.630.084.651,- yang terdiri dari sisa pokok, tunggakan bunga, dan denda, serta hak untuk melelang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 143. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa utang, namun menolak klaim denda karena utang telah dikenakan bunga, menolak uang paksa karena pokok gugatan adalah pembayaran uang, serta menolak eksekusi putusan terlebih dahulu. Putusan akhir memerintahkan Tergugat membayar Rp881.878.551,- (sisa pokok dan bunga) serta menetapkan hak lelang jaminan, dengan biaya perkara ditanggung Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kredit antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA sebagai kreditur dan JARNAWI serta SRI ENDANG RAHAYU sebagai debitur. Para pihak menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 4205/KB/2019 pada 22 Februari 2019 dengan nilai awal Rp400.000.000,-, yang kemudian direstrukturisasi pada 29 April 2020 menjadi Rp592.000.000,- dengan tenor 180 bulan. Tergugat hanya melakukan lima kali pembayaran angsuran dan berhenti membayar, sehingga Penggugat melayangkan tiga surat peringatan tanpa hasil. Penggugat menggugat wanprestasi dan menuntut pembayaran total utang sebesar Rp1.630.084.651,- yang terdiri dari sisa pokok, tunggakan bunga, dan denda, serta hak untuk melelang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 143. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa utang, namun menolak klaim denda karena utang telah dikenakan bunga, menolak uang paksa karena pokok gugatan adalah pembayaran uang, serta menolak eksekusi putusan terlebih dahulu. Putusan akhir memerintahkan Tergugat membayar Rp881.878.551,- (sisa pokok dan bunga) serta menetapkan hak lelang jaminan, dengan biaya perkara ditanggung Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp400.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua belah pihak sepakat melakukan restrukturisasi pinjaman melalui Addendum Nomor 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 yang mengubah jumlah pinjaman menjadi Rp592.000.000,- dengan jangka waktu angsuran 180 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak lima kali pada periode Mei, Juni, Agustus, dan Desember 2020 serta Maret 2024, dan tidak melanjutkan pembayaran sesuai jadwal jatuh tempo bulanan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2021, 24 Maret 2021, dan 10 Agustus 2021 terkait ketidakpatuhan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 143 atas nama Sri Endang Rahayu sebagai jaminan atas utang dalam Perjanjian Kredit tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit karena kondisi ekonomi akibat pandemi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan pengembalian dana kerohiman sebesar Rp150.000.000,- terkait pelelangan obyek jaminan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda keterlambangan pembayaran angsuran sebesar Rp748.206.100,- selain sisa pokok dan tunggakan bunga.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut penetapan uang paksa sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lima kali lalu berhenti karena ekonomi sulit, sekarang bank minta bayar semua utang dan mau lelang rumah saya, apa benar saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21946, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan, nasabah yang berhenti membayar angsuran menghadapi tuntutan pelunasan utang dan lelang jaminan. Pasal 1243 menjadi dasar hukum substantif bagi hakim untuk menentukan apakah nasabah tersebut harus membayar sisa pokok, bunga, dan denda sebagai akibat hukum dari kelalaiannya, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi dalam perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22602, + "completion_tokens": 1379 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_120_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_120_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e285999181a8d469a073e982a1fb2986f572a67d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_120_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_120_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.274, + "query": 6.583, + "relevance": 70.773, + "total": 152.662 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56457, + "marked_chars": 56628 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96477329/5951/10/22 tanggal\n14 Oktober 2022; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Nomor :\n96477329/5951/10/22 tanggal 14 Oktober 2022;\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp. 158.096.569,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan\napabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut\nbangunan yang terletak di di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo,\nKabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.03758 Desa Margorejo,\nKecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas nama Arijani Sunarti, dengan luas\n \nHalaman 18 dari 20 Putusan No 120/Pdt.GS/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56628, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota 1 menggugat Arijani Sunarti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa pinjaman sebesar Rp150.000.000 yang dijamin dengan sertifikat hak milik tanah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp158.096.569 serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik tanah No.03758 Desa Margorejo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp19.300.000 dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berhenti membayar angsuran pokok dan bunga mulai bulan Maret 2023 karena penurunan omzet.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus, 8 Agustus, dan 15 Agustus 2023 terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat pada posisi tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp158.096.569 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp143.988.500 dan tunggakan bunga Rp14.108.069.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara terpisah dalam pemeriksaan perkara.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat sebagian terhadap Tergugat dalam sengketa wanprestasi kredit. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat, serta bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian. Berdasarkan bukti rekening koran dan payoff pinjaman, hakim menetapkan sisa hutang Tergugat sebesar Rp158.096.569 yang harus dibayar lunas seketika. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak mengajukan permohonan sita secara terpisah, namun gugatan untuk memerintahkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan dikabulkan. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat sebagian terhadap Tergugat dalam sengketa wanprestasi kredit. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat, serta bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian. Berdasarkan bukti rekening koran dan payoff pinjaman, hakim menetapkan sisa hutang Tergugat sebesar Rp158.096.569 yang harus dibayar lunas seketika. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak mengajukan permohonan sita secara terpisah, namun gugatan untuk memerintahkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan dikabulkan. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik tanah No.03758 Desa Margorejo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp19.300.000 dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berhenti membayar angsuran pokok dan bunga mulai bulan Maret 2023 karena penurunan omzet.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus, 8 Agustus, dan 15 Agustus 2023 terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat pada posisi tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp158.096.569 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp143.988.500 dan tunggakan bunga Rp14.108.069.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara terpisah dalam pemeriksaan perkara.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar beberapa kali tapi berhenti bayar karena omzet turun, sekarang bank minta lunas sisa hutang dan jual tanah jaminan saya, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25527, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban membayar hutang dan akibatnya, pasal ini menjadi dasar substantif untuk menentukan bahwa kewajiban debitur adalah 'memberikan sesuatu' (uang), sehingga ketidakpemenuhannya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menjadi isu utama dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim) debitur, baik karena surat peringatan maupun lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Pertanyaan awam menyangkut status berhenti bayar dan tuntutan pelunasan; pasal ini krusial untuk menentukan apakah debitur telah secara hukum dinyatakan lalai, yang merupakan prasyarat bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Ini relevan secara substantif dengan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya tuntutan bank untuk melunasi sisa hutang (pokok + bunga) dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan 'apakah ini sah?' secara implisit menanyakan validitas perjanjian kredit dan klausul agunan. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah perjanjian kredit antara nasabah dan bank tersebut sah secara hukum, yang merupakan fondasi dari tuntutan bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip 'kekuatan mengikat perjanjian' (pacta sunt servanda). Ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan apakah tuntutan bank untuk melunasi hutang dan mengeksekusi jaminan sah secara hukum, karena perjanjian kredit yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kebolehan memperjanjikan bunga atas pinjaman. Meskipun pertanyaan fokus pada pelunasan dan jaminan, keberadaan bunga adalah bagian integral dari 'sisa hutang' yang ditagih bank. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa perjanjian bunga dalam kredit tersebut diperbolehkan, sehingga tagihan bunga tersebut sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat tertulisnya bunga perjanjian dan kebolehan bunga perjanjian melampaui bunga undang-undang selama tidak dilarang. Ini relevan untuk menilai sah tidaknya besaran bunga yang ditagih bank sebagai bagian dari sisa hutang yang harus dilunasi, yang merupakan inti dari pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24777, + "completion_tokens": 1666 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_121_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_121_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2819e2e8efc58a946707f72409cb120f104e9abf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_121_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,179 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_121_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.68, + "query": 3.767, + "relevance": 47.885, + "total": 138.375 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45243, + "marked_chars": 45378 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang\nmenghadap di persidangan tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat\nsebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimaksud\ndalam Akta Pengakuan Hutang No: 49 tanggal 30 Oktober 2023 yang telah\nmengalami perubahan, dimana perubahan yang terakhir tertuang dalam\nAkta Notaris Nomor: 60 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat oleh Kantor\nNotaris: Yogaswara Wuryandanu, S.H.,M.Kn Notaris di Pati;\nHal 14 dari 16 hal Putusan Gugatan Sederhana Nomor 121/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang\ntidak mengangsur atau melunasi hutangnya kepada Penggugat dan\nsebagai perbuatan Wanprestasi;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45378, + "frame": "PT BPR Asabahana Sejahtera menggugat Saifuddin, Eva Romdlonah, dan Nadhif atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan hutang tidak dilunasi. Penggugat meminta pernyataan hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp172.800.000,00, serta penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 sepakat melakukan perjanjian kredit yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2023 yang diubah dengan Akta Notaris Nomor 60 tanggal 30 Januari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman hutang sebesar Rp160.000.000,00 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan jangka waktu pembayaran paling lambat tanggal 30 Januari 2026.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 sepakat membayar biaya pokok dan biaya bunga secara bulanan sebesar Rp1.600.000,00.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 3 yang dibebani Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03428/2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya membayar cicilan sampai dengan bulan April 2025 dan tidak lagi membayar hutang sejak bulan Mei 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga kali surat peringatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 6 Mei 2025, 23 Juni 2025, dan 28 Juli 2025 agar melakukan pembayaran.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan pembayaran angsuran lebih dari tiga bulan berturut-turut setelah dilakukan peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar objek jaminan dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang pokok, bunga, dan denda.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT BPR Asabahana Sejahtera terhadap Saifuddin, Eva Romdlonah, dan Nadhif terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Hakim menetapkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah berhutang sebesar Rp160.000.000,00 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan addendumnya, serta telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Mei 2025 setelah menerima surat peringatan. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp172.800.000,00 secara seketika dan sekaligus, serta menghukum seluruh pihak untuk tunduk pada putusan. Permintaan penggugat untuk memerintahkan penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum ditolak karena pemegang hak tanggungan memiliki hak eksekutorial untuk menjual jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa perlu putusan pengadilan. Tergugat 3 sebagai pemilik jaminan dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan sepanjang hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT BPR Asabahana Sejahtera terhadap Saifuddin, Eva Romdlonah, dan Nadhif terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Hakim menetapkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah berhutang sebesar Rp160.000.000,00 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan addendumnya, serta telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Mei 2025 setelah menerima surat peringatan. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp172.800.000,00 secara seketika dan sekaligus, serta menghukum seluruh pihak untuk tunduk pada putusan. Permintaan penggugat untuk memerintahkan penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum ditolak karena pemegang hak tanggungan memiliki hak eksekutorial untuk menjual jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa perlu putusan pengadilan. Tergugat 3 sebagai pemilik jaminan dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan sepanjang hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 sepakat melakukan perjanjian kredit yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2023 yang diubah dengan Akta Notaris Nomor 60 tanggal 30 Januari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman hutang sebesar Rp160.000.000,00 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan jangka waktu pembayaran paling lambat tanggal 30 Januari 2026.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 sepakat membayar biaya pokok dan biaya bunga secara bulanan sebesar Rp1.600.000,00.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 3 yang dibebani Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03428/2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya membayar cicilan sampai dengan bulan April 2025 dan tidak lagi membayar hutang sejak bulan Mei 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga kali surat peringatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 6 Mei 2025, 23 Juni 2025, dan 28 Juli 2025 agar melakukan pembayaran.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan pembayaran angsuran lebih dari tiga bulan berturut-turut setelah dilakukan peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar objek jaminan dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang pokok, bunga, dan denda.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan sampai April lalu, tapi sejak Mei tidak bisa bayar lagi padahal sudah diperingati tiga kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21893, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (hak/kewajiban untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang wanprestasi akibat tidak membayar cicilan, pasal ini menjadi dasar substantif untuk mengidentifikasi adanya perjanjian kredit yang mengikat para pihak, yang merupakan prasyarat utama sebelum membahas kelalaian atau wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bagaimana debitur dinyatakan lalai (melalui surat perintah/peringatan). Pertanyaan awam menyebutkan 'sudah diperingati tiga kali', yang secara langsung berkaitan dengan unsur 'dinyatakan lalai' dalam pasal ini. Pemenuhan unsur ini adalah syarat penting untuk menegakkan tuntutan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga setelah dinyatakan lalai. Ini menjawab implikasi hukum dari tindakan tidak membayar cicilan setelah diperingati, yaitu timbulnya kewajiban pembayaran lebih dari pokok hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebanan ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) kepada debitur, kecuali debitur dapat membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure) yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya. Ini relevan karena memberikan kerangka hukum bagi debitur untuk membela diri (misalnya jika tidak bayar karena alasan sah) atau bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21564, + "completion_tokens": 1473 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c88d459aa34a522bea04b70868448db922f2e3e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.387, + "query": 4.595, + "relevance": 42.882, + "total": 136.897 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55062, + "marked_chars": 55233 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 90658192/5939/03/2022 tanggal 08\nMaret 2022;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat\nUmum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)\nTbk., yang ditandatangani Para Tergugat,\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tertanggal 08 Maret 2022 yang telah ditandatangani Para\nTergugat;\nHalaman 18 dari 20 halama Putusan Nomor 123/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : 90658192/5939/03/2022 tanggal 08\nMaret 2022 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjia" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55233, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit JUWANA II menggugat Margono dan Setiani atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan kredit sebesar Rp237.986.984,- secara seketika dan sekaligus. Jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat meminta agar harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Margono dan Setiani menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 90658192/5939/03/2022 tanggal 08 Maret 2022 untuk menerima kredit sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1439 atas nama Margono dan Sertipikat Hak Milik No. 1310 atas nama Setiani sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 08 Maret 2022 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian kewajiban sesuai perjanjian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023, tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp237.986.984,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp218.182.565,- dan bunga berjalan Rp19.804.419,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam persidangan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit JUWANA II mengajukan gugatan sederhana terhadap Margono dan Setiani yang merupakan suami istri dan penerima kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan serta menyerahkan agunan berupa dua bidang tanah atas nama masing-masing Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian, yang dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan yang telah dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui bahwa mereka memang mempunyai hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Berdasarkan pengakuan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sisa pinjaman sebesar Rp237.986.984,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit JUWANA II mengajukan gugatan sederhana terhadap Margono dan Setiani yang merupakan suami istri dan penerima kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan serta menyerahkan agunan berupa dua bidang tanah atas nama masing-masing Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian, yang dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan yang telah dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui bahwa mereka memang mempunyai hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Berdasarkan pengakuan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sisa pinjaman sebesar Rp237.986.984,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Margono dan Setiani menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 90658192/5939/03/2022 tanggal 08 Maret 2022 untuk menerima kredit sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1439 atas nama Margono dan Sertipikat Hak Milik No. 1310 atas nama Setiani sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 08 Maret 2022 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian kewajiban sesuai perjanjian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023, tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp237.986.984,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp218.182.565,- dan bunga berjalan Rp19.804.419,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam persidangan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang buat kredit bank dan kasih tanah sebagai jaminan, tapi sampai sekarang belum bisa bayar angsuran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24248, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam konteks pertanyaan tentang utang bank dengan jaminan tanah (tanpa Hak Tanggungan), pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menentukan status kreditur sebagai kreditur konkuren dan hak penggugat untuk menuntut pelunutan dari harta debitur, sebagaimana dianalisis dalam putusan pendukung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan), yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, debitur belum bisa membayar angsuran, sehingga pasal ini relevan untuk menentukan kewajiban debitur dalam membayar tunggakan pokok, bunga, dan biaya yang timbul akibat kelalaiannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk membatasi atau menginterpretasikan isi perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) dan mengikatnya pada kerangka hukum yang berlaku, sehingga relevan untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian utang-jaminan yang ditandatangani." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25339, + "completion_tokens": 1413 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f9deef816c23f87f71e59e03106915a92b6cea7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_123_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.202, + "query": 3.28, + "relevance": 32.49, + "total": 96.997 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42099, + "marked_chars": 42225 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Addendum Perjanjian Kredit Nomor 57768/II/21, tanggal 26 Februari 2021;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum Perjanjian Kredit Nomor\n57768/II/21, tanggal 26 Februari 2021;\n4.\n Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa utang Para Tergugat\nsebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nutang tersebut setelah keputusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi utang\ntersebut, yaitu bukti kepemilikan SHM No. 00775/Desa Keboromo,\nKecamatan Tayu, Kabupaten Pati atas nama Sugeng Waluyo dengan luas\n231 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 00305/Keboromo/2010 tanggal 10-12-\n2010, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Negara dan\nLelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung\nrenteng sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 oleh\nAris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, yang\nHal. 13 dari 15 hal Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian in" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42225, + "frame": "PT. BPR Tayu Dutapersada menggugat Sugeng Waluyo dan Ina F H Sutarwiyah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa utang sebesar Rp500.000.000,- dan pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan plafond sebesar Rp478.646.667,- berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 57768/II/21 tanggal 26 Februari 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00775/Desa Keboromo yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya pada tanggal 06-10-2021, 02-11-2021, dan 06-09-2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan riwayat kredit, Para Tergugat belum membayar utang pokok sebesar Rp478.367.015,- dan kewajiban bunga sebesar Rp21.632.985,- hingga saat pemeriksaan perkara.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai utang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap Sugeng Waluyo dan Ina F H Sutarwiyah terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp478.646.667,- dengan agunan berupa tanah yang dibebani Hak Tanggungan, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan namun Para Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya utang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, sehingga Para Tergugat dihukum membayar sisa utang sebesar Rp500.000.000,- secara seketika dan sekaligus, serta bersedia dilelangnya agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap Sugeng Waluyo dan Ina F H Sutarwiyah terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp478.646.667,- dengan agunan berupa tanah yang dibebani Hak Tanggungan, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan namun Para Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya utang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, sehingga Para Tergugat dihukum membayar sisa utang sebesar Rp500.000.000,- secara seketika dan sekaligus, serta bersedia dilelangnya agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan plafond sebesar Rp478.646.667,- berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 57768/II/21 tanggal 26 Februari 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00775/Desa Keboromo yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya pada tanggal 06-10-2021, 02-11-2021, dan 06-09-2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan riwayat kredit, Para Tergugat belum membayar utang pokok sebesar Rp478.367.015,- dan kewajiban bunga sebesar Rp21.632.985,- hingga saat pemeriksaan perkara.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai utang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ambil pinjaman bank dan beri tanah sebagai jaminan, tapi sampai sekarang belum bisa bayar pokok dan bunganya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18733, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah yang dijadikan jaminan) menjadi jaminan bagi perikatan hutang. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum dari ketidakmampuan membayar hutang yang dijamin dengan tanah, serta menjadi landasan bagi putusan hakim untuk mengizinkan eksekusi/lelang tanah tersebut sebagai bentuk pemenuhan kewajiban debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok dan bunga) jika tidak memenuhi perikatan setelah dinyatakan lalai. Pasal ini relevan secara substantif karena menjawab inti pertanyaan awam tentang konsekuensi hukum (kewajiban membayar hutang pokok dan bunga) akibat wanprestasi (tidak bisa bayar), yang merupakan dasar tuntutan Penggugat dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19763, + "completion_tokens": 1011 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_125_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_125_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd3b61171d78a84bf0fbe8ffea07c57cf9a06641 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_125_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_125_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 58.285, + "query": 3.033, + "relevance": 21.128, + "total": 82.462 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21888, + "marked_chars": 21960 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21960, + "frame": "PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WELERI MAKMUR menggugat SRI WAHYUNI, YULI ANTONO, WAHONO, dan SUWARTI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembayaran pokok, bunga, denda, dan biaya penyelesaian sebesar Rp257.810.013,00. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat atas kesepakatan di luar pengadilan dengan persetujuan Para Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit nomor 0003/PK/WM.PATI/VIII/23 tanggal 8 Agustus 2023 untuk fasilitas kredit angsuran sebesar Rp250.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2101 yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 07676/2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat terkait ketidaklancaran pembayaran angsuran sejak September 2024.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 13 Oktober 2025.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena dilakukan dengan persetujuan Para Tergugat setelah tahapan jawaban dilalui.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WELERI MAKMUR mengajukan gugatan sederhana terhadap SRI WAHYUNI, YULI ANTONO, WAHONO, dan SUWARTI dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang melibatkan jaminan hak tanggungan. Penggugat mendalilkan adanya ketidaklancaran pembayaran angsuran dan telah memberikan surat peringatan, serta menuntut pembayaran sisa pokok, bunga, denda, dan biaya penyelesaian. Pada persidangan, Para Tergugat mengakui kebenaran gugatan namun menyatakan membutuhkan waktu untuk membayar. Namun, pada persidangan berikutnya, Penggugat menyatakan mencabut gugatan berdasarkan kesepakatan di luar pengadilan, yang disetujui oleh Para Tergugat. Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara selesai tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WELERI MAKMUR mengajukan gugatan sederhana terhadap SRI WAHYUNI, YULI ANTONO, WAHONO, dan SUWARTI dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang melibatkan jaminan hak tanggungan. Penggugat mendalilkan adanya ketidaklancaran pembayaran angsuran dan telah memberikan surat peringatan, serta menuntut pembayaran sisa pokok, bunga, denda, dan biaya penyelesaian. Pada persidangan, Para Tergugat mengakui kebenaran gugatan namun menyatakan membutuhkan waktu untuk membayar. Namun, pada persidangan berikutnya, Penggugat menyatakan mencabut gugatan berdasarkan kesepakatan di luar pengadilan, yang disetujui oleh Para Tergugat. Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara selesai tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit nomor 0003/PK/WM.PATI/VIII/23 tanggal 8 Agustus 2023 untuk fasilitas kredit angsuran sebesar Rp250.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2101 yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 07676/2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat terkait ketidaklancaran pembayaran angsuran sejak September 2024.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 13 Oktober 2025.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena dilakukan dengan persetujuan Para Tergugat setelah tahapan jawaban dilalui.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat mencabut gugatan utang ke bank, tapi sekarang saya harus bayar biaya perkara sendiri, apakah ini adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5607, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ganti rugi (wanprestasi) akibat ketidakpemenuhan perikatan, yang merupakan substansi hukum perdata materiil. Namun, pertanyaan dan putusan ini berkaitan dengan pencabutan gugatan (prosedur perdata) dan kewajiban membayar biaya perkara. Biaya perkara diatur oleh ketentuan acara perdata (Rv) dan peraturan biaya perkara, bukan sebagai akibat dari wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, pasal ini tidak mengatur isu substantif yang sedang disengketakan (keadilan pembebanan biaya perkara akibat pencabutan gugatan)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10355, + "completion_tokens": 898 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_126_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_126_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..326c36d8c9adc8456f237fba73eee09492523a34 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_126_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,213 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_126_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.756, + "query": 1.781, + "relevance": 69.406, + "total": 163.978 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 60992, + "marked_chars": 61181 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1903UFZV/5939/03/2019 tanggal\n21 Maret 2019;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat\nUmum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)\nTbk., yang ditandatangani Para Tergugat,\n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tertanggal 21 Maret 2019 yang telah ditandatangani Para\nTergugat,\n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : PK1903UFZV/5939/03/2019 tanggal 21\nMaret 2021 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman\ndan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.\n6. Menghukum Tergugat I &Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa\nsyarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n205.096.063,- (Dua Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh\nTiga Rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka\nharta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;\n7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara\nyang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu\n \nHalaman 20 dari 22 Putusan No 126/Pdt.GS/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 61181, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana II menggugat Sutowo dan Sukatri sebagai suami istri yang bertanggung renteng atas kredit yang diterima. Sengketa inti adalah wanprestasi debitur yang tidak melunasi sisa pinjaman sebesar Rp205.096.063,- setelah menerima pencairan kredit sebesar Rp250.000.000,- dengan agunan sertifikat tanah atas nama Tergugat II. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menyatakan debitur wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang beserta biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 21 Maret 2019 untuk menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00957 atas nama Sukatri sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan pada tanggal 21 Maret 2019 yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan April 2020.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 11 Februari 2021, Surat Peringatan II pada tanggal 12 Mei 2021, dan Surat Peringatan III pada tanggal 10 Juni 2021 kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp205.096.063,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp179.936.632,- dan bunga berjalan Rp25.159.431,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat di persidangan dan memohon keringanan pembayaran untuk dicicil kembali.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana II terhadap Sutowo dan Sukatri. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit yang ditandatangani pada Maret 2019, di mana para Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Tergugat II sebagai agunan. Para Tergugat kemudian tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sejak April 2020, sehingga Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak dihiraukan. Pada persidangan, para Tergugat mengakui adanya hutang dan wanprestasi, namun memohon keringanan cicilan. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak dibantah, serta menyatakan bahwa bunga yang diperjanjikan adalah wajar. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan dokumen perjanjian sah, menyatakan para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp205.096.063,- serta biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana II terhadap Sutowo dan Sukatri. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit yang ditandatangani pada Maret 2019, di mana para Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Tergugat II sebagai agunan. Para Tergugat kemudian tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sejak April 2020, sehingga Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak dihiraukan. Pada persidangan, para Tergugat mengakui adanya hutang dan wanprestasi, namun memohon keringanan cicilan. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak dibantah, serta menyatakan bahwa bunga yang diperjanjikan adalah wajar. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan dokumen perjanjian sah, menyatakan para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp205.096.063,- serta biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 21 Maret 2019 untuk menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00957 atas nama Sukatri sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan pada tanggal 21 Maret 2019 yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan April 2020.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 11 Februari 2021, Surat Peringatan II pada tanggal 12 Mei 2021, dan Surat Peringatan III pada tanggal 10 Juni 2021 kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp205.096.063,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp179.936.632,- dan bunga berjalan Rp25.159.431,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat di persidangan dan memohon keringanan pembayaran untuk dicicil kembali.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi sampai sekarang masih ditagih sisa hutang yang jumlahnya besar, apa benar saya harus lunasi sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26954, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan kewajiban untuk melunasi hutang yang besar; pasal ini menjadi dasar hukum mengapa seluruh harta milik debitur dapat digugat/dielelang untuk melunasi sisa hutang tersebut jika tidak dibayar, sebagaimana dibuktikan dalam putusan (amar putusan menyebutkan pelelangan harta milik Tergugat)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang cicilan bank, ini adalah dasar definisi kewajiban debitur untuk 'memberikan sesuatu' (membayar uang). Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar klasifikasi perikatan kredit yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (wanprestasi) debitur. Pertanyaan pengguna menyangkut status hutang yang masih ditagih setelah masa cicilan; pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai dan melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai jadwal, yang memicu kewajiban pelunasan segera." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga akibat wanprestasi setelah dinyatakan lalai. Ini sangat relevan dengan pertanyaan pengguna mengenai 'sisa hutang yang jumlahnya besar' (yang mencakup pokok, bunga, dan denda) dan kewajiban untuk membayarnya karena telah lalai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena untuk menuntut pelunasan hutang, perjanjian kredit harus sah. Putusan menggunakan pasal ini untuk memvaliditas Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian kredit, yang merupakan dasar tuntutan pembayaran kepada pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda). Ini adalah prinsip utama yang menjawab pertanyaan 'apa benar saya harus lunasi sekarang?'; ya, karena perjanjian kredit yang sah mengikat debitur untuk melunasinya sesuai syarat yang disepakati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengizinkan perjanjian bunga atas pinjaman. Relevan dengan pertanyaan pengguna mengenai 'sisa hutang yang jumlahnya besar', karena besarnya jumlah tersebut sering kali dipengaruhi oleh akumulasi bunga yang diperbolehkan oleh undang-undang sesuai pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga perjanjian dan kewajiban penulisannya. Relevan karena putusan menggunakan pasal ini untuk memvalidasi besaran bunga yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang, yang berkontribusi pada total sisa hutang yang ditagih kepada pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26839, + "completion_tokens": 1827 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_128_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_128_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63f8a983e6a69d204995455cc2bd55b0ef9b4c1c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_128_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,180 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_128_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.588, + "query": 8.443, + "relevance": 48.782, + "total": 131.859 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39633, + "marked_chars": 39750 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Nomor 150 tanggal\n16 Februari 2024;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp70.857.427,00 (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh\ntujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka agunan Para Tergugat yaitu tanah dan bangunan\nHal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ndalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01011, Desa Boloagung, Kecamatan Kayen,\nKabupaten Pati atas nama Wagiran Bin Samingun, dengan luas 429 m², dilelang\nuntuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkar" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39750, + "frame": "PT. BPR JUWANA ARTHA SENTOSA menggugat Wagiran dan Sulasih atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan dan lelang agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp65.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 150 tanggal 16 Februari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.231.667,00 setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 16.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01011 atas nama Wagiran Bin Samingun sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti membayar hutang dengan pembayaran terakhir berupa pokok sebesar Rp1.500.000,00 pada tanggal 30 Juni 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2024, 8 Juli 2024, dan 16 Juli 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setelah menerima surat peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan jaminan untuk pelaksanaan putusan secara serta-merta.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah lembaga jasa keuangan, menggugat Para Tergugat yang telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp65.000.000,00 dengan agunan berupa tanah dan bangunan. Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena berhenti membayar angsuran sejak Juni 2025 dan tidak mengindahkan tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian kredit dan menyatakan Para Tergugat wanprestasi. Hakim memerintahkan Para Tergugat membayar hutang pokok dan tunggakan bunga sebesar Rp70.857.427,00, namun menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang ditanggung. Apabila Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Permohonan pelaksanaan putusan serta-merta ditolak karena Penggugat tidak mengajukan jaminan, dan permohonan sah sita jaminan ditolak karena tidak ditemukan bukti permohonan tersebut dalam berkas." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah lembaga jasa keuangan, menggugat Para Tergugat yang telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp65.000.000,00 dengan agunan berupa tanah dan bangunan. Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena berhenti membayar angsuran sejak Juni 2025 dan tidak mengindahkan tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian kredit dan menyatakan Para Tergugat wanprestasi. Hakim memerintahkan Para Tergugat membayar hutang pokok dan tunggakan bunga sebesar Rp70.857.427,00, namun menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang ditanggung. Apabila Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Permohonan pelaksanaan putusan serta-merta ditolak karena Penggugat tidak mengajukan jaminan, dan permohonan sah sita jaminan ditolak karena tidak ditemukan bukti permohonan tersebut dalam berkas.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp65.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 150 tanggal 16 Februari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.231.667,00 setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 16.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01011 atas nama Wagiran Bin Samingun sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti membayar hutang dengan pembayaran terakhir berupa pokok sebesar Rp1.500.000,00 pada tanggal 30 Juni 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2024, 8 Juli 2024, dan 16 Juli 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setelah menerima surat peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan jaminan untuk pelaksanaan putusan secara serta-merta.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar hutang kredit beberapa kali tapi berhenti bayar sejak Juni lalu, apakah tanah dan rumah saya bisa dilelang untuk bayar utang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19275, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk tanah dan rumah sebagai barang tak bergerak) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta debitur dapat disita atau dilelang untuk melunasi hutang, yang merupakan inti pertanyaan pengguna mengenai risiko eksekusi harta." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (wanprestasi) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, berhenti membayar hutang adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap perikatan untuk 'memberikan sesuatu' (membayar uang). Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menyatakan adanya wanprestasi yang memicu konsekuensi hukum lebih lanjut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat 'keadaan lalai' (in gebreke) yang harus dipenuhi agar wanprestasi terjadi. Putusan secara eksplisit menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai setelah diberi surat peringatan (surat perintah) namun tetap tidak membayar. Ini adalah unsur kunci yang menghubungkan kelalaian pembayaran dengan hak kreditur untuk menuntut eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Putusan menggunakan pasal ini untuk menghitung jumlah utang yang harus dibayar (pokok + bunga) sebelum harta dilelang. Meskipun denda ditolak, prinsip penggantian kerugian berdasarkan pasal ini menjadi dasar perhitungan eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian tanggung jawab debitur jika kegagalan pelaksanaan disebabkan oleh hal yang tak terduga (overmacht). Putusan menguji apakah Tergugat memiliki alasan sah untuk tidak membayar. Karena Tergugat tidak membuktikan adanya hal tak terduga, maka mereka tetap bertanggung jawab, sehingga harta mereka dapat dieksekusi. Ini adalah bagian dari analisis hukum substantif dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18763, + "completion_tokens": 1393 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0ba2783dc624bab67543a2fa0c615790e40731b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.083, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.487, + "query": 3.49, + "relevance": 70.752, + "total": 164.813 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 65044, + "marked_chars": 65251 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 102241837/8160/04/23 tanggal 28\nApril 2023; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I/ Pemilik Agunan;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : 102241837/8160/04/23 tanggal 28 April 2023;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 307.608.000,- (Tiga Ratus Tujuh juta\nEnam Ratus Delapan ribu Rupiah, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan\nTergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk\n \nHalaman 22 dari 24 Putusan No 129/Pdt.GS/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agun" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 65251, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Suremi dan Partini atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp307.608.000,- dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Suremi dan Partini menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 102241837/8160/04/23 tanggal 28 April 2023 untuk menerima pinjaman kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini menerima pencairan kredit sebesar Rp250.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1725 atas nama Suremi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 April 2023 yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini tidak melunasi pinjaman kredit sesuai jangka waktu 12 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 28 April 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Suremi dan Partini pada tanggal 25 April 2024, 30 April 2024, dan 28 Mei 2024 terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini tidak membayar sisa hutang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo hingga bulan Juni 2024.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang harus dibayar oleh Suremi dan Partini kepada Penggugat sebesar Rp307.608.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp250.000.000,- dan tunggakan bunga Rp57.608.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Suremi dan Partini karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1725 atas nama Suremi sebagai agunan. Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melunasi hutang sesuai jatuh tempo pada 28 April 2024 dan telah mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak dihiraukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, serta menghukum Suremi dan Partini membayar sisa hutang sebesar Rp307.608.000,-. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pengadilan memerintahkan penjualan agunan melalui lelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Suremi dan Partini karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1725 atas nama Suremi sebagai agunan. Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melunasi hutang sesuai jatuh tempo pada 28 April 2024 dan telah mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak dihiraukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, serta menghukum Suremi dan Partini membayar sisa hutang sebesar Rp307.608.000,-. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pengadilan memerintahkan penjualan agunan melalui lelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Suremi dan Partini menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 102241837/8160/04/23 tanggal 28 April 2023 untuk menerima pinjaman kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini menerima pencairan kredit sebesar Rp250.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1725 atas nama Suremi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 April 2023 yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini tidak melunasi pinjaman kredit sesuai jangka waktu 12 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 28 April 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Suremi dan Partini pada tanggal 25 April 2024, 30 April 2024, dan 28 Mei 2024 terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suremi dan Partini tidak membayar sisa hutang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo hingga bulan Juni 2024.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang harus dibayar oleh Suremi dan Partini kepada Penggugat sebesar Rp307.608.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp250.000.000,- dan tunggakan bunga Rp57.608.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi sampai sekarang belum bisa lunasi hutangnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30397, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk sertifikat rumah/jaminan yang disengketakan) menjadi jaminan bagi perikatan utang. Ini merupakan dasar hukum substantif yang menopang hak kreditur untuk mengeksekusi agunan ketika debitur gagal melunasi hutang, sehingga sangat relevan dengan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum dari penggunaan sertifikat sebagai jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan uang, berbuat, atau tidak berbuat). Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar untuk memahami kewajiban debitur untuk 'memberikan' (membayar) uang pinjaman. Pemahaman ini diperlukan untuk menentukan apakah ketidaklunasan hutang merupakan bentuk wanprestasi (kegagalan memenuhi prestasi), yang merupakan inti masalah dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim). Dalam pertanyaan, debitur belum bisa melunasi hutang. Pasal ini relevan karena menentukan kapan debitur dianggap lalai (misalnya lewatnya jatuh tempo), yang merupakan syarat mutlak sebelum kreditur dapat menuntut wanprestasi, denda, atau mengeksekusi agunan. Ini adalah unsur hukum kunci untuk menilai posisi debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Relevan karena pertanyaan menyangkut hutang yang belum lunasi; pasal ini menjelaskan bahwa selain pokok hutang, debitur juga terikat untuk membayar bunga dan biaya akibat keterlambatan, yang merupakan beban hukum nyata bagi debitur dalam situasi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena untuk memastikan bahwa hak kreditur untuk menagih dan mengeksekusi agunan sah secara hukum, perjanjian kredit tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Ini adalah kerangka dasar untuk menilai kekuatan mengikat dari utang piutang yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur peminjaman uang dan memperbolehkan perjanjian bunga. Karena pertanyaan melibatkan pinjaman uang bank yang belum lunasi (yang biasanya mencakup bunga), pasal ini relevan sebagai dasar hukum substantif yang mengatur hak kreditur untuk menuntut pembayaran bunga selain pokok hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk dan batas bunga perjanjian. Relevan karena dalam sengketa utang bank, besarnya bunga sering menjadi isu. Pasal ini memberikan kerangka hukum untuk menilai apakah bunga yang ditagih kreditur sah (ditetapkan tertulis dan tidak melanggar larangan undang-undang), yang mempengaruhi jumlah total utang yang harus dibayar debitur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28903, + "completion_tokens": 1774 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..406003b3a65561c772abeb1c8291d3e914a3af1e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_129_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.328, + "query": 4.951, + "relevance": 23.321, + "total": 104.696 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36690, + "marked_chars": 36798 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kredit antara\nPenggugat dan Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 27\ntanggal 15 Februari 2022 j.o Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 23\ntanggal 20 Desember 2023 j.o Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 22\ntanggal 21 September 2024;\nHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi/cidera janji;\n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban hutangnya berupa\ntunggakan sebesar Rp337.554.074,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima r\natus lima puluh empat tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat\nsecara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak\nputusan ini diucapkan, dan apabila Tergugat I tidak membayar hutang\ntersebut kepada penggugat se" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36798, + "frame": "PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa menggugat Wulan Budiningsih dan Nino Anhartito atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan dan pelelangan agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp330.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27 tanggal 15 Februari 2022 dan dua akta addendum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa Tanah dan Bangunan atas nama Nino Anhartito untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki utang di BPR Juwana Artha Sentosa dan tidak dapat membayar cicilan maupun melunasi utang tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tunggakan hutang Tergugat I terdiri dari hutang pokok Rp304.200.000,-, bunga Rp22.100.000,-, dan denda Rp11.254.074,- yang totalnya sebesar Rp337.554.074,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta ditolak karena belum cukup alasan dan jaminan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat yang mengakui adanya utang kredit dan ketidakmampuan membayar. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kredit yang dibuktikan dengan akta kredit, riwayat kredit, dan surat peringatan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian kredit sah, menyatakan Tergugat I wanprestasi, serta menghukum Tergugat I membayar tunggakan sebesar Rp337.554.074,- secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 hari, dengan ancaman pelelangan agunan milik Tergugat II jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan dan eksekusi serta-merta ditolak, serta Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat yang mengakui adanya utang kredit dan ketidakmampuan membayar. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kredit yang dibuktikan dengan akta kredit, riwayat kredit, dan surat peringatan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian kredit sah, menyatakan Tergugat I wanprestasi, serta menghukum Tergugat I membayar tunggakan sebesar Rp337.554.074,- secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 hari, dengan ancaman pelelangan agunan milik Tergugat II jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan dan eksekusi serta-merta ditolak, serta Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp330.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27 tanggal 15 Februari 2022 dan dua akta addendum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa Tanah dan Bangunan atas nama Nino Anhartito untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki utang di BPR Juwana Artha Sentosa dan tidak dapat membayar cicilan maupun melunasi utang tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tunggakan hutang Tergugat I terdiri dari hutang pokok Rp304.200.000,-, bunga Rp22.100.000,-, dan denda Rp11.254.074,- yang totalnya sebesar Rp337.554.074,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta ditolak karena belum cukup alasan dan jaminan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan serahkan jaminan tanah untuk kredit, tapi sampai sekarang belum lunas dan masih ditagih tunggakan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15413, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah jaminan) menjadi jaminan bagi perikatan hutang. Dalam konteks pertanyaan awam yang menyerahkan jaminan tanah namun masih ditagih, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta tersebut dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi utang yang belum lunas, sebagaimana dianalisis dalam putusan terkait eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok, bunga, dan denda) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan awam, status 'belum lunas dan masih ditagih tunggakan' menunjukkan adanya wanprestasi, sehingga pasal ini relevan sebagai dasar hukum tuntutan pembayaran sisa utang beserta bunga dan denda yang didalilkan dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16807, + "completion_tokens": 1041 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_12_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_12_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a7de86e121085b3d78d1070d3b0c5404c5c67f7a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_12_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_12_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.679, + "query": 7.148, + "relevance": 14.059, + "total": 108.918 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45212, + "marked_chars": 45356 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45356, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh para ahli waris (Dwi Yudiarsi, Lis Hartati, dan anak-anak Gunawan) terhadap ketidakhadiran Tardjuki beserta anak-anaknya (Sutjipto dan Wahono) yang tidak diketahui keberadaannya. Inti sengketa adalah kebutuhan untuk mengurus harta peninggalan saudara mereka yang telah meninggal dunia (Lanny Setyawati dan Ratnawati) yang tidak terurus karena salah satu ahli warisnya, Tardjuki, tidak hadir. Para Pemohon meminta agar Tardjuki dan anak-anaknya dinyatakan dalam keadaan tidak hadir serta menetapkan Lis Hartati sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tardjuki beserta anak-anaknya (Sutjipto dan Wahono) telah pergi meninggalkan Juwana sejak tahun 2000 atau sekitar 22 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali hingga saat ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dan ibu para Pemohon (Jamari dan Ayem) telah meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara para Pemohon yang bernama Ratnawati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara para Pemohon yang bernama Lanny Setyawati alias Lanny Susiana telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara para Pemohon yang bernama Gunawan telah meninggal dunia dan mempunyai tiga orang anak.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tardjuki merupakan ahli waris dari Lanny Setyawati dan Ratnawati, serta anak-anak Tardjuki seharusnya menggantikan kedudukan Tardjuki sebagai ahli waris.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan Lanny Setyawati dan Ratnawati berupa sertifikat hak milik dan deposito berjangka yang tidak terurus.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon sepakat menunjuk Lis Hartati sebagai wakil dari Tardjuki dan anak-anaknya untuk mengurus harta peninggalan yang tidak terurus.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon membutuhkan bantuan wakil untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak (balik nama) sertifikat dan pengambilan deposito untuk memenuhi kebutuhan hidup.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan para Pemohon yang terdiri dari Dwi Yudiarsi, Lis Hartati, dan anak-anak Gunawan. Permohonan ini didasarkan pada fakta bahwa Tardjuki, sebagai ahli waris dari saudara mereka yang telah meninggal dunia (Lanny Setyawati dan Ratnawati), beserta anak-anaknya (Sutjipto dan Wahono) telah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2000. Mengingat adanya keadaan mendesak untuk mengurus harta peninggalan yang tidak terurus, Pengadilan menyatakan Tardjuki dan anak-anaknya dalam keadaan tidak hadir. Selain itu, Pengadilan menetapkan Lis Hartati sebagai wakil dari Tardjuki dan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk peralihan hak atas sertifikat tanah dan pengambilan deposito berjangka atas nama Lanny Setyawati dan Ratnawati." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan para Pemohon yang terdiri dari Dwi Yudiarsi, Lis Hartati, dan anak-anak Gunawan. Permohonan ini didasarkan pada fakta bahwa Tardjuki, sebagai ahli waris dari saudara mereka yang telah meninggal dunia (Lanny Setyawati dan Ratnawati), beserta anak-anaknya (Sutjipto dan Wahono) telah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2000. Mengingat adanya keadaan mendesak untuk mengurus harta peninggalan yang tidak terurus, Pengadilan menyatakan Tardjuki dan anak-anaknya dalam keadaan tidak hadir. Selain itu, Pengadilan menetapkan Lis Hartati sebagai wakil dari Tardjuki dan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk peralihan hak atas sertifikat tanah dan pengambilan deposito berjangka atas nama Lanny Setyawati dan Ratnawati.", + "facts": [ + { + "fact": "Tardjuki beserta anak-anaknya (Sutjipto dan Wahono) telah pergi meninggalkan Juwana sejak tahun 2000 atau sekitar 22 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali hingga saat ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dan ibu para Pemohon (Jamari dan Ayem) telah meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara para Pemohon yang bernama Ratnawati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara para Pemohon yang bernama Lanny Setyawati alias Lanny Susiana telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara para Pemohon yang bernama Gunawan telah meninggal dunia dan mempunyai tiga orang anak.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tardjuki merupakan ahli waris dari Lanny Setyawati dan Ratnawati, serta anak-anak Tardjuki seharusnya menggantikan kedudukan Tardjuki sebagai ahli waris.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan Lanny Setyawati dan Ratnawati berupa sertifikat hak milik dan deposito berjangka yang tidak terurus.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon sepakat menunjuk Lis Hartati sebagai wakil dari Tardjuki dan anak-anaknya untuk mengurus harta peninggalan yang tidak terurus.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon membutuhkan bantuan wakil untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak (balik nama) sertifikat dan pengambilan deposito untuk memenuhi kebutuhan hidup.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kak, saya mau tanya soal warisan tanah dan deposito dari ibu dan tante saya yang sudah meninggal, tapi ahli waris utamanya sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sejak lama, bagaimana cara mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 45212, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur mekanisme penetapan seseorang dalam keadaan tidak hadir (ketidakhadiran) ketika orang tersebut meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kuasa dan harta kekayaannya memerlukan pengelolaan. Dalam pertanyaan, ahli waris utama tidak diketahui keberadaannya, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk mengajukan permohonan penetapan ketidakhadiran agar harta warisan (tanah dan deposito) dapat diurus oleh pihak lain yang ditunjuk pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28325, + "completion_tokens": 1087 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_131_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_131_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fc1ce71410637d50ada5ec1d1913c66804fbed88 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_131_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_131_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.04, + "query": 7.729, + "relevance": 26.627, + "total": 137.43 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 60833, + "marked_chars": 61031 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara\nsah dan patut;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108523058/5946/12/23\ntanggal 05 Desember 2023; \n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I, Tergugat II, dan\nTergugat III / Pemilik Agunan;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : 108523058/5946/12/23 tanggal 05\nDesember 2023;\n6.\nMenghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp453.832.716,00 (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh\ndua ribu tujuh ratus enam belas rupiah);\n7.\nMemberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan\nSHM No. No. 01528, Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati\natas nama Zaenal Arifin (Tergugat I), Siswi Andesi Saputri (Tergugat II),\ndengan luas 115 m² berdasarkan Surat Ukur No.01098/Baturejo/2021\ntanggal 27/03/2021; SHM No. 02435, Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo,\nKabupaten Pati atas nama Ade Rifki Maulana (Tergugat III), dengan luas 161\nm² berdasarkan surat ukur No.02732/Baturejo/2022 tanggal 21/06/2022\n02685, dengan cara menjual secara bawah tangan atau melalui lelang\ndengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)\nSemarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat\nI & Tergugat II, apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa\nhutangnya;\n8.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 61031, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo menggugat Zaenal Arifin, Siswi Andesi Saputri, dan Ade Rifki Maulana atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan, serta memerintahkan para tergugat membayar sisa hutang kredit sebesar Rp453.832.716,00 secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan, Penggugat meminta hak untuk menjual agunan berupa sertifikat hak milik melalui lelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 05 Desember 2023 untuk menerima kredit modal kerja sebesar Rp450.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp450.000.000,00 dari Penggugat pada tanggal 05 Desember 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01528 atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02435 atas nama Tergugat III sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat pada tanggal 05 Desember 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai jadwal yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 02 Agustus 2024, 27 Agustus 2024, dan 01 Oktober 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp453.832.716,00 yang terdiri dari pokok Rp413.410.060,00 dan bunga berjalan Rp40.422.656,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo mengajukan gugatan sederhana terhadap Zaenal Arifin, Siswi Andesi Saputri, dan Ade Rifki Maulana terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat I dan II telah menerima kredit sebesar Rp450.000.000,00 pada Desember 2023 dengan menyerahkan dua sertifikat hak milik sebagai agunan, termasuk satu sertifikat atas nama Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah lalai membayar angsuran kredit dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, namun hutang tetap macet dengan sisa tunggakan sebesar Rp453.832.716,00. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa para Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan, serta menghukum para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika. Apabila pembayaran tidak dilakukan, Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo mengajukan gugatan sederhana terhadap Zaenal Arifin, Siswi Andesi Saputri, dan Ade Rifki Maulana terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat I dan II telah menerima kredit sebesar Rp450.000.000,00 pada Desember 2023 dengan menyerahkan dua sertifikat hak milik sebagai agunan, termasuk satu sertifikat atas nama Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah lalai membayar angsuran kredit dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, namun hutang tetap macet dengan sisa tunggakan sebesar Rp453.832.716,00. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa para Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan, serta menghukum para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika. Apabila pembayaran tidak dilakukan, Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 05 Desember 2023 untuk menerima kredit modal kerja sebesar Rp450.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp450.000.000,00 dari Penggugat pada tanggal 05 Desember 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01528 atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02435 atas nama Tergugat III sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat pada tanggal 05 Desember 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai jadwal yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 02 Agustus 2024, 27 Agustus 2024, dan 01 Oktober 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp453.832.716,00 yang terdiri dari pokok Rp413.410.060,00 dan bunga berjalan Rp40.422.656,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi sekarang saya tidak bisa bayar cicilan lagi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26854, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan awam yang menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta tersebut dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi utang jika terjadi wanprestasi, sebagaimana dianalisis dalam putusan terkait jaminan dan eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari ketidakpemenuhan perikatan (wanprestasi), yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan awam mengenai ketidakmampuan bayar cicilan, pasal ini relevan karena menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul (kewajiban membayar tunggakan pokok, bunga, dan biaya) serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pembayaran utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta sesuai dengan undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk membatasi dan menguji sah tidaknya klausul perjanjian (seperti surat kuasa menjual agunan) yang dibuat para pihak. Bagi awam, ini relevan karena menjelaskan bahwa perjanjian pinjaman dan jaminan yang ditandatangani memiliki kekuatan mengikat hukum yang harus dipatuhi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27709, + "completion_tokens": 1531 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_132_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_132_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c238d9b39b9d76b78cc9f11f9be8eb6059aca077 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_132_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,199 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_132_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.972, + "query": 2.267, + "relevance": 64.747, + "total": 162.015 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46735, + "marked_chars": 46879 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir di persidangan;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Perjanjian Kredit Nomor 59910/III/2025 tanggal 5 Maret 2025;\n4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp62.692.742,00 (enam puluh dua juta enam ratus sembilan\npuluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila\nPara Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka agunan Para Tergugat berupa 1 (satu) unit\nkendaraan Merk Daihatsu Nomor Polisi K-1857-SS Type S402RP-PMRFJJ-KJ,\nRoda Empat, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JJK161823,\nNomor Mesin 3SZDGM3727, dengan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik\nKendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-00146691, Nomor Polisi K-1857-SS, Type\nS402RP-PMRFJJ-KJ atas nama Munawar Zadad, dengan alamat di Desa\nGajihan RT 05 RW 01 Gunungwungkal Kabupaten Pati, dilelang untuk pelunasan\nhutang Para Tergugat;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas\nperkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan\nribu rupiah);\nHal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46879, + "frame": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat MUNAWAR ZADAD dan NASHIHATUL FIKRIYAH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pembayaran sisa hutang, dan pelaksanaan lelang agunan kendaraan bermotor jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman kredit sebesar Rp60.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 59910/III/25 tanggal 5 Maret 2025 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.566.667,00 per bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 5.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa satu unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi K-1857-SS untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan kendaraan bermotor telah diikat dengan Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tanggal 5 Maret 2025 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00159050.AH.05.01 Tahun 2025.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sebesar Rp2.566.667,00 per bulan sejak masa kredit berjalan hingga gugatan diajukan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 29 Juli 2025, 19 Agustus 2025, dan 3 September 2025.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah diberi peringatan sebanyak tiga kali tanpa alasan yang sah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp67.012.844,00 yang terdiri dari saldo pokok, tunggakan bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pengenaan denda karena denda bukan merupakan kategori kerugian yang diderita Penggugat.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat MUNAWAR ZADAD dan NASHIHATUL FIKRIYAH karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Perjanjian Kredit Nomor 59910/III/25 tanggal 5 Maret 2025. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan dan menyerahkan agunan berupa kendaraan bermotor Merk Daihatsu Nomor Polisi K-1857-SS yang telah diikat dengan jaminan fidusia. Para Tergugat terbukti tidak membayar angsuran bulanan sebesar Rp2.566.667,00 dan tidak merespons tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Hakim menetapkan Para Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum mereka membayar sisa hutang sebesar Rp62.692.742,00 yang terdiri dari saldo pokok dan tunggakan bunga, dengan ketentuan bahwa agunan kendaraan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan pengenaan denda ditolak oleh hakim karena tidak termasuk dalam kategori kerugian yang harus ditanggung." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat MUNAWAR ZADAD dan NASHIHATUL FIKRIYAH karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Perjanjian Kredit Nomor 59910/III/25 tanggal 5 Maret 2025. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan dan menyerahkan agunan berupa kendaraan bermotor Merk Daihatsu Nomor Polisi K-1857-SS yang telah diikat dengan jaminan fidusia. Para Tergugat terbukti tidak membayar angsuran bulanan sebesar Rp2.566.667,00 dan tidak merespons tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Hakim menetapkan Para Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum mereka membayar sisa hutang sebesar Rp62.692.742,00 yang terdiri dari saldo pokok dan tunggakan bunga, dengan ketentuan bahwa agunan kendaraan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan pengenaan denda ditolak oleh hakim karena tidak termasuk dalam kategori kerugian yang harus ditanggung.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman kredit sebesar Rp60.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 59910/III/25 tanggal 5 Maret 2025 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.566.667,00 per bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 5.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa satu unit kendaraan bermotor Merk Daihatsu dengan Nomor Polisi K-1857-SS untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan kendaraan bermotor telah diikat dengan Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tanggal 5 Maret 2025 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00159050.AH.05.01 Tahun 2025.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sebesar Rp2.566.667,00 per bulan sejak masa kredit berjalan hingga gugatan diajukan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 29 Juli 2025, 19 Agustus 2025, dan 3 September 2025.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah diberi peringatan sebanyak tiga kali tanpa alasan yang sah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp67.012.844,00 yang terdiri dari saldo pokok, tunggakan bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pengenaan denda karena denda bukan merupakan kategori kerugian yang diderita Penggugat.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman dari bank dan kasih mobil sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran dan tidak peduli dengan peringatan mereka, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20565, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan umum bagi kreditor (hak jaminan umum). Meskipun relevan secara teoritis dengan konsep jaminan, dalam konteks pertanyaan spesifik mengenai 'mobil sebagai jaminan' (jaminan khusus/fidusia) dan wanprestasi, putusan lebih mengandalkan aturan khusus jaminan fidusia dan pasal wanprestasi. Pasal 1131 bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab mekanisme akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap perjanjian kredit dengan agunan spesifik yang menjadi inti sengketa dalam pertimbangan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Pertanyaan awam berkaitan dengan kewajiban membayar angsuran (berbuat sesuatu/memberikan sesuatu) berdasarkan perjanjian kredit. Hakim dalam pertimbangan hukum secara eksplisit mengutip Pasal 1234 sebagai dasar hukum adanya perjanjian dan kewajiban para pihak, sehingga pasal ini menjadi fondasi substantif untuk menilai apakah ada kewajiban yang dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pernyataan lalai (in gebreke stellen) melalui surat perintah atau perikatan itu sendiri. Pertanyaan awam menyebutkan 'tidak peduli dengan peringatan mereka'. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menggunakan Pasal 1238 untuk membuktikan bahwa Tergugat telah dinyatakan lalai melalui Surat Peringatan, yang merupakan unsur wajib untuk membuktikan wanprestasi. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan untuk menjawab status hukum dari tindakan debitur yang mengabaikan peringatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga setelah dinyatakan lalai. Pertanyaan awam menanyakan 'apa yang harus saya lakukan' yang implikasinya adalah konsekuensi hukum dari berhenti bayar. Hakim mengutip Pasal 1243 untuk menetapkan bahwa Tergugat wajib membayar sisa hutang (pokok dan bunga) sebagai akibat dari wanprestasi. Ini adalah inti dari jawaban substantif mengenai konsekuensi hukum yang dihadapi debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebanan ganti rugi kepada debitur kecuali ia membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure). Dalam pertanyaan, debitur 'berhenti bayar... dan tidak peduli', yang menunjukkan tidak adanya alasan sah atau force majeure. Hakim mengutip Pasal 1244 untuk menolak pembelaan debitur dan menetapkan kewajiban membayar. Pasal ini relevan karena menjelaskan mengapa debitur tidak bisa lepas dari tanggung jawab ganti rugi tanpa alasan yang sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22327, + "completion_tokens": 1749 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc47f403b1437bdc42a947a7003835d2cb97053b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.089, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.032, + "query": 3.562, + "relevance": 18.427, + "total": 92.109 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42241, + "marked_chars": 42376 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100251754/5942/02/23\ntanggal 20 Februari 2023;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 100251754/5942/02/23 tanggal 20 Februari\n2023;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh sisa\nhutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp202.410.246,00 (dua ratus\ndua juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)\nHal 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nsecara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini berkekuatan\nhukum tetap;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara\nini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rup" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42376, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Noor Prihantini, Supriyadi, Aris Setiawati, dan Kasran atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp202.410.246,- secara seketika dan sekaligus, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran hutang namun menolak permohonan lelang agunan karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 20 Februari 2023 untuk menerima pinjaman kredit sebesar Rp200.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa pinjaman akan dibayar angsuran sebesar Rp5.270.995,- setiap tanggal 20 setiap bulan sebanyak 60 kali mulai Maret 2023 hingga Februari 2028.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkan berupa tunggakan pokok dan bunga berjumlah Rp202.410.246,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat empat tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada Februari 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II sebagai debitur telah gagal membayar angsuran kredit sebesar Rp200.000.000,- yang jatuh tempo selama 60 bulan, sehingga menunggak sebesar Rp202.410.246,-. Sebagai jaminan, Tergugat III dan IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Aris Setiawati serta memberikan kuasa menjual. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan Tergugat I serta II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Hakim memerintahkan Tergugat I dan II membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus. Namun, permohonan Penggugat untuk melelang agunan milik Tergugat III dan IV ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga lelang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank tanpa prosedur eksekusi putusan pengadilan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat empat tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada Februari 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II sebagai debitur telah gagal membayar angsuran kredit sebesar Rp200.000.000,- yang jatuh tempo selama 60 bulan, sehingga menunggak sebesar Rp202.410.246,-. Sebagai jaminan, Tergugat III dan IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Aris Setiawati serta memberikan kuasa menjual. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan Tergugat I serta II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Hakim memerintahkan Tergugat I dan II membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus. Namun, permohonan Penggugat untuk melelang agunan milik Tergugat III dan IV ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga lelang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank tanpa prosedur eksekusi putusan pengadilan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 20 Februari 2023 untuk menerima pinjaman kredit sebesar Rp200.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa pinjaman akan dibayar angsuran sebesar Rp5.270.995,- setiap tanggal 20 setiap bulan sebanyak 60 kali mulai Maret 2023 hingga Februari 2028.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkan berupa tunggakan pokok dan bunga berjumlah Rp202.410.246,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka tapi sampai sekarang belum lunas, kenapa uang saya tidak dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10945, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak preferensi kreditur terhadap seluruh harta debitur sebagai jaminan umum (general pledge). Meskipun putusan menyebutkan upaya pelelangan harta jaminan, hakim menolak permohonan tersebut karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan (hukum khusus) dan tidak menguji hak preferensi umum berdasarkan Pasal 1131. Pertanyaan awam mengenai pengembalian uang muka (wanprestasi/pembatalan perjanjian) tidak secara substantif dijawab oleh prinsip jaminan umum ini, melainkan oleh aturan tentang akibat wanprestasi atau pembatalan perjanjian. Pasal 1131 hanya menjadi dasar teoretis yang tidak diterapkan dalam amar putusan untuk menjawab sengketa pengembalian uang." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17813, + "completion_tokens": 978 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc25c923f7c4224510f59914d2062140650f992e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_133_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.411, + "query": 3.796, + "relevance": 15.074, + "total": 90.33 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39491, + "marked_chars": 39608 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara\nsah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3. Menyatakan Para Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat sebesar\nRp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimaksud dalam Perjanjian\nKredit Bermaterai No: 0030/133-00107/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025\nyang dibuat oleh PT. BPR Asabahana Sejahtera di Pati;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak\nmengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai\nperbuatan Wanprestasi;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada\nPenggugat sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu\nrupiah) secara seketika dan sekaligus;\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar\nbunga dan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan\nsekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ndan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang\nberupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama: Ahmad\nAndika Zulkafi Terletak di Desa: Tlogorejo Kecamatan: Tlogowungu\nKabupaten Pati Seluas: 78 m², NIB : 11.11.000015350.0. dijual melalui\npelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi\nhutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat.\n7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap\nkeputusan ini;\n8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng sejumlah Rp341.000,00 ((tiga ratus empat puluh satu\nribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 November 2025 oleh\nAris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, yang\nditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor\nHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 133/" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39608, + "frame": "PT. BPR Asabahana Sejahtera menggugat Eny Muqorini dan Ahmad Andika Zulkafi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran hutang beserta bunga, serta mengizinkan pelelangan objek jaminan untuk melunasi hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Bermaterai pada 17 Januari 2025 yang mengakui hutang sebesar Rp20.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Ahmad Andika Zulkafi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Juli 2025, 11 Agustus 2025, dan 22 September 2025.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi Penggugat, terdapat tunggakan hutang pokok sebesar Rp19.700.000,- dan kewajiban bunga sebesar Rp2.816.634,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Asabahana Sejahtera terhadap Eny Muqorini dan Ahmad Andika Zulkafi. Gugatan ini bermula dari adanya Perjanjian Kredit Bermaterai tertanggal 17 Januari 2025 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp20.000.000,- dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan atas nama Ahmad Andika Zulkafi. Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut, sehingga dianggap melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi angsuran sesuai perjanjian, yang dibuktikan dengan surat peringatan yang dikirimkan dan data tunggakan hutang pokok serta bunga. Pengadilan mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran hutang sebesar Rp22.500.000,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, objek jaminan akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang pokok, bunga, dan denda." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Asabahana Sejahtera terhadap Eny Muqorini dan Ahmad Andika Zulkafi. Gugatan ini bermula dari adanya Perjanjian Kredit Bermaterai tertanggal 17 Januari 2025 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp20.000.000,- dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan atas nama Ahmad Andika Zulkafi. Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut, sehingga dianggap melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi angsuran sesuai perjanjian, yang dibuktikan dengan surat peringatan yang dikirimkan dan data tunggakan hutang pokok serta bunga. Pengadilan mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran hutang sebesar Rp22.500.000,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, objek jaminan akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang pokok, bunga, dan denda.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Bermaterai pada 17 Januari 2025 yang mengakui hutang sebesar Rp20.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Ahmad Andika Zulkafi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Juli 2025, 11 Agustus 2025, dan 22 September 2025.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi Penggugat, terdapat tunggakan hutang pokok sebesar Rp19.700.000,- dan kewajiban bunga sebesar Rp2.816.634,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah janji bayar hutang ke bank dengan jaminan sertifikat rumah, tapi sampai sekarang belum lunas dan dapat surat peringatan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20754, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum dari wanprestasi (gagal bayar hutang), yaitu kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) setelah dinyatakan lalai. Hal ini langsung menjawab pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum dari ketidaklunasan hutang dan adanya surat peringatan (yang berfungsi sebagai somasi/penetapan lalai), serta menjadi dasar hukum yang dipertimbangkan hakim dalam putusan untuk menghukum Tergugat membayar hutang beserta bunganya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19325, + "completion_tokens": 955 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_135_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_135_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6611980b425d8d09280b442aaa831a90c781a733 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_135_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_135_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.725, + "query": 5.359, + "relevance": 32.304, + "total": 129.453 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48011, + "marked_chars": 48155 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor Pinjaman\n594701043908105 tanggal 14 Februari 2020;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II , III dan IV telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor PK2002SJKL/5947/02/2020, tanggal 14-02-\n2020;\n4. Menghukum Tergugat I , II , III dan IV untuk membayar sisa hutang\nTergugat sebesar Rp244.873.789,00 (dua ratus empat puluh empat juta del\napan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah)\nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat\nI , II , III dan IV tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat\nI , II , III dan IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah\nyang terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati,\ndengan bukti kepemilikan SHM No. 00440/Desa Sitirejo, Kecamatan\nTambakromo, Kabupaten Pati atas nama Anin, Eko Nur Cahyanti,\nLestariningsih, dengan luas 1.450 m2 berdasarkan Surat Ukur No.\n363/Sitirejo/2008 tanggal 30-06-2008 dan SHM No. 00502/Desa Sitirejo,\nKecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Suwarni, dengan\nluas 206 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 337/Sitirejo /2008 tanggal 30-\n06-2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan\nKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang\nTergugat I , II , III dan IV;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nHalaman 16 dari 17 halama Putusan Nomor 135/Pdt.G.S/2023/P" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48155, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo menggugat Anin, Eko Nur Cahyanti, Lestariningsih, dan Suwarni atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp244.873.789,00 secara seketika dan sekaligus, serta pelaksanaan lelang agunan tanah jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban pembayaran hutang, namun menolak permohonan sita jaminan karena belum pernah dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 14 Februari 2020 untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp7.508.300 setiap tanggal 14 per bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 atas nama Anin, Eko Nur Cahyanti, dan Lestariningsih, serta Sertipikat Hak Milik No. 00502 atas nama Suwarni.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1 pada tanggal 08 Februari 2023, Surat Peringatan 2 pada tanggal 20 Maret 2023, dan Surat Peringatan 3 pada tanggal 06 April 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dalam persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat terdiri dari tunggakan pokok Rp193.847.452,00 dan tunggakan bunga Rp51.026.337,00 dengan total Rp244.873.789,00.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo menggugat Anin, Eko Nur Cahyanti, Lestariningsih, dan Suwarni karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang disepakati pada 14 Februari 2020 dengan pokok pinjaman Rp250.000.000. Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa dua bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing untuk menjamin pelunasan hutang. Penggugat menagih sisa hutang sebesar Rp244.873.789,00 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga, serta meminta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak ditunaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo menggugat Anin, Eko Nur Cahyanti, Lestariningsih, dan Suwarni karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang disepakati pada 14 Februari 2020 dengan pokok pinjaman Rp250.000.000. Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa dua bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing untuk menjamin pelunasan hutang. Penggugat menagih sisa hutang sebesar Rp244.873.789,00 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga, serta meminta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak ditunaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 14 Februari 2020 untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp7.508.300 setiap tanggal 14 per bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00440 atas nama Anin, Eko Nur Cahyanti, dan Lestariningsih, serta Sertipikat Hak Milik No. 00502 atas nama Suwarni.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1 pada tanggal 08 Februari 2023, Surat Peringatan 2 pada tanggal 20 Maret 2023, dan Surat Peringatan 3 pada tanggal 06 April 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dalam persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat terdiri dari tunggakan pokok Rp193.847.452,00 dan tunggakan bunga Rp51.026.337,00 dengan total Rp244.873.789,00.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan janji bayar hutang bank dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran dan sekarang bank mau lelang tanah saya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21119, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengaitkan fakta bahwa jaminan tanah tidak dibebani Hak Tanggungan dengan Pasal 1131 untuk menyimpulkan bahwa Penggugat adalah kreditur konkuren dan harta Tergugat dapat disita/dieleksekusi untuk melunasi hutang, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai proses lelang tanah akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar kewajiban mengganti rugi (wanprestasi) akibat tidak dipenuhinya perikatan. Meskipun dalam putusan ini lebih fokus pada eksekusi pembayaran pokok dan bunga, Pasal 1243 dikutip oleh hakim sebagai dasar hukum bahwa karena Tergugat lalai (wanprestasi), maka mereka berkewajiban membayar kerugian/bunga, yang menjadi dasar tuntutan pembayaran hutang yang jika tidak dibayar akan berujung pada eksekusi aset (lelang)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Hakim mengutip pasal ini (vide Pasal 1339) untuk menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak dibatasi oleh undang-undang, termasuk dalam konteks pelaksanaan jaminan dan hak-hak kreditur, sehingga menjadi kerangka hukum yang menopang alasan hakim dalam menilai kekuatan perjanjian pengakuan hutang tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22203, + "completion_tokens": 1461 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c4e63edc2376ed0401c90e3c4be0b4d0d99e654 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.062, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.63, + "query": 1.94, + "relevance": 14.732, + "total": 113.364 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44796, + "marked_chars": 44931 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912ID6T/5946/12/2019\ntanggal 28 Desember 2019;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu\ntanah yang terletak di di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati,\ndengan bukti kepemilikan SHM No.01520 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo,\nKabupaten Pati atas nama Endang Sri Rejeki, dengan luas 385 m2,\nberdasarkan Surat Ukur No.01200/Sukolilo/2017 tanggal 29 November 2017,\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan\nLelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; \nHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44931, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT SUKOLILO menggugat Alip Sudarwanto dan Endang Sri Rejeki atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp120.252.552,00, serta penjualan agunan melalui lelang untuk pelunasan hutang. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut sebagian setelah memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pokok pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 28 Desember 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan restrukturisasi kredit dengan penyesuaian pokok pinjaman menjadi Rp124.444.400,00 dan jangka waktu 43 bulan yang disetujui oleh Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 01520 atas nama Endang Sri Rejeki sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya keterlambatan pelunasan tunggakan pokok pinjaman di persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2023 yang diakui oleh Penggugat sebagai pengurang angsuran pokok.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, namun hakim menolak tuntutan ini karena tidak pernah dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kredit antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT SUKOLILO sebagai Penggugat dengan Alip Sudarwanto dan Endang Sri Rejeki sebagai Para Tergugat. Para Tergugat menerima kredit dengan pokok awal Rp140.000.000,00 yang kemudian direstrukturisasi menjadi Rp124.444.400,00 dengan jangka waktu 43 bulan, serta menyerahkan sertifikat tanah atas nama Endang Sri Rejeki sebagai agunan. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sesuai perjanjian, meskipun telah diberikan peringatan berkala. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran namun berdalih belum memiliki dana, serta membuktikan adanya pembayaran parsial sebesar Rp25.000.000,00. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp90.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak ditunaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama proses persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kredit antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT SUKOLILO sebagai Penggugat dengan Alip Sudarwanto dan Endang Sri Rejeki sebagai Para Tergugat. Para Tergugat menerima kredit dengan pokok awal Rp140.000.000,00 yang kemudian direstrukturisasi menjadi Rp124.444.400,00 dengan jangka waktu 43 bulan, serta menyerahkan sertifikat tanah atas nama Endang Sri Rejeki sebagai agunan. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sesuai perjanjian, meskipun telah diberikan peringatan berkala. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran namun berdalih belum memiliki dana, serta membuktikan adanya pembayaran parsial sebesar Rp25.000.000,00. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp90.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak ditunaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama proses persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pokok pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 28 Desember 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan restrukturisasi kredit dengan penyesuaian pokok pinjaman menjadi Rp124.444.400,00 dan jangka waktu 43 bulan yang disetujui oleh Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 01520 atas nama Endang Sri Rejeki sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya keterlambatan pelunasan tunggakan pokok pinjaman di persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2023 yang diakui oleh Penggugat sebagai pengurang angsuran pokok.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, namun hakim menolak tuntutan ini karena tidak pernah dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian hutang bank tapi masih ditagih sisa utang dan agunan tanah saya mau dilelang, kan saya sudah bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12577, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena debitur telah membayar sebagian namun masih ditagih sisa utang dan agunan akan dilelang. Hakim dalam putusan menggunakan Pasal 1239 sebagai dasar hukum untuk menghitung sisa kewajiban (pokok + bunga) yang harus dibayar setelah dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan, sehingga pasal ini substantif menjawab hubungan hukum antara ketidaklunasan pembayaran dengan hak kreditur untuk menuntut pelunasan sisa utang dan eksekusi agunan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18962, + "completion_tokens": 1262 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f67953f92fdea32539ad96dd05ae8e1098e9336 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.278, + "query": 4.672, + "relevance": 39.286, + "total": 137.27 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50346, + "marked_chars": 50499 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang 95759891/5958/09/2022, tanggal\n15 September 2022; \nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor Hutang 95759891/5958/09/2022 Tanggal 15 September\n2022;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp200.945.056,00 (dua ratus juta sembilan ratus empa\nt puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum teta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50499, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pakis menggugat Eko Supriyanto, Kasnadi, dan Suparti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp200.945.056, serta pelaksanaan lelang agunan tanah jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Eko Supriyanto, Kasnadi, dan Suparti menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 95759891/5958/09/2022 tanggal 15 September 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp230.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp230.000.000 kepada Tergugat I berdasarkan kwitansi tanggal 15 September 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kasnadi dan Suparti menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1657/Desa Margomulyo atas nama Kasnadi suami Suparti sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kasnadi dan Suparti menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eko Supriyanto tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 16 Februari 2024, 5 Maret 2024, dan 14 Maret 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I yang belum dibayar pada saat gugatan diajukan sebesar Rp200.945.056 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp192.387.684 dan tunggakan bunga Rp8.557.172.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pakis menggugat Eko Supriyanto, Kasnadi, dan Suparti karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 September 2022. Para Tergugat menerima kredit sebesar Rp230.000.000 dengan agunan berupa tanah milik Kasnadi dan Suparti serta surat kuasa penjualan agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran dan telah menerima peringatan berkali-kali, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp200.945.056 serta lelang agunan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan, namun menolak permohonan sita jaminan karena belum pernah dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pakis menggugat Eko Supriyanto, Kasnadi, dan Suparti karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 September 2022. Para Tergugat menerima kredit sebesar Rp230.000.000 dengan agunan berupa tanah milik Kasnadi dan Suparti serta surat kuasa penjualan agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran dan telah menerima peringatan berkali-kali, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp200.945.056 serta lelang agunan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan, namun menolak permohonan sita jaminan karena belum pernah dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Eko Supriyanto, Kasnadi, dan Suparti menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 95759891/5958/09/2022 tanggal 15 September 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp230.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp230.000.000 kepada Tergugat I berdasarkan kwitansi tanggal 15 September 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kasnadi dan Suparti menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1657/Desa Margomulyo atas nama Kasnadi suami Suparti sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kasnadi dan Suparti menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eko Supriyanto tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 16 Februari 2024, 5 Maret 2024, dan 14 Maret 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I yang belum dibayar pada saat gugatan diajukan sebesar Rp200.945.056 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp192.387.684 dan tunggakan bunga Rp8.557.172.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank dan beri jaminan tanah, tapi tidak bisa bayar angsuran, apakah tanah saya akan dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22803, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip secara eksplisit untuk menentukan status jaminan tanah yang diberikan sebagai 'jaminan umum' karena tidak dibebani Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat (kreditur) untuk menuntut eksekusi/pelelangan harta tersebut melalui proses hukum perdata biasa. Ini menjawab inti pertanyaan tentang apakah tanah jaminan dapat dieksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan), yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian. Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang beserta bunga. Pemenuhan kewajiban ini (pembayaran) adalah prasyarat utama sebelum eksekusi jaminan; jika tidak dibayar, maka jaminan dieksekusi. Jadi, pasal ini relevan sebagai dasar tuntutan pembayaran yang memicu kemungkinan pelelangan jika tidak dipenuhi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat para pihak memiliki kekuatan mengikat, meskipun dibatasi oleh undang-undang. Ini menjadi dasar hukum mengapa Penggugat berhak menjual/menuntut pelelangan agunan berdasarkan kesepakatan awal, yang langsung berkaitan dengan pertanyaan apakah tanah jaminan akan dilelang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23252, + "completion_tokens": 1499 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3be6100aeee2fd6c9f8becba858ef216c1536df --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_136_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.475, + "query": 2.001, + "relevance": 10.404, + "total": 104.903 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25724, + "marked_chars": 25814 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan\nmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut;\n2.\nMenyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat I dan\nTergugat II, (Verstek);\n3.\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; \nHal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kredit antara\nPenggugat dan Para Tergugat sebagaimana Addendum Akta Perjanjian\nKredit Nomor 44 tanggal 24 Januari 2025;\n5.\nMenyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi/cidera\njanji;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya\nberupa tunggakan sebesar Rp. 67.480.200,- kepada Penggugat secara\ntunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan\nini diucapkan, dan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nkepada penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25814, + "frame": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa menggugat KEMI dan RAMINI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan sebesar Rp67.480.200,- dan lelang agunan jika tidak membayar. Gugatan ini juga meminta penetapan sita jaminan atas harta agunan Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,- berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 24 Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp1.050.000,- selambat-lambatnya tanggal 24 setiap bulannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00822/Desa Tompegunung atas nama Ramini untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pokok, bunga, atau jumlah lainnya pada waktunya selama satu bulan kalender.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 17 Juli 2025, Surat Peringatan II tertanggal 06 Agustus 2025, dan Surat Peringatan III tertanggal 15 Agustus 2025 kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menanggung kerugian materiil sebesar Rp67.480.200,- yang terdiri dari Hutang Pokok Rp60.000.000,-, Tunggakan Bunga Rp6.300.000,-, dan Pembayaran Denda Rp1.180.200,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai belum mendesak untuk dilakukan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00822/Desa Tompegunung.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara gugatan sederhana antara PT. BPR Juwana Artha Sentosa sebagai Penggugat melawan KEMI dan RAMINI sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Para Tergugat merupakan suami istri yang telah menerima kredit dari Penggugat berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 24 Januari 2025 dengan jumlah pokok Rp60.000.000,- dan jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Ramini. Dalam perkembangannya, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sehingga dianggap wanprestasi setelah Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak diindahkan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menyatakan sah perjanjian kredit dan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar tunggakan sebesar Rp67.480.200,- yang dapat dieksekusi melalui lelang agunan jika tidak dibayar. Namun, permohonan sita jaminan atas harta agunan ditolak karena dinilai belum mendesak, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara gugatan sederhana antara PT. BPR Juwana Artha Sentosa sebagai Penggugat melawan KEMI dan RAMINI sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Para Tergugat merupakan suami istri yang telah menerima kredit dari Penggugat berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 24 Januari 2025 dengan jumlah pokok Rp60.000.000,- dan jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Ramini. Dalam perkembangannya, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sehingga dianggap wanprestasi setelah Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak diindahkan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menyatakan sah perjanjian kredit dan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar tunggakan sebesar Rp67.480.200,- yang dapat dieksekusi melalui lelang agunan jika tidak dibayar. Namun, permohonan sita jaminan atas harta agunan ditolak karena dinilai belum mendesak, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,- berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 24 Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp1.050.000,- selambat-lambatnya tanggal 24 setiap bulannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00822/Desa Tompegunung atas nama Ramini untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pokok, bunga, atau jumlah lainnya pada waktunya selama satu bulan kalender.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 17 Juli 2025, Surat Peringatan II tertanggal 06 Agustus 2025, dan Surat Peringatan III tertanggal 15 Agustus 2025 kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menanggung kerugian materiil sebesar Rp67.480.200,- yang terdiri dari Hutang Pokok Rp60.000.000,-, Tunggakan Bunga Rp6.300.000,-, dan Pembayaran Denda Rp1.180.200,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai belum mendesak untuk dilakukan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00822/Desa Tompegunung.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi masih ditagih tunggakan dan agunan rumah saya tidak disita, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5064, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatan hutang. Dalam konteks pertanyaan tentang agunan rumah yang tidak disita, pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum mengapa kreditor memiliki hak jaminan umum atas harta debitur, namun pemenuhan hak tersebut (seperti sita) tunduk pada syarat-syarat prosedural dan substansial lain (seperti ketidakedesan yang menjadi alasan penolakan sita jaminan dalam putusan ini). Pasal ini menopang hubungan hukum antara hutang dan jaminan harta debitur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11362, + "completion_tokens": 1154 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_137_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_137_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a3f21891e9b4b638cc38f00c8b0a7c09679280e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_137_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,180 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_137_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.11, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.199, + "query": 2.402, + "relevance": 52.501, + "total": 143.212 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43913, + "marked_chars": 44048 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir di persidangan;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Addendum Perjanjian Kredit Nomor 2022/BPR-JAS/259.02 tanggal 2\nOktober 2024;\nHal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp185.300.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga\nratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka agunan Para Tergugat yaitu tanah dalam Sertifkat Hak Milik Nomor\n00689/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dengan luas 437 m²\natas nama Sur Hid" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44048, + "frame": "PT. BPR JUWANA ARTHA SENTOSA menggugat Siti Muntiah, Sur Hidayat, Elsa Puspita Lestari, Rukawi, dan Sri Hartini atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian sah, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan hutang beserta bunga dan denda. Penggugat juga meminta agar agunan berupa tanah milik Tergugat dilelang untuk pelunasan hutang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp170.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp2.550.000,00 selambat-lambatnya setiap tanggal 2 dan pokok hutang harus dibayar lunas saat jatuh tempo.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00689 atas nama Sur Hidayat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01157 atas nama Rukawi untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak lagi membayar hutang sesuai perjanjian dengan terakhir melakukan pembayaran bunga sebesar Rp1.050.000,00 pada tanggal 6 Juli 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024, 8 Januari 2025, dan 21 Januari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran setelah diberi peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan jaminan untuk pelaksanaan putusan secara serta-merta.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR JUWANA ARTHA SENTOSA mengajukan gugatan sederhana terhadap Siti Muntiah, Sur Hidayat, Elsa Puspita Lestari, Rukawi, dan Sri Hartini terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp170.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan agunan berupa dua bidang tanah. Para Tergugat berhenti membayar angsuran setelah tanggal 6 Juli 2025 dan tidak mempedulikan tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan perjanjian kredit sah. Namun, Hakim menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang sah, sehingga jumlah hutang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp185.300.000,00 yang terdiri dari pokok hutang dan tunggakan bunga. Permohonan pelaksanaan putusan serta-merta ditolak karena Penggugat tidak mengajukan jaminan. Para Tergugat dihukum membayar hutang tersebut, dan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah milik Sur Hidayat dan Rukawi akan dilelang untuk pelunasan hutang." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR JUWANA ARTHA SENTOSA mengajukan gugatan sederhana terhadap Siti Muntiah, Sur Hidayat, Elsa Puspita Lestari, Rukawi, dan Sri Hartini terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp170.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan agunan berupa dua bidang tanah. Para Tergugat berhenti membayar angsuran setelah tanggal 6 Juli 2025 dan tidak mempedulikan tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan perjanjian kredit sah. Namun, Hakim menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang sah, sehingga jumlah hutang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp185.300.000,00 yang terdiri dari pokok hutang dan tunggakan bunga. Permohonan pelaksanaan putusan serta-merta ditolak karena Penggugat tidak mengajukan jaminan. Para Tergugat dihukum membayar hutang tersebut, dan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah milik Sur Hidayat dan Rukawi akan dilelang untuk pelunasan hutang.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp170.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar Rp2.550.000,00 selambat-lambatnya setiap tanggal 2 dan pokok hutang harus dibayar lunas saat jatuh tempo.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00689 atas nama Sur Hidayat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01157 atas nama Rukawi untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak lagi membayar hutang sesuai perjanjian dengan terakhir melakukan pembayaran bunga sebesar Rp1.050.000,00 pada tanggal 6 Juli 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024, 8 Januari 2025, dan 21 Januari 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran setelah diberi peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan jaminan untuk pelaksanaan putusan secara serta-merta.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beri pinjaman ke teman dengan jaminan tanah, tapi mereka berhenti bayar setelah dapat tiga surat peringatan, apa bisa tanah mereka langsung dijual untuk bayar hutang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20927, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk tanah/jaminan) menjadi jaminan bagi perikatan hutang. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta Tergugat dapat dieksekusi/dilelang untuk melunasi hutang, yang merupakan inti pertanyaan awam mengenai penjualan tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk memberikan atau berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar adanya kewajiban Tergugat untuk membayar hutang berdasarkan perjanjian kredit. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar sah tidaknya perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keadaan lalai (wanprestasi) yang terjadi setelah ada surat peringatan/perintah. Pertanyaan awam menyebutkan 'setelah dapat tiga surat peringatan', sehingga pasal ini sangat relevan untuk menentukan apakah Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi yang memungkinkan eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Putusan mengutip pasal ini untuk menentukan besaran hutang yang harus dibayar sebelum eksekusi jaminan dilakukan, sehingga relevan dengan proses penyelesaian hutang melalui penjualan agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebanan ganti rugi jika debitur tidak dapat membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure). Putusan mengutip pasal ini dalam rangkaian analisis wanprestasi dan akibat hukumnya. Meskipun dalam putusan spesifik hakim menolak denda, pasal ini tetap menjadi bagian dari kerangka hukum yang diuji untuk menentukan tanggung jawab debitur atas ketidakpemenuhan perikatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20669, + "completion_tokens": 1482 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..582a006f9368dd76ab8fbfeb6e6943a6577ed5ca --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,202 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.928, + "query": 5.459, + "relevance": 72.395, + "total": 164.846 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56040, + "marked_chars": 56202 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan para Tergugat telah\ndipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat\nsebagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai\nkekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang\nNomor: SPH: PK2005WAUY/8071/05/2020 tanggal 14 Mei 2020;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan\nTergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya\nyang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. \nSPH:\nPK2005WAUY/8071/05/2020 tanggal 14 Mei 2020;\n5.\nmenyatakan menghukum Tergugat I\ndan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 85.507.462,00\nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I\ndan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang\n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indone" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56202, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Supriyanto dan Umiyanti sebagai suami istri yang bertanggung jawab renteng atas kredit yang diterima. Sengketa inti adalah wanprestasi debitur yang tidak melunasi sisa hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 85.507.462,- setelah melalui serangkaian peringatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan debitur wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran hutang serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005WAUY/8071/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04058 atas nama Umiyanti sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mencairkan kredit sebesar Rp. 75.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kwitansi tanggal 14 Mei 2020.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal 01 September 2023 sebesar Rp. 85.507.462,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 67.394.962,- dan tunggakan bunga Rp. 18.112.500,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Supriyanto dan Umiyanti yang merupakan suami istri atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2020 dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 04058 atas nama Umiyanti sebagai agunan. Gugatan ini didalilkan karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga, yang telah dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Penggugat yang tidak dihiraukan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang serta perjanjian kredit sah dan mengikat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan putusan verstek, memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 85.507.462,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Supriyanto dan Umiyanti yang merupakan suami istri atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2020 dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 04058 atas nama Umiyanti sebagai agunan. Gugatan ini didalilkan karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga, yang telah dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Penggugat yang tidak dihiraukan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang serta perjanjian kredit sah dan mengikat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan putusan verstek, memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 85.507.462,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005WAUY/8071/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04058 atas nama Umiyanti sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mencairkan kredit sebesar Rp. 75.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kwitansi tanggal 14 Mei 2020.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal 01 September 2023 sebesar Rp. 85.507.462,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 67.394.962,- dan tunggakan bunga Rp. 18.112.500,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi sekarang tidak bisa bayar angsuran lagi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27718, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pinjaman uang, ini merupakan dasar hukum dari kewajiban debitur untuk membayar angsuran. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar untuk menentukan apakah tindakan tidak membayar angsuran merupakan wanprestasi atas perikatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur, baik karena surat peringatan maupun lewatnya waktu yang ditentukan. Ini sangat relevan dengan pertanyaan pengguna yang sedang dalam kondisi 'tidak bisa bayar angsuran' (terlambat/melalaikan pembayaran), karena pasal ini menentukan kapan debitur dianggap lalal secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga setelah dinyatakan lalal. Ini relevan karena menjawab konsekuensi hukum yang akan dihadapi pengguna jika terus tidak membayar, termasuk potensi penagihan bunga dan biaya tambahan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena untuk menentukan apakah perjanjian kredit antara pengguna dan bank sah dan mengikat, hakim harus memeriksa apakah syarat-syarat ini (seperti kesepakatan dan kecakapan) terpenuhi. Putusan menggunakan pasal ini untuk validitas surat pengakuan hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip ' pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini relevan karena menjelaskan bahwa perjanjian kredit yang dibuat harus ditaati oleh pengguna, dan tidak dapat ditarik kembali sepihak, yang menjadi dasar tuntutan bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kebolehan perjanjian bunga dalam peminjaman uang. Relevan karena pertanyaan pengguna melibatkan pinjaman uang bank yang biasanya berbunga, dan pasal ini menjadi dasar hukum bagi bank untuk menagih bunga selain pokok pinjaman." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur ketentuan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, termasuk kewajiban penulisan secara tertulis. Ini relevan untuk menilai sah tidaknya besaran bunga yang ditagih bank kepada pengguna berdasarkan perjanjian yang ditandatangani." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25993, + "completion_tokens": 1680 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2f6159ad4f91f01218d2d915ad6fbf4a2983206 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.258, + "query": 3.435, + "relevance": 17.532, + "total": 101.283 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41692, + "marked_chars": 41827 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH 99766147/5939/01/23\ntanggal 31 Januari 2023;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: 99766147/5939/01/23 tanggal 31 Januari 2023;\n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa hutangnya kepada\nPenggugat sejumlah Rp283.688.632,00 (dua ratus delapan puluh tiga\njuta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua\nrupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini\nberkekuatan hukum tetap;\n5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah\nRp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai\nHakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\ndengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem\ninformasi pengadilan pada hari itu juga.\n PANITERA PENGGANTI\nHAKIM\nT T D\nT T D\nHal 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41827, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana II menggugat Yasmin, Muhadi, dan Kunsrini atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang, serta pelaksanaan lelang agunan tanah untuk pelunasan hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang, namun menolak permohonan lelang agunan karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 yang telah diterima oleh Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat dalam Surat Pengakuan Hutang bahwa hutang harus dilunasi dalam jangka waktu 9 bulan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar hutangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui memiliki pokok pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 dan menyatakan kesanggupan untuk membayar dengan cara mengangsur sesuai kemampuan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jawaban atas gugatan sehingga dianggap mengakui dalil gugatan secara pasif.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan tanah yang diserahkan Tergugat II dan Tergugat III.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat Tergugat I sebagai debitur utama serta Tergugat II dan III sebagai penjamin yang menyerahkan agunan tanah, menuntut pelunasan kredit yang macet. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menerima pinjaman dan berjanji melunasinya pada tanggal jatuh tempo tertentu. Tergugat I mengakui adanya hutang pokok namun menolak pembayaran sekaligus dengan mengajukan permohonan angsuran sesuai kemampuan, sedangkan Tergugat II dan III tidak memberikan jawaban. Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai jadwal. Namun, Hakim menolak permohonan Penggugat untuk melelang agunan tanah secara langsung karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang memberikan kekuatan eksekutorial. Sebagai akibatnya, Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat I membayar sisa hutang pokok dan bunga secara seketika sekaligus, namun menghapus denda yang dibebankan kepada Tergugat I demi keadilan, sehingga jumlah hutang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp283.688.632,00." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat Tergugat I sebagai debitur utama serta Tergugat II dan III sebagai penjamin yang menyerahkan agunan tanah, menuntut pelunasan kredit yang macet. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menerima pinjaman dan berjanji melunasinya pada tanggal jatuh tempo tertentu. Tergugat I mengakui adanya hutang pokok namun menolak pembayaran sekaligus dengan mengajukan permohonan angsuran sesuai kemampuan, sedangkan Tergugat II dan III tidak memberikan jawaban. Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai jadwal. Namun, Hakim menolak permohonan Penggugat untuk melelang agunan tanah secara langsung karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang memberikan kekuatan eksekutorial. Sebagai akibatnya, Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat I membayar sisa hutang pokok dan bunga secara seketika sekaligus, namun menghapus denda yang dibebankan kepada Tergugat I demi keadilan, sehingga jumlah hutang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp283.688.632,00.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 yang telah diterima oleh Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat dalam Surat Pengakuan Hutang bahwa hutang harus dilunasi dalam jangka waktu 9 bulan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar hutangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui memiliki pokok pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 dan menyatakan kesanggupan untuk membayar dengan cara mengangsur sesuai kemampuan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jawaban atas gugatan sehingga dianggap mengakui dalil gugatan secara pasif.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan tanah yang diserahkan Tergugat II dan Tergugat III.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan janji bayar dalam 9 bulan, tapi sampai sekarang belum lunas dan hanya bisa bayar cicilan, apakah saya tetap harus bayar sekaligus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12797, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Meskipun putusan menyebutkan bahwa harta debitur dapat dilelang jika tidak membayar, putusan secara eksplisit menolak permohonan pelelangan mandiri karena tidak ada Hak Tanggungan (sertifikat eksekutorial). Pertanyaan awam berfokus pada kewajiban pembayaran 'sekali lunas' vs 'cicilan' berdasarkan perjanjian utang piutang, bukan pada status jaminan umum atas harta debitur. Pasal 1131 tidak mengatur syarat atau akibat hukum dari wanprestasi berupa kewajiban pembayaran sekaligus, melainkan hanya sifat jaminan atas harta debitur." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18028, + "completion_tokens": 1070 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c2db20d8e0f8e7a008b8716be050f108bb4d062 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_138_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 72.96, + "query": 2.29, + "relevance": 8.524, + "total": 83.819 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42476, + "marked_chars": 42602 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengingat kepada\npara pihak Akta Perjanjian Kredit Nomor 113127524/5946/05/24 tanggal\n31 Mei 2024 dan Surat Kuasa menjual Agunan yang ditandatangani para\npihak;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan para Terguggat telah Wanprestasi /\nCidera janji tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Akta\nPerjanjian Kredit Nomor 113127524/5946/05/24 tanggal 31 Mei 2024;\n5.\nMenyatakan Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp. 207.037.808,- (Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan\nRatus Delapan Rupiah);\n6.\nMemberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan\nSHM No. 01473, Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo, Kabupaten\nPati atas nama MUHARI WARDANI – IKOH SUPRIATIN (Tergugat I dan\nHal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42602, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo menggugat Muhari Wardani dan Ikoh Supriatin atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang, dan hak penjualan agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 113127524/5946/05/24 tanggal 31 Mei 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat mengaku berhutang pokok sebesar Rp. 207.037.808,- dengan jangka waktu angsuran 48 bulan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak tunai memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan telah memenuhi syarat sah perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang kredit sebesar Rp. 207.037.808,- secara seketika dan sekaligus lunas.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat diberikan hak untuk menjual agunan berupa SHM No. 01473 melalui bawah tangan atau lelang untuk pelunasan hutang apabila Tergugat tidak melunasi sisa hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo terhadap Muhari Wardani dan Ikoh Supriatin secara verstek. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah menerima kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta Surat Kuasa Menjual Agunan yang sah secara hukum. Berdasarkan fakta bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, hakim menyatakan para Tergugat telah wanprestasi. Sebagai akibatnya, para Tergugat dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 207.037.808,- secara seketika dan sekaligus lunas, serta Penggugat diberi hak untuk menjual agunan para Tergugat melalui bawah tangan atau lelang untuk melunasi hutang tersebut apabila pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo terhadap Muhari Wardani dan Ikoh Supriatin secara verstek. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah menerima kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta Surat Kuasa Menjual Agunan yang sah secara hukum. Berdasarkan fakta bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, hakim menyatakan para Tergugat telah wanprestasi. Sebagai akibatnya, para Tergugat dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 207.037.808,- secara seketika dan sekaligus lunas, serta Penggugat diberi hak untuk menjual agunan para Tergugat melalui bawah tangan atau lelang untuk melunasi hutang tersebut apabila pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 113127524/5946/05/24 tanggal 31 Mei 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat mengaku berhutang pokok sebesar Rp. 207.037.808,- dengan jangka waktu angsuran 48 bulan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak tunai memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan telah memenuhi syarat sah perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang kredit sebesar Rp. 207.037.808,- secara seketika dan sekaligus lunas.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat diberikan hak untuk menjual agunan berupa SHM No. 01473 melalui bawah tangan atau lelang untuk pelunasan hutang apabila Tergugat tidak melunasi sisa hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang bank tapi berhenti bayar angsuran, sekarang bank mau jual rumah saya lewat lelang, apakah itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8346, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta kekayaan debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah kewenangan bank untuk menjual agunan (rumah) akibat wanprestasi. Pasal 1131 menjadi dasar hukum substantif bahwa harta debitur (termasuk agunan) menjadi jaminan pelunutan hutang, sehingga penjualan melalui lelang untuk melunasi hutang yang tidak dibayar adalah sah berdasarkan prinsip ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17384, + "completion_tokens": 923 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b11cf27d843563b3a15554d86b63ab2fbcabd65c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.693, + "query": 4.109, + "relevance": 19.093, + "total": 111.941 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 85444, + "marked_chars": 85759 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI.\nBAHWA tempat dimana Pengadilan Negeri yang mempunyai\nkewenangan dalam mengadili atau memeriksa adalah sesuai apa\nyang telah diatur dalam Undang undang Republik Indonesia\nNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di\nsebutkan pada pasal 23 “Pelaku usaha yang menolak dan/atau\ntidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas\ntuntuan konsumen dapat digugat ke badan peradilan di tempat\nkedudukan konsumen.\nSehubungan Letak dan alamat KONSUMEN maupun TERGUGAT\nber ada di wilayah Hukum Kabupaten Pati Jawa Tengah. Maka\nGugatan aquo PENGGUGAT ajukan di Pengadilan Negeri Pati.\nIII.\nLEGALITAS PENGUGAT\nBahwa Hak GUGAT LPKSM adalah Hak GUGAT yang diberikan oleh\nUndang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang\nPerlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c). \nDisebutkan Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat\ndilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya\nmasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu :\n1.\nDIAKUI OLEH PEMERINTAH\nHalaman 16 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkama" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 85759, + "frame": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam penanganan kredit konsumen. Gugatan ini menuntut pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), serta penghentian praktik pembuatan dokumen tersebut. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan yang telah diakui oleh Pemerintah dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK).", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pengaduan dari seorang konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit dengan agunan sertifikat hak milik tanah.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai permintaan konsumen untuk pelunasan pokok saja tidak menghasilkan kesepakatan, dan Tergugat menyarankan keterlambatan pembayaran terlebih dahulu.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan surat peringatan (somasi) kepada konsumen setelah terjadi keterlambatan pembayaran.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa agunan kredit mencakup sertifikat hak milik tanah yang masih atas nama orang tua dan adik konsumen yang belum beralih nama, sehingga dianggap bukan milik konsumen.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dilakukan tanpa dihadapkan kepada Notaris atau PPAT, sehingga dianggap sebagai surat kuasa di bawah tangan.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor Pertanahan melebihi batas waktu 7 hari kerja setelah penandatanganan.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan secara tertulis di depan persidangan bahwa ia mencabut gugatannya.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa ia setuju dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal mengajukan gugatan perlindungan konsumen terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati. Penggugat berdalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam penanganan kredit seorang konsumen, dengan tuduhan menerima agunan tanah yang belum beralih nama dari pemilik asli, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa prosedur notaris, serta keterlambatan penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor Pertanahan. Gugatan ini menuntut pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan dokumen jaminan, dan penghentian praktik tersebut. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, Penggugat menyatakan pencabutan gugatan di persidangan, yang disetujui oleh Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal mengajukan gugatan perlindungan konsumen terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati. Penggugat berdalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam penanganan kredit seorang konsumen, dengan tuduhan menerima agunan tanah yang belum beralih nama dari pemilik asli, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa prosedur notaris, serta keterlambatan penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor Pertanahan. Gugatan ini menuntut pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan dokumen jaminan, dan penghentian praktik tersebut. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, Penggugat menyatakan pencabutan gugatan di persidangan, yang disetujui oleh Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan pencabutan gugatan tersebut dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan yang telah diakui oleh Pemerintah dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK).", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pengaduan dari seorang konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit dengan agunan sertifikat hak milik tanah.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai permintaan konsumen untuk pelunasan pokok saja tidak menghasilkan kesepakatan, dan Tergugat menyarankan keterlambatan pembayaran terlebih dahulu.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan surat peringatan (somasi) kepada konsumen setelah terjadi keterlambatan pembayaran.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa agunan kredit mencakup sertifikat hak milik tanah yang masih atas nama orang tua dan adik konsumen yang belum beralih nama, sehingga dianggap bukan milik konsumen.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dilakukan tanpa dihadapkan kepada Notaris atau PPAT, sehingga dianggap sebagai surat kuasa di bawah tangan.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke Kantor Pertanahan melebihi batas waktu 7 hari kerja setelah penandatanganan.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan secara tertulis di depan persidangan bahwa ia mencabut gugatannya.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa ia setuju dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa bank bisa terima tanah jaminan yang masih atas nama orang tua saya padahal saya yang bayar angsuran?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 85444, + "candidates": [ + "Pasal 1323 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1323: Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang batalnya perjanjian karena paksaan (dwang). Dalam pertanyaan dan pertimbangan hukum, isu utamanya adalah kewenangan bank menerima jaminan atas nama pihak ketiga (orang tua) yang bukan debitur, bukan mengenai adanya paksaan yang membatalkan perjanjian. Isi pasal tidak mengatur syarat sah pemberi hak tanggungan atau kewenangan menerima agunan dari pihak ketiga." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 47661, + "completion_tokens": 1162 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_140_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_140_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7158e1e8034686535e4be76f226a2fbefd5f7606 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_140_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,189 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_140_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.125, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.812, + "query": 8.107, + "relevance": 70.959, + "total": 159.004 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44154, + "marked_chars": 44289 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Perjanjian Kredit No. 59297/I/24 tanggal 23 Januari 2024;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp32.293.639,00 (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan\npuluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila\nPara Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka agunan Para Tergugat berupa 1 (satu)\nbidang tanah pekarangan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3113/Desa\nKayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Kasmin Bin Kardin\nRowongso dengan luas 1.305 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00292/Kyn/2000\ntanggal 20-10-2000, dilelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas\nperkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima\nbelas ribu rupiah);\nHal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamaha" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44289, + "frame": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat MUHAMMAD ROHIM, PUJI ASTUTI, KASMIN, dan SUWARNI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang beserta agunan, dan biaya perkara. Gugatan ini diterima dan dikabulkan sebagian oleh hakim dengan penyesuaian jumlah tagihan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 59297/I/24 tanggal 23 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.313.333,00 per bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 23.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3113/Desa Kayen atas nama Kasmin Bin Kardin Rowongso untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan Para Tergugat telah diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian hingga gugatan diajukan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 30 September 2024, 15 Oktober 2024, dan 6 Februari 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui adanya keterlambatan pelunasan pinjaman kredit dan menyatakan ingin membayar dengan mengangsur kembali.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pengenaan denda karena denda bukan merupakan kategori kerugian yang diderita Penggugat, sehingga jumlah hutang yang dihukum dibayar hanya terdiri dari sisa pokok dan tunggakan bunga.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA mengajukan gugatan sederhana terhadap MUHAMMAD ROHIM, PUJI ASTUTI, KASMIN, dan SUWARNI terkait wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Nomor 59297/I/24 tanggal 23 Januari 2024. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 dengan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 3113/Desa Kayen, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran bulanan sebesar Rp1.313.333,00. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan namun Para Tergugat tetap tidak membayar, meskipun Tergugat I mengakui keterlambatan pembayaran di persidangan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan perjanjian kredit sah. Gugatan dikabulkan dengan perbaikan amar, di mana Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp32.293.639,00 yang terdiri dari sisa pokok dan tunggakan bunga, dengan penolakan terhadap klaim denda. Apabila tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, agunan Para Tergugat akan dilelang untuk pelunasan hutang, dan Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA mengajukan gugatan sederhana terhadap MUHAMMAD ROHIM, PUJI ASTUTI, KASMIN, dan SUWARNI terkait wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Nomor 59297/I/24 tanggal 23 Januari 2024. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 dengan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 3113/Desa Kayen, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran bulanan sebesar Rp1.313.333,00. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan namun Para Tergugat tetap tidak membayar, meskipun Tergugat I mengakui keterlambatan pembayaran di persidangan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan perjanjian kredit sah. Gugatan dikabulkan dengan perbaikan amar, di mana Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp32.293.639,00 yang terdiri dari sisa pokok dan tunggakan bunga, dengan penolakan terhadap klaim denda. Apabila tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, agunan Para Tergugat akan dilelang untuk pelunasan hutang, dan Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 59297/I/24 tanggal 23 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.313.333,00 per bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 23.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3113/Desa Kayen atas nama Kasmin Bin Kardin Rowongso untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan Para Tergugat telah diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian hingga gugatan diajukan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 30 September 2024, 15 Oktober 2024, dan 6 Februari 2025.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui adanya keterlambatan pelunasan pinjaman kredit dan menyatakan ingin membayar dengan mengangsur kembali.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pengenaan denda karena denda bukan merupakan kategori kerugian yang diderita Penggugat, sehingga jumlah hutang yang dihukum dibayar hanya terdiri dari sisa pokok dan tunggakan bunga.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dari bank dan kasih jaminan tanah, tapi telat bayar angsuran dan sudah dikasih surat peringatan tiga kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18480, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur (general pledge). Meskipun sengketa melibatkan jaminan tanah, putusan secara spesifik mengacu pada 'Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan' dan mekanisme eksekusi agunan tersebut, bukan pada prinsip umum Pasal 1131. Dalam konteks pertanyaan awam tentang langkah hukum akibat wanprestasi, Pasal 1131 tidak mengatur akibat hukum dari kelalaian pembayaran atau hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian secara langsung, melainkan hanya status harta sebagai jaminan. Putusan tidak menggunakan Pasal 1131 sebagai dasar hukum utama untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam putusan, Hakim merujuk pada Pasal 1234 untuk menegaskan bahwa perjanjian kredit menciptakan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar angsuran (berbuat sesuatu). Ini adalah dasar substantif untuk menentukan adanya kewajiban yang dilanggar, yang menjadi inti dari pertanyaan awam mengenai konsekuensi tidak membayar angsuran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pernyataan lalai (in default) melalui surat perintah/peringatan. Pertanyaan awam secara eksplisit menyebutkan 'sudah dikasih surat peringatan tiga kali'. Putusan menggunakan Pasal 1238 untuk membuktikan bahwa Tergugat telah dinyatakan lalai secara sah setelah menerima surat peringatan, yang merupakan syarat mutlak untuk menegakkan tuntutan wanprestasi. Ini menjawab langsung unsur 'surat peringatan' dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga setelah dinyatakan lalai. Putusan menggunakan pasal ini untuk menentukan akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban Tergugat membayar sisa pokok dan bunga. Ini memberikan jawaban substantif bagi awam tentang apa yang harus dibayar/ditanggung setelah gagal bayar dan tidak mempan peringatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebanan ganti rugi jika debitur tidak dapat membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure) atau hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusan, Hakim menggunakan kerangka ini untuk menolak pembelaan Tergugat (karena tidak ada alasan sah) dan menetapkan kewajiban membayar. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan awam tentang apakah ada alasan untuk tidak membayar atau bagaimana tanggung jawabnya tetap ada meskipun ada kesulitan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20543, + "completion_tokens": 1711 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..44d71bfc4eac9899ba2a292b9953243161240161 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.575, + "query": 9.579, + "relevance": 41.711, + "total": 130.914 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46012, + "marked_chars": 46156 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93951229/5950/07/22, tanggal 08\nJuli 2022; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor : 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022; \n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp237.147.762,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus e\nmpat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa\nKauman Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan\nSertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana,\nKabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan\nluas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.\n479/III/94 tanggal 14/04/94, melalui lelang dengan perantaraan Kantor\nHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46156, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Juwana I menggugat Joko Sunyoto dan Sri Ningsih atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp237.147.762,-, serta hak untuk melelang agunan tanah jika putusan tidak dipenuhi. Gugatan dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Joko Sunyoto bin Hadi Sudjito untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan melalui penjualan di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 03 Juli 2023, 01 Agustus 2023, dan 04 September 2023 terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 05 September 2023, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan hutang sebesar Rp237.147.762,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp223.755.023,- dan tunggakan bunga Rp13.392.739,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui bahwa Para Tergugat mempunyai hutang sebagaimana digugat oleh Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri menolak permohonan sita jaminan karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Juwana I menggugat Joko Sunyoto dan Sri Ningsih yang merupakan suami istri dan penerima kredit Kupedes sebesar Rp250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 08 Juli 2022. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi angsuran, sehingga Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan sebesar Rp237.147.762,-, serta pelaksanaan lelang agunan tanah atas nama Joko Sunyoto jika putusan tidak dipenuhi. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui adanya hutang tersebut, sementara Tergugat II tidak hadir. Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar tunggakan dan bersedia dilelangnya agunan jika tidak membayar. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sita sebelumnya, dan gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Juwana I menggugat Joko Sunyoto dan Sri Ningsih yang merupakan suami istri dan penerima kredit Kupedes sebesar Rp250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 08 Juli 2022. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi angsuran, sehingga Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan sebesar Rp237.147.762,-, serta pelaksanaan lelang agunan tanah atas nama Joko Sunyoto jika putusan tidak dipenuhi. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui adanya hutang tersebut, sementara Tergugat II tidak hadir. Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar tunggakan dan bersedia dilelangnya agunan jika tidak membayar. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sita sebelumnya, dan gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Joko Sunyoto bin Hadi Sudjito untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan melalui penjualan di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 03 Juli 2023, 01 Agustus 2023, dan 04 September 2023 terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 05 September 2023, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan hutang sebesar Rp237.147.762,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp223.755.023,- dan tunggakan bunga Rp13.392.739,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui bahwa Para Tergugat mempunyai hutang sebagaimana digugat oleh Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri menolak permohonan sita jaminan karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan tanah sebagai jaminan ke bank, tapi sampai sekarang belum lunas dan bank mau lelang tanahnya, apa saya bisa berhenti bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20660, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengaitkan fakta bahwa jaminan tanah tidak dibebani Hak Tanggungan dengan status jaminan umum berdasarkan Pasal 1131, yang menentukan hak kreditur untuk menuntut pelunutan dari harta debitur (termasuk melalui lelang jika tidak ada hak preferensi lain). Ini menjawab substansi pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari penyerahan tanah sebagai jaminan utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (termasuk bunga) akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa berhenti bayar padahal utang belum lunas. Putusan menggunakan Pasal 1243 untuk menetapkan bahwa Tergugat tetap berkewajiban membayar pokok dan bunga karena telah lalai, sehingga menjawab bahwa kewajiban bayar tidak berhenti hanya karena ada jaminan, melainkan bertambah dengan bunga/kewajiban lain akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan segala sesuatu yang dituntut berdasarkan sifat persetujuan. Dalam putusan, hakim merujuk pada Pasal 1339 untuk menegaskan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian jaminan yang ditandatangani para pihak memiliki kekuatan mengikat, sehingga Tergugat tidak dapat sembarangan menghentikan kewajiban pembayaran atau mengabaikan klausul jaminan yang telah disepakati." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21307, + "completion_tokens": 1428 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..374986e3ee85f179dc8b29b2e3f3ca9e93f3af28 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_141_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.099, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.484, + "query": 5.316, + "relevance": 46.588, + "total": 140.488 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48923, + "marked_chars": 49067 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :\n102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor SPH : 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April\n2023; \n4.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat sejumlah Rp205.980.477,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus\ndelapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara seketika\ndan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II\ntidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa\nBulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan SHM No. 1305/Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan,\nKabupaten Pati atas nama 1. Sutrisno 2. Wahyu Kristiawan, dengan luas\n277 m2 berdasarkan Surat Ukur No. Gs.86 tahun 2002, melalui lelang\ndengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang\n(KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu\nrupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nHalaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49067, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Kuntono, Opik Sudarti, Wahyu Kristiawan, dan Sutrisno atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani oleh Kuntono dan Opik Sudarti dengan agunan tanah milik Wahyu Kristiawan dan Sutrisno. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Kuntono dan Opik Sudarti menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu enam bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuntono dan Opik Sudarti menerima pencairan dana kredit sebesar Rp200.000.000 berdasarkan kwitansi pencairan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wahyu Kristiawan dan Sutrisno menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 1305 atas nama mereka sebagai jaminan pelunasan hutang Kuntono dan Opik Sudarti.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wahyu Kristiawan dan Sutrisno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan eksekusi atas agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuntono dan Opik Sudarti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai upaya penagihan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa hutang yang harus dibayar oleh Kuntono dan Opik Sudarti sebesar Rp205.980.477 yang terdiri dari utang pokok Rp193.000.000 dan kewajiban bunga Rp12.980.477.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) ditolak karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Kuntono, Opik Sudarti, Wahyu Kristiawan, dan Sutrisno karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Kuntono dan Opik Sudarti sebagai debitur telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000 namun gagal melunasi kewajibannya, dengan agunan berupa tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1305 yang diserahkan oleh Wahyu Kristiawan dan Sutrisno. Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut di persidangan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan menetapkan Kuntono serta Opik Sudarti telah wanprestasi. Hakim menghukum Kuntono dan Opik Sudarti membayar sisa hutang sebesar Rp205.980.477 yang terdiri dari pokok dan bunga, serta memerintahkan lelang agunan milik Wahyu Kristiawan dan Sutriswan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Kuntono, Opik Sudarti, Wahyu Kristiawan, dan Sutrisno karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Kuntono dan Opik Sudarti sebagai debitur telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000 namun gagal melunasi kewajibannya, dengan agunan berupa tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1305 yang diserahkan oleh Wahyu Kristiawan dan Sutrisno. Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut di persidangan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan menetapkan Kuntono serta Opik Sudarti telah wanprestasi. Hakim menghukum Kuntono dan Opik Sudarti membayar sisa hutang sebesar Rp205.980.477 yang terdiri dari pokok dan bunga, serta memerintahkan lelang agunan milik Wahyu Kristiawan dan Sutriswan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Kuntono dan Opik Sudarti menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 102165818/7981/04/23 tanggal 18 April 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu enam bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuntono dan Opik Sudarti menerima pencairan dana kredit sebesar Rp200.000.000 berdasarkan kwitansi pencairan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wahyu Kristiawan dan Sutrisno menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 1305 atas nama mereka sebagai jaminan pelunasan hutang Kuntono dan Opik Sudarti.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wahyu Kristiawan dan Sutrisno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan eksekusi atas agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuntono dan Opik Sudarti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai upaya penagihan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa hutang yang harus dibayar oleh Kuntono dan Opik Sudarti sebesar Rp205.980.477 yang terdiri dari utang pokok Rp193.000.000 dan kewajiban bunga Rp12.980.477.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) ditolak karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi tanah jaminan saya tetap dilelang, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23564, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan perikatan. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menjelaskan bahwa karena jaminan tanah tidak dibebani Hak Tanggungan (hukum khusus), maka statusnya sebagai jaminan umum. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan mengapa tanah bisa dilelang: karena tanah tersebut secara hukum menjadi jaminan bagi utang tersebut, dan tanpa prosedur Hak Tanggungan, eksekusi dilakukan melalui proses perdata biasa setelah ada putusan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memerintahkan pembayaran utang pokok, bunga, dan denda. Hal ini relevan karena pertanyaan awam menyiratkan adanya sengketa atas pelaksanaan jaminan akibat ketidaklunasan utang; pemahaman tentang akibat hukum wanprestasi (termasuk bunga/denda yang membuat utang bertambah) adalah konteks substantif mengapa eksekusi jaminan dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk membatasi perjanjian penyerahan agunan, menegaskan bahwa meskipun ada surat kuasa menjual, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh undang-undang (khususnya karena tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan karena menjawab aspek hukum mengapa klausul dalam perjanjian tidak dapat dieksekusi secara langsung (parate eksekusi) tanpa mengikuti prosedur hukum acara perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23117, + "completion_tokens": 1511 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_142_Pdt.P_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_142_Pdt.P_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b06daceeeec991ecce5c4902718a7986fd23d596 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_142_Pdt.P_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_142_Pdt.P_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.341, + "query": 6.917, + "relevance": 23.626, + "total": 104.91 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18053, + "marked_chars": 18109 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18109, + "frame": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk menyatakan bahwa dirinya yang bernama Lisa Amelia adalah orang yang sama dengan Sri Sulistiowati yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276. Sengketa ini berpusat pada validitas identitas pemohon dan kesamaan pribadi antara dua nama tersebut. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan penetapan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang sama dengan Sri Sulistiowati yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa Amelia yang lahir pada 17 Agustus 1976.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Sri Sulistiowati sebagai bukti pembanding identitas.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bukti Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Sri Sulistiowati mencantumkan tanggal lahir 17 Agustus 1972, yang berbeda dengan tanggal lahir Pemohon [NAMA_ORANG] yaitu 17 Agustus 1976.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pejabat pemerintah desa menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/343 yang menetapkan Sri Sulistiowati dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276 adalah orang yang sama dengan Pemohon [NAMA_ORANG].", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon [NAMA_ORANG] ditolak karena berkaitan dengan penetapan status kepemilikan sebidang tanah yang merupakan kategori penetapan yang dilarang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Pati dengan dalil bahwa dirinya yang bernama Lisa Amelia adalah orang yang sama dengan Sri Sulistiowati yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta dokumen pembanding berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Sri Sulistiowati. Namun, hakim menetapkan bahwa dokumen pembanding tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena aslinya tidak diperlihatkan di persidangan. Selain itu, terdapat perbedaan tanggal lahir antara Pemohon [NAMA_ORANG] (17 Agustus 1976) dan Sri Sulistiowati dalam dokumen pembanding (17 Agustus 1972). Meskipun terdapat surat keterangan dari pejabat desa yang menyatakan keduanya adalah orang yang sama, hakim menolak seluruh permohonan Pemohon [NAMA_ORANG] karena permohonan tersebut dianggap berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang merupakan kategori penetapan yang dilarang menurut pedoman administrasi pengadilan. Akibatnya, permohonan ditolak dan Pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Pati dengan dalil bahwa dirinya yang bernama Lisa Amelia adalah orang yang sama dengan Sri Sulistiowati yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta dokumen pembanding berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Sri Sulistiowati. Namun, hakim menetapkan bahwa dokumen pembanding tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena aslinya tidak diperlihatkan di persidangan. Selain itu, terdapat perbedaan tanggal lahir antara Pemohon [NAMA_ORANG] (17 Agustus 1976) dan Sri Sulistiowati dalam dokumen pembanding (17 Agustus 1972). Meskipun terdapat surat keterangan dari pejabat desa yang menyatakan keduanya adalah orang yang sama, hakim menolak seluruh permohonan Pemohon [NAMA_ORANG] karena permohonan tersebut dianggap berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang merupakan kategori penetapan yang dilarang menurut pedoman administrasi pengadilan. Akibatnya, permohonan ditolak dan Pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang sama dengan Sri Sulistiowati yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa Amelia yang lahir pada 17 Agustus 1976.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Sri Sulistiowati sebagai bukti pembanding identitas.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bukti Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Sri Sulistiowati mencantumkan tanggal lahir 17 Agustus 1972, yang berbeda dengan tanggal lahir Pemohon [NAMA_ORANG] yaitu 17 Agustus 1976.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pejabat pemerintah desa menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/343 yang menetapkan Sri Sulistiowati dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276 adalah orang yang sama dengan Pemohon [NAMA_ORANG].", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon [NAMA_ORANG] ditolak karena berkaitan dengan penetapan status kepemilikan sebidang tanah yang merupakan kategori penetapan yang dilarang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin nama saya di tanah sama dengan nama lama, tapi ditolak karena beda tanggal lahir, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8245, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian (alat bukti tulisan/akta asli vs salinan). Dalam pertanyaan dan putusan, penolakan permohonan utamanya didasarkan pada fakta substantif bahwa tanggal lahir Pemohon berbeda dengan tanggal lahir orang yang dimaksud dalam dokumen pembanding (fakta materiil), bukan semata-mata karena bentuk bukti yang diajukan. Pasal 1888 hanya menjadi dasar hukum untuk menilai bahwa dokumen pembanding tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, namun inti sengketa dan jawaban atas pertanyaan 'boleh ya?' terletak pada ketidakcocokan data identitas (tanggal lahir) yang merupakan fakta materiil, bukan aturan pembuktian prosedural. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan false." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9695, + "completion_tokens": 1094 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_146_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_146_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7e8597d0e48440bd90f1d6f2d2db655868d22a23 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_146_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_146_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.068, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.636, + "query": 6.315, + "relevance": 43.627, + "total": 135.646 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51939, + "marked_chars": 52101 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87334812/8160/10/21\ntanggal 27 Oktober 2021; \n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I / Pemilik Agunan;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87334812/8160/10/21 tanggal 27\nOktober 2021;\n5.\nMenghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp89.709.307,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu\ntiga ratus tujuh rupiah);\n6.\nMemberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan\nagunan SHM No. 01465, Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati\natas nama 1. Moh Imam Syafi’I 2. Laili Masmuah (Tergugat I), dengan luas\n293 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 01274/Talun/2018 tanggal 25-07-\n2018 dengan cara menjual secara lelang dengan perantara Kantor\nPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan\nmengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I, apabila\nTergugat I tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;\nHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal And" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52101, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Rogomulyo menggugat Muh Imam Syafi'i dan Laili Masmuah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp89.709.307,-, serta hak untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 87334812/8160/10/21 tanggal 27 Oktober 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01465 sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp89.709.307,- yang terdiri dari pokok Rp74.240.035,- dan bunga Rp15.469.272,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Rogomulyo menggugat Muh Imam Syafi'i dan Laili Masmuah karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp150.000.000,- pada Oktober 2021 dengan menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik dan memberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut jika terjadi kelalaian pembayaran. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah menerima tiga kali surat peringatan, sehingga sisa hutang mencapai Rp89.709.307,-. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis dan secara eksplisit mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan pengakuan Para Tergugat, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan sah perjanjian dan kuasa penjualan agunan, menetapkan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Rogomulyo menggugat Muh Imam Syafi'i dan Laili Masmuah karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp150.000.000,- pada Oktober 2021 dengan menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik dan memberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut jika terjadi kelalaian pembayaran. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah menerima tiga kali surat peringatan, sehingga sisa hutang mencapai Rp89.709.307,-. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis dan secara eksplisit mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan pengakuan Para Tergugat, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan sah perjanjian dan kuasa penjualan agunan, menetapkan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 87334812/8160/10/21 tanggal 27 Oktober 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01465 sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp89.709.307,- yang terdiri dari pokok Rp74.240.035,- dan bunga Rp15.469.272,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran, apakah bank berhak jual tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21718, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa karena sertifikat tidak dibebani Hak Tanggungan, maka tanah tersebut merupakan jaminan umum bagi kreditur konkuren, yang menjadi dasar hukum mengapa bank dapat menuntut pelunasan melalui harta tersebut (meski harus melalui proses lelang biasa, bukan parate eksekusi). Ini menjawab substansi pertanyaan tentang hak bank atas jaminan tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok, bunga, dan biaya). Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menetapkan bahwa Tergugat yang lalai membayar angsuran (wanprestasi) berkewajiban membayar seluruh tunggakan. Ini relevan karena menjawab konsekuensi hukum dari 'berhenti bayar angsuran' yang ditanyakan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa meskipun ada perjanjian/kuasa menjual, pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara perdata (karena tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan karena menjelaskan batas-batas hak bank berdasarkan perjanjian yang dibuat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23462, + "completion_tokens": 1390 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_147_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_147_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..85a9a65380393b5c75a004eb640effe5c7585526 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_147_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_147_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.086, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.594, + "query": 6.11, + "relevance": 14.375, + "total": 110.165 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32148, + "marked_chars": 32247 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah\ndan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menetapkan sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak\nterhadap Perjanjian Kredit yang pertama dengan Nomor: 4340/KB/2019\ntertanggal 13 Juli 2019;\n4. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya\n(prestasi) hukum sampai sekarang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit\nyang pertama dengan Nomor: 4340/KB/2019 tertanggal 13 Juli 2019 adalah\nperbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban (prestasi) secara\nkeseluruhan berupa sisa pokok pinjaman berikut bunganya sejumlah\nRp51.478.959,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu\nsembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);\n6. Menetapkan Penggugat berhak melelang barang jaminan pinjaman\nTergugat berupa 1 buah mobil merek Nissan tipe Livina XGEAR 1.5 AT\ndengan Nomor Polisi B 1986 SZI, Nomor Rangka MHBG2CG1ACJ018963,\nNomor Mesin HR14918890B, 2012, tercatat atas nama Aqsa Adhiperwira\nsebagaimana tercantum dalam BPKB NomorI 10143767;\n7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada\nputusan perkara ini;\nHal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32247, + "frame": "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA menggugat SUDIYONO atas wanprestasi dalam perjanjian kredit pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,- yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pengadilan menetapkan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum Tergugat membayar sisa pokok, bunga, dan denda, serta menetapkan hak lelang atas barang jaminan mobil. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 4340/KB/2019 tertanggal 13 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian kredit tersebut disepakati untuk dicicil selama 36 bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman secara teratur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Hukum I, II, dan III kepada Tergugat pada tanggal 3 September 2020, 17 September 2020, dan 6 Oktober 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan barang berupa BPKB mobil Nissan tipe Livina XGEAR 1.5 AT atas nama Aqsa Adhiperwira sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki tunggakan sisa pinjaman pokok sebesar Rp35.229.014,- dan sisa bunga sebesar Rp16.249.945,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar Rp164.817.753,-.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat menyerahkan barang jaminan dalam keadaan baik.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank perkreditan rakyat, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit pinjaman uang. Tergugat telah menerima dana pinjaman sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 13 Juli 2019 dengan jangka waktu cicilan 36 bulan dan menjaminkan sebuah mobil. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran meskipun telah menerima tiga surat peringatan hukum dari Penggugat. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi dan wajib membayar sisa pokok pinjaman beserta tunggakan bunga sebesar Rp51.478.959,-. Tuntutan Penggugat untuk membebankan denda ditolak karena melanggar batas manfaat ekonomi yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Hak Penggugat untuk melelang barang jaminan ditetapkan sah, sementara tuntutan lain terkait eksekusi fisik jaminan, pembayaran denda, dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank perkreditan rakyat, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit pinjaman uang. Tergugat telah menerima dana pinjaman sebesar Rp50.000.000,- pada tanggal 13 Juli 2019 dengan jangka waktu cicilan 36 bulan dan menjaminkan sebuah mobil. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran meskipun telah menerima tiga surat peringatan hukum dari Penggugat. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi dan wajib membayar sisa pokok pinjaman beserta tunggakan bunga sebesar Rp51.478.959,-. Tuntutan Penggugat untuk membebankan denda ditolak karena melanggar batas manfaat ekonomi yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Hak Penggugat untuk melelang barang jaminan ditetapkan sah, sementara tuntutan lain terkait eksekusi fisik jaminan, pembayaran denda, dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 4340/KB/2019 tertanggal 13 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian kredit tersebut disepakati untuk dicicil selama 36 bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman secara teratur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan Hukum I, II, dan III kepada Tergugat pada tanggal 3 September 2020, 17 September 2020, dan 6 Oktober 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan barang berupa BPKB mobil Nissan tipe Livina XGEAR 1.5 AT atas nama Aqsa Adhiperwira sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki tunggakan sisa pinjaman pokok sebesar Rp35.229.014,- dan sisa bunga sebesar Rp16.249.945,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar Rp164.817.753,-.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat menyerahkan barang jaminan dalam keadaan baik.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan janji bayar cicilan 3 tahun, tapi saya berhenti bayar dan tidak hadir sidang, apakah saya tetap wajib bayar sisa hutang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7686, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1131 sebagai dasar hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat (kreditur) agar dapat menjual barang jaminan (mobil) melalui lelang guna melunasi sisa hutang akibat wanprestasi Tergugat. Hal ini menunjukkan hubungan substantif antara pasal tersebut dengan akibat hukum dari ketidakpatuhan membayar hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14110, + "completion_tokens": 1164 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_148_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_148_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..670f2dc3a1ba3072a7a619c8d5e6a91057efc5ca --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_148_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,189 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_148_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.109, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.912, + "query": 8.4, + "relevance": 50.477, + "total": 149.898 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50697, + "marked_chars": 50859 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan menerima gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;\n2. Menetapkan sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak\nterhadap Perjanjian Kredit yang pertama dengan Nomor: 3257/KB/2019\ntertanggal 06 Mei 2019;\n3. Menetapkan sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak\nterhadap Perjanjian Kredit yang Kedua dengan Nomor: 3257/KB/2019\ntertanggal 15 November 2019;\n4. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya\n(prestasi) hukum sampai sekarang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit\nyang pertama dengan Nomor: 3257/KB/2019 tertanggal 06 Mei 2019\nadalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;\n5. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya\n(prestasi) hukum sampai sekarang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit\nyang kedua dengan Nomor: 3257/KB/2019 tertanggal 15 November 2019\nadalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban (prestasi) yang\npertama secara keseluruhan sejumlah Rp18.325.000,00 (delapan belas juta\ntiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan rincian\nsebagai berikut:\nHal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap se" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50859, + "frame": "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA menggugat Bambang Sismanto atas wanprestasi dalam dua perjanjian kredit yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa pokok dan bunga, serta hak untuk melelang barang jaminan. Gugatan ini dikabulkan sebagian oleh hakim setelah menolak klaim denda yang melebihi batas hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3257/KB/2019 tertanggal 06 Mei 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp45.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3257/KB/2019 tertanggal 15 November 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua perjanjian kredit mengalami perubahan atau restrukturisasi dengan nomor 018/RESC/2020 tertanggal 09 Mei 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan BPKB kendaraan mobil Honda City atas nama IR Wicaksono HS untuk pelunasan pinjaman pertama.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan dua Sertipikat Hak Milik atas nama Bambang Sismanto untuk pelunasan pinjaman kedua.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan Surat Peringatan Hukum I, II, dan III kepada Tergugat untuk kedua perjanjian kredit pada tahun 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi kewajibannya berupa pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa hutang Penggugat hanya sekitar Rp28.000.000,- dan hanya berkenan membayar pinjaman pokok.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pembayaran denda yang totalnya melebihi nilai pokok pinjaman.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA menggugat Bambang Sismanto karena dianggap wanprestasi atas dua perjanjian kredit yang tidak dilunasi. Gugatan ini didasarkan pada penyaluran dana pinjaman pertama sebesar Rp30.000.000,- pada Mei 2019 dan pinjaman kedua sebesar Rp45.000.000,- pada November 2019, yang keduanya telah direstrukturisasi pada Mei 2020. Sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan mobil dan dua Sertipikat Hak Milik. Penggugat telah melayangkan tiga surat peringatan hukum namun Tergugat tidak melunasi kewajibannya. Tergugat membantah jumlah hutang dengan dalil hanya sekitar Rp28.000.000,- namun bantahan ini ditolak karena tidak disertai bukti. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi, sehingga wajib membayar sisa pinjaman pokok dan bunga. Namun, klaim denda dari Penggugat ditolak karena melebihi batas maksimum manfaat ekonomi yang diizinkan oleh regulasi. Putusan akhir memerintahkan Tergugat membayar sisa pokok pinjaman pertama sebesar Rp18.325.000,- dan sisa pokok serta bunga pinjaman kedua sebesar Rp56.542.420,-, serta menetapkan hak Penggugat untuk melelang barang jaminan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA menggugat Bambang Sismanto karena dianggap wanprestasi atas dua perjanjian kredit yang tidak dilunasi. Gugatan ini didasarkan pada penyaluran dana pinjaman pertama sebesar Rp30.000.000,- pada Mei 2019 dan pinjaman kedua sebesar Rp45.000.000,- pada November 2019, yang keduanya telah direstrukturisasi pada Mei 2020. Sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan mobil dan dua Sertipikat Hak Milik. Penggugat telah melayangkan tiga surat peringatan hukum namun Tergugat tidak melunasi kewajibannya. Tergugat membantah jumlah hutang dengan dalil hanya sekitar Rp28.000.000,- namun bantahan ini ditolak karena tidak disertai bukti. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi, sehingga wajib membayar sisa pinjaman pokok dan bunga. Namun, klaim denda dari Penggugat ditolak karena melebihi batas maksimum manfaat ekonomi yang diizinkan oleh regulasi. Putusan akhir memerintahkan Tergugat membayar sisa pokok pinjaman pertama sebesar Rp18.325.000,- dan sisa pokok serta bunga pinjaman kedua sebesar Rp56.542.420,-, serta menetapkan hak Penggugat untuk melelang barang jaminan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3257/KB/2019 tertanggal 06 Mei 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp45.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3257/KB/2019 tertanggal 15 November 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua perjanjian kredit mengalami perubahan atau restrukturisasi dengan nomor 018/RESC/2020 tertanggal 09 Mei 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan BPKB kendaraan mobil Honda City atas nama IR Wicaksono HS untuk pelunasan pinjaman pertama.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan dua Sertipikat Hak Milik atas nama Bambang Sismanto untuk pelunasan pinjaman kedua.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan Surat Peringatan Hukum I, II, dan III kepada Tergugat untuk kedua perjanjian kredit pada tahun 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi kewajibannya berupa pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa hutang Penggugat hanya sekitar Rp28.000.000,- dan hanya berkenan membayar pinjaman pokok.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pembayaran denda yang totalnya melebihi nilai pokok pinjaman.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi mereka masih ngotot minta sisa hutang dan mau lelang mobil saya, padahal saya merasa hutangnya cuma sebagian kecil, apa saya harus bayar semua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11152, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Dalam pertanyaan, orang awam khawatir tentang lelang mobilnya sebagai jaminan hutang. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta debitur (termasuk mobil yang dijaminkan) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang jika terjadi wanprestasi, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan kekhawatiran eksekusi jaminan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bagaimana debitur dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, bank 'ngotot minta sisa hutang' yang mengimplikasikan adanya tagihan setelah jatuh tempo. Status 'lalai' adalah prasyarat hukum agar bunga dan tuntutan eksekusi dapat ditagih secara penuh sesuai dengan prinsip wanprestasi yang menjadi inti sengketa hutang-piutang dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, orang awam merasa hutangnya hanya sebagian kecil, yang bisa mengindikasikan adanya sengketa mengenai isi atau perhitungan perjanjian. Pasal ini relevan karena menjadi dasar untuk menilai apakah perjanjian pinjaman tersebut sah mengikat, yang menentukan apakah kewajiban membayar hutang (sesuai perjanjian) benar-benar berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualitas dan kekuatan mengikatnya perjanjian ('hukum bagi yang membuatnya'). Dalam pertanyaan, bank menuntut sisa hutang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pasal ini relevan karena menjadi prinsip utama yang memaksa debitur untuk menepati janji (membayar cicilan sesuai kontrak) dan tidak bisa sembarangan menolak kewajiban hanya karena merasa hutangnya 'kecil' jika perjanjian tersebut sah dan mengikat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20987, + "completion_tokens": 1530 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_149_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_149_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0a0309078cea0e0ee852d9c058f67e0601a72ce6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_149_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,131 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_149_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.652, + "query": 2.658, + "relevance": 0.0, + "total": 102.335 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38217, + "marked_chars": 38334 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\nHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 149/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107356641/8071/10/23\ntanggal 25 Oktober 2023 ;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 107356641/8071/10/23 tanggal 25 Oktober\n2023 ;\n4.\n Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan\nTergugat II sebesar Rp. 229.162.443,- secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan\nyang terletak di " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38334, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Ismail dan Sri Wulan atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang tidak dilunasi sesuai Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 229.162.443,-, serta penjualan agunan melalui lelang untuk pelunasan hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menetapkan wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar hutang serta siap dilelang jika tidak membayar, namun menolak permohonan sita jaminan yang mendesak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan terhitung mulai 25 Oktober 2023 sampai 25 April 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 107356641/8071/10/23 tanggal 25 Oktober 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 175/Desa Baleadi atas nama Ismail sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 219.500.000,- paling lambat tanggal 25 April 2024.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menunggaknya kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebesar Rp. 229.162.443,- yang terdiri dari pokok, bunga berjalan, denda, dan denda berjalan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas tanah agunan ditolak karena Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil, menggugat Tergugat I (Ismail) dan Tergugat II (Sri Wulan) karena tidak melunasi kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 200.000.000,- yang disepakati jatuh tempo pada 25 April 2024. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menyerahkan agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 175/Desa Baleadi atas nama Ismail. Penggugat mendalilkan wanprestasi dan meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 229.162.443,-, serta penjualan agunan melalui lelang. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui akan menyelesaikan kewajiban namun belum memiliki dana, sedangkan Tergugat II tidak hadir. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menetapkan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 229.162.443,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat termasuk agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Namun, permohonan sita jaminan yang mendesak ditolak karena dinilai belum mendesak, sehingga gugatan untuk selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil, menggugat Tergugat I (Ismail) dan Tergugat II (Sri Wulan) karena tidak melunasi kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 200.000.000,- yang disepakati jatuh tempo pada 25 April 2024. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menyerahkan agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 175/Desa Baleadi atas nama Ismail. Penggugat mendalilkan wanprestasi dan meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 229.162.443,-, serta penjualan agunan melalui lelang. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui akan menyelesaikan kewajiban namun belum memiliki dana, sedangkan Tergugat II tidak hadir. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menetapkan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 229.162.443,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat termasuk agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Namun, permohonan sita jaminan yang mendesak ditolak karena dinilai belum mendesak, sehingga gugatan untuk selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan terhitung mulai 25 Oktober 2023 sampai 25 April 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 107356641/8071/10/23 tanggal 25 Oktober 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 175/Desa Baleadi atas nama Ismail sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 219.500.000,- paling lambat tanggal 25 April 2024.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menunggaknya kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebesar Rp. 229.162.443,- yang terdiri dari pokok, bunga berjalan, denda, dan denda berjalan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas tanah agunan ditolak karena Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi masih ditagih sisa hutang dan tanahnya mau dilelang, padahal saya sudah kasih peringatan, gimana caranya biar tanah saya aman?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8816, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13483, + "completion_tokens": 1127 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_151_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_151_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a5af980a4907d7d2d3400c2aa5b6a9df3afe4437 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_151_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_151_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.663, + "query": 4.178, + "relevance": 22.879, + "total": 113.749 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31953, + "marked_chars": 32052 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para\npihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 37, tanggal 24 Desember 2024;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nwanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPerjanjian Kredit Nomor 37, tanggal 24 Desember 2024;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat sebesar Rp 100.583.508,- secara seketika dan sekaligus lunas,\ndengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang\ntersebut setelah keputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 1843/Desa\nPanjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atas nama 1. Kuntoyo, 2. Siti\ndengan luas 93 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 00305/Panjunan/2004\ntanggal 16-02-2004, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan\nNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I\ndan Tergugat II;\nHal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah A" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32052, + "frame": "PT. BPR Tayu Dutapersada menggugat Arif Ariyanto, Yulia Pancawati, Kuntoyo, dan Siti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian kredit, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 100.583.508,-, serta penjualan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Putusan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman uang sebesar Rp 110.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 24 Desember 2024.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 4.144.556,- setiap bulan kepada Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV bertindak sebagai penjamin atas peminjaman uang tersebut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1843 atas nama Kuntoyo dan Siti.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat terkait ketidaklunasan pembayaran.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat meskipun telah diberi peringatan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa kewajiban hutang pokok, bunga, dan denda sebesar Rp 100.583.508,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II secara lisan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat di persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap Arif Ariyanto, Yulia Pancawati, Kuntoyo, dan Siti karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 24 Desember 2024 yang mengikat Arif Ariyanto dan Yulia Pancawati sebagai debitur utama dengan pinjaman sebesar Rp 110.000.000,- dan jangka waktu 36 bulan, serta Kuntoyo dan Siti sebagai penjamin yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 1843 sebagai agunan. Penggugat menyatakan bahwa debitur telah lalai membayar angsuran bulanan sebesar Rp 4.144.556,- setelah melalui serangkaian surat peringatan, sehingga timbul sisa hutang sebesar Rp 100.583.508,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda. Di persidangan, Arif Ariyanto dan Yulia Pancawati hadir dan secara lisan mengakui seluruh dalil gugatan, sementara Kuntoyo dan Siti tidak hadir. Berdasarkan pengakuan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah perjanjian kredit, menetapkan wanprestasi, serta menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang dan bersedia dilelangnya agunan milik Kuntoyo dan Siti jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap Arif Ariyanto, Yulia Pancawati, Kuntoyo, dan Siti karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 24 Desember 2024 yang mengikat Arif Ariyanto dan Yulia Pancawati sebagai debitur utama dengan pinjaman sebesar Rp 110.000.000,- dan jangka waktu 36 bulan, serta Kuntoyo dan Siti sebagai penjamin yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 1843 sebagai agunan. Penggugat menyatakan bahwa debitur telah lalai membayar angsuran bulanan sebesar Rp 4.144.556,- setelah melalui serangkaian surat peringatan, sehingga timbul sisa hutang sebesar Rp 100.583.508,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda. Di persidangan, Arif Ariyanto dan Yulia Pancawati hadir dan secara lisan mengakui seluruh dalil gugatan, sementara Kuntoyo dan Siti tidak hadir. Berdasarkan pengakuan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan sah perjanjian kredit, menetapkan wanprestasi, serta menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang dan bersedia dilelangnya agunan milik Kuntoyo dan Siti jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman uang sebesar Rp 110.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 24 Desember 2024.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 4.144.556,- setiap bulan kepada Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV bertindak sebagai penjamin atas peminjaman uang tersebut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1843 atas nama Kuntoyo dan Siti.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat terkait ketidaklunasan pembayaran.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat meskipun telah diberi peringatan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa kewajiban hutang pokok, bunga, dan denda sebesar Rp 100.583.508,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II secara lisan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat di persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank tapi berhenti bayar angsuran setelah dapat peringatan, apakah saya tetap wajib lunasi sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6893, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban melunasi hutang, pasal ini menjadi dasar hukum bagi kreditor (bank) untuk menuntut pembayaran dari aset debitur jika terjadi wanprestasi, sehingga memiliki hubungan substantif dengan akibat hukum dari ketidaklunasan hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kapan seorang debitur dinyatakan lalai (termasuk lewatnya waktu yang ditentukan atau adanya surat peringatan). Karena pertanyaan menyebutkan 'berhenti bayar setelah dapat peringatan', pasal ini relevan untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi unsur wanprestasi yang memicu kewajiban penuh untuk melunasi sisa hutang beserta akibat hukumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13716, + "completion_tokens": 1197 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_152_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_152_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e0aad8f341e2f6c5ffa2e8003aad763a34f76e82 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_152_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_152_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.077, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.115, + "query": 2.622, + "relevance": 21.818, + "total": 119.633 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35901, + "marked_chars": 36009 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir d\nipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 92291995/5956/04/22 tanggal 28\nApril 2022; \n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan\nTergugat IV;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor 92291995/5956/04/22 tanggal 28 April\n2022;\n6.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa\nsyarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n158.384.121,- dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan\nTergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut.\n7.\nMenghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk\nmembayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.\n375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);\nHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, h" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36009, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak menggugat Samini, Selamet, Suradi, dan Lasmi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para Tergugat I dan II telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 92291995/5956/04/22 tanggal 28 April 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 175.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok sebesar Rp 1.454.279 dan bunga sebesar Rp 2.466.414 setiap tanggal 19 setiap bulannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01258 atas nama Samini dan Sertifikat Hak Milik No. 01361 atas nama Suradi untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1 tanggal 20 Maret 2024, Surat Peringatan 2 tanggal 20 April 2024, dan Surat Peringatan 3 tanggal 02 Mei 2024 kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 04 Juni 2024 sebesar Rp 158.384.121 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 139.990.266 dan tunggakan bunga Rp 18.393.855.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak mengajukan gugatan sederhana terhadap Samini, Selamet, Suradi, dan Lasmi terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat I dan II telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp 175.000.000 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan, serta menyerahkan dua bidang tanah atas nama Samini dan Suradi sebagai agunan bersama dengan penandatanganan surat kuasa penjualan. Penggugat menyatakan para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp 158.384.121. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek karena para Tergugat tidak hadir, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak mengajukan gugatan sederhana terhadap Samini, Selamet, Suradi, dan Lasmi terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat I dan II telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp 175.000.000 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan, serta menyerahkan dua bidang tanah atas nama Samini dan Suradi sebagai agunan bersama dengan penandatanganan surat kuasa penjualan. Penggugat menyatakan para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp 158.384.121. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek karena para Tergugat tidak hadir, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 92291995/5956/04/22 tanggal 28 April 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 175.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok sebesar Rp 1.454.279 dan bunga sebesar Rp 2.466.414 setiap tanggal 19 setiap bulannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01258 atas nama Samini dan Sertifikat Hak Milik No. 01361 atas nama Suradi untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1 tanggal 20 Maret 2024, Surat Peringatan 2 tanggal 20 April 2024, dan Surat Peringatan 3 tanggal 02 Mei 2024 kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 04 Juni 2024 sebesar Rp 158.384.121 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 139.990.266 dan tunggakan bunga Rp 18.393.855.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi sampai sekarang masih ditagih sisa hutang dan tanah jaminan mau dilelang, apa benar saya harus bayar lunas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8079, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan apakah tanah jaminan (dan harta lainnya) dapat dilelang untuk melunasi hutang meskipun sudah membayar sebagian cicilan. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang membenarkan hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan (lelang) atas seluruh harta debitur jika terjadi wanprestasi (tidak melunasi sisa hutang), sebagaimana yang menjadi isu utama dalam sengketa tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16196, + "completion_tokens": 1258 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_153_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_153_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..815d1cb883e239180d5abce4066f50d75736cec1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_153_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_153_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.74, + "query": 5.602, + "relevance": 21.867, + "total": 92.232 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28469, + "marked_chars": 28559 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah\ndan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103218819/5950/05/23,\ntanggal 31 Mei 2023; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor: 103218819/5950/05/23, tanggal 31 Mei 2023;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh\nAris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang\nditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor\n153/Pdt.G.S/2024/PN Pti, tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan\ndalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim\ntersebut dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., sebagai Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri Pati, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta\ntelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari\nitu juga.\nPanitera Pengganti,\nHakim Ketua,\n \n \nAgus Sukaryo, S.H.\nAris Dwihartoyo, S.H.\nHalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemuka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28559, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana I menggugat Muanas Soleh atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, pernyataan wanprestasi, dan pembayaran tunggakan pokok serta bunga sebesar Rp79.551.460,-. Pengadilan memeriksa perkara secara sederhana dan memutus secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103218819/5950/05/23 tanggal 31 Mei 2023 untuk menerima kredit Kupedes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pencairan dana kredit sebesar Rp65.000.000,- pada tanggal 31 Mei 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang mewajibkan Tergugat membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat tanggal 29 Februari 2024 sebesar Rp79.551.460,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran sehingga hingga tanggal 22 Mei 2024 masih terdapat tunggakan pokok Rp65.000.000,- dan bunga Rp14.551.460,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2024, 27 Maret 2024, dan 3 Mei 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat karena Tergugat tidak melunasi kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang kredit Kupedes. Tergugat telah menerima dana kredit sebesar Rp65.000.000,- pada Mei 2023 dengan kewajiban membayar kembali pokok dan bunga sebesar Rp79.551.460,- paling lambat Februari 2024. Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak membantah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat membayar tunggakan dan biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat karena Tergugat tidak melunasi kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang kredit Kupedes. Tergugat telah menerima dana kredit sebesar Rp65.000.000,- pada Mei 2023 dengan kewajiban membayar kembali pokok dan bunga sebesar Rp79.551.460,- paling lambat Februari 2024. Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak membantah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat membayar tunggakan dan biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103218819/5950/05/23 tanggal 31 Mei 2023 untuk menerima kredit Kupedes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pencairan dana kredit sebesar Rp65.000.000,- pada tanggal 31 Mei 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang mewajibkan Tergugat membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat tanggal 29 Februari 2024 sebesar Rp79.551.460,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran sehingga hingga tanggal 22 Mei 2024 masih terdapat tunggakan pokok Rp65.000.000,- dan bunga Rp14.551.460,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2024, 27 Maret 2024, dan 3 Mei 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan dapat uang, tapi sampai sekarang belum lunas juga, apa boleh saya dituntut?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11622, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan, yang merupakan konsep mengenai eksekusi atau jaminan kekayaan, bukan dasar hukum utama untuk menentukan adanya wanprestasi atau kewajiban membayar utang berdasarkan surat pengakuan hutang. Pertanyaan awam berkaitan dengan apakah tindakan tidak membayar utang dapat dituntut (wanprestasi), yang secara substantif diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata (kekuatan mengikat perjanjian) dan Pasal 1365 KUHPerdata (tanggung jawab perdata). Pasal 1131 tidak mengatur unsur wanprestasi, syarat gugatan, atau akibat hukum dari ingkar janji secara langsung, melainkan hanya status harta debitur sebagai jaminan. Dalam pertimbangan putusan, hakim tidak menguji atau menerapkan Pasal 1131 untuk menentukan apakah Tergugat wanprestasi, melainkan fokus pada bukti surat pengakuan hutang dan ketidakpemenuhan kewajiban." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13796, + "completion_tokens": 1006 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_154_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_154_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4cd50d8b908c704e739162f846e626ccd50dd97d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_154_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_154_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.506, + "query": 4.136, + "relevance": 43.55, + "total": 156.23 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 68522, + "marked_chars": 68738 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat\nkepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH No.\n88734483/ 3444/12/21 tanggal 15 Desember 2021;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat\nsyarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat\nIndonesia (Persero) Tbk. yang ditandatangani Tergugat I dan\nTergugat II;\n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan tertanggal 14 Desember 2021 yang telah\nditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;\n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II\ntelah wanprestasi/ cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang\nterdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH No.\n88734483/3444/12/21 tanggal 15 Desember 2021 kepada Penggugat\ndan syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank\nRakyat Indonesia (Persero) Tbk;\n6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas\nseketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada\nHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 68738, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati menggugat Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih atas wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro sebesar Rp 60.000.000,- yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Septariningsih. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, dan penghukuman para Tergugat membayar sisa tunggakan sebesar Rp 52.087.479,- secara seketika serta pelaksanaan lelang agunan jika tidak membayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH No. 88734483/3444/12/21 tanggal 15 Desember 2021 untuk menerima kredit sebesar Rp 60.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Septariningsih sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 14 Desember 2021 yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan November 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 23 Juni 2023, Surat Peringatan II tertanggal 22 April 2024, dan Surat Peringatan III tertanggal 3 Mei 2024 kepada Pradika Wati Purwaningsih.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih mengakui telah melakukan perjanjian kredit dan mengakui kesalahan karena membayar tidak sesuai dengan perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih keberatan terhadap klausul yang memungkinkan Penggugat menagih seluruh hutang seketika tanpa peringatan jika lalai membayar satu kali angsuran, dengan alasan tidak diberikan penjelasan rinci saat penandatanganan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan pinjaman Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih kepada Penggugat sebesar Rp 52.087.479,- terdiri dari tunggakan pokok Rp 45.020.729,- dan tunggakan bunga Rp 7.066.750,-.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati menggugat Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih yang merupakan ibu dan anak, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp 60.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Desember 2021 dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Septariningsih serta Surat Kuasa Menjual Agunan sebagai jaminan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran sejak November 2023, yang telah dibuktikan dengan serangkaian surat peringatan dari Penggugat. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya perjanjian kredit dan kelalaian pembayaran, namun keberatan terhadap klausul pelunasan seketika karena klaim tidak adanya penjelasan rinci saat akad. Hakim menilai bahwa pengakuan Para Tergugat tidak disertai alasan yang kuat secara hukum, sehingga perjanjian dan klausul tersebut sah dan mengikat. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan sah perjanjian dan agunan, menetapkan Para Tergugat telah wanprestasi, serta menghukum mereka membayar sisa tunggakan sebesar Rp 52.087.479,- secara seketika dengan ancaman lelang agunan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati menggugat Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih yang merupakan ibu dan anak, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp 60.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Desember 2021 dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Septariningsih serta Surat Kuasa Menjual Agunan sebagai jaminan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran sejak November 2023, yang telah dibuktikan dengan serangkaian surat peringatan dari Penggugat. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya perjanjian kredit dan kelalaian pembayaran, namun keberatan terhadap klausul pelunasan seketika karena klaim tidak adanya penjelasan rinci saat akad. Hakim menilai bahwa pengakuan Para Tergugat tidak disertai alasan yang kuat secara hukum, sehingga perjanjian dan klausul tersebut sah dan mengikat. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan sah perjanjian dan agunan, menetapkan Para Tergugat telah wanprestasi, serta menghukum mereka membayar sisa tunggakan sebesar Rp 52.087.479,- secara seketika dengan ancaman lelang agunan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH No. 88734483/3444/12/21 tanggal 15 Desember 2021 untuk menerima kredit sebesar Rp 60.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Septariningsih sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 14 Desember 2021 yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan November 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 23 Juni 2023, Surat Peringatan II tertanggal 22 April 2024, dan Surat Peringatan III tertanggal 3 Mei 2024 kepada Pradika Wati Purwaningsih.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih mengakui telah melakukan perjanjian kredit dan mengakui kesalahan karena membayar tidak sesuai dengan perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih keberatan terhadap klausul yang memungkinkan Penggugat menagih seluruh hutang seketika tanpa peringatan jika lalai membayar satu kali angsuran, dengan alasan tidak diberikan penjelasan rinci saat penandatanganan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan pinjaman Pradika Wati Purwaningsih dan Septariningsih kepada Penggugat sebesar Rp 52.087.479,- terdiri dari tunggakan pokok Rp 45.020.729,- dan tunggakan bunga Rp 7.066.750,-.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank tapi kenapa tiba-tiba ditagih lunas semua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26046, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan 'kenapa ditagih lunas', pasal ini menjadi dasar hukum mengapa bank berhak menagih seluruh utang (bukan hanya angsuran) dan mengeksekusi agunan (tanah) yang telah diserahkan sebagai jaminan, karena harta debitur secara hukum terikat untuk melunasi seluruh kewajiban perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok, bunga, dan biaya) akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah dinyatakan lalai. Ini menjawab inti pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari ketidakmampuan membayar, yaitu kewajiban untuk melunasi seluruh sisa utang beserta akibat hukumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian kredit berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menolak keberatan terdugat terhadap klausul 'acceleration' (penagihan lunas seketika) karena klausul tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sah dan mengikat, sehingga bank berhak menagih lunas sesuai isi perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian dari pengakuan di hadapan hakim. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menguatkan fakta bahwa terdugat mengakui adanya utang, pasal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak menjawab substansi hukum mengapa tagihan lunas dapat dilakukan atau apa akibat hukum dari wanprestasi tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29108, + "completion_tokens": 1629 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_155_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_155_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67dc90797e3f083745306e8d5bc2969b92966079 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_155_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_155_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.44, + "query": 5.648, + "relevance": 51.19, + "total": 134.321 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40175, + "marked_chars": 40301 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Akta Perjanjian Kredit No. 156 tanggal 15 September 2023\nbeserta ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT No. 282 tanggal 21\nFebruari 2025; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Akta Perjanjian Kredit No. 156 tanggal 15 September 2023\nbeserta ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT No. 282 tanggal 21\nFebruari 2025; \n4. Menghukum Tergugat I untuk melunasi sisa utang pokok beserta bunga\nsebesar Rp. 195.409.500,- (seratus sembilan puluh lima juta empat\nratus sembilan ribu lima ratus rupiah), segera dan seketika lunas sejak\nputusan ini diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap\n(inkraht van gewisjde) yang apabila tidak dibayar, maka harta milik Para\nTergugat yang dijadikan jaminan dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);\nDemikian diputuskan oleh Budi Aryono, S.H.,M.H., Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025,\n Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 155/Pdt.GS/2025/PN. \nPti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40301, + "frame": "PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi menggugat Sri Rejeki, Aziz Mohkhamad Imaroh, dan Jasminto atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian kredit sah, menyatakan Tergugat I wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa utang sebesar Rp195.409.500,- dan pelelangan harta jaminan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 156 tanggal 15 September 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Addendum Perjanjian Kredit Nomor 282 tanggal 21 Februari 2025 yang mengubah fasilitas pinjaman menjadi Rp185.000.000,- dan jangka waktu menjadi 12 bulan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menjaminkan sebidang tanah pemukiman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00727 atas nama Jasminto sebagai jaminan kredit.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2025, 19 Juni 2025, dan 1 Juli 2025.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa utang pokok Tergugat I sebesar Rp185.000.000,- dan tunggakan bunga sebesar Rp10.409.500,- yang menjadi total kewajiban Rp195.409.500,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I (Sri Rejeki), Tergugat II (Aziz Mohkhamad Imaroh), dan Tergugat III (Jasminto) terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para pihak telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 156 pada 15 September 2023 dan Addendum Nomor 282 pada 21 Februari 2025 yang mengubah jumlah pinjaman menjadi Rp185.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, serta menjaminkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat III. Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan setelah melalui tiga kali surat peringatan. Pengadilan menetapkan bahwa perjanjian kredit sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat I untuk melunasi sisa utang pokok dan bunga sebesar Rp195.409.500,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta jaminan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I (Sri Rejeki), Tergugat II (Aziz Mohkhamad Imaroh), dan Tergugat III (Jasminto) terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para pihak telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 156 pada 15 September 2023 dan Addendum Nomor 282 pada 21 Februari 2025 yang mengubah jumlah pinjaman menjadi Rp185.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, serta menjaminkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat III. Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan setelah melalui tiga kali surat peringatan. Pengadilan menetapkan bahwa perjanjian kredit sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat I untuk melunasi sisa utang pokok dan bunga sebesar Rp195.409.500,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta jaminan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 156 tanggal 15 September 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Addendum Perjanjian Kredit Nomor 282 tanggal 21 Februari 2025 yang mengubah fasilitas pinjaman menjadi Rp185.000.000,- dan jangka waktu menjadi 12 bulan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menjaminkan sebidang tanah pemukiman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00727 atas nama Jasminto sebagai jaminan kredit.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2025, 19 Juni 2025, dan 1 Juli 2025.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa utang pokok Tergugat I sebesar Rp185.000.000,- dan tunggakan bunga sebesar Rp10.409.500,- yang menjadi total kewajiban Rp195.409.500,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan pinjaman bank sesuai janji, tapi sekarang ditagih sisa utang dan bunga yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang saya bayar, apa ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19611, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum terkait umur serta perkawinan. Pertanyaan awam berkaitan dengan sengketa pembayaran cicilan pinjaman (wanprestasi) dan perhitungan utang/bunga, bukan mengenai kecakapan hukum atau status umur para pihak. Fakta umur atau status dewasa/tidak dewasa tidak menjadi isu substantif dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan mengenai kewajaran tagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menggunakan Pasal 1320 untuk memvaliditas Akta Perjanjian Kredit sebagai dasar hukum hubungan perikatan antara bank dan debitur. Validitas perjanjian ini adalah prasyarat mutlak untuk menentukan apakah ada kewajiban membayar dan apakah terjadi wanprestasi atas ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Pertanyaan awam tidak menyangkut isu kecakapan hukum para pihak, melainkan sengketa pelaksanaan perjanjian (pembayaran). Tidak ada dalil atau fakta dalam pertanyaan maupun putusan yang menyoroti ketidakcakapan salah satu pihak sebagai isu sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perikatan karena cacat kehendak (seperti penipuan atau paksaan). Pertanyaan awam adalah tentang wanprestasi (tidak bayar/tagihan lebih besar), bukan tentang pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Putusan juga tidak membahas pembatalan perjanjian, melainkan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian yang sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19954, + "completion_tokens": 1348 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5d2430a779e320999024eb6937b71b006730533a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.544, + "query": 6.983, + "relevance": 12.177, + "total": 116.725 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35779, + "marked_chars": 35896 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara\n \nPihak\n Surat\n \nPengakuan\n \nHutang\n \nNomor:\n \nSPH\nNo.79882625/5932/01/21 tanggal 09 Januari 2021;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-\nsyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia\n(Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat;\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan tertanggal 09 Januari 2021 yang telah\nditandatangani Para Tergugat,\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH No.79882625/5932/01/21\ntanggal 09 Januari 2021 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum\nPerjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa\nsyarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp315.786.921,- (Tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh\nenam ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan\napabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta yang dijaminkan\nmilik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;\n7.\nMenghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh\nPronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati,\nHalaman 13 dari 14, Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akura" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35896, + "frame": "PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pati Unit Batangan menggugat Arni Puji Kristyoningsih dan Joko Nugroho atas wanprestasi dalam perjanjian kredit sebesar Rp200.000.000,- yang dijamin dengan agunan tanah. Penggugat meminta pernyataan sah dokumen perjanjian, penetapan wanprestasi, dan penghukuman Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp315.786.921,- serta pelaksanaan lelang agunan jika tidak membayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut secara seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan terhitung mulai 09 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH No. 79882625/5932/01/21 tanggal 09 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00737 Desa Batursari atas nama Arni Puji Kristyoningsih untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 16 Maret 2022, Surat Peringatan II tertanggal 05 Juli 2022, dan Surat Peringatan III tertanggal 14 Juli 2022 kepada Para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat dan belum melunasinya dengan jumlah sebagaimana diuraikan dalam gugatan, dengan alasan laba usaha belum mencukupi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat pada posisi tanggal 4 September 2023 sebesar Rp315.786.921,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp172.590.567,- dan tunggakan bunga Rp143.196.354,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pati Unit Batangan menggugat Arni Puji Kristyoningsih dan Joko Nugroho karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,- pada 9 Januari 2021 dengan jangka waktu 60 bulan, dijamin oleh agunan tanah atas nama Arni Puji Kristyoningsih serta Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Januari 2023 dan telah mengirimkan berbagai surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat hadir dan secara bulat mengakui hutang serta belum melunasinya, dengan alasan keterbatasan laba usaha, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat terbukti dan mengabulkannya seluruhnya, menyatakan dokumen perjanjian sah, menetapkan wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp315.786.921,- seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta agunan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pati Unit Batangan menggugat Arni Puji Kristyoningsih dan Joko Nugroho karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,- pada 9 Januari 2021 dengan jangka waktu 60 bulan, dijamin oleh agunan tanah atas nama Arni Puji Kristyoningsih serta Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Januari 2023 dan telah mengirimkan berbagai surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat hadir dan secara bulat mengakui hutang serta belum melunasinya, dengan alasan keterbatasan laba usaha, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat terbukti dan mengabulkannya seluruhnya, menyatakan dokumen perjanjian sah, menetapkan wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp315.786.921,- seketika dan sekaligus, dengan ketentuan harta agunan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan terhitung mulai 09 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH No. 79882625/5932/01/21 tanggal 09 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00737 Desa Batursari atas nama Arni Puji Kristyoningsih untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 16 Maret 2022, Surat Peringatan II tertanggal 05 Juli 2022, dan Surat Peringatan III tertanggal 14 Juli 2022 kepada Para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat dan belum melunasinya dengan jumlah sebagaimana diuraikan dalam gugatan, dengan alasan laba usaha belum mencukupi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat pada posisi tanggal 4 September 2023 sebesar Rp315.786.921,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp172.590.567,- dan tunggakan bunga Rp143.196.354,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan tanda tangan surat hutang ke bank, tapi sekarang tidak bisa bayar angsuran karena usaha rugi, apakah tanah jaminan saya akan dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 1877, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip *pandagelijk* (jaminan umum) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Hal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah harta jaminan (tanah) dapat dieksekusi/dilelang karena debitur wanprestasi (tidak bisa bayar angsuran), yang merupakan inti dari pertanyaan awam tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13590, + "completion_tokens": 1192 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04b02d0a32933d1c13595250ff26503c7bbcb547 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.498, + "query": 10.71, + "relevance": 13.277, + "total": 117.51 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37808, + "marked_chars": 37925 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 97337239/5960/11/22 tanggal\n04/11/2022 ;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor \n \n97337239/5960/11/22 tanggal\n04/11/2022 ;\n5.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp\n340.817.280,- dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang\nuntuk melunasi hutang tersebut ;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp. 239.000,0 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupi\nah);\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh\nNUNY DEFIARY, S.H.,sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidanga\nn secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh\nMARDIANASARI NURITA W,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri\nTergugat I.\nHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37925, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Plaosan menggugat NUR ALI dan SITI MASRUROH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan tergugat telah wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang beserta bunga dan denda. Penggugat juga memohon agar harta milik tergugat dapat dilelang jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH adalah suami istri yang menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 97337239/5960/11/22 tanggal 04 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang, NUR ALI dan SITI MASRUROH mengaku berhutang pokok sebesar Rp 250.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan jatuh tempo pada 04 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00837/Desa Mojo atas nama NUR ALI BIN SUDI untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH tidak membayar angsuran pokok dan bunga secara tepat waktu sejak bulan November 2023 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada NUR ALI dan SITI MASRUROH sebagai upaya penagihan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang NUR ALI dan SITI MASRUROH kepada Penggugat per 03 Juni 2024 sebesar Rp 340.817.280 yang terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda, dan denda berjalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI tidak hadir dalam persidangan, sedangkan SITI MASRUROH hadir dan secara lisan menyatakan akan menyelesaikan kewajiban namun belum memiliki dana.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Plaosan menggugat NUR ALI dan SITI MASRUROH yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Para tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000 dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama NUR ALI BIN SUDI. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan para tergugat membayar angsuran sejak jatuh tempo November 2023, yang mengakibatkan hutang macet sebesar Rp 340.817.280 per Juni 2024 termasuk bunga dan denda. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para pihak, dengan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan para tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan kewenangan untuk melakukan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Plaosan menggugat NUR ALI dan SITI MASRUROH yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Para tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000 dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama NUR ALI BIN SUDI. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan para tergugat membayar angsuran sejak jatuh tempo November 2023, yang mengakibatkan hutang macet sebesar Rp 340.817.280 per Juni 2024 termasuk bunga dan denda. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para pihak, dengan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan para tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan kewenangan untuk melakukan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH adalah suami istri yang menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 97337239/5960/11/22 tanggal 04 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang, NUR ALI dan SITI MASRUROH mengaku berhutang pokok sebesar Rp 250.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan jatuh tempo pada 04 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00837/Desa Mojo atas nama NUR ALI BIN SUDI untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI dan SITI MASRUROH tidak membayar angsuran pokok dan bunga secara tepat waktu sejak bulan November 2023 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada NUR ALI dan SITI MASRUROH sebagai upaya penagihan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang NUR ALI dan SITI MASRUROH kepada Penggugat per 03 Juni 2024 sebesar Rp 340.817.280 yang terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda, dan denda berjalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NUR ALI tidak hadir dalam persidangan, sedangkan SITI MASRUROH hadir dan secara lisan menyatakan akan menyelesaikan kewajiban namun belum memiliki dana.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah bayar uang muka tapi tidak bisa bayar cicilan bank lagi, apakah tanah jaminan kami bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10744, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk tanah jaminan/tak bergerak) menjadi jaminan atas perikatan hutang. Dalam konteks pertanyaan tentang kemungkinan lelang tanah jaminan akibat wanprestasi, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bahwa harta debitur dapat digugat eksekusi untuk melunasi hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17754, + "completion_tokens": 1118 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60eaada0bbc9e8cbfc93bda37cc1e6100a903c02 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_156_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.371, + "query": 5.236, + "relevance": 14.47, + "total": 95.098 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32769, + "marked_chars": 32868 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kredit\nNomor 165, tanggal 21 Oktober 2024;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan para Terguggat telah Wanprestasi /\nCidera janji tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Akta tersebut\ndiatas;\n5.\nMenyatakan Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang / kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp\n161.195.440,- (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh\nlima empat ratus empat puluh ribu rupiah);\n6.\nMemberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan\nterhadap bukti kepemilikan SHM No. 00937/Desa Guyangan,\nKecamatan Trangkil, Kabupaten Pati atas nama Sulastri dengan\nluas 92 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 00379/Guyangan/2018\ntanggal 21-04-2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor\nPelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk\nHal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32868, + "frame": "PT. BPR Tayu Dutapersada menggugat Abdul Waqit dan Sulastri atas wanprestasi dalam perjanjian kredit untuk menuntut pelunasan sisa hutang dan penjualan agunan. Gugatan ini diajukan karena Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas serta lelang agunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan terhitung mulai 21 Oktober 2024 sampai 21 Oktober 2029.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan biaya bunga setiap bulan sebesar Rp. 4.450.000,- selambat-lambatnya setiap tanggal 21.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00937/Guyangan atas nama Sulastri untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan biaya bunga setiap bulan sesuai perjanjian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat melalui Surat Peringatan I tertanggal 23 Juli 2025, Surat Peringatan II tertanggal 02 Oktober 2025, dan Surat Peringatan III tertanggal 22 Oktober 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Abdul Waqit dan Sulastri dalam acara gugatan sederhana. Hakim menetapkan bahwa perjanjian kredit antara para pihak sah secara hukum dan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai ketentuan. Sebagai akibatnya, Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp 161.195.440,- secara seketika dan sekaligus. Penggugat juga diberikan hak untuk melakukan penjualan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00937 melalui lelang di KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Gugatan selebihnya ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Abdul Waqit dan Sulastri dalam acara gugatan sederhana. Hakim menetapkan bahwa perjanjian kredit antara para pihak sah secara hukum dan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai ketentuan. Sebagai akibatnya, Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp 161.195.440,- secara seketika dan sekaligus. Penggugat juga diberikan hak untuk melakukan penjualan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00937 melalui lelang di KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Gugatan selebihnya ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan terhitung mulai 21 Oktober 2024 sampai 21 Oktober 2029.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan biaya bunga setiap bulan sebesar Rp. 4.450.000,- selambat-lambatnya setiap tanggal 21.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00937/Guyangan atas nama Sulastri untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan biaya bunga setiap bulan sesuai perjanjian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat melalui Surat Peringatan I tertanggal 23 Juli 2025, Surat Peringatan II tertanggal 02 Oktober 2025, dan Surat Peringatan III tertanggal 22 Oktober 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit ke bank tapi tidak lunas, sekarang bank mau jual tanah jaminan saya lewat lelang, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9970, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta kekayaan debitur (termasuk tanah jaminan/tak bergerak) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Dalam konteks pertanyaan tentang keabsahan penjualan tanah jaminan untuk melunasi kredit yang belum lunas, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menegaskan bahwa harta debitur dapat digugat/dijual untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14507, + "completion_tokens": 884 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48a7cdb8d63f8c89ba91a49a7ecfd710b61cff61 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 106.644, + "query": 3.507, + "relevance": 40.857, + "total": 151.036 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48945, + "marked_chars": 49098 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99557569/5956/01/23,\ntanggal 20 Januari 2023; \n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan II;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99557569/5956/01/23, tanggal 20\nJanuari 2023;\n6.\nMenghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa\nsyarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp253.529.496,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh\nsembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan ketentuan\napabila Tergugat I dan II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I\ndan II dilelang untuk melunasi hutang tersebut;\nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49098, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak menggugat Jami dan Darsuki atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan, menyatakan tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelelangan agunan jika tidak dibayar. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99557569/5956/01/23 tanggal 20 Januari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp200.000.000 pada tanggal 20 Januari 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01517 Desa Gerit atas nama Jami sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tunggakan pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000 dan bunga berjalan sebesar Rp53.529.496.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2024, 20 Mei 2024, dan 29 Mei 2024.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pembebanan denda keterlambatan karena Para Tergugat telah dikenakan bunga pinjaman, sehingga jumlah hutang yang dihukum dibayar disesuaikan menjadi Rp253.529.496.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak menggugat Jami dan Darsuki yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit yang diterima berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Januari 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melunasi pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000 beserta bunga dan denda, serta telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Jami dan memberikan surat kuasa menjual. Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat. Namun, Hakim mengurangi jumlah tagihan dengan menghapus denda keterlambatan karena Tergugat telah dikenakan bunga, sehingga putusan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp253.529.496. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat, khususnya agunan berupa tanah, dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak menggugat Jami dan Darsuki yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit yang diterima berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Januari 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melunasi pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000 beserta bunga dan denda, serta telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Jami dan memberikan surat kuasa menjual. Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat. Namun, Hakim mengurangi jumlah tagihan dengan menghapus denda keterlambatan karena Tergugat telah dikenakan bunga, sehingga putusan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp253.529.496. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat, khususnya agunan berupa tanah, dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99557569/5956/01/23 tanggal 20 Januari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp200.000.000 pada tanggal 20 Januari 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01517 Desa Gerit atas nama Jami sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tunggakan pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000 dan bunga berjalan sebesar Rp53.529.496.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2024, 20 Mei 2024, dan 29 Mei 2024.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pembebanan denda keterlambatan karena Para Tergugat telah dikenakan bunga pinjaman, sehingga jumlah hutang yang dihukum dibayar disesuaikan menjadi Rp253.529.496.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah bayar bunga tapi tidak lunas pokok pinjaman bank, apakah tanah jaminan kami bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25144, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengaitkan pasal ini dengan status jaminan tanah yang diberikan Tergugat. Karena jaminan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan, maka ia jatuh sebagai jaminan umum menurut Pasal 1131, yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat (kreditur konkuren) untuk menuntut eksekusi/pelelangan harta tersebut melalui proses hukum perdata biasa untuk melunasi hutang. Ini menjawab inti pertanyaan tentang apakah tanah jaminan bisa dilelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menghitung jumlah utang yang harus dibayar (pokok + bunga) sebagai akibat dari kelalaian Tergugat. Pemenuhan kewajiban ini (termasuk bunga) adalah prasyarat atau bagian dari konsekuensi hukum wanprestasi yang memicu hak kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan. Meskipun hakim membatasi denda, dasar tuntutan pembayaran utang yang memicu eksekusi bersandar pada prinsip ganti rugi akibat wanprestasi ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk membatasi isi perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) bahwa perjanjian tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang. Hal ini relevan karena menjelaskan mengapa 'Surat Kuasa Menjual' saja tidak cukup untuk eksekusi langsung (parate eksekusi) tanpa proses pengadilan, sehingga mengonfirmasi bahwa proses pelelangan harus mengikuti aturan hukum acara perdata yang berlaku, bukan sekadar isi perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23414, + "completion_tokens": 1550 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e6d7c6ab582011642a0c2fb96bf02ab3bf8135ff --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_157_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.135, + "query": 3.507, + "relevance": 30.003, + "total": 118.696 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40486, + "marked_chars": 40612 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang\nmenghadap di persidangan tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Perjanjian Kredit Nomor 59373/III/24 tanggal 25 Maret 2024;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 sebagai Peminjam cidera\njanji/wanprestasi kepada Penggugat;\n5. Menghukum kepada Tergugat 1 sebagai Peminjam untuk melunasi seluruh\nsisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp17.563.798,00\n(tujuh belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh\ndelapan rupiah);\n6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar\nbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp415.000,00\n(empat ratus lima belas ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Desember 2025\noleh RETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang\nditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati\nNomor 157/Pdt.GS/2025/PN Pti, Putusan tersebut telah diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Sukaryo,S.H.,\nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui\nsistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \nPanitera Pengganti, Hakim, \n Ttd.\nTtd.\n Agus Sukaryo,S.H. Retno Lastiani, S.H., M.H.\nHalaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor157/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradil" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40612, + "frame": "PT BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat Dri Indarto, Suhaenik, Suparno, dan Sukarni atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian kredit sah, menyatakan tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp17.563.798,00 secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan, Penggugat meminta pelelangan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Sukarni melalui KPKNL Semarang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp20.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 59373/III/24 tanggal 25 Maret 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 01805 atas nama Sukarni untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran pokok dan biaya bunga sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat untuk melunasi hutang sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I yang harus dilunasi terdiri dari sisa pokok Rp14.955.973,00, tunggakan bunga Rp2.064.010,00, dan denda Rp543.815,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT BPR TAYU DUTAPERSADA terhadap Dri Indarto, Suhaenik, Suparno, dan Sukarni terkait wanprestasi perjanjian kredit. Gugatan ini diajukan karena Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal dalam Perjanjian Kredit Nomor 59373/III/24 tanggal 25 Maret 2024, meskipun telah diberikan peringatan bertahap. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp17.563.798,00 secara seketika dan sekaligus. Gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek, termasuk permintaan untuk melelang agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Sukarni melalui KPKNL Semarang apabila pembayaran tidak dilakukan, serta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT BPR TAYU DUTAPERSADA terhadap Dri Indarto, Suhaenik, Suparno, dan Sukarni terkait wanprestasi perjanjian kredit. Gugatan ini diajukan karena Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal dalam Perjanjian Kredit Nomor 59373/III/24 tanggal 25 Maret 2024, meskipun telah diberikan peringatan bertahap. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp17.563.798,00 secara seketika dan sekaligus. Gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek, termasuk permintaan untuk melelang agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Sukarni melalui KPKNL Semarang apabila pembayaran tidak dilakukan, serta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp20.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 59373/III/24 tanggal 25 Maret 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 01805 atas nama Sukarni untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran pokok dan biaya bunga sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat untuk melunasi hutang sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I yang harus dilunasi terdiri dari sisa pokok Rp14.955.973,00, tunggakan bunga Rp2.064.010,00, dan denda Rp543.815,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit sesuai janji tapi bank masih memaksa bayar sisa hutang dan mau lelang tanah jaminan saya, apa ini adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17116, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara substantif menjawab pertanyaan awam mengenai hak bank untuk melelang tanah jaminan. Pasal ini menegaskan bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah/jaminan) menjadi jaminan atas perikatan hutang. Dalam pertimbangan putusan, hakim mengabulkan permohonan lelang harta milik Tergugat untuk melunasi hutang, yang merupakan penerapan langsung dari prinsip jaminan umum dalam Pasal 1131 ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu), yang menjadi dasar hukum untuk menilai apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya. Pertanyaan awam menyangkut klaim pembayaran cicilan (memenuhi prestasi), dan putusan menggunakan pasal ini untuk menetapkan adanya perikatan kredit serta menilai wanprestasi karena ketidakmampuan memenuhi prestasi tersebut, sehingga menjadi kerangka utama sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18418, + "completion_tokens": 1115 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_159_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_159_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eee40b7cdd0b22cb476571cc8aac199b96ae9ec8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_159_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,121 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_159_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.088, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.335, + "query": 5.571, + "relevance": 0.001, + "total": 99.995 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44456, + "marked_chars": 44600 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal\n26 Mei 2023;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah \nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa\nhutang/kreditnya sejumlah Rp123.596.823,00 (seratus dua puluh tiga\njuta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga\nrupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, setelah\nputusan ini berkekuatan hukum tetap;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara\nini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai\nHakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\ndengan dihadiri oleh Edi Suranto, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti\nHal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun bel" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44600, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan menggugat PAJI, SUMIATI, NUR AMIN, dan SUNENAH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang, serta pelaksanaan lelang agunan berupa sertifikat hak milik atas nama NUR AMIN jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran hutang namun menolak permohonan lelang agunan karena tidak adanya sertifikat hak tanggungan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 26 Mei 2023 untuk fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 11 bulan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pencairan kredit sebesar Rp100.000.000,- dari Penggugat pada tanggal 26 Mei 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 412 atas nama NUR AMIN serta menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutang hingga tanggal jatuh tempo 26 April 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II namun pembayaran tidak dilakukan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan dan tidak mengajukan alat bukti.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat empat tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Mei 2023. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat I dan II menerima pinjaman sebesar Rp100.000.000,- dengan jatuh tempo 11 bulan, sementara Tergugat III dan IV menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama NUR AMIN serta kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah lalai membayar angsuran hingga jatuh tempo dan setelah melalui beberapa surat peringatan, sisa hutang yang ditagih mencapai Rp125.567.656,-. Pengadilan menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat I serta II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang. Namun, permohonan Penggugat untuk melelang agunan ditolak karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang memberikan kekuatan eksekutorial. Putusan akhir memerintahkan Tergugat I dan II membayar sisa hutang sebesar Rp123.596.823,- dengan penghapusan denda demi keadilan, serta membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat empat tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Mei 2023. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat I dan II menerima pinjaman sebesar Rp100.000.000,- dengan jatuh tempo 11 bulan, sementara Tergugat III dan IV menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama NUR AMIN serta kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah lalai membayar angsuran hingga jatuh tempo dan setelah melalui beberapa surat peringatan, sisa hutang yang ditagih mencapai Rp125.567.656,-. Pengadilan menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat I serta II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang. Namun, permohonan Penggugat untuk melelang agunan ditolak karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang memberikan kekuatan eksekutorial. Putusan akhir memerintahkan Tergugat I dan II membayar sisa hutang sebesar Rp123.596.823,- dengan penghapusan denda demi keadilan, serta membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 26 Mei 2023 untuk fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 11 bulan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pencairan kredit sebesar Rp100.000.000,- dari Penggugat pada tanggal 26 Mei 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 412 atas nama NUR AMIN serta menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutang hingga tanggal jatuh tempo 26 April 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II namun pembayaran tidak dilakukan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan dan tidak mengajukan alat bukti.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan tapi sisa hutang masih ditagih, padahal saya sudah serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, kenapa bank tidak bisa jual tanah itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13021, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14681, + "completion_tokens": 926 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_160_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_160_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5cd1f3b587c7354bb75a21e65629a9c1ed3d5c6f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_160_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_160_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.868, + "query": 4.358, + "relevance": 32.067, + "total": 155.327 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52267, + "marked_chars": 52438 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99311207/7681/01/23\ntanggal 09 Januari 2023;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-\nsyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia\n(Persero) Tbk., yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II,\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tertanggal 09 Januari 2023 yang telah ditandatangani\nTergugat III,\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 110321271/7681/02/2024\nHalaman 18 dari 20 Putusan Nomor 160/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ntanggal 07 Februari 2024 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum\nPerja" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52438, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Cengkalsewu menggugat SAMIAN, SITI MUALIMAH, dan TUMIJAH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian dan kuasa penjualan agunan, menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp 230.191.023,-. Gugatan ini juga meminta pelelangan agunan untuk melunasi hutang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "SAMIAN dan SITI MUALIMAH menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99311207/7681/01/23 tanggal 09 Januari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TUMIJAH menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01188 atas nama TUMIJAH untuk menjamin pelunasan kredit SAMIAN dan SITI MUALIMAH.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TUMIJAH menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 Januari 2023 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak melakukan restrukturisasi pinjaman melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor 110321271/7681/02/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang mengubah nominal angsuran bulanan menjadi Rp 5.745.064,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SAMIAN dan SITI MUALIMAH tidak membayar angsuran kredit secara tepat waktu setelah masa restrukturisasi, sehingga menimbulkan tunggakan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada SAMIAN dan SITI MUALIMAH pada tanggal 03 Mei 2024, 03 Juni 2024, dan 24 Juni 2024 terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan pinjaman yang harus dibayar lunas oleh SAMIAN dan SITI MUALIMAH sebesar Rp 230.191.023,- terdiri dari pokok Rp 215.833.846,- dan bunga Rp 14.357.177,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pelelangan harta milik TUMIJAH untuk melunasi hutang, namun hakim menolak hal ini karena pelelangan seharusnya dilakukan terhadap agunan yang diserahkan, bukan harta milik pribadi TUMIJAH secara umum.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Cengkalsewu menggugat SAMIAN, SITI MUALIMAH, dan TUMIJAH karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. SAMIAN dan SITI MUALIMAH telah menerima kredit sebesar Rp 250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 09 Januari 2023, dengan TUMIJAH menyerahkan agunan berupa tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 01188 sebagai jaminan. Para pihak kemudian melakukan restrukturisasi pinjaman pada tanggal 07 Februari 2024 yang mengubah nominal angsuran menjadi Rp 5.745.064,- per bulan. Namun, SAMIAN dan SITI MUALIMAH tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran setelah restrukturisasi, sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp 230.191.023,-. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengadilan juga menyatakan SAMIAN dan SITI MUALIMAH telah wanprestasi dan memerintahkan keduanya membayar lunas sisa hutang sebesar Rp 230.191.023,- secara seketika. Terkait permintaan pelelangan harta milik TUMIJAH, hakim menolak permintaan tersebut karena pelelangan seharusnya dilakukan terhadap agunan yang diserahkan sebagai jaminan sesuai perjanjian, bukan terhadap harta milik TUMIJAH secara umum, sehingga amar putusan disesuaikan untuk memerintahkan pembayaran hutang tanpa memerintahkan pelelangan harta milik TUMIJAH secara langsung dalam amar yang diminta penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Cengkalsewu menggugat SAMIAN, SITI MUALIMAH, dan TUMIJAH karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. SAMIAN dan SITI MUALIMAH telah menerima kredit sebesar Rp 250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 09 Januari 2023, dengan TUMIJAH menyerahkan agunan berupa tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 01188 sebagai jaminan. Para pihak kemudian melakukan restrukturisasi pinjaman pada tanggal 07 Februari 2024 yang mengubah nominal angsuran menjadi Rp 5.745.064,- per bulan. Namun, SAMIAN dan SITI MUALIMAH tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran setelah restrukturisasi, sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp 230.191.023,-. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengadilan juga menyatakan SAMIAN dan SITI MUALIMAH telah wanprestasi dan memerintahkan keduanya membayar lunas sisa hutang sebesar Rp 230.191.023,- secara seketika. Terkait permintaan pelelangan harta milik TUMIJAH, hakim menolak permintaan tersebut karena pelelangan seharusnya dilakukan terhadap agunan yang diserahkan sebagai jaminan sesuai perjanjian, bukan terhadap harta milik TUMIJAH secara umum, sehingga amar putusan disesuaikan untuk memerintahkan pembayaran hutang tanpa memerintahkan pelelangan harta milik TUMIJAH secara langsung dalam amar yang diminta penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "SAMIAN dan SITI MUALIMAH menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99311207/7681/01/23 tanggal 09 Januari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TUMIJAH menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01188 atas nama TUMIJAH untuk menjamin pelunasan kredit SAMIAN dan SITI MUALIMAH.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TUMIJAH menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 Januari 2023 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak melakukan restrukturisasi pinjaman melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor 110321271/7681/02/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang mengubah nominal angsuran bulanan menjadi Rp 5.745.064,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SAMIAN dan SITI MUALIMAH tidak membayar angsuran kredit secara tepat waktu setelah masa restrukturisasi, sehingga menimbulkan tunggakan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada SAMIAN dan SITI MUALIMAH pada tanggal 03 Mei 2024, 03 Juni 2024, dan 24 Juni 2024 terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan pinjaman yang harus dibayar lunas oleh SAMIAN dan SITI MUALIMAH sebesar Rp 230.191.023,- terdiri dari pokok Rp 215.833.846,- dan bunga Rp 14.357.177,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pelelangan harta milik TUMIJAH untuk melunasi hutang, namun hakim menolak hal ini karena pelelangan seharusnya dilakukan terhadap agunan yang diserahkan, bukan harta milik pribadi TUMIJAH secara umum.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank sesuai perjanjian restrukturisasi, tapi sekarang ditagih tunggakan besar dan bank mau jual tanah jaminan saya, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17335, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak jaminan umum (general pledge) kreditor terhadap seluruh harta debitur. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menilai sah tidaknya tuntutan pelelangan harta milik pihak ketiga (Tergugat III) akibat wanprestasi debitur utama. Hal ini langsung menjawab pertanyaan awam mengenai kewenangan bank untuk menjual tanah jaminan saat terjadi sengketa tunggakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban mengganti rugi (wanprestasi), yaitu adanya kelalaian setelah dinyatakan lalai. Putusan menggunakan pasal ini untuk menentukan apakah Tergugat telah ingkar janji sehingga bank berhak menagih seluruh tunggakan sekaligus. Ini menjawab inti pertanyaan apakah tagihan tunggakan dan tindakan eksekusi tersebut sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah suatu perjanjian. Putusan menguji sah tidaknya Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian restrukturisasi sebagai dasar hukum tagihan dan jaminan. Tanpa perjanjian yang sah, tuntutan bank tidak berdasar. Oleh karena itu, pasal ini menjadi kerangka dasar untuk menilai validitas perjanjian yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23297, + "completion_tokens": 1600 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_161_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_161_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..36de96bbf5d40afac2c691f8555b125885cd4d5b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_161_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,111 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_161_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.629, + "query": 4.551, + "relevance": 0.0, + "total": 87.203 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27751, + "marked_chars": 27841 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27841, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Wegil menggugat Kartono dan Sulasmi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang tidak dilunasi sesuai Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, sita jaminan, dan pembayaran tunggakan pokok serta bunga. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah Para Tergugat diyakini telah melunasi utangnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Kartono dan Sulasmi menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kartono dan Sulasmi menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Baleadi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp 100.000.000,- kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Juli 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat karena adanya keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar tunggakan pokok sebesar Rp 54.420.000,- dan bunga sebesar Rp 18.556.280,- hingga tanggal 12 Juli 2024.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Para Tergugat telah melakukan perdamaian dengan melunasi seluruh utangnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Wegil mengajukan gugatan sederhana terhadap Kartono dan Sulasmi yang merupakan suami istri, dengan dalih wanprestasi atas Kredit Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah gagal melunasi tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 72.976.280,- serta telah menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan. Penggugat memohon agar perjanjian dinyatakan sah, wanprestasi ditegakkan, dan agunan dilelang untuk pelunasan hutang. Namun, dalam persidangan pertama pada tanggal 5 Agustus 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh utangnya melalui perdamaian. Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan Pasal 271 RV karena Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga perkara dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Wegil mengajukan gugatan sederhana terhadap Kartono dan Sulasmi yang merupakan suami istri, dengan dalih wanprestasi atas Kredit Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah gagal melunasi tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 72.976.280,- serta telah menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan. Penggugat memohon agar perjanjian dinyatakan sah, wanprestasi ditegakkan, dan agunan dilelang untuk pelunasan hutang. Namun, dalam persidangan pertama pada tanggal 5 Agustus 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh utangnya melalui perdamaian. Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan Pasal 271 RV karena Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga perkara dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Kartono dan Sulasmi menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kartono dan Sulasmi menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Baleadi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp 100.000.000,- kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Juli 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat karena adanya keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar tunggakan pokok sebesar Rp 54.420.000,- dan bunga sebesar Rp 18.556.280,- hingga tanggal 12 Juli 2024.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Para Tergugat telah melakukan perdamaian dengan melunasi seluruh utangnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas hutang bank lewat perdamaian, tapi kok dulu banknya masih mau menggugat saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7527, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9786, + "completion_tokens": 810 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..008d9d48859b1129ec1df62e68b9f576145d5a94 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.061, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.232, + "query": 3.772, + "relevance": 24.521, + "total": 120.587 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53557, + "marked_chars": 53737 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912P6QH /\n5942/12/2019, tertanggal 18 Desember 2018; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor: PK1912P6QH/5942/6/2018, tertanggal 18 Desember\n2018 ;\nHalaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 165/Pdt.G.S/2023/PN Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 133.950.175,00 (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus\nlima puluh ribu Seratus tujuh puluh lima rupiah), secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang un" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53737, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Mukhammad Ulin Nuha, Ika Afiana, Asrotun, dan Jamraji atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2019.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 6.006.700,- setiap bulan selama jangka waktu 48 bulan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Asrotun sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 133.950.175,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diserahkan Para Tergugat belum dibebani Hak Tanggungan sehingga statusnya merupakan jaminan umum.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas agunan yang diajukan, namun tidak pernah ada penetapan sita jaminan selama persidangan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen Unit Kayen menggugat Mukhammad Ulin Nuha, Ika Afiana, Asrotun, dan Jamraji karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2019 yang mengikat para tergugat untuk membayar angsuran kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Asrotun. Penggugat menyatakan para tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 133.950.175,- secara seketika dan sekaligus serta pelelangan agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut sebagian dengan menyatakan sah perjanjian hutang dan menyatakan para tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelelangan agunan untuk pelunasan hutang. Namun, permohonan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan selama persidangan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen Unit Kayen menggugat Mukhammad Ulin Nuha, Ika Afiana, Asrotun, dan Jamraji karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2019 yang mengikat para tergugat untuk membayar angsuran kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Asrotun. Penggugat menyatakan para tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 133.950.175,- secara seketika dan sekaligus serta pelelangan agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut sebagian dengan menyatakan sah perjanjian hutang dan menyatakan para tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelelangan agunan untuk pelunasan hutang. Namun, permohonan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan selama persidangan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Desember 2019.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 6.006.700,- setiap bulan selama jangka waktu 48 bulan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Asrotun sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 133.950.175,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diserahkan Para Tergugat belum dibebani Hak Tanggungan sehingga statusnya merupakan jaminan umum.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas agunan yang diajukan, namun tidak pernah ada penetapan sita jaminan selama persidangan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit bank tapi telat, sekarang bank minta lunasi sisa hutang dan jual tanah jaminan saya, apakah ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20383, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah tersebut sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) karena tidak ada sertifikat Hak Tanggungan. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang dasar hukum bank menuntut pelunasan dan pelaksanaan jaminan atas tanah tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (termasuk bunga/keuntungan yang diharapkan) akibat wanprestasi. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bagi bank untuk menuntut pembayaran sisa hutang pokok dan bunga tunggakan akibat keterlambatan pembayaran (wanprestasi) oleh debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk membatasi atau menguji klausul perjanjian (Surat Kuasa Menjual) yang dibuat para pihak, memastikan bahwa pelaksanaan jaminan tetap tunduk pada kerangka hukum yang berlaku." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23835, + "completion_tokens": 1257 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a1a4acb2ef535bae651334495613dbf1baeaddc7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,220 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_165_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.214, + "query": 4.004, + "relevance": 68.555, + "total": 192.81 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 66092, + "marked_chars": 66308 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara\n \nPihak\n \nSurat\n \nPengakuan\n \nHutang\n \nNomor:\nSPH:111284967/5937/03/24 tanggal 15 Maret 2024; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: SPH:111284967/5937/03/24 Tanggal 15\nMaret 2024;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat sebesar Rp. 369.944.993,- secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di\nDesa Mojoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan SHM \nNo. 540/Desa Mojoluhur, Kecamatan Jaken,\nKabupaten Pati atas nama Sumiti, dengan luas 4.980 m2 berdasarkan\nSurat Ukur No. 521/85 tanggal 31-12-85 dan tanah yang terletak di Desa\nSidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan\nhalaman 23 dari 25 Putusan Nomor 165/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, m" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 66308, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Jaken menggugat Roni Faselah, Siti Shofiyah, Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Roni Faselah dan Siti Shofiyah dengan jaminan tanah milik Sumiti dan Samiun. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 369.944.993,-, serta penjualan lelang agunan jika hutang tidak dilunasi. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian dengan memerintahkan pembayaran hutang dan penjualan lelang agunan, namun menolak permohonan sita jaminan karena tidak diajukan selama pemeriksaan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Roni Faselah dan Siti Shofiyah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 111284967/5937/03/24 tanggal 15 Maret 2024 untuk menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp. 358.077.794,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Roni Faselah dan Siti Shofiyah menerima pencairan kredit sebesar Rp. 358.077.794,- dari Penggugat berdasarkan kuitansi tanggal 15 Maret 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 540/Desa Mojoluhur atas nama Sumiti dan SHM No. 420/Desa Sidoluhur atas nama Samiun untuk menjamin pelunasan hutang Roni Faselah dan Siti Shofiyah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Roni Faselah dan Siti Shofiyah wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Roni Faselah dan Siti Shofiyah tidak membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 9.437.131,- sesuai jadwal dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Roni Faselah dan Siti Shofiyah pada tanggal 3 Juni 2024, 25 Juni 2024, dan 4 Juli 2024 terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya pinjaman kredit yang macet dan mohon waktu untuk melunasi hutang tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Roni Faselah dan Siti Shofiyah ditetapkan sebesar Rp. 369.944.993,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Jaken mengajukan gugatan sederhana terhadap Roni Faselah, Siti Shofiyah, Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Roni Faselah dan Siti Shofiyah yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Maret 2024, dengan pokok pinjaman Rp. 358.077.794,- dan jangka waktu 60 bulan. Sebagai jaminan, Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah menyerahkan dua bidang tanah (SHM No. 540/Desa Mojoluhur dan SHM No. 420/Desa Sidoluhur) serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Roni Faselah dan Siti Shofiyah terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sehingga Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan. Para Tergugat mengakui adanya hutang macet namun meminta waktu untuk melunasi. Pengadilan menetapkan bahwa Roni Faselah dan Siti Shofiyah telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang sebesar Rp. 369.944.993,- secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tanah jaminan milik Sumiti dan Samiun akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan, namun gugatan lainnya dikabulkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Jaken mengajukan gugatan sederhana terhadap Roni Faselah, Siti Shofiyah, Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Roni Faselah dan Siti Shofiyah yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Maret 2024, dengan pokok pinjaman Rp. 358.077.794,- dan jangka waktu 60 bulan. Sebagai jaminan, Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah menyerahkan dua bidang tanah (SHM No. 540/Desa Mojoluhur dan SHM No. 420/Desa Sidoluhur) serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Roni Faselah dan Siti Shofiyah terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sehingga Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan. Para Tergugat mengakui adanya hutang macet namun meminta waktu untuk melunasi. Pengadilan menetapkan bahwa Roni Faselah dan Siti Shofiyah telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang sebesar Rp. 369.944.993,- secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tanah jaminan milik Sumiti dan Samiun akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan, namun gugatan lainnya dikabulkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Roni Faselah dan Siti Shofiyah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 111284967/5937/03/24 tanggal 15 Maret 2024 untuk menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp. 358.077.794,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Roni Faselah dan Siti Shofiyah menerima pencairan kredit sebesar Rp. 358.077.794,- dari Penggugat berdasarkan kuitansi tanggal 15 Maret 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 540/Desa Mojoluhur atas nama Sumiti dan SHM No. 420/Desa Sidoluhur atas nama Samiun untuk menjamin pelunasan hutang Roni Faselah dan Siti Shofiyah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sumiti, Samiun, dan Uswatun Hasanah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Roni Faselah dan Siti Shofiyah wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Roni Faselah dan Siti Shofiyah tidak membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 9.437.131,- sesuai jadwal dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Roni Faselah dan Siti Shofiyah pada tanggal 3 Juni 2024, 25 Juni 2024, dan 4 Juli 2024 terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya pinjaman kredit yang macet dan mohon waktu untuk melunasi hutang tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Roni Faselah dan Siti Shofiyah ditetapkan sebesar Rp. 369.944.993,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan teman saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank, tapi mereka malah tidak bayar cicilan dan sekarang mau lelang tanah saya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29131, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang wanprestasi (gagal bayar cicilan), pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa kewajiban membayar cicilan adalah 'perbuatan sesuatu' atau 'memberikan sesuatu' yang harus dipenuhi debitur. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalainya debitur (termasuk lewatnya waktu yang ditentukan). Dalam pertanyaan, masalah utamanya adalah teman tidak bayar cicilan (wanprestasi). Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai setelah lewatnya jatuh tempo pembayaran, yang memicu hak kreditur untuk menuntut pelaksanaan atau ganti rugi/lelang agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, akibat dari tidak bayar cicilan adalah ancaman lelang (eksekusi agunan) untuk melunasi hutang. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban termasuk akibat hukum dari wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, validitas perjanjian kredit dan perjanjian jaminan (yang menjadi dasar lelang tanah) bergantung pada apakah perjanjian tersebut sah menurut syarat-syarat dalam pasal ini. Putusan juga menguji sahnya surat pengakuan hutang berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Ini adalah prinsip dasar yang menopang alasan hakim mengapa teman Anda wajib membayar cicilan dan mengapa agunan dapat dieksekusi sesuai perjanjian. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar mengikatnya perjanjian kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur diperbolehkannya perjanjian bunga atas pinjaman. Meskipun pertanyaan menyebutkan 'uang jaminan' dan 'cicilan', inti sengketa bukan pada legalitas bunga, melainkan pada wanprestasi pembayaran pokok/cicilan dan eksekusi agunan. Pasal ini hanya mengatur aspek bunga, bukan kewajiban pokok atau akibat wanprestasi secara langsung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk tertulis untuk perjanjian bunga. Sama seperti Pasal 1765, ini bersifat spesifik pada aspek bunga. Pertanyaan awam berfokus pada kewajiban bayar cicilan dan konsekuensi lelang tanah akibat tidak bayar, bukan pada formalitas perjanjian bunga. Oleh karena itu, tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan inti masalah wanprestasi dan eksekusi agunan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29877, + "completion_tokens": 2110 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_167_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_167_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e976d206360e301f67176dbf446937f7e0ea20f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_167_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,148 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_167_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.06, + "query": 1.949, + "relevance": 32.576, + "total": 129.621 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51820, + "marked_chars": 51982 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara\n \nPihak,\n \nSurat\n \nPengakuan\n \nHutang\n \nNomor\n \n:\nKDHEW8UB/5963/11/2019, tanggal 29 November 2019;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : KDHEW8UB/5963/11/2019,\ntanggal 29 November 2019;\n4.\nMenghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas\nseketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat\nsebesar Rp91.108.682,00 (sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu\nenam ratus delapan puluh dua rupiah);\n5.\nMemberikan hak kepada Penggugatuntuk melakukan penjualan\nagunan SHM No. 00751 Desa Purwosari, Kecamatan Tlogowungu,\nKabupaten Pati atas nama Purnomo, dengan luas 187 m2 berdasarkan\nSurat Ukur No. 00414/Purwosari/2013 tanggal 04-04-2013, melalui lelang\ndengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang\nHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51982, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tlogorejo menggugat Purnomo dan Dwi Susanti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat tersebut, menyatakan para Tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan wajib membayar hutang serta memberikan hak penjualan agunan, namun menolak permintaan pernyataan sah Surat Kuasa Menjual Agunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Purnomo dan Dwi Susanti menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor KDHEW8UB/5963/11/2019 tanggal 29 November 2019 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Purnomo menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00751 Desa Purwosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Purnomo sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan saat putusan adalah sebesar Rp91.108.682,- yang terdiri dari hutang pokok Rp67.591.815,- dan kewajiban bunga Rp23.516.867,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti Surat Kuasa Menjual Agunan yang sah secara hukum acara untuk tujuan parate eksekusi.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tlogorejo menggugat Purnomo dan Dwi Susanti yang merupakan suami istri dan pemilik agunan, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 29 November 2019 untuk menerima kredit sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan, serta menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00751 Desa Purwosari sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sehingga hutang macet sebesar Rp91.108.682,-, dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis dan mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana digugat. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp91.108.682,- secara seketika dan sekaligus. Pengadilan juga memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang apabila Para Tergugat tidak melunasi hutangnya. Namun, permohonan Penggugat untuk menyatakan sah Surat Kuasa Menjual Agunan ditolak karena tidak dibuktikan dengan bukti yang memadai, sehingga gugatan secara keseluruhan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tlogorejo menggugat Purnomo dan Dwi Susanti yang merupakan suami istri dan pemilik agunan, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 29 November 2019 untuk menerima kredit sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan, serta menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00751 Desa Purwosari sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sehingga hutang macet sebesar Rp91.108.682,-, dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis dan mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana digugat. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp91.108.682,- secara seketika dan sekaligus. Pengadilan juga memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang apabila Para Tergugat tidak melunasi hutangnya. Namun, permohonan Penggugat untuk menyatakan sah Surat Kuasa Menjual Agunan ditolak karena tidak dibuktikan dengan bukti yang memadai, sehingga gugatan secara keseluruhan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Purnomo dan Dwi Susanti menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor KDHEW8UB/5963/11/2019 tanggal 29 November 2019 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Purnomo menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00751 Desa Purwosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Purnomo sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan saat putusan adalah sebesar Rp91.108.682,- yang terdiri dari hutang pokok Rp67.591.815,- dan kewajiban bunga Rp23.516.867,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti Surat Kuasa Menjual Agunan yang sah secara hukum acara untuk tujuan parate eksekusi.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan tapi masih ditagih sisa hutang dan tanah jaminan mau dilelang, apa benar saya harus bayar lunas sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21538, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya terhadap proses eksekusi/lelang, yang merupakan inti pertanyaan pengguna mengenai kepastian lelang tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan mewajibkan pembayaran ganti rugi (hutang pokok dan bunga) karena tidak memenuhi kewajiban. Ini menjawab pertanyaan pengguna tentang kewajiban membayar lunas sisa hutang akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi kerangka hukum yang digunakan hakim untuk menilai batas kekuatan klausul perjanjian (Surat Pernyataan Penyerahan Agunan). Hakim menggunakan prinsip bahwa perjanjian dibatasi undang-undang untuk menolak klaim parate eksekusi (lelang langsung tanpa proses pengadilan) karena jaminan tidak berstatus Hak Tanggungan, sehingga menjawab aspek 'lelang' dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23233, + "completion_tokens": 1342 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_168_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_168_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f560674ca5f1760c2c9f6cc5cd5ad043fb40249f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_168_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_168_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.943, + "query": 6.327, + "relevance": 19.555, + "total": 103.844 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31778, + "marked_chars": 31886 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102326998/5950/05/23\ntangal 03 Mei 2023;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang No. SPH: 102326998/5950/05/23 tangal 03 Mei 2023;\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp. 262.605.176,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau\ntanah berikut bangunan yang terletak di Desa Genengmulyo Kecamatan\nJuwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.01057/Desa\nGenengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama 1.Eko\nJauharningsih 2.Syaburham Mahmud, dengan luas 267m² (Dua ratus\nEnam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.\n00513/Genengmulyo/2020 tanggal 09 April 2020, melalui lelang dengan\nperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)\nPati, untuk pelunasan hutang Tergugat;\nHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs in" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31886, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pati Gugatan Sederhana melawan Eko Jauharningsih terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, peletakan sita jaminan, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 262.605.176,-, serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes dengan pokok sebesar Rp 200.000.000,- dan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01057 atas nama Tergugat dan Syaburham Mahmud untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga menunggak pokok dan bunga sebesar Rp 262.605.176,- per tanggal 2 Juli 2024.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat secara lisan mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat jaminan berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan beralih kepada pihak lain.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp 200.000.000,- yang dijamin dengan agunan tanah. Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan secara lisan di persidangan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dengan menunggak pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp 262.605.176,- setelah melalui proses penagihan dan peringatan. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus. Apabila Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa agunan tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat agunan sudah dikuasai Penggugat, dan permohonan pernyataan sah gugatan secara keseluruhan ditolak karena gugatan hanya dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp 200.000.000,- yang dijamin dengan agunan tanah. Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan secara lisan di persidangan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dengan menunggak pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp 262.605.176,- setelah melalui proses penagihan dan peringatan. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus. Apabila Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa agunan tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat agunan sudah dikuasai Penggugat, dan permohonan pernyataan sah gugatan secara keseluruhan ditolak karena gugatan hanya dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes dengan pokok sebesar Rp 200.000.000,- dan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01057 atas nama Tergugat dan Syaburham Mahmud untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga menunggak pokok dan bunga sebesar Rp 262.605.176,- per tanggal 2 Juli 2024.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat secara lisan mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat jaminan berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan beralih kepada pihak lain.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi sekarang ditagih hutang kredit yang belum lunas, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31778, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam pertanyaan, pengguna menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta (termasuk agunan) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang yang belum lunas, sehingga memiliki hubungan langsung dengan masalah jaminan dan eksekusi hutang dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan, pengguna ditagih hutang yang belum lunas (wanprestasi). Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menagih tidak hanya pokok hutang, tetapi juga bunga dan biaya akibat keterlambatan pembayaran, yang merupakan inti dari sengketa tagihan kredit macet." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21102, + "completion_tokens": 1059 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5f1610d0471ae9c76168346e67070955e975e62 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.66, + "query": 1.719, + "relevance": 31.106, + "total": 134.524 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47255, + "marked_chars": 47390 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 109891898/8174/01/24 tanggal\n19 Januari 2024; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 109891898/8174/01/24 tanggal 19 Januari 2024;\n4.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp238.313.626,00 (dua ratus tiga puluh\ndelapan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan\nTergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut\nbangunan yang terletak di Desa Karangawen, Kecamatan Tambakromo,\nKabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00690/Desa\nKaarangawen, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Wakini,\ndengan luas 128 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 00662/Karangawen/2018\ntanggal 08-09-2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan\nKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang\nTergugat I dan Tergugat II;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu\nrupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Aris\nDwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk\nberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor\n16/Pdt.G.S/2025/PN Pti tanggal 12 F" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47390, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo II menggugat Wakini dan Jarmin atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp238.313.626,-, serta pelaksanaan lelang agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Wakini jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban pembayaran hutang, namun menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 109891898/8174/01/24 tanggal 19 Januari 2024 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp200.000.000,- dengan jatuh tempo pembayaran seluruhnya pada tanggal 19 Oktober 2024.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan dana kredit sebesar Rp200.000.000,- berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 19 Januari 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00690 atas nama Wakini sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang pokok sebesar Rp200.000.000,- dan bunga sebesar Rp38.313.626,- tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga total tunggakan Rp238.313.626,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2024, 15 November 2024, dan 2 Desember 2024.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I termasuk agunan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo II menggugat Wakini dan Jarmin yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit Kupedes. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 19 Januari 2024 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,- dengan jatuh tempo 19 Oktober 2024, serta menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Wakini sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebesar Rp238.313.626,- meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut namun menyatakan masih memiliki itikad untuk membayar. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp238.313.626,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Wakini akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo II menggugat Wakini dan Jarmin yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit Kupedes. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 19 Januari 2024 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,- dengan jatuh tempo 19 Oktober 2024, serta menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Wakini sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebesar Rp238.313.626,- meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut namun menyatakan masih memiliki itikad untuk membayar. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp238.313.626,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Wakini akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 109891898/8174/01/24 tanggal 19 Januari 2024 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp200.000.000,- dengan jatuh tempo pembayaran seluruhnya pada tanggal 19 Oktober 2024.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan dana kredit sebesar Rp200.000.000,- berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 19 Januari 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00690 atas nama Wakini sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang pokok sebesar Rp200.000.000,- dan bunga sebesar Rp38.313.626,- tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga total tunggakan Rp238.313.626,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2024, 15 November 2024, dan 2 Desember 2024.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I termasuk agunan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka tapi belum lunas, kenapa bank mau lelang rumah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21224, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengaitkan pasal ini dengan fakta bahwa jaminan yang diberikan berupa tanah tanpa Hak Tanggungan menjadikan Penggugat sebagai kreditur konkuren, sehingga hak eksekusi/lelang atas harta debitur untuk melunasi hutang berdasar pada pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menetapkan akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok hutang dan bunga) karena tidak memenuhi kewajibannya. Putusan menggunakan pasal ini untuk membenarkan tuntutan pembayaran hutang yang belum lunas sebagai dasar pelaksanaan eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi kerangka hukum yang digunakan hakim untuk menilai batas kekuatan perjanjian (Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual). Hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian dibatasi oleh undang-undang, sehingga meskipun ada klausul penjualan, proses eksekusi tetap harus mengikuti hukum acara perdata karena tidak memenuhi syarat Hak Tanggungan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22021, + "completion_tokens": 1476 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..321e0c225f7b18c11ae6a67272a815f822929e8f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_16_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.844, + "query": 3.401, + "relevance": 32.808, + "total": 121.105 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 73569, + "marked_chars": 73776 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDalam Eksepsi \n- \nMenolak eksepsi Tergugat; \nDalam Pokok Perkara: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; \n2. Menyatakan sah Jual Beli atas Kapal Feru Ardhana – 3 dimaksud dalam \nAkta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor Feru Ardhana – 3 Nomor : 04 \ntahun 2020 pada Kantor Notaris Susiana, SH ; \n3. Menyatakan sebagai milik Penggugat atas Objek Sengketa berupa Kapal \nFeru Ardhana – 3 para Tergugat untuk menyerahkan atas benda Objek \nSengketa berupa Kapal Feru Ardhana – 3 ; \n4. Menyatakan perbuatan dari para Tergugat yang tidak mau menyerahkan \nkepada Penggugat berupa Kapal Feru Ardhana-3 sebagai perbuatan \nwanprestasi; \n5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan atas benda objek sengketa \nberupa Kapal Feru Ardhana-3; \n6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) \nmasing-masing Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap hari \nketerlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini \nmempunyai kekuatan hukum tetap; \n7. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau tanggung \nrenteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. \n470.000,00, (empat ratus tujuh pulu ribu rupiah) \n8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenolak gugatan Penggugat Rekonvesi; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 73776, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] atas sengketa jual beli Kapal Feru Ardhana-3, dengan inti sengketa berupa ketidakserahan kapal tersebut setelah akad jual beli ditandatangani. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli, menyatakan kapal sebagai miliknya, memerintahkan penyerahan kapal, serta membayar ganti rugi dan uang paksa akibat wanprestasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Feru Ardhana-3 Nomor 04 tahun 2020 di hadapan Notaris Susiana, SH pada tanggal 20 April 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp1.000.000.000,- kepada Tergugat untuk harga kapal tersebut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membalik nama kapal menjadi atas namanya melalui Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3357 tanggal 02 Juni 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyerahkan kapal Feru Ardhana-3 kepada Penggugat meskipun telah dilakukan somasi sebanyak dua kali.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa mereka tidak pernah hadir atau menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris Susiana, SH pada tahun 2020 maupun 2022.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Penggugat memiliki hutang sebesar Rp2.500.000.000,- dan akta jual beli dibuat dalam keadaan dipaksa.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan kerugian material dan immaterial sebesar Rp5.575.000.000,- akibat wanprestasi Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan [NAMA_ORANG] terhadap [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] terkait sengketa jual beli Kapal Feru Ardhana-3. Penggugat berdalil telah terjadi perjanjian jual beli yang dituangkan dalam akta notaris pada 20 April 2020, di mana Penggugat telah membayar lunas dan membalik nama kapal, namun Tergugat menolak menyerahkan kapal tersebut. Tergugat membantah dengan dalil tidak pernah menandatangani akta jual beli dan mengklaim adanya hutang serta paksaan, serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk membatalkan akta jual beli. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan gugatan rekonvensi karena tidak berhasil membantah kekuatan pembuktian akta otentik jual beli. Hakim menetapkan bahwa jual beli kapal sah dan mengikat, sehingga Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak menyerahkan kapal. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan sah jual beli, menyatakan kapal sebagai milik Penggugat, dan memerintahkan Tergugat menyerahkan kapal serta membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- per hari keterlambatan, namun tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.575.000.000,- ditolak karena dianggap sebagai potensi pendapatan yang belum pasti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan [NAMA_ORANG] terhadap [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] terkait sengketa jual beli Kapal Feru Ardhana-3. Penggugat berdalil telah terjadi perjanjian jual beli yang dituangkan dalam akta notaris pada 20 April 2020, di mana Penggugat telah membayar lunas dan membalik nama kapal, namun Tergugat menolak menyerahkan kapal tersebut. Tergugat membantah dengan dalil tidak pernah menandatangani akta jual beli dan mengklaim adanya hutang serta paksaan, serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk membatalkan akta jual beli. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan gugatan rekonvensi karena tidak berhasil membantah kekuatan pembuktian akta otentik jual beli. Hakim menetapkan bahwa jual beli kapal sah dan mengikat, sehingga Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak menyerahkan kapal. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan sah jual beli, menyatakan kapal sebagai milik Penggugat, dan memerintahkan Tergugat menyerahkan kapal serta membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- per hari keterlambatan, namun tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.575.000.000,- ditolak karena dianggap sebagai potensi pendapatan yang belum pasti.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Feru Ardhana-3 Nomor 04 tahun 2020 di hadapan Notaris Susiana, SH pada tanggal 20 April 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp1.000.000.000,- kepada Tergugat untuk harga kapal tersebut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membalik nama kapal menjadi atas namanya melalui Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3357 tanggal 02 Juni 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyerahkan kapal Feru Ardhana-3 kepada Penggugat meskipun telah dilakukan somasi sebanyak dua kali.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa mereka tidak pernah hadir atau menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris Susiana, SH pada tahun 2020 maupun 2022.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Penggugat memiliki hutang sebesar Rp2.500.000.000,- dan akta jual beli dibuat dalam keadaan dipaksa.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan kerugian material dan immaterial sebesar Rp5.575.000.000,- akibat wanprestasi Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan balik nama kapal, tapi penjualnya menolak serahkan kapalnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23019, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (gagal memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan, penjual menolak menyerahkan kapal setelah pembayaran lunas, yang merupakan bentuk ketidakpemenuhan perikatan. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menilai wanprestasi dan akibat hukumnya (ganti rugi/pemenuhan prestasi), sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, adanya perjanjian jual beli yang sah adalah prasyarat utama sebelum dapat menuntut penyerahan kapal. Putusan menggunakan pasal ini untuk memvaliditas perjanjian jual beli kapal antara pembeli dan penjual, sehingga menjadi dasar hukum bahwa perjanjian tersebut mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dalam pertanyaan, penjual yang menolak menyerahkan kapal telah melanggar kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang sah. Putusan merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian jual beli tersebut mengikat kedua belah pihak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28861, + "completion_tokens": 1277 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ba698a885f5633972376397b78bdf637be768a5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.219, + "query": 4.526, + "relevance": 28.194, + "total": 142.967 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52390, + "marked_chars": 52534 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001K1GN/5951/01/2020,\ntertanggal 21 Januari 2020 ; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor : PK2001K1GN/5951/01/2020, tertanggal 21 Januari 2020 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 123.648.163,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat\npuluh delapan seratus enam puluh empat tiga rupiah), secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No.\n1067 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, luas 170 m2\nberdasarkan Surat Ukur No. 00050/Myhj/2000 tanggal 24-2-2000 atas nama\nSARNI Binti RASIMAN (Tergugat III) (Bukti P-8) melalui lelang dengan\nperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati\nuntuk pelunasan hutang Para Tergugat ;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Grace\nMeilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga\noleh Hakim tersebut, dibantu Hanik Maghfiroh, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri\nKuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II secara e-litigasi \n \n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52534, + "frame": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pati Kota 1, menggugat Tergugat I (Rifky Indra Widadi), Tergugat II (Rindi Antika Puji Astuti), Tergugat III (Sarni), dan Tergugat IV (Paijo) atas wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Inti sengketa adalah ketidakpatuhan Tergugat I dan II membayar angsuran pinjaman sebesar Rp175.000.000 yang dijamin dengan agunan tanah milik Tergugat III. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang Rp123.648.163, serta pelaksanaan lelang agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit mikro sebesar Rp175.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Januari 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp4.526.700 selambat-lambatnya tanggal 21.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1067 Desa Mulyoharjo untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan II wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 2, 8, dan 15 Agustus 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp123.648.163 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp97.647.700 dan tunggakan bunga Rp26.000.463.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui telah menerima pinjaman, mengakui sisa hutang, dan menyatakan keterlambatan pembayaran disebabkan penurunan omset usaha serta meminta waktu 6 bulan untuk melunasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan selama persidangan berlangsung.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diserahkan belum dibebani Hak Tanggungan sehingga jaminan bersifat umum dan pelaksanaan lelang mengikuti proses hukum acara perdata.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur utama menerima pinjaman sebesar Rp175.000.000 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan, sementara Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan serta memberikan kuasa menjual untuk menjamin pelunasan hutang tersebut. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah lalai membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp123.648.163, dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Tergugat I dan II mengakui adanya hutang dan wanprestasi akibat penurunan omset usaha, namun memohon keringan waktu pembayaran. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan pelaksanaan lelang agunan milik Tergugat III melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Gugatan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak pernah dikeluarkan penetapan sita selama persidangan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur utama menerima pinjaman sebesar Rp175.000.000 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan, sementara Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan serta memberikan kuasa menjual untuk menjamin pelunasan hutang tersebut. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah lalai membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp123.648.163, dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Tergugat I dan II mengakui adanya hutang dan wanprestasi akibat penurunan omset usaha, namun memohon keringan waktu pembayaran. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan pelaksanaan lelang agunan milik Tergugat III melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Gugatan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak pernah dikeluarkan penetapan sita selama persidangan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit mikro sebesar Rp175.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Januari 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp4.526.700 selambat-lambatnya tanggal 21.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1067 Desa Mulyoharjo untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan II wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 2, 8, dan 15 Agustus 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp123.648.163 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp97.647.700 dan tunggakan bunga Rp26.000.463.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui telah menerima pinjaman, mengakui sisa hutang, dan menyatakan keterlambatan pembayaran disebabkan penurunan omset usaha serta meminta waktu 6 bulan untuk melunasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan selama persidangan berlangsung.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diserahkan belum dibebani Hak Tanggungan sehingga jaminan bersifat umum dan pelaksanaan lelang mengikuti proses hukum acara perdata.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan pinjaman tapi masih ditagih sisa hutang, padahal saya sudah serahkan tanah sebagai jaminan, apakah saya harus bayar lunas sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18424, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (jaminan umum) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah yang diserahkan (sebagai jaminan umum, bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya terhadap hak eksekusi penggugat. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang hubungan antara pembayaran hutang, status jaminan, dan kewajiban pelunasan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Putusan secara eksplisit mengaitkan ketidaklunasan hutang dengan status wanprestasi debitur, yang menjadi dasar hukum untuk menuntut pembayaran sisa hutang dan pelaksanaan eksekusi. Ini menjawab inti pertanyaan apakah debitur harus membayar lunas akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Hakim mengutip pasal ini untuk membatasi atau menafsirkan isi perjanjian (Surat Kuasa Menjual) dan memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut tetap dalam koridor hukum yang berlaku, yang relevan dengan validitas tuntutan pelunasan berdasarkan perjanjian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23081, + "completion_tokens": 1590 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2dd90a85e4b883dd403a2d2bec5380f3f874985b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_170_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.726, + "query": 7.131, + "relevance": 89.916, + "total": 181.807 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47282, + "marked_chars": 47462 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Para Tergugat\ntelah dipanggil secara patut, namun tidak hadir; \n2.\nMengabulkan\n \ngugatan\nPenggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan\n \nsah\n \ndan\nmempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat\nPengakuan Hutang Nomor 100436245/5956/02/23 tanggal 25 Februari\n2023; \n Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pdt.GS/2024/PN. \nPti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenyatakan demi hukum\nperbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi\nkewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor\n100436245/5956/02/23 tanggal 25 Februari 2023; \n5.\nMenghukum Para Tergugat\nuntuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh hutang/kreditnya\nkepada Penggugat sebesar Rp. 235.750.000,-(dua ratus tiga\npuluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan\napabil" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47462, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Ngablak menggugat Wiwit Kus Utami dan Sutono atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, penghukuman pembayaran hutang beserta bunga/denda, serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 25 Februari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 200.000.000 dengan jangka waktu 11 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik atas nama Sutono sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak tanggal 25 Januari 2024.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan jumlah hutang tunggakan pokok dan bunga/denda sebesar Rp 256.841.084.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, dengan dalil adanya wanprestasi atas perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Februari 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima kredit pokok sebesar Rp 200.000.000 dengan jangka waktu 11 bulan dan menyerahkan agunan berupa sertifikat Hak Milik serta surat kuasa penjualan. Penggugat mengklaim Tergugat tidak membayar angsuran sejak Januari 2024 dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran seluruh hutang beserta bunga dan denda sebesar Rp 256.841.084 serta penjualan agunan melalui lelang. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan memenuhi syarat perikatan, serta Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi sehingga dalam keadaan wanprestasi. Namun, dalil Penggugat mengenai hak menagih hutang secara seketika tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit ditolak karena tidak dibuktikan dengan bukti surat. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan sah perjanjian dan wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar hutang sebesar Rp 235.750.000 (terdiri dari pokok dan bunga) dengan ketentuan harta milik Tergugat dilelang jika tidak membayar, sambil menolak gugatan selain dan selebihnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, dengan dalil adanya wanprestasi atas perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Februari 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima kredit pokok sebesar Rp 200.000.000 dengan jangka waktu 11 bulan dan menyerahkan agunan berupa sertifikat Hak Milik serta surat kuasa penjualan. Penggugat mengklaim Tergugat tidak membayar angsuran sejak Januari 2024 dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran seluruh hutang beserta bunga dan denda sebesar Rp 256.841.084 serta penjualan agunan melalui lelang. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan memenuhi syarat perikatan, serta Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi sehingga dalam keadaan wanprestasi. Namun, dalil Penggugat mengenai hak menagih hutang secara seketika tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit ditolak karena tidak dibuktikan dengan bukti surat. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan sah perjanjian dan wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar hutang sebesar Rp 235.750.000 (terdiri dari pokok dan bunga) dengan ketentuan harta milik Tergugat dilelang jika tidak membayar, sambil menolak gugatan selain dan selebihnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 25 Februari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 200.000.000 dengan jangka waktu 11 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik atas nama Sutono sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak tanggal 25 Januari 2024.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan jumlah hutang tunggakan pokok dan bunga/denda sebesar Rp 256.841.084.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang pinjaman ke sepasang suami istri dan mereka sudah tanda tangan surat utang, tapi mereka berhenti bayar angsuran sejak beberapa bulan lalu dan saya sudah kasih tiga surat peringatan, apa saya bisa paksa mereka bayar lunas sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21432, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum terkait umur serta perkawinan. Dalam pertanyaan dan putusan, isu utamanya adalah wanprestasi (kelalaian membayar utang) setelah perjanjian dianggap sah. Tidak ada dalil atau fakta bahwa Tergugat adalah anak di bawah umur atau tidak cakap hukum, sehingga pasal ini tidak mengatur substansi sengketa wanprestasi yang sedang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa seluruh harta milik debitur (bergerak dan tidak bergerak) menjadi jaminan bagi perikatan utang. Dalam pertanyaan, Penggugat ingin 'memaksa mereka bayar lunas', yang implikasinya adalah eksekusi terhadap harta debitur jika tidak membayar. Putusan juga menyebutkan bahwa jika tidak dibayar, harta milik Tergugat dilelang. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi hak kreditur untuk menagih utang dari seluruh harta debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga keterlambatan (interest of delay) dan biaya yang timbul akibat wanprestasi. Meskipun putusan menyebutkan adanya tunggakan bunga, pertanyaan awam fokus pada hak untuk 'memaksa bayar lunas' (eksekusi utang pokok dan kewajiban utama) akibat wanprestasi, bukan spesifik pada perhitungan bunga keterlambatan atau mekanisme pembuktian kerugian. Pasal 1250 lebih bersifat teknis perhitungan akibat hukum, bukan kerangka utama untuk menjawab apakah pengggugat bisa menagih lunas akibat wanprestasi (yang lebih ditopang Pasal 1238/1320/1131). Namun, melihat instruksi ketat, pasal ini mengatur 'akibat hukum' wanprestasi. Tapi, dalam konteks pertanyaan 'bisa paksa bayar lunas', Pasal 1131 (jaminan harta) dan Pasal 1320 (syarat sah perjanjian) lebih esensial. Pasal 1250 hanya mengatur komponen bunga, bukan hak penagihan pokok secara keseluruhan. Oleh karena itu, dianggap kurang relevan secara substantif dibanding pasal lain untuk menjawab inti pertanyaan 'hak menagih lunas'. *Koreksi*: Instruksi mengatakan cakup pasal yang mengatur 'akibat hukum'. Pasal 1250 mengatur akibat hukum (bunga). Namun, pertanyaan adalah 'bisa paksa bayar lunas'. Jawaban ya karena ada wanprestasi. Pasal 1250 tidak menjawab 'bisa tidak', tapi menjawab 'berapa'. Jadi kurang relevan untuk pertanyaan hak/kebolehan hukum (legal basis for acceleration/execution)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, dasar tuntutan adalah 'mereka sudah tanda tangan surat utang'. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1320 untuk membuktikan bahwa perjanjian kredit tersebut sah dan mengikat. Tanpa kesahahan perjanjian ini, tidak ada dasar hukum untuk menuntut wanprestasi. Jadi, pasal ini menjadi fondasi substantif dari hubungan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ketidakcakapan membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Tidak ada fakta atau dalil dalam pertanyaan maupun putusan yang menyanggah kecakapan hukum Tergugat. Isu sengketa adalah kelalaian membayar (wanprestasi), bukan cacat kehendak atau ketidakcakapan subjek hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perikatan karena cacat kehendak (kekeliruan, paksaan, penipuan). Pertanyaan dan putusan tidak membahas pembatalan perjanjian, melainkan penagihan utang akibat wanprestasi. Tidak ada unsur cacat kehendak yang didalilkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22346, + "completion_tokens": 1957 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_171_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_171_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3d75660f0bc28378056c49fd1c45b2d744d57308 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_171_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_171_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.454, + "query": 4.793, + "relevance": 32.523, + "total": 129.805 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46728, + "marked_chars": 46872 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah\ndan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97147243/5942/10/22 tanggal 28\nOktober 2022;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: 97147243/5942/10/22 tanggal 28 Oktober 2022;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp63.246.631,00 (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu ena\nm ratus tiga puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Pengguga" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46872, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Suwadi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran hutang sebesar Rp63.246.631,-, serta pelaksanaan lelang agunan berupa tanah dan bangunan jika hutang tidak dilunasi. Gugatan ini diputus sebagian secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp50.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 97147243/5942/10/22 tanggal 28 Oktober 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mewajibkan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sekali lunas sebesar Rp63.246.631,- selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01068/Beketel atas nama Suwadi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp63.246.631,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp50.000.000,- dan tunggakan bunga Rp13.246.631,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Suwadi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Surat Pengakuan Hutang kredit sebesar Rp63.246.631,- yang jatuh tempo pada 28 Juli 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan meminta pengadilan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menetapkan wanprestasi, menghukum Tergugat membayar sisa hutang, serta memerintahkan lelang agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Suwadi jika pembayaran tidak dilakukan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang serta memungkinkan pelaksanaan lelang agunan melalui proses eksekusi perdata setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun menolak permohonan sita jaminan karena belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Suwadi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Surat Pengakuan Hutang kredit sebesar Rp63.246.631,- yang jatuh tempo pada 28 Juli 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan meminta pengadilan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menetapkan wanprestasi, menghukum Tergugat membayar sisa hutang, serta memerintahkan lelang agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Suwadi jika pembayaran tidak dilakukan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang serta memungkinkan pelaksanaan lelang agunan melalui proses eksekusi perdata setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun menolak permohonan sita jaminan karena belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp50.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 97147243/5942/10/22 tanggal 28 Oktober 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mewajibkan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sekali lunas sebesar Rp63.246.631,- selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01068/Beketel atas nama Suwadi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp63.246.631,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp50.000.000,- dan tunggakan bunga Rp13.246.631,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka kredit bank tapi sisa hutangnya tidak lunas dan bank mau jual tanah jaminan saya, apa saya harus bayar lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21119, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya sebagai kreditur konkuren, yang menjadi dasar hukum bagi gugatan eksekusi/lelang tanah untuk melunasi sisa hutang yang disengketakan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum utama bagi hakim untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang (pokok dan bunga) serta konsekuensi eksekusi harta jaminan, yang menjawab inti pertanyaan apakah debitur masih berkewajiban membayar sisa hutang setelah bayar uang muka." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan/undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa perjanjian pengakuan hutang mengikat Tergugat untuk memenuhi kewajibannya (pelunasan), sehingga menjadi kerangka hukum yang menopang alasan hakim bahwa Tergugat tetap wajib melunasi hutang meskipun telah menyerahkan agunan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21583, + "completion_tokens": 1417 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_174_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_174_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..172f3f8412ce90e3cab7c65988420307d68e0382 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_174_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_174_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.635, + "query": 2.901, + "relevance": 23.934, + "total": 95.493 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38384, + "marked_chars": 38510 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106614202/8160/09/23\ntanggal 27 September 2023;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat / Pemilik Agunan;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : 106614202/8160/09/23 tanggal 27 September 2023;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp176.845.334,00\n(Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga\nratus tiga puluh empat rupiah);\n6.\nMemberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan\nagunan BPKB dengan No. U-03026603, Dk Kluwung RT 06 RW 02,\nDesa Tambahagung, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sri\nWahyuni, dengan plat K 8618 KS. dengan nomor rangka\nMHMFE74P48K023861 dan nomor mesin 4D34TDY8112 berdasarkan\nNomor Faktur 001368/01/2009 tanggal 07 Januari 2009 dengan cara\nmenjual secara bawah tangan atau melalui lelang dengan perantara\nKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang\ndan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat,\napabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;\n7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara\nyang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp237.500,00 (dua ratus tiga\npuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh\nWira Indra Bangsa, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri\nHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38510, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk mengajukan gugatan sederhana terhadap Ikhsan Suryana atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan fidusia. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 7 bulan terhitung mulai 27 September 2023 sampai dengan 27 April 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 106614202/8160/09/23 tanggal 27 September 2023 yang mengikat para pihak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa BPKB truk dengan nomor U-03026603 atas nama Sri Wahyuni sebagai jaminan kredit melalui perjanjian fidusia.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap hutangnya sehingga menunggak hingga jatuh tempo.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunaikan kewajibannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat secara lisan di persidangan mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terhadap Ikhsan Suryana. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 27 September 2023 dan menyerahkan BPKB truk atas nama Sri Wahyuni sebagai agunan fidusia. Tergugat dinyatakan lalai dan wanprestasi karena tidak membayar angsuran meskipun telah diberi peringatan, serta mengakui hal tersebut di persidangan. Pengadilan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp176.845.334,- secara seketika dan tunai, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui bawah tangan atau lelang jika Tergugat tidak melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terhadap Ikhsan Suryana. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 27 September 2023 dan menyerahkan BPKB truk atas nama Sri Wahyuni sebagai agunan fidusia. Tergugat dinyatakan lalai dan wanprestasi karena tidak membayar angsuran meskipun telah diberi peringatan, serta mengakui hal tersebut di persidangan. Pengadilan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp176.845.334,- secara seketika dan tunai, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui bawah tangan atau lelang jika Tergugat tidak melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 7 bulan terhitung mulai 27 September 2023 sampai dengan 27 April 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 106614202/8160/09/23 tanggal 27 September 2023 yang mengikat para pihak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa BPKB truk dengan nomor U-03026603 atas nama Sri Wahyuni sebagai jaminan kredit melalui perjanjian fidusia.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap hutangnya sehingga menunggak hingga jatuh tempo.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunaikan kewajibannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat secara lisan di persidangan mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ambil kredit bank dan serahkan BPKB truk sebagai jaminan, tapi sampai sekarang belum bisa bayar angsuran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38384, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang kredit dengan jaminan BPKB dan ketidakmampuan bayar, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta debitur (termasuk agunan) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang, sebagaimana didalilkan dan dipertimbangkan dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan mengenai konsekuensi tidak bisa membayar angsuran, pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bagi bank untuk menagih sisa hutang beserta bunga dan denda yang timbul akibat kelalaian debitur, sebagaimana menjadi inti sengketa dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25189, + "completion_tokens": 983 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_176_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_176_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4dab160553cbad6aeca315f794be2d29db588fc0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_176_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_176_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.095, + "query": 6.651, + "relevance": 29.194, + "total": 129.971 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49364, + "marked_chars": 49517 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 595101017683100 tanggal\n30 Agustus 2022;\nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nNomor : 595101017683100 tanggal 30 Agustus 2022;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang/kreditnya\nsebesar Rp188.447.482,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus\nempat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat\ntidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk\nmelunasi huta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49517, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat M Nur Jahidin dan Sri Kuswati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp188.447.482,00 secara seketika dan sekaligus, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 595101017683100 tanggal 30 Agustus 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp200.000.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp200.000.000,00 kepada Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00736 serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2023, 03 Agustus 2023, dan 05 Agustus 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga posisi tertentu sebesar Rp188.447.482,00 yang terdiri dari sisa pokok Rp178.456.531,00 dan sisa bunga Rp9.982.151,00.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya utang sebagaimana digugat dan menyatakan masih sanggup mencicil utang tersebut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat M Nur Jahidin dan Sri Kuswati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 Agustus 2022. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp200.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00736 serta Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah memberikan tiga surat peringatan. Para Tergugat hadir dalam persidangan dan mengakui adanya utang serta wanprestasi, namun memohon waktu untuk melakukan pembayaran. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp188.447.482,00 secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat M Nur Jahidin dan Sri Kuswati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 Agustus 2022. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp200.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00736 serta Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah memberikan tiga surat peringatan. Para Tergugat hadir dalam persidangan dan mengakui adanya utang serta wanprestasi, namun memohon waktu untuk melakukan pembayaran. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp188.447.482,00 secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 595101017683100 tanggal 30 Agustus 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp200.000.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp200.000.000,00 kepada Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00736 serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2023, 03 Agustus 2023, dan 05 Agustus 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga posisi tertentu sebesar Rp188.447.482,00 yang terdiri dari sisa pokok Rp178.456.531,00 dan sisa bunga Rp9.982.151,00.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya utang sebagaimana digugat dan menyatakan masih sanggup mencicil utang tersebut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan terima uang bank, tapi saya berhenti bayar angsuran dan sekarang bank mau lelang tanah jaminan saya, apa saya bisa minta waktu lagi buat bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21424, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya terhadap proses eksekusi/lelang. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang dasar hukum bank melakukan lelang atas tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (termasuk bunga) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menghitung total tunggakan (pokok + bunga) yang harus dibayar Tergugat. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang kewajiban pembayaran dan konsekuensi berhenti bayar angsuran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya hal yang tegas disebut, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan/undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk membatasi perjanjian surat kuasa menjual agunan, menegaskan bahwa perjanjian tersebut tetap tunduk pada batas-batas hukum (seperti tidak adanya parate eksekusi tanpa Hak Tanggungan). Ini substantif menjawab pertanyaan tentang kekuatan klausul lelang dalam surat utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22753, + "completion_tokens": 1421 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_177_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_177_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43493d8dfc3e7f87292f690ceeec598f559cb815 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_177_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_177_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.895, + "query": 2.991, + "relevance": 63.718, + "total": 136.639 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56798, + "marked_chars": 56978 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak\nhadir;\nHalaman 19 dari 21 Putusan No 177/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No.103722045/807/06/2023\ntanggal 19 Juni 2023,\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak \nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat \nPengakuan hutang No.103722045/807/06/2023 tanggal 19\nJuni 2023,\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan\nangsurannya sampai dengan bulan Juli 2024 sejumlah Rp.\n22.477.580,00 secara seketika dan sekaligus lunas;\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara\nyang timbul sejumlah Rp.267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu\nrupiah). \nDemikian diputuskan pada ha" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56978, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Miftahur Rohman dan Njulisiska sebagai suami istri atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, pernyataan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga, serta pelaksanaan lelang agunan untuk pelunasan hutang. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik atas nama Njulisiska sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar kewajiban pokok dan bunga yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 1 Mei, 1 Juni, dan 1 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara terpisah dalam gugatan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut lelang seluruh agunan untuk melunasi sisa hutang hingga jatuh tempo akhir kredit.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Miftahur Rohman dan Njulisiska yang merupakan suami istri atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan, namun gagal membayar angsuran pokok dan bunga yang jatuh tempo pada Juli 2024 sebesar Rp. 22.477.580,- setelah melalui tiga kali surat peringatan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar tunggakan hingga Juli 2024 secara seketika dan sekaligus. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara terpisah, dan tuntutan untuk melelang agunan segera ditolak karena sisa angsuran masih dapat dibayar pada bulan-bulan berikutnya hingga jatuh tempo akhir kredit." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Miftahur Rohman dan Njulisiska yang merupakan suami istri atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan, namun gagal membayar angsuran pokok dan bunga yang jatuh tempo pada Juli 2024 sebesar Rp. 22.477.580,- setelah melalui tiga kali surat peringatan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar tunggakan hingga Juli 2024 secara seketika dan sekaligus. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara terpisah, dan tuntutan untuk melelang agunan segera ditolak karena sisa angsuran masih dapat dibayar pada bulan-bulan berikutnya hingga jatuh tempo akhir kredit.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik atas nama Njulisiska sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar kewajiban pokok dan bunga yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 1 Mei, 1 Juni, dan 1 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara terpisah dalam gugatan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut lelang seluruh agunan untuk melunasi sisa hutang hingga jatuh tempo akhir kredit.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi gagal bayar beberapa kali, apakah tanah saya bisa langsung dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27623, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang kegagalan bayar cicilan, pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengidentifikasi bahwa kewajiban debitur adalah 'memberikan sesuatu' (uang cicilan). Ketidakpemenuhan kewajiban ini merupakan inti dari sengketa wanprestasi yang memicu pertanyaan tentang akibat hukum (lelang agunan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai (melalui surat peringatan atau lewat waktu). Pertanyaan awam mengenai 'gagal bayar beberapa kali' secara substantif berkaitan dengan apakah kondisi ini telah memenuhi unsur 'lalai' menurut pasal ini. Tanpa pemenuhan unsur lalai ini, hak kreditur untuk mengeksekusi agunan (lelang) belum muncul secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Pasal ini menjadi kerangka hukum yang menghubungkan kegagalan bayar (wanprestasi) dengan hak kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban, yang dalam praktik perbankan sering kali berujung pada eksekusi agunan jika pembayaran tidak juga dilakukan. Ini menjawab aspek 'akibat hukum' dari pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal). Meskipun perjanjian kredit harus sah agar dapat dieksekusi, pertanyaan awam spesifik mengenai 'apakah tanah bisa langsung dilelang' akibat 'gagal bayar' lebih fokus pada eksekusi wanprestasi dan status lalai, bukan pada validitas pembentukan perjanjiannya. Pasal ini bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab mekanisme eksekusi agunan akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur diperbolehkannya perjanjian bunga dalam peminjaman. Isinya tidak berkaitan dengan mekanisme eksekusi agunan, wanprestasi, atau akibat hukum dari kegagalan pembayaran cicilan. Relevansinya sangat tipis dan hanya bersifat incidental sebagai bagian dari isi perjanjian, bukan jawaban substantif untuk pertanyaan eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk dan besarnya bunga perjanjian (harus tertulis). Sama seperti Pasal 1765, pasal ini hanya mengatur aspek teknis bunga, bukan hak eksekusi agunan atau akibat hukum dari wanprestasi. Tidak ada hubungan substantif langsung dengan pertanyaan apakah tanah bisa dilelang karena gagal bayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26360, + "completion_tokens": 1510 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_179_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_179_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcff623aafe49c6cb0ba020022e2e29dff84af38 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_179_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_179_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.263, + "query": 3.753, + "relevance": 76.085, + "total": 174.145 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52829, + "marked_chars": 52991 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nPutusan no 179/Pdt.GS/2023/PN Pt\nHalaman 17 dari 19\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMenyatakan para Tergugat telah dipanggil\ndengan patut tetapi tidak hadir;\n2.\nMengabulkan\n \ngugatan\n \nPenggugat\nsebagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai\nkekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor:\n100737753/595003/23 tanggal 09 Maret 2023; \n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan\nTergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya\nyang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100737753/595003/23\ntanggal 09 Maret 2023..\n5.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II\nuntuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp75.912.476,00 secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk\nmel" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52991, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Dian Wahyu Ekawati, Joko Aribowo, Sugiharto, dan Warsini atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para debitur telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang untuk pelunasan hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian secara verstek karena para Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 100737753/5950/03/23 tanggal 09 Maret 2023 untuk menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp 75.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo menerima pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000 berdasarkan kuitansi tanggal 09 Maret 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sugiharto dan Warsini menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 614 atas nama Sugiharto sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sugiharto dan Warsini menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan apabila para debitur wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo atas keterlambatan pembayaran hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo sebesar Rp 75.912.476 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 72.175.497 dan tunggakan bunga Rp 3.736.979.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan agunan, namun permohonan ini ditolak karena tidak diajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Dian Wahyu Ekawati, Joko Aribowo, Sugiharto, dan Warsini karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo sebagai debitur utama telah menerima pinjaman sebesar Rp 75.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 09 Maret 2023, namun gagal melunasi angsuran sesuai jadwal. Sebagai jaminan, Sugiharto dan Warsini menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 614 dan memberikan kuasa kepada bank untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Bank telah memberikan tiga kali surat peringatan namun pembayaran tidak diterima. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan para debitur telah melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo membayar sisa hutang sebesar Rp 75.912.476 secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Sugiharto dan Warsini berupa agunan tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara prosedural selama pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Dian Wahyu Ekawati, Joko Aribowo, Sugiharto, dan Warsini karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo sebagai debitur utama telah menerima pinjaman sebesar Rp 75.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 09 Maret 2023, namun gagal melunasi angsuran sesuai jadwal. Sebagai jaminan, Sugiharto dan Warsini menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 614 dan memberikan kuasa kepada bank untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Bank telah memberikan tiga kali surat peringatan namun pembayaran tidak diterima. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan para debitur telah melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo membayar sisa hutang sebesar Rp 75.912.476 secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Sugiharto dan Warsini berupa agunan tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara prosedural selama pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 100737753/5950/03/23 tanggal 09 Maret 2023 untuk menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp 75.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo menerima pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000 berdasarkan kuitansi tanggal 09 Maret 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sugiharto dan Warsini menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 614 atas nama Sugiharto sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sugiharto dan Warsini menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan apabila para debitur wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo atas keterlambatan pembayaran hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Dian Wahyu Ekawati dan Joko Aribowo sebesar Rp 75.912.476 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 72.175.497 dan tunggakan bunga Rp 3.736.979.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan agunan, namun permohonan ini ditolak karena tidak diajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank tapi sekarang bank minta saya bayar sisa hutang teman saya yang tidak lunas, apakah saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23793, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk agunan tanah) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Dalam konteks pertanyaan awam mengenai kewajiban membayar sisa hutang teman melalui agunan yang diserahkan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjelaskan mengapa bank dapat menuntut pelunasan dari harta tersebut jika hutang tidak lunas, meskipun pertanyaan spesifiknya adalah 'apakah saya harus bayar' (yang jawabannya tergantung pada status hukum penjamin/pemberi agunan, namun pasal ini relevan sebagai kerangka jaminan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam sengketa kredit, ini adalah dasar untuk menetapkan kewajiban Tergugat (teman) untuk membayar hutang. Meskipun pertanyaan awam fokus pada pihak ketiga (pemberi agunan), pemahaman tentang wujud perikatan hutang ini adalah prasyarat untuk menilai apakah wanprestasi telah terjadi yang memicu eksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalainya debitur (wanprestasi). Dalam kasus kredit, debitur dianggap lalai jika tidak membayar sesuai waktu atau setelah diperingatkan. Kejadian wanprestasi inilah yang menjadi pemicu hukum bagi bank untuk menuntut pelunasan sisa hutang dan mengeksekusi agunan. Oleh karena itu, pasal ini substantif untuk menjawab konteks 'sisa hutang yang tidak lunas' dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam pertanyaan awam, 'sisa hutang' yang diminta bank biasanya mencakup pokok, bunga, dan denda. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum tuntutan tambahan tersebut di atas pokok hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim memeriksa apakah Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian kredit sah berdasarkan pasal ini. Jika perjanjian tidak sah, maka kewajiban membayar hutang dan eksekusi agunan tidak dapat ditegakkan. Oleh karena itu, pasal ini relevan untuk menilai validitas dasar tuntutan bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperbolehkan perjanjian bunga dalam peminjaman uang. Dalam pertanyaan, 'sisa hutang' yang diminta bank kemungkinan besar termasuk bunga. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum dibolehkannya bank menagih bunga di atas pokok hutang, yang merupakan bagian dari 'sisa hutang' yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus ditetapkan secara tertulis. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memvalidasi besaran bunga 1,83% per bulan yang tertulis dalam bukti P-1. Ini relevan karena menentukan besaran 'sisa hutang' yang dituntut bank, termasuk komponen bunganya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24155, + "completion_tokens": 1907 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_185_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_185_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f6e40e84db390e5bb872dc9df318e71ef97a2f6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_185_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_185_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.017, + "query": 3.547, + "relevance": 34.338, + "total": 136.929 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47164, + "marked_chars": 47299 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi\ntidak hadir ;\n2. \nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2006RJYA/5956/07/\n2020, tertanggal 02 Juli 2020; \n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : PK2006RJYA/5956/07/2020, tertanggal 02 Juli 2020;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 229.073.398,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh\npuluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah); secara seketika\ndan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan atau\nbangunan berupa SHM No. 56 Desa Sumur, Kecamatan Cluwak,\nKabupaten Pati, luas 2.010 m2 berdasarkan Surat Ukur No.\n4815/1990/1990 tanggal 18-7-1990 atas nama RUSDI ASLAMAH\n(Tergugat I dan Tergugat II) melalui lelang dengan perantaraan Kantor\nPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan\nhutang Para Tergugat;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);\n7.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;\nDemikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Grace\nMeilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan\ntanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hanik Maghfiroh, S.H. Panitera\nHalaman 15 dari 16, P" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47299, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Ngablak menggugat Rusdi dan Aslamah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelelangan agunan untuk pelunasan hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Rusdi dan Aslamah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2006RJYA/5956/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 untuk menerima pinjaman kredit sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusdi dan Aslamah menyerahkan jaminan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 56 Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dengan luas 2.010 meter persegi atas nama Rusdi Aslamah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusdi menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Rusdi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusdi dan Aslamah tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jatuh tempo dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Rusdi dan Aslamah pada tanggal 30 Agustus 2023, 8 September 2023, dan 19 September 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Rusdi dan Aslamah kepada Penggugat sebesar Rp 229.073.398,- terdiri dari tunggakan pokok Rp 186.650.000,- dan tunggakan bunga Rp 42.423.398,- per tanggal 06 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas agunan, namun tidak pernah ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Ngablak menggugat Rusdi dan Aslamah yang merupakan suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2006RJYA/5956/07/2020 tanggal 02 Juli 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan menyerahkan jaminan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 56 Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mengklaim Tergugat telah lalai membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp 229.073.398,- per tanggal 06 Oktober 2023, dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang serta Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 229.073.398,- secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa agunan tersebut akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang. Permintaan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Ngablak menggugat Rusdi dan Aslamah yang merupakan suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2006RJYA/5956/07/2020 tanggal 02 Juli 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan menyerahkan jaminan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 56 Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mengklaim Tergugat telah lalai membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp 229.073.398,- per tanggal 06 Oktober 2023, dan telah mengirimkan tiga surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang serta Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 229.073.398,- secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa agunan tersebut akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang. Permintaan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Rusdi dan Aslamah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2006RJYA/5956/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 untuk menerima pinjaman kredit sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusdi dan Aslamah menyerahkan jaminan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 56 Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dengan luas 2.010 meter persegi atas nama Rusdi Aslamah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusdi menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Rusdi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusdi dan Aslamah tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jatuh tempo dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Rusdi dan Aslamah pada tanggal 30 Agustus 2023, 8 September 2023, dan 19 September 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Rusdi dan Aslamah kepada Penggugat sebesar Rp 229.073.398,- terdiri dari tunggakan pokok Rp 186.650.000,- dan tunggakan bunga Rp 42.423.398,- per tanggal 06 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas agunan, namun tidak pernah ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan tanah sebagai jaminan, tapi kenapa saya tidak bayar angsuran malah harus bayar sisa hutang lebih banyak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19821, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (jaminan perorangan) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah yang diberikan (sebagai jaminan umum karena tidak ada Hak Tanggungan) dan konsekuensinya terhadap hak eksekusi Penggugat. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang hubungan antara penyerahan tanah sebagai jaminan dengan kewajiban membayar hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar kewajiban ganti rugi (termasuk bunga) akibat wanprestasi. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk membenarkan tuntutan pembayaran sisa hutang yang mencakup pokok dan bunga, serta menjelaskan bahwa kewajiban tersebut timbul karena debitur lalai memenuhi perikatan. Ini langsung menjawab pertanyaan mengapa harus membayar lebih (bunga/keterlambatan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan sifat perjanjian, keadilan, dan undang-undang. Hakim mengutip pasal ini untuk membatasi atau menguji klausul dalam Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual, memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Ini relevan sebagai prinsip yang menopang alasan hakim dalam menilai sah/tidaknya tuntutan berdasarkan surat utang tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21982, + "completion_tokens": 1493 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_186_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_186_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d573223a5a45fce634e87458e740d6dcfddc62c7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_186_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_186_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.078, + "query": 5.982, + "relevance": 25.326, + "total": 122.434 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48974, + "marked_chars": 49127 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH:96169247/5943/09/22\ntanggal 27 September 2022; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor :B.96169247/5943/09/22 tanggal 27\nSeptember 2022;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat dan\nTergugat II sebesar Rp118.093.955,00 (seratus delapan belas juta sembilan\npuluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi\nhutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan\nMargorejo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 433/Desa\nJimbaran, atas nama Rasmidjan bin Saedjono (Tergugat III) dengan luas\nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkama" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49127, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Margorejo menggugat Fika Nur Oktariani, Toha Nur Karim, dan Rasmijan atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp118.093.955, serta pelaksanaan lelang agunan berupa tanah milik Tergugat III jika pembayaran tidak dilakukan. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan oleh pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:96169247/5943/09/22 tanggal 27 September 2022 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp130.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp130.000.000 berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 27 September 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Jimbaran atas nama Rasmidjan bin Saedjono sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya karena tidak memenuhi pembayaran angsuran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan utang pokok sebesar Rp113.000.000 dan kewajiban bunga sebesar Rp5.093.955, sehingga total sisa hutang adalah Rp118.093.955.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Margorejo terhadap Fika Nur Oktariani, Toha Nur Karim, dan Rasmijan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 September 2022, fakta yang juga diakui oleh Para Tergugat dalam persidangan. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp118.093.955 secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat III berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Jimbaran akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini, sehingga pelaksanaan eksekusi akan mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Margorejo terhadap Fika Nur Oktariani, Toha Nur Karim, dan Rasmijan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 September 2022, fakta yang juga diakui oleh Para Tergugat dalam persidangan. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp118.093.955 secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat III berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Jimbaran akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini, sehingga pelaksanaan eksekusi akan mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:96169247/5943/09/22 tanggal 27 September 2022 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp130.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp130.000.000 berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 27 September 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 433/Desa Jimbaran atas nama Rasmidjan bin Saedjono sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya karena tidak memenuhi pembayaran angsuran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan utang pokok sebesar Rp113.000.000 dan kewajiban bunga sebesar Rp5.093.955, sehingga total sisa hutang adalah Rp118.093.955.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah terima pinjaman bank tapi berhenti bayar angsuran, sekarang bank mau lelang tanah jaminan milik ibu saya untuk lunasi hutang, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21405, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (ganti rugi) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan) setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pengguna mengakui telah berhenti membayar angsuran (wanprestasi) setelah menerima pinjaman. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bagi Tergugat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaiannya membayar hutang, yang menjadi konteks utama mengapa bank menuntut pelunasan hutang dan eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menjelaskan batas-batas perjanjian jaminan (Surat Kuasa Menjual Agunan) dan hubungannya dengan jaminan umum (Pasal 1131), serta menegaskan bahwa perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak meskipun tidak memenuhi syarat Hak Tanggungan. Ini relevan karena menjawab implikasi hukum dari perjanjian pinjaman dan jaminan yang disepakati pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22422, + "completion_tokens": 1365 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_188_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_188_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed02aa0fe6a0b7cade0638d6b3d127e354edffe2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_188_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_188_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 53.723, + "query": 7.03, + "relevance": 16.255, + "total": 77.031 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23005, + "marked_chars": 23077 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23077, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan menggugat Hendro Jati Mulyo dan Puji Lestari atas wanprestasi dalam perjanjian kredit dan penagihan hutang. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan sita jaminan, dan penghukuman pembayaran sisa hutang serta penjualan agunan. Perkara ini kemudian dicabut oleh Penggugat sendiri sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Hendro Jati Mulyo dan Puji Lestari menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit dari Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp 150.000.000 kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat tanah atas nama Surat bin Jasmawi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat peringatan 1, 2, dan 3.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 23 November 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan mengajukan gugatan sederhana terhadap Hendro Jati Mulyo dan Puji Lestari yang merupakan suami istri, dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah menerima pencairan kredit dan menyerahkan agunan berupa tanah, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran sehingga memicu penagihan melalui surat peringatan. Namun, pada persidangan tanggal 23 November 2023, Penggugat hadir sementara Tergugat tidak hadir, dan Penggugat secara lisan menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya. Majelis Hakim menerima permohonan pencabutan tersebut, memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan mengajukan gugatan sederhana terhadap Hendro Jati Mulyo dan Puji Lestari yang merupakan suami istri, dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah menerima pencairan kredit dan menyerahkan agunan berupa tanah, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran sehingga memicu penagihan melalui surat peringatan. Namun, pada persidangan tanggal 23 November 2023, Penggugat hadir sementara Tergugat tidak hadir, dan Penggugat secara lisan menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya. Majelis Hakim menerima permohonan pencabutan tersebut, memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Hendro Jati Mulyo dan Puji Lestari menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit dari Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp 150.000.000 kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat tanah atas nama Surat bin Jasmawi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat peringatan 1, 2, dan 3.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 23 November 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang pinjaman bank dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi sekarang banknya cabut gugatan sendiri, apa artinya ini buat saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23005, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan perikatan (hukum jaminan umum). Namun, pertanyaan awam berfokus pada konsekuensi hukum dari 'pencabutan gugatan' oleh bank, yang merupakan masalah prosedural (hak menarik gugatan) dan bukan substansi jaminan atau wanprestasi. Pasal 1131 tidak mengatur mekanisme pencabutan gugatan, akibat hukum dari pencabutan tersebut terhadap status hutang, atau hak-hak debitur pasca-pencabutan. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan mengenai 'apa artinya' tindakan bank mencabut gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16067, + "completion_tokens": 839 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_189_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_189_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fb59e1716616f6d3fd9a33a0fd6706209a0c4c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_189_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_189_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.261, + "query": 4.237, + "relevance": 29.788, + "total": 122.317 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47988, + "marked_chars": 48132 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.141/5943/1/2014,\ntertanggal 10 Januari 2014; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor : B.141/5943/1/2014, tertanggal 10 Januari\n2014;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp. Rp. 38.507.968,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus\ntujuh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No.\n900 Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, luas 262 m2\nberdasarkan Surat Ukur No. 2699/I/95 tanggal 25-7-1995 atas nama\nHalaman 16 Putusan No 189/Pdt.GS/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48132, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo menggugat Sarijan, Sumiati, dan Rustam atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 38.507.968, serta pelaksanaan lelang agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban pembayaran hutang serta pelaksanaan lelang agunan, namun menolak permohonan penetapan sita jaminan karena tidak pernah dikeluarkan penetapan sebelumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp 35.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Januari 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 1.532.300 setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 900/Desa Dadirejo atas nama Rustam bin Karsiman untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 38.507.968,00 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo mengajukan gugatan sederhana terhadap Sarijan, Sumiati, dan Rustam terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat I dan II menerima pinjaman sebesar Rp 35.000.000 dengan kewajiban cicilan bulanan, sementara Tergugat III menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 900 sebagai agunan beserta surat kuasa untuk menjualnya jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah mengirimkan surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp 38.507.968,00 serta lelang agunan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak dibantah, sehingga mengabulkan tuntutan pembayaran hutang dan pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL jika pembayaran tidak dilakukan secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita yang dikeluarkan selama persidangan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Margorejo mengajukan gugatan sederhana terhadap Sarijan, Sumiati, dan Rustam terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat I dan II menerima pinjaman sebesar Rp 35.000.000 dengan kewajiban cicilan bulanan, sementara Tergugat III menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 900 sebagai agunan beserta surat kuasa untuk menjualnya jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah mengirimkan surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp 38.507.968,00 serta lelang agunan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak dibantah, sehingga mengabulkan tuntutan pembayaran hutang dan pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL jika pembayaran tidak dilakukan secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita yang dikeluarkan selama persidangan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp 35.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Januari 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 1.532.300 setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 900/Desa Dadirejo atas nama Rustam bin Karsiman untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II hingga tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 38.507.968,00 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah bayar cicilan bank tapi berhenti bayar, sekarang bank mau jual tanah jaminan saya yang saya serahkan sebagai jaminan utang, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18721, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan utang. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah yang diserahkan (sebagai jaminan umum/kreditur konkuren) karena tidak ada Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum bagi bank untuk menuntut pelunasan utang melalui harta tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk bunga) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Pertanyaan awam berkaitan dengan konsekuensi hukum dari berhenti membayar cicilan (wanprestasi), dan putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menghitung tunggakan pokok dan bunga yang harus dilunasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa klausul 'Surat Kuasa Menjual Agunan' dalam perjanjian hutang sah mengikat para pihak, namun pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum jaminan (yang dalam kasus ini tidak memenuhi syarat parate eksekusi karena tidak ada Hak Tanggungan)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21697, + "completion_tokens": 1382 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a412db083b3b891a544ef3b8296690040b73bc30 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.989, + "query": 3.565, + "relevance": 33.477, + "total": 134.085 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42381, + "marked_chars": 42489 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak \nSurat Pengakuan Hutang Nomor: 80334631/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak \nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: \n80334631/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar \nRp. 85.765.332 ,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila \nPara Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan \nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk \nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang \nterletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti \nkepemilikan SHM No. 002684/Desa Sumbersari , Kecamatan Kayen, Kabupaten \nPati atas nama Iswanto, dengan luas 1476m² berdasarkan Surat Ukur No. \n01695/Sumbersari/2015 tanggal 24-10-2018, melalui lelang dengan perantaraan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42489, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Siti Zulaihah dan Iswanto atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp85.765.332,-, serta pelaksanaan lelang agunan tanah dan bangunan jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diajukan dalam rangka gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 80334631/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp70.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp70.000.000,- kepada Para Tergugat berdasarkan kwitansi tanggal 26 Januari 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02684/Desa Sumbersari atas nama Iswanto sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau melalui lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2022, 10 Februari 2022, dan 22 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 1 Januari 2023, tunggakan hutang Para Tergugat terdiri dari pokok Rp65.204.917,- dan bunga Rp20.560.415,- dengan total Rp85.765.332,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen terhadap Siti Zulaihah dan Iswanto. Para Tergugat adalah suami istri yang menerima kredit Kupedes sebesar Rp70.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Januari 2021, dengan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 02684. Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya sehingga menunggak sebesar Rp85.765.332,- yang terdiri dari pokok dan bunga, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta Para Tergugat wanprestasi. Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp85.765.332,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sita sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen terhadap Siti Zulaihah dan Iswanto. Para Tergugat adalah suami istri yang menerima kredit Kupedes sebesar Rp70.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Januari 2021, dengan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 02684. Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya sehingga menunggak sebesar Rp85.765.332,- yang terdiri dari pokok dan bunga, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta Para Tergugat wanprestasi. Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp85.765.332,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sita sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 80334631/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp70.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp70.000.000,- kepada Para Tergugat berdasarkan kwitansi tanggal 26 Januari 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02684/Desa Sumbersari atas nama Iswanto sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau melalui lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2022, 10 Februari 2022, dan 22 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 1 Januari 2023, tunggakan hutang Para Tergugat terdiri dari pokok Rp65.204.917,- dan bunga Rp20.560.415,- dengan total Rp85.765.332,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka kredit bank tapi sampai sekarang masih ditagih tunggakan dan agunan tanah saya mau dilelang, kan saya sudah bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18718, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan status agunan tanah sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan hak Penggugat sebagai kreditur konkuren untuk menuntut eksekusi terhadap harta Tergugat guna melunasi hutang. Ini menjawab substansi pertanyaan mengenai hak bank untuk melelang agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat wanprestasi. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip untuk memjustifikasi tuntutan Penggugat terhadap pokok hutang, bunga, dan biaya yang menjadi tunggakan. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan awam mengenai besaran tagihan yang masih ditagih meskipun sudah ada pembayaran uang muka." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya hal yang tegas tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini digunakan sebagai kerangka untuk membatasi dan menafsirkan isi perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) serta mengaitkannya dengan ketentuan jaminan umum. Ini relevan untuk menilai apakah klausul penjualan agunan dalam perjanjian tersebut sah dan mengikat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19650, + "completion_tokens": 1534 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f762d72a9552aeeeb9c8e2ba4d804fd1008bce08 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_18_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.102, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.314, + "query": 2.201, + "relevance": 10.411, + "total": 103.028 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 132540, + "marked_chars": 132963 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nA.\nDALAM KONPENSI : \nI. Dalam Eksepsi.\n- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk\nSeluruhnya;\nII. Dalam Pokok Perkara.\n-\nMenolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.\nB.\nDALAM REKONPENSI ;\n-\nMenolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi\nUntuk Seluruhnya;\nC.\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;\nHalaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk\nmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah\nRp1.281.500,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima\nratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Pati, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami, Nuny\nDefiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., dan Amir\nEl Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk\nberdasarkan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 132963, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (Kepala Desa), Tergugat II (Perumahan), dan Tergugat III (PLN) atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pembangunan jalan cor beton dan pemasangan tiang listrik di atas tanah milik Penggugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan tersebut melawan hukum, memerintahkan pengembalian tanah, serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Gugatan ini ditolak oleh hakim karena Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa tersebut berada di dalam batas tanah miliknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Margorejo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa tanpa ijin, Tergugat I dan Tergugat II membangun jalan cor beton dengan panjang ± 90 M2 dan lebar ± 4 M2 di sebelah utara tanah milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa tanpa ijin, Tergugat III mendirikan tiang listrik beserta jaringannya di tanah milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan bahwa jalan cor beton tersebut merupakan fasilitas umum yang sudah ada sejak tahun 2007 dan tidak mencaplok tanah milik Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan bahwa pembangunan jalan dan pemasangan tiang listrik tidak melanggar hak milik tanah Penggugat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalilkan bahwa pemasangan tiang listrik dilakukan sesuai prosedur untuk kepentingan umum dan berada di bahu jalan, bukan di tanah pribadi Penggugat.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat dan keterangan saksi menunjukkan bahwa dahulunya terdapat saluran air/irigasi di sebelah utara sawah Penggugat yang kini telah ditimbun dan dibangun menjadi jalan cor beton serta tempat tiang listrik.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah melakukan pengukuran langsung kepada instansi berwenang untuk membuktikan luas tanah miliknya yang bersinggungan dengan objek sengketa.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa (jalan cor dan tiang listrik) berada di dalam batas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 309.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalih bahwa para Tergugat telah membangun jalan cor beton dan memasang tiang listrik di atas tanah pertanian milik Penggugat tanpa izin. Penggugat menuntut pengembalian tanah, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran ganti rugi. Dalam persidangan, para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa merupakan fasilitas umum yang dibangun di atas area saluran irigasi lama atau bahu jalan, bukan di atas tanah pribadi Penggugat. Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan mendapati bahwa dahulunya确实 ada saluran air di batas utara tanah Penggugat yang kini telah berubah menjadi jalan dan tempat tiang listrik. Namun, hakim memutuskan bahwa Penggugat gagal membuktikan secara teknis bahwa objek sengketa tersebut berada di dalam batas tanah yang tercakup dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama Penggugat. Oleh karena beban pembuktian gugatan tidak terpenuhi, gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi dari Tergugat II ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalih bahwa para Tergugat telah membangun jalan cor beton dan memasang tiang listrik di atas tanah pertanian milik Penggugat tanpa izin. Penggugat menuntut pengembalian tanah, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran ganti rugi. Dalam persidangan, para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa merupakan fasilitas umum yang dibangun di atas area saluran irigasi lama atau bahu jalan, bukan di atas tanah pribadi Penggugat. Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan mendapati bahwa dahulunya确实 ada saluran air di batas utara tanah Penggugat yang kini telah berubah menjadi jalan dan tempat tiang listrik. Namun, hakim memutuskan bahwa Penggugat gagal membuktikan secara teknis bahwa objek sengketa tersebut berada di dalam batas tanah yang tercakup dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama Penggugat. Oleh karena beban pembuktian gugatan tidak terpenuhi, gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi dari Tergugat II ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Margorejo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa tanpa ijin, Tergugat I dan Tergugat II membangun jalan cor beton dengan panjang ± 90 M2 dan lebar ± 4 M2 di sebelah utara tanah milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa tanpa ijin, Tergugat III mendirikan tiang listrik beserta jaringannya di tanah milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan bahwa jalan cor beton tersebut merupakan fasilitas umum yang sudah ada sejak tahun 2007 dan tidak mencaplok tanah milik Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan bahwa pembangunan jalan dan pemasangan tiang listrik tidak melanggar hak milik tanah Penggugat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalilkan bahwa pemasangan tiang listrik dilakukan sesuai prosedur untuk kepentingan umum dan berada di bahu jalan, bukan di tanah pribadi Penggugat.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat dan keterangan saksi menunjukkan bahwa dahulunya terdapat saluran air/irigasi di sebelah utara sawah Penggugat yang kini telah ditimbun dan dibangun menjadi jalan cor beton serta tempat tiang listrik.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah melakukan pengukuran langsung kepada instansi berwenang untuk membuktikan luas tanah miliknya yang bersinggungan dengan objek sengketa.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa (jalan cor dan tiang listrik) berada di dalam batas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 309.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya sertifikat tanah, tapi orang lain bangun jalan dan pasang tiang listrik di atasnya tanpa izin, apakah saya bisa menuntut mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22305, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai hak untuk menuntut ganti rugi akibat pembangunan jalan dan tiang listrik di atas tanah tanpa izin. Pertimbangan hakim dalam putusan juga secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan dalil gugatan Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43518, + "completion_tokens": 1154 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_190_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_190_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63c77877e2ee221e07fab7f9565dec1ebb85d471 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_190_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_190_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.28, + "query": 4.03, + "relevance": 37.75, + "total": 126.088 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45647, + "marked_chars": 45791 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 593501019549108 tanggal\n16 Agustus 2021; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: 593501019549108 tanggal 16 Agustus 2021;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp111.127.956,00 (seratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu semb\nilan ratus lima puluh enam rupiah)secara seketika dan sekaligus lunas,\ndengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta\nmilik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan\natau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gabus, Kecamatan\nGabus, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2184/Desa\nGabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Sunarti, dengan\nluas 588 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 11.11.11.06.01778/98 tanggal 3\nJanuari 1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan\nHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45791, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Gabus menggugat SUNARTI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp111.127.956,-, serta pelaksanaan lelang agunan tanah dan bangunan jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini juga meminta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "SUNARTI menandatangani Surat Pengakuan Hutang Addendum IV nomor 593501019549108 tanggal 16 Agustus 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2184/Desa Gabus atas nama Sunarti sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada SUNARTI pada tanggal 7 September 2022, 11 Oktober 2022, dan 18 November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dan bertanggung jawab atas hutang tersebut di persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang SUNARTI yang belum dibayar hingga posisi tanggal 2 November 2023 sebesar Rp111.127.956,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp85.373.228,- dan tunggakan bunga Rp25.754.728,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat termasuk agunan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Gabus menggugat SUNARTI karena tidak melunasi kredit Kupedes sebesar Rp150.000.000,- yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Agustus 2021. SUNARTI telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan serta memberikan kuasa penjualan kepada bank jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan SUNARTI telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran pokok dan bunga, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. SUNARTI hadir di persidangan dan mengakui hutangnya, namun permohonan sita jaminan ditolak oleh hakim karena agunan belum dibebani Hak Tanggungan sehingga eksekusi lelang harus mengikuti proses hukum acara perdata biasa. Pengadilan menyatakan SUNARTI telah wanprestasi, mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp111.111.127.956,- secara seketika dan sekaligus, serta menetapkan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, Unit Gabus menggugat SUNARTI karena tidak melunasi kredit Kupedes sebesar Rp150.000.000,- yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Agustus 2021. SUNARTI telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan serta memberikan kuasa penjualan kepada bank jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan SUNARTI telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran pokok dan bunga, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. SUNARTI hadir di persidangan dan mengakui hutangnya, namun permohonan sita jaminan ditolak oleh hakim karena agunan belum dibebani Hak Tanggungan sehingga eksekusi lelang harus mengikuti proses hukum acara perdata biasa. Pengadilan menyatakan SUNARTI telah wanprestasi, mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp111.111.127.956,- secara seketika dan sekaligus, serta menetapkan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "SUNARTI menandatangani Surat Pengakuan Hutang Addendum IV nomor 593501019549108 tanggal 16 Agustus 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2184/Desa Gabus atas nama Sunarti sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada SUNARTI pada tanggal 7 September 2022, 11 Oktober 2022, dan 18 November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUNARTI mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dan bertanggung jawab atas hutang tersebut di persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang SUNARTI yang belum dibayar hingga posisi tanggal 2 November 2023 sebesar Rp111.127.956,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp85.373.228,- dan tunggakan bunga Rp25.754.728,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat termasuk agunan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit bank tapi masih menunggak, apakah tanah saya yang jadi jaminan bisa langsung dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20387, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan perikatan. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah sebagai 'jaminan umum' karena tidak dibebani Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum mengapa eksekusi harus melalui proses lelang pengadilan (HIR) dan bukan eksekusi parate (langsung), sehingga sangat substantif menjawab pertanyaan tentang mekanisme lelang jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban mengganti rugi akibat wanprestasi (ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran tunggakan serta pelaksanaan eksekusi atas jaminan. Ini menjawab unsur 'kewajiban' dan 'akibat hukum' dari ketidakpatuhan pembayaran yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat para pihak tetap mengikat secara prinsip, namun pembatasannya adalah bahwa perjanjian tersebut tidak dapat melanggar undang-undang (khususnya mengenai prosedur eksekusi jika tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan untuk menilai apakah klausul 'langsung lelang' dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara otomatis." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21020, + "completion_tokens": 1431 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_191_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_191_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d6c3a6cc4f782fa15072351380e5c61bbba3934 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_191_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_191_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.742, + "query": 2.123, + "relevance": 24.201, + "total": 104.091 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38044, + "marked_chars": 38161 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\nHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036SVM/5961/03/2020\ntanggal 11 Maret 2020;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsejumlah Rp118.404.242,00 (seratus delapan belas juta empat ratus empat\nribu dua ratus empat puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas,\ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan\nPara Tergugat yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di\nDesa Sokopuluhan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, sebagaimana\ntercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01333 Desa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38161, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PUCAKWANGI menggugat M. KHARIS MUFLIKHAN, MASNUNAH, ABDUL KHOLIQ, dan SITI NURUL BADRIYAH atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, pernyataan wanprestasi, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp118.404.242,00 beserta jaminan lelang agunan, dan pembayaran biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Maret 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung bersama debitur.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut hingga gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil tidak mengetahui besaran penerimaan kredit karena realisasi kredit langsung kepada Tergugat I, namun dalil ini tidak didukung pembuktian dan bertentangan dengan penandatanganan surat agunan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil pernah membantu pembayaran sebesar Rp18.500.000,00 pada tanggal 30 Mei 2022 dan 7 Juni 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat terdiri dari tunggakan pokok Rp105.933.200,00 dan tunggakan bunga Rp12.471.042,00.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01333 atas nama Abdul Kholiq, namun selama pemeriksaan tidak pernah dilakukan sita jaminan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam perkara wanprestasi pinjaman kredit. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Maret 2020 sah dan mengikat para pihak, serta menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi kewajiban pembayaran angsuran. Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat lepas dari tanggung jawab sebagai penanggung yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung, meskipun Tergugat III dalil tidak mengetahui besaran pinjaman dan pernah melakukan pembayaran parsial, namun dalil tersebut ditolak karena tidak didukung bukti dan bertentangan dengan surat agunan yang ditandatangani. Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp118.404.242,00 dengan ketentuan agunan berupa tanah dan bangunan dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta membayar biaya perkara. Permintaan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama pemeriksaan persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam perkara wanprestasi pinjaman kredit. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Maret 2020 sah dan mengikat para pihak, serta menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi kewajiban pembayaran angsuran. Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat lepas dari tanggung jawab sebagai penanggung yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung, meskipun Tergugat III dalil tidak mengetahui besaran pinjaman dan pernah melakukan pembayaran parsial, namun dalil tersebut ditolak karena tidak didukung bukti dan bertentangan dengan surat agunan yang ditandatangani. Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp118.404.242,00 dengan ketentuan agunan berupa tanah dan bangunan dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta membayar biaya perkara. Permintaan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama pemeriksaan persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Maret 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung bersama debitur.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut hingga gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil tidak mengetahui besaran penerimaan kredit karena realisasi kredit langsung kepada Tergugat I, namun dalil ini tidak didukung pembuktian dan bertentangan dengan penandatanganan surat agunan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil pernah membantu pembayaran sebesar Rp18.500.000,00 pada tanggal 30 Mei 2022 dan 7 Juni 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat terdiri dari tunggakan pokok Rp105.933.200,00 dan tunggakan bunga Rp12.471.042,00.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01333 atas nama Abdul Kholiq, namun selama pemeriksaan tidak pernah dilakukan sita jaminan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya pinjam uang ke teman tapi tidak bisa bayar, apakah saya dan penjaminnya harus bayar sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16355, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1831 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah kewajiban membayar 'sisa hutang' setelah gagal bayar. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk memerintahkan pembayaran sisa hutang (pokok dan bunga) akibat wanprestasi, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1831 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip 'beneficium excussionis' (hak penanggung untuk menuntut agar harta debitur disita lebih dulu). Pertanyaan secara spesifik menanyakan apakah 'penjaminnya' juga harus membayar. Pasal ini adalah aturan substantif yang menentukan apakah penjamin bisa dituntut langsung atau harus menunggu eksekusi ke debitur. Meskipun dalam putusan pasal ini dikalahkan oleh Pasal 1832 ayat (2) karena adanya ikatan tanggung-menanggung, pasal ini tetap relevan karena menjadi isu hukum utama yang diuji untuk menjawab status kewajiban penjamin." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1831 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18174, + "completion_tokens": 1213 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_195_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_195_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c39b295718fde036023cf493ee5be388bb95d2c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_195_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_195_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.574, + "query": 2.887, + "relevance": 35.588, + "total": 119.076 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45569, + "marked_chars": 45713 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH \n:\n95794678/7981/09/22 tanggal 15 September 2022; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor SPH : 95794678/7981/09/22 tanggal 15\nSeptember 2022;\n4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat sebesar Rp56.435.164,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga\npuluh lima ribu seratus enam puluh enmpat rupiah) secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II\ntidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Tlogomojo,\nKecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM\nNo. 01016/Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas\nnama Yuli Slamet Kuswoyo, dengan luas 193 m2 berdasarkan Surat\nUkur No. 00529/Tlogomojo/2022 tanggal 18-05-2022, melalui lelang\ndengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang\n(KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;\nHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbai" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45713, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Istiqomah dan Yuli Slamet Kuswoyo atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp56.435.164,00 secara seketika dan sekaligus, serta pelaksanaan lelang agunan tanah jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati karena permohonan sita jaminan ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95794678/2981/09/22 tanggal 15 September 2022 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp60.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp60.000.000 berdasarkan kwitansi pencairan kredit tanggal 15 September 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran pokok dan bunga selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan sebesar Rp2.291.427.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01016/Desa Tlogomojo atas nama Yuli Slamet Kuswoyo sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait ketidaklunasan pembayaran.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya utang sebagaimana digugat dan menyatakan masih sanggup untuk mencicil utang tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan utang pokok sebesar Rp51.870.016,00 dan kewajiban bunga sebesar Rp4.565.148,00.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II termasuk agunan tanah.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Istiqomah dan Yuli Slamet Kuswoyo karena dianggap wanprestasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Surat Pengakuan Hutang kredit Kupedes. Para Tergugat mengakui adanya utang dan wanprestasi tersebut di persidangan, namun permohonan Penggugat untuk menjatuhkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat ditolak oleh hakim karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp56.435.164,00 secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Tergugat berupa tanah agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Istiqomah dan Yuli Slamet Kuswoyo karena dianggap wanprestasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Surat Pengakuan Hutang kredit Kupedes. Para Tergugat mengakui adanya utang dan wanprestasi tersebut di persidangan, namun permohonan Penggugat untuk menjatuhkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat ditolak oleh hakim karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp56.435.164,00 secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Tergugat berupa tanah agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95794678/2981/09/22 tanggal 15 September 2022 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp60.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp60.000.000 berdasarkan kwitansi pencairan kredit tanggal 15 September 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran pokok dan bunga selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan sebesar Rp2.291.427.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01016/Desa Tlogomojo atas nama Yuli Slamet Kuswoyo sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait ketidaklunasan pembayaran.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya utang sebagaimana digugat dan menyatakan masih sanggup untuk mencicil utang tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan utang pokok sebesar Rp51.870.016,00 dan kewajiban bunga sebesar Rp4.565.148,00.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II termasuk agunan tanah.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi masih ditagih sisa utang, kenapa tanah jaminan saya tidak disita untuk bayar utang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20474, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menjelaskan bahwa karena jaminan tanah tidak dibebani Hak Tanggungan, maka statusnya sebagai jaminan umum. Ini menjadi dasar hukum mengapa penggugat tidak bisa langsung menyita/menjual tanah tanpa proses eksekusi perdata biasa, menjawab pertanyaan awam mengenai mekanisme penagihan dan jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Dalam putusan, pasal ini dikutip sebagai dasar hukum untuk mewajibkan tergugat membayar tunggakan pokok dan bunga. Hal ini relevan untuk menjawab bagian pertanyaan 'kenapa masih ditagih sisa utang' karena pasal ini menjadi dasar tuntutan pembayaran tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya hal yang tegas disebut, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak dibatasi oleh undang-undang (khususnya terkait jaminan yang tidak memenuhi syarat Hak Tanggungan). Ini relevan karena menjadi kerangka hukum yang membatasi hak eksekusi langsung atas jaminan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21209, + "completion_tokens": 1380 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_198_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_198_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f932809771b18f2e963995b465b62426e9c2a0c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_198_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_198_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.321, + "query": 5.34, + "relevance": 16.352, + "total": 108.042 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43188, + "marked_chars": 43323 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\n Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3444-01-021199-10-6 tanggal 13\nAgustus 2019;\n \nHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat\nUmum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia\n(Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat ;\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah ditandatangani\nPara Tergugat ;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : 3444-01-021199-10-6 tanggal 13\nAgustus 2019; kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian\nPinjaman dan Kredit PT. Bank" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43323, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat empat orang debitur (ibu dan anak-anaknya) atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini menuntut pernyataan sahnya surat perjanjian, pengakuan wanprestasi, serta perintah pembayaran lunas sisa tunggakan kredit sebesar Rp197.764.000,- beserta hak penjualan agunan melalui lelang jika tidak dibayar. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian dan wanprestasi serta memerintahkan pembayaran tunggakan, namun menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 3444-01-021199-10-6 tanggal 13 Agustus 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit bulanan sebesar Rp5.406.000,- selama 48 bulan mulai tanggal 13 September 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01540 atas nama keempat Tergugat untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang memungkinkan Penggugat menagih seluruh hutang seketika jika lalai membayar satu kali angsuran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan, sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat pada posisi tanggal 11 September 2023 sebesar Rp197.764.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp152.576.403,- dan tunggakan bunga Rp45.187.597,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat atas menunggaknya hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian kredit sehingga Hakim menganggap tidak mendesak.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat empat orang debitur yang merupakan ibu dan anak-anaknya atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan mengagunkan tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 01540. Gugatan menuntut pernyataan sahnya dokumen perjanjian, pengakuan wanprestasi, serta pembayaran lunas sisa tunggakan sebesar Rp197.764.000,- dan hak untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan bahwa perjanjian kredit dan surat kuasa menjual agunan sah dan mengikat, serta perbuatan Para Tergugat telah构成 wanprestasi. Hakim memerintahkan Para Tergugat membayar sisa tunggakan kredit secara seketika, dengan ketentuan harta milik dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena agunan telah menjadi bagian dari jaminan dalam perjanjian yang sah. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat empat orang debitur yang merupakan ibu dan anak-anaknya atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan mengagunkan tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 01540. Gugatan menuntut pernyataan sahnya dokumen perjanjian, pengakuan wanprestasi, serta pembayaran lunas sisa tunggakan sebesar Rp197.764.000,- dan hak untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan bahwa perjanjian kredit dan surat kuasa menjual agunan sah dan mengikat, serta perbuatan Para Tergugat telah构成 wanprestasi. Hakim memerintahkan Para Tergugat membayar sisa tunggakan kredit secara seketika, dengan ketentuan harta milik dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena agunan telah menjadi bagian dari jaminan dalam perjanjian yang sah. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 3444-01-021199-10-6 tanggal 13 Agustus 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit bulanan sebesar Rp5.406.000,- selama 48 bulan mulai tanggal 13 September 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01540 atas nama keempat Tergugat untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang memungkinkan Penggugat menagih seluruh hutang seketika jika lalai membayar satu kali angsuran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan, sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat pada posisi tanggal 11 September 2023 sebesar Rp197.764.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp152.576.403,- dan tunggakan bunga Rp45.187.597,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat atas menunggaknya hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian kredit sehingga Hakim menganggap tidak mendesak.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan perjanjian kredit dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi sekarang tidak bisa bayar angsuran lagi, apa bank boleh jual rumah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9902, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang jaminan kredit dan sertifikat rumah, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bahwa aset debitur (termasuk sertifikat rumah) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang jika terjadi wanprestasi, meskipun mekanisme spesifiknya diatur dalam hukum jaminan yang lebih khusus." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18617, + "completion_tokens": 1232 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_199_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_199_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee1fd3a569b4f48b187d2a35c5b444402c8cda72 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_199_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_199_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.227, + "query": 1.456, + "relevance": 37.586, + "total": 120.288 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32002, + "marked_chars": 32101 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor\n:B919/5942/III/2019, tertanggal 08 Maret 2019 ; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum I Surat\nHalaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 199/Pdt.G.S/2023/PN Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 10\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPengakuan Hutang Nomor : B919/5942/III/2019, tertanggal 08 Maret\n2019 ;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 71.093.258,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga\nribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Para Tergugat dilelang un" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32101, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Sutrimo dan Ngarpi atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kupedes. Gugatan ini menuntut pernyataan sah perjanjian, status wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 71.093.258,00, serta pelaksanaan lelang jaminan tanah dan bangunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang serta lelang jaminan, namun menolak permintaan sita jaminan karena tidak ada penetapan sebelumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor B919/5942/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang menyatakan berhutang kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman Kupedes sebesar Rp 80.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian 24 bulan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan berupa SHM No. 00801 Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, luas 627 m2 atas nama Sutrimo sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual atas objek jaminan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak dapat membayar hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 71.093.258,00 berdasarkan data administrasi pembukuan per tanggal 04 Oktober 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman pokok dan bunga sejak jatuh tempo.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas objek jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Sutrimo dan Ngarpi karena dianggap wanprestasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor B919/5942/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 terkait pinjaman Kupedes sebesar Rp 80.000.000,00 yang dijamin dengan tanah dan bangunan SHM No. 00801 Desa Jimbaran. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima dana pinjaman namun tidak melunasi kewajiban hingga tersisa hutang sebesar Rp 71.093.258,00, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan sah perjanjian tersebut. Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa objek jaminan tersebut akan dilelang melalui KPKNL Pati untuk pelunasan hutang. Permintaan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Sutrimo dan Ngarpi karena dianggap wanprestasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor B919/5942/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 terkait pinjaman Kupedes sebesar Rp 80.000.000,00 yang dijamin dengan tanah dan bangunan SHM No. 00801 Desa Jimbaran. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima dana pinjaman namun tidak melunasi kewajiban hingga tersisa hutang sebesar Rp 71.093.258,00, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan sah perjanjian tersebut. Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa objek jaminan tersebut akan dilelang melalui KPKNL Pati untuk pelunasan hutang. Permintaan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor B919/5942/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang menyatakan berhutang kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman Kupedes sebesar Rp 80.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian 24 bulan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan berupa SHM No. 00801 Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, luas 627 m2 atas nama Sutrimo sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual atas objek jaminan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak dapat membayar hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 71.093.258,00 berdasarkan data administrasi pembukuan per tanggal 04 Oktober 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman pokok dan bunga sejak jatuh tempo.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas objek jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank tapi berhenti bayar dan sisa hutangnya masih banyak, apakah tanah jaminan saya bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18801, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa karena tidak ada Hak Tanggungan, tanah jaminan tersebut hanya menjadi jaminan umum, sehingga eksekusinya mengikuti proses hukum acara perdata (lelang) untuk melunasi hutang. Ini menjawab inti pertanyaan tentang mekanisme pelelangan tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (termasuk bunga dan biaya) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang beserta bunganya, yang merupakan prasyarat sebelum eksekusi terhadap jaminan dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis tetapi juga pada hal-hal yang dituntut oleh sifat perjanjian, keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk membatasi atau menafsirkan isi perjanjian pengakuan hutang dan surat kuasa menjual, serta mengaitkannya dengan ketentuan undang-undang lain (seperti UU Hak Tanggungan) dalam menentukan status jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16896, + "completion_tokens": 1400 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f83255e7754fe0079f4d8acec8ddc70ffa6dece --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.768, + "query": 6.171, + "relevance": 54.204, + "total": 150.191 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 57624, + "marked_chars": 57804 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut\ntetapi tidak hadir ;\n2. \nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Perjanjian Kredit Musiman Nomor : E030.03-1/XI.2017\ntanggal 23 November 2017;\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak surat kuasa menjual agunan yang ditandatangani Para\nTergugat;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit\nMusiman Nomor : E030.03-1/XI.2017 tanggal 23 November 2017;\n6. Menghukum Para Tergugat untu membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp 335.940.858,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan\nratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)\nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu 2 (dua) bidang\ntanah berupa 1. sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa\nPasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati: No. Sertifikat AQ\n339768; No. HM. 706; Luas 1.800m2; atas nama Supaham bin\nMatwasil; dengan batas-batas utara: tanah milik Supandan; Barat:\ntanah milik Kasmari; Selatan: Jalan Desa; Timur: Kamtiaji (APHT) dan\n2. sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pasucen\nKecamatan Trangkil Kabupaten Pati; No. Sertifikat AQ 306949; No.\nHM. 678; Luas 1965 m2; atas nama Suwartini bin Abu; dengan batas-\nbatas Utara: Tanah Milik Supardi; Barat: Tanah Milik Nakrowi, Selatan:\nTanah Milik Sudarsin, Timur: Tanah Milik Hurin (APHT) melalui lelang\nHalaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/202" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57804, + "frame": "PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) menggugat SUPAHAM dan SUKIYATI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit musiman yang tidak dilunasi sesuai jatuh tempo. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit dan surat kuasa menjual agunan, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan sebesar Rp 335.940.858,- atau pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL jika pembayaran tidak dilakukan. Putusan dikabulkan secara verstek karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit Musiman tanggal 23 November 2017.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit yang sama dengan tanggal 23 November 2017.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyetujui untuk menanggung segala hutang pinjaman musiman sebesar Rp 300.000.000,- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjaminkan dua bidang tanah pertanian kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi kelalaian pembayaran angsuran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diberikan telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05009/2017.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sejak jatuh tempo pembayaran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat atas tunggakan pembayaran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memiliki total tunggakan sebesar Rp 335.940.858,- yang terdiri dari kewajiban pokok, bunga, dan denda berjalan sampai dengan 9 November 2023.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) mengajukan gugatan sederhana terhadap SUPAHAM dan SUKIYATI yang merupakan suami istri. Gugatan ini bermula dari adanya Perjanjian Kredit Musiman dan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit yang ditandatangani pada 23 November 2017, di mana Para Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- dengan kewajiban melunasi pokok dan bunga pada 23 November 2018. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan dua bidang tanah pertanian yang kemudian dibebani Hak Tanggungan serta memberikan Surat Kuasa Untuk Menjual kepada Penggugat jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak jatuh tempo dan telah mengirimkan berbagai surat peringatan, namun tunggakan tetap ada sebesar Rp 335.940.858,- per 9 November 2023. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara sepihak (verstek). Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya, menyatakan sah perjanjian kredit dan surat kuasa menjual, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang atau melaksanakan lelang agunan melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan utang." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) mengajukan gugatan sederhana terhadap SUPAHAM dan SUKIYATI yang merupakan suami istri. Gugatan ini bermula dari adanya Perjanjian Kredit Musiman dan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit yang ditandatangani pada 23 November 2017, di mana Para Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- dengan kewajiban melunasi pokok dan bunga pada 23 November 2018. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan dua bidang tanah pertanian yang kemudian dibebani Hak Tanggungan serta memberikan Surat Kuasa Untuk Menjual kepada Penggugat jika terjadi wanprestasi. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak jatuh tempo dan telah mengirimkan berbagai surat peringatan, namun tunggakan tetap ada sebesar Rp 335.940.858,- per 9 November 2023. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara sepihak (verstek). Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya, menyatakan sah perjanjian kredit dan surat kuasa menjual, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang atau melaksanakan lelang agunan melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan utang.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit Musiman tanggal 23 November 2017.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit yang sama dengan tanggal 23 November 2017.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyetujui untuk menanggung segala hutang pinjaman musiman sebesar Rp 300.000.000,- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjaminkan dua bidang tanah pertanian kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi kelalaian pembayaran angsuran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diberikan telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05009/2017.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sejak jatuh tempo pembayaran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat atas tunggakan pembayaran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memiliki total tunggakan sebesar Rp 335.940.858,- yang terdiri dari kewajiban pokok, bunga, dan denda berjalan sampai dengan 9 November 2023.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan beri jaminan tanah, tapi kenapa sekarang ditagih tunggakan besar padahal saya sudah bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23412, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan umum (general pledge) bagi semua kreditor. Dalam perkara ini, sengketa spesifik berkaitan dengan jaminan khusus berupa Hak Tanggungan atas tanah dan eksekusi berdasarkan perjanjian kredit serta UU Hak Tanggungan, bukan prinsip jaminan umum. Isi pasal ini tidak menjadi dasar hukum utama atau isu substantif yang diperiksa untuk menjawab pertanyaan mengenai status pembayaran dan tagihan dalam konteks jaminan tanah yang spesifik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) akibat wanprestasi. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1243 untuk memverifikasi komponen tunggakan yang ditagih (pokok, bunga, dan denda) sebagai akibat hukum dari ketidakpemenuhan prestasi oleh debitur. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai apakah besaran tagihan tunggakan tersebut sah sebagai ganti rugi akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Majelis Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar prinsip bahwa perjanjian kredit yang dibuat sah harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian, termasuk kewajiban membayar angsuran. Ini menjadi landasan hukum utama untuk menilai bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa perjanjian juga mengikat hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang meskipun tidak tertulis. Meskipun dikutip dalam putusan, kutipan ini bersifat marginal untuk menegaskan bahwa perjanjian kredit mengikat segala sesuatu yang terkait. Namun, inti sengketa pertanyaan awam ('kenapa ditagih tunggakan besar padahal sudah bayar') lebih langsung dijawab oleh prinsip pemenuhan prestasi (Pasal 1338) dan akibat wanprestasi/ganti rugi (Pasal 1243). Pasal 1339 tidak secara substantif menjawab isu perhitungan tunggakan atau pembelaan debitur mengenai pembayaran yang sudah dilakukan, melainkan hanya memperluas cakupan isi perjanjian secara umum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25750, + "completion_tokens": 1709 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_200_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_200_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f95623ad07ad1151dc93bd74db408029a99d11b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_200_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_200_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.781, + "query": 5.198, + "relevance": 40.604, + "total": 122.613 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49033, + "marked_chars": 49186 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83859733/5956/06/21,\ntertanggal 22 Juni 2021 ; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : 83859733/5956/06/21, tertanggal 22 Juni 2021 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp. 196.120.525,00 (seratus Sembilan puluh enam\njuta seratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu 1 (satu)\nbidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No. 89 Desa Sumur,\nKecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, luas 5.290 m2 berdasarkan\nSurat Ukur No. 1032/II/1992 tanggal 15-5-1992 atas nama KAMINI\nBinti PAWIRO ONO (Tergugat III) (Bukti P-6) melalui lelang dengan\nHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor200/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI me" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49186, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Ngablak menggugat Agus Ulin Nuha, Alfianika, dan Kamini atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan kredit sebesar Rp 196.120.525,-, serta pelaksanaan lelang agunan jika putusan tidak dipenuhi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban pembayaran, namun menolak permohonan penetapan sita jaminan karena tidak ada penetapan sita selama persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 83859733/5956/06/21 tanggal 22 Juni 2021 yang menyatakan berhutang kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp 175.000.000,- berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 22 Juni 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 89 Desa Sumur atas nama Kamini sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jatuh tempo dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp 196.120.525,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas agunan Para Tergugat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Ngablak menggugat Agus Ulin Nuha, Alfianika, dan Kamini karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 22 Juni 2021 untuk menerima pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, serta menjaminkan tanah atas nama Kamini dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, namun tunggakan tetap ada sebesar Rp 196.120.525,- per 6 Oktober 2023. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang, serta melaksanakan lelang agunan jika tidak dibayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian; hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang serta bersedia dilelangnya agunan jika putusan tidak dipatuhi, namun menolak permohonan penetapan sita jaminan karena tidak ada penetapan sita selama persidangan. Putusan bersifat serta merta dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap melalui proses eksekusi perdata biasa." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Ngablak menggugat Agus Ulin Nuha, Alfianika, dan Kamini karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 22 Juni 2021 untuk menerima pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, serta menjaminkan tanah atas nama Kamini dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, namun tunggakan tetap ada sebesar Rp 196.120.525,- per 6 Oktober 2023. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang, serta melaksanakan lelang agunan jika tidak dibayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian; hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang serta bersedia dilelangnya agunan jika putusan tidak dipatuhi, namun menolak permohonan penetapan sita jaminan karena tidak ada penetapan sita selama persidangan. Putusan bersifat serta merta dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap melalui proses eksekusi perdata biasa.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 83859733/5956/06/21 tanggal 22 Juni 2021 yang menyatakan berhutang kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp 175.000.000,- berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 22 Juni 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 89 Desa Sumur atas nama Kamini sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jatuh tempo dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp 196.120.525,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas agunan Para Tergugat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank dan beri jaminan tanah, tapi kenapa sekarang ditagih sisa hutang dan agunan mau dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19832, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur. Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah yang diberikan para terdakwa sebagai 'jaminan umum' karena tidak dibebani Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum mengapa pengagunan dapat dilakukan melalui lelang biasa (bukan parate eksekusi) untuk melunasi hutang. Ini menjawab inti pertanyaan tentang hubungan antara hutang, jaminan, dan eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar prinsip bahwa karena para terdakwa lalai membayar (wanprestasi), mereka berkewajiban mengganti kerugian (membayar sisa hutang pokok dan bunga). Ini substantif menjawab pertanyaan mengapa sisa hutang ditagih akibat ketidakpatuhan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur batas kekuatan mengikat perjanjian. Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian jual beli agunan (Surat Kuasa Menjual) yang dibuat para pihak tetap dibatasi oleh undang-undang (dalam hal ini, ketiadaan Hak Tanggungan memaksa proses eksekusi mengikuti prosedur hukum acara perdata biasa). Ini relevan karena menjelaskan kerangka hukum yang membatasi dan mengatur pelaksanaan klausul perjanjian jaminan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22368, + "completion_tokens": 1390 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_202_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_202_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..411bd42d2a85a5ed86df287ee0aee0b0dd334dfb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_202_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,121 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_202_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.464, + "query": 4.297, + "relevance": 0.0, + "total": 64.78 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27787, + "marked_chars": 27877 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27877, + "frame": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, menggugat Tergugat I (SUMIHARSIH), Tergugat II (AHMAD KHOLIL), dan Tergugat III (RIKI PRABOWO) terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini menuntut pembayaran tunggakan pokok dan bunga serta pelaksanaan penjualan agunan melalui lelang untuk pelunasan hutang. Namun, perkara berakhir karena Penggugat mencabut gugatan di persidangan setelah menyatakan telah mencapai perdamaian dengan para Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit dari Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan telah mencapai perdamaian dengan para Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat secara resmi mencabut gugatan di persidangan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I (SUMIHARSIH), Tergugat II (AHMAD KHOLIL), dan Tergugat III (RIKI PRABOWO) dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah menerima pencairan kredit dan menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sehingga menimbulkan tunggakan. Penggugat menuntut pembayaran seluruh tunggakan serta penjualan agunan melalui lelang. Namun, pada persidangan, Penggugat menyatakan telah mencapai perdamaian dengan para Tergugat dan secara resmi mencabut gugatan. Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut karena belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga perkara dicoret dari daftar register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I (SUMIHARSIH), Tergugat II (AHMAD KHOLIL), dan Tergugat III (RIKI PRABOWO) dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah menerima pencairan kredit dan menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sehingga menimbulkan tunggakan. Penggugat menuntut pembayaran seluruh tunggakan serta penjualan agunan melalui lelang. Namun, pada persidangan, Penggugat menyatakan telah mencapai perdamaian dengan para Tergugat dan secara resmi mencabut gugatan. Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut karena belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga perkara dicoret dari daftar register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit dari Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang disepakati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan telah mencapai perdamaian dengan para Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat secara resmi mencabut gugatan di persidangan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat damai dengan bank soal utang kredit yang saya beri jaminan sertifikat, tapi sekarang saya bingung apakah utang itu sudah lunas atau masih harus dibayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27787, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10086, + "completion_tokens": 785 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_203_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_203_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69a78915e1bd3d46394a0acc5f20db2a3c228a0a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_203_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_203_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.198, + "query": 3.378, + "relevance": 60.721, + "total": 139.337 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56186, + "marked_chars": 56357 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88371477/5938/12/21 tanggal 03\nDesember 2021;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp 88.531.370,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu anah rumah yang\nsaat ini terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati,\nsebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266 / Desa\nDukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin\n \nHalaman 18 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56357, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Jakenan menggugat Parmin dan Supinah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 88.531.370,-, serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban pembayaran hutang, namun menolak permintaan sita jaminan karena tidak diajukan secara formal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp 3.819.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 1266 atas nama Parmin bin Dandang sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk menagih hutang yang jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat hingga tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp 88.531.370,- yang terdiri dari sisa pokok Rp 74.797.250,- dan sisa bunga Rp 13.734.120,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hadir di persidangan dan secara lisan menyatakan mau membayar hutang namun dengan dicicil separuhnya.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kredit antara Penggugat sebagai bank dan Para Tergugat sebagai debitur suami istri yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- dengan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 1266. Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran bulanan sesuai jadwal, meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Berdasarkan bukti surat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, Hakim menetapkan bahwa perjanjian kredit sah dan Para Tergugat terbukti wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 88.531.370,- secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permintaan Penggugat untuk menetapkan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara formal selama pemeriksaan, sehingga gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kredit antara Penggugat sebagai bank dan Para Tergugat sebagai debitur suami istri yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- dengan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 1266. Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran bulanan sesuai jadwal, meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Berdasarkan bukti surat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, Hakim menetapkan bahwa perjanjian kredit sah dan Para Tergugat terbukti wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 88.531.370,- secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permintaan Penggugat untuk menetapkan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara formal selama pemeriksaan, sehingga gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp 3.819.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 1266 atas nama Parmin bin Dandang sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk menagih hutang yang jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat hingga tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp 88.531.370,- yang terdiri dari sisa pokok Rp 74.797.250,- dan sisa bunga Rp 13.734.120,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hadir di persidangan dan secara lisan menyatakan mau membayar hutang namun dengan dicicil separuhnya.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi masih ditagih sisa hutang dan tanah jaminan mau dilelang, kan saya sudah bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27227, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban membayar cicilan dan akibat wanprestasi, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah kewajiban debitur telah dipenuhi atau tidak. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Relevan karena pertanyaan menyangkut status pembayaran yang dianggap belum lunas atau terlambat, sehingga perlu dinilai apakah debitur telah dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan sesuai perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah dinyatakan lalai. Ini sangat relevan dengan pertanyaan mengenai tagihan sisa hutang, bunga, dan ancaman eksekusi (lelang) sebagai akibat hukum dari wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena untuk menentukan apakah tagihan dan jaminan tersebut sah dapat ditagih/dielelang, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa perjanjian kredit (Surat Pengakuan Hutang) tersebut sah secara hukum berdasarkan empat syarat dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip utama yang menopang alasan hakim bahwa surat pengakuan hutang mengikat debitur untuk membayar sesuai ketentuan, termasuk konsekuensi wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kebolehan memperjanjikan bunga atas pinjaman. Relevan karena pertanyaan mencakup 'tagihan sisa hutang' yang dalam praktik kredit bank biasanya mencakup pokok dan bunga. Putusan mengutip pasal ini untuk membenarkan adanya bunga dalam perjanjian kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. Relevan karena untuk menagih bunga sebagai bagian dari sisa hutang, harus dibuktikan bahwa besaran bunga tersebut telah disepakati secara tertulis dalam perjanjian kredit, sebagaimana diperiksa dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25375, + "completion_tokens": 1626 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_204_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_204_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b80b5812c012ddd16cb9f16c21b1441f4e465d0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_204_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_204_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.098, + "query": 5.905, + "relevance": 32.031, + "total": 135.087 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47893, + "marked_chars": 48046 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83859733/5956/06/21,\ntertanggal 22 Juni 2021 ; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : PK2002KW8R/8071/02/2020, tanggal 05 Februari\n2020 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp. 56.783.853,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus\ndelapan puluh tiga delapan ratus lima puluh tiga rupiah), secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu 1 (satu) BPKB\nNO. Q – 03794522 dengan No Register K 8297 AS an. KUSWOYO\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan\nNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para\nTergugat ;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.170.000,00 (empat tujuh puluh ribu rupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh\nGrace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati,\nputusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada\n Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 204/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perm" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48046, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Kuswoyo dan Wiwik (suami istri) atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 56.783.853,-, serta pelaksanaan lelang agunan kendaraan bermotor melalui KPKNL Semarang jika putusan tidak dipenuhi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang serta pelaksanaan lelang agunan, namun menolak permintaan penetapan sita jaminan karena tidak ada penetapan sita sebelumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002KW8R/8071/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 untuk menerima pinjaman Kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan bermotor nomor Q-03794522 dan menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia Barang) sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jatuh tempo yang ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021, 20 Oktober 2022, dan 03 Oktober 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp 56.783.853,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 45.659.260,- dan tunggakan bunga Rp 11.124.593,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah dan kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Pengakuan Hutang dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan wanprestasi terhadap Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 56.783.853,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan eksekusi lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika tidak dibayar.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Kuswoyo dan Wiwik sebagai suami istri yang secara tanggung renteng menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 05 Februari 2020. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan bermotor dan menandatangani perjanjian fidusia. Penggugat mendalilkan Para Tergugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran setelah melalui tiga kali surat peringatan, sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 56.783.853,-. Penggugat memohon pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran hutang, serta lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika putusan tidak dipenuhi. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL Semarang sesuai prosedur hukum acara perdata, namun menolak permintaan penetapan sita jaminan karena tidak ada penetapan sita sebelumnya selama persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Kuswoyo dan Wiwik sebagai suami istri yang secara tanggung renteng menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 05 Februari 2020. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan bermotor dan menandatangani perjanjian fidusia. Penggugat mendalilkan Para Tergugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran setelah melalui tiga kali surat peringatan, sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 56.783.853,-. Penggugat memohon pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran hutang, serta lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika putusan tidak dipenuhi. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL Semarang sesuai prosedur hukum acara perdata, namun menolak permintaan penetapan sita jaminan karena tidak ada penetapan sita sebelumnya selama persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002KW8R/8071/02/2020 tanggal 05 Februari 2020 untuk menerima pinjaman Kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan BPKB kendaraan bermotor nomor Q-03794522 dan menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia Barang) sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jatuh tempo yang ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021, 20 Oktober 2022, dan 03 Oktober 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp 56.783.853,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 45.659.260,- dan tunggakan bunga Rp 11.124.593,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah dan kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Pengakuan Hutang dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan wanprestasi terhadap Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 56.783.853,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan eksekusi lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika tidak dibayar.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan BPKB motor sebagai jaminan ke bank, tapi saya berhenti bayar angsuran dan sekarang bank minta lunas semua hutang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20197, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (jaminan umum) atas segala harta milik debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan BPKB yang diserahkan (sebagai jaminan umum/kreditur konkuren karena tidak ada Hak Tanggungan/Fidusia yang sah secara hukum acara tertentu untuk eksekusi parate) dan akibat hukumnya terhadap hak pengagunan harta debitur untuk melunasi hutang. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari penyerahan jaminan dan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini sebagai dasar hukum untuk menuntut pembayaran sisa hutang beserta bunga dan biaya akibat kelalaian debitur (wanprestasi). Ini substantif menjawab pertanyaan tentang tuntutan bank untuk melunasi hutang (pokok + bunga) setelah berhenti bayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur batas kekuatan mengikat perjanjian, termasuk klausul yang disepakati para pihak. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menilai validitas klausul dalam perjanjian yang memberikan kuasa kepada bank untuk menjual jaminan apabila terjadi wanprestasi, meskipun eksekusinya tetap mengikuti prosedur hukum acara karena kurangnya dasar parate eksekusi. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang kekuatan klausul 'lunas semua hutang' dan hak bank atas jaminan yang telah disepakati." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22361, + "completion_tokens": 1561 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_205_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_205_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69e91971ca606432dac51ddc317e7a49407a3128 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_205_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_205_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.086, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.11, + "query": 2.765, + "relevance": 27.512, + "total": 131.473 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49118, + "marked_chars": 49271 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 95090532/5942/08/2022 tanggal\n22 Agustus 2022;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: No. 95090532/5942/08/2022 tanggal 22 Agustus\n2022;\nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nsebesar Rp56.385.588,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima\nribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49271, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Ahmadun Yuly Herfanda dan Desy Hapsari atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp56.385.588,-, serta pelaksanaan lelang agunan tanah jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diputus sebagian dikabulkan secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 95090532/5942/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp50.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp50.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kwitansi tanggal 22 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00986/Desa Beketel atas nama Ahmadun Yuli Herfanda Bin Slamet Riyadi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada tanggal 22 Februari 2023 sesuai jatuh tempo kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2023, 10 Agustus 2023, dan 4 September 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan posisi tanggal 31 Oktober 2023, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan hutang sebesar Rp56.385.588,- yang terdiri dari pokok Rp50.000.000,- dan bunga Rp6.385.588,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan oleh Penggugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Ahmadun Yuly Herfanda dan Desy Hapsari yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit Kupedes sebesar Rp50.000.000,- yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Agustus 2022. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang beserta bunganya sebesar Rp56.385.588,- pada jatuh tempo tanggal 22 Februari 2023, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanah SHM No. 00986 dan memberikan kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak membantah. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek, yaitu menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan menghukum Para Tergugat membayar tunggakan serta bersedia dilelangnya agunan jika tidak membayar. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sita sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Ahmadun Yuly Herfanda dan Desy Hapsari yang merupakan suami istri dan penanggung renteng atas kredit Kupedes sebesar Rp50.000.000,- yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Agustus 2022. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang beserta bunganya sebesar Rp56.385.588,- pada jatuh tempo tanggal 22 Februari 2023, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanah SHM No. 00986 dan memberikan kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak membantah. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek, yaitu menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan menghukum Para Tergugat membayar tunggakan serta bersedia dilelangnya agunan jika tidak membayar. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sita sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 95090532/5942/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp50.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp50.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kwitansi tanggal 22 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00986/Desa Beketel atas nama Ahmadun Yuli Herfanda Bin Slamet Riyadi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada tanggal 22 Februari 2023 sesuai jatuh tempo kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2023, 10 Agustus 2023, dan 4 September 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan posisi tanggal 31 Oktober 2023, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan hutang sebesar Rp56.385.588,- yang terdiri dari pokok Rp50.000.000,- dan bunga Rp6.385.588,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan oleh Penggugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga tapi belum lunas pokok pinjaman bank, apakah tanah jaminan saya bisa langsung dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23332, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah tersebut sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya sebagai kreditur konkuren, yang menjadi dasar hukum untuk menilai apakah eksekusi/lelang dapat dilakukan melalui proses hukum acara perdata biasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian kerugian (ganti rugi) akibat wanprestasi. Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum yang digunakan hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat membayar utang pokok dan bunga sebagai bentuk ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi (wanprestasi), yang merupakan prasyarat sebelum eksekusi jaminan dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur batas kekuatan mengikat perjanjian. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) yang dibuat para pihak tetap dibatasi oleh undang-undang, sehingga tidak dapat memiliki kekuatan parate eksekusi (lelang langsung) jika tidak dibebani Hak Tanggungan sesuai UU No. 4 Tahun 1996." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23179, + "completion_tokens": 1518 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_206_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_206_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d00c3e4545e30fdcebd1f3f0460340cb4f5e260d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_206_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_206_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.592, + "query": 2.344, + "relevance": 15.227, + "total": 85.186 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28476, + "marked_chars": 28557 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir di persidangan;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001BYAE/5961/01/2020\ntanggal 24 Januari 2020;\n4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsejumlah Rp57.518.088,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu\ndelapan puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka Agunan Para Tergugat yaitu tanah yang terletak Desa\nTanjungsekar Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sesuai dengan\nHalaman 9 dari 10 Putusan Nomor 206/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nSertifikat H" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28557, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PUCAKWANGI menggugat Utomo Mulyo Prayogo dan Deviyanti Wahyuni atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, serta penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp57.518.088,00 dengan jaminan lelang agunan berupa tanah dan bangunan. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Januari 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas tanah dan bangunan agunan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PUCAKWANGI terhadap Utomo Mulyo Prayogo dan Deviyanti Wahyuni. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian pinjaman kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Januari 2020, di mana Para Tergugat menerima dana pinjaman dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan di Desa Tanjungsekar. Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut, sehingga Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp57.518.088,00 serta pernyataan wanprestasi. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang tersebut, dengan ketentuan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Permintaan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PUCAKWANGI terhadap Utomo Mulyo Prayogo dan Deviyanti Wahyuni. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian pinjaman kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Januari 2020, di mana Para Tergugat menerima dana pinjaman dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan di Desa Tanjungsekar. Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut, sehingga Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp57.518.088,00 serta pernyataan wanprestasi. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang tersebut, dengan ketentuan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Permintaan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Januari 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas tanah dan bangunan agunan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan kasih jaminan tanah, tapi tidak bisa bayar cicilan, apakah jaminannya bisa diambil paksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11842, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks pertanyaan tentang jaminan yang diambil paksa akibat tidak bayar cicilan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bahwa ketidakpatuhan terhadap perjanjian pinjaman menimbulkan kewajiban ganti rugi yang dapat ditagih, termasuk melalui eksekusi atas agunan yang telah disepakati sebagai jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13945, + "completion_tokens": 935 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_207_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_207_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c0978d1f6420d11d270ecd17c9b2134335603669 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_207_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_207_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.67, + "query": 5.673, + "relevance": 14.159, + "total": 103.531 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40299, + "marked_chars": 40425 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan\n \ngugatan\n \nPenggugat\nsebagian;\nHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 207/Pdt.G.S/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai\nkekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang\nNomor : 99645941/8160/01/23 tanggal 25 Januaril 2023;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai\nkekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang\nditandatanganiTergugat II / Pemilik Agunan;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan\nTergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi\nkewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor :\n99645941/8160/01/23 tanggal 25 Januari 2023;\n5.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II\nuntuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa\nhutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 241.648.536,- (Dua\nratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima\nratus tiga puluh enam rupiah);\n6.\nMember" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40425, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Suwondo dan Shuripah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah dokumen perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang beserta bunga, serta hak penjualan agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99645941/8160/01/23 tanggal 25 Januari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp9.259.100,- setiap bulan selama 36 bulan mulai tanggal 25 Februari 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1.605 atas nama Suwondo dan Shuripah sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada posisi tanggal 01 September 2023 sebesar Rp241.648.536,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp229.167.923,- dan tunggakan bunga Rp12.480.613,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya hutang namun menyatakan belum memiliki dana untuk melunasi kewajiban tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap agunan yang telah diajukan sebagai jaminan dalam perjanjian.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri dan penerima kredit dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2023. Gugatan ini bermula dari klaim wanprestasi Tergugat karena tidak membayar angsuran kredit yang telah disepakankan, sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga. Dalam persidangan, upaya damai tidak berhasil, namun Tergugat mengakui adanya hutang dengan alasan belum memiliki dana. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar lunas sisa hutang sebesar Rp241.648.536,- serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan, namun menolak permohonan sita jaminan karena agunan sudah menjadi jaminan dalam perjanjian. Selebihnya gugatan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri dan penerima kredit dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2023. Gugatan ini bermula dari klaim wanprestasi Tergugat karena tidak membayar angsuran kredit yang telah disepakankan, sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga. Dalam persidangan, upaya damai tidak berhasil, namun Tergugat mengakui adanya hutang dengan alasan belum memiliki dana. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar lunas sisa hutang sebesar Rp241.648.536,- serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan, namun menolak permohonan sita jaminan karena agunan sudah menjadi jaminan dalam perjanjian. Selebihnya gugatan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99645941/8160/01/23 tanggal 25 Januari 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp9.259.100,- setiap bulan selama 36 bulan mulai tanggal 25 Februari 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1.605 atas nama Suwondo dan Shuripah sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada posisi tanggal 01 September 2023 sebesar Rp241.648.536,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp229.167.923,- dan tunggakan bunga Rp12.480.613,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya hutang namun menyatakan belum memiliki dana untuk melunasi kewajiban tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap agunan yang telah diajukan sebagai jaminan dalam perjanjian.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dan kasih jaminan tanah, tapi sampai sekarang belum bisa bayar angsuran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7181, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Dalam pertanyaan, pengguna menyebutkan 'kasih jaminan tanah', dan dalam pertimbangan putusan, agunan tersebut menjadi isu hukum yang diperiksa (meskipun sita jaminan ditolak karena agunan sudah ada, prinsip bahwa harta debitur menjadi jaminan hutang tetap menjadi dasar hukum substantif dari hubungan kreditur-debitur dan hak pengambilalihan/penjualan agunan yang diminta Penggugat). Pasal ini relevan karena menjawab konteks hukum dari 'jaminan' yang disinggung dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16965, + "completion_tokens": 1137 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_20_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_20_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75b10791939fdd96df7a6d4b4fd32125ce40cad0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_20_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,201 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_20_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.074, + "query": 4.606, + "relevance": 60.696, + "total": 155.406 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54391, + "marked_chars": 54553 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 103186907/5942/05/23 tanggal 30\nMei 2023;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: No. 103186907/5942/05/23 tanggal 30 Mei 2023.\nPutusan no 20/Pdt.GS/2024/PN Pt\nHalaman 17 dari 19\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar\nRp. 136.509.083,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan\napabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54553, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Puji Astuti dan Slamet Priyono atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang pokok dan bunga sebesar Rp 136.509.083,- atau penjualan agunan melalui lelang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103186907/5942/05/23 tanggal 30 Mei 2023 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp 117.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00378 atas nama Puji Astuti Binti Sudiyo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar pokok pinjaman dan bunga secara sekaligus lunas paling lambat tanggal 30 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak Desember 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang yang jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga tanggal 24 Februari 2024, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II tercatat sebesar Rp 136.509.083,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 117.000.000,- dan tunggakan bunga Rp 19.509.083,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Puji Astuti dan Slamet Priyono yang merupakan suami istri dan debitur dalam perjanjian kredit Kupedes. Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp 117.000.000,- pada tanggal 30 Mei 2023 dengan kewajiban membayar pokok dan bunga secara sekaligus pada tanggal 30 November 2023, serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00378 sebagai agunan. Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak Desember 2023 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 136.509.083,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan berupa tanah dan bangunan tersebut akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak mengajukannya selama pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Puji Astuti dan Slamet Priyono yang merupakan suami istri dan debitur dalam perjanjian kredit Kupedes. Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp 117.000.000,- pada tanggal 30 Mei 2023 dengan kewajiban membayar pokok dan bunga secara sekaligus pada tanggal 30 November 2023, serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00378 sebagai agunan. Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak Desember 2023 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa perkara secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 136.509.083,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan berupa tanah dan bangunan tersebut akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak mengajukannya selama pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103186907/5942/05/23 tanggal 30 Mei 2023 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp 117.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00378 atas nama Puji Astuti Binti Sudiyo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar pokok pinjaman dan bunga secara sekaligus lunas paling lambat tanggal 30 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak Desember 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang yang jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga tanggal 24 Februari 2024, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II tercatat sebesar Rp 136.509.083,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 117.000.000,- dan tunggakan bunga Rp 19.509.083,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank tapi tidak bisa bayar sampai tanah jaminan mau dilelang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25509, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pinjaman yang tidak dibayar, pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengidentifikasi kewajiban debitur (memberikan uang) dan akibatnya jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi (wanprestasi), yang merupakan inti dari masalah yang dihadapi orang awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Bagi orang awam yang tidak bisa membayar pinjaman, pemahaman tentang kapan statusnya dianggap lalai (apakah perlu peringatan/surat perintah atau otomatis lewat waktu) sangat relevan untuk menentukan kapan hak kreditur untuk menuntut atau mengeksekusi jaminan muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Ini relevan karena pertanyaan orang awam mencakup konsekuensi tidak membayar (utang bertambah karena bunga/biaya) dan dasar hukum bagi bank untuk menuntut pelunasan total termasuk denda/bunga sebelum eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun pertanyaan fokus pada eksekusi, validitas perjanjian kredit adalah prasyarat hukum agar bank berhak mengeksekusi agunan. Jika perjanjian tidak sah, bank tidak bisa menuntut pelunasan. Oleh karena itu, pasal ini relevan sebagai kerangka dasar kekuatan mengikat perjanjian yang menjadi dasar tuntutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengizinkan perjanjian bunga atas pinjaman. Ini relevan karena dalam kasus wanprestasi, jumlah utang yang harus dibayar (termasuk bunga) menjadi dasar perhitungan nilai yang akan dieksekusi dari agunan. Pemahaman bahwa bunga diperbolehkan secara hukum membantu orang awam memahami mengapa utang yang harus dilunasi lebih besar dari pokok pinjaman." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga perjanjian harus tertulis. Ini relevan untuk memastikan bahwa besaran bunga yang menjadi beban debitur (dan mempengaruhi nilai eksekusi agunan) sah secara hukum karena telah disepakati secara tertulis, sehingga tidak dapat dibantah oleh debitur di kemudian hari." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25149, + "completion_tokens": 1686 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_213_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_213_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be7c787bf0ce2e63a780982a4fae83b43bdc3b3a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_213_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,222 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_213_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.004, + "query": 3.49, + "relevance": 69.741, + "total": 161.268 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 57939, + "marked_chars": 58110 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No.97124722/5943/10/22 tanggal 27 Oktober\n2022; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor :97124722/5943/10/22 tanggal 27 Oktober 2022;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II\nsebesar Rp. 92.248.307- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta\nmilik Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang\nterletak di Desa Sumur, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan SHM No. 00969/Desa Sumur, atas nama Muh Ridwan (Tergugat\nI) dengan luas 376 m2 (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi)\nberdasarkan Surat Ukur No. 00876/sumur/2020 tanggal 28 Juli 2020, melalui\nlelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang\n(KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\n6.\nMenghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul\nsejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah). \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait den" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 58110, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Margorejo menggugat Muh Ridwan dan Desy Ayu Herawati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak dilunasi sesuai Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan adanya wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang beserta bunga serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 75.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat membayar pokok pinjaman dan bunga selambat-lambatnya tanggal 27 September 2023 sebesar Rp. 92.248.307.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Sumur sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hadir di persidangan dan secara lisan membenarkan dalil gugatan Penggugat serta mohon waktu untuk menyelesaikan tunggakan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 92.248.307 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 75.000.000 dan tunggakan bunga Rp. 17.248.307.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Margorejo mengajukan gugatan sederhana terhadap Muh Ridwan dan Desy Ayu Herawati terkait wanprestasi pada perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman pokok sebesar Rp. 75.000.000 pada Oktober 2022 dengan kewajiban melunasi total Rp. 92.248.307 pada September 2023, serta menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan dan menandatangani kuasa jual. Penggugat menagih melalui beberapa surat peringatan namun pembayaran tidak dilakukan. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui hutang tersebut namun Tergugat II tidak hadir. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang sebesar Rp. 92.248.307 secara seketika, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah milik Tergugat I akan dilelang untuk pelunasan hutang. Tuntutan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Margorejo mengajukan gugatan sederhana terhadap Muh Ridwan dan Desy Ayu Herawati terkait wanprestasi pada perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman pokok sebesar Rp. 75.000.000 pada Oktober 2022 dengan kewajiban melunasi total Rp. 92.248.307 pada September 2023, serta menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan dan menandatangani kuasa jual. Penggugat menagih melalui beberapa surat peringatan namun pembayaran tidak dilakukan. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui hutang tersebut namun Tergugat II tidak hadir. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang sebesar Rp. 92.248.307 secara seketika, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah milik Tergugat I akan dilelang untuk pelunasan hutang. Tuntutan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 75.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat membayar pokok pinjaman dan bunga selambat-lambatnya tanggal 27 September 2023 sebesar Rp. 92.248.307.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Sumur sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hadir di persidangan dan secara lisan membenarkan dalil gugatan Penggugat serta mohon waktu untuk menyelesaikan tunggakan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 92.248.307 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 75.000.000 dan tunggakan bunga Rp. 17.248.307.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan istri sudah pinjam uang bank dan pakai sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi kami berhenti bayar angsuran dan bank sudah kirim surat peringatan berkali-kali, apa yang harus kami lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27655, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pinjaman uang, kewajiban membayar angsuran adalah 'memberikan sesuatu'. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi debitur, sehingga relevan untuk menilai status wanprestasi akibat berhenti bayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim). Pertanyaan menyebutkan bank sudah mengirim surat peringatan berkali-kali. Pasal ini relevan karena menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai jika telah ada surat peringatan atau lewatnya waktu jatuh tempo, yang merupakan syarat utama untuk menuntut akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga setelah dinyatakan lalai. Ini relevan secara substantif karena menjawab konsekuensi hukum yang dihadapi debitur yang berhenti membayar setelah peringatan, termasuk kewajiban membayar sisa utang dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena untuk menentukan apakah perjanjian kredit tersebut mengikat dan dapat dituntut, harus dilihat apakah syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan dan kecakapan) terpenuhi. Ini adalah dasar validitas perjanjian yang menjadi objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip ' pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini relevan karena menjadi prinsip utama yang menopang alasan mengapa debitur wajib membayar sesuai perjanjian dan tidak dapat menarik diri sepihak, yang menjadi inti masalah dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kebolehan perjanjian bunga dalam peminjaman uang. Relevan karena pertanyaan melibatkan pinjaman bank yang biasanya berbunga, dan pasal ini menjadi dasar hukum bahwa perjanjian bunga tersebut sah dan mengikat, sehingga kewajiban membayar bunga termasuk dalam utang yang harus dilunasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat bentuk perjanjian bunga (harus tertulis) dan kebolehan bunga perjanjian melebihi bunga undang-undang. Relevan karena dalam praktik perbankan, bunga ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian kredit. Pasal ini membantu menilai validitas klausul bunga yang menjadi bagian dari tagihan yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26135, + "completion_tokens": 1717 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_216_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_216_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f50607d0be01e9102c97eb5401271d26f36f8a35 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_216_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_216_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 52.391, + "query": 2.201, + "relevance": 18.899, + "total": 73.561 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24868, + "marked_chars": 24940 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 57763/II/21 tanggal 25 Februari 2021;\n3.\nMenyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsejumlah Rp109.150.000,00 (seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu\nrupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka Agunan Para Tergugat yaitu tanah\nberikut bangunan yang terletak di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso\nKabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan Buku Tanah\nHak Milik Nomor 503 Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati\nProvinsi Jawa Tengah atas nama Ahmad Wuryanto Bin Jasmani, sesuai Surat\nUkur Nomor 38/II-1990 tanggal 16 Januari 1991, luas 606 m2, akan dilelang\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang\n(KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat,;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara\nini secara tanggung renteng sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh\nribu rupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh\nkami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Putusan mana diucapkan pada\nhari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu\nEndang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nPanitera Pengganti,\nHakim \n ttd \n ttd\n \n \nEndang Pardianti, S.H.\n Dian Herminasari, S.H., " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24940, + "frame": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat AHMAD WURYANTO dan LINDA IRGINIA SAPUTRI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian kredit, pernyataan wanprestasi, pembayaran sisa hutang beserta agunan, dan biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai gugatan diajukan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui keterlambatan pelunasan pembayaran pinjaman dengan alasan usaha macet dan belum mempunyai uang.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan sebagai agunan dengan bukti kepemilikan Buku Tanah Hak Milik Nomor 503.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Peringatan I, II, dan III yang diajukan Penggugat tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak ada aslinya dan tidak didukung alat bukti lain.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA untuk sebagian terhadap AHMAD WURYANTO dan LINDA IRGINIA SAPUTRI. Hakim menetapkan bahwa Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2021 sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut. Alasan Para Tergugat berupa usaha macet ditolak karena tidak membebaskan kewajiban perikatan. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp109.150.000,00 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp70.000.000,00 dan tunggakan bunga Rp39.150.000,00, dengan ketentuan agunan berupa tanah dan bangunan dilelang jika tidak dibayar. Gugatan untuk pembayaran denda ditolak, dan surat peringatan yang diajukan Penggugat tidak diterima sebagai alat bukti sah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA untuk sebagian terhadap AHMAD WURYANTO dan LINDA IRGINIA SAPUTRI. Hakim menetapkan bahwa Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2021 sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut. Alasan Para Tergugat berupa usaha macet ditolak karena tidak membebaskan kewajiban perikatan. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp109.150.000,00 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp70.000.000,00 dan tunggakan bunga Rp39.150.000,00, dengan ketentuan agunan berupa tanah dan bangunan dilelang jika tidak dibayar. Gugatan untuk pembayaran denda ditolak, dan surat peringatan yang diajukan Penggugat tidak diterima sebagai alat bukti sah.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai gugatan diajukan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui keterlambatan pelunasan pembayaran pinjaman dengan alasan usaha macet dan belum mempunyai uang.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan sebagai agunan dengan bukti kepemilikan Buku Tanah Hak Milik Nomor 503.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Peringatan I, II, dan III yang diajukan Penggugat tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak ada aslinya dan tidak didukung alat bukti lain.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dari bank dan pakai tanah sebagai jaminan, tapi sekarang usaha saya macet dan belum bisa bayar angsuran, apa jaminannya bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11285, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks pertanyaan mengenai jaminan yang dilelang karena gagal bayar, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi hakim untuk memerintahkan pembayaran sisa hutang (pokok dan bunga) yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan eksekusi terhadap agunan (jaminan) jika debitur tidak membayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12447, + "completion_tokens": 809 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_218_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_218_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84c157f669e192060db299a0ca94f73d42cf0388 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_218_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_218_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.681, + "query": 5.694, + "relevance": 11.493, + "total": 85.889 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27324, + "marked_chars": 27405 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27405, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambahmulyo menggugat Nur Kamid dan Siti Istatoah atas wanprestasi dalam pembayaran kredit yang dijamin dengan agunan tanah. Penggugat meminta pernyataan sah surat pengakuan hutang, penghukuman pembayaran sisa hutang, dan hak penjualan agunan. Perkara ini berakhir karena Penggugat mencabut gugatan setelah terjadi perdamaian di luar persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Nur Kamid dan Siti Istatoah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp. 30.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Siti Istatoah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00851 Desa Sonorejo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nur Kamid dan Siti Istatoah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nur Kamid dan Siti Istatoah tidak membayar angsuran kredit sejak Oktober 2016 sehingga hutang macet sebesar Rp. 34.488.200,- per 19 September 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambahmulyo mengajukan gugatan sederhana terhadap Nur Kamid dan Siti Istatoah yang merupakan suami istri dan pemilik agunan. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan Syarat Umum Perjanjian Pinjaman yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp. 30.000.000,- dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00851 Desa Sonorejo sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Oktober 2016, sehingga timbul sisa hutang sebesar Rp. 34.488.200,- yang terdiri dari pokok dan bunga, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. Penggugat memohon agar hutang dinyatakan jatuh tempo dan agunan dapat dijual untuk pelunasan. Namun, pada persidangan, Penggugat hadir dan menyatakan secara tertulis bahwa gugatan dicabut karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambahmulyo mengajukan gugatan sederhana terhadap Nur Kamid dan Siti Istatoah yang merupakan suami istri dan pemilik agunan. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan Syarat Umum Perjanjian Pinjaman yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp. 30.000.000,- dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00851 Desa Sonorejo sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Oktober 2016, sehingga timbul sisa hutang sebesar Rp. 34.488.200,- yang terdiri dari pokok dan bunga, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. Penggugat memohon agar hutang dinyatakan jatuh tempo dan agunan dapat dijual untuk pelunasan. Namun, pada persidangan, Penggugat hadir dan menyatakan secara tertulis bahwa gugatan dicabut karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Nur Kamid dan Siti Istatoah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp. 30.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Siti Istatoah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00851 Desa Sonorejo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nur Kamid dan Siti Istatoah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nur Kamid dan Siti Istatoah tidak membayar angsuran kredit sejak Oktober 2016 sehingga hutang macet sebesar Rp. 34.488.200,- per 19 September 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah berdamai dengan bank soal utang kredit yang macet, tapi kenapa mereka masih menggugat saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27324, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang utang kredit macet, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa bank dapat menuntut pelunasan utang dan, jika tidak dibayar, berhak menjual harta debitur (seperti agunan yang disebutkan dalam gugatan) untuk melunasi hutang. Meskipun gugatan dicabut karena perdamaian, pasal ini substantif terkait dengan hak tagih bank atas utang yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18388, + "completion_tokens": 957 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_219_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_219_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b7865efa0c98b9722757b8f4ce50096b68ce55c2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_219_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_219_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.955, + "query": 1.587, + "relevance": 39.012, + "total": 124.583 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52158, + "marked_chars": 52311 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi\ntidak hadir ;\n2. \nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812XR25/5950/12/2018\ntertanggal 13 Desember 2018 ; \n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor : PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 ;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 195.756.602,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus\nlima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut,\nyaitu 2 (dua) bidang tanah dan atau bangunan berupa 1. SHM No. 194\nDesa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa\nTengah luas 460 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 tanggal 15-\n11-94 atas nama KARNI BINTI JOYO SAIDI (Tergugat I) (Bukti P-5) dan 2.\nSHM No. 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,\nPropinsi Jawa Tengah Luas 57 m2 berdasarkan Surat Ukur No.\n00355/Margomulyo/2003 tanggal 18-10-2003 atas nama SUWONO (Bukti\nP-6) melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan\nNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para\nTergugat ;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.\n170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);\n7.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;\nDemikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh\nGrace Meila" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52311, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Karni dan Suwono atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menyatakan para tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk menerima pinjaman kredit sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan dua bidang tanah sebagai jaminan pelunasan kredit, yaitu tanah atas nama Karni dengan Sertifikat Hak Milik No. 194 dan tanah atas nama Suwono dengan Sertifikat Hak Milik No. 569.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 Juni 2019, 10 Juli 2019, dan 14 Agustus 2019 terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 05 September 2023 sebesar Rp 195.756.602,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 165.137.800,- dan tunggakan bunga Rp 30.618.802,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 terhadap Karni dan Suwono. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 2018 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar pinjaman kredit sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan, yang dijamin oleh dua bidang tanah atas nama masing-masing Para Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga, yang dibuktikan dengan adanya tunggakan sebesar Rp 195.756.602,- serta serangkaian surat peringatan yang telah dikirimkan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat. Gugatan untuk menetapkan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan. Namun, gugatan utama untuk membayar sisa hutang dikabulkan, dengan ketentuan bahwa jika Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik mereka berupa agunan dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 terhadap Karni dan Suwono. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 2018 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar pinjaman kredit sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan, yang dijamin oleh dua bidang tanah atas nama masing-masing Para Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga, yang dibuktikan dengan adanya tunggakan sebesar Rp 195.756.602,- serta serangkaian surat peringatan yang telah dikirimkan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat. Gugatan untuk menetapkan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan. Namun, gugatan utama untuk membayar sisa hutang dikabulkan, dengan ketentuan bahwa jika Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik mereka berupa agunan dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk menerima pinjaman kredit sebesar Rp 200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan dua bidang tanah sebagai jaminan pelunasan kredit, yaitu tanah atas nama Karni dengan Sertifikat Hak Milik No. 194 dan tanah atas nama Suwono dengan Sertifikat Hak Milik No. 569.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 Juni 2019, 10 Juli 2019, dan 14 Agustus 2019 terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 05 September 2023 sebesar Rp 195.756.602,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 165.137.800,- dan tunggakan bunga Rp 30.618.802,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beri tanah sebagai jaminan utang ke bank tapi berhenti bayar angsuran, sekarang bank minta lunasin sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21571, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah yang diberikan Tergugat sebagai 'jaminan umum' karena tidak dibebani Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat sebagai kreditur konkuren untuk menuntut pelunasan hutang melalui eksekusi biasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok dan bunga) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar prinsip bahwa Tergugat yang lalai membayar angsuran berkewajiban membayar sisa hutang beserta bunganya, yang merupakan inti dari tuntutan Penggugat untuk melunasi sisa pinjaman." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa klausul dalam Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual yang disepakati para pihak memiliki kekuatan mengikat, meskipun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku (seperti kebutuhan proses lelang karena tidak ada Hak Tanggungan)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23961, + "completion_tokens": 1354 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..64df944ef142a3901ac4d4cbcae90ea0c544f338 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.072, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.196, + "query": 4.594, + "relevance": 10.229, + "total": 94.091 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26511, + "marked_chars": 26592 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada \nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No. PK2002BGDS/5950/02/20 \ntertanggal 27 Februari 2020; \n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman \nkepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) \ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang \ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada \nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat yaitu tanah berikut \nbangunan yang terletak di Desa Dukutalit Kecamatan Juwana, \nKabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. \n01413 Desa Dukutalit Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atas nama \nMunadi, dengan luas 282 (dua ratus delapan puluh dua) m², dilelang \nmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) \nPati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat; \n5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26592, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Munadi dan Sarini atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah surat pengakuan hutang, pernyataan wanprestasi, pengesahan sita jaminan atas tanah dan bangunan, serta penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp356.711.434,00. Gugatan ini diajukan karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 berdasarkan Tanda Terima Hutang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01413 atas nama Munadi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran pokok sebanyak dua kali dan tidak melakukan pembayaran angsuran pokok sejak bulan Mei 2020 secara berturut-turut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bunga sejak bulan Mei 2022 sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di persidangan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan membenarkan semua surat gugatan Penggugat dan tidak menyangkalnya secara lisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sejumlah Rp356.711.434,00 akibat tidak dibayarnya angsuran pokok dan bunga.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang diletakkan sebagai jaminan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Munadi dan Sarini karena dianggap wanprestasi tidak membayar angsuran kredit. Para Tergugat mengakui dalil gugatan di persidangan namun tidak berhasil dicapai perdamaian. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan, namun terbukti tidak membayar angsuran pokok sejak Mei 2020 dan angsuran bunga sejak Mei 2022. Gugatan mengenai pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga, dengan ketentuan harta agunan dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Munadi dan Sarini karena dianggap wanprestasi tidak membayar angsuran kredit. Para Tergugat mengakui dalil gugatan di persidangan namun tidak berhasil dicapai perdamaian. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan, namun terbukti tidak membayar angsuran pokok sejak Mei 2020 dan angsuran bunga sejak Mei 2022. Gugatan mengenai pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga, dengan ketentuan harta agunan dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima sejumlah uang dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 berdasarkan Tanda Terima Hutang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01413 atas nama Munadi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran pokok sebanyak dua kali dan tidak melakukan pembayaran angsuran pokok sejak bulan Mei 2020 secara berturut-turut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bunga sejak bulan Mei 2022 sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di persidangan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan membenarkan semua surat gugatan Penggugat dan tidak menyangkalnya secara lisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sejumlah Rp356.711.434,00 akibat tidak dibayarnya angsuran pokok dan bunga.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang diletakkan sebagai jaminan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank dan serahkan tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran sejak beberapa tahun lalu, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9918, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini sangat substantif untuk menjawab pertanyaan orang awam mengenai konsekuensi hukum dari berhenti membayar angsuran pinjaman, sebagaimana yang menjadi inti sengketa dan pertimbangan hakim dalam putusan pendukung." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12563, + "completion_tokens": 1067 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c3f7ce3d487387a159749860c482adaa2a1f639c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.063, + "query": 1.332, + "relevance": 19.867, + "total": 102.28 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29291, + "marked_chars": 29390 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29390, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suparman atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menyatakan tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang serta penjualan agunan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah tercapai kesepakatan perdamaian di persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Suparman menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati pada tanggal 13 Desember 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman menerima pencairan kredit sebesar Rp. 200.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01717 atas nama Suparman sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman tidak membayar angsuran pinjaman sesuai jadwal mulai dari angsuran bulan Oktober 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 01 November 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 21 Maret 2023, dan Surat Peringatan III pada tanggal 01 November 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 01 Maret 2024 sebesar Rp. 145.834.816,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan di persidangan karena kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati mengajukan gugatan sederhana terhadap Suparman terkait wanprestasi pada perjanjian kredit yang didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 2019. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp. 200.000.000,- dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 01717, namun gagal membayar angsuran sejak Oktober 2022 sehingga menumpuk hutang sebesar Rp. 145.834.816,- per Maret 2024. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan penjualan agunan. Namun, pada persidangan tanggal 30 April 2024, Penggugat secara resmi mencabut gugatan karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga hakim mengabulkan pencabutan tersebut dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati mengajukan gugatan sederhana terhadap Suparman terkait wanprestasi pada perjanjian kredit yang didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 2019. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp. 200.000.000,- dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 01717, namun gagal membayar angsuran sejak Oktober 2022 sehingga menumpuk hutang sebesar Rp. 145.834.816,- per Maret 2024. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang dan penjualan agunan. Namun, pada persidangan tanggal 30 April 2024, Penggugat secara resmi mencabut gugatan karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga hakim mengabulkan pencabutan tersebut dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Suparman menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati pada tanggal 13 Desember 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman menerima pencairan kredit sebesar Rp. 200.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01717 atas nama Suparman sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suparman tidak membayar angsuran pinjaman sesuai jadwal mulai dari angsuran bulan Oktober 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 01 November 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 21 Maret 2023, dan Surat Peringatan III pada tanggal 01 November 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 01 Maret 2024 sebesar Rp. 145.834.816,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan di persidangan karena kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat bayar utang bank tapi kenapa masih digugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29291, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan atas utang yang dimilikinya. Dalam konteks pertanyaan 'mengapa masih digugat' padahal sudah sepakat bayar, pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bagi bank untuk menuntut pelunasan seluruh utang (termasuk melalui eksekusi agunan/harta) selama utang tersebut belum lunas secara nyata, bukan sekadar 'sepakat' atau janji bayar. Pasal ini menjadi dasar substantif tuntutan pengembalian dana dan hak eksekusi yang menjadi inti sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19151, + "completion_tokens": 1097 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ac72fbcb383c16d8a2defa77cfc7f27d76d87c2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 5, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.975, + "query": 11.694, + "relevance": 16.666, + "total": 116.36 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 13566, + "marked_chars": 13606 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk\nmenaati kesepakatan perdamaian tanggal 27 Februari 2025 yang telah\ndisetujui tersebut;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp196.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Amir\nEl Hafidh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati. Putusan tersebut telah\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh\nChristiana Nany Setyarsih, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah\ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nPanitera Pengganti\nHakim \nTtd.\nTtd.\nChristiana Nany Setyarsih, S.H. M.H\nAmir El Hafidh, S.H.\nRincian biaya:\nBiaya Pendaftaran\nRp30.000,00\nBiaya Pemberkasan/ATK\nRp75.000,00\nBiaya penggandaan\nRp31.500,00\nPNBP\nRp20.000,00\nBiaya pengiriman surat tercatat\nRp20.000,00\nMeterai\nRp10.000,00\nRedaksi\nRp10.000,00 +\nJumlah\nRp196.500,00\n(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)\nHal 5 dari 5 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 13606, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota 1 menggugat WAHYU PAMUNGKAS atas wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang kredit Kupedes. Gugatan ini diajukan melalui prosedur gugatan sederhana untuk menagih sisa hutang yang belum dilunasi oleh Tergugat. Para pihak akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian yang menguatkan kewajiban pembayaran sisa hutang dan ketentuan mengenai agunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak mengakui terikat perjanjian hutang piutang dalam bentuk Kredit Kupedes berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 107367573/5943/10/23 tanggal 25 Oktober 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan hutang sebesar Rp150.000.000,00 yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 bulan dengan angsuran Rp3.568.490,00 setiap tanggal 25.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03556/Desa Sukoharjo atas nama Tergugat sebagai jaminan kredit.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana karena Tergugat ingkar janji dan hanya memenuhi sebagian kewajibannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah ingkar janji terhadap perjanjian tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat mengakhiri perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2025/PN Pti dengan perdamaian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersedia melunasi sisa hutang dengan pembayaran pertama sebesar Rp3.300.000,00 pada tanggal 28 Februari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersedia melunasi sisa hutang dengan angsuran berikutnya sebesar Rp5.000.000,00 setiap tanggal 25 setiap bulan mulai Maret 2025 sampai Juli 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersedia melunasi sisa hutang dengan angsuran normal kembali mulai bulan Agustus 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Persengketaan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota 1 sebagai Penggugat dan WAHYU PAMUNGKAS sebagai Tergugat bermula dari adanya perjanjian hutang piutang kredit Kupedes sebesar Rp150.000.000,00 yang dijamin dengan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Kabupaten Pati. Penggugat mengajukan gugatan sederhana karena Tergugat dianggap ingkar janji dan hanya membayar sebagian kewajiban. Namun, sebelum putusan pokok diperiksa, kedua pihak mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Februari 2025. Dalam kesepakatan tersebut, Tergugat mengakui wanprestasi namun telah membayar sebagian, dan sepakat melunasi sisa hutang melalui jadwal pembayaran tertentu mulai Februari hingga Agustus 2025 serta ketentuan mengenai eksekusi agunan jika terjadi pelanggaran. Pengadilan Negeri Pati menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dikalahkan, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Persengketaan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota 1 sebagai Penggugat dan WAHYU PAMUNGKAS sebagai Tergugat bermula dari adanya perjanjian hutang piutang kredit Kupedes sebesar Rp150.000.000,00 yang dijamin dengan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Kabupaten Pati. Penggugat mengajukan gugatan sederhana karena Tergugat dianggap ingkar janji dan hanya membayar sebagian kewajiban. Namun, sebelum putusan pokok diperiksa, kedua pihak mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Februari 2025. Dalam kesepakatan tersebut, Tergugat mengakui wanprestasi namun telah membayar sebagian, dan sepakat melunasi sisa hutang melalui jadwal pembayaran tertentu mulai Februari hingga Agustus 2025 serta ketentuan mengenai eksekusi agunan jika terjadi pelanggaran. Pengadilan Negeri Pati menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dikalahkan, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak mengakui terikat perjanjian hutang piutang dalam bentuk Kredit Kupedes berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 107367573/5943/10/23 tanggal 25 Oktober 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan hutang sebesar Rp150.000.000,00 yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 bulan dengan angsuran Rp3.568.490,00 setiap tanggal 25.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03556/Desa Sukoharjo atas nama Tergugat sebagai jaminan kredit.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana karena Tergugat ingkar janji dan hanya memenuhi sebagian kewajibannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah ingkar janji terhadap perjanjian tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat mengakhiri perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2025/PN Pti dengan perdamaian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersedia melunasi sisa hutang dengan pembayaran pertama sebesar Rp3.300.000,00 pada tanggal 28 Februari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersedia melunasi sisa hutang dengan angsuran berikutnya sebesar Rp5.000.000,00 setiap tanggal 25 setiap bulan mulai Maret 2025 sampai Juli 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersedia melunasi sisa hutang dengan angsuran normal kembali mulai bulan Agustus 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian utang kredit bank tapi masih tersisa, apakah saya harus bayar sisa hutang itu sesuai jadwal yang kita sepakati bersama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13566, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip bahwa persetujuan (termasuk kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 1338 sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut. Hal ini menjawab pertanyaan awam mengenai kewajiban membayar sisa utang sesuai jadwal yang disepakati, karena kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10247, + "completion_tokens": 1189 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_221_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_221_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9b7faa5e136bdc34cf71a2f4c58af30b3a766ec5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_221_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_221_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.5, + "query": 4.364, + "relevance": 20.741, + "total": 106.624 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29453, + "marked_chars": 29543 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91797451/5951/04/22 tanggal 11\nApril 2022;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsejumlah Rp35.726.830,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam\nHalaman 9 dari 11 Putusan Nomor 221/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nribu delapan ratus tiga puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas,\ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka Agunan\nPara Tergugat yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di\nDesa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2561 Untung Riyanto Suami Si" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29543, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PATI KOTA 1 menggugat SITI KHOTIVAH dan UNTUNG RIYANTO atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pengesahan sita jaminan atas agunan, serta penghukuman pembayaran sisa hutang dan biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 dari Penggugat pada tanggal 11 April 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 91797451/5951/04/22 tanggal 11 April 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 11 April 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 02561 atas nama Untung Riyanto sebagai agunan untuk pelunasan pinjaman.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sejak tanggal 1 Maret 2023 hingga gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I pada tanggal 1 Maret 2023, Surat Peringatan II pada tanggal 10 Juli 2023, dan Surat Peringatan III pada tanggal 31 Juli 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan bersedia menjual aset agunan berupa tanah seluas 115 m² di Desa Dadirejo untuk pelunasan pinjaman.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pengesahan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang menjadi agunan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Para Tergugat sebagai peminjam yang disepakati pada tanggal 11 April 2022 dengan nominal pinjaman Rp40.000.000,00. Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta dokumen penyerahan dan kuasa menjual agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 02561 atas tanah di Desa Dadirejo, Kabupaten Pati. Para Tergugat kemudian tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut, yang ditandai dengan diterbitkannya tiga surat peringatan oleh Penggugat. Para Tergugat tidak mengajukan pembuktian di persidangan namun dalam jawabannya menyatakan kesediaan menjual agunan untuk melunasi hutang. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menetapkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Gugatan untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan, namun gugatan untuk pembayaran sisa hutang sebesar Rp35.726.830,00 dikabulkan dengan ketentuan agunan dapat dilelang jika hutang tidak dilunasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Para Tergugat sebagai peminjam yang disepakati pada tanggal 11 April 2022 dengan nominal pinjaman Rp40.000.000,00. Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta dokumen penyerahan dan kuasa menjual agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 02561 atas tanah di Desa Dadirejo, Kabupaten Pati. Para Tergugat kemudian tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut, yang ditandai dengan diterbitkannya tiga surat peringatan oleh Penggugat. Para Tergugat tidak mengajukan pembuktian di persidangan namun dalam jawabannya menyatakan kesediaan menjual agunan untuk melunasi hutang. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menetapkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Gugatan untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan, namun gugatan untuk pembayaran sisa hutang sebesar Rp35.726.830,00 dikabulkan dengan ketentuan agunan dapat dilelang jika hutang tidak dilunasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 dari Penggugat pada tanggal 11 April 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 91797451/5951/04/22 tanggal 11 April 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 11 April 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 02561 atas nama Untung Riyanto sebagai agunan untuk pelunasan pinjaman.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sejak tanggal 1 Maret 2023 hingga gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I pada tanggal 1 Maret 2023, Surat Peringatan II pada tanggal 10 Juli 2023, dan Surat Peringatan III pada tanggal 31 Juli 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan bersedia menjual aset agunan berupa tanah seluas 115 m² di Desa Dadirejo untuk pelunasan pinjaman.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pengesahan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang menjadi agunan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang pinjaman ke teman dan mereka kasih jaminan tanah, tapi mereka berhenti bayar angsuran dan tidak mau lunasi hutangnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11920, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini langsung menjawab pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum ketika peminjam berhenti membayar angsuran, yang menjadi dasar tuntutan penggantian sisa hutang dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14426, + "completion_tokens": 1085 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_225_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_225_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f41dd059fc75719e25380ec67d949ebe922357a8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_225_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_225_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.152, + "query": 10.437, + "relevance": 39.706, + "total": 142.325 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49627, + "marked_chars": 49780 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99608310/5942/01/23\ntanggal 24 Januari 2023;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor: 99608310/5942/01/23 tanggal 24 Januari 2023;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp185.259.903,00 (seratus delapan puluh lima juta dua\nratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) secara seketika\ndan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan\nyang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dengan\nbukti kepemilikan SHM No. 00655/Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten\nPati atas nama Syamsul Ma’arif, dengan luas 1.454m² berdasarkan Surat\nUkur No. 00647/Beketel/2019 tanggal 28-06-2019, melalui lelang dengan\nperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)\nSemarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\nHalaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49780, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Siti Muntiah, Syamsul Ma'arif, dan Arina Kundayani atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp185.259.903,-, serta eksekusi penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini juga meminta penetapan sita jaminan terhadap harta kekayaan para Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Januari 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp6.059.465,- selambat-lambatnya setiap tanggal 24 kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00655 atas nama Syamsul Ma'arif untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I wanprestasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga hingga tanggal 01 November 2023 terdapat tunggakan pokok Rp183.888.380,- dan tunggakan bunga Rp1.389.409,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk menagih pembayaran hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara tersebut.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Siti Muntiah, Syamsul Ma'arif, dan Arina Kundayani karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat berdalih bahwa Tergugat I menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,- dan berjanji membayar angsuran bulanan, namun gagal memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai jaminan, Tergugat II dan III menyerahkan sertifikat tanah atas nama Syamsul Ma'arif serta memberikan kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp185.259.903,- secara seketika dan sekaligus, serta eksekusi penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan, termasuk permohonan sita jaminan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah, sehingga Gugatan dikabulkan sebagian. Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan perbuatan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelaksanaan eksekusi penjualan agunan melalui lelang KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen menggugat Siti Muntiah, Syamsul Ma'arif, dan Arina Kundayani karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat berdalih bahwa Tergugat I menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,- dan berjanji membayar angsuran bulanan, namun gagal memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai jaminan, Tergugat II dan III menyerahkan sertifikat tanah atas nama Syamsul Ma'arif serta memberikan kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp185.259.903,- secara seketika dan sekaligus, serta eksekusi penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan, termasuk permohonan sita jaminan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah, sehingga Gugatan dikabulkan sebagian. Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan perbuatan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelaksanaan eksekusi penjualan agunan melalui lelang KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Januari 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp6.059.465,- selambat-lambatnya setiap tanggal 24 kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00655 atas nama Syamsul Ma'arif untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I wanprestasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga hingga tanggal 01 November 2023 terdapat tunggakan pokok Rp183.888.380,- dan tunggakan bunga Rp1.389.409,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk menagih pembayaran hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara tersebut.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya pinjam uang bank dan berjanji bayar cicilan tiap bulan, tapi saya berhenti bayar dan sekarang bank mau jual tanah jaminan saya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22157, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1131 untuk menentukan status jaminan tanah tersebut sebagai jaminan umum karena tidak dibebani Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum bagi bank (kreditur) untuk menuntut pelunasan hutang melalui aset tersebut dalam sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa Tergugat yang lalai membayar hutang berkewajiban mengganti kerugian (pokok hutang dan bunga) kepada Penggugat, yang merupakan inti dari sengketa 'berhenti bayar' yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak (termasuk klausul jaminan) dibatasi oleh undang-undang, sehingga proses eksekusi penjualan jaminan harus mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku (karena tidak ada parate eksekusi), yang relevan dengan pertanyaan tentang proses 'bank mau jual tanah'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22781, + "completion_tokens": 1439 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_229_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_229_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ad132146ed976561071e0eb3a9b66991d7796929 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_229_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_229_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.248, + "query": 2.418, + "relevance": 35.646, + "total": 148.34 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50722, + "marked_chars": 50866 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nHalaman 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian; \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : \nSPH:\nPK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September\n2021;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 297.293.795,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua\nratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah)\nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50866, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati BRI Unit Gabus menggugat Ishariyanto, Puji Lestari, Sukahar, dan Siti Istikanah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani oleh Ishariyanto dan Puji Lestari dengan jaminan tanah atas nama Sukahar. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 297.293.795,-, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang serta pelaksanaan lelang agunan, namun menolak permohonan penetapan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Ishariyanto dan Puji Lestari menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp. 250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ishariyanto dan Puji Lestari menerima pencairan kredit sebesar Rp. 250.000.000,- berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 8 September 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukahar dan Siti Istikanah menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705/Desa Koripandriyo atas nama Sukahar untuk menjamin pelunasan hutang Ishariyanto dan Puji Lestari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukahar dan Siti Istikanah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ishariyanto dan Puji Lestari tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Panggilan tanggal 10 Juni 2022, Surat Peringatan 1 tanggal 11 Juli 2022, dan Surat Peringatan 2 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Ishariyanto dan Puji Lestari per tanggal 2 November 2023 sebesar Rp. 297.293.795,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 242.536.629,- dan tunggakan bunga Rp. 54.757.166,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati BRI Unit Gabus, menggugat Tergugat I (Ishariyanto) dan Tergugat II (Puji Lestari) sebagai debitur serta Tergugat III (Sukahar) dan Tergugat IV (Siti Istikanah) sebagai pemberi jaminan. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 8 September 2021 yang berisi pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan, yang dijamin dengan tanah atas nama Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran, yang dibuktikan dengan serangkaian surat peringatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menyatakan wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 297.293.795,-, serta memerintahkan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian; hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang, serta mengizinkan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika putusan tidak dipatuhi. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan. Gugatan dinyatakan sah dan mengikat, namun permohonan sita jaminan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati BRI Unit Gabus, menggugat Tergugat I (Ishariyanto) dan Tergugat II (Puji Lestari) sebagai debitur serta Tergugat III (Sukahar) dan Tergugat IV (Siti Istikanah) sebagai pemberi jaminan. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 8 September 2021 yang berisi pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan, yang dijamin dengan tanah atas nama Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran, yang dibuktikan dengan serangkaian surat peringatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menyatakan wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 297.293.795,-, serta memerintahkan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian; hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang, serta mengizinkan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika putusan tidak dipatuhi. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan. Gugatan dinyatakan sah dan mengikat, namun permohonan sita jaminan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Ishariyanto dan Puji Lestari menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp. 250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ishariyanto dan Puji Lestari menerima pencairan kredit sebesar Rp. 250.000.000,- berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 8 September 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukahar dan Siti Istikanah menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705/Desa Koripandriyo atas nama Sukahar untuk menjamin pelunasan hutang Ishariyanto dan Puji Lestari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukahar dan Siti Istikanah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ishariyanto dan Puji Lestari tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Panggilan tanggal 10 Juni 2022, Surat Peringatan 1 tanggal 11 Juli 2022, dan Surat Peringatan 2 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Ishariyanto dan Puji Lestari per tanggal 2 November 2023 sebesar Rp. 297.293.795,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 242.536.629,- dan tunggakan bunga Rp. 54.757.166,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi tidak lunas, apakah tanah jaminan milik orang lain bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18247, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah tersebut sebagai 'jaminan umum' karena tidak ada Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum mengapa eksekusi harus melalui proses lelang perdata (HIR) dan bukan parate eksekusi, sehingga menjawab pertanyaan tentang mekanisme pelelangan jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban mengganti rugi. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan eksekusi (lelang) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban ganti rugi akibat ketidaklaksanaan prestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur batas kekuatan mengikat perjanjian. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa klausul dalam perjanjian (Surat Kuasa Menjual) dibatasi oleh undang-undang, khususnya terkait ketiadaan dasar parate eksekusi tanpa Hak Tanggungan, sehingga pelaksanaan lelang tetap harus mengikuti prosedur hukum acara perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22661, + "completion_tokens": 1523 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4a762faf6527258dc5808248875351ba59edf60d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,202 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.103, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 72.401, + "query": 2.765, + "relevance": 77.697, + "total": 152.966 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53301, + "marked_chars": 53454 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. \nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. \nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para \nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 595001011984106 tanggal \n28 April 2015; \n3. \nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi \ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan \nHutang Nomor: 595001011984106 tanggal 28 April 2015; \n4. \nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat \nsebesar Rp59.327.000,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan \nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah \nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik \nPara Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan \natau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Langgenharjo \nKecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. \n2142/Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama \nLilis Juwartatik, dengan luas 52 m2 berdasarkan Surat Ukur No. \n2142/Langgenharjo/2004 tanggal 29 November 2004, melalui lelang \ndengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang \n(KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat; \n5. \nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan in" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53454, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Lilis Juwartatik dan Dadi Sutrisno atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp59.327.000,-, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp45.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 595001011984106 tanggal 28 April 2015.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp45.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 2142 atas nama Lilis Juwartatik sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat yang tidak dihiraukan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat hingga tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp59.327.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp31.247.000,- dan tunggakan bunga Rp28.080.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Lilis Juwartatik dan Dadi Sutrisno yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes. Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 28 April 2015 untuk pinjaman pokok sebesar Rp45.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan, serta menyerahkan sertifikat SHM No. 2142 atas nama Lilis Juwartatik sebagai agunan. Para Tergugat terbukti tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian dan mengabaikan tiga surat peringatan dari Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat. Gugatan untuk pembayaran sisa hutang sebesar Rp59.327.000,- serta perintah lelang agunan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikabulkan, sedangkan permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Lilis Juwartatik dan Dadi Sutrisno yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes. Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 28 April 2015 untuk pinjaman pokok sebesar Rp45.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan, serta menyerahkan sertifikat SHM No. 2142 atas nama Lilis Juwartatik sebagai agunan. Para Tergugat terbukti tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian dan mengabaikan tiga surat peringatan dari Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang tersebut sah dan mengikat. Gugatan untuk pembayaran sisa hutang sebesar Rp59.327.000,- serta perintah lelang agunan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikabulkan, sedangkan permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp45.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 595001011984106 tanggal 28 April 2015.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp45.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 2142 atas nama Lilis Juwartatik sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat yang tidak dihiraukan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat hingga tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp59.327.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp31.247.000,- dan tunggakan bunga Rp28.080.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan sertifikat ke bank tapi sampai sekarang masih belum lunas, kenapa saya tetap ditagih?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25147, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang utang piutang dan tagihan, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa kewajiban membayar utang adalah 'prestasi' yang harus dipenuhi debitur. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar analisis wanprestasi atas ketidakpemenuhan kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Relevan karena pertanyaan menyangkut status pembayaran yang belum lunas. Pasal ini menjelaskan kapan debitur dianggap lalai (misalnya lewatnya waktu jatuh tempo), yang merupakan unsur kunci untuk menentukan apakah tagihan tersebut sah ditagih sebagai akibat dari wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga akibat ketidakpemenuhan perikatan setelah dinyatakan lalai. Relevan karena pertanyaan menanyakan alasan tetap ditagih (termasuk kemungkinan bunga/denda) meskipun sudah ada pembayaran sebagian atau jaminan. Putusan menggunakan pasal ini untuk membenarkan tagihan bunga dan biaya akibat keterlambatan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena untuk menagih utang, harus ada perjanjian kredit yang sah. Putusan menguji apakah Surat Pengakuan Hutang memenuhi syarat sahnya perjanjian (seperti sepakat dan cakap) untuk memastikan hak tagih Penggugat valid." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Relevan karena ini adalah prinsip dasar yang menopang alasan hakim bahwa Para Tergugat wajib membayar sesuai isi perjanjian (pokok + bunga) meskipun mereka telah membayar sebagian atau menyerahkan jaminan, karena kewajiban utama belum lunas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperbolehkan perjanjian bunga atas pinjaman uang. Relevan karena pertanyaan implisit mencakup mengapa tagihan terus bertambah atau tetap ada (termasuk unsur bunga). Putusan mengutip pasal ini untuk membenarkan adanya klausul bunga dalam perjanjian kredit yang menjadi dasar tagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis dan boleh melampaui bunga undang-undang. Relevan karena putusan menggunakan pasal ini untuk memvalidasi besaran bunga yang ditagih kepada Tergugat, menjawab aspek 'berapa jumlah yang harus dibayar' dalam sengketa tagihan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24118, + "completion_tokens": 1621 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3583ee8a0a741940e59fc374be6933cfe8cbd8fe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,222 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_22_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.272, + "query": 5.034, + "relevance": 65.527, + "total": 165.929 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55480, + "marked_chars": 55651 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 101481986/5933/03/23 tanggal\n30/03/2023;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\n \nHalaman 18 dari 20 Putusan No 22/Pdt.GS/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHutang Nomor 101481986/5933/03/23 tanggal 30/03/2023. \n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 71.030.300,-\ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55651, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Bulumanis menggugat Putri Lestari, Muhammad Rochim, Sugiyarto, dan Sri Yatun atas wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini menuntut pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, serta penghukuman para Tergugat untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp 71.030.300,- secara seketika dan sekaligus. Jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat meminta agar harta milik Para Tergugat dilelang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 101481986/5933/03/23 tanggal 30 Maret 2023 yang mengakui hutang pokok sebesar Rp 60.000.000,- dengan jangka waktu kredit 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- berdasarkan Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30 Maret 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 2.291.300,- mulai bulan April 2023 hingga Maret 2026.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 00951 atas nama Sugiyarto untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Maret 2023 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 7 Februari 2024, 20 Februari 2024, dan 6 Maret 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp 71.030.300,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bersedia membayar hutang namun meminta waktu paling lama satu bulan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Bulumanis terhadap Putri Lestari, Muhammad Rochim, Sugiyarto, dan Sri Yatun. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat adalah sah dan mengikat. Hakim juga menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit sejak Maret 2023 meskipun telah diberikan peringatan. Akibatnya, Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp 71.030.300,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Bulumanis terhadap Putri Lestari, Muhammad Rochim, Sugiyarto, dan Sri Yatun. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat adalah sah dan mengikat. Hakim juga menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit sejak Maret 2023 meskipun telah diberikan peringatan. Akibatnya, Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp 71.030.300,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 101481986/5933/03/23 tanggal 30 Maret 2023 yang mengakui hutang pokok sebesar Rp 60.000.000,- dengan jangka waktu kredit 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- berdasarkan Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30 Maret 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 2.291.300,- mulai bulan April 2023 hingga Maret 2026.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 00951 atas nama Sugiyarto untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Maret 2023 sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 7 Februari 2024, 20 Februari 2024, dan 6 Maret 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp 71.030.300,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bersedia membayar hutang namun meminta waktu paling lama satu bulan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan sertifikat tanah buat jaminan, tapi sekarang tidak bisa bayar angsuran lagi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26788, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang 'sertifikat tanah buat jaminan', pasal ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta Tergugat (termasuk agunan spesifik) dapat digugat/dielelang untuk melunasi utang, sebagaimana dianalisis dalam putusan terkait eksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kewajiban Tergugat sebagai 'memberikan sesuatu' (membayar angsuran), yang menjadi titik tolak analisis apakah terjadi wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keadaan lalai' (verzuim). Dalam pertanyaan di mana debitur 'tidak bisa bayar', status lalai adalah unsur krusial untuk menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menilai apakah Tergugat telah lalai setelah peringatan, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam pertanyaan 'apa yang harus saya lakukan' (konsekuensi hukum), pasal ini relevan karena menentukan bahwa setelah lalai, debitur wajib menanggung kerugian dan bunga yang ditimbulkan, yang menjadi pokok tuntutan Penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menggunakan pasal ini untuk memvaliditas 'Surat Pengakuan Hutang' yang ditandatangani oleh debitur. Jika surat utang tersebut sah berdasarkan pasal ini, maka kewajiban pembayaran menjadi mengikat, yang merupakan premis utama dalam menjawab pertanyaan tentang kekuatan hukum tanda tangan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur legalitas perjanjian bunga. Dalam pertanyaan yang menyertakan konteks pembayaran angsuran (yang biasanya mengandung bunga), dan dalam putusan yang membahas perhitungan bunga 1,83%, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang membenarkan adanya kewajiban membayar bunga di atas pokok utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mensyaratkan bahwa bunga perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Putusan merujuk pada pasal ini untuk memvaliditas besaran bunga yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1). Ini relevan karena menjawab implikasi hukum dari 'tanda tangan surat utang' yang mencakup klausul bunga." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25281, + "completion_tokens": 1797 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_230_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_230_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb6e46e26ed6c0ac5ed8cfd8ea8021d43252d948 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_230_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_230_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 112.935, + "query": 3.313, + "relevance": 26.581, + "total": 142.859 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49618, + "marked_chars": 49771 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88794617/5951/12/21\ntanggal 20 Desember 2021; \nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nNomor : 88794617/5951/12/21 tanggal 20 Desember 2021;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp100.998.687,00 (seratus juta sembilan ratus sembilan p\nuluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi\nhu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49771, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati menggugat Bambang Sukmo Wisanggeni, Sugiyati, Parti, dan Sakijo atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp100.998.687,-, serta pelaksanaan lelang agunan berupa tanah atas nama Parti jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima dan diputus sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 88794617/5951/12/21 tanggal 20 Desember 2021 untuk menerima kredit bulanan dengan pokok pinjaman Rp100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp100.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap tanggal 20 sebesar Rp3.150.600,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2310 atas nama Parti sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 6 September 2023, 18 Oktober 2023, dan 24 Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan posisi tanggal 13 November 2023, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan pokok sebesar Rp87.431.317,- dan tunggakan bunga sebesar Rp13.567.370,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri menolak permohonan sita jaminan karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati menggugat Bambang Sukmo Wisanggeni, Sugiyati, Parti, dan Sakijo karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Desember 2021. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur utama telah gagal membayar angsuran, sehingga menunggak total Rp100.998.687,- yang terdiri dari pokok dan bunga, serta meminta agar agunan milik Tergugat III berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2310 dilelang untuk pelunasan hutang tersebut. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp100.998.687,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat III berupa tanah tersebut akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati menggugat Bambang Sukmo Wisanggeni, Sugiyati, Parti, dan Sakijo karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Desember 2021. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur utama telah gagal membayar angsuran, sehingga menunggak total Rp100.998.687,- yang terdiri dari pokok dan bunga, serta meminta agar agunan milik Tergugat III berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2310 dilelang untuk pelunasan hutang tersebut. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp100.998.687,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat III berupa tanah tersebut akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena belum dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 88794617/5951/12/21 tanggal 20 Desember 2021 untuk menerima kredit bulanan dengan pokok pinjaman Rp100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp100.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap tanggal 20 sebesar Rp3.150.600,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2310 atas nama Parti sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 6 September 2023, 18 Oktober 2023, dan 24 Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan posisi tanggal 13 November 2023, Tergugat I dan Tergugat II memiliki tunggakan pokok sebesar Rp87.431.317,- dan tunggakan bunga sebesar Rp13.567.370,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri menolak permohonan sita jaminan karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi masih ditagih hutang dan tanahnya mau dilelang, apa ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21687, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum dari wanprestasi (ganti rugi karena tidak dipenuhinya perikatan). Dalam pertanyaan, sengketa utama adalah apakah tagihan hutang dan ancaman lelang tersebut 'benar' atau sah, yang bergantung pada apakah Tergugat benar-benar melakukan wanprestasi (tidak membayar). Pasal 1243 menjadi dasar hukum untuk menilai adanya kewajiban membayar hutang dan bunga akibat kelalaian debitur, yang merupakan inti substantif dari gugatan wanprestasi dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan menjadi dasar kekuatan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak dibatasi oleh undang-undang, namun tetap mengikat mengenai kewajiban menyerahkan jaminan jika terjadi wanprestasi. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan apakah ancaman lelang berdasarkan perjanjian tersebut memiliki dasar hukum yang sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22541, + "completion_tokens": 1485 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_231_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_231_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c5e5df26b136a7db676ff35fa8c63b74d90ab00f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_231_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_231_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.174, + "query": 4.331, + "relevance": 13.951, + "total": 105.477 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30560, + "marked_chars": 30650 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 98828226/7981/12/22 tanggal 21\nDesember 2022;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nRp124.225.974,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima\nribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka Agunan Para Tergugat yaitu tanah\nyang terletak di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati,\ndengan bukti kepemilikan SHM No. 891/Desa Bulumulyo, Kecamatan\nHalaman 10 dari 11 Putusan Nomor 231/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 10\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nBatangan, Kabupaten Pati atas nama 1. Rusmani Bin Mustopo, 2. Rusmanto\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30650, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT KUNIRAN menggugat Muhammad Syaiful Ulum, Nur Anita, Rusmani, dan Rusmanto atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pengesahan sita jaminan, serta penghukuman pembayaran sisa hutang dan lelang agunan. Putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan pembayaran sisa hutang dan hak lelang agunan jika tidak dibayar.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman sebesar Rp110.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Buku Tanah No. 891 Desa Bulumulyo atas nama Rusmani Bin Mustopo dan Rusmanto Bin Mustopo.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I tertanggal 3 Maret 2023, Surat Peringatan II tertanggal 1 Agustus 2023, dan Surat Peringatan III tertanggal 1 September 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II macet dan mengikatkan diri sebagai penanggung secara tanggung-menanggung.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bulumulyo.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp125.804.932,00 yang mencakup bunga, denda, dan denda berjalan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai debitur, dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penanggung. Para Tergugat telah menerima dana pinjaman sebesar Rp110.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi angsuran pokok dan bunga serta tidak merespons serangkaian surat peringatan yang diterbitkan. Gugatan awal menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp125.804.932,00 beserta pengesahan sita jaminan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi dan Surat Pengakuan Hutang sah mengikat. Namun, tuntutan biaya bunga, denda, dan denda berjalan ditolak sebagian oleh hakim yang hanya mengabulkan pokok hutang dan tunggakan bunga tertentu. Putusan akhir menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp124.225.974,00, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, agunan Para Tergugat akan dilelang untuk pelunasan hutang. Tuntutan pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama pemeriksaan persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai debitur, dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penanggung. Para Tergugat telah menerima dana pinjaman sebesar Rp110.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat III dan Tergugat IV. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi angsuran pokok dan bunga serta tidak merespons serangkaian surat peringatan yang diterbitkan. Gugatan awal menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp125.804.932,00 beserta pengesahan sita jaminan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi dan Surat Pengakuan Hutang sah mengikat. Namun, tuntutan biaya bunga, denda, dan denda berjalan ditolak sebagian oleh hakim yang hanya mengabulkan pokok hutang dan tunggakan bunga tertentu. Putusan akhir menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp124.225.974,00, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, agunan Para Tergugat akan dilelang untuk pelunasan hutang. Tuntutan pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama pemeriksaan persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman sebesar Rp110.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Buku Tanah No. 891 Desa Bulumulyo atas nama Rusmani Bin Mustopo dan Rusmanto Bin Mustopo.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I tertanggal 3 Maret 2023, Surat Peringatan II tertanggal 1 Agustus 2023, dan Surat Peringatan III tertanggal 1 September 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II macet dan mengikatkan diri sebagai penanggung secara tanggung-menanggung.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bulumulyo.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp125.804.932,00 yang mencakup bunga, denda, dan denda berjalan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang pinjaman ke teman tapi mereka berhenti bayar angsuran dan tidak mau bayar juga, apa bisa tanah jaminan mereka diambil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12308, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, debitur berhenti membayar angsuran (wanprestasi), sehingga pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pelunasan hutang dan konsekuensi hukum lainnya yang mendukung upaya pemenuhan hak kreditur, termasuk melalui eksekusi jaminan jika pembayaran tidak dilakukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14925, + "completion_tokens": 1093 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_233_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_233_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6eb2e18613909d24e8e2291c442cdd231e72571e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_233_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,169 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_233_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 58.166, + "query": 3.133, + "relevance": 65.773, + "total": 127.091 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30560, + "marked_chars": 30650 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan Kuitansi tertanggal 24 April 2021 yang ditandatangani oleh\nTergugat adalah bukti perikatan yang sah menurut hukum,\n4. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan\nWanprestasi;\nPutusan no 233/Pdt.GS/2023/PN Pt\nHalaman 10 dari 11\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 10\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang pokok kepada\nPenggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.100.000.000,00 ( seratus\njuta rupiah);\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan pada hari Jumat , tanggal 29 Desember 2023,\noleh kami Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri\nPati, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30650, + "frame": "Pengugat menggugat Tergugat atas sengketa pengembalian dana pinjaman/modal operasional sebesar Rp100.000.000,- yang tidak dikembalikan sesuai kesepakatan. Pengugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar pokok utang, uang paksa, dan biaya perkara. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menawarkan kerjasama operasional pembelian BBM solar kepada Pengugat dengan modal Rp100.000.000,- dan janji keuntungan 3,5% per bulan selama 20 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mentransfer dana sebesar Rp100.000.000,- kepada pihak yang ditunjuk Tergugat pada Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 24 April 2021 sebagai bukti perikatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan modal pinjaman sebesar Rp100.000.000,- kepada Pengugat setelah jatuh tempo pengembalian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat telah melakukan upaya persuasif dan memberikan teguran terakhir kepada Tergugat untuk segera mengembalikan dana, namun tidak diindahkan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat meminta uang paksa sebesar Rp500.000,- per hari jika Tergugat lalai memenuhi putusan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat mengajukan gugan sederhana terhadap Tergugat terkait ketidakpemenuhan kewajiban pengembalian dana sebesar Rp100.000.000,- yang disepakatkan sebagai modal operasional pembelian BBM solar dengan janji keuntungan. Pengugat mendasarkan klaimnya pada transfer dana yang telah dibuktikan dengan rekening koran dan kuitansi penerimaan yang ditandatangani Tergugat. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut. Pengadilan menetapkan bahwa kuitansi tersebut merupakan bukti perikatan yang sah dan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan utang merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menjatuhkan putusan verstek, memerintahkan Tergugat membayar pokok utang Rp100.000.000,- serta biaya perkara, namun menolak permintaan uang paksa karena gugatan bersifat pembayaran uang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat mengajukan gugan sederhana terhadap Tergugat terkait ketidakpemenuhan kewajiban pengembalian dana sebesar Rp100.000.000,- yang disepakatkan sebagai modal operasional pembelian BBM solar dengan janji keuntungan. Pengugat mendasarkan klaimnya pada transfer dana yang telah dibuktikan dengan rekening koran dan kuitansi penerimaan yang ditandatangani Tergugat. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut. Pengadilan menetapkan bahwa kuitansi tersebut merupakan bukti perikatan yang sah dan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan utang merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menjatuhkan putusan verstek, memerintahkan Tergugat membayar pokok utang Rp100.000.000,- serta biaya perkara, namun menolak permintaan uang paksa karena gugatan bersifat pembayaran uang.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menawarkan kerjasama operasional pembelian BBM solar kepada Pengugat dengan modal Rp100.000.000,- dan janji keuntungan 3,5% per bulan selama 20 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mentransfer dana sebesar Rp100.000.000,- kepada pihak yang ditunjuk Tergugat pada Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 24 April 2021 sebagai bukti perikatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan modal pinjaman sebesar Rp100.000.000,- kepada Pengugat setelah jatuh tempo pengembalian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat telah melakukan upaya persuasif dan memberikan teguran terakhir kepada Tergugat untuk segera mengembalikan dana, namun tidak diindahkan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat meminta uang paksa sebesar Rp500.000,- per hari jika Tergugat lalai memenuhi putusan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah transfer 100 juta untuk modal beli solar ke teman, tapi dia tidak mau kembalikan uangnya setelah jatuh tempo, bagaimana cara memaksanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12560, + "candidates": [ + "Pasal 1138 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1138 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1138: Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak, pada umumnya. Yang pertama didahulukan daripada yang kedua." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1138 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai hak-hak istimewa (preferensi) atas barang-barang tertentu atau umum dalam hal eksekusi atau kepailitan. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi sengketa wanprestasi, pembuktian perjanjian, atau pemaksaan pembayaran utang dalam konteks pertanyaan awam maupun pertimbangan hakim dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam putusan, pasal ini dikutip sebagai dasar hukum untuk mengidentifikasi jenis perikatan antara Penggugat dan Tergugat (kewajiban memberikan uang), yang menjadi premis awal untuk menilai adanya wanprestasi. Ini adalah teori hukum yang sungguh-sungguh didalilkan dan dipakai hakim untuk menopang alasan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kapan debitur dinyatakan lalai (termasuk lewatnya waktu yang ditentukan). Dalam pertanyaan awam, masalah utamanya adalah 'tidak mau kembalikan uangnya setelah jatuh tempo'. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena lalai setelah lewatnya waktu. Ini adalah unsur substantif kunci untuk menjawab bagaimana memaksakan kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pengguna ingin 'memaksa' pengembalian uang. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk mewajibkan Tergugat membayar kembali hutang pokok dan bunga sebagai akibat dari wanprestasi. Ini menjawab substansi tuntutan hukum yang dapat dipaksakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Meskipun dalam pertimbangan hakim fokus utama ada pada pembuktian kuitansi dan wanprestasi, pasal ini dicantumkan dalam 'Memperhatikan pasal...' di akhir putusan sebagai dasar hukum umum yang menopang validitas perjanjian kerjasama tersebut. Dalam konteks pertanyaan awam, validitas perjanjian adalah prasyarat sebelum bisa menuntut pengembalian uang, sehingga pasal ini relevan secara kerangka hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14267, + "completion_tokens": 1333 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9af6077cb4c8a434e776e64783cff368547ac5d1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.47, + "query": 5.203, + "relevance": 27.399, + "total": 115.095 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36005, + "marked_chars": 36113 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No.102623454/5951/05/2023\ntanggal 10-05-2023;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatanTergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan .102623454/5951/05/2023 tanggal 10-05-2023;\n4.\nMenyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang\ndiletakkan atas;\n\nTanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Gerit, Kecamatan\nNgablak, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat\nHak Milik \n\nSHM No.244 an Nanik Suwarni 15/08/1951, dengan luas 813\nm²(Delapan ratus tiga belas)\n5.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/\nkreditnya sebesar Rp.241.636.144,- secara seketika dan sekaligus lunas,\ndengan ketentuan apabilaTergugat I tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka\nharta milik Tergugat III dan IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut,\nyaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gerit,\nKecamatan Ngablak, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM\nNo.244, atas nama NANIK SUWARNI 15/08/1951, dengan luas 813 m²,\nberdasarkan Surat Ukur No.00058/Gerit/2005 tanggal 07/10/2005.,\nHalaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36113, + "frame": "Penggugat, [NAMA_PERUSAHAAN], menggugat Tergugat I dan II sebagai debitur serta Tergugat III dan IV sebagai pemberi jaminan agunan atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp241.636.144,-, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban pembayaran sisa hutang serta lelang agunan, namun menolak permohonan sita jaminan karena sertifikat sudah dalam penguasaan Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp9.259.081,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 244 atas nama Nanik Suwarni serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran lagi terhadap hutangnya sehingga menunggak sisa pokok dan bunga sebesar Rp241.636.144,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan II untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan peletakan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena sertifikat jaminan sudah berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan beralih kepada pihak lain.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai wanprestasi kredit oleh Tergugat I dan II yang dijamin oleh agunan dari Tergugat III dan IV. Penggugat, [NAMA_PERUSAHAAN], mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah menerima kredit sebesar Rp250.000.000,- namun gagal membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp241.636.144,- setelah melalui serangkaian surat peringatan. Tergugat I dan III secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan wanprestasi, serta menghukum Tergugat I dan II membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat III dan IV berupa agunan tanah SHM No. 244 akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena sertifikat agunan sudah dalam penguasaan Penggugat, sehingga permohonan tersebut dianggap tidak beralasan hukum untuk dikabulkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai wanprestasi kredit oleh Tergugat I dan II yang dijamin oleh agunan dari Tergugat III dan IV. Penggugat, [NAMA_PERUSAHAAN], mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah menerima kredit sebesar Rp250.000.000,- namun gagal membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp241.636.144,- setelah melalui serangkaian surat peringatan. Tergugat I dan III secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan wanprestasi, serta menghukum Tergugat I dan II membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat III dan IV berupa agunan tanah SHM No. 244 akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena sertifikat agunan sudah dalam penguasaan Penggugat, sehingga permohonan tersebut dianggap tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan dan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp9.259.081,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat SHM No. 244 atas nama Nanik Suwarni serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran lagi terhadap hutangnya sehingga menunggak sisa pokok dan bunga sebesar Rp241.636.144,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan II untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan peletakan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena sertifikat jaminan sudah berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan beralih kepada pihak lain.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah bayar kredit tapi telat bayar beberapa kali sampai ditagih terus, sekarang uangnya masih kurang berapa ratus juta, apa bisa tanah jaminan saya yang sudah dipegang bank langsung dijual?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 36005, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (wanprestasi) debitur, yaitu melalui surat perintah atau lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, nasabah telah 'telat bayar' dan 'ditagih terus', yang merupakan fakta kunci untuk menentukan apakah debitur telah dinyatakan lalal secara hukum sehingga dapat digugat wanprestasi. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar menyatakan Tergugat lalal dan melakukan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, nasabah menanyakan status hutang yang 'masih kurang berapa ratus juta', yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran sisa pokok, bunga, dan biaya akibat wanprestasi. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menghukum Tergugat membayar sisa hutang tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24115, + "completion_tokens": 1198 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..480507a45f4c3e93266a0b245f710c0e816f2804 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_23_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.092, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 72.1, + "query": 7.82, + "relevance": 13.944, + "total": 93.957 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 83090, + "marked_chars": 83369 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat I dan II;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvankelijkverklaard)\n-\nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp\n1.290.000. (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh\nkami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari,\nS.H., M.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum, dengan dihadiri oleh Krisyanto sebagai Panitera Pengganti dan\nHalaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 31\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ntelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari\nitu juga\n Hakim Anggota,\nHakim K" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 83369, + "frame": "Muhammad Fathul Minan menggugat Bank Mandiri Pati Diponegoro, PT Bank Mandiri Persero Tbk Regional Ritel Collection And Recovery Jawa II, Toni, dan KPKNL Semarang terkait pelaksanaan lelang agunan kredit atas nama almarhum ayah penggugat. Penggugat meminta pembatalan lelang dan pengangsuran hutang pokok atas agunan yang ditempati penggugat. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak dari Muh Saban yang meninggal dunia dan merupakan ahli waris debitur kredit perbankan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur Muh Saban memiliki hubungan hutang piutang dengan Tergugat I dan II berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan agunan berupa sertifikat hak milik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II menawarkan keringanan pembayaran berupa skema cicilan kepada Penggugat melalui Persetujuan Restrukturisasi tertanggal 7 September 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan untuk mencicil hutang pokok namun Tergugat I dan II tetap melaksanakan lelang agunan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan telah laku terjual kepada Sdri. Any Ernawati melalui lelang yang dilakukan oleh KPKNL Semarang pada tanggal 16 Maret 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sdri. Any Ernawati sebagai pemenang lelang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemenang lelang sebagai tergugat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Muhammad Fathul Minan, selaku ahli waris dari debitur yang telah meninggal dunia, mengajukan gugatan terhadap Bank Mandiri dan KPKNL Semarang untuk membatalkan lelang agunan kredit ayahnya dan meminta pengangsuran hutang. Penggugat berdalih bahwa ia memiliki itikad baik untuk membayar hutang melalui cicilan meskipun sebelumnya telah ditawarkan skema restrukturisasi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa eksepsi Tergugat I dan II mengenai kelengkapan pihak dalam perkara. Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa telah laku terjual kepada pihak ketiga, yaitu Sdri. Any Ernawati, melalui proses lelang yang sah. Karena pemenang lelang tersebut tidak diikutsertakan sebagai tergugat dalam perkara, gugatan dinyatakan kurang pihak. Akibatnya, eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Muhammad Fathul Minan, selaku ahli waris dari debitur yang telah meninggal dunia, mengajukan gugatan terhadap Bank Mandiri dan KPKNL Semarang untuk membatalkan lelang agunan kredit ayahnya dan meminta pengangsuran hutang. Penggugat berdalih bahwa ia memiliki itikad baik untuk membayar hutang melalui cicilan meskipun sebelumnya telah ditawarkan skema restrukturisasi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa eksepsi Tergugat I dan II mengenai kelengkapan pihak dalam perkara. Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa telah laku terjual kepada pihak ketiga, yaitu Sdri. Any Ernawati, melalui proses lelang yang sah. Karena pemenang lelang tersebut tidak diikutsertakan sebagai tergugat dalam perkara, gugatan dinyatakan kurang pihak. Akibatnya, eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak dari Muh Saban yang meninggal dunia dan merupakan ahli waris debitur kredit perbankan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur Muh Saban memiliki hubungan hutang piutang dengan Tergugat I dan II berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan agunan berupa sertifikat hak milik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II menawarkan keringanan pembayaran berupa skema cicilan kepada Penggugat melalui Persetujuan Restrukturisasi tertanggal 7 September 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan untuk mencicil hutang pokok namun Tergugat I dan II tetap melaksanakan lelang agunan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan telah laku terjual kepada Sdri. Any Ernawati melalui lelang yang dilakukan oleh KPKNL Semarang pada tanggal 16 Maret 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sdri. Any Ernawati sebagai pemenang lelang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemenang lelang sebagai tergugat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya meninggal dan saya ingin mencicil hutang banknya, tapi bank tetap menjual tanah jaminan ke orang lain tanpa melibatkan saya, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17022, + "candidates": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban ahli waris untuk memikul pembayaran utang warisan seimbang dengan harta yang diterima. Hal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan awam mengenai status hukum sang anak (ahli waris) dalam mencicil hutang ayahnya, yang menjadi dasar dalil Tergugat (bank) mengenai 'Exceptio Non Adimpleti Contractus' karena Penggugat tidak memenuhi prestasi pembayaran sesuai kesepakatan restrukturisasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30680, + "completion_tokens": 927 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_247_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_247_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d8e78cad8f0f7ca47eb9b62dc9b677cd7c40142 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_247_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_247_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.572, + "query": 3.545, + "relevance": 61.905, + "total": 149.051 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51058, + "marked_chars": 51256 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan\n \ngugatan\nPenggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan demi hukum\nperbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi\nkewajibannya yang terdapat Surat Pengakuan Hutang Nomor :\n102232126/5941/04/23 tanggal 27 April 2023; \n3.\nMenghukum Para Tergugat\nuntuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa\nhutang/kreditnya kepada Penggugat Rp. 137.695.735,-(seratus tiga\npuluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga\npuluh lima rupiah) yang apabila tidak dibayar maka harta milik Tergugat\nIII dan IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang\nterletak di Desa Wuwur, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan\nbukti kepemilikan SHM No 01858 Desa Wuwur, Kecamatan Gabus,\nKabupaten Pati atas nama Samirun, dengan luas 171 meter persegi,\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan\nNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang;\n4.\nMenolak gugatan Penggugat\nselain dan selebihnya\n Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 247/Pdt.GS/2024/PN. \nPti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51256, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit KARABAN menggugat Sapuan, Kusmiati, Samirun, dan Sutami atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp137.695.735,- atau penjualan agunan melalui lelang untuk melunasinya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Sapuan dan Kusmiati menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 102232126/5941/04/23 tanggal 27 April 2023 untuk menerima fasilitas kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,- pada tanggal 27 April 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samirun menyerahkan sertifikat SHM No.01858 Desa Wuwur sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat I dan II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samirun dan Sutami menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga kredit secara tepat waktu sesuai perjanjian.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan II namun tidak ada pembayaran yang dilakukan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang para Tergugat sampai dengan posisi bulan April 2024 sebesar Rp137.695.735,- yang terdiri dari sisa pokok Rp130.555.760,- dan tunggakan bunga Rp7.139.975,-.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit KARABAN untuk sebagian terhadap Sapuan, Kusmiati, Samirun, dan Sutami. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 April 2023 antara bank dan Sapuan (dengan persetujuan Kusmiati) adalah sah dan mengikat. Hakim juga menetapkan bahwa para tergugat telah terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah, sebagaimana dibuktikan dengan surat peringatan yang dikirimkan bank namun tidak direspons dengan pembayaran. Akibatnya, hakim menghukum para tergugat untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp137.695.735,- secara seketika; apabila tidak dibayar, harta milik Samirun dan Sutami berupa tanah dengan SHM No.01858 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Gugatan selain dan di luar hal tersebut ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit KARABAN untuk sebagian terhadap Sapuan, Kusmiati, Samirun, dan Sutami. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 April 2023 antara bank dan Sapuan (dengan persetujuan Kusmiati) adalah sah dan mengikat. Hakim juga menetapkan bahwa para tergugat telah terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah, sebagaimana dibuktikan dengan surat peringatan yang dikirimkan bank namun tidak direspons dengan pembayaran. Akibatnya, hakim menghukum para tergugat untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp137.695.735,- secara seketika; apabila tidak dibayar, harta milik Samirun dan Sutami berupa tanah dengan SHM No.01858 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Gugatan selain dan di luar hal tersebut ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Sapuan dan Kusmiati menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 102232126/5941/04/23 tanggal 27 April 2023 untuk menerima fasilitas kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,- pada tanggal 27 April 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samirun menyerahkan sertifikat SHM No.01858 Desa Wuwur sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat I dan II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samirun dan Sutami menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga kredit secara tepat waktu sesuai perjanjian.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan II namun tidak ada pembayaran yang dilakukan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang para Tergugat sampai dengan posisi bulan April 2024 sebesar Rp137.695.735,- yang terdiri dari sisa pokok Rp130.555.760,- dan tunggakan bunga Rp7.139.975,-.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya harus bayar sisa hutang bank dan tanahnya mau dilelang padahal sudah dapat uang pinjaman?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20368, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan kecakapan hukum berdasarkan umur. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu utamanya adalah wanprestasi (kelalaian membayar hutang) dan akibat hukumnya (pembayaran sisa hutang dan lelang jaminan), bukan masalah kecakapan subjek hukum atau status umur para pihak. Fakta umur atau status dewasa/tidak dewasa tidak menjadi sengketa atau dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat keterlambatan pelaksanaan perikatan pembayaran uang. Meskipun putusan menyebutkan tunggakan bunga, pertanyaan awam berfokus pada kewajiban membayar 'sisa hutang pokok' dan 'lelang tanah' sebagai akibat dari wanprestasi secara keseluruhan. Pasal 1250 bersifat spesifik pada komponen bunga/kost akibat keterlambatan, bukan pada prinsip dasar kewajiban membayar pokok hutang atau hak eksekusi jaminan (lelang) yang menjadi inti pertanyaan. Dalam pertimbangan, hakim lebih berfokus pada adanya wanprestasi dan kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1320) serta akibat wanprestasi secara umum, bukan perhitungan bunga spesifik berdasarkan Pasal 1250 sebagai dasar utama jawaban pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam menanyakan alasan mengapa hutang harus dibayar padahal uang sudah diterima. Jawaban hukumnya terletak pada sahnya perjanjian kredit tersebut. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1320 untuk membuktikan bahwa perjanjian antara bank dan nasabah sah secara hukum, sehingga timbul kewajiban mengikat (pasal 1338 KUHPerdata, meski tidak dicantumkan dalam daftar kandidat, prinsipnya tertanam dalam validitas Pasal 1320) untuk melunasi hutang. Tanpa sahnya perjanjian menurut Pasal 1320, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pembayaran sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan. Sama seperti Pasal 330, isu kecakapan hukum subjek tidak disengketakan dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Putusan tidak membahas apakah para tergugat cakap atau tidak, melainkan fokus pada perbuatan wanprestasi mereka setelah perjanjian yang sah dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perikatan karena cacat kehendak (seperti paksaan, penipuan, atau kebelumdewasaan). Pertanyaan tidak berkaitan dengan pembatalan perjanjian atau cacat kehendak, melainkan pelaksanaan perjanjian yang sah dan wanprestasi. Tidak ada dalil pembatalan perjanjian dalam pertanyaan atau pertimbangan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22715, + "completion_tokens": 1591 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..527ffe4e44e271aac4835113f674bd35dca65f7b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.86, + "query": 3.933, + "relevance": 72.286, + "total": 163.144 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38907, + "marked_chars": 39042 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada \nPara \nPihak, \nSurat \nPengakuan \nHutang \nNomor \nPK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Januari 2020. \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat \nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat; \n4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya \n5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \nRp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah); \nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, \noleh Budi Aryono, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan \ntersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari \ndan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang \nPardianti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 16 dari 16 Putus" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39042, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo menggugat Joko Santosa, Rismi Nur Widiyawati, dan Sucokro atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para Tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp179.024.832,- atau penjualan agunan melalui lelang. Pengadilan hanya menyatakan sah perjanjian dan surat kuasa menjual, namun menolak dalil wanprestasi dan tuntutan pembayaran karena jangka waktu kredit belum berakhir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 untuk menerima kredit dengan jangka waktu pelunasan 48 bulan terhitung sejak 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rismi Nur Widiyawati dan Sucokro serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak membayar angsuran secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Maret 2022 sehingga hutang macet.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika dan sekaligus lunas tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Surat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit tidak disertakan sebagai bukti surat dalam persidangan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jangka waktu pelunasan kredit menurut Surat Pengakuan Hutang baru berakhir pada tanggal 17 Januari 2024.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo mengajukan gugatan sederhana terhadap Joko Santosa, Rismi Nur Widiyawati, dan Sucokro dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20018DTO/5946/01/2020. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Maret 2022 dan meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang atau penjualan agunan. Pengadilan menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan adalah sah dan mengikat. Namun, gugatan untuk menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran lunas ditolak oleh hakim karena jangka waktu pelunasan kredit menurut perjanjian baru berakhir pada 17 Januari 2024, sehingga pada saat gugatan diajukan Para Tergugat belum dapat dinyatakan telah wanprestasi. Putusan hanya mengabulkan sebagian gugatan berupa pernyataan sah perjanjian dan surat kuasa, serta menolak tuntutan pembayaran dan wanprestasi." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo mengajukan gugatan sederhana terhadap Joko Santosa, Rismi Nur Widiyawati, dan Sucokro dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20018DTO/5946/01/2020. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Maret 2022 dan meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang atau penjualan agunan. Pengadilan menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan adalah sah dan mengikat. Namun, gugatan untuk menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran lunas ditolak oleh hakim karena jangka waktu pelunasan kredit menurut perjanjian baru berakhir pada 17 Januari 2024, sehingga pada saat gugatan diajukan Para Tergugat belum dapat dinyatakan telah wanprestasi. Putusan hanya mengabulkan sebagian gugatan berupa pernyataan sah perjanjian dan surat kuasa, serta menolak tuntutan pembayaran dan wanprestasi.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20018DTO/5946/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 untuk menerima kredit dengan jangka waktu pelunasan 48 bulan terhitung sejak 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rismi Nur Widiyawati dan Sucokro serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak membayar angsuran secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Maret 2022 sehingga hutang macet.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika dan sekaligus lunas tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Surat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit tidak disertakan sebagai bukti surat dalam persidangan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jangka waktu pelunasan kredit menurut Surat Pengakuan Hutang baru berakhir pada tanggal 17 Januari 2024.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran bank tapi ditagih hutang macet padahal masa kredit belum habis, apakah saya harus lunasi sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19840, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (usia di bawah 21 tahun dan belum kawin) serta status hukum terkait perwalian. Isu dalam pertanyaan adalah kewajiban pelunasan kredit dan wanprestasi, bukan kapasitas hukum atau status kedewasaan para pihak. Fakta dalam putusan juga tidak menyoroti isu kecakapan subjek hukum sebagai sengketa utama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan. Meskipun perkara melibatkan kredit, sengketa inti dalam pertanyaan adalah apakah debitur wajib melunasi *sekarang* (akselerasi) padahal masa kredit belum habis. Pasal 1131 tidak mengatur syarat atau akibat hukum dari pemanggilan hutang secara sekaligus (akselerasi) atau batasan waktu pelunasan, sehingga tidak menjawab substansi pertanyaan 'apakah harus lunasi sekarang'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat keterlambatan pelaksanaan perikatan (wanprestasi). Pertanyaan awam berfokus pada kewajiban pokok pelunasan hutang (akselerasi) sebelum jatuh tempo, bukan pada besaran bunga atau denda keterlambatan. Pasal ini tidak mengatur hak kreditur untuk menagih seluruh hutang sekaligus sebelum masa kredit berakhir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memvaliditas Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebagai dasar hubungan hukum. Tanpa sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pembayaran. Meskipun putusan menolak gugatan akselerasi karena masa kredit belum habis, validitas perjanjian itu sendiri (yang diatur Pasal 1320) adalah prasyarat substantif untuk menilai hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa wanprestasi ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Isu ini tidak muncul dalam pertanyaan awam maupun sebagai dalil substantif dalam putusan yang menolak gugatan akselerasi. Penolakan gugatan didasarkan pada waktu pelunasan, bukan pada ketidakcakapan pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perikatan karena cacat kehendak (kekeliruan, paksaan, penipuan). Pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang sah (wanprestasi/pelunasan), bukan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Tidak ada kaitan substantif antara batas waktu pembatalan dengan kewajiban melunasi hutang sebelum jatuh tempo." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19970, + "completion_tokens": 1728 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..478ce5db2942db132e07dcb86c1a2a07f2f126a2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_24_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.509, + "query": 5.722, + "relevance": 27.841, + "total": 138.111 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44132, + "marked_chars": 44267 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutan No. 5951-01-017210-10-1 tanggal 10 Juni 2022; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang No. 5951-01-017210-10-1 tanggal 10 Juni 2022; \n4.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp209.930.116,00 (dua ratus sembilan\nHalaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\njuta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus enam belas ribu rupiah) secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat\ntidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang unt" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44267, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati menggugat Iga Aditia, Fery Adi Prasetyo, dan Rujiati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani oleh Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo dengan agunan milik Rujiati. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pinjaman sebesar Rp209.930.116,- secara seketika dan sekaligus, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban pembayaran, namun menolak permohonan sita jaminan konservatif karena tidak pernah dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Juni 2022 untuk menerima kredit Kupedes sebesar Rp220.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp220.000.000,- kepada Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo berdasarkan kwitansi tanggal 9 Juni 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rujiati menyerahkan sertifikat SHM No. 003534 atas tanah di Desa Margorejo sebagai jaminan pelunasan hutang Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo pada tanggal 15 Februari 2024, 29 Februari 2024, dan 06 Maret 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo mengakui memiliki hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan rekening koran dan laporan total kewajiban, Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo memiliki tunggakan pokok Rp194.110.464,- dan bunga Rp15.819.652,- hingga tanggal 06 Maret 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar harta milik Rujiati dilelang untuk melunasi hutang jika Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan sita jaminan konservatif karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati menggugat Iga Aditia, Fery Adi Prasetyo, dan Rujiati karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo sebagai debitur utama telah menerima pinjaman sebesar Rp220.000.000,- pada Juni 2022 dan memberikan agunan berupa tanah atas nama Rujiati. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp209.930.116,-. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus. Putusan juga mengatur bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap, agunan milik Rujiati dapat dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan konservatif ditolak karena tidak pernah dilakukan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati menggugat Iga Aditia, Fery Adi Prasetyo, dan Rujiati karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo sebagai debitur utama telah menerima pinjaman sebesar Rp220.000.000,- pada Juni 2022 dan memberikan agunan berupa tanah atas nama Rujiati. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp209.930.116,-. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus. Putusan juga mengatur bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap, agunan milik Rujiati dapat dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan konservatif ditolak karena tidak pernah dilakukan, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Juni 2022 untuk menerima kredit Kupedes sebesar Rp220.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp220.000.000,- kepada Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo berdasarkan kwitansi tanggal 9 Juni 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rujiati menyerahkan sertifikat SHM No. 003534 atas tanah di Desa Margorejo sebagai jaminan pelunasan hutang Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo pada tanggal 15 Februari 2024, 29 Februari 2024, dan 06 Maret 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo mengakui memiliki hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan rekening koran dan laporan total kewajiban, Iga Aditia dan Fery Adi Prasetyo memiliki tunggakan pokok Rp194.110.464,- dan bunga Rp15.819.652,- hingga tanggal 06 Maret 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar harta milik Rujiati dilelang untuk melunasi hutang jika Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan sita jaminan konservatif karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan pinjaman bank tapi masih ditagih sisa hutang dan tanah jaminan milik teman saya mau dilelang, apa bisa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19731, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah milik pihak ketiga (Tergugat III) sebagai jaminan umum, bukan Hak Tanggungan, sehingga menentukan mekanisme eksekusi yang harus ditempuh Penggugat. Ini menjawab substansi pertanyaan mengenai hak kreditur atas jaminan untuk melunasi hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan adanya wanprestasi dan kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi (pembayaran cicilan). Putusan secara eksplisit merujuk pada pasal ini untuk menetapkan bahwa Tergugat telah lalai dan berkewajiban membayar sisa hutang beserta bunga, yang merupakan inti dari sengketa tagihan sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk membatasi klaim eksekusi langsung (parate eksekusi) atas jaminan karena tidak memenuhi syarat hukum khusus (Hak Tanggungan), sehingga mengikat para pihak untuk mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Ini relevan untuk menjawab apakah jaminan bisa langsung dilelang atau tidak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20397, + "completion_tokens": 1498 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..610093326d614311d424e29f941bc07eeb835c89 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,210 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.484, + "query": 5.439, + "relevance": 67.014, + "total": 164.974 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64407, + "marked_chars": 64605 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85101751/5953/08/21 tanggal 13\nAgustus 2021; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kkuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III & Tergugat IV / Pemilik\nAgunan;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : 85101751/5953/08/21 tanggal 13 Agustus\n2021;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sebesar 289.401.767,- (Dua ratus delapan puluh\nsembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)\nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan\nTergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut\nbangunan yang terletak di Desa Tambahagung, Kecamatan Tambakromo,\nKabupaten Pati atas nama Purwadi (Tergugat III), dengan luas 359 m²\nberdasarkan Surat Ukur No. 01273/Tambahagung/2017 tanggal 26-10-2017\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan\nLelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat\nII;\n6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang\ntimbul sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). \n \nHalaman 22 dari 23 Putusan No 25/Pdt.GS/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu men" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64605, + "frame": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur serta Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pemilik agunan atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Inti sengketa adalah ketidakpatuhan Tergugat I dan II membayar angsuran kredit yang mengakibatkan hutang macet. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta penjualan agunan untuk pelunasan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran sebesar Rp6.588.743,- setiap bulan selama 60 bulan mulai September 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01376 atas nama Purwadi (Tergugat III) untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2022, 6 Oktober 2022, dan 1 Maret 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp289.401.767,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur utama telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 13 Agustus 2021 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan. Sebagai jaminan, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Tergugat III dan menandatangani surat kuasa penjualan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan Tergugat I dan Tergugat II dalam membayar angsuran sejak September 2023, yang telah dibuktikan melalui rekening koran dan dibuktikan dengan tiga kali surat peringatan dari Penggugat yang tidak dihiraukan. Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bukti pembantahan dalam persidangan. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp289.401.767,- secara seketika dan sekaligus, serta memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat III dan IV melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur utama telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 13 Agustus 2021 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan. Sebagai jaminan, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Tergugat III dan menandatangani surat kuasa penjualan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan Tergugat I dan Tergugat II dalam membayar angsuran sejak September 2023, yang telah dibuktikan melalui rekening koran dan dibuktikan dengan tiga kali surat peringatan dari Penggugat yang tidak dihiraukan. Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bukti pembantahan dalam persidangan. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp289.401.767,- secara seketika dan sekaligus, serta memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat III dan IV melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran sebesar Rp6.588.743,- setiap bulan selama 60 bulan mulai September 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01376 atas nama Purwadi (Tergugat III) untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2022, 6 Oktober 2022, dan 1 Maret 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp289.401.767,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih pinjaman uang ke dua orang ini, tapi mereka berhenti bayar angsuran sejak beberapa tahun lalu padahal sudah saya ingatkan berkali-kali, sekarang saya mau ambil tanah jaminan mereka yang sudah mereka serahkan, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29743, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatan. Dalam konteks pertanyaan tentang hak mengambil tanah jaminan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bahwa aset (termasuk tanah) tersebut secara hukum terikat untuk melunasi utang, meskipun mekanisme eksekusinya diatur lebih lanjut dalam pasal lain atau perjanjian khusus." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam pertanyaan, debitur berhenti membayar angsuran, yang merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perikatan untuk 'memberikan sesuatu' (uang). Pasal ini menjadi dasar klasifikasi kewajiban yang dilanggar (wanprestasi)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim). Pertanyaan menyebutkan 'sudah saya ingatkan berkali-kali', yang merupakan fakta kunci untuk memenuhi syarat Pasal 1238 (dinyatakan lalai dengan surat perintah/peringatan). Tanpa status lalai ini, hak untuk menuntut eksekusi jaminan atau ganti rugi belum sepenuhnya muncul secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam pertanyaan, debitur berhenti bayar, sehingga kreditor berhak menuntut pelunasan sisa utang beserta bunga/denda. Pasal ini menjadi dasar tuntutan pembayaran sisa hutang sebelum atau bersamaan dengan eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan mengimplikasikan adanya perjanjian pinjaman yang sah ('saya sudah kasih pinjaman... mereka berhenti bayar'). Untuk menuntut eksekusi jaminan, kreditor harus membuktikan bahwa perjanjian awal tersebut sah menurut Pasal 1320. Ini adalah prasyarat substantif bagi adanya hak jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kebolehan perjanjian bunga atas pinjaman. Meskipun pertanyaan melibatkan pinjaman uang, isu utama adalah wanprestasi dan eksekusi jaminan tanah, bukan sengketa mengenai keabsahan atau besaran bunga. Pasal ini tidak secara langsung menjawab hak untuk mengambil tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk tertulis untuk bunga perjanjian. Sama seperti Pasal 1765, ini bersifat teknis mengenai pembuktian bunga, bukan substansi hak jaminan atau akibat wanprestasi terhadap aset agunan. Tidak relevan dengan inti pertanyaan tentang pengambilan tanah jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28432, + "completion_tokens": 1763 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18b4f274525f75b6585253dac4f6c2eec9101d42 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_25_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.916, + "query": 4.275, + "relevance": 16.306, + "total": 96.573 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55745, + "marked_chars": 55934 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55934, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat para Tergugat (anak-anaknya) dan Turut Tergugat I (Notaris) terkait pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan akta perdamaian sebelumnya. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, sita jaminan atas sertifikat tanah warisan, pembayaran ganti rugi, serta pembebasan dan lelang objek sengketa. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum jawaban Tergugat diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan para Tergugat telah memiliki akta perdamaian di Pengadilan Agama Pati tertanggal 8 Juli 2019 yang mengatur pembagian prosentase harta waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan isi akta perdamaian tersebut sehingga Penggugat mengajukan permohonan eksekusi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam pelaksanaan eksekusi, para pihak membuat kesepakatan perdamaian baru tertanggal 12 Januari 2023 yang memuat pembagian harta waris berupa beberapa sertifikat hak milik.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian pada saat pelaksanaan eksekusi untuk melakukan pemecahan dan pembagian sertifikat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dokumen sertifikat hak milik atas nama RR Retno Rukiyati dititipkan kepada Turut Tergugat I (Notaris) berdasarkan tanda terima tertanggal 26 Juli 2019.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 dengan alasan gugatan kurang sempurna.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada saat permohonan pencabutan diajukan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan menyatakan perkara dicabut.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, selaku ayah dari para Tergugat dan ahli waris Almarhumah RR Retno Rukiyati, menggugat para Tergugat serta Turut Tergugat I (Notaris) karena dianggap tidak melaksanakan kesepakatan pembagian harta waris yang telah disahkan dalam akta perdamaian Pengadilan Agama dan kesepakatan eksekusi. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, sita jaminan atas berbagai sertifikat tanah warisan, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, pembebasan objek sengketa untuk dilelang, serta pengembalian dokumen sertifikat oleh Notaris. Namun, pada persidangan pertama setelah mediasi gagal, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis karena merasa gugatannya kurang sempurna. Karena para Tergugat belum mengajukan jawaban, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, selaku ayah dari para Tergugat dan ahli waris Almarhumah RR Retno Rukiyati, menggugat para Tergugat serta Turut Tergugat I (Notaris) karena dianggap tidak melaksanakan kesepakatan pembagian harta waris yang telah disahkan dalam akta perdamaian Pengadilan Agama dan kesepakatan eksekusi. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, sita jaminan atas berbagai sertifikat tanah warisan, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, pembebasan objek sengketa untuk dilelang, serta pengembalian dokumen sertifikat oleh Notaris. Namun, pada persidangan pertama setelah mediasi gagal, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis karena merasa gugatannya kurang sempurna. Karena para Tergugat belum mengajukan jawaban, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan para Tergugat telah memiliki akta perdamaian di Pengadilan Agama Pati tertanggal 8 Juli 2019 yang mengatur pembagian prosentase harta waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan isi akta perdamaian tersebut sehingga Penggugat mengajukan permohonan eksekusi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam pelaksanaan eksekusi, para pihak membuat kesepakatan perdamaian baru tertanggal 12 Januari 2023 yang memuat pembagian harta waris berupa beberapa sertifikat hak milik.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian pada saat pelaksanaan eksekusi untuk melakukan pemecahan dan pembagian sertifikat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dokumen sertifikat hak milik atas nama RR Retno Rukiyati dititipkan kepada Turut Tergugat I (Notaris) berdasarkan tanda terima tertanggal 26 Juli 2019.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 dengan alasan gugatan kurang sempurna.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada saat permohonan pencabutan diajukan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan menyatakan perkara dicabut.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah punya kesepakatan pembagian waris, tapi saudara saya tidak mau melaksanakannya dan notarisnya tidak mau mengembalikan sertifikat, apa bisa saya menggugat mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8021, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban ekstra-kontraktual (perbuatan melawan hukum). Dalam konteks pertanyaan di mana ada kesepakatan waris yang dilanggar dan sertifikat tidak dikembalikan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan saudara atau notaris yang melanggar haknya, meskipun gugatan utamanya mungkin berbasis perjanjian. Ini memenuhi kriteria hubungan substantif nyata dengan masalah sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21112, + "completion_tokens": 1001 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_261_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_261_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..28c16ea0e2a07713df68402f5c93eb9e3ce6b9a9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_261_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,202 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_261_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.179, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.721, + "query": 5.972, + "relevance": 71.392, + "total": 171.264 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54607, + "marked_chars": 54778 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan\nverstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara\n \nPihak\n \nSurat\n \nPengakuan\n \nHutang\n \nNomor\n \nSPH:\n110071214/5947/01/2024 tanggal 25 Januari 2024; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor SPH: 110071214/5947/01/2024 tanggal 25\nJanuari 2024;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat sebesar Rp92.930.125,00 (sembilan puluh dua juta sembilan\nratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II\ntidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang\nterletak di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati,\ndengan bukti kepemilikan SHM No. 002112/Desa Maitan, Kecamatan\nTambakromo, Kabupaten Pati atas nama Nur Kholis, dengan luas 249 m2\nberdasarkan Surat Ukur No. 01625/Maitan/2019 tanggal 29-08-2019,\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara\ndan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan\nTergugat II;\n6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara\nini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);\nHalaman 19 dari 20 Putusan Nomor 261/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelay" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54778, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo menggugat Khuswatun Kharomah dan Nur Kholis atas wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp92.930.125,00 dan penjualan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena para tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman pokok sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp80.000.000 pada tanggal 25 Januari 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Nur Kholis sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk melunasi hutang yang menunggak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat terdiri dari pokok Rp80.000.000, bunga berjalan Rp11.472.902, denda Rp740.556, dan denda berjalan Rp716.667, dengan total sebesar Rp92.930.125.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena sertifikat jaminan telah berada dalam penguasaan penuh Penggugat.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo menggugat Khuswatun Kharomah dan Nur Kholis karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2024. Penggugat mendalilkan bahwa para tergugat menerima pinjaman pokok sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu enam bulan dan telah menyerahkan sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Maitan sebagai jaminan. Penggugat mengklaim para tergugat tidak membayar angsuran jatuh tempo dan telah memberikan tiga kali surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang total Rp92.930.125,00 yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda, serta permohonan penjualan lelang agunan. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena para tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan para tergugat tidak membayar hutang merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp92.930.125,00 secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik para tergugat berupa tanah dan bangunan di Desa Maitan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat jaminan telah dikuasai oleh Penggugat, dan para tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo menggugat Khuswatun Kharomah dan Nur Kholis karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2024. Penggugat mendalilkan bahwa para tergugat menerima pinjaman pokok sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu enam bulan dan telah menyerahkan sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Maitan sebagai jaminan. Penggugat mengklaim para tergugat tidak membayar angsuran jatuh tempo dan telah memberikan tiga kali surat peringatan, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang total Rp92.930.125,00 yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda, serta permohonan penjualan lelang agunan. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena para tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan para tergugat tidak membayar hutang merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp92.930.125,00 secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik para tergugat berupa tanah dan bangunan di Desa Maitan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat jaminan telah dikuasai oleh Penggugat, dan para tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman pokok sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp80.000.000 pada tanggal 25 Januari 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Nur Kholis sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk melunasi hutang yang menunggak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat terdiri dari pokok Rp80.000.000, bunga berjalan Rp11.472.902, denda Rp740.556, dan denda berjalan Rp716.667, dengan total sebesar Rp92.930.125.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena sertifikat jaminan telah berada dalam penguasaan penuh Penggugat.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran, sekarang bank minta lunasi semua hutang plus bunga dan denda, apa benar saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27453, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan, kewajiban membayar utang adalah 'memberikan sesuatu'. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengidentifikasi adanya kewajiban debitur yang tidak dipenuhi (wanprestasi), sehingga relevan sebagai kerangka dasar sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Dalam pertanyaan, nasabah berhenti membayar angsuran, yang merupakan bentuk lalai. Pasal ini relevan karena menentukan kapan debitur dianggap lalai (apakah perlu surat peringatan atau otomatis lewat waktu), yang merupakan syarat penting sebelum tuntutan pelunasan total dan denda dapat diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah debitur dinyatakan lalai. Ini langsung menjawab bagian pertanyaan tentang kewajiban membayar 'bunga dan denda' setelah berhenti bayar. Pasal ini menjadi dasar hukum tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum membahas wanprestasi, harus dipastikan perjanjian kredit antara nasabah dan bank sah secara hukum. Relevan karena menjadi prasyarat validitas klausul bunga, denda, dan pelunasan cepat yang disengketakan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip ' pacta sunt servanda ' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini relevan karena menjawab inti pertanyaan: apakah nasabah terikat untuk membayar sesuai perjanjian (termasuk pelunasan total jika terjadi wanprestasi). Pasal ini menjadi dasar kekuatan mengikatnya klausul perjanjian kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit memperbolehkan perjanjian bunga atas peminjaman uang. Ini relevan langsung untuk menjawab bagian pertanyaan tentang kewajaran tuntutan 'bunga' oleh bank. Tanpa pasal ini, klaim bunga mungkin dianggap tidak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis dan boleh melampaui bunga undang-undang selama tidak dilarang. Ini relevan untuk menilai validitas besaran bunga dan denda yang dituntut bank, serta memastikan klausul tersebut sah karena tertulis dalam perjanjian kredit." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25664, + "completion_tokens": 1747 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18939d74a1c1139240dbb5bfdd44afee9a6b7b09 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.53, + "query": 3.376, + "relevance": 13.984, + "total": 99.909 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22655, + "marked_chars": 22719 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para \nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MAW7/5941/02/2020 \ntanggal 24 Februari 2020. \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa \nMenjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/ \ncidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat \nPengakuan Hutang Nomor PK2002MAW7/5941/02/2020 tanggal 24 \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 7\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 8 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pti \n \nFebruari 2020; \n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat \nseluruh \nsisa \nhutang/ \nkreditnya \nkepada \nPenggugat \nsebesar \nRp171.607.779,00 dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak \nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap \nkepada P" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22719, + "frame": "Pengadilan Negeri Pati mengadili gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk terhadap Wardoyo dan Sunarti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta penghukuman kepada Tergugat untuk melunasi sisa hutang kredit sebesar Rp171.607.779,00 seketika dan sekaligus. Putusan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat setelah Tergugat mengakui hutang tersebut di persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp125.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MAW7/5941/02/2020 tanggal 24 Februari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1361/Desa KARABAN atas nama Wardoyo untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak tanggal 31 Januari 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang kredit Para Tergugat kepada Penggugat mencapai jumlah Rp171.607.779,00 berdasarkan rekening koran dan payoff pinjaman per tanggal 3 November 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui secara bulat bahwa mereka berhutang kepada Penggugat dan belum melunasinya sesuai dengan jumlah yang diuraikan dalam gugatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk mengajukan gugatan sederhana terhadap Wardoyo dan Sunarti yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Penggugat dalilkan bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman sebesar Rp125.000.000,- dengan agunan tanah atas nama Wardoyo, namun Para Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Januari 2021. Penggugat menuntut pernyataan sah dokumen perjanjian dan kuasa jual agunan, serta pembayaran sisa hutang sebesar Rp171.607.779,00. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak membantah dan mengakui secara bulat bahwa mereka berhutang dan belum melunasinya. Berdasarkan pengakuan tersebut, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah dokumen-dokumen yang dipermasalahkan, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang serta biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk mengajukan gugatan sederhana terhadap Wardoyo dan Sunarti yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Penggugat dalilkan bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman sebesar Rp125.000.000,- dengan agunan tanah atas nama Wardoyo, namun Para Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Januari 2021. Penggugat menuntut pernyataan sah dokumen perjanjian dan kuasa jual agunan, serta pembayaran sisa hutang sebesar Rp171.607.779,00. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak membantah dan mengakui secara bulat bahwa mereka berhutang dan belum melunasinya. Berdasarkan pengakuan tersebut, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah dokumen-dokumen yang dipermasalahkan, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang serta biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp125.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MAW7/5941/02/2020 tanggal 24 Februari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1361/Desa KARABAN atas nama Wardoyo untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak tanggal 31 Januari 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang kredit Para Tergugat kepada Penggugat mencapai jumlah Rp171.607.779,00 berdasarkan rekening koran dan payoff pinjaman per tanggal 3 November 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui secara bulat bahwa mereka berhutang kepada Penggugat dan belum melunasinya sesuai dengan jumlah yang diuraikan dalam gugatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank dan beri jaminan tanah, tapi berhenti bayar sejak awal 2021 dan belum lunas, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22655, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang pinjaman dengan jaminan tanah yang macet, pasal ini menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pelunasan hutang melalui eksekusi terhadap harta debitur (termasuk agunan) jika debitur wanprestasi, yang merupakan konsekuensi hukum langsung dari situasi yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15637, + "completion_tokens": 1025 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7bf19cb7d54cc500275c9766d69a4d512d51deba --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 6, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.383, + "query": 4.861, + "relevance": 12.617, + "total": 80.881 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 16259, + "marked_chars": 16307 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 16307, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap adiknya kepada Pengadilan Negeri Pati. Pemohon meminta agar adiknya dinyatakan berada di bawah pengampuan dan dirinya ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus harta dan kepentingan hukum adiknya. Perkara ini adalah permohonan perdata yang tidak melibatkan pihak tergugat yang membantah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Lasiman dan Sukarsih yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI adalah adik kandung Pemohon yang belum pernah menikah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tercatat sebagai peserta TASPEN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI didiagnosa menderita penyakit Paranoid Schizophrenia sejak tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI tinggal dan dirawat oleh Pemohon sejak tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan kesehatan pada Oktober 2022 mengategorikan DWI LESTARI tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil bahwa adiknya sakit jiwa dan tidak cakap hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti dan permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan kakak kandung dari DWI LESTARI, mengajukan permohonan penetapan pengampuan karena DWI LESTARI didiagnosa menderita gangguan kejiwaan (Paranoid Schizophrenia) sejak tahun 2015 dan hasil pemeriksaan kesehatan pada Oktober 2022 menyimpulkan bahwa DWI LESTARI tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar DWI LESTARI ditetapkan berada di bawah pengampuan dan dirinya ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus segala kepentingan hukum, termasuk transaksi perbankan dan penerimaan pensiun, demi kesejahteraan DWI LESTARI. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan ketidakcakapan hukum DWI LESTARI, sehingga menetapkan DWI LESTARI berada di bawah pengampuan dan Pemohon sebagai wali pengampunya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan kakak kandung dari DWI LESTARI, mengajukan permohonan penetapan pengampuan karena DWI LESTARI didiagnosa menderita gangguan kejiwaan (Paranoid Schizophrenia) sejak tahun 2015 dan hasil pemeriksaan kesehatan pada Oktober 2022 menyimpulkan bahwa DWI LESTARI tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar DWI LESTARI ditetapkan berada di bawah pengampuan dan dirinya ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus segala kepentingan hukum, termasuk transaksi perbankan dan penerimaan pensiun, demi kesejahteraan DWI LESTARI. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan ketidakcakapan hukum DWI LESTARI, sehingga menetapkan DWI LESTARI berada di bawah pengampuan dan Pemohon sebagai wali pengampunya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Lasiman dan Sukarsih yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI adalah adik kandung Pemohon yang belum pernah menikah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tercatat sebagai peserta TASPEN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI didiagnosa menderita penyakit Paranoid Schizophrenia sejak tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DWI LESTARI tinggal dan dirawat oleh Pemohon sejak tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan kesehatan pada Oktober 2022 mengategorikan DWI LESTARI tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil bahwa adiknya sakit jiwa dan tidak cakap hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti dan permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Adik saya sakit jiwa dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa ditunjuk sebagai walinya untuk mengurus urusannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6356, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (curatele), yaitu ketika orang tersebut berada dalam keadaan 'gila' atau tidak cakap menggunakan pikirannya. Hal ini menjadi dasar hukum utama untuk menjawab pertanyaan apakah adik yang sakit jiwa dapat ditunjuk sebagai orang yang memerlukan pengampuan, yang merupakan prasyarat sebelum penunjukan wali pengampu dilakukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 8753, + "completion_tokens": 851 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f29ec655ba1f73117b434e632a11faddacfc20b3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.692, + "query": 6.234, + "relevance": 44.854, + "total": 130.815 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33864, + "marked_chars": 33972 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33972, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] (Pemohon 1) dan [NAMA_ORANG] (Pemohon 2) kepada Pengadilan Negeri Pati untuk mengubah nama Pemohon 1. Inti sengketa adalah permohonan penggantian nama Pemohon 1 dari KAMSINI menjadi UMIKHA SINNA pada dokumen kependudukan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan perubahan nama tersebut secara hukum dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaruinya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang menikah pada 17 Juni 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon 1 memiliki nama KAMSINI yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon 1 mengajukan permohonan perubahan nama menjadi UMIKHA SINNA karena nama tersebut dianggap memiliki makna yang lebih baik.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon 1 pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama namun ditolak dan diharuskan mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Karsiyah menyatakan Pemohon 1 sering diolok-olok teman-temannya karena nama KAMSINI sehingga merasa kurang nyaman.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Sumi Wahyuni menyatakan Pemohon 1 ingin mengganti namanya menjadi UMIKHA SINNA karena dianggap lebih baik.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa permohonan karena dokumen kependudukan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati yang berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai permohonan penggantian nama Pemohon 1 dari KAMSINI menjadi UMIKHA SINNA pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang merupakan pasangan suami istri, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk mengubah nama Pemohon 1 dari KAMSINI menjadi UMIKHA SINNA pada dokumen kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran. Pemohon beralasan bahwa nama baru tersebut memiliki makna yang lebih baik dan sebelumnya telah ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati tanpa penetapan pengadilan. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat dan keterangan dari dua orang saksi yang mendukung alasan perubahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat diterima, berwenang memeriksa, dan cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan. Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon 1 untuk mengganti nama pada dokumen kependudukan tersebut, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan perubahan nama dalam register kependudukan yang sedang berjalan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang merupakan pasangan suami istri, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk mengubah nama Pemohon 1 dari KAMSINI menjadi UMIKHA SINNA pada dokumen kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran. Pemohon beralasan bahwa nama baru tersebut memiliki makna yang lebih baik dan sebelumnya telah ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati tanpa penetapan pengadilan. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat dan keterangan dari dua orang saksi yang mendukung alasan perubahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat diterima, berwenang memeriksa, dan cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan. Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon 1 untuk mengganti nama pada dokumen kependudukan tersebut, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan perubahan nama dalam register kependudukan yang sedang berjalan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang menikah pada 17 Juni 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon 1 memiliki nama KAMSINI yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon 1 mengajukan permohonan perubahan nama menjadi UMIKHA SINNA karena nama tersebut dianggap memiliki makna yang lebih baik.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon 1 pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama namun ditolak dan diharuskan mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Karsiyah menyatakan Pemohon 1 sering diolok-olok teman-temannya karena nama KAMSINI sehingga merasa kurang nyaman.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Sumi Wahyuni menyatakan Pemohon 1 ingin mengganti namanya menjadi UMIKHA SINNA karena dianggap lebih baik.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa permohonan karena dokumen kependudukan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati yang berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai permohonan penggantian nama Pemohon 1 dari KAMSINI menjadi UMIKHA SINNA pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin ganti nama di KTP dan akta lahir karena sering diolok-olok, tapi ditolak dinas, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17713, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar (akta catatan sipil) jika terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain. Dalam konteks pertanyaan tentang penggantian nama karena alasan tertentu (seperti sering diolok-olok yang dianggap sebagai kekeliruan penulisan nama yang tidak sesuai dengan identitas asli/keinginan pemohon), pasal ini menjadi landasan substantif utama yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan pembetulan nama, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusan yang merujuk pada pasal ini sebagai alasan mengganti nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur dan kewenangan pengadilan dalam menangani permohonan perbaikan akta catatan sipil. Karena pertanyaan menyangkut proses penggantian nama yang ditolak oleh Dinas (instansi eksekutif) dan memerlukan intervensi pengadilan, pasal ini relevan sebagai dasar hukum mengapa permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri dan bagaimana pengadilan berwenang mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan pengadilan mengenai pembetulan akta, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk mencatatkan keputusan tersebut dalam register dan memberikan catatan pinggir. Dalam pertanyaan, setelah permohonan ke Dinas ditolak, langkah selanjutnya adalah mendapatkan putusan pengadilan agar perubahan nama tereksekusi secara administratif. Pasal ini relevan karena menjelaskan mekanisme eksekusi putusan pengadilan terhadap dokumen kependudukan (KTP/Akta Lahir) yang menjadi tujuan akhir pemohon." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Meskipun putusan menyebutkan penggunaan bukti surat dan saksi, Pasal 1888 tidak mengatur substansi hak untuk mengganti nama atau prosedur pembetulan akta catatan sipil. Pasal ini bersifat prosedural/bukti umum dan tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab apakah pemohon 'boleh' mengganti nama atau bagaimana mekanisme penggantian nama tersebut, sehingga tidak relevan secara substantif dengan inti sengketa penggantian nama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17445, + "completion_tokens": 1420 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c485efcac7ca11bf2c6b1a1e464e141ef0af17b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.774, + "query": 4.05, + "relevance": 81.491, + "total": 177.346 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54770, + "marked_chars": 54950 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\npara\n pihak\n \nSurat\n \nPengakuan\n \nHutang\n \nNomor:\n \nNo.\n103103730/5942/05/2023 Tanggal 26 Mei 2024;\n4. Menyatakan demi hukun perbuatan Tergugat telah wan prestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada surat pengakuan hutang\nno. 103103730/5942/05/2023 Tanggal 26 Mei 2024;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat dan Rp.\n82.993.510,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan\napabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah\nhalaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nberikut b" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54950, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Parjono atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes berupa pinjaman pokok Rp 70.000.000,- yang tidak dilunasi pada jatuh tempo. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 82.993.510,- serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp 70.000.000,- dari Penggugat dengan jangka waktu 6 bulan terhitung mulai 26 Mei 2023 sampai dengan 26 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103103730/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023 yang mengikat para pihak untuk membayar pokok dan bunga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 00676/Desa Durensawit atas nama Parjono sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar kewajiban pokok dan bunga kredit pada saat jatuh tempo tanggal 26 November 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Januari 2024, 26 Januari 2024, dan 5 Februari 2024 mengenai menunggaknya kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga tanggal 22 Februari 2024, sisa hutang Tergugat tercatat sebesar Rp 82.993.510,- yang terdiri dari pokok Rp 70.000.000,- dan bunga Rp 12.993.510,-.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen terhadap Parjono secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang antara para pihak adalah sah dan mengikat, serta menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pinjaman kredit Kupedes sebesar Rp 70.000.000,- yang jatuh tempo pada 26 November 2023. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak dibantah, hakim menetapkan sisa hutang yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp 82.993.510,-. Pengadilan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00676/Desa Durensawit jika Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen terhadap Parjono secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang antara para pihak adalah sah dan mengikat, serta menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pinjaman kredit Kupedes sebesar Rp 70.000.000,- yang jatuh tempo pada 26 November 2023. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak dibantah, hakim menetapkan sisa hutang yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp 82.993.510,-. Pengadilan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00676/Desa Durensawit jika Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp 70.000.000,- dari Penggugat dengan jangka waktu 6 bulan terhitung mulai 26 Mei 2023 sampai dengan 26 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103103730/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023 yang mengikat para pihak untuk membayar pokok dan bunga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 00676/Desa Durensawit atas nama Parjono sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar kewajiban pokok dan bunga kredit pada saat jatuh tempo tanggal 26 November 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Januari 2024, 26 Januari 2024, dan 5 Februari 2024 mengenai menunggaknya kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga tanggal 22 Februari 2024, sisa hutang Tergugat tercatat sebesar Rp 82.993.510,- yang terdiri dari pokok Rp 70.000.000,- dan bunga Rp 12.993.510,-.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga tapi sisa hutang saya malah bertambah, kenapa bank mau lelang tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26526, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk tanah/agunan) menjadi jaminan atas perikatan hutang. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa bank berhak menuntut pelunasan hutang melalui lelang harta milik Tergugat jika terjadi wanprestasi, yang langsung menjawab pertanyaan 'kenapa bank mau lelang tanah saya'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan isi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar untuk menilai apakah kewajiban membayar hutang dan bunga telah dipenuhi atau tidak, sehingga menentukan adanya wanprestasi yang memicu hak eksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang status 'lalai' (wanprestasi) debitur, baik karena surat peringatan maupun lewatnya waktu jatuh tempo. Ini relevan karena pertanyaan menyiratkan adanya ketidakpuasan terhadap status hutang; pemahaman tentang kapan debitur dianggap lalailah yang menentukan hak bank untuk mengambil tindakan eksekusi (lelang)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga akibat ketidakpemenuhan perikatan setelah dinyatakan lalai. Ini relevan untuk menjawab bagian pertanyaan 'sisa hutang saya malah bertambah', karena pasal ini menjadi dasar hukum penambahan bunga keterlambatan dan biaya akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun pertanyaan fokus pada eksekusi, validitas perjanjian kredit (yang menjadi dasar hutang dan agunan) harus sah menurut pasal ini. Putusan menguji sahnya surat pengakuan hutang berdasarkan pasal ini, sehingga menjadi kerangka dasar hukum yang menopang seluruh hubungan utang-piutang dan hak agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit memperbolehkan perjanjian bunga atas pinjaman. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan 'saya sudah bayar bunga tapi sisa hutang bertambah', karena pasal ini menjadi dasar legalitas adanya bunga dalam perjanjian kredit, yang merupakan komponen penyebab bertambahnya jumlah hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga perjanjian boleh melampaui bunga undang-undang dan harus tertulis. Ini relevan untuk menilai kewajaran besaran bunga yang diperjanjikan (seperti dalam putusan yang menguji besaran 1,79%). Pemahaman ini penting untuk menjawab keberatan awam terhadap penambahan hutang akibat bunga." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25436, + "completion_tokens": 1714 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adf49d33140a2196249986fe94df680850c5dd8b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,216 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_27_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 105.479, + "query": 3.364, + "relevance": 18.355, + "total": 127.269 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23197, + "marked_chars": 23269 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23269, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan uang nafkah dan tabungan selama perkawinan, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang disetujui oleh Tergugat, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak bernama Muhamad Azka Putra Pratama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah mengirim uang kepada Tergugat setiap tahunnya dengan kisaran Rp. 250.000.000,00 hingga Rp. 300.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim total tabungan bersama sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim Tergugat mengusirnya dan mengajukan cerai setelah Penggugat pulang dari Korea.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim Tergugat menggunakan uang tersebut untuk menghidupi selingkuhan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00 atas dasar perbuatan melawan hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui Penggugat mengirim nafkah selama bekerja di Korea.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah klaim Penggugat mengenai jumlah transfer uang dan total tabungan sebesar Rp2.500.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah klaim Penggugat bahwa uang digunakan untuk kepentingan lain selain kebutuhan rumah tangga.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah klaim Penggugat bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah kewajiban membayar ganti rugi karena nafkah adalah kewajiban suami.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 25 Juni 2025.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan gugatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan pencabutan gugatan karena dilakukan dengan persetujuan Tergugat setelah Tergugat memberikan jawaban.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang merupakan mantan istrinya, dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan uang nafkah dan tabungan bersama yang dikirimkan Penggugat saat bekerja di luar negeri untuk keperluan di luar kebutuhan rumah tangga, termasuk diduga untuk selingkuhan. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00. Tergugat membantah sebagian besar dalil tersebut, mengakui hanya pengiriman nafkah, namun menolak klaim jumlah uang yang besar dan tuduhan penyalahgunaan dana, serta berargumen bahwa pemberian nafkah adalah kewajiban suami. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan melakukan perbaikan, dan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan berdasarkan persetujuan Tergugat, sehingga perkara dinyatakan dicabut tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang merupakan mantan istrinya, dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan uang nafkah dan tabungan bersama yang dikirimkan Penggugat saat bekerja di luar negeri untuk keperluan di luar kebutuhan rumah tangga, termasuk diduga untuk selingkuhan. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00. Tergugat membantah sebagian besar dalil tersebut, mengakui hanya pengiriman nafkah, namun menolak klaim jumlah uang yang besar dan tuduhan penyalahgunaan dana, serta berargumen bahwa pemberian nafkah adalah kewajiban suami. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan melakukan perbaikan, dan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan berdasarkan persetujuan Tergugat, sehingga perkara dinyatakan dicabut tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak bernama Muhamad Azka Putra Pratama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah mengirim uang kepada Tergugat setiap tahunnya dengan kisaran Rp. 250.000.000,00 hingga Rp. 300.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim total tabungan bersama sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim Tergugat mengusirnya dan mengajukan cerai setelah Penggugat pulang dari Korea.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim Tergugat menggunakan uang tersebut untuk menghidupi selingkuhan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp2.500.000.000,00 atas dasar perbuatan melawan hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui Penggugat mengirim nafkah selama bekerja di Korea.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah klaim Penggugat mengenai jumlah transfer uang dan total tabungan sebesar Rp2.500.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah klaim Penggugat bahwa uang digunakan untuk kepentingan lain selain kebutuhan rumah tangga.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah klaim Penggugat bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah kewajiban membayar ganti rugi karena nafkah adalah kewajiban suami.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 25 Juni 2025.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan gugatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan pencabutan gugatan karena dilakukan dengan persetujuan Tergugat setelah Tergugat memberikan jawaban.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya kirim uang nafkah ke mantan istri, tapi dia bilang uangnya dipakai buat selingkuhan dan menolak tanggung jawab, apakah saya bisa minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23197, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan menyangkut tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (penggunaan uang nafkah untuk hal yang tidak seharusnya). Dalam perkara pendukung, Penggugat secara eksplisit mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut pengembalian uang/ganti rugi atas dugaan penyalahgunaan dana oleh Tergugat. Meskipun gugatan dicabut, pasal ini merupakan dasar hukum substantif yang didalilkan untuk menjawab pertanyaan apakah perbuatan tersebut dapat dituntut ganti ruginya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15450, + "completion_tokens": 1373 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26e78a2536f13e88c161d96460fe1f3ce24a6a5a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.276, + "query": 5.099, + "relevance": 11.403, + "total": 85.804 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44069, + "marked_chars": 44213 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22\ntanggal 12 Agustus 2022;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94853627/5953/08/22 tanggal\n12 Agustus 2022;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah\nRp243.747.407,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat\npuluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah);\n5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah\nRp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai\nHakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\ndengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan\nHal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kep" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44213, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor menggugat Bukhori dan Legiyem atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, penghukuman pembayaran lunas sisa hutang, serta hak untuk menjual agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Agustus 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran sebesar Rp5.270.996,- setiap bulan pada tanggal 12 selama jangka waktu 60 kali.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang tunggakan pokok dan bunga Para Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp243.747.407,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan Penggugat memiliki ketidakjelasan mengenai letak desa dan luas agunan yang berbeda dengan Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk melakukan penjualan agunan melalui lelang atau bawah tangan ditolak karena merupakan perbuatan hukum di luar kewenangan pemeriksaan Gugatan Sederhana.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat dua Tergugat yang merupakan suami istri atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat tidak membayar angsuran kredit yang telah disepakati, sehingga menimbulkan tunggakan. Hakim menetapkan fakta bahwa perjanjian kredit sah, Tergugat telah menerima dana pinjaman, dan Tergugat terbukti tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi dan menghukum mereka untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp243.747.407,- secara seketika. Gugatan terkait pernyataan sah Surat Kuasa Menjual Agunan dan permohonan hak penjualan agunan ditolak karena ketidakjelasan data agunan pada surat kuasa dan karena permohonan penjualan agunan berada di luar kewenangan pemeriksaan gugatan sederhana." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat dua Tergugat yang merupakan suami istri atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat tidak membayar angsuran kredit yang telah disepakati, sehingga menimbulkan tunggakan. Hakim menetapkan fakta bahwa perjanjian kredit sah, Tergugat telah menerima dana pinjaman, dan Tergugat terbukti tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi dan menghukum mereka untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp243.747.407,- secara seketika. Gugatan terkait pernyataan sah Surat Kuasa Menjual Agunan dan permohonan hak penjualan agunan ditolak karena ketidakjelasan data agunan pada surat kuasa dan karena permohonan penjualan agunan berada di luar kewenangan pemeriksaan gugatan sederhana.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Agustus 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran sebesar Rp5.270.996,- setiap bulan pada tanggal 12 selama jangka waktu 60 kali.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang tunggakan pokok dan bunga Para Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp243.747.407,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan Penggugat memiliki ketidakjelasan mengenai letak desa dan luas agunan yang berbeda dengan Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk melakukan penjualan agunan melalui lelang atau bawah tangan ditolak karena merupakan perbuatan hukum di luar kewenangan pemeriksaan Gugatan Sederhana.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank tapi tidak bisa bayar angsuran sesuai janji, apakah saya harus lunasi sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10735, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan 'apakah saya harus lunasi sisa hutangnya', pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menegaskan bahwa debitur bertanggung jawab penuh atas pelunasan hutang dengan seluruh kekayaannya, yang sejalan dengan putusan hakim yang mengabulkan tuntutan pelunasan sisa hutang akibat wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18143, + "completion_tokens": 832 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..80f5c3c5969a1f71432c31020a0d585a7371ff2d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_28_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 27, + "timings": { + "parse": 0.077, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.004, + "query": 10.539, + "relevance": 21.19, + "total": 164.81 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 74038, + "marked_chars": 74272 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n- Menolak eksepsi Para Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 12 September 2025, oleh\nkami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H.\ndan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum\npada hari Senin tanggal 15 September 2025, dengan dihadiri oleh Andik\nRiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 26\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indones" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 74272, + "frame": "Pengugat [PUJI ASTUTI] menggugat Tergugat I [KHUSNUL KHOTIMAH] dan Tergugat II [MUSLIKIN] atas wanprestasi karena tidak memenuhi kesepakatan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 Februari 2024 terkait pembayaran utang. Pengugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar utang sebesar Rp750.000.000,- beserta ganti rugi, dan menetapkan sita jaminan atas kapal dan tanah. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan bersifat prematur akibat belum adanya somasi atau teguran tertulis dari Pengugat kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 Februari 2024 yang berisi kesepakatan Tergugat I bersedia membayar utang kepada Pengugat dengan menawarkan penjualan kapal atau sebidang tanah sebagai solusi jika jangka waktu enam bulan tidak terpenuhi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 Februari 2024 tidak memuat ketentuan tegas mengenai batas waktu prestasi yang dilaksanakan maupun klausul yang menegaskan keadaan wanprestasi.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat tidak melakukan peringatan atau teguran (somasi) secara tertulis kepada Tergugat I sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang pertama sebesar Rp150.000.000,- pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848553.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang kedua sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 27 September 2021 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848557.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang ketiga sebesar Rp200.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2021 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848562.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang keempat sebesar Rp300.000.000,- pada tanggal 22 Januari 2022 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848563.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Cek-cek yang diberikan Tergugat I dan ditandatangani Tergugat II sebagai jaminan diklaim tidak dapat dicairkan karena saldo tidak mencukupi berdasarkan surat retur inkaso Bank Jateng tanggal 11 September 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan total hutang awal sebesar Rp950.000.000,- yang telah dibayarkan sebagian sebesar Rp200.000.000,- pada tanggal 31 Oktober 2022, sehingga sisa hutang menjadi Rp750.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan sisa hutang Rp750.000.000,- telah dibayar angsuran sebesar Rp400.000.000,- sehingga sisa hutang sebenarnya tinggal Rp350.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan Pengugat sendiri yang menulis tanggal, bulan, dan tahun pada cek Tergugat dan mengkliringnya meskipun telah diberitahu bahwa saldo tabungan tidak ada.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan Gross Akta Kapal dan Sertifikat Tanah telah dijaminkan di Bank sebelum dibuatnya Surat Pernyataan Bersama, namun Pengugat memaksa pembuatan surat tersebut.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat [PUJI ASTUTI] menggugat Tergugat I [KHUSNUL KHOTIMAH] dan Tergugat II [MUSLIKIN] dengan dalil wanprestasi atas ketidakpemenuhan kewajiban dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 Februari 2024, yang berisi kesepakatan pembayaran utang sebesar Rp750.000.000,- melalui penjualan kapal atau tanah. Pengugat menuntut pembayaran utang, ganti rugi, dan penetapan sita jaminan. Tergugat membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran dan mengajukan eksepsi gugatan kabur. Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur, namun dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima. Putusan ini didasarkan pada temuan bahwa Surat Pernyataan Bersama tidak memuat klausul wanprestasi yang jelas dan Pengugat tidak melakukan somasi atau teguran tertulis kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan, sehingga gugatan dianggap prematur dan tidak memenuhi syarat formal." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat [PUJI ASTUTI] menggugat Tergugat I [KHUSNUL KHOTIMAH] dan Tergugat II [MUSLIKIN] dengan dalil wanprestasi atas ketidakpemenuhan kewajiban dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 Februari 2024, yang berisi kesepakatan pembayaran utang sebesar Rp750.000.000,- melalui penjualan kapal atau tanah. Pengugat menuntut pembayaran utang, ganti rugi, dan penetapan sita jaminan. Tergugat membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran dan mengajukan eksepsi gugatan kabur. Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur, namun dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima. Putusan ini didasarkan pada temuan bahwa Surat Pernyataan Bersama tidak memuat klausul wanprestasi yang jelas dan Pengugat tidak melakukan somasi atau teguran tertulis kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan, sehingga gugatan dianggap prematur dan tidak memenuhi syarat formal.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 Februari 2024 yang berisi kesepakatan Tergugat I bersedia membayar utang kepada Pengugat dengan menawarkan penjualan kapal atau sebidang tanah sebagai solusi jika jangka waktu enam bulan tidak terpenuhi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pernyataan Bersama tanggal 26 Februari 2024 tidak memuat ketentuan tegas mengenai batas waktu prestasi yang dilaksanakan maupun klausul yang menegaskan keadaan wanprestasi.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat tidak melakukan peringatan atau teguran (somasi) secara tertulis kepada Tergugat I sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang pertama sebesar Rp150.000.000,- pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848553.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang kedua sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 27 September 2021 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848557.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang ketiga sebesar Rp200.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2021 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848562.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat dalilkan adanya perjanjian utang piutang keempat sebesar Rp300.000.000,- pada tanggal 22 Januari 2022 yang dijamin dengan cek Bank BNI nomor CT 848563.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Cek-cek yang diberikan Tergugat I dan ditandatangani Tergugat II sebagai jaminan diklaim tidak dapat dicairkan karena saldo tidak mencukupi berdasarkan surat retur inkaso Bank Jateng tanggal 11 September 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan total hutang awal sebesar Rp950.000.000,- yang telah dibayarkan sebagian sebesar Rp200.000.000,- pada tanggal 31 Oktober 2022, sehingga sisa hutang menjadi Rp750.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan sisa hutang Rp750.000.000,- telah dibayar angsuran sebesar Rp400.000.000,- sehingga sisa hutang sebenarnya tinggal Rp350.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan Pengugat sendiri yang menulis tanggal, bulan, dan tahun pada cek Tergugat dan mengkliringnya meskipun telah diberitahu bahwa saldo tabungan tidak ada.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan Gross Akta Kapal dan Sertifikat Tanah telah dijaminkan di Bank sebelum dibuatnya Surat Pernyataan Bersama, namun Pengugat memaksa pembuatan surat tersebut.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian utang, tapi dia masih menuntut sisa utang dengan jaminan tanah yang sudah digadaikan ke bank, apa saya bisa dituntut?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9607, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat agar debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui somasi atau ketentuan dalam perjanjian. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena adanya tuntutan sisa utang dan jaminan tanah. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai apakah penggugat telah memenuhi syarat formal (melakukan somasi) sebelum menuntut pemenuhan prestasi atau mengeksekusi jaminan, yang merupakan isu substantif dalam gugatan wanprestasi yang dipertimbangkan dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26535, + "completion_tokens": 1541 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..518df88a940e51033e5b3d104fbd87d171a4581d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,148 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.604, + "query": 3.716, + "relevance": 52.829, + "total": 144.207 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31614, + "marked_chars": 31713 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19087T5I/5950/08/2019\ntangal 20 Agustus 2019; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang No. PK19087T5I/5950/08/2019 tangal 20 Agustus\n2019;\nHalaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\n5.\nMenghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Wira\nIndra Bangsa, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati,\nputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada\nhari i" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31713, + "frame": "Penggugat [NAMA_PERUSAHAAN] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini meminta pernyataan sah SPH, pernyataan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 244.021.043,-, serta pelaksanaan lelang agunan untuk pelunasan hutang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan SPH sah, Tergugat wanprestasi, dan wajib membayar tunggakan, namun menolak permohonan sita jaminan karena sertifikat agunan sudah dalam penguasaan Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan dan kewajiban angsuran bulanan sebesar Rp 7.583.300,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Agustus 2019.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 02237 dan Nomor 1604 sebagai agunan jaminan pelunasan kredit kepada Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga menunggak sebesar Rp 244.021.043,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pasrah terhadap putusan hakim.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas agunan ditolak karena sertifikat jaminan sudah berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan beralih kepada pihak lain.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_PERUSAHAAN] mengajukan gugan sederhana terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan, serta menyerahkan dua sertifikat tanah sebagai agunan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Tergugat melunasi angsuran, yang mengakibatkan tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 244.021.043,-. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan namun tidak direspons dengan pembayaran. Tergugat I hadir dan mengakui seluruh dalil gugatan serta menyatakan pasrah, sedangkan Tergugat II tidak hadir. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta memerintahkan pembayaran tunggakan secara seketika dan sekaligus. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena sertifikat agunan telah berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga permohonan tersebut dianggap tidak beralasan hukum untuk dikabulkan lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_PERUSAHAAN] mengajukan gugan sederhana terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan, serta menyerahkan dua sertifikat tanah sebagai agunan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Tergugat melunasi angsuran, yang mengakibatkan tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 244.021.043,-. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan namun tidak direspons dengan pembayaran. Tergugat I hadir dan mengakui seluruh dalil gugatan serta menyatakan pasrah, sedangkan Tergugat II tidak hadir. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta memerintahkan pembayaran tunggakan secara seketika dan sekaligus. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena sertifikat agunan telah berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga permohonan tersebut dianggap tidak beralasan hukum untuk dikabulkan lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan dan kewajiban angsuran bulanan sebesar Rp 7.583.300,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Agustus 2019.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 02237 dan Nomor 1604 sebagai agunan jaminan pelunasan kredit kepada Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga menunggak sebesar Rp 244.021.043,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pasrah terhadap putusan hakim.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas agunan ditolak karena sertifikat jaminan sudah berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan beralih kepada pihak lain.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah bayar uang muka dan serahkan sertifikat sebagai jaminan, tapi sekarang tidak bisa bayar angsuran lagi dan ditagih terus, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31614, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam pertanyaan, pengguna menyerahkan sertifikat sebagai jaminan, dan pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta tersebut (sertifikat) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang yang tidak dibayar. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar kewenangan Penggugat untuk menuntut pelunasan hutang melalui harta milik Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), baik melalui surat peringatan maupun lewat waktu. Dalam pertanyaan, pengguna menyebutkan 'ditagih terus', yang berkaitan dengan proses penagihan dan pernyataan lalai. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa Tergugat telah lalai karena tidak membayar angsuran setelah adanya perikatan, sehingga status wanprestasi dapat ditegakkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, pengguna ditagih terus (yang biasanya mencakup pokok, bunga, dan denda), dan pasal ini menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pembayaran total tunggakan tersebut. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar penghukuman Tergugat membayar sisa hutang beserta bunga akibat kelalaiannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21319, + "completion_tokens": 1351 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75c7117a6feac62c9d936eb99d9e140c700fe9a1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,329 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 72, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 351.318, + "read": 159.39, + "query": 6.623, + "relevance": 68.383, + "total": 585.807 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 183091, + "marked_chars": 183730 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam eksepsi:\n\nMengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;\nHalaman 70 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 70\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam pokok perkara:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh\nkami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,\nS.E., M.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim\nKetua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ramanto,\nS.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dik" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134774, + "summary": "YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, yang diakui sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sah berdasarkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 050/37.1/2013 dan berbadan hukum yayasan, mengajukan gugatan *legal standing* terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati [HAL 1-11]. Penggugat berdalil bahwa Tergugat sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melanggar Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK No. 6/POJK.07/2022 [HAL 12-15]. Pokok sengketa didasarkan pada pengaduan konsumen Muh Nur Rochim, yang didalilkan sebagai representasi pelanggaran sistemik, meliputi: (1) Tergugat tidak memberikan penjelasan risiko produk \"Rekening Koran\" secara jelas dan jujur, melainkan hanya menekankan angsuran kecil, sehingga hutang pokok Rp 2.000.000.000,- tidak berkurang meski telah dibayar [HAL 25-26]; (2) Tergugat memaksa konsumen menandatangani perjanjian kredit tanpa memberikan waktu cukup untuk memahami klausula, serta tidak memberikan penjelasan sebelum penandatanganan, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan [HAL 27-28]; (3) Tergugat menolak restrukturisasi kredit dan justru memberikan somasi serta mengancam penjualan lelang saat konsumen mengalami kesulitan bayar, padahal menurut PBI No. 14/15/PBI/2012 debitur masih memiliki prospek usaha [HAL 29-31]; (4) Petugas Tergugat memaksa istri konsumen menandatangani kertas kosong saat kunjungan penagihan [HAL 33]; (5) Tergugat melakukan manipulasi penaksiran agunan (SHM No. 03963, 03964, dan 289) dengan menaikkan nilai limit jaminan secara sepihak untuk memudahkan pengambilan seluruh aset konsumen, padahal nilai pasar agunan cukup untuk melunasi hutang [HAL 35-36]; (6) Prosedur pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) cacat hukum karena Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diduga dibuat berdasarkan kuasa di bawah tangan yang dilarang, serta ketidakjelasan tanggal penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan keterlambatan penyerahan APHT ke Kantor Pertanahan melebihi batas 7 hari kerja sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [HAL 37-44]. Penggugat menuntut pernyataan bahwa perbuatan Tergugat melanggar hukum, menyatakan pembuatan SKMHT dan APHT melanggar ketentuan, serta memerintahkan penghentian pelaksanaan lelang agunan [HAL 45-47]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bukan sengketa konsumen melainkan hubungan hutang-piutang, Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bertindak seolah-olah sebagai kuasa konsumen tertentu, serta gugatan kekurangan pihak karena tidak melibatkan debitur Siti Zaro’ah, PPAT, dan BPN [HAL 48-53]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 50456, + "summary": "YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, sebagai LPKSM sah, mengajukan gugatan *legal standing* terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati [HAL 1-11]. Penggugat berdalil Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melanggar Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha sesuai UU No. 8 Tahun 1999 serta POJK No. 6/POJK.07/2022 [HAL 12-15]. Pokok sengketa didasarkan pada pengaduan konsumen Muh Nur Rochim, yang didalilkan sebagai representasi pelanggaran sistemik, meliputi: (1) Tergugat tidak memberikan penjelasan risiko produk \"Rekening Koran\" secara jelas dan jujur, melainkan hanya menekankan angsuran kecil, sehingga hutang pokok Rp 2.000.000.000,- tidak berkurang meski telah dibayar [HAL 25-26]; (2) Tergugat memaksa konsumen menandatangani perjanjian kredit tanpa memberikan waktu cukup untuk memahami klausula, serta tidak memberikan penjelasan sebelum penandatanganan, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan [HAL 27-28]; (3) Tergugat menolak restrukturisasi kredit dan justru memberikan somasi serta mengancam penjualan lelang saat konsumen mengalami kesulitan bayar, padahal menurut PBI No. 14/15/PBI/2012 debitur masih memiliki prospek usaha [HAL 29-31]; (4) Petugas Tergugat memaksa istri konsumen menandatangani kertas kosong saat kunjungan penagihan [HAL 33]; (5) Tergugat melakukan manipulasi penaksiran agunan (SHM No. 03963, 03964, dan 289) dengan menaikkan nilai limit jaminan secara sepihak untuk memudahkan pengambilan seluruh aset konsumen, padahal nilai pasar agunan cukup untuk melunasi hutang [HAL 35-36]; (6) Prosedur pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) cacat hukum karena Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diduga dibuat berdasarkan kuasa di bawah tangan yang dilarang, serta ketidakjelasan tanggal penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan keterlambatan penyerahan APHT ke Kantor Pertanahan melebihi batas 7 hari kerja sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [HAL 37-44]. Penggugat menuntut pernyataan bahwa perbuatan Tergugat melanggar hukum, menyatakan pembuatan SKMHT dan APHT melanggar ketentuan, serta memerintahkan penghentian pelaksanaan lelang agunan [HAL 45-47]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bukan sengketa konsumen melainkan hubungan hutang-piutang, Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bertindak seolah-olah sebagai kuasa konsumen tertentu, serta gugatan kekurangan pihak karena tidak melibatkan debitur Siti Zaro’ah, PPAT, dan BPN [HAL 48-53].\n\nTergugat menegaskan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, melainkan hanya hubungan hutang-piutang dengan Muh Nur Rochim dan Siti Zaro’ah (istri) yang bertanggung renteng [HAL 54]. Kredit awal sebesar pokok Rp.1.700.000.000,- berdasarkan Akta Persetujuan Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti [HAL 54] telah mengalami perubahan plafond dan perpanjangan waktu, sehingga secara keseluruhan kredit diterima Muh Nur Rochim dari Tergugat adalah sebesar pokok Rp.2.000.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 338 tanggal 26 Juni 2023 [HAL 54]. Untuk menjamin pelunasan kredit, telah diserahkan agunan berupa SHM No. 03963/Ds. Kayen, SHM No. 03964/Ds. Kayen, dan SHM No.289/Ds. Rogomulyo, yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan dengan rincian: Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp. 1.179.000.000,- untuk SHM No. 03963 dan 03964 (SHT No. 05088/2017, APHT No. 1422/2017); Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp. 851.000.000,- untuk SHM No. 289 (SHT No. 05083/2017, APHT No. 1354/2017); Hak Tanggungan peringkat II senilai Rp. 100.000.000,- untuk SHM No. 03963 dan 03964 (SHT No. 02974/2020, APHT No. 987/2020); serta Hak Tanggungan peringkat II senilai Rp. 100.000.000,- untuk SHM No. 289 (SHT No. 03143/2020, APHT No. 1053/2020) [HAL 54-55]. Pemberian hak tanggungan dilakukan oleh pemiliknya sendiri secara sah dengan persetujuan istri, sehingga pengikatan jaminan dianggap sah dan sesuai ketentuan hukum [HAL 55]. Dijadikannya agunan sebagai jaminan dengan beban Hak Tanggungan membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap agunan tersebut jika debitur cidera janji, sesuai Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan ketentuan APHT Pasal 2 butir 6 yang memberikan kewenangan parate eksekusi kepada Tergugat [HAL 55-57].\n\nTergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat mengenai jebakan aturan, penolakan restrukturisasi, agunan bukan milik konsumen, dan cacat waktu pembuatan APHT [HAL 57-58]. Tergugat membantah dalil bahwa tidak ada penjelasan detail kewajiban dalam Perjanjian Kredit, dengan menyatakan bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang memberikan hak 14 hari bagi Muh Nur Rochim dan Siti Zaro’ah untuk menolak, mengajukan keberatan, atau melakukan negosiasi perubahan syarat kredit [HAL 58-59]. Pada saat akad kredit di hadapan Notaris, isi akta dibacakan dan para pihak menyatakan telah memahami isi perjanjian serta konsekuensi hukumnya sebelum menandatangani minuta akta, yang menurut Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna [HAL 59]. Tergugat juga menolak dalil mengenai keterlambatan penyerahan APHT ke Kantor BPN melebihi 7 hari, dengan menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan PPAT dan BPN Kabupaten Pati [HAL 60]. Tergugat membantah dalil menakut-nakuti konsumen, dengan menyatakan bahwa penagihan dilakukan melalui Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga setelah Muh Nur Rochim cidera janji dan tidak menunjukkan i’tikad baik, sehingga lelang eksekusi merupakan hak Tergugat yang berpayung hukum kuat dan bukan upaya teror [HAL 60-62]. Tergugat menegaskan bahwa syarat-syarat perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, kesalahan) tidak terpenuhi, sehingga dalil PMH tidak berdasar dan Akta Perjanjian Kredit serta Pengikatan Agunan adalah SAH [HAL 62]. Tergugat memohon agar gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 63].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-6) dan satu saksi, AHMAD QIDAM HIDAYAHTULLOH [HAL 63-64]. Saksi AHMAD QIDAM HIDAYAHTULLOH memberikan keterangan bahwa orang tuanya adalah konsumen BRI cabang Pati yang meminjam pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk usaha toko bangunan dengan cicilan bulanan Rp. 18.000.000,- [HAL 64]. Saksi menyatakan kredit macet mulai September/Desember 2023, BRI tidak memberikan SP1 dan SP2 melainkan langsung SP3, BRI meminta pembayaran pokok dan bunga Rp.50.000.000,- yang tidak mampu dibayar, serta BRI belum pernah memberikan keringanan angsuran bunga kecuali saat covid [HAL 64-65]. Saksi juga menyatakan pernah melihat dokumen kosong (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh ibu saksi, namun tidak tahu perjanjian hutang dengan BRI [HAL 65]. Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun [HAL 65]. Penggugat mengajukan kesimpulan pada 12 September 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan [HAL 65].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* [HAL 66-70]. Hakim berpendapat bahwa meskipun LPKSM memiliki tugas pengawasan dan advokasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak memberikan tugas kepada LPKSM untuk mewakili seorang konsumen menggugat pelaku usaha secara individu [HAL 68-69]. Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa gugatan oleh LPKSM diajukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan seorang konsumen saja [HAL 69-70]. Karena Penggugat menggugat hanya untuk kepentingan Muh Nur Rochim berdasarkan pengaduan individu, maka gugatan tersebut bukan untuk kepentingan umum, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* [HAL 70]. Oleh karena eksepsi *legal standing* dikabulkan, eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara [HAL 70].\n\nPutusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat [HAL 70-71].\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) [HAL 71].\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.500,00 [HAL 71-72]." + } + ], + "final_summary": "YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, sebagai LPKSM sah, mengajukan gugatan *legal standing* terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati [HAL 1-11]. Penggugat berdalil Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melanggar Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha sesuai UU No. 8 Tahun 1999 serta POJK No. 6/POJK.07/2022 [HAL 12-15]. Pokok sengketa didasarkan pada pengaduan konsumen Muh Nur Rochim, yang didalilkan sebagai representasi pelanggaran sistemik, meliputi: (1) Tergugat tidak memberikan penjelasan risiko produk \"Rekening Koran\" secara jelas dan jujur, melainkan hanya menekankan angsuran kecil, sehingga hutang pokok Rp 2.000.000.000,- tidak berkurang meski telah dibayar [HAL 25-26]; (2) Tergugat memaksa konsumen menandatangani perjanjian kredit tanpa memberikan waktu cukup untuk memahami klausula, serta tidak memberikan penjelasan sebelum penandatanganan, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan [HAL 27-28]; (3) Tergugat menolak restrukturisasi kredit dan justru memberikan somasi serta mengancam penjualan lelang saat konsumen mengalami kesulitan bayar, padahal menurut PBI No. 14/15/PBI/2012 debitur masih memiliki prospek usaha [HAL 29-31]; (4) Petugas Tergugat memaksa istri konsumen menandatangani kertas kosong saat kunjungan penagihan [HAL 33]; (5) Tergugat melakukan manipulasi penaksiran agunan (SHM No. 03963, 03964, dan 289) dengan menaikkan nilai limit jaminan secara sepihak untuk memudahkan pengambilan seluruh aset konsumen, padahal nilai pasar agunan cukup untuk melunasi hutang [HAL 35-36]; (6) Prosedur pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) cacat hukum karena Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diduga dibuat berdasarkan kuasa di bawah tangan yang dilarang, serta ketidakjelasan tanggal penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan keterlambatan penyerahan APHT ke Kantor Pertanahan melebihi batas 7 hari kerja sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [HAL 37-44]. Penggugat menuntut pernyataan bahwa perbuatan Tergugat melanggar hukum, menyatakan pembuatan SKMHT dan APHT melanggar ketentuan, serta memerintahkan penghentian pelaksanaan lelang agunan [HAL 45-47]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bukan sengketa konsumen melainkan hubungan hutang-piutang, Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bertindak seolah-olah sebagai kuasa konsumen tertentu, serta gugatan kekurangan pihak karena tidak melibatkan debitur Siti Zaro’ah, PPAT, dan BPN [HAL 48-53].\n\nTergugat menegaskan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, melainkan hanya hubungan hutang-piutang dengan Muh Nur Rochim dan Siti Zaro’ah (istri) yang bertanggung renteng [HAL 54]. Kredit awal sebesar pokok Rp.1.700.000.000,- berdasarkan Akta Persetujuan Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti [HAL 54] telah mengalami perubahan plafond dan perpanjangan waktu, sehingga secara keseluruhan kredit diterima Muh Nur Rochim dari Tergugat adalah sebesar pokok Rp.2.000.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 338 tanggal 26 Juni 2023 [HAL 54]. Untuk menjamin pelunasan kredit, telah diserahkan agunan berupa SHM No. 03963/Ds. Kayen, SHM No. 03964/Ds. Kayen, dan SHM No.289/Ds. Rogomulyo, yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan dengan rincian: Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp. 1.179.000.000,- untuk SHM No. 03963 dan 03964 (SHT No. 05088/2017, APHT No. 1422/2017); Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp. 851.000.000,- untuk SHM No. 289 (SHT No. 05083/2017, APHT No. 1354/2017); Hak Tanggungan peringkat II senilai Rp. 100.000.000,- untuk SHM No. 03963 dan 03964 (SHT No. 02974/2020, APHT No. 987/2020); serta Hak Tanggungan peringkat II senilai Rp. 100.000.000,- untuk SHM No. 289 (SHT No. 03143/2020, APHT No. 1053/2020) [HAL 54-55]. Pemberian hak tanggungan dilakukan oleh pemiliknya sendiri secara sah dengan persetujuan istri, sehingga pengikatan jaminan dianggap sah dan sesuai ketentuan hukum [HAL 55]. Dijadikannya agunan sebagai jaminan dengan beban Hak Tanggungan membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap agunan tersebut jika debitur cidera janji, sesuai Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan ketentuan APHT Pasal 2 butir 6 yang memberikan kewenangan parate eksekusi kepada Tergugat [HAL 55-57].\n\nTergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat mengenai jebakan aturan, penolakan restrukturisasi, agunan bukan milik konsumen, dan cacat waktu pembuatan APHT [HAL 57-58]. Tergugat membantah dalil bahwa tidak ada penjelasan detail kewajiban dalam Perjanjian Kredit, dengan menyatakan bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang memberikan hak 14 hari bagi Muh Nur Rochim dan Siti Zaro’ah untuk menolak, mengajukan keberatan, atau melakukan negosiasi perubahan syarat kredit [HAL 58-59]. Pada saat akad kredit di hadapan Notaris, isi akta dibacakan dan para pihak menyatakan telah memahami isi perjanjian serta konsekuensi hukumnya sebelum menandatangani minuta akta, yang menurut Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian sempurna [HAL 59]. Tergugat juga menolak dalil mengenai keterlambatan penyerahan APHT ke Kantor BPN melebihi 7 hari, dengan menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan PPAT dan BPN Kabupaten Pati [HAL 60]. Tergugat membantah dalil menakut-nakuti konsumen, dengan menyatakan bahwa penagihan dilakukan melalui Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga setelah Muh Nur Rochim cidera janji dan tidak menunjukkan i’tikad baik, sehingga lelang eksekusi merupakan hak Tergugat yang berpayung hukum kuat dan bukan upaya teror [HAL 60-62]. Tergugat menegaskan bahwa syarat-syarat perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, kesalahan) tidak terpenuhi, sehingga dalil PMH tidak berdasar dan Akta Perjanjian Kredit serta Pengikatan Agunan adalah SAH [HAL 62]. Tergugat memohon agar gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 63].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Bukti P-1 s.d. P-6) dan satu saksi, AHMAD QIDAM HIDAYAHTULLOH [HAL 63-64]. Saksi AHMAD QIDAM HIDAYAHTULLOH memberikan keterangan bahwa orang tuanya adalah konsumen BRI cabang Pati yang meminjam pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk usaha toko bangunan dengan cicilan bulanan Rp. 18.000.000,- [HAL 64]. Saksi menyatakan kredit macet mulai September/Desember 2023, BRI tidak memberikan SP1 dan SP2 melainkan langsung SP3, BRI meminta pembayaran pokok dan bunga Rp.50.000.000,- yang tidak mampu dibayar, serta BRI belum pernah memberikan keringanan angsuran bunga kecuali saat covid [HAL 64-65]. Saksi juga menyatakan pernah melihat dokumen kosong (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh ibu saksi, namun tidak tahu perjanjian hutang dengan BRI [HAL 65]. Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun [HAL 65]. Penggugat mengajukan kesimpulan pada 12 September 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan [HAL 65].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* [HAL 66-70]. Hakim berpendapat bahwa meskipun LPKSM memiliki tugas pengawasan dan advokasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak memberikan tugas kepada LPKSM untuk mewakili seorang konsumen menggugat pelaku usaha secara individu [HAL 68-69]. Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa gugatan oleh LPKSM diajukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan seorang konsumen saja [HAL 69-70]. Karena Penggugat menggugat hanya untuk kepentingan Muh Nur Rochim berdasarkan pengaduan individu, maka gugatan tersebut bukan untuk kepentingan umum, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* [HAL 70]. Oleh karena eksepsi *legal standing* dikabulkan, eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara [HAL 70].\n\nPutusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat [HAL 70-71].\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) [HAL 71].\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.500,00 [HAL 71-72]." + }, + "read": { + "input_chars": 8303, + "frame": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penanganan kredit dan agunan konsumen. Gugatan ini didasarkan pada pengaduan individu konsumen Muh Nur Rochim yang menuntut pernyataan pelanggaran hukum, pembatalan prosedur jaminan, dan penghentian lelang agunan. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat demi kepentingan satu konsumen tertentu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati dengan berstatus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadasa Masyarakat (LPKSM).", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendasarkan gugatannya pada pengaduan konsumen Muh Nur Rochim yang didalilkan sebagai representasi pelanggaran sistemik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan penjelasan risiko produk secara jelas dan jujur sehingga hutang pokok tidak berkurang meski telah dibayar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memaksa konsumen menandatangani perjanjian kredit tanpa memberikan waktu cukup untuk memahami klausula.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menolak restrukturisasi kredit dan memberikan somasi serta mengancam penjualan lelang saat konsumen mengalami kesulitan bayar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan petugas Tergugat memaksa istri konsumen menandatangani kertas kosong saat kunjungan penagihan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan manipulasi penaksiran agunan dengan menaikkan nilai limit jaminan secara sepihak.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan prosedur pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan cacat hukum karena Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diduga dibuat berdasarkan kuasa di bawah tangan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan terdapat keterlambatan penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan melebihi batas waktu yang ditentukan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa perbuatan Tergugat melanggar hukum, menyatakan pembuatan dokumen jaminan melanggar ketentuan, dan memerintahkan penghentian pelaksanaan lelang agunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena bertindak seolah-olah sebagai kuasa konsumen tertentu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, melainkan hanya hubungan hutang-piutang dengan debitur Muh Nur Rochim dan Siti Zaro’ah.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kredit awal sebesar pokok tertentu telah mengalami perubahan plafond dan perpanjangan waktu sehingga secara keseluruhan kredit diterima debitur sebesar pokok Rp 2.000.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan berupa Sertifikat Hak Milik telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan dengan rincian nilai dan nomor sertifikat tertentu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemberian hak tanggungan dilakukan oleh pemiliknya sendiri secara sah dengan persetujuan istri.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil mengenai tidak adanya penjelasan detail kewajiban dalam Perjanjian Kredit dengan menyatakan adanya Surat Penawaran Putusan Kredit yang memberikan hak 14 hari bagi debitur.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil keterlambatan penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PPAT dan BPN.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil menakut-nakuti konsumen dengan menyatakan penagihan dilakukan melalui Surat Peringatan setelah debitur cidera janji.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi AHMAD QIDAM HIDAYAHTULLOH menyatakan orang tuanya adalah konsumen yang meminjam uang untuk usaha toko bangunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan kredit macet mulai September/Desember 2023 dan BRI tidak memberikan Surat Peringatan Pertama dan Kedua melainkan langsung Surat Peringatan Ketiga.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan pernah melihat dokumen kosong yang ditandatangani oleh ibu saksi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Undang-Undang tidak memberikan tugas kepada LPKSM untuk mewakili seorang konsumen menggugat pelaku usaha secara individu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan diajukan untuk kepentingan satu konsumen saja bukan kepentingan umum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadasa Masyarakat, mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait penanganan kredit dan agunan konsumen Muh Nur Rochim. Penggugat mendalilkan berbagai pelanggaran seperti tidak adanya penjelasan risiko produk, pemaksaan penandatanganan perjanjian, penolakan restrukturisasi, pemaksaan tanda tangan pada kertas kosong, manipulasi penaksiran agunan, serta cacat hukum dalam prosedur Hak Tanggungan, dan menuntut penghentian lelang agunan. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menegaskan hubungan hukum hanya ada dengan debitur, bahwa prosedur kredit dan jaminan telah sah, serta mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena menggugat demi kepentingan individu. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi legal standing dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada LPKSM untuk mewakili satu konsumen tertentu dalam gugatan individu, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadasa Masyarakat, mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait penanganan kredit dan agunan konsumen Muh Nur Rochim. Penggugat mendalilkan berbagai pelanggaran seperti tidak adanya penjelasan risiko produk, pemaksaan penandatanganan perjanjian, penolakan restrukturisasi, pemaksaan tanda tangan pada kertas kosong, manipulasi penaksiran agunan, serta cacat hukum dalam prosedur Hak Tanggungan, dan menuntut penghentian lelang agunan. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menegaskan hubungan hukum hanya ada dengan debitur, bahwa prosedur kredit dan jaminan telah sah, serta mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena menggugat demi kepentingan individu. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi legal standing dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada LPKSM untuk mewakili satu konsumen tertentu dalam gugatan individu, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati dengan berstatus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadasa Masyarakat (LPKSM).", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendasarkan gugatannya pada pengaduan konsumen Muh Nur Rochim yang didalilkan sebagai representasi pelanggaran sistemik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan penjelasan risiko produk secara jelas dan jujur sehingga hutang pokok tidak berkurang meski telah dibayar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memaksa konsumen menandatangani perjanjian kredit tanpa memberikan waktu cukup untuk memahami klausula.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menolak restrukturisasi kredit dan memberikan somasi serta mengancam penjualan lelang saat konsumen mengalami kesulitan bayar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan petugas Tergugat memaksa istri konsumen menandatangani kertas kosong saat kunjungan penagihan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan manipulasi penaksiran agunan dengan menaikkan nilai limit jaminan secara sepihak.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan prosedur pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan cacat hukum karena Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diduga dibuat berdasarkan kuasa di bawah tangan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan terdapat keterlambatan penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan melebihi batas waktu yang ditentukan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa perbuatan Tergugat melanggar hukum, menyatakan pembuatan dokumen jaminan melanggar ketentuan, dan memerintahkan penghentian pelaksanaan lelang agunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena bertindak seolah-olah sebagai kuasa konsumen tertentu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menegaskan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, melainkan hanya hubungan hutang-piutang dengan debitur Muh Nur Rochim dan Siti Zaro’ah.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kredit awal sebesar pokok tertentu telah mengalami perubahan plafond dan perpanjangan waktu sehingga secara keseluruhan kredit diterima debitur sebesar pokok Rp 2.000.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan berupa Sertifikat Hak Milik telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan dengan rincian nilai dan nomor sertifikat tertentu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemberian hak tanggungan dilakukan oleh pemiliknya sendiri secara sah dengan persetujuan istri.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil mengenai tidak adanya penjelasan detail kewajiban dalam Perjanjian Kredit dengan menyatakan adanya Surat Penawaran Putusan Kredit yang memberikan hak 14 hari bagi debitur.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil keterlambatan penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PPAT dan BPN.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil menakut-nakuti konsumen dengan menyatakan penagihan dilakukan melalui Surat Peringatan setelah debitur cidera janji.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi AHMAD QIDAM HIDAYAHTULLOH menyatakan orang tuanya adalah konsumen yang meminjam uang untuk usaha toko bangunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan kredit macet mulai September/Desember 2023 dan BRI tidak memberikan Surat Peringatan Pertama dan Kedua melainkan langsung Surat Peringatan Ketiga.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan pernah melihat dokumen kosong yang ditandatangani oleh ibu saksi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Undang-Undang tidak memberikan tugas kepada LPKSM untuk mewakili seorang konsumen menggugat pelaku usaha secara individu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan diajukan untuk kepentingan satu konsumen saja bukan kepentingan umum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa lembaga perlindungan konsumen tidak bisa menggugat bank atas nama saya yang kreditnya disita karena tidak bisa bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1323 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1323: Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang 'paksaan' sebagai alasan batalnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum dan dalil gugatan, pasal ini secara substantif didalilkan oleh Penggugat (LPKSM) untuk menjustifikasi adanya 'penyalahgunaan keadaan' (misbruik van omstandigheden) yang dilakukan Bank terhadap Konsumen, yang menjadi dasar tuntutan pembatalan perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan ditolak karena masalah legal standing, pasal ini merupakan teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pasal ini menjadi inti dari dalil Penggugat yang menuduh Bank melakukan perbuatan melawan hukum, serta menjadi dasar pembelaan Tergugat (Bank) yang menolak gugatan dengan menyatakan unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab-akibat, kesalahan) tidak terpenuhi. Pasal ini sangat relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum tuntutan terhadap Bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi akta otentik. Dalam pertimbangan hukum, Tergugat (Bank) secara substantif menggunakan pasal ini untuk membela diri bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini menjadi bagian dari analisis hukum mengenai validitas perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa, sehingga memiliki hubungan substantif dengan masalah yang dipertanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1323 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 95329, + "completion_tokens": 5386 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96e8554dc3bf8e4bcd9a8e1af935381366e3bbf6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,472 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_29_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 112, + "timings": { + "parse": 0.141, + "classify": 0.0, + "condense": 867.531, + "read": 423.619, + "query": 2.985, + "relevance": 17.11, + "total": 1311.387 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 275999, + "marked_chars": 277011 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\n2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng sejumlah Rp1.111.500,00 (satu juta seratus sebelas ribu\nlima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, oleh\nkami, Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa,\nS.H., M.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, dengan dihadiri oleh Endang\nPardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nTtd.\nTtd.\nWIRA INDRA BANGSA, S.H., M.H.\n DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.\nHal. 111 dari 112 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 111\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\n" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134988, + "summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh dr. Hj. Dewi Ernawati (Penggugat I/Kades Desa Payang) dan Surya Adi Kharisma (Penggugat II) melawan Kepala Desa Tambaharjo (Tergugat) di Pengadilan Negeri Pati. Penggugat dalilkan bahwa Jalan Utama Desa Payang (Obyek Gugatan) sepanjang ±450 meter, lebar ±12 meter, membentang dari Desa Payang ke Jalan Raya Pati-Tayu adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik, pembiayaan, dan pemeliharaan sejak zaman nenek moyang lebih dari 100 tahun lalu [HAL 2-5]. Fakta penting yang didalilkan: Jalan dibuat nenek moyang, dirawat dengan pengerasan, penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 (hasil lelang menjadi PAD Desa Payang), pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" (2011), dan betonisasi tahun 2016-2018 menggunakan Dana Desa Payang [HAL 3-5]. Penggugat menyangkal bahwa status jalan ditentukan peta wilayah, melainkan oleh penguasaan fisik [HAL 5-6]. Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan: (1) secara sepihak mengakui jalan milik Desa Tambaharjo dan melarang Desa Payang merawat jalan sejak Oktober 2021; (2) memberikan izin kios liar di bahu jalan; (3) menyuruh pekerja merusak/mematikan tanaman Trembesi pengganti Randu; (4) menghentikan kerja bakti rutin Juni 2022; dan (5) menutup Gapura \"Masuk Desa Payang\" pada 16 Agustus 2022 dan menggantinya dengan tulisan \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" [HAL 6-8]. Kerugian materiil didalilkan sebesar Rp10.525.000 (Gapura rusak Rp10 juta, 35 pohon Trembesi mati Rp525.000) dan imateriil Rp50.000.000 untuk pemulihan kondisi jalan [HAL 9]. Amar gugatan Primair: Menyatakan jalan sah milik Desa Payang, memberikan hak pengelolaan kepada Desa Payang, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat menyerahkan jalan dalam keadaan bebas dan kosong, serta membayar kerugian [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-14] Tergugat menjawab tidak setuju dengan gugatan karena berdasarkan partisi dan peta wilayah, Obyek Sengketa masuk wilayah Desa Tambaharjo [HAL 12]. Tergugat menolak hak Desa Payang untuk menata, membangun talud, gapura, atau penghijauan, namun mengakui warga Desa Payang dan umum tetap dapat melintas sebagai jalan umum [HAL 12-13]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-18, meliputi foto jalan, berita acara lelang Kapuk Randu (2013-2019), foto gapura sebelum 2022, RAB Dana Desa 2016-2018, bukti betonisasi, kerja bakti, kios liar, dan penutupan gapura [HAL 13-14].\n\n[HAL 15-55] Keterangan saksi-saksi Penggugat (Mulyono, Susanta, Ayudha, Agus, Sutowo, Siwar, Patris, Ngaidin, Munago, Hadi, Sugito, Rasup, Jadmiko) secara konsisten mendukung dalil Penggugat. Fakta penting yang terbukti/didalilkan melalui kesaksian: (1) Jalan telah ada sejak zaman nenek moyang, dilewati banyak desa (Siman, Pondohan, dll), namun tidak ada sertifikat resmi [HAL 15, 18, 23, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 52]; (2) Pemeliharaan dan pembangunan dilakukan eksklusif oleh Desa Payang melalui berbagai Kepala Desa (Sutarmani, Kadar Rusmanto, Munasir, Ernawati) dengan dana ADD/DD Desa Payang, tanpa keberatan dari Desa Tambaharjo hingga tahun 2022 [HAL 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30-32, 35-38, 39-41, 42-44, 45-51, 52-54]; (3) Penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 (masa Kades Sutarmani/Kasmo) oleh warga Desa Payang, hasil lelang masuk kas Desa Payang, dan tidak ada keberatan saat lelang [HAL 15, 18, 21, 29, 31, 35, 37, 40, 43, 46, 50]; (4) Pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" dilakukan masa Kades Kadar Rusmanto (sekitar 2011), dan sebelumnya ada \"Bok Madinah\" [HAL 16, 19, 20, 28, 30, 38, 43, 46, 50]; (5) Konflik muncul pada masa Kades Ernawati (2022-2023) saat Desa Payang ingin melakukan kerja bakti, membuat talud, atau memasang umbul-umbul, yang dilarang oleh Perangkat/Warga Desa Tambaharjo dengan alasan wilayah Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 42, 45, 48, 51, 53, 54]; (6) Pohon Randu ditebang tahun 2020 karena membahayakan, diganti Trembesi yang kemudian mati/dihilangkan oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 24, 29, 32, 35, 40, 46, 48, 54]; (7) Gapura ditutup/diganti tulisan menjadi \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 43, 49, 50]; (8) Tanah di kanan-kiri jalan adalah tanah bengkok/perorangan Desa Tambaharjo (Runting), namun jalan itu sendiri dikelola Desa Payang [HAL 17, 28, 33, 35, 38, 43, 49, 51]; (9) Tidak ada bukti kepemilikan sertifikat dari kedua belah pihak atas jalan tersebut [HAL 15, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 52, 53]; (10) Saksi perangkat desa (Munago, Rasup, Jadmiko) menegaskan tidak ada keberatan dari Tambaharjo selama masa pembangunan pengaspalan dan betonisasi, baru muncul larangan saat masa Ernawati terkait talud dan kerja bakti [HAL 36-38, 45-51, 52-54]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134938, + "summary": "[HAL 1-11] Gugatan diajukan oleh dr. Hj. Dewi Ernawati (Penggugat I/Kades Desa Payang) dan Surya Adi Kharisma (Penggugat II) melawan Kepala Desa Tambaharjo (Tergugat) di Pengadilan Negeri Pati. Penggugat dalilkan bahwa Jalan Utama Desa Payang (Obyek Gugatan) sepanjang ±450 meter, lebar ±12 meter, membentang dari Desa Payang ke Jalan Raya Pati-Tayu adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik, pembiayaan, dan pemeliharaan sejak zaman nenek moyang lebih dari 100 tahun lalu [HAL 2-5]. Fakta penting yang didalilkan: Jalan dibuat nenek moyang, dirawat dengan pengerasan, penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 (hasil lelang menjadi PAD Desa Payang), pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" (2011), dan betonisasi tahun 2016-2018 menggunakan Dana Desa Payang [HAL 3-5]. Penggugat menyangkal bahwa status jalan ditentukan peta wilayah, melainkan oleh penguasaan fisik [HAL 5-6]. Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan: (1) secara sepihak mengakui jalan milik Desa Tambaharjo dan melarang Desa Payang merawat jalan sejak Oktober 2021; (2) memberikan izin kios liar di bahu jalan; (3) menyuruh pekerja merusak/mematikan tanaman Trembesi pengganti Randu; (4) menghentikan kerja bakti rutin Juni 2022; dan (5) menutup Gapura \"Masuk Desa Payang\" pada 16 Agustus 2022 dan menggantinya dengan tulisan \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" [HAL 6-8]. Kerugian materiil didalilkan sebesar Rp10.525.000 (Gapura rusak Rp10 juta, 35 pohon Trembesi mati Rp525.000) dan imateriil Rp50.000.000 untuk pemulihan kondisi jalan [HAL 9]. Amar gugatan Primair: Menyatakan jalan sah milik Desa Payang, memberikan hak pengelolaan kepada Desa Payang, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat menyerahkan jalan dalam keadaan bebas dan kosong, serta membayar kerugian [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-14] Tergugat menjawab tidak setuju dengan gugatan karena berdasarkan partisi dan peta wilayah, Obyek Sengketa masuk wilayah Desa Tambaharjo [HAL 12]. Tergugat menolak hak Desa Payang untuk menata, membangun talud, gapura, atau penghijauan, namun mengakui warga Desa Payang dan umum tetap dapat melintas sebagai jalan umum [HAL 12-13]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-18, meliputi foto jalan, berita acara lelang Kapuk Randu (2013-2019), foto gapura sebelum 2022, RAB Dana Desa 2016-2018, bukti betonisasi, kerja bakti, kios liar, dan penutupan gapura [HAL 13-14].\n\n[HAL 15-55] Keterangan saksi-saksi Penggugat (Mulyono, Susanta, Ayudha, Agus, Sutowo, Siwar, Patris, Ngaidin, Munago, Hadi, Sugito, Rasup, Jadmiko) secara konsisten mendukung dalil Penggugat. Fakta penting yang terbukti/didalilkan melalui kesaksian: (1) Jalan telah ada sejak zaman nenek moyang, dilewati banyak desa (Siman, Pondohan, dll), namun tidak ada sertifikat resmi [HAL 15, 18, 23, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 52]; (2) Pemeliharaan dan pembangunan dilakukan eksklusif oleh Desa Payang melalui berbagai Kepala Desa (Sutarmani, Kadar Rusmanto, Munasir, Ernawati) dengan dana ADD/DD Desa Payang, tanpa keberatan dari Desa Tambaharjo hingga tahun 2022 [HAL 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30-32, 35-38, 39-41, 42-44, 45-51, 52-54]; (3) Penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 (masa Kades Sutarmani/Kasmo) oleh warga Desa Payang, hasil lelang masuk kas Desa Payang, dan tidak ada keberatan saat lelang [HAL 15, 18, 21, 29, 31, 35, 37, 40, 43, 46, 50]; (4) Pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" dilakukan masa Kades Kadar Rusmanto (sekitar 2011), dan sebelumnya ada \"Bok Madinah\" [HAL 16, 19, 20, 28, 30, 38, 43, 46, 50]; (5) Konflik muncul pada masa Kades Ernawati (2022-2023) saat Desa Payang ingin melakukan kerja bakti, membuat talud, atau memasang umbul-umbul, yang dilarang oleh Perangkat/Warga Desa Tambaharjo dengan alasan wilayah Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 42, 45, 48, 51, 53, 54]; (6) Pohon Randu ditebang tahun 2020 karena membahayakan, diganti Trembesi yang kemudian mati/dihilangkan oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 24, 29, 32, 35, 40, 46, 48, 54]; (7) Gapura ditutup/diganti tulisan menjadi \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 43, 49, 50]; (8) Tanah di kanan-kiri jalan adalah tanah bengkok/perorangan Desa Tambaharjo (Runting), namun jalan itu sendiri dikelola Desa Payang [HAL 17, 28, 33, 35, 38, 43, 49, 51]; (9) Tidak ada bukti kepemilikan sertifikat dari kedua belah pihak atas jalan tersebut [HAL 15, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 52, 53]; (10) Saksi perangkat desa (Munago, Rasup, Jadmiko) menegaskan tidak ada keberatan dari Tambaharjo selama masa pembangunan pengaspalan dan betonisasi, baru muncul larangan saat masa Ernawati terkait talud dan kerja bakti [HAL 36-38, 45-51, 52-54].\n\n[HAL 54-62] Saksi-saksi tambahan Penggugat (Karnawi, Mamik Slamet) memperkuat fakta bahwa Desa Payang secara konsisten merawat jalan sejak era Kades Sutarmani, Kadar Rusmanto, hingga Munasir menggunakan dana Desa Payang (ADD/DD/PAD) tanpa pernah meminta izin tertulis atau mendapatkan keberatan dari Desa Tambaharjo [HAL 54-55, 58-60]. Pembangunan talud yang direncanakan Ernawati ditolak Tambaharjo, padahal sebelumnya pembangunan pengaspalan (1992) dan pengecoran (2016-2018) berjalan lancar [HAL 54, 57, 60]. Saksi Karnawi mengakui jalan tersebut masuk wilayah Tambaharjo secara peta, namun menyatakan jalan adalah jalan umum dan bukan milik eksklusif Tambaharjo, serta mengonfirmasi penggantian tulisan gapura pada 16 Agustus 2022 [HAL 56-57]. Saksi Mamik Slamet mengonfirmasi lebar jalan 6 meter (total 12 meter dengan bahu jalan), pohon randu ditanam dan dipanen oleh Payang, serta tidak ada komplain dari Tambaharjo saat pengecoran dan pembuatan gapura [HAL 59-61].\n\n[HAL 63-66] Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-46, yang terdiri dari berbagai peta batas desa (DPU, BPN, Partisi 1972, Peta Kerja), Berita Acara Penegasan Batas Desa (2017), serta banyak Surat Pernyataan warga [HAL 63-66].\n\n[HAL 67-94] Keterangan saksi-saksi Tergugat (Cipto Mangun Oneng, Mubaligh, Sonhaji, Yuyun Agus Priyanto, Joko Mujianto, Karyadi, Didik Rusdiartono) dan mediasi Camat. Fakta penting yang terbukti/didalilkan: (1) Berdasarkan peta dan Berita Acara Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Desa tahun 2017 yang ditandatangani para Kades (termasuk Munasir dari Payang dan Mubaligh dari Tambaharjo) serta disaksikan Camat, Obyek Sengketa secara tegas masuk wilayah Desa Tambaharjo [HAL 67-69, 74, 82-83, 86, 90-91]; (2) Saksi Mubaligh (Kades Tambaharjo 3 periode) mengakui Desa Payang membangun/memerbaiki jalan (aspal 1992, gapura 2008, rabat beton) dengan izin lisan dan hubungan baik, namun menegaskan tanah di bawah jalan adalah milik Tambaharjo dan tidak ada pelepasan hak [HAL 71-73, 77-78, 80-81]; (3) Saksi Sonhaji (Kades Tambaharjo 1999-2008) mengonfirmasi jalan di wilayah Tambaharjo, tidak ada izin tertulis untuk pembangunan, dan ada pembagian hasil panen randu kepada Tambaharjo [HAL 79-81]; (4) Saksi Cipto Mangun Oneng (Kabag Pembangunan Sekda) mengonfirmasi proses pemutakhiran peta 2017 secara nasional dan penandatanganan batas desa yang mengikat [HAL 67-69]; (5) Saksi Yuyun Agus Priyanto (Kades Ngepungrojo) dan Joko Mujianto (Kades Mulyoharjo) mengonfirmasi penandatanganan batas desa 2017 tanpa keberatan dan status jalan sebagai jalan Desa Tambaharjo [HAL 82-88]; (6) Mediasi oleh Camat Didik Rusdiartono pada 2022 gagal karena Payang enggan meminta izin lisan kepada Tambaharjo untuk pembangunan talud, dan Camat menegaskan jalan masuk wilayah Tambaharjo serta butuh pelepasan hak jika ingin dimiliki Payang [HAL 92-95].\n\n[HAL 95-107] Keterangan Ahli (Eko Bejo Wahyono, Andi Vimala, Qomarul Hilal) dari Dinas PU dan Permades. Fakta penting yang terbukti/didalilkan: (1) Status jalan objek sengketa adalah jalan desa (jalan lingkungan), bukan jalan kabupaten/kota/provinsi karena tidak ada SK penetapan status [HAL 97-101]; (2) Tanah di bawah jalan objek sengketa adalah milik Desa Tambaharjo karena berada dalam wilayah administrasinya, meskipun infrastruktur jalannya dibangun oleh Desa Payang [HAL 96, 99-102]; (3) Menurut ahli, jika Desa Payang membangun di tanah milik Desa Tambaharjo tanpa perjanjian pinjam pakai atau pelepasan hak, maka tanah tetap milik Tambaharjo, namun infrastruktur (jalan/rambu) bisa menjadi aset Payang [HAL 98-99, 102, 106]; (4) Penggunaan Dana Desa untuk membangun di luar wilayah desa sendiri secara teknis tidak sah tanpa izin, namun praktik izin lisan pernah terjadi [HAL 106-107]; (5) Belum ada SK aset desa yang mendaftarkan jalan ini sebagai aset milik Payang [HAL 103-105].\n\n[HAL 108-109] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat. Para pihak telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan. Majelis Hakim merangkum fakta hukum: Gugatan Penggugat (Desa Payang) menuntut pengakuan kepemilikan jalan dan perbuatan melawan hukum Tergugat (Desa Tambaharjo) yang melarang perawatan, menutup gapura, dan mengklaim jalan sebagai wilayahnya. Tergugat membantah berdasarkan peta wilayah dan partisi desa yang menempatkan jalan di wilayah Tambaharjo. Obyek sengketa didefinisikan sebagai jalan sepanjang ±450 meter, lebar ±12 meter, dengan batas utara/selatan berbatasan dengan tanah pribadi/tambaharjo, timur Desa Payang, dan barat Jalan Raya Pati-Tayu. Berdasarkan bukti surat, saksi, ahli, dan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim akan menetapkan fakta hukum lebih lanjut dalam pertimbangan putusan." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 10085, + "summary": "[HAL 1-110] Gugatan diajukan oleh dr. Hj. Dewi Ernawati (Penggugat I/Kades Desa Payang) dan Surya Adi Kharisma (Penggugat II) melawan Kepala Desa Tambaharjo (Tergugat) di Pengadilan Negeri Pati. Penggugat dalilkan bahwa Jalan Utama Desa Payang (Obyek Gugatan) sepanjang ±450 meter, lebar ±12 meter, adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik, pembiayaan, dan pemeliharaan sejak zaman nenek moyang lebih dari 100 tahun lalu [HAL 2-5]. Fakta penting yang didalilkan: Jalan dibuat nenek moyang, dirawat dengan pengerasan, penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 (hasil lelang menjadi PAD Desa Payang), pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" (2011), dan betonisasi tahun 2016-2018 menggunakan Dana Desa Payang [HAL 3-5]. Penggugat menyangkal bahwa status jalan ditentukan peta wilayah, melainkan oleh penguasaan fisik [HAL 5-6]. Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan: (1) secara sepihak mengakui jalan milik Desa Tambaharjo dan melarang Desa Payang merawat jalan sejak Oktober 2021; (2) memberikan izin kios liar di bahu jalan; (3) menyuruh pekerja merusak/mematikan tanaman Trembesi pengganti Randu; (4) menghentikan kerja bakti rutin Juni 2022; dan (5) menutup Gapura \"Masuk Desa Payang\" pada 16 Agustus 2022 dan menggantinya dengan tulisan \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" [HAL 6-8]. Kerugian materiil didalilkan sebesar Rp10.525.000 (Gapura rusak Rp10 juta, 35 pohon Trembesi mati Rp525.000) dan imateriil Rp50.000.000 untuk pemulihan kondisi jalan [HAL 9]. Amar gugatan Primair: Menyatakan jalan sah milik Desa Payang, memberikan hak pengelolaan kepada Desa Payang, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat menyerahkan jalan dalam keadaan bebas dan kosong, serta membayar kerugian [HAL 10-11]. Tergugat menjawab tidak setuju dengan gugatan karena berdasarkan partisi dan peta wilayah, Obyek Sengketa masuk wilayah Desa Tambaharjo [HAL 12]. Tergugat menolak hak Desa Payang untuk menata, membangun talud, gapura, atau penghijauan, namun mengakui warga Desa Payang dan umum tetap dapat melintas sebagai jalan umum [HAL 12-13]. Keterangan saksi-saksi Penggugat secara konsisten mendukung dalil Penggugat. Fakta penting yang terbukti/didalilkan melalui kesaksian: (1) Jalan telah ada sejak zaman nenek moyang, dilewati banyak desa, namun tidak ada sertifikat resmi [HAL 15, 18, 23, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 52]; (2) Pemeliharaan dan pembangunan dilakukan eksklusif oleh Desa Payang melalui berbagai Kepala Desa dengan dana ADD/DD Desa Payang, tanpa keberatan dari Desa Tambaharjo hingga tahun 2022 [HAL 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30-32, 35-38, 39-41, 42-44, 45-51, 52-54]; (3) Penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 oleh warga Desa Payang, hasil lelang masuk kas Desa Payang, dan tidak ada keberatan saat lelang [HAL 15, 18, 21, 29, 31, 35, 37, 40, 43, 46, 50]; (4) Pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" dilakukan masa Kades Kadar Rusmanto (sekitar 2011) [HAL 16, 19, 20, 28, 30, 38, 43, 46, 50]; (5) Konflik muncul pada masa Kades Ernawati (2022-2023) saat Desa Payang ingin melakukan kerja bakti, membuat talud, atau memasang umbul-umbul, yang dilarang oleh Perangkat/Warga Desa Tambaharjo dengan alasan wilayah Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 42, 45, 48, 51, 53, 54]; (6) Pohon Randu ditebang tahun 2020 karena membahayakan, diganti Trembesi yang kemudian mati/dihilangkan oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 24, 29, 32, 35, 40, 46, 48, 54]; (7) Gapura ditutup/diganti tulisan menjadi \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 43, 49, 50]; (8) Tanah di kanan-kiri jalan adalah tanah bengkok/perorangan Desa Tambaharjo (Runting), namun jalan itu sendiri dikelola Desa Payang [HAL 17, 28, 33, 35, 38, 43, 49, 51]; (9) Tidak ada bukti kepemilikan sertifikat dari kedua belah pihak atas jalan tersebut [HAL 15, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 52, 53]; (10) Saksi perangkat desa menegaskan tidak ada keberatan dari Tambaharjo selama masa pembangunan pengaspalan dan betonisasi, baru muncul larangan saat masa Ernawati terkait talud dan kerja bakti [HAL 36-38, 45-51, 52-54]. Saksi-saksi tambahan Penggugat memperkuat fakta bahwa Desa Payang secara konsisten merawat jalan sejak era Kades Sutarmani, Kadar Rusmanto, hingga Munasir menggunakan dana Desa Payang tanpa pernah meminta izin tertulis atau mendapatkan keberatan dari Desa Tambaharjo [HAL 54-55, 58-60]. Pembangunan talud yang direncanakan Ernawati ditolak Tambaharjo, padahal sebelumnya pembangunan pengaspalan (1992) dan pengecoran (2016-2018) berjalan lancar [HAL 54, 57, 60]. Saksi Karnawi mengakui jalan tersebut masuk wilayah Tambaharjo secara peta, namun menyatakan jalan adalah jalan umum dan bukan milik eksklusif Tambaharjo, serta mengonfirmasi penggantian tulisan gapura pada 16 Agustus 2022 [HAL 56-57]. Saksi Mamik Slamet mengonfirmasi lebar jalan 6 meter (total 12 meter dengan bahu jalan), pohon randu ditanam dan dipanen oleh Payang, serta tidak ada komplain dari Tambaharjo saat pengecoran dan pembuatan gapura [HAL 59-61]. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-46, yang terdiri dari berbagai peta batas desa, Berita Acara Penegasan Batas Desa (2017), serta banyak Surat Pernyataan warga [HAL 63-66]. Keterangan saksi-saksi Tergugat dan mediasi Camat. Fakta penting yang terbukti/didalilkan: (1) Berdasarkan peta dan Berita Acara Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Desa tahun 2017 yang ditandatangani para Kades (termasuk Munasir dari Payang dan Mubaligh dari Tambaharjo) serta disaksikan Camat, Obyek Sengketa secara tegas masuk wilayah Desa Tambaharjo [HAL 67-69, 74, 82-83, 86, 90-91]; (2) Saksi Mubaligh (Kades Tambaharjo 3 periode) mengakui Desa Payang membangun/memerbaiki jalan (aspal 1992, gapura 2008, rabat beton) dengan izin lisan dan hubungan baik, namun menegaskan tanah di bawah jalan adalah milik Tambaharjo dan tidak ada pelepasan hak [HAL 71-73, 77-78, 80-81]; (3) Saksi Sonhaji (Kades Tambaharjo 1999-2008) mengonfirmasi jalan di wilayah Tambaharjo, tidak ada izin tertulis untuk pembangunan, dan ada pembagian hasil panen randu kepada Tambaharjo [HAL 79-81]; (4) Saksi Cipto Mangun Oneng (Kabag Pembangunan Sekda) mengonfirmasi proses pemutakhiran peta 2017 secara nasional dan penandatanganan batas desa yang mengikat [HAL 67-69]; (5) Saksi Yuyun Agus Priyanto (Kades Ngepungrojo) dan Joko Mujianto (Kades Mulyoharjo) mengonfirmasi penandatanganan batas desa 2017 tanpa keberatan dan status jalan sebagai jalan Desa Tambaharjo [HAL 82-88]; (6) Mediasi oleh Camat Didik Rusdiartono pada 2022 gagal karena Payang enggan meminta izin lisan kepada Tambaharjo untuk pembangunan talud, dan Camat menegaskan jalan masuk wilayah Tambaharjo serta butuh pelepasan hak jika ingin dimiliki Payang [HAL 92-95]. Keterangan Ahli dari Dinas PU dan Permades. Fakta penting yang terbukti/didalilkan: (1) Status jalan objek sengketa adalah jalan desa (jalan lingkungan), bukan jalan kabupaten/kota/provinsi karena tidak ada SK penetapan status [HAL 97-101]; (2) Tanah di bawah jalan objek sengketa adalah milik Desa Tambaharjo karena berada dalam wilayah administrasinya, meskipun infrastruktur jalannya dibangun oleh Desa Payang [HAL 96, 99-102]; (3) Menurut ahli, jika Desa Payang membangun di tanah milik Desa Tambaharjo tanpa perjanjian pinjam pakai atau pelepasan hak, maka tanah tetap milik Tambaharjo, namun infrastruktur (jalan/rambu) bisa menjadi aset Payang [HAL 98-99, 102, 106]; (4) Penggunaan Dana Desa untuk membangun di luar wilayah desa sendiri secara teknis tidak sah tanpa izin, namun praktik izin lisan pernah terjadi [HAL 106-107]; (5) Belum ada SK aset desa yang mendaftarkan jalan ini sebagai aset milik Payang [HAL 103-105]. Majelis Hakim merangkum fakta hukum: Gugatan Penggugat (Desa Payang) menuntut pengakuan kepemilikan jalan dan perbuatan melawan hukum Tergugat (Desa Tambaharjo) yang melarang perawatan, menutup gapura, dan mengklaim jalan sebagai wilayahnya. Tergugat membantah berdasarkan peta wilayah dan partisi desa yang menempatkan jalan di wilayah Tambaharjo. Obyek sengketa didefinisikan sebagai jalan sepanjang ±450 meter, lebar ±12 meter, dengan batas utara/selatan berbatasan dengan tanah pribadi/tambaharjo, timur Desa Payang, dan barat Jalan Raya Pati-Tayu [HAL 108-109].\n\n[HAL 109-112] Majelis Hakim menetapkan fakta hukum: (1) Objek sengketa merupakan jalan umum yang masuk dalam wilayah Desa Tambaharjo Kabupaten Pati; (2) Pembangunan maupun perawatan Infrastruktur objek sengketa dilakukan oleh Desa Payang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Payang [HAL 109]. Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Dalam azasnya penguasaan jalan ada pada negara dan negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 13 UU No. 38/2004 Jo UU No. 2/2022) [HAL 109]. Terkait jalan desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan pembangunan dan pengawasan jalan desa (Pasal 16A ayat (2) UU No. 38/2004 Jo UU No. 2/2022), sedangkan pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pasal 16 ayat (1) UU No. 38/2004 Jo UU No. 2/2022) [HAL 110]. Pasal 21A ayat (1) UU No. 2 tahun 2022 menetapkan bahwa pengaturan jalan desa meliputi perumusan kebijakan, penyusunan pedoman operasional, penetapan status jalan desa, dan penyusunan perencanaan jaringan jalan desa [HAL 110]. Oleh karena yang disengketakan adalah jalan desa dan statusnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati (sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan status jalan desa) harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini [HAL 110]. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak memenuhi syarat formal [HAL 110-111]. Amar putusan: (1) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); (2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.111.500,00 [HAL 111]. Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 [HAL 111]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-110] Gugatan diajukan oleh dr. Hj. Dewi Ernawati (Penggugat I/Kades Desa Payang) dan Surya Adi Kharisma (Penggugat II) melawan Kepala Desa Tambaharjo (Tergugat) di Pengadilan Negeri Pati. Penggugat dalilkan bahwa Jalan Utama Desa Payang (Obyek Gugatan) sepanjang ±450 meter, lebar ±12 meter, adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik, pembiayaan, dan pemeliharaan sejak zaman nenek moyang lebih dari 100 tahun lalu [HAL 2-5]. Fakta penting yang didalilkan: Jalan dibuat nenek moyang, dirawat dengan pengerasan, penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 (hasil lelang menjadi PAD Desa Payang), pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" (2011), dan betonisasi tahun 2016-2018 menggunakan Dana Desa Payang [HAL 3-5]. Penggugat menyangkal bahwa status jalan ditentukan peta wilayah, melainkan oleh penguasaan fisik [HAL 5-6]. Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan: (1) secara sepihak mengakui jalan milik Desa Tambaharjo dan melarang Desa Payang merawat jalan sejak Oktober 2021; (2) memberikan izin kios liar di bahu jalan; (3) menyuruh pekerja merusak/mematikan tanaman Trembesi pengganti Randu; (4) menghentikan kerja bakti rutin Juni 2022; dan (5) menutup Gapura \"Masuk Desa Payang\" pada 16 Agustus 2022 dan menggantinya dengan tulisan \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" [HAL 6-8]. Kerugian materiil didalilkan sebesar Rp10.525.000 (Gapura rusak Rp10 juta, 35 pohon Trembesi mati Rp525.000) dan imateriil Rp50.000.000 untuk pemulihan kondisi jalan [HAL 9]. Amar gugatan Primair: Menyatakan jalan sah milik Desa Payang, memberikan hak pengelolaan kepada Desa Payang, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat menyerahkan jalan dalam keadaan bebas dan kosong, serta membayar kerugian [HAL 10-11]. Tergugat menjawab tidak setuju dengan gugatan karena berdasarkan partisi dan peta wilayah, Obyek Sengketa masuk wilayah Desa Tambaharjo [HAL 12]. Tergugat menolak hak Desa Payang untuk menata, membangun talud, gapura, atau penghijauan, namun mengakui warga Desa Payang dan umum tetap dapat melintas sebagai jalan umum [HAL 12-13]. Keterangan saksi-saksi Penggugat secara konsisten mendukung dalil Penggugat. Fakta penting yang terbukti/didalilkan melalui kesaksian: (1) Jalan telah ada sejak zaman nenek moyang, dilewati banyak desa, namun tidak ada sertifikat resmi [HAL 15, 18, 23, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 52]; (2) Pemeliharaan dan pembangunan dilakukan eksklusif oleh Desa Payang melalui berbagai Kepala Desa dengan dana ADD/DD Desa Payang, tanpa keberatan dari Desa Tambaharjo hingga tahun 2022 [HAL 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30-32, 35-38, 39-41, 42-44, 45-51, 52-54]; (3) Penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 oleh warga Desa Payang, hasil lelang masuk kas Desa Payang, dan tidak ada keberatan saat lelang [HAL 15, 18, 21, 29, 31, 35, 37, 40, 43, 46, 50]; (4) Pembangunan Gapura \"Masuk Desa Payang\" dilakukan masa Kades Kadar Rusmanto (sekitar 2011) [HAL 16, 19, 20, 28, 30, 38, 43, 46, 50]; (5) Konflik muncul pada masa Kades Ernawati (2022-2023) saat Desa Payang ingin melakukan kerja bakti, membuat talud, atau memasang umbul-umbul, yang dilarang oleh Perangkat/Warga Desa Tambaharjo dengan alasan wilayah Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 42, 45, 48, 51, 53, 54]; (6) Pohon Randu ditebang tahun 2020 karena membahayakan, diganti Trembesi yang kemudian mati/dihilangkan oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 21, 24, 29, 32, 35, 40, 46, 48, 54]; (7) Gapura ditutup/diganti tulisan menjadi \"Desa Tambaharjo Gang 1A Runting\" oleh warga Tambaharjo [HAL 16, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 43, 49, 50]; (8) Tanah di kanan-kiri jalan adalah tanah bengkok/perorangan Desa Tambaharjo (Runting), namun jalan itu sendiri dikelola Desa Payang [HAL 17, 28, 33, 35, 38, 43, 49, 51]; (9) Tidak ada bukti kepemilikan sertifikat dari kedua belah pihak atas jalan tersebut [HAL 15, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 45, 52, 53]; (10) Saksi perangkat desa menegaskan tidak ada keberatan dari Tambaharjo selama masa pembangunan pengaspalan dan betonisasi, baru muncul larangan saat masa Ernawati terkait talud dan kerja bakti [HAL 36-38, 45-51, 52-54]. Saksi-saksi tambahan Penggugat memperkuat fakta bahwa Desa Payang secara konsisten merawat jalan sejak era Kades Sutarmani, Kadar Rusmanto, hingga Munasir menggunakan dana Desa Payang tanpa pernah meminta izin tertulis atau mendapatkan keberatan dari Desa Tambaharjo [HAL 54-55, 58-60]. Pembangunan talud yang direncanakan Ernawati ditolak Tambaharjo, padahal sebelumnya pembangunan pengaspalan (1992) dan pengecoran (2016-2018) berjalan lancar [HAL 54, 57, 60]. Saksi Karnawi mengakui jalan tersebut masuk wilayah Tambaharjo secara peta, namun menyatakan jalan adalah jalan umum dan bukan milik eksklusif Tambaharjo, serta mengonfirmasi penggantian tulisan gapura pada 16 Agustus 2022 [HAL 56-57]. Saksi Mamik Slamet mengonfirmasi lebar jalan 6 meter (total 12 meter dengan bahu jalan), pohon randu ditanam dan dipanen oleh Payang, serta tidak ada komplain dari Tambaharjo saat pengecoran dan pembuatan gapura [HAL 59-61]. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-46, yang terdiri dari berbagai peta batas desa, Berita Acara Penegasan Batas Desa (2017), serta banyak Surat Pernyataan warga [HAL 63-66]. Keterangan saksi-saksi Tergugat dan mediasi Camat. Fakta penting yang terbukti/didalilkan: (1) Berdasarkan peta dan Berita Acara Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Desa tahun 2017 yang ditandatangani para Kades (termasuk Munasir dari Payang dan Mubaligh dari Tambaharjo) serta disaksikan Camat, Obyek Sengketa secara tegas masuk wilayah Desa Tambaharjo [HAL 67-69, 74, 82-83, 86, 90-91]; (2) Saksi Mubaligh (Kades Tambaharjo 3 periode) mengakui Desa Payang membangun/memerbaiki jalan (aspal 1992, gapura 2008, rabat beton) dengan izin lisan dan hubungan baik, namun menegaskan tanah di bawah jalan adalah milik Tambaharjo dan tidak ada pelepasan hak [HAL 71-73, 77-78, 80-81]; (3) Saksi Sonhaji (Kades Tambaharjo 1999-2008) mengonfirmasi jalan di wilayah Tambaharjo, tidak ada izin tertulis untuk pembangunan, dan ada pembagian hasil panen randu kepada Tambaharjo [HAL 79-81]; (4) Saksi Cipto Mangun Oneng (Kabag Pembangunan Sekda) mengonfirmasi proses pemutakhiran peta 2017 secara nasional dan penandatanganan batas desa yang mengikat [HAL 67-69]; (5) Saksi Yuyun Agus Priyanto (Kades Ngepungrojo) dan Joko Mujianto (Kades Mulyoharjo) mengonfirmasi penandatanganan batas desa 2017 tanpa keberatan dan status jalan sebagai jalan Desa Tambaharjo [HAL 82-88]; (6) Mediasi oleh Camat Didik Rusdiartono pada 2022 gagal karena Payang enggan meminta izin lisan kepada Tambaharjo untuk pembangunan talud, dan Camat menegaskan jalan masuk wilayah Tambaharjo serta butuh pelepasan hak jika ingin dimiliki Payang [HAL 92-95]. Keterangan Ahli dari Dinas PU dan Permades. Fakta penting yang terbukti/didalilkan: (1) Status jalan objek sengketa adalah jalan desa (jalan lingkungan), bukan jalan kabupaten/kota/provinsi karena tidak ada SK penetapan status [HAL 97-101]; (2) Tanah di bawah jalan objek sengketa adalah milik Desa Tambaharjo karena berada dalam wilayah administrasinya, meskipun infrastruktur jalannya dibangun oleh Desa Payang [HAL 96, 99-102]; (3) Menurut ahli, jika Desa Payang membangun di tanah milik Desa Tambaharjo tanpa perjanjian pinjam pakai atau pelepasan hak, maka tanah tetap milik Tambaharjo, namun infrastruktur (jalan/rambu) bisa menjadi aset Payang [HAL 98-99, 102, 106]; (4) Penggunaan Dana Desa untuk membangun di luar wilayah desa sendiri secara teknis tidak sah tanpa izin, namun praktik izin lisan pernah terjadi [HAL 106-107]; (5) Belum ada SK aset desa yang mendaftarkan jalan ini sebagai aset milik Payang [HAL 103-105]. Majelis Hakim merangkum fakta hukum: Gugatan Penggugat (Desa Payang) menuntut pengakuan kepemilikan jalan dan perbuatan melawan hukum Tergugat (Desa Tambaharjo) yang melarang perawatan, menutup gapura, dan mengklaim jalan sebagai wilayahnya. Tergugat membantah berdasarkan peta wilayah dan partisi desa yang menempatkan jalan di wilayah Tambaharjo. Obyek sengketa didefinisikan sebagai jalan sepanjang ±450 meter, lebar ±12 meter, dengan batas utara/selatan berbatasan dengan tanah pribadi/tambaharjo, timur Desa Payang, dan barat Jalan Raya Pati-Tayu [HAL 108-109].\n\n[HAL 109-112] Majelis Hakim menetapkan fakta hukum: (1) Objek sengketa merupakan jalan umum yang masuk dalam wilayah Desa Tambaharjo Kabupaten Pati; (2) Pembangunan maupun perawatan Infrastruktur objek sengketa dilakukan oleh Desa Payang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Payang [HAL 109]. Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Dalam azasnya penguasaan jalan ada pada negara dan negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 13 UU No. 38/2004 Jo UU No. 2/2022) [HAL 109]. Terkait jalan desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan pembangunan dan pengawasan jalan desa (Pasal 16A ayat (2) UU No. 38/2004 Jo UU No. 2/2022), sedangkan pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pasal 16 ayat (1) UU No. 38/2004 Jo UU No. 2/2022) [HAL 110]. Pasal 21A ayat (1) UU No. 2 tahun 2022 menetapkan bahwa pengaturan jalan desa meliputi perumusan kebijakan, penyusunan pedoman operasional, penetapan status jalan desa, dan penyusunan perencanaan jaringan jalan desa [HAL 110]. Oleh karena yang disengketakan adalah jalan desa dan statusnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati (sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan status jalan desa) harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini [HAL 110]. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak memenuhi syarat formal [HAL 110-111]. Amar putusan: (1) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); (2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.111.500,00 [HAL 111]. Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 [HAL 111]." + }, + "read": { + "input_chars": 10340, + "frame": "Penggugat (Desa Payang) menggugat Tergugat (Desa Tambaharjo) atas sengketa kepemilikan dan pengelolaan Jalan Utama Desa Payang sepanjang ±450 meter, dengan dalil bahwa jalan tersebut adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik dan pembiayaan historis. Penggugat meminta pengadilan menyatakan jalan sah milik Desa Payang, memberikan hak pengelolaan, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, serta membayar kerugian materiil dan imateriil. Gugatan ini ditolak karena tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat kurang pihak, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang berwenang menetapkan status jalan desa tidak diikutsertakan dalam perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan Jalan Utama Desa Payang sepanjang ±450 meter adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik, pembiayaan, dan pemeliharaan sejak lebih dari 100 tahun lalu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyangkal bahwa status jalan ditentukan oleh peta wilayah, melainkan oleh penguasaan fisik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sepihak mengakui jalan milik Desa Tambaharjo dan melarang Desa Payang merawat jalan sejak Oktober 2021.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat memberikan izin kios liar di bahu jalan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat menyuruh pekerja merusak atau mematikan tanaman Trembesi pengganti Randu.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat menghentikan kerja bakti rutin pada Juni 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat menutup Gapura 'Masuk Desa Payang' pada 16 Agustus 2022 dan menggantinya dengan tulisan 'Desa Tambaharjo Gang 1A Runting'.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan kerugian materiil sebesar Rp10.525.000 dan imateriil Rp50.000.000.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menjawab tidak setuju dengan gugatan karena berdasarkan partisi dan peta wilayah, Obyek Sengketa masuk wilayah Desa Tambaharjo.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak hak Desa Payang untuk menata, membangun talud, gapura, atau penghijauan, namun mengakui warga Desa Payang dan umum tetap dapat melintas sebagai jalan umum.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jalan telah ada sejak zaman nenek moyang, dilewati banyak desa, namun tidak ada sertifikat resmi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeliharaan dan pembangunan jalan dilakukan eksklusif oleh Desa Payang melalui berbagai Kepala Desa dengan dana ADD/DD Desa Payang, tanpa keberatan dari Desa Tambaharjo hingga tahun 2022.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 oleh warga Desa Payang, hasil lelang masuk kas Desa Payang, dan tidak ada keberatan saat lelang.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembangunan Gapura 'Masuk Desa Payang' dilakukan masa Kades Kadar Rusmanto sekitar tahun 2011.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Konflik muncul pada masa Kades Ernawati (2022-2023) saat Desa Payang ingin melakukan kerja bakti, membuat talud, atau memasang umbul-umbul, yang dilarang oleh Perangkat/Warga Desa Tambaharjo dengan alasan wilayah Tambaharjo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pohon Randu ditebang tahun 2020 karena membahayakan, diganti Trembesi yang kemudian mati/dihilangkan oleh warga Tambaharjo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gapura ditutup/diganti tulisan menjadi 'Desa Tambaharjo Gang 1A Runting' oleh warga Tambaharjo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah di kanan-kiri jalan adalah tanah bengkok/perorangan Desa Tambaharjo (Runting), namun jalan itu sendiri dikelola Desa Payang.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada bukti kepemilikan sertifikat dari kedua belah pihak atas jalan tersebut.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi perangkat desa menegaskan tidak ada keberatan dari Tambaharjo selama masa pembangunan pengaspalan dan betonisasi, baru muncul larangan saat masa Ernawati terkait talud dan kerja bakti.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembangunan talud yang direncanakan Ernawati ditolak Tambaharjo, padahal sebelumnya pembangunan pengaspalan (1992) dan pengecoran (2016-2018) berjalan lancar.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Karnawi mengakui jalan tersebut masuk wilayah Tambaharjo secara peta, namun menyatakan jalan adalah jalan umum dan bukan milik eksklusif Tambaharjo, serta mengonfirmasi penggantian tulisan gapura pada 16 Agustus 2022.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Mamik Slamet mengonfirmasi lebar jalan 6 meter (total 12 meter dengan bahu jalan), pohon randu ditanam dan dipanen oleh Payang, serta tidak ada komplain dari Tambaharjo saat pengecoran dan pembuatan gapura.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan peta dan Berita Acara Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Desa tahun 2017 yang ditandatangani para Kades serta disaksikan Camat, Obyek Sengketa secara tegas masuk wilayah Desa Tambaharjo.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Mubaligh (Kades Tambaharjo 3 periode) mengakui Desa Payang membangun/memerbaiki jalan dengan izin lisan dan hubungan baik, namun menegaskan tanah di bawah jalan adalah milik Tambaharjo dan tidak ada pelepasan hak.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Sonhaji (Kades Tambaharjo 1999-2008) mengonfirmasi jalan di wilayah Tambaharjo, tidak ada izin tertulis untuk pembangunan, dan ada pembagian hasil panen randu kepada Tambaharjo.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Cipto Mangun Oneng (Kabag Pembangunan Sekda) mengonfirmasi proses pemutakhiran peta 2017 secara nasional dan penandatanganan batas desa yang mengikat.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Yuyun Agus Priyanto (Kades Ngepungrojo) dan Joko Mujianto (Kades Mulyoharjo) mengonfirmasi penandatanganan batas desa 2017 tanpa keberatan dan status jalan sebagai jalan Desa Tambaharjo.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi oleh Camat Didik Rusdiartono pada 2022 gagal karena Payang enggan meminta izin lisan kepada Tambaharjo untuk pembangunan talud, dan Camat menegaskan jalan masuk wilayah Tambaharjo serta butuh pelepasan hak jika ingin dimiliki Payang.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Status jalan objek sengketa adalah jalan desa (jalan lingkungan), bukan jalan kabupaten/kota/provinsi karena tidak ada SK penetapan status.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah di bawah jalan objek sengketa adalah milik Desa Tambaharjo karena berada dalam wilayah administrasinya, meskipun infrastruktur jalannya dibangun oleh Desa Payang.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Menurut ahli, jika Desa Payang membangun di tanah milik Desa Tambaharjo tanpa perjanjian pinjam pakai atau pelepasan hak, maka tanah tetap milik Tambaharjo, namun infrastruktur (jalan/rambu) bisa menjadi aset Payang.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggunaan Dana Desa untuk membangun di luar wilayah desa sendiri secara teknis tidak sah tanpa izin, namun praktik izin lisan pernah terjadi.", + "page": 106, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Belum ada SK aset desa yang mendaftarkan jalan ini sebagai aset milik Payang.", + "page": 103, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa merupakan jalan umum yang masuk dalam wilayah Desa Tambaharjo Kabupaten Pati.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembangunan maupun perawatan Infrastruktur objek sengketa dilakukan oleh Desa Payang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Payang.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemerintah Daerah Kabupaten Pati (sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan status jalan desa) harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.", + "page": 110, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal.", + "page": 110, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat (Desa Payang) mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Desa Tambaharjo) dengan dalil bahwa Jalan Utama Desa Payang sepanjang ±450 meter adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik dan pembiayaan historis, serta menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melarang perawatan jalan, menutup gapura, dan mengklaim jalan sebagai wilayahnya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan jalan sah milik Desa Payang, memberikan hak pengelolaan, dan membayar kerugian. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan berargumen bahwa berdasarkan peta wilayah dan partisi desa tahun 2017, objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Tambaharjo, meskipun mengakui adanya izin lisan untuk pembangunan infrastruktur oleh Desa Payang. Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa adalah jalan desa yang masuk wilayah Desa Tambaharjo dan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebagai pemegang kewenangan menetapkan status jalan desa harus diikutsertakan dalam perkara. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak diikutsertakan sebagai pihak, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat (Desa Payang) mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Desa Tambaharjo) dengan dalil bahwa Jalan Utama Desa Payang sepanjang ±450 meter adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik dan pembiayaan historis, serta menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melarang perawatan jalan, menutup gapura, dan mengklaim jalan sebagai wilayahnya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan jalan sah milik Desa Payang, memberikan hak pengelolaan, dan membayar kerugian. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan berargumen bahwa berdasarkan peta wilayah dan partisi desa tahun 2017, objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Tambaharjo, meskipun mengakui adanya izin lisan untuk pembangunan infrastruktur oleh Desa Payang. Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa adalah jalan desa yang masuk wilayah Desa Tambaharjo dan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebagai pemegang kewenangan menetapkan status jalan desa harus diikutsertakan dalam perkara. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak diikutsertakan sebagai pihak, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan Jalan Utama Desa Payang sepanjang ±450 meter adalah milik Desa Payang berdasarkan penguasaan fisik, pembiayaan, dan pemeliharaan sejak lebih dari 100 tahun lalu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyangkal bahwa status jalan ditentukan oleh peta wilayah, melainkan oleh penguasaan fisik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sepihak mengakui jalan milik Desa Tambaharjo dan melarang Desa Payang merawat jalan sejak Oktober 2021.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat memberikan izin kios liar di bahu jalan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat menyuruh pekerja merusak atau mematikan tanaman Trembesi pengganti Randu.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat menghentikan kerja bakti rutin pada Juni 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat menutup Gapura 'Masuk Desa Payang' pada 16 Agustus 2022 dan menggantinya dengan tulisan 'Desa Tambaharjo Gang 1A Runting'.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan kerugian materiil sebesar Rp10.525.000 dan imateriil Rp50.000.000.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menjawab tidak setuju dengan gugatan karena berdasarkan partisi dan peta wilayah, Obyek Sengketa masuk wilayah Desa Tambaharjo.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak hak Desa Payang untuk menata, membangun talud, gapura, atau penghijauan, namun mengakui warga Desa Payang dan umum tetap dapat melintas sebagai jalan umum.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jalan telah ada sejak zaman nenek moyang, dilewati banyak desa, namun tidak ada sertifikat resmi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeliharaan dan pembangunan jalan dilakukan eksklusif oleh Desa Payang melalui berbagai Kepala Desa dengan dana ADD/DD Desa Payang, tanpa keberatan dari Desa Tambaharjo hingga tahun 2022.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penanaman pohon Kapuk Randu sejak 1967 oleh warga Desa Payang, hasil lelang masuk kas Desa Payang, dan tidak ada keberatan saat lelang.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembangunan Gapura 'Masuk Desa Payang' dilakukan masa Kades Kadar Rusmanto sekitar tahun 2011.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Konflik muncul pada masa Kades Ernawati (2022-2023) saat Desa Payang ingin melakukan kerja bakti, membuat talud, atau memasang umbul-umbul, yang dilarang oleh Perangkat/Warga Desa Tambaharjo dengan alasan wilayah Tambaharjo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pohon Randu ditebang tahun 2020 karena membahayakan, diganti Trembesi yang kemudian mati/dihilangkan oleh warga Tambaharjo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gapura ditutup/diganti tulisan menjadi 'Desa Tambaharjo Gang 1A Runting' oleh warga Tambaharjo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah di kanan-kiri jalan adalah tanah bengkok/perorangan Desa Tambaharjo (Runting), namun jalan itu sendiri dikelola Desa Payang.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada bukti kepemilikan sertifikat dari kedua belah pihak atas jalan tersebut.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi perangkat desa menegaskan tidak ada keberatan dari Tambaharjo selama masa pembangunan pengaspalan dan betonisasi, baru muncul larangan saat masa Ernawati terkait talud dan kerja bakti.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembangunan talud yang direncanakan Ernawati ditolak Tambaharjo, padahal sebelumnya pembangunan pengaspalan (1992) dan pengecoran (2016-2018) berjalan lancar.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Karnawi mengakui jalan tersebut masuk wilayah Tambaharjo secara peta, namun menyatakan jalan adalah jalan umum dan bukan milik eksklusif Tambaharjo, serta mengonfirmasi penggantian tulisan gapura pada 16 Agustus 2022.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Mamik Slamet mengonfirmasi lebar jalan 6 meter (total 12 meter dengan bahu jalan), pohon randu ditanam dan dipanen oleh Payang, serta tidak ada komplain dari Tambaharjo saat pengecoran dan pembuatan gapura.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan peta dan Berita Acara Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Desa tahun 2017 yang ditandatangani para Kades serta disaksikan Camat, Obyek Sengketa secara tegas masuk wilayah Desa Tambaharjo.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Mubaligh (Kades Tambaharjo 3 periode) mengakui Desa Payang membangun/memerbaiki jalan dengan izin lisan dan hubungan baik, namun menegaskan tanah di bawah jalan adalah milik Tambaharjo dan tidak ada pelepasan hak.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Sonhaji (Kades Tambaharjo 1999-2008) mengonfirmasi jalan di wilayah Tambaharjo, tidak ada izin tertulis untuk pembangunan, dan ada pembagian hasil panen randu kepada Tambaharjo.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Cipto Mangun Oneng (Kabag Pembangunan Sekda) mengonfirmasi proses pemutakhiran peta 2017 secara nasional dan penandatanganan batas desa yang mengikat.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Yuyun Agus Priyanto (Kades Ngepungrojo) dan Joko Mujianto (Kades Mulyoharjo) mengonfirmasi penandatanganan batas desa 2017 tanpa keberatan dan status jalan sebagai jalan Desa Tambaharjo.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi oleh Camat Didik Rusdiartono pada 2022 gagal karena Payang enggan meminta izin lisan kepada Tambaharjo untuk pembangunan talud, dan Camat menegaskan jalan masuk wilayah Tambaharjo serta butuh pelepasan hak jika ingin dimiliki Payang.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Status jalan objek sengketa adalah jalan desa (jalan lingkungan), bukan jalan kabupaten/kota/provinsi karena tidak ada SK penetapan status.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah di bawah jalan objek sengketa adalah milik Desa Tambaharjo karena berada dalam wilayah administrasinya, meskipun infrastruktur jalannya dibangun oleh Desa Payang.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Menurut ahli, jika Desa Payang membangun di tanah milik Desa Tambaharjo tanpa perjanjian pinjam pakai atau pelepasan hak, maka tanah tetap milik Tambaharjo, namun infrastruktur (jalan/rambu) bisa menjadi aset Payang.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggunaan Dana Desa untuk membangun di luar wilayah desa sendiri secara teknis tidak sah tanpa izin, namun praktik izin lisan pernah terjadi.", + "page": 106, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Belum ada SK aset desa yang mendaftarkan jalan ini sebagai aset milik Payang.", + "page": 103, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa merupakan jalan umum yang masuk dalam wilayah Desa Tambaharjo Kabupaten Pati.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembangunan maupun perawatan Infrastruktur objek sengketa dilakukan oleh Desa Payang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Payang.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemerintah Daerah Kabupaten Pati (sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan status jalan desa) harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.", + "page": 110, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal.", + "page": 110, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Desa saya sudah bayar dan jaga jalan ini puluhan tahun, tapi desa tetangga sekarang bilang itu wilayah mereka dan melarang kami merawatnya, apakah jalan itu benar-benar milik kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8598, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan awam secara eksplisit menyebutkan bahwa desa tetangga 'melarang' dan melakukan tindakan yang dianggap merugikan (menutup gapura, merusak tanaman, dll). Pasal 1365 mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi atau penghentian perbuatan tersebut. Meskipun putusan menolak gugatan karena alasan prosedural (kurang pihak), teks pasal ini relevan secara substantif karena ia mengatur teori hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam sengketa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan dan fakta perkara berfokus pada status kewenangan pengelolaan jalan desa dan sengketa wilayah administratif, bukan pada perolehan hak milik melalui lewat waktu (verjaring). Putusan hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penguasaan jalan ada pada negara dan kewenangan ada pada Pemerintah Daerah/Desa berdasarkan UU Jalan, bukan berdasarkan KUHPerdata. Pasal 1963 mengatur perolehan hak milik atas barang tak bergerak secara perdata, yang tidak menjadi inti sengketa atau dasar hukum yang diterapkan dalam perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 88517, + "completion_tokens": 11216 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd56ea92990db3c6bfd6a3125e54cabbda686383 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.171, + "query": 1.84, + "relevance": 68.454, + "total": 138.493 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24996, + "marked_chars": 25068 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir; \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke \nVerklaard); dengan verstek; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam \nperkara ini dengan jumlah sebesar Rp 1.170.000,00. (satu juta seratus \ntujuh puluh ribu rupiah) ; \n \nDemikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh Budi \nAryono, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan \ndalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh \nHakim tersebut, dengan dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 8\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 9 Putusan No 2/Pdt.GS/2023/PN Pti \n \nPengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya \nTergugat I, II, III, dan IV. \n \nPanitera Pengganti, \n \n \nNGADIWON \n Hakim, \n \n \nBUDI ARYONO, SH, MH \n \n \nPerin" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25068, + "frame": "PT. BPR BKK PATI menggugat Sudarmadi, Siti Arfi’ah Bidayati, Musrifah, dan Arifin atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak dilunasi sesuai jadwal. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran lunas sebesar Rp 158.124.111,-, serta menyerahkan harta jaminan untuk dijual guna melunasi hutang. Gugatan ini ditolak karena dianggap prematur akibat belum dilakukannya somasi terlebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 10101001.8747.03 tanggal 28 November 2019 yang disetujui oleh Tergugat II.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 01/IV/2020 tanggal 20 April 2020.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian kredit menetapkan jangka waktu pelunasan hutang selama 36 bulan terhitung sejak 28 November 2019 sampai dengan 28 November 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga gugatan diajukan, Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR BKK PATI mengajukan gugatan sederhana terhadap Sudarmadi sebagai nasabah, Siti Arfi’ah Bidayati sebagai istri nasabah, serta Musrifah dan Arifin sebagai pemilik agunan. Gugatan ini didasarkan pada adanya perjanjian kredit dan addendum yang ditandatangani para tergugat, yang mengikat para pihak untuk melunasi hutang dalam jangka waktu 36 bulan. Penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga meminta pengadilan memerintahkan pembayaran lunas beserta bunga dan biaya perkara, serta penyerahan harta jaminan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dianggap prematur, mengingat Penggugat tidak melakukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR BKK PATI mengajukan gugatan sederhana terhadap Sudarmadi sebagai nasabah, Siti Arfi’ah Bidayati sebagai istri nasabah, serta Musrifah dan Arifin sebagai pemilik agunan. Gugatan ini didasarkan pada adanya perjanjian kredit dan addendum yang ditandatangani para tergugat, yang mengikat para pihak untuk melunasi hutang dalam jangka waktu 36 bulan. Penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga meminta pengadilan memerintahkan pembayaran lunas beserta bunga dan biaya perkara, serta penyerahan harta jaminan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dianggap prematur, mengingat Penggugat tidak melakukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 10101001.8747.03 tanggal 28 November 2019 yang disetujui oleh Tergugat II.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 01/IV/2020 tanggal 20 April 2020.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian kredit menetapkan jangka waktu pelunasan hutang selama 36 bulan terhitung sejak 28 November 2019 sampai dengan 28 November 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga gugatan diajukan, Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan janji bayar hutang bank 3 tahun tapi belum lunas, kenapa bank langsung gugat saya tanpa kasih peringatan dulu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13202, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan kecakapan hukum berdasarkan umur. Pertanyaan awam berfokus pada prosedur penagihan (somasi) sebelum gugatan wanprestasi, bukan pada status kecakapan hukum para pihak. Fakta dalam pertimbangan hakim tidak menyoroti isu kecakapan atau umur sebagai sengketa, melainkan sah tidaknya perjanjian dan kelalaian debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai (wanprestasi) melalui surat perintah (somasi) atau lewat waktu yang ditentukan. Ini adalah dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan awam tentang 'kenapa tanpa peringatan dulu', karena putusan hakim menyatakan gugatan prematur akibat tidak adanya somasi (surat perintah) yang memenuhi syarat Pasal 1238." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan pasal ini untuk memvaliditas Akta Perjanjian Kredit sebagai dasar hubungan perikatan antara bank dan nasabah. Meskipun gugatan ditolak karena prosedural (prematur), validitas perjanjian berdasarkan Pasal 1320 adalah prasyarat hukum yang diperiksa untuk menentukan apakah ada perikatan yang dapat digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Tidak ada fakta atau dalil dalam pertanyaan maupun pertimbangan hukum yang menyangkut ketidakcakapan hukum para pihak. Isu utamanya adalah wanprestasi dan prosedur somasi, bukan validitas subjek hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (paksaan, penipuan, dll). Pertanyaan awam tidak menyangkut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak, melainkan tuntutan pelunasan hutang (wanprestasi). Pasal ini tidak relevan dengan isu somasi atau wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13600, + "completion_tokens": 1263 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ef21cce9705165f0b0454c3042d4279efc6f002 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.155, + "query": 5.929, + "relevance": 25.397, + "total": 119.523 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41408, + "marked_chars": 41516 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. \n2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor: 82 \ntertanggal 30 Juli 2021 pada Kantor Notaris Febya Chairun Nisa, S.H., \nM.Kn; \n3. Menyatakan \ndemi \nhukum \nperbuatan \nPara \nTergugat \nyang \ntidak \nmengangsur/melunasi \nhutangnya \nkepada \nPenggugat \ndan \nsebagai \nperbuatan Wanprestasi; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokokdan bunga sebesar \nRp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) akibat perbuatan \nWanprestasi yang dilakukanya; \n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga \ndan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, \ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan \nkerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang \nberupa sebidang tanah yang terletak di Desa: Bringin, Kecamatan: \nJuwana, Kabupaten: Pati, dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, \nseluas: 1050 m², NIB: 11110802.00941, atas nama: 1. Sanisih 2. Sukarlan, \ndengan batas-batas sbb: \nBatas Utara \n: tanah m.191 Gs 6119/129/85; \nBatas Selatan \n: tanah M.227 Gs 6119/164/85 M.228 Gs 619/165/85; \nBatas Barat \n: tanah M. 195 Gs 6119/183/85; \nBatas Timur \n: tanah M. 193 Gs 6119/181; \ndapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk \nmembayar/melunasi hutang Pokok, dan bunga kepada Penggugat; \n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara \ntanggung renteng sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu \nrupiah); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal te" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41516, + "frame": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri menggugat Sutini, Sukarlan, dan Sanisih atas wanprestasi dalam perjanjian hutang yang dijamin dengan hak tanggungan atas sebidang tanah. Penggugat meminta pernyataan sah akta pengakuan hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp190.000.000,-, serta pelaksanaan pelelangan objek jaminan jika pembayaran tidak dilakukan. Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp192.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 82 tanggal 30 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan sebesar Rp2.986.700,- selambat-lambatnya pada tanggal 30 setiap bulannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan objek jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Sanisih dan Sukarlan yang dibebani Hak Tanggungan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan dan satu panggilan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana diperjanjikan sejak terakhir membayar pada tanggal 29 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi, sisa hutang pokok, bunga, denda, dan bunga berjalan yang belum dibayar oleh Para Tergugat mencapai total Rp211.194.471,80.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan dalam persidangan bahwa hutang sebagaimana digugat adalah benar.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) Mitra Pati Mandiri mengajukan gugatan sederhana terhadap Sutini, Sukarlan, dan Sanisih terkait wanprestasi dalam perjanjian hutang. Para Tergugat, yang merupakan pasangan suami istri, mengakui telah menerima pinjaman sebesar Rp192.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 82 tanggal 30 Juli 2021, dengan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp2.986.700,-. Sebagai jaminan, para pihak menyerahkan hak tanggungan atas sebidang tanah di Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Sanisih dan Sukarlan. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan dan satu panggilan, namun Para Tergugat tidak melunasi hutang sejak terakhir pembayaran pada Juli 2022. Dalam persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah dalil gugatan dan mengakui adanya hutang tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 82, serta menghukum Para Tergugat membayar pokok dan bunga sebesar Rp190.000.000,- secara seketika dan sekaligus. Putusan juga memerintahkan agar objek jaminan berupa tanah tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum jika Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita Penggugat, dengan pelaksanaan eksekusi mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) Mitra Pati Mandiri mengajukan gugatan sederhana terhadap Sutini, Sukarlan, dan Sanisih terkait wanprestasi dalam perjanjian hutang. Para Tergugat, yang merupakan pasangan suami istri, mengakui telah menerima pinjaman sebesar Rp192.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 82 tanggal 30 Juli 2021, dengan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp2.986.700,-. Sebagai jaminan, para pihak menyerahkan hak tanggungan atas sebidang tanah di Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Sanisih dan Sukarlan. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan dan satu panggilan, namun Para Tergugat tidak melunasi hutang sejak terakhir pembayaran pada Juli 2022. Dalam persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah dalil gugatan dan mengakui adanya hutang tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 82, serta menghukum Para Tergugat membayar pokok dan bunga sebesar Rp190.000.000,- secara seketika dan sekaligus. Putusan juga memerintahkan agar objek jaminan berupa tanah tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum jika Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita Penggugat, dengan pelaksanaan eksekusi mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp192.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 82 tanggal 30 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan sebesar Rp2.986.700,- selambat-lambatnya pada tanggal 30 setiap bulannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan objek jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Sanisih dan Sukarlan yang dibebani Hak Tanggungan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan dan satu panggilan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana diperjanjikan sejak terakhir membayar pada tanggal 29 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi, sisa hutang pokok, bunga, denda, dan bunga berjalan yang belum dibayar oleh Para Tergugat mencapai total Rp211.194.471,80.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan dalam persidangan bahwa hutang sebagaimana digugat adalah benar.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan hutang ke bank sampai Juli 2022, tapi sekarang saya tidak bisa bayar lagi dan tanah jaminan saya mau dilelang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20971, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pengguna mengalami ketidakmampuan membayar cicilan (wanprestasi) setelah periode tertentu, yang memicu hak bank untuk menuntut penggantian kerugian dan melaksanakan jaminan (lelang) sebagai akibat hukum dari ketidakpatuhan tersebut. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan prinsip ganti rugi dan akibat kelalaian debitur dengan Pasal 1243." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20773, + "completion_tokens": 1174 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_312_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_312_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8aae0263d395ec152d6add8a46cb53a1735fa19 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_312_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_312_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.498, + "query": 7.3, + "relevance": 13.964, + "total": 98.786 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41900, + "marked_chars": 42035 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut\ntetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 104055185/5954/06/23\ntanggal 28 Juni 2023;\nHal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah \nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat \nPengakuan Hutang Nomor SPH: 104055185/5954/06/23 tanggal 28 Juni\n2023;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya\nkepada Penggugat sejumlah Rp189.105.341,00 (seratus delapan puluh\nsembilan juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) secara\nseketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;\n6. Menghukum Tergu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42035, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Gunungwungkal menggugat Eko Santoso dan Kiswanti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang beserta agunan, dan biaya perkara. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memutus para Tergugat membayar sisa hutang setelah denda dihapuskan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 28 Juni 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 kepada Para Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar hutang beserta bunga sebesar Rp179.250.000,00 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01583 atas nama Eko Santoso sebagai jaminan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar hutang pada tanggal jatuh tempo 25 Juni 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga kali peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar hutang, namun Para Tergugat tidak juga membayar.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan berjumlah Rp194.102.216,00 yang terdiri dari angsuran pokok, bunga, dan denda.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat tidak mencantumkan tanggal dan tidak ditandatangani oleh penerima kuasa.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menghapuskan denda dari jumlah hutang yang harus dibayar Para Tergugat karena sudah dibebani bunga yang cukup tinggi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat dua debitur suami istri atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah, namun gagal melunasi hutang beserta bunga pada tanggal jatuh tempo setelah melalui tiga kali peringatan. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Surat Pengakuan Hutang sah mengikat. Namun, gugatan mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan ditolak karena cacat formal pada surat kuasa tersebut. Pengadilan juga mengabulkan gugatan pembayaran hutang sebagian dengan menghapuskan denda dari total tunggakan, sehingga Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp189.105.341,00 secara seketika dan sekaligus lunas." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat dua debitur suami istri atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 dan menyerahkan agunan berupa tanah, namun gagal melunasi hutang beserta bunga pada tanggal jatuh tempo setelah melalui tiga kali peringatan. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Surat Pengakuan Hutang sah mengikat. Namun, gugatan mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan ditolak karena cacat formal pada surat kuasa tersebut. Pengadilan juga mengabulkan gugatan pembayaran hutang sebagian dengan menghapuskan denda dari total tunggakan, sehingga Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp189.105.341,00 secara seketika dan sekaligus lunas.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 28 Juni 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 kepada Para Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar hutang beserta bunga sebesar Rp179.250.000,00 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01583 atas nama Eko Santoso sebagai jaminan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar hutang pada tanggal jatuh tempo 25 Juni 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga kali peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar hutang, namun Para Tergugat tidak juga membayar.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan berjumlah Rp194.102.216,00 yang terdiri dari angsuran pokok, bunga, dan denda.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat tidak mencantumkan tanggal dan tidak ditandatangani oleh penerima kuasa.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menghapuskan denda dari jumlah hutang yang harus dibayar Para Tergugat karena sudah dibebani bunga yang cukup tinggi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga tapi masih ditagih denda, kan sudah dijanjikan tidak ada denda lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12310, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi sengketa mengenai penagihan denda versus bunga atau penafsiran janji tidak adanya denda, melainkan hanya dasar hukum bagi hak eksekusi terhadap harta debitur jika tidak membayar." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18149, + "completion_tokens": 1033 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_31_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_31_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a80f07ace6866fbbd0eda6bcd921f1430a72231e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_31_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,171 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_31_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.37, + "query": 1.834, + "relevance": 81.701, + "total": 143.943 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41259, + "marked_chars": 41385 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I yang tidak mengangsur /\nmelunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi.\n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap\nPutusan no 31/Pdt.GS/2024/PN Pt\nHalaman 13 dari 15\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nkepada Penggugat, maka harta milik Tergugat II dilelang untuk melunasi\nhutang tersebut, yaitu \nsebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama: SUTAMAH BINTI TAMAN\nNomor: 91 Terletak di Desa KURYOKALANGAN Kecamatan : Gabus\nKabupaten Pati Seluas: 863 m², NIB: - dengan batas-batas sbb:\n﹣Batas Utara : PARNI\n﹣Batas Selatan: GIMAN\n﹣Bat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41385, + "frame": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Artha Huda Abadi menggugat Ali Sofii dan Sutamah Binti Taman atas wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa pinjaman uang yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum mereka membayar sisa hutang pokok, bunga, dan denda, serta memerintahkan pelelangan tanah jaminan untuk melunasi hutang tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Ali Sofii menerima fasilitas kredit berjangka dari PT. Bank Pengkreditan Rakyat Artha Huda Abadi sebesar Rp 18.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutamah Binti Taman menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan bunga yang telah disepakati hingga terjadi kredit macet.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, namun surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Artha Huda Abadi mengajukan gugatan sederhana terhadap Ali Sofii dan Sutamah Binti Taman terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat 1 tidak melunasi pinjaman pokok sebesar Rp 18.000.000,- beserta bunga yang telah disepakati, padahal Tergugat 2 telah menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Kuryokalangan sebagai jaminan. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak diindahkan oleh Tergugat. Dalam persidangan, para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menyatakan perbuatan Tergugat 1 sebagai wanprestasi, serta menghukum Tergugat 1 untuk membayar seluruh kewajiban secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harta milik Tergugat 2 berupa tanah jaminan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Artha Huda Abadi mengajukan gugatan sederhana terhadap Ali Sofii dan Sutamah Binti Taman terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat 1 tidak melunasi pinjaman pokok sebesar Rp 18.000.000,- beserta bunga yang telah disepakati, padahal Tergugat 2 telah menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Kuryokalangan sebagai jaminan. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan yang tidak diindahkan oleh Tergugat. Dalam persidangan, para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menyatakan perbuatan Tergugat 1 sebagai wanprestasi, serta menghukum Tergugat 1 untuk membayar seluruh kewajiban secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harta milik Tergugat 2 berupa tanah jaminan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Ali Sofii menerima fasilitas kredit berjangka dari PT. Bank Pengkreditan Rakyat Artha Huda Abadi sebesar Rp 18.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutamah Binti Taman menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan bunga yang telah disepakati hingga terjadi kredit macet.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, namun surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya pinjam uang ke bank tapi tidak bisa bayar, padahal sudah kasih sertifikat tanah sebagai jaminan, sekarang bank mau lelang tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21930, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pinjaman uang, pasal ini menjadi dasar hukum bahwa kewajiban debitur adalah 'memberikan sesuatu' (membayar utang). Putusan menggunakan pasal ini sebagai landasan untuk menentukan apakah terjadi wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajiban memberikan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Dalam pertanyaan, nasabah 'tidak bisa bayar', yang secara hukum berarti terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa Tergugat telah lalai karena tidak membayar sesuai jangka waktu, yang merupakan prasyarat untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam pertanyaan, nasabah bertanya apakah bank bisa menagih lebih dari pokok (bunga/denda) dan melaksanakan jaminan. Putusan menggunakan pasal ini untuk membenarkan tuntutan bunga dan biaya akibat ketidakpatuhan debitur setelah dinyatakan lalai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan implisit melibatkan validitas perjanjian kredit yang dibuat antara nasabah dan bank. Putusan memeriksa syarat-syarat dalam pasal ini (seperti kesepakatan dan kecakapan) untuk memastikan bahwa surat pengakuan hutang dan perjanjian kredit tersebut sah mengikat, yang merupakan dasar hukum bagi bank untuk menuntut pembayaran dan mengeksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara khusus mengatur kebolehan perjanjian bunga dalam peminjaman uang. Dalam pertanyaan, nasabah berutang uang bank. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum bahwa perjanjian bunga 3% per bulan yang disepakati nasabah adalah sah, sehingga bank berhak menagih bunga tersebut selain pokok utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis. Putusan menggunakan pasal ini untuk memvaliditas bukti P-1 (Surat Pengakuan Hutang) yang memuat besaran bunga secara tertulis, sehingga klausul bunga tersebut dapat ditegakkan oleh pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19835, + "completion_tokens": 1385 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_324_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_324_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8af9b0490ec70b241df98d7db335a73b217fb8bd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_324_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_324_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.521, + "query": 3.817, + "relevance": 17.314, + "total": 88.681 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39168, + "marked_chars": 39285 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah \ndan patut; \n2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para \nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108280388/5950/11/23 Tanggal 24 \nNovember 2023; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah \nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat \nPengakuan Hutang Nomor:108280388/5950/11/23 Tanggal 24 November \n2023; \n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang \nTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.395.804.533,00 (tiga ratus sembilan \npuluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) \nsecara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I \ndan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan \nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I \ndan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau \ntanah berikut bangunan yang terletak di Desa Dukutalit Kecamatan Juwana, \nKabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01074 Desa Dukutalit, \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepani" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39285, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 menggugat Ngatno dan Wanisih atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menyatakan para tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp445.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 November 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01074 dan No. 01073 Desa Dukutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran angsuran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian hingga sisa hutang mencapai Rp395.804.533.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk menyatakan sah peletakan sita jaminan hutang ditolak karena tidak pernah dilaksanakan peletakan sita dalam perkara ini.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 terhadap Ngatno dan Wanisih secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 November 2023 sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang kredit sebesar Rp395.804.533 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa agunan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01074 dan No. 01073 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang. Permohonan Penggugat untuk menyatakan sah peletakan sita jaminan hutang ditolak karena tidak pernah dilaksanakan dalam proses perkara ini." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan sebagian gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1 terhadap Ngatno dan Wanisih secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 November 2023 sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang kredit sebesar Rp395.804.533 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat berupa agunan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01074 dan No. 01073 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang. Permohonan Penggugat untuk menyatakan sah peletakan sita jaminan hutang ditolak karena tidak pernah dilaksanakan dalam proses perkara ini.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp445.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 November 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01074 dan No. 01073 Desa Dukutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran angsuran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian hingga sisa hutang mencapai Rp395.804.533.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk menyatakan sah peletakan sita jaminan hutang ditolak karena tidak pernah dilaksanakan peletakan sita dalam perkara ini.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran kredit bank tapi masih dianggap hutang dan tanahnya mau dilelang, padahal sudah dapat peringatan, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 39168, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah/agunan) menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang risiko lelang tanah akibat status hutang, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menghubungkan adanya utang (perikatan) dengan hak kreditur untuk mengeksekusi harta debitur sebagai jaminan pelunasan, yang menjadi inti sengketa dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24986, + "completion_tokens": 920 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_327_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_327_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3017b9972656489dbb4fd74f3066c01ebd3fae04 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_327_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_327_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.124, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.798, + "query": 7.418, + "relevance": 96.672, + "total": 212.013 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62691, + "marked_chars": 62898 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 105755951/5954/08/2023 tanggal 30\nAgustus 2023. \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV.\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor 9105755951/5954/08/2023 tanggal 30\nAgustus 2023.\n \nHalaman 22 dari 24 Putusan No 129/Pdt.GS/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp.113.362.436,- dengan ketentuan apabil" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 62898, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Gunungwungkal menggugat Nendi Aida Purniati, Muhamad Sudiyanto, Ngarobi, dan Jamilatun atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada 30 Agustus 2023. Gugatan ini menuntut pembayaran lunas sisa hutang kredit sebesar Rp113.362.436,- beserta bunga dan denda, serta penetapan sah perjanjian dan kuasa menjual agunan. Jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat meminta agar agunan berupa tanah milik Tergugat III dan IV dilelang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 30 Agustus 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp90.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp90.000.000,- dari Penggugat pada 30 Agustus 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00919 atas nama Ngarobi Bin Parsih Sailah untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan kredit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 September 2024, 11 Oktober 2024, dan 15 Oktober 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan Payoff pinjaman tanggal 28 Oktober 2024, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp113.362.436,- yang terdiri dari sisa pokok Rp90.000.000,-, bunga berjalan Rp21.776.811,-, denda Rp833.125,-, dan denda berjalan Rp752.500,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, saksi, atau bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Gunungwungkal terhadap Nendi Aida Purniati, Muhamad Sudiyanto, Ngarobi, dan Jamilatun. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat para pihak. Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban kredit yang telah jatuh tempo setelah melalui proses penagihan dan peringatan. Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp113.362.436,- seketika tanpa syarat. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hakim memerintahkan pelelangan agunan berupa tanah milik Tergugat III dan IV melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut, serta menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Gunungwungkal terhadap Nendi Aida Purniati, Muhamad Sudiyanto, Ngarobi, dan Jamilatun. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat para pihak. Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban kredit yang telah jatuh tempo setelah melalui proses penagihan dan peringatan. Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp113.362.436,- seketika tanpa syarat. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hakim memerintahkan pelelangan agunan berupa tanah milik Tergugat III dan IV melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut, serta menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 30 Agustus 2023 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp90.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp90.000.000,- dari Penggugat pada 30 Agustus 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00919 atas nama Ngarobi Bin Parsih Sailah untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan kredit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 September 2024, 11 Oktober 2024, dan 15 Oktober 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan Payoff pinjaman tanggal 28 Oktober 2024, sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp113.362.436,- yang terdiri dari sisa pokok Rp90.000.000,-, bunga berjalan Rp21.776.811,-, denda Rp833.125,-, dan denda berjalan Rp752.500,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, saksi, atau bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan sertifikat tanah buat jaminan, tapi sekarang saya tidak bisa bayar cicilan lagi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29167, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk sertifikat tanah yang diserahkan sebagai agunan dalam pertanyaan) menjadi jaminan atas perikatan utang. Ini relevan secara substantif karena menjawab implikasi hukum dari penyerahan sertifikat sebagai jaminan dan hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika debitur wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat). Dalam konteks pertanyaan tentang ketidakmampuan membayar cicilan, pasal ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi bahwa kewajiban debitur adalah 'memberikan sesuatu' (uang), sehingga ketidakpemenuhannya merupakan wanprestasi yang menjadi inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim). Dalam pertanyaan, debitur tidak bisa bayar cicilan setelah jatuh tempo. Pasal ini relevan karena menentukan kapan debitur dianggap lalai (misalnya lewatnya waktu jatuh tempo atau adanya surat peringatan), yang merupakan syarat mutlak untuk menuntut wanprestasi dan eksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Ini relevan karena menjawab konsekuensi hukum bagi debitur yang tidak membayar cicilan, termasuk kewajiban membayar bunga berjalan dan denda yang ditanyakan secara implisit dalam konteks 'apa yang harus dilakukan' (menanggung beban utang)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Karena pertanyaan menyebutkan 'sudah tanda tangan surat utang', pasal ini relevan untuk menilai apakah perjanjian tersebut sah dan mengikat. Jika syarat sahnya terpenuhi, maka debitur terikat secara hukum untuk membayar, yang menjadi dasar tuntutan kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit memperbolehkan perjanjian bunga atas peminjaman uang. Dalam pertanyaan, adanya 'cicilan' biasanya mencakup pokok dan bunga. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum sah tidaknya pembebanan bunga yang menjadi bagian dari kewajiban pembayaran yang sedang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis. Ini relevan karena pertanyaan melibatkan 'surat utang' (dokumen tertulis). Pasal ini menjadi kerangka untuk menilai validitas besaran bunga dan denda yang ditagihkan kepada debitur yang tidak bisa membayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28197, + "completion_tokens": 1813 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef3283f1ed3908d2aa42e479a77f7c1bb7a7cd88 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.109, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 59.293, + "query": 7.945, + "relevance": 77.893, + "total": 145.24 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37933, + "marked_chars": 38077 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada \nPara \nPihak, \nSurat \nPengakuan \nHutang \nNomor \n: \nPK19046MDR/5942/04/2019 tanggal 11 April 2019; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Pti. \n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat \nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik \nAgunan; \n5. Menyatakan \ndemi \nhukum \nperbuatan \nPara \nTergugat \ntelah \nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat \npada \nSurat \nPengakuan \nHutang \nNomor \nPK19046MDR/5942/04/2019tanggal 11 April 2019; \n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa \nsyarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. \n80.343.441,- " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38077, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Muhtarom dan Suyatmi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19046MDR/5942/04/2019 tanggal 11 April 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit setiap bulan selama 36 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 11 April 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02028 atas nama Suyatmi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait menungaknya kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen terhadap Muhtarom dan Suyatmi. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani para Tergugat sah dan mengikat sesuai syarat perjanjian. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak melunasi kredit sesuai jadwal yang berakhir pada 11 April 2022, meskipun telah diberikan peringatan. Putusan ini dijatuhkan secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 80.343.441,- dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen terhadap Muhtarom dan Suyatmi. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani para Tergugat sah dan mengikat sesuai syarat perjanjian. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak melunasi kredit sesuai jadwal yang berakhir pada 11 April 2022, meskipun telah diberikan peringatan. Putusan ini dijatuhkan secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 80.343.441,- dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19046MDR/5942/04/2019 tanggal 11 April 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit setiap bulan selama 36 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 11 April 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02028 atas nama Suyatmi sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait menungaknya kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan kasih jaminan tanah ke bank, tapi saya berhenti bayar angsuran, apakah bank berhak jual tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16280, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan kecakapan hukum berdasarkan umur. Pertanyaan awam mengenai hak bank menjual jaminan tanah akibat wanprestasi tidak menyentuh isu kecakapan subjek hukum atau status umur penandatangan surat utang. Pasal ini tidak mengatur hak jaminan atau akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan bunga dan biaya akibat keterlambatan pembayaran (wanprestasi) dalam perikatan uang. Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, pasal ini hanya mengatur besaran ganti rugi/bunga, bukan hak dasar kreditur untuk mengeksekusi jaminan (tanah) atau dasar hukum pemenuhan prestasi berupa penyerahan objek jaminan. Isu utama pertanyaan adalah hak jual tanah, bukan perhitungan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam konteks pertanyaan, bank berhak menuntut pemenuhan perjanjian (termasuk eksekusi jaminan) hanya jika perjanjian utang-jamin tersebut sah secara hukum. Putusan mendukung relevansi pasal ini sebagai dasar untuk memastikan bahwa perjanjian pengakuan hutang dan jaminan yang ditandatangani adalah sah dan mengikat, yang merupakan prasyarat sebelum hak eksekusi jaminan dapat ditegakkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan. Sama seperti Pasal 330, pasal ini hanya relevan jika ada sengketa mengenai validitas tanda tangan karena faktor kecakapan (misalnya penandatangan masih anak-anak atau di bawah pengampuan). Pertanyaan awam tidak mengandung fakta atau isu mengenai ketidakcakapan penandatangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (batas waktu) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (seperti penipuan atau paksaan). Pertanyaan awam mengenai hak bank menjual tanah akibat tidak bayar angsuran tidak melibatkan tuntutan pembatalan perjanjian atau isu cacat kehendak, melainkan tuntutan pemenuhan prestasi (bayar utang/eksekusi jaminan)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18241, + "completion_tokens": 1293 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42d8bfcb20a8b34c1870181f8571e96bef26c140 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.848, + "query": 7.762, + "relevance": 75.229, + "total": 176.861 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34274, + "marked_chars": 34391 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34391, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] sebagai orang tua kandung kepada Pengadilan Negeri Pati untuk mengubah nama anak mereka yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Inti sengketa adalah permintaan perubahan nama anak dari GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI karena alasan kesehatan dan makna nama yang lebih baik. Para Pemohon meminta pengadilan menetapkan perubahan nama tersebut secara hukum dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbarui dokumen resmi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 23 Desember 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama GHAZY GUINANDRA GHOZALI yang lahir pada 20 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-27112019-0015.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI dalam Kartu Keluarga Nomor 3318152510190001.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama anak namun ditolak dan diharuskan mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI dengan alasan anak sering sakit-sakitan dan nama baru dianggap memiliki makna lebih baik.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah serta keterangan dua saksi pengasuh anak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan permohonan dikabulkan untuk seluruhnya dan memerintahkan perubahan nama anak menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] selaku orang tua kandung kepada Pengadilan Negeri Pati. Para Pemohon mendalilkan bahwa anak mereka, GHAZY GUINANDRA GHOZALI, yang lahir pada 20 Juli 2019, sering mengalami sakit-sakitan sehingga mereka ingin mengubah nama anak tersebut menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI agar memiliki makna yang lebih baik. Sebelumnya, Para Pemohon telah mencoba mengurus perubahan nama tersebut langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati namun ditolak karena memerlukan penetapan pengadilan. Para Pemohon mengajukan bukti surat identitas diri, dokumen kependudukan, serta kesaksian dari pengasuh anak untuk memperkuat dalilnya. Pengadilan Negeri Pati memeriksa permohonan tersebut dan menilai bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan perubahan nama anak secara hukum dari GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan perubahan tersebut dalam register kependudukan. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] selaku orang tua kandung kepada Pengadilan Negeri Pati. Para Pemohon mendalilkan bahwa anak mereka, GHAZY GUINANDRA GHOZALI, yang lahir pada 20 Juli 2019, sering mengalami sakit-sakitan sehingga mereka ingin mengubah nama anak tersebut menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI agar memiliki makna yang lebih baik. Sebelumnya, Para Pemohon telah mencoba mengurus perubahan nama tersebut langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati namun ditolak karena memerlukan penetapan pengadilan. Para Pemohon mengajukan bukti surat identitas diri, dokumen kependudukan, serta kesaksian dari pengasuh anak untuk memperkuat dalilnya. Pengadilan Negeri Pati memeriksa permohonan tersebut dan menilai bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan perubahan nama anak secara hukum dari GHAZY GUINANDRA GHOZALI menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan perubahan tersebut dalam register kependudukan. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 23 Desember 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama GHAZY GUINANDRA GHOZALI yang lahir pada 20 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-27112019-0015.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai GHAZY GUINANDRA GHOZALI dalam Kartu Keluarga Nomor 3318152510190001.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama anak namun ditolak dan diharuskan mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI dengan alasan anak sering sakit-sakitan dan nama baru dianggap memiliki makna lebih baik.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah serta keterangan dua saksi pengasuh anak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan permohonan dikabulkan untuk seluruhnya dan memerintahkan perubahan nama anak menjadi GAGAH GUINANDRA GHOZALI.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ditolak dinas kependudukan untuk ganti nama anak yang sering sakit, apakah saya bisa minta ke pengadilan agar namanya diubah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19286, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar (akta) jika terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain. Dalam konteks pertanyaan tentang penggantian nama anak, nama yang salah atau ingin diubah dianggap sebagai 'kesalahan' atau 'kekeliruan' dalam pencatatan sipil. Putusan secara eksplisit merujuk pada Pasal 13 sebagai alasan hukum yang memungkinkan permohonan penggantian nama diajukan ke pengadilan ketika upaya administratif ditolak atau diperlukan koreksi resmi." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa permohonan perbaikan atau penambahan akta hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Ini menjawab pertanyaan awam tentang 'apakah bisa minta ke pengadilan', dengan menegaskan bahwa pengadilan adalah lembaga yang berwenang menerima dan memutus permohonan tersebut setelah alasan cukup. Putusan menggunakan pasal ini untuk menetapkan yurisdiksi dan prosedur pengajuan permohonan ganti nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan pengadilan, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk mencatatkan pembetulan atau penambahan pada daftar yang sedang berjalan dan memberikan catatan pinggir pada akta. Ini relevan karena menjawab implikasi praktis dari pertanyaan: jika pengadilan mengabulkan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan secara administratif oleh Disdukcapil berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Meskipun putusan menyebutkan bukti surat, isu utama dalam sengketa ini adalah kewenangan pengadilan untuk mengubah nama (materiil/prosedural permohonan), bukan sengketa mengenai validitas atau kekuatan hukum antara akta asli dan salinannya. Pasal ini bersifat umum dalam pembuktian surat dan tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab apakah penggantian nama bisa dimintakan ke pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17782, + "completion_tokens": 1476 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_33_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_33_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e21a82fddcd6747658c29a9cfea017233635e5fd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_33_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_33_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.205, + "query": 6.533, + "relevance": 19.389, + "total": 93.153 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22800, + "marked_chars": 22864 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut \ntidak hadir di persidangan; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; \n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada \nPenggugat sejumlah Rp156.839.264,00 (seratus lima puluh enam juta \ndelapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat \nrupiah); \n5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek kendaraan \nbermotor yang menjadi jaminan hutang berupa 1 (satu) unit Mobil \nMerk/Type Daihatsu/Pick up Grandmax PU 1.5 ACPS, tahun 2022, \nNomor Rangka MHKP3FA1JNK002792, Nomor Mesin 2NRG884153, \nNomor Polisi K8435HS atas nama Agus Supriyanto, kepada Penggugat \ntanpa syarat apapun untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi \nhutang dan kewajiban Para Tergugat; \n6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam \nperkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp410.000,00 (empat \nratus sepuluh ribu rupiah); \n7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; \n \nDemikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh \nDian Herminasari, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, \nputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs in" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22864, + "frame": "PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pati menggugat Agus Supriyanto dan Siti Nur Istiani atas dugaan wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan fidusia. Penggugat menuntut pembayaran kerugian sebesar Rp156.839.264,00 serta penyerahan objek jaminan berupa mobil Daihatsu Grandmax untuk dilelang guna melunasi hutang. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Agus Supriyanto menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 045222212941 pada tanggal 13 September 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00603596.AH.05.01 Tahun 2022 telah diterbitkan untuk menjamin perjanjian pembiayaan tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan melalui Surat Somasi kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran mulai dari angsuran kedua pada tanggal 13 Januari 2023 hingga tanggal pengajuan gugatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kerugian yang diderita Penggugat dihitung sebesar Rp156.839.264,00 berdasarkan posisi tanggal 14 Juni 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS tahun 2022 atas nama Agus Supriyanto diserahkan kepada Penggugat untuk dilelang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini sengketa wanprestasi antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pati sebagai Penggugat melawan Agus Supriyanto dan Siti Nur Istiani sebagai Para Tergugat. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sehingga dianggap melepaskan hak untuk membantah dalil Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran mulai dari angsuran kedua pada tanggal 13 Januari 2023, meskipun telah diberikan peringatan melalui surat somasi. Berdasarkan bukti perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia, hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Para Tergugat dihukum membayar kerugian sebesar Rp156.839.264,00 dan menyerahkan objek jaminan berupa mobil Daihatsu Grandmax untuk dilelang guna memenuhi hutang, serta membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini sengketa wanprestasi antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pati sebagai Penggugat melawan Agus Supriyanto dan Siti Nur Istiani sebagai Para Tergugat. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sehingga dianggap melepaskan hak untuk membantah dalil Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran mulai dari angsuran kedua pada tanggal 13 Januari 2023, meskipun telah diberikan peringatan melalui surat somasi. Berdasarkan bukti perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia, hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Para Tergugat dihukum membayar kerugian sebesar Rp156.839.264,00 dan menyerahkan objek jaminan berupa mobil Daihatsu Grandmax untuk dilelang guna memenuhi hutang, serta membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Agus Supriyanto menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 045222212941 pada tanggal 13 September 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00603596.AH.05.01 Tahun 2022 telah diterbitkan untuk menjamin perjanjian pembiayaan tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan melalui Surat Somasi kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran mulai dari angsuran kedua pada tanggal 13 Januari 2023 hingga tanggal pengajuan gugatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kerugian yang diderita Penggugat dihitung sebesar Rp156.839.264,00 berdasarkan posisi tanggal 14 Juni 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Daihatsu Grandmax PU 1.5 ACPS tahun 2022 atas nama Agus Supriyanto diserahkan kepada Penggugat untuk dilelang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan kontrak beli mobil dan kasih jaminan, tapi kenapa harus bayar rugi besar dan mobilnya disita karena telat bayar angsuran?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10019, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini secara substantif menjawab pertanyaan awam mengenai alasan mengapa ia harus membayar rugi besar akibat keterlambatan pembayaran angsuran." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11485, + "completion_tokens": 938 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a1d887e392e33cc64c1e4fd7fe585dc802131f10 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.075, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 117.065, + "query": 6.773, + "relevance": 55.317, + "total": 179.23 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44929, + "marked_chars": 45046 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah \ndan patut; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para \nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 83527527/5950/06/21, tanggal \n14 Juni 2021; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak \nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang \nNomor: SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14Juni 2021; \n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat \nsebesar Rp128.116.712,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus enam \nbelas ribu tujuh ratus dua belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, \ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut \nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta \nmilik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan \natau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Langgenharjo \nKecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. \n02504/Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama \nRukayah, \ndengan \nluas \n2.174 \nm² \nberdasarkan \nSurat \nUkurNo. \n00981/Langgenharjo/2012 tanggal 07 Februari 2012, melalui lelang dengan \nperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) \nSemarang, untuk pelunasan hutang Para Tergugat; \n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung \nrenteng sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah); \nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Aris \nDwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pal" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45046, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Juwana I menggugat Sutrisno, Hartini, dan Rukayah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp128.116.712,- dan pelelangan agunan berupa tanah atas nama Rukayah jika pembayaran tidak dilakukan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Sutrisno dan Hartini menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 14 sebesar Rp3.150.400,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutrisno dan Hartini menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 02504 atas nama Rukayah untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rukayah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan kredit sebesar Rp100.000.000,- kepada Para Tergugat berdasarkan Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14 Juni 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga hingga tanggal 14 Maret 2023 terdapat tunggakan pokok Rp87.140.000,- dan tunggakan bunga Rp40.976.712,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2022, 16 Juli 2022, dan 11 November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Juwana I terhadap Sutrisno, Hartini, dan Rukayah. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- yang ditandatangani oleh Sutrisno dan Hartini pada 14 Juni 2021, dengan agunan berupa tanah atas nama Rukayah. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran selama masa kredit, yang dibuktikan dengan tiga surat peringatan yang dikirimkan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga mereka dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Sutrisno dan Hartini telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak terbantah. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat wanprestasi. Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp128.116.712,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat berupa tanah atas nama Rukayah akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan gugatan secara keseluruhan dikabulkan sebagian secara verstek." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Juwana I terhadap Sutrisno, Hartini, dan Rukayah. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- yang ditandatangani oleh Sutrisno dan Hartini pada 14 Juni 2021, dengan agunan berupa tanah atas nama Rukayah. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran selama masa kredit, yang dibuktikan dengan tiga surat peringatan yang dikirimkan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga mereka dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Sutrisno dan Hartini telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak terbantah. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat wanprestasi. Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp128.116.712,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat berupa tanah atas nama Rukayah akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan gugatan secara keseluruhan dikabulkan sebagian secara verstek.", + "facts": [ + { + "fact": "Sutrisno dan Hartini menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni 2021 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 14 sebesar Rp3.150.400,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutrisno dan Hartini menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 02504 atas nama Rukayah untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rukayah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan kredit sebesar Rp100.000.000,- kepada Para Tergugat berdasarkan Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14 Juni 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga hingga tanggal 14 Maret 2023 terdapat tunggakan pokok Rp87.140.000,- dan tunggakan bunga Rp40.976.712,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2022, 16 Juli 2022, dan 11 November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan istri sudah terima pinjaman bank tapi berhenti bayar angsuran, apakah tanah milik ibu saya yang jadi jaminan bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20825, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan perikatan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengaitkan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah milik pihak ketiga (ibu) sebagai jaminan umum, yang menjadi dasar hukum untuk proses eksekusi/lelang jika debitur wanprestasi. Ini menjawab inti pertanyaan tentang apakah jaminan bisa dilelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan berkewajiban membayar hutang, yang merupakan prasyarat sebelum jaminan dapat dieksekusi. Meskipun fokus utama pada eksekusi jaminan, dasar kewajiban membayar (wanprestasi) ini menopang alasan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa perjanjian mengikat para pihak. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat para pihak memiliki kekuatan mengikat, meskipun dibatasi oleh undang-undang (karena tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan karena menjadi dasar hukum mengapa klausul lelang dalam perjanjian tersebut dapat dipertimbangkan, meskipun pelaksanaannya mengikuti prosedur hukum acara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21059, + "completion_tokens": 1559 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ea0a8df45cf15acdf7b4ea326ad1d726ed9f1f3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.084, + "query": 2.89, + "relevance": 54.772, + "total": 112.788 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38822, + "marked_chars": 38939 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir di persidangan;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 57501/X/20 tanggal 17 Oktober 2020;\n4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsejumlah Rp43.104.998,00 (empat puluh tiga juta seratus empat ribu\nsembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka\nAgunan Para Tergugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi, Type\nFE447, Roda Empat, Tahun 2004, warna kuning Silver, Nomor Rangka\nMHMFE447E4R006227, Nomor Mesin 4D33-453183, dengan bukti\nkepemilikan berupa BPKB Nomor No C 95699571, Nomor Polisi H-1497-YW,\natas nama PT Pantjatunggal K M, dengan alamat Jl. Simongan No 98\nSemarang Barat, akan dilelang melalui lelang dengan perantaraan Kantor\nPelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang\nPara Tergugat;\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima\npuluh sembilan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Dian\nHerminasari, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Putusan\nmana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,\ndengan dibantu Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti\nHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38939, + "frame": "PT. BPR TAYU DUTA PERSADA menggugat IMAM MARZUKI dan RINA ISTIANAH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian kredit, pernyataan wanprestasi, pembayaran sisa hutang, dan penjualan agunan kendaraan melalui lelang jika hutang tidak dilunasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 57501/X/20 tanggal 17 Oktober 2020.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa satu unit kendaraan Merk Mitsubishi Type FE447 untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sesuai perjanjian.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Peringatan I, II, dan III yang diajukan sebagai bukti tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak ada aslinya.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR TAYU DUTA PERSADA terhadap IMAM MARZUKI dan RINA ISTIANAH. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian kredit yang menyangkut pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 dengan agunan kendaraan bermotor, di mana Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Surat Perjanjian Kredit sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Meskipun Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp94.314.300,00 yang mencakup pokok, bunga, dan denda, Hakim hanya mengabulkan tuntutan untuk pembayaran sisa hutang sebesar Rp43.104.998,00 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga, dengan menolak penghitungan denda dalam putusan akhir. Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta membayar biaya perkara, dengan ketentuan bahwa agunan kendaraan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR TAYU DUTA PERSADA terhadap IMAM MARZUKI dan RINA ISTIANAH. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian kredit yang menyangkut pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 dengan agunan kendaraan bermotor, di mana Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Hakim menetapkan bahwa Surat Perjanjian Kredit sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Meskipun Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp94.314.300,00 yang mencakup pokok, bunga, dan denda, Hakim hanya mengabulkan tuntutan untuk pembayaran sisa hutang sebesar Rp43.104.998,00 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga, dengan menolak penghitungan denda dalam putusan akhir. Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta membayar biaya perkara, dengan ketentuan bahwa agunan kendaraan akan dilelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 57501/X/20 tanggal 17 Oktober 2020.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa satu unit kendaraan Merk Mitsubishi Type FE447 untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sesuai perjanjian.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Peringatan I, II, dan III yang diajukan sebagai bukti tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak ada aslinya.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit mobil tapi dituntut bayar sisa hutang, apakah benar saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12095, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Meskipun putusan menyebutkan adanya agunan (kendaraan), sengketa utama dalam pertanyaan adalah apakah debitur masih berkewajiban membayar sisa hutang setelah klaim telah dibayar (wanprestasi vs pembayaran). Pasal 1131 tidak mengatur syarat pembebasan utang akibat pembayaran atau akibat hukum wanprestasi itu sendiri, melainkan hanya status harta sebagai jaminan. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini tidak dikutip sebagai dasar hukum untuk menentukan kewajiban pembayaran sisa hutang, melainkan hanya konteks agunan. Oleh karena itu, hubungannya dengan inti pertanyaan (kewajiban bayar vs status bayar) bersifat prosedural/jaminan, bukan substantif untuk menjawab apakah 'saya harus bayar' setelah klaim pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika tidak memenuhi kewajibannya. Pertanyaan awam menyangkut sengketa wanprestasi (dituntut bayar sisa hutang padahal klaim sudah bayar). Pasal 1239 adalah dasar hukum substantif yang digunakan hakim dalam putusan untuk menyatakan bahwa karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi), maka ia wajib membayar sisa hutang (biaya, bunga, dll). Isi pasal ini langsung menjawab kerangka hukum mengapa seseorang yang dianggap wanprestasi tetap harus membayar, sehingga relevan secara substantif dengan pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17172, + "completion_tokens": 1045 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3a6cbe49b97363bbbf7bc1d96481a227b0afbb8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_34_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.095, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 113.759, + "query": 13.344, + "relevance": 42.392, + "total": 169.59 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51326, + "marked_chars": 51488 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat telah\ndipanggil secarah sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;\n2.\nMenyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat\nI,II,III,IV,V,VI \ndan Turut Tergugat (Verstek);\n3.\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;\n4.\nMenyatakan PERJANJIAN JUAL BELI TANAH SAWAH yang\nditanda tangani oleh SUWARTI (S.WARTI) (Tergugat II) istri SAHID\n(Alm.) , MARMIATI (Penggugat) istri SUPRIYANTO dengan saksi -saksi\nPARNO, TOHAR, SUTARMAN, serta diketahui kepala Desa Sugiharjo sah\nmenurut hukum;\n5.\nMenyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum;\n6.\nMenyatakan Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah\ndengan sertifikat nomor sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 dengan\nbatas-batas :\nUtara \n: Tohar / Sastro endar;\nTimur \n: sungai silugonggo;\nSelatan \n: Parno / Parinah Parno;\nBarat \n: Desa Dengkek;\n7.\nMenghukum Para Tergugat untuk turut memperlancar proses balik\nnama dari nama Tergugat I ke Penggugat;\n8.\nMenghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap ini\nPutusan ini;\nHal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepani" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51488, + "frame": "Penggugat [Marmiati] menggugat Tergugat I [Achamat Daefani Bin Hadji Abdoeldjalil], Tergugat II [Suwarti], Tergugat III-VI, dan Turut Tergugat [Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati] terkait sengketa balik nama sertifikat tanah sawah yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, lalu oleh Tergugat II kepada Penggugat, namun tidak disertai proses balik nama di BPN. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian jual beli tersebut, menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Penggugat berhak atas tanah, serta memerintahkan para Tergugat memperlancar proses balik nama dan membayar ganti rugi. Perkara diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Terdapat tanah sawah seluas 2760 m2 di Desa Sugiharjo dengan sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 atas nama Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil menjual tanah tersebut kepada Suwarti sekitar tahun 1970 tanpa disertai proses balik nama sertifikat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suwarti menjual tanah tersebut kepada Marmiati melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani kedua pihak, disaksikan, dan diketahui Kepala Desa Sugiharjo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 diserahkan oleh Suwarti kepada Marmiati pada saat terjadinya jual beli.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Marmiati dan suaminya telah menggarap tanah tersebut selama kurang lebih 10 tahun sejak pembelian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada yang keberatan atas jual beli tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil dan Suwarti tidak segera melakukan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan balik nama sertifikat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 menjadi atas namanya karena keberadaan Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil diperlukan oleh BPN.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,- dan kerugian imateril sebesar Rp100.000.000,- akibat kesulitan balik nama dan pencarian ahli waris.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Marmiati] mengajukan gugatan untuk memperlancar proses balik nama sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 atas tanah sawah di Desa Sugiharjo yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat I [Achamat Daefani Bin Hadji Abdoeldjalil], dijual kepada Tergugat II [Suwarti] sekitar tahun 1970, dan kemudian dijual kembali oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tahun 2013. Sengketa muncul karena proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional terhambat akibat tidak diketahuinya keberadaan Tergugat I dan ahli warisnya, serta tidak dilakukannya jual beli dihadapan pejabat yang berwenang oleh Tergugat I dan Tergugat II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menyatakan sah perjanjian jual beli antara Tergugat II dan Penggugat, serta menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak segera memproses balik nama. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II memperlancar proses balik nama serta menyatakan putusan dapat menjadi dasar balik nama di BPN setelah berkekuatan hukum tetap, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan imateril karena tidak ada bukti kerugian yang diajukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Marmiati] mengajukan gugatan untuk memperlancar proses balik nama sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 atas tanah sawah di Desa Sugiharjo yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat I [Achamat Daefani Bin Hadji Abdoeldjalil], dijual kepada Tergugat II [Suwarti] sekitar tahun 1970, dan kemudian dijual kembali oleh Tergugat II kepada Penggugat pada tahun 2013. Sengketa muncul karena proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional terhambat akibat tidak diketahuinya keberadaan Tergugat I dan ahli warisnya, serta tidak dilakukannya jual beli dihadapan pejabat yang berwenang oleh Tergugat I dan Tergugat II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menyatakan sah perjanjian jual beli antara Tergugat II dan Penggugat, serta menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak segera memproses balik nama. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II memperlancar proses balik nama serta menyatakan putusan dapat menjadi dasar balik nama di BPN setelah berkekuatan hukum tetap, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan imateril karena tidak ada bukti kerugian yang diajukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Terdapat tanah sawah seluas 2760 m2 di Desa Sugiharjo dengan sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 atas nama Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil menjual tanah tersebut kepada Suwarti sekitar tahun 1970 tanpa disertai proses balik nama sertifikat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suwarti menjual tanah tersebut kepada Marmiati melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani kedua pihak, disaksikan, dan diketahui Kepala Desa Sugiharjo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 diserahkan oleh Suwarti kepada Marmiati pada saat terjadinya jual beli.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Marmiati dan suaminya telah menggarap tanah tersebut selama kurang lebih 10 tahun sejak pembelian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada yang keberatan atas jual beli tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil dan Suwarti tidak segera melakukan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan balik nama sertifikat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1967 menjadi atas namanya karena keberadaan Achamat Daefani bin Hadji Abdoeldjalil diperlukan oleh BPN.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,- dan kerugian imateril sebesar Rp100.000.000,- akibat kesulitan balik nama dan pencarian ahli waris.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah sawah dari Suwarti dan bayar lunas, tapi kenapa proses balik nama sertifikat ke nama saya terhambat karena pemilik lama dan ahli warisnya tidak diketahui?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23675, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1333 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1333: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit menguji apakah perjanjian jual beli antara Suwarti dan Penggugat memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang) untuk menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum. Sahnya perjanjian ini adalah dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan mengapa Penggugat berhak atas tanah dan mengapa Tergugat berkewajiban memperlancar balik nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat 'pokok persoalan tertentu' dalam perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini untuk membuktikan bahwa objek jual beli (tanah sawah dengan spesifikasi persil, luas, dan batas-batas) telah ditentukan dengan jelas dalam surat perjanjian. Ini merupakan bagian dari pengujian syarat sahnya perjanjian jual beli yang menjadi inti sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1333 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23750, + "completion_tokens": 1422 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5d3e8d425ca593149f10f1cbf1a932076eef8eb3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.087, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.323, + "query": 4.858, + "relevance": 57.92, + "total": 166.188 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50637, + "marked_chars": 50772 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para \nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK191015FD/8175/10/2019 \ntanggal 17 Oktober 2019; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat \nUmum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia \n(Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat ; \n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa \nMenjual Agunan tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah ditandatangani \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Pti \n \nPara Tergugat ; \n5. Menyatakan \ndemi \nhukum \nperbuatan \nPara \nTergugat \ntelah \nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada \nSurat Pengakuan Hutang Nomor : PK191015FD/8175/10/2019 tanggal 17 \nOktober 2019 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50772, + "frame": "Pengugat, yang merupakan perwakilan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri yang menerima kredit. Sengketa inti adalah wanprestasi Tergugat karena tidak membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang. Pengugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang beserta eksekusi lelang agunan jika tidak dibayar.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK191015FD/8175/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat berdasarkan kwitansi tanggal 17 Oktober 2019.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01401 atas nama Gondowati (Tergugat II) sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari tahun 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk menagih pembayaran angsuran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat pada posisi tanggal 4 November 2022 sebesar Rp149.348.623,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp119.791.600,- dan tunggakan bunga Rp29.557.023,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui belum mempunyai dana untuk menyelesaikan kewajiban dan meminta keringanan kepada Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat, sebagai perwakilan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Oktober 2019 dengan jangka waktu 48 bulan, serta menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Tergugat II dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Januari 2022, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Para Tergugat menjawab bahwa mereka belum memiliki dana untuk melunasi hutang dan meminta keringanan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Pengadilan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, menyatakan sah perjanjian dan surat kuasa, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp149.348.623,- dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat, sebagai perwakilan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 17 Oktober 2019 dengan jangka waktu 48 bulan, serta menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Tergugat II dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Januari 2022, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Para Tergugat menjawab bahwa mereka belum memiliki dana untuk melunasi hutang dan meminta keringanan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Pengadilan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, menyatakan sah perjanjian dan surat kuasa, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp149.348.623,- dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK191015FD/8175/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat berdasarkan kwitansi tanggal 17 Oktober 2019.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01401 atas nama Gondowati (Tergugat II) sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari tahun 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk menagih pembayaran angsuran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat pada posisi tanggal 4 November 2022 sebesar Rp149.348.623,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp119.791.600,- dan tunggakan bunga Rp29.557.023,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui belum mempunyai dana untuk menyelesaikan kewajiban dan meminta keringanan kepada Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan kasih tanah sebagai jaminan, tapi sekarang tidak bisa bayar cicilan dan sudah dapat surat peringatan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18737, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah yang diberikan tanpa Hak Tanggungan sebagai jaminan umum, yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pelunasan hutang melalui eksekusi terhadap harta Tergugat. Ini menjawab substansi pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari pemberian jaminan tanah saat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok, bunga, dan biaya) akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Putusan secara eksplisit merujuk pada pasal ini untuk membenarkan tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar sisa hutang beserta bunganya. Ini relevan karena menjawab pertanyaan tentang kewajiban pembayaran yang harus dilakukan setelah gagal bayar cicilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan batasannya. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat para pihak sah dan mengikat, meskipun tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung (parate executie) karena tidak berupa Hak Tanggungan. Ini relevan karena menjelaskan kekuatan hukum dari klausul jaminan yang disepakati dalam surat pengakuan hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22442, + "completion_tokens": 1412 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f255e3f8a99ec5157fdf16bd51b5ff8a8f213285 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_35_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.949, + "query": 11.907, + "relevance": 31.723, + "total": 99.599 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32446, + "marked_chars": 32554 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32554, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pati BRI Unit Angkatan Lor menggugat Arif Cahyono, Ambartini, Basiran, dan Lasinah terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang. Penggugat meminta pernyataan sah dokumen perjanjian, penghukuman pembayaran sisa hutang, dan hak penjualan agunan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah Para Tergugat melunasi tunggakan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01304 atas nama Basiran untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai jadwal yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Para Tergugat telah melunasi seluruh tunggakan utangnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat empat tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang yang melibatkan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- dengan agunan berupa tanah milik Tergugat III. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat I dan II tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah menerima peringatan dari bank. Namun, pada persidangan tanggal 16 Mei 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh tunggakan utangnya. Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga perkara dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah bank, menggugat empat tergugat atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang yang melibatkan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- dengan agunan berupa tanah milik Tergugat III. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat I dan II tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah menerima peringatan dari bank. Namun, pada persidangan tanggal 16 Mei 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh tunggakan utangnya. Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga perkara dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01304 atas nama Basiran untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sesuai jadwal yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Para Tergugat telah melunasi seluruh tunggakan utangnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lunasi utang kredit ke bank, tapi kenapa dulu saya digugat karena tidak bayar angsuran?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7346, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan, yang merupakan prinsip dasar eksekusi harta. Namun, pertanyaan awam berkaitan dengan fakta bahwa utang telah dilunasi (pemadaman perikatan) dan alasan di balik gugatan sebelumnya. Pasal 1131 tidak mengatur tentang akibat hukum dari pelunasan utang, pembuktian pembayaran, atau alasan mengapa gugatan diajukan meskipun utang sudah lunas. Isu utamanya adalah pemadaman perikatan (biasanya diatur dalam pasal-pasal tentang pembayaran/pelunasan seperti Pasal 1338 atau 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum jika bank salah tagih, atau sekadar fakta pembayaran), bukan status jaminan harta debitur. Oleh karena itu, tidak ada hubungan substantif langsung dengan inti pertanyaan tentang status pelunasan dan alasan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13762, + "completion_tokens": 891 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e26b4952365eb5c6cc10227aaa153a93726e776 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.723, + "query": 4.137, + "relevance": 28.127, + "total": 134.004 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28218, + "marked_chars": 28308 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara\nsah dan patut;\n2.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan\nverstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22\ntanggal 22/07/2022; \n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani tergugat I dan tergugat II;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22 tanggal\n22/07/2022;\n6.\nMenghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp. 240.657.100,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh\ntujuh ribu seratus rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I dan\ntergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik tergugat I dan tergugat\nII dilelang untuk melunasi hutang tersebut;\n7.\nMembebankan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);\nHalaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang term" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28308, + "frame": "Penggugat [NAMA_PERUSAHAAN] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang, dengan tuntutan pelunasan hutang secara seketika dan sekaligus serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22 tanggal 22 Juli 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan kredit sebesar Rp 250.000.000,- kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan dua sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Tergugat sebagai agunan jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai jadwal yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat dinyatakan macet dengan total tunggakan sebesar Rp 36.717.208,- per tanggal 18 April 2024, yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_PERUSAHAAN] mengajukan gugan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 22 Juli 2022 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan, serta menyerahkan dua sertifikat Hak Milik dan Surat Kuasa Menjual Agunan sebagai jaminan. Gugatan ini didasari oleh ketidakmampuan Tergugat membayar angsuran kredit sejak awal masa kredit, yang telah dibuktikan dengan serangkaian surat peringatan dari Penggugat. Berdasarkan bukti surat yang diajukan dan ketidakhadiran para Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara patut, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek. Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan menghukum para Tergugat untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp 240.657.100,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_PERUSAHAAN] mengajukan gugan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 22 Juli 2022 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan, serta menyerahkan dua sertifikat Hak Milik dan Surat Kuasa Menjual Agunan sebagai jaminan. Gugatan ini didasari oleh ketidakmampuan Tergugat membayar angsuran kredit sejak awal masa kredit, yang telah dibuktikan dengan serangkaian surat peringatan dari Penggugat. Berdasarkan bukti surat yang diajukan dan ketidakhadiran para Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara patut, Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek. Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan menghukum para Tergugat untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp 240.657.100,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22 tanggal 22 Juli 2022 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan kredit sebesar Rp 250.000.000,- kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan dua sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Tergugat sebagai agunan jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai jadwal yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat dinyatakan macet dengan total tunggakan sebesar Rp 36.717.208,- per tanggal 18 April 2024, yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi kenapa saya harus bayar sisa hutang sekaligus kalau saya cuma telat bayar angsuran?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28218, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa pengagunan (sertifikat rumah) tidak serta merta membebaskan debitur dari kewajiban membayar sisa hutang secara tunai; debitur tetap bertanggung jawab secara pribadi atas sisa utang tersebut, dan harta lainnya (termasuk agunan) dapat dieksekusi jika pembayaran tunai tidak dilakukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19418, + "completion_tokens": 1137 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..70834539c92b72472909b2bd5411f7cd666a70e9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,128 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_36_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.328, + "query": 9.931, + "relevance": 48.291, + "total": 113.572 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35129, + "marked_chars": 35237 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 109210597/5953/12/23\ntanggal 20 Desember 2023; \nHal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I/Pemilik Agunan;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : 109210597/5953/12/23 tanggal 20 Desember 2023;\n5. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh\n \nsisa\n \nhutang/kreditnya\n \nkepada\n \nPenggugat\n \nsebesar\nRp127.534.926,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat\nribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);\n6. Memberikan hak kep" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35237, + "frame": "PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor menggugat Radiyo atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini meminta pernyataan sah dokumen perjanjian, penetapan wanprestasi, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp127.534.926,-, serta hak penjualan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat pada tanggal 20 Desember 2023 dengan jumlah pokok Rp100.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sepakat menyerahkan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00883 atas nama Tergugat I kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang sehingga memiliki sisa kewajiban melunasi hutang sebesar Rp127.534.926,- kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah diberikan peringatan oleh Penggugat melalui Surat Peringatan I, II, dan III, namun Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran kewajiban hutangnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor terhadap Radiyo. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah menerima kredit sebesar Rp100.000.000,- pada 20 Desember 2023 dan sepakat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00883 sebagai jaminan. Berdasarkan bukti rekening koran dan pay off, hakim menemukan bahwa Tergugat I tidak melunasi hutang sehingga tersisa kewajiban sebesar Rp127.534.926,-. Meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan, Tergugat I tetap tidak membayar, sehingga dinyatakan lalai dan melakukan wanprestasi. Putusan menghukum Tergugat I membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak ditunaikan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor terhadap Radiyo. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah menerima kredit sebesar Rp100.000.000,- pada 20 Desember 2023 dan sepakat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00883 sebagai jaminan. Berdasarkan bukti rekening koran dan pay off, hakim menemukan bahwa Tergugat I tidak melunasi hutang sehingga tersisa kewajiban sebesar Rp127.534.926,-. Meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan, Tergugat I tetap tidak membayar, sehingga dinyatakan lalai dan melakukan wanprestasi. Putusan menghukum Tergugat I membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak ditunaikan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat pada tanggal 20 Desember 2023 dengan jumlah pokok Rp100.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sepakat menyerahkan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00883 atas nama Tergugat I kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang sehingga memiliki sisa kewajiban melunasi hutang sebesar Rp127.534.926,- kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah diberikan peringatan oleh Penggugat melalui Surat Peringatan I, II, dan III, namun Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran kewajiban hutangnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pinjaman bank, tapi sampai sekarang belum lunas juga dan sudah diperingati berkali-kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35129, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang sertifikat rumah sebagai jaminan pinjaman yang belum lunas, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta tersebut dapat digugat atau dieksekusi oleh bank untuk melunasi hutang, sebagaimana ditegakkan dalam putusan yang mengabulkan hak eksekusi agunan berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu adanya keadaan lalai (in gebreke stellen). Pertanyaan menyebutkan debitur sudah 'diperingati berkali-kali', yang merupakan bentuk pernyataan lalai sesuai pasal ini. Pemenuhan unsur lalai ini adalah kunci untuk menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi sehingga hak bank untuk mengeksekusi agunan atau menuntut pelunasan muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian, biaya, dan bunga. Dalam pertanyaan, hutang belum lunas dan ada unsur bunga/keterlambatan. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum tuntutan pelunasan pokok, bunga, dan biaya yang timbul akibat ketidaklunasan pinjaman tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22765, + "completion_tokens": 1021 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bab7377086e3c5ae962a8f8cf23aa3aebe7e98f7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.359, + "query": 10.994, + "relevance": 65.782, + "total": 176.173 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49504, + "marked_chars": 49657 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94740862/5939/02/22\ntanggal 11 Agustus 2022 ; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor: 94740862/5939/02/22 tanggal 11 Agustus 2022 ;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat\nsebesar Rp. 156.300.816,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus\nribu delapan ratus enam belas rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Sertifikat Hak\nMilik No.01785 Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati\nProvinsi Jawa Tengah atas nama PARTI, sebagaimana tercatat dalam\nberupa SHM No. 01785 Desa Karangrejo Kecamatan Juwana,\nKabupaten Pati, luas 314 m2 atas nama PARTI, Surat Ukur Nomor :\n00906/Karangrejo/2014 tertanggal 26-11-2014 melalui lelang dengan\nperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang\n(KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat ;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;\nHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49657, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana II menggugat Parti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandai dengan Surat Pengakuan Hutang, dengan tuntutan pelunasan sisa hutang dan eksekusi agunan. Gugatan ini diajukan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum pembayaran sisa hutang, serta memerintahkan pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Parti menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Agustus 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti berjanji membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 7.407.300 setiap tanggal 11 setiap bulan selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti menyerahkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti menandatangani surat kuasa untuk menjual agunan kepada Penggugat apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga sejak jatuh tempo.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Parti pada tanggal 5 Februari 2024, 21 Februari 2024, dan 1 Maret 2024 terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat hingga tanggal 11 April 2024 terdiri dari tunggakan pokok pinjaman sebesar Rp. 141.543.822 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 14.756.994 dengan total Rp. 156.300.816.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan berupa tanah dan bangunan tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga statusnya merupakan jaminan umum.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan selama persidangan berlangsung.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian terhadap Tergugat dalam perkara kredit mikro. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Hutang, sehingga dinyatakan sah dan mengikatnya surat tersebut serta kewajiban Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 156.300.816 secara seketika dan sekaligus lunas. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang menjadi agunan dapat dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan selama persidangan, sehingga pelaksanaan eksekusi mengikuti prosedur hukum acara perdata biasa. Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian terhadap Tergugat dalam perkara kredit mikro. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Hutang, sehingga dinyatakan sah dan mengikatnya surat tersebut serta kewajiban Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 156.300.816 secara seketika dan sekaligus lunas. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang menjadi agunan dapat dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan selama persidangan, sehingga pelaksanaan eksekusi mengikuti prosedur hukum acara perdata biasa. Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Parti menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Agustus 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti berjanji membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 7.407.300 setiap tanggal 11 setiap bulan selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti menyerahkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti menandatangani surat kuasa untuk menjual agunan kepada Penggugat apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parti tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga sejak jatuh tempo.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Parti pada tanggal 5 Februari 2024, 21 Februari 2024, dan 1 Maret 2024 terkait ketidaklunasan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat hingga tanggal 11 April 2024 terdiri dari tunggakan pokok pinjaman sebesar Rp. 141.543.822 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 14.756.994 dengan total Rp. 156.300.816.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan berupa tanah dan bangunan tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga statusnya merupakan jaminan umum.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan selama persidangan berlangsung.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi kenapa saya masih harus bayar sisa hutang pinjaman mikro yang sudah lewat jatuh tempo?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20821, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan sertifikat yang diserahkan Tergugat sebagai 'jaminan umum' karena tidak dibebani Hak Tanggungan. Hal ini substantif menjawab pertanyaan awam mengenai hubungan antara penyerahan sertifikat sebagai jaminan dengan kewajiban membayar sisa hutang, yaitu bahwa penyerahan jaminan tidak membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran pokok hutang, melainkan hanya menjadi objek eksekusi jika wanprestasi terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok hutang dan bunga) yang belum dipenuhi. Putusan secara eksplisit merujuk pada pasal ini untuk membebankan kewajiban pembayaran sisa hutang (Rp 156.300.816,-) kepada Tergugat karena telah lalai memenuhi kewajibannya. Ini langsung menjawab inti pertanyaan mengapa sisa hutang harus tetap dibayar meskipun jaminan telah diserahkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa klausul dalam Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang disepakati para pihak memiliki kekuatan mengikat, namun pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum (seperti kewajiban melalui lelang jika tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan karena menjadi dasar hukum mengapa perjanjian hutang tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai isi surat pengakuan hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22545, + "completion_tokens": 1398 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9c3ee1c87189a161046bacf4eb3181589240e32 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_37_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.546, + "query": 7.788, + "relevance": 69.848, + "total": 170.219 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27933, + "marked_chars": 28014 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28014, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dalam Akta Perkawinan karena terdapat kesalahan penulisan nama. Sengketa ini bersifat permohonan perdata untuk perbaikan data administrasi kependudukan. Pemohon meminta agar nama dalam Akta Perkawinan diubah dari nama lama menjadi nama yang sesuai dengan dokumen identitas lainnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Teguh Sutono dan anak kandung dari Sagiman dan Nyarni.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Perkawinan Nomor 01/2004 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 05 Februari 2004 dengan tertulis nama mempelai wanita SULASMI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang memuat nama HENRIKA SULASNI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua orang anak kandung, yaitu Stefanus Satria Alfarino dan Fransiska Leoni Derosa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak pernah terlibat dalam perbuatan melanggar hukum pidana maupun perdata.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Teguh Sutono adalah suami yang sah dari Pemohon.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Mujiyanto dan Saksi Eko Budi Utomo memberikan keterangan bahwa nama Pemohon adalah HENRIKA SULASNI dan terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/2004 dari SULASMI menjadi HENRIKA SULASNI.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Perkawinan Nomor 01/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang. Pemohon dalilkan bahwa nama mempelai wanita dalam akta tersebut tertulis sebagai SULASMI, sedangkan nama yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran adalah HENRIKA SULASNI. Pemohon mendalilkan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menyamakan data diri dengan dokumen identitas lainnya serta untuk kepentingan administrasi pensiun dan pendidikan anak. Pemohon juga mendalilkan tidak memiliki tanggungan hukum pidana maupun perdata. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat dan keterangan dari dua orang saksi yang membenarkan nama Pemohon adalah HENRIKA SULASNI serta adanya kesalahan penulisan pada akta perkawinan. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya karena terbukti adanya kesalahan penulisan nama dalam akta perkawinan, sehingga Pemohon diizinkan membetulkan nama dari SULASMI menjadi HENRIKA SULASNI dan diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan pembetulan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta Perkawinan Nomor 01/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang. Pemohon dalilkan bahwa nama mempelai wanita dalam akta tersebut tertulis sebagai SULASMI, sedangkan nama yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran adalah HENRIKA SULASNI. Pemohon mendalilkan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menyamakan data diri dengan dokumen identitas lainnya serta untuk kepentingan administrasi pensiun dan pendidikan anak. Pemohon juga mendalilkan tidak memiliki tanggungan hukum pidana maupun perdata. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat dan keterangan dari dua orang saksi yang membenarkan nama Pemohon adalah HENRIKA SULASNI serta adanya kesalahan penulisan pada akta perkawinan. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya karena terbukti adanya kesalahan penulisan nama dalam akta perkawinan, sehingga Pemohon diizinkan membetulkan nama dari SULASMI menjadi HENRIKA SULASNI dan diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan pembetulan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Teguh Sutono dan anak kandung dari Sagiman dan Nyarni.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Perkawinan Nomor 01/2004 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 05 Februari 2004 dengan tertulis nama mempelai wanita SULASMI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang memuat nama HENRIKA SULASNI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua orang anak kandung, yaitu Stefanus Satria Alfarino dan Fransiska Leoni Derosa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak pernah terlibat dalam perbuatan melanggar hukum pidana maupun perdata.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Teguh Sutono adalah suami yang sah dari Pemohon.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Mujiyanto dan Saksi Eko Budi Utomo memberikan keterangan bahwa nama Pemohon adalah HENRIKA SULASNI dan terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/2004 dari SULASMI menjadi HENRIKA SULASNI.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa nama saya di akta nikah salah tulis jadi SULASMI padahal KTP dan akta lahir saya HENRIKA SULASNI?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12133, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara langsung mengatur dasar hukum untuk perbaikan akta apabila terdapat 'kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain' dalam akta yang telah dibukukan. Dalam pertanyaan, masalah utamanya adalah adanya kesalahan penulisan nama (SULASMI vs HENRIKA SULASNI) yang merupakan kekeliruan substantif. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan fakta kesalahan penulisan nama dengan Pasal 13 sebagai alasan pembetulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat prosedural substantif, yaitu bahwa permohonan perbaikan akta harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat daftar tersebut diselenggarakan. Hal ini relevan karena menjawab 'bagaimana' atau 'ke mana' pertanyaan tersebut harus diselesaikan secara hukum, yang merupakan bagian integral dari mekanisme perbaikan akta yang diminta pemohon." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari keputusan pengadilan, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk mencatatkan pembetulan dalam register dan margin akta. Ini relevan karena menjelaskan konsekuensi hukum dari pengabulan permohonan perbaikan nama, yaitu bagaimana status nama yang benar (HENRIKA SULASNI) akan secara resmi tercatat dalam dokumen sipil setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Meskipun putusan menggunakan bukti kutipan akta, Pasal 1888 tidak mengatur substansi hak untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama (kekeliruan), melainkan hanya aturan teknis pembuktian dokumen. Masalah inti pertanyaan adalah kesalahan materiil (nama), bukan sengketa mengenai keaslian atau kecocokan dokumen bukti." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13583, + "completion_tokens": 1408 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_38_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_38_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d8aa31f2766877b3dc256f6149746cd8d49fc1f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_38_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_38_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.657, + "query": 4.366, + "relevance": 35.557, + "total": 139.61 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35023, + "marked_chars": 35122 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; \n2. Menyatakan Para Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat sebesar \nRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimaksud dalam Akta Pengakuan \nHutang Nomor: 135 tertanggal 20 Juni 2023 pada Kantor Notaris \nYOGASWARA WURYANDANU, SH., M.Kn. ; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mengangsur \n/ melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan \nWanprestasi ; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat \nsebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara seketika dan \nsekaligus ; \n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga \ndan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, \ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan \nkerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang \nberupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik atas nama: PIPIT \nHANDAYANI Nomor: 01012 Terletak di Desa: Karangsari Kecamatan: \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35122, + "frame": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) menggugat Sirojul Umam dan Pipit Handayani atas wanprestasi karena tidak melunasi hutang sebesar Rp70.000.000,- yang dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah milik Pipit Handayani. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran hutang pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus, serta menjual objek jaminan melalui pelelangan umum jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui hutang kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 135 tanggal 20 Januari 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 135 untuk membayar pokok hutang selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan atau angsuran sejak terakhir membayar pada tanggal 30 Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 April 2022, 25 Mei 2022, dan 13 Juni 2022 yang tidak diindahkan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah seluas 302 m² atas nama Pipit Handani sebagai jaminan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan maupun bukti surat maupun saksi dalam persidangan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) mengajukan gugatan sederhana terhadap Sirojul Umam dan Pipit Handayani yang menuntut pembayaran hutang akibat wanprestasi. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 135 tanggal 20 Januari 2021 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp60.000.000,- paling lambat tanggal 20 Januari 2023. Para Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah milik Pipit Handani sebagai jaminan. Penggugat menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sejak 30 Desember 2022 dan mengabaikan tiga surat peringatan yang dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti, maupun saksi. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan seluruh gugatan, termasuk pernyataan hutang sebesar Rp70.000.000,- yang mencakup pokok, bunga, dan denda, serta memerintahkan pembayaran seketika dan sekaligus dengan ketentuan objek jaminan dapat dilelang jika pembayaran tidak ditunaikan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) mengajukan gugatan sederhana terhadap Sirojul Umam dan Pipit Handayani yang menuntut pembayaran hutang akibat wanprestasi. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 135 tanggal 20 Januari 2021 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp60.000.000,- paling lambat tanggal 20 Januari 2023. Para Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah milik Pipit Handani sebagai jaminan. Penggugat menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sejak 30 Desember 2022 dan mengabaikan tiga surat peringatan yang dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti, maupun saksi. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan seluruh gugatan, termasuk pernyataan hutang sebesar Rp70.000.000,- yang mencakup pokok, bunga, dan denda, serta memerintahkan pembayaran seketika dan sekaligus dengan ketentuan objek jaminan dapat dilelang jika pembayaran tidak ditunaikan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui hutang kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 135 tanggal 20 Januari 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 135 untuk membayar pokok hutang selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan atau angsuran sejak terakhir membayar pada tanggal 30 Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 April 2022, 25 Mei 2022, dan 13 Juni 2022 yang tidak diindahkan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah seluas 302 m² atas nama Pipit Handani sebagai jaminan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan maupun bukti surat maupun saksi dalam persidangan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah janji bayar hutang ke bank tapi berhenti bayar dan tidak peduli surat peringatan, apakah tanah jaminan saya bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12331, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (wanprestasi), yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pengguna telah 'berhenti bayar' dan 'tidak peduli surat peringatan' (yang merupakan bentuk pemanggilan/penagihan atau peringatan lalai). Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memberikan akibat hukum berupa kewajiban membayar serta pelaksanaan jaminan (lelang) untuk melunasi hutang. Jadi, pasal ini substantif menjawab apakah akibat hukum dari kelalaian tersebut dapat memicu eksekusi jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15941, + "completion_tokens": 1084 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..189dee4326c7a5741d89984322e426b3bab2f502 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.48, + "query": 3.099, + "relevance": 28.862, + "total": 108.468 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26226, + "marked_chars": 26298 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada \nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 93367824/5953/06/22 \ntanggal 17 Juni 2022; \n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman \nkepada Penggugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh \njuta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar \nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada \nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat yaitu tanah berikut \nbangunan yang terletak di di Desa Angkatan Lor, Kecamatan \nTambakromo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat \nHak Milik (SHM) No. 02044 Desa Angkatan Lor, atas nama \nSutambah, dengan luas 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) m2, \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 8\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 9 dari 9 Putusan Nomor 39/Pdt.G.S/20" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26298, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Unit Angkatan Lor menggugat Kasman dan Sutambah atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit yang tidak dipenuhi pembayarannya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan pelaksanaan lelang agunan tanah untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Sutambah sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sejak bulan Maret 2023 hingga gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya sita jaminan atas tanah agunan dalam perkara ini.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga hingga masa kontrak perjanjian berakhir pada tahun 2027.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian setelah memeriksa sengketa wanprestasi antara bank sebagai kreditur terhadap Kasman dan Sutambah sebagai debitur. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak Maret 2023. Namun, gugatan mengenai sah dan berharga sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sita selama pemeriksaan persidangan. Selain itu, tuntutan bunga hingga akhir kontrak ditolak karena dianggap tidak adil mengingat gugatan diajukan jauh sebelum masa kontrak berakhir. Pengadilan akhirnya memerintahkan Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp170.000.000,00 yang terdiri dari sisa pokok dan bunga tertentu, dengan ketentuan harta agunan berupa tanah dapat dilelang jika hutang tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian setelah memeriksa sengketa wanprestasi antara bank sebagai kreditur terhadap Kasman dan Sutambah sebagai debitur. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak Maret 2023. Namun, gugatan mengenai sah dan berharga sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan sita selama pemeriksaan persidangan. Selain itu, tuntutan bunga hingga akhir kontrak ditolak karena dianggap tidak adil mengingat gugatan diajukan jauh sebelum masa kontrak berakhir. Pengadilan akhirnya memerintahkan Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp170.000.000,00 yang terdiri dari sisa pokok dan bunga tertentu, dengan ketentuan harta agunan berupa tanah dapat dilelang jika hutang tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Sutambah sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sejak bulan Maret 2023 hingga gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya sita jaminan atas tanah agunan dalam perkara ini.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga hingga masa kontrak perjanjian berakhir pada tahun 2027.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank dan kasih tanah sebagai jaminan, tapi kenapa saya harus bayar lunas padahal masa kontrak belum selesai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9668, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena debitur tidak membayar angsuran (wanprestasi), sehingga kreditur menuntut pelunasan. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa debitur yang ingkar janji tetap wajib melunasi hutangnya beserta bunga, meskipun masa kontrak belum berakhir, sebagaimana dianalisis dalam pertimbangan hakim." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12349, + "completion_tokens": 805 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5209d577c57ab851aa940566d740376b7d7141ed --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.673, + "query": 4.675, + "relevance": 14.722, + "total": 140.093 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37773, + "marked_chars": 37899 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor:102567561/5951/05/2023 tanggal\n15 Mei 2023 ; Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat\nII telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor: 102567561/5951/05/2023 tanggal 15 Mei\n2023; \n3.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 381.758.951 ,- secara seketika dan\nsekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Tergugat II dan Tergugat III dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan/atau bangunan atas nama Farid\nMulyantono luas 93 m2 yang terletak di Desa Muktiharjo Kec Margorejo\nKab Pati dan menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas\nnama Sukarni luas 108 m2 yang terletak di Desa Bumirejo Kec Margorejo\nKab Pati melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan\nNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang, untuk pelunasan hutang Tergugat\nI dan Tergugat II ;\n4.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupia\nh);\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh\nNUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidanga\nn secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh\nHANIK MAGHFIROH,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\ntersebut dihadiri Kuasa Penggugat, dan dihadiri Tergugat I dan " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37899, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat ANIK, FARID MULYANTONO, dan SUKARNI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 381.758.951,- secara seketika, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran hutang dan penjualan agunan, namun menolak permohonan sita jaminan karena dianggap tidak mendesak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "ANIK dan FARID MULYANTONO sebagai suami istri menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp 400.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ANIK dan FARID MULYANTONO wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 10.541.989,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUKARNI menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama FARID MULYANTONO dan SUKARNI untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ANIK dan FARID MULYANTONO tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada ANIK dan FARID MULYANTONO atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayar oleh ANIK dan FARID MULYANTONO sebesar Rp 381.758.951,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 371.231.801,- dan tunggakan bunga Rp 10.527.150,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas agunan yang diserahkan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat ANIK, FARID MULYANTONO, dan SUKARNI karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. ANIK dan FARID MULYANTONO telah menerima kredit sebesar Rp 400.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 15 Mei 2023, dengan kewajiban membayar angsuran bulanan. Sebagai jaminan, SUKARNI menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan. Para Tergugat I dan II dinyatakan telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran, sehingga timbul tunggakan sebesar Rp 381.758.951,-. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan memerintahkan ANIK serta FARID MULYANTONO membayar sisa hutang tersebut secara seketika. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan milik FARID MULYANTONO dan SUKARNI akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian, sehingga tidak dianggap mendesak untuk disita lagi." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat ANIK, FARID MULYANTONO, dan SUKARNI karena wanprestasi dalam perjanjian kredit. ANIK dan FARID MULYANTONO telah menerima kredit sebesar Rp 400.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 15 Mei 2023, dengan kewajiban membayar angsuran bulanan. Sebagai jaminan, SUKARNI menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan. Para Tergugat I dan II dinyatakan telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran, sehingga timbul tunggakan sebesar Rp 381.758.951,-. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan memerintahkan ANIK serta FARID MULYANTONO membayar sisa hutang tersebut secara seketika. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan milik FARID MULYANTONO dan SUKARNI akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian, sehingga tidak dianggap mendesak untuk disita lagi.", + "facts": [ + { + "fact": "ANIK dan FARID MULYANTONO sebagai suami istri menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp 400.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ANIK dan FARID MULYANTONO wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 10.541.989,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUKARNI menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama FARID MULYANTONO dan SUKARNI untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ANIK dan FARID MULYANTONO tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada ANIK dan FARID MULYANTONO atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayar oleh ANIK dan FARID MULYANTONO sebesar Rp 381.758.951,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 371.231.801,- dan tunggakan bunga Rp 10.527.150,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas agunan yang diserahkan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah bayar cicilan bank tapi masih ditagih sisa hutang besar, apakah tanah jaminan kami benar-benar akan dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7926, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi pelunasan hutang. Dalam konteks pertanyaan tentang apakah tanah jaminan akan dilelang, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bahwa aset debitur (termasuk tanah) dapat dieksekusi untuk melunasi utang yang tidak dibayar, meskipun dalam putusan ini eksekusi ditolak sementara karena sudah ada agunan spesifik yang diserahkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16099, + "completion_tokens": 1066 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fdcd412de3d5c5d172a56f0c58cc6100afbb692b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 205.366, + "read": 112.852, + "query": 3.216, + "relevance": 40.94, + "total": 362.471 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 190356, + "marked_chars": 191004 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konpensi;\nTentang Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nTentang Pokok Perkara:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\nHal 70 dari hal. 73 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 70\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan baru Merek Mitsubishi Tipe Canter\nFE 74 N (4x2) M/T, Jenis HBRG/LIGHT Truck Bak, Tahun Pembuatan 2022,\nWarna Kuning Kombin, Bahan Bakar Solar, No. Rangka\nMHMFE74EGNK000632, No. Mesin 4V21Y79000 ini disebut dengan “objek\nsengketa”;\n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;\n4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan “objek sengketa” kepada\nPenggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa beban apapun baik dari\ntangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;\n5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 045224211728 atas\nnama Penggugat pada tanggal 28 Maret 2024 dan Sertifikat Jaminan\nFidusia " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134967, + "summary": "[HAL 1-7] Penggugat Parlan menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait penarikan paksa kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N (Objek Sengketa) oleh debt collector pada 22 Oktober 2024 tanpa somasi, dengan dalil keterlambatan pembayaran hanya ±50 hari dan adanya kesepakatan informal dengan karyawan Tergugat. Penggugat menuntut pengembalian objek sengketa, pembatalan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp1.255.593.872,-, sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta. [HAL 8-16] Tergugat mengajukan eksepsi prosedural Plurium Litis Consortium karena tidak menarik debt collector PT. Tiga Berlian Kediri sebagai pihak tergugat, eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, dan penggunaan dasar hukum yang dicabut (PMK No.130/PMK.010/2012), serta eksepsi materiil Non Adimpleti Contractus karena Penggugat terlebih dahulu wanprestasi. [HAL 17-38] Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan hubungan hukum dimulai sejak 30 Desember 2022, dengan dua kali restrukturisasi yang dilanggar Penggugat. Tergugat menegaskan penarikan objek sengketa sah berdasarkan kesepakatan sukarela penyerahan dalam surat pernyataan dan akta fidusia, serta telah dilakukan surat teguran berkali-kali. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak diperinci dan bertentangan dengan pengakuan Penggugat di mediasi, menolak sita jaminan karena tidak ada indikasi penggelapan harta, menolak putusan serta merta, dan menolak uang paksa karena tidak sesuai dengan jenis putusan kondemnatoir. [HAL 39-53] Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum berupa pemberian keterangan palsu (SP3) untuk mendapatkan pembiayaan dan pencemaran nama baik melalui media, dengan total tuntutan Rp594.879.393,- yang terdiri dari kerugian materiil (pokok, bunga, denda) Rp319.879.393,- dan immateriil (jasa penagihan dan investigasi) Rp275.000.000,-, serta meminta putusan serta merta." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 57537, + "summary": "[HAL 1-7] Penggugat Parlan menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait penarikan paksa kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N (Objek Sengketa) oleh debt collector pada 22 Oktober 2024 tanpa somasi, dengan dalil keterlambatan pembayaran hanya ±50 hari dan adanya kesepakatan informal dengan karyawan Tergugat. Penggugat menuntut pengembalian objek sengketa, pembatalan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp1.255.593.872,-, sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta. [HAL 8-16] Tergugat mengajukan eksepsi prosedural Plurium Litis Consortium karena tidak menarik debt collector PT. Tiga Berlian Kediri sebagai pihak tergugat, eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, dan penggunaan dasar hukum yang dicabut (PMK No.130/PMK.010/2012), serta eksepsi materiil Non Adimpleti Contractus karena Penggugat terlebih dahulu wanprestasi. [HAL 17-38] Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan hubungan hukum dimulai sejak 30 Desember 2022, dengan dua kali restrukturisasi yang dilanggar Penggugat. Tergugat menegaskan penarikan objek sengketa sah berdasarkan kesepakatan sukarela penyerahan dalam surat pernyataan dan akta fidusia, serta telah dilakukan surat teguran berkali-kali. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak diperinci dan bertentangan dengan pengakuan Penggugat di mediasi, menolak sita jaminan karena tidak ada indikasi penggelapan harta, menolak putusan serta merta, dan menolak uang paksa karena tidak sesuai dengan jenis putusan kondemnatoir. [HAL 39-53] Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum berupa pemberian keterangan palsu (SP3) untuk mendapatkan pembiayaan dan pencemaran nama baik melalui media, dengan total tuntutan Rp594.879.393,- yang terdiri dari kerugian materiil (pokok, bunga, denda) Rp319.879.393,- dan immateriil (jasa penagihan dan investigasi) Rp275.000.000,-, serta meminta putusan serta merta. [HAL 54-61] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-9) termasuk bukti identitas, BPKB, riwayat pembayaran, sertifikat fidusia, berita acara serah terima, dan somasi, serta kesaksian Kukuh Tegar Ardiansyah dan Baskoro Tito Saputro yang menyatakan penarikan dilakukan secara paksa oleh debt collector yang tidak menunjukkan surat tugas, dengan penyerahan kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga (Kukuh) bukan Penggugat secara sukarela. Tergugat mengajukan banyak bukti surat (T-1 s.d. T-44) meliputi perjanjian pembiayaan, restrukturisasi, peringatan, dan sertifikat fidusia, serta kesaksian Muji Arijanto (Direktur PT. Tiga Berlian Kediri) yang menyatakan eksekusi dilakukan secara humanis tanpa ancaman, Wahyu Nugroho dan Tessa Sulistiya Biratwa yang menyatakan Penggugat telah macet membayar dan mengalami restrukturisasi dua kali. [HAL 62-73] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (Plurium Litis Consortium, Obscuur Libel, dan Non Adimpleti Contractus) karena PT. Tiga Berlian Kediri tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, gugatan sudah jelas, dan gugatan bersifat perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi murni. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan penarikan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak memenuhi syarat Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, yaitu tidak adanya pengakuan wanprestasi dari Penggugat dan tidak adanya penyerahan sukarela oleh Penggugat sendiri (kendaraan diserahkan oleh pihak ketiga). Amar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 3) Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4) Menghukum Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat; 5) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia sah, mengikat, dan dapat dilanjutkan; 6) Menolak gugatan selain dan selebihnya (termasuk ganti rugi, uang paksa, sita jaminan, dan putusan serta merta); 7) Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya; 8) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp211.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Penggugat Parlan menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait penarikan paksa kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N (Objek Sengketa) oleh debt collector pada 22 Oktober 2024 tanpa somasi, dengan dalil keterlambatan pembayaran hanya ±50 hari dan adanya kesepakatan informal dengan karyawan Tergugat. Penggugat menuntut pengembalian objek sengketa, pembatalan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp1.255.593.872,-, sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta. [HAL 8-16] Tergugat mengajukan eksepsi prosedural Plurium Litis Consortium karena tidak menarik debt collector PT. Tiga Berlian Kediri sebagai pihak tergugat, eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, dan penggunaan dasar hukum yang dicabut (PMK No.130/PMK.010/2012), serta eksepsi materiil Non Adimpleti Contractus karena Penggugat terlebih dahulu wanprestasi. [HAL 17-38] Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan hubungan hukum dimulai sejak 30 Desember 2022, dengan dua kali restrukturisasi yang dilanggar Penggugat. Tergugat menegaskan penarikan objek sengketa sah berdasarkan kesepakatan sukarela penyerahan dalam surat pernyataan dan akta fidusia, serta telah dilakukan surat teguran berkali-kali. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak diperinci dan bertentangan dengan pengakuan Penggugat di mediasi, menolak sita jaminan karena tidak ada indikasi penggelapan harta, menolak putusan serta merta, dan menolak uang paksa karena tidak sesuai dengan jenis putusan kondemnatoir. [HAL 39-53] Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum berupa pemberian keterangan palsu (SP3) untuk mendapatkan pembiayaan dan pencemaran nama baik melalui media, dengan total tuntutan Rp594.879.393,- yang terdiri dari kerugian materiil (pokok, bunga, denda) Rp319.879.393,- dan immateriil (jasa penagihan dan investigasi) Rp275.000.000,-, serta meminta putusan serta merta. [HAL 54-61] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-9) termasuk bukti identitas, BPKB, riwayat pembayaran, sertifikat fidusia, berita acara serah terima, dan somasi, serta kesaksian Kukuh Tegar Ardiansyah dan Baskoro Tito Saputro yang menyatakan penarikan dilakukan secara paksa oleh debt collector yang tidak menunjukkan surat tugas, dengan penyerahan kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga (Kukuh) bukan Penggugat secara sukarela. Tergugat mengajukan banyak bukti surat (T-1 s.d. T-44) meliputi perjanjian pembiayaan, restrukturisasi, peringatan, dan sertifikat fidusia, serta kesaksian Muji Arijanto (Direktur PT. Tiga Berlian Kediri) yang menyatakan eksekusi dilakukan secara humanis tanpa ancaman, Wahyu Nugroho dan Tessa Sulistiya Biratwa yang menyatakan Penggugat telah macet membayar dan mengalami restrukturisasi dua kali. [HAL 62-73] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (Plurium Litis Consortium, Obscuur Libel, dan Non Adimpleti Contractus) karena PT. Tiga Berlian Kediri tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, gugatan sudah jelas, dan gugatan bersifat perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi murni. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan penarikan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak memenuhi syarat Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, yaitu tidak adanya pengakuan wanprestasi dari Penggugat dan tidak adanya penyerahan sukarela oleh Penggugat sendiri (kendaraan diserahkan oleh pihak ketiga). Amar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 3) Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4) Menghukum Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat; 5) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia sah, mengikat, dan dapat dilanjutkan; 6) Menolak gugatan selain dan selebihnya (termasuk ganti rugi, uang paksa, sita jaminan, dan putusan serta merta); 7) Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya; 8) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp211.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 4107, + "frame": "Penggugat Parlan menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk atas penarikan paksa kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N oleh debt collector pada 22 Oktober 2024 tanpa somasi. Penggugat menuntut pengembalian objek sengketa, pembatalan eksekusi, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan penarikan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian kendaraan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Parlan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk terkait penarikan kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N pada 22 Oktober 2024.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim keterlambatan pembayaran hanya sekitar 50 hari dan adanya kesepakatan informal dengan karyawan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan hubungan hukum dimulai sejak 30 Desember 2022 dan Penggugat telah melanggar dua kali restrukturisasi.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan penarikan objek sengketa sah berdasarkan kesepakatan sukarela penyerahan dalam surat pernyataan dan akta fidusia.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum berupa pemberian keterangan palsu dan pencemaran nama baik.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi kesaksian Penggugat menyatakan penarikan dilakukan secara paksa oleh debt collector yang tidak menunjukkan surat tugas.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi kesaksian Penggugat menyatakan penyerahan kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga, bukan Penggugat secara sukarela.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi kesaksian Tergugat menyatakan eksekusi dilakukan secara humanis tanpa ancaman.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi prosedural dan materiil yang diajukan Tergugat.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan penarikan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak adanya pengakuan wanprestasi dari Penggugat.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tidak adanya penyerahan sukarela oleh Penggugat sendiri karena kendaraan diserahkan oleh pihak ketiga.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia sah, mengikat, dan dapat dilanjutkan.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan ganti rugi, uang paksa, sita jaminan, dan putusan serta merta dari Penggugat.", + "page": 62, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya.", + "page": 62, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Parlan menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk atas perbuatan melawan hukum terkait penarikan kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N pada 22 Oktober 2024 oleh debt collector tanpa somasi, dengan dalil keterlambatan pembayaran yang singkat dan adanya kesepakatan informal. Tergugat membantah dengan menyatakan Penggugat telah wanprestasi akibat melanggar restrukturisasi dan penarikan dilakukan berdasarkan penyerahan sukarela. Dalam persidangan, kesaksian Penggugat menyatakan penyerahan kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga secara paksa, sementara Tergugat menyatakan eksekusi dilakukan secara humanis. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa penarikan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi syarat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak adanya pengakuan wanprestasi dari Penggugat dan tidak adanya penyerahan sukarela oleh Penggugat sendiri. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian objek sengketa kepada Penggugat, serta menyatakan perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia tetap sah dan dapat dilanjutkan. Gugatan ganti rugi, uang paksa, sita jaminan, dan putusan serta merta dari Penggugat ditolak, demikian pula gugatan rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Parlan menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk atas perbuatan melawan hukum terkait penarikan kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N pada 22 Oktober 2024 oleh debt collector tanpa somasi, dengan dalil keterlambatan pembayaran yang singkat dan adanya kesepakatan informal. Tergugat membantah dengan menyatakan Penggugat telah wanprestasi akibat melanggar restrukturisasi dan penarikan dilakukan berdasarkan penyerahan sukarela. Dalam persidangan, kesaksian Penggugat menyatakan penyerahan kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga secara paksa, sementara Tergugat menyatakan eksekusi dilakukan secara humanis. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa penarikan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi syarat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak adanya pengakuan wanprestasi dari Penggugat dan tidak adanya penyerahan sukarela oleh Penggugat sendiri. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian objek sengketa kepada Penggugat, serta menyatakan perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia tetap sah dan dapat dilanjutkan. Gugatan ganti rugi, uang paksa, sita jaminan, dan putusan serta merta dari Penggugat ditolak, demikian pula gugatan rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Parlan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk terkait penarikan kendaraan Mitsubishi Canter FE 74 N pada 22 Oktober 2024.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim keterlambatan pembayaran hanya sekitar 50 hari dan adanya kesepakatan informal dengan karyawan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan hubungan hukum dimulai sejak 30 Desember 2022 dan Penggugat telah melanggar dua kali restrukturisasi.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan penarikan objek sengketa sah berdasarkan kesepakatan sukarela penyerahan dalam surat pernyataan dan akta fidusia.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum berupa pemberian keterangan palsu dan pencemaran nama baik.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi kesaksian Penggugat menyatakan penarikan dilakukan secara paksa oleh debt collector yang tidak menunjukkan surat tugas.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi kesaksian Penggugat menyatakan penyerahan kendaraan dilakukan oleh pihak ketiga, bukan Penggugat secara sukarela.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi kesaksian Tergugat menyatakan eksekusi dilakukan secara humanis tanpa ancaman.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi prosedural dan materiil yang diajukan Tergugat.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan penarikan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak adanya pengakuan wanprestasi dari Penggugat.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tidak adanya penyerahan sukarela oleh Penggugat sendiri karena kendaraan diserahkan oleh pihak ketiga.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia sah, mengikat, dan dapat dilanjutkan.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan ganti rugi, uang paksa, sita jaminan, dan putusan serta merta dari Penggugat.", + "page": 62, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya.", + "page": 62, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya harus bayar utang lagi kalau kendaraan saya ditarik paksa oleh debt collector tanpa izin saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26731, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena putusan secara eksplisit menguji apakah perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat masih sah dan mengikat. Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah berdasarkan Pasal 1320, yang berarti kewajiban utang Penggugat tetap ada meskipun kendaraan ditarik. Ini menjawab inti pertanyaan tentang status utang setelah penarikan paksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar prinsip bahwa perjanjian pembiayaan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Putusan menegaskan bahwa meskipun penarikan dilakukan secara melawan hukum, perjanjian itu sendiri tetap sah dan mengikat (berdasarkan Pasal 1338 jo. 1320), sehingga kewajiban pembayaran utang tidak otomatis gugur hanya karena objek jaminan ditarik secara ilegal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini sangat relevan karena menjadi dasar utama putusan bahwa penarikan kendaraan tanpa pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela adalah 'perbuatan melawan hukum'. Hakim menggunakan Pasal 1365 untuk menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas kerugian (kembali dimilikinya kendaraan), namun pemisahan antara tanggung jawab perbuatan melawan hukum (kembali barang) dengan kewajiban perikatan (utang) adalah kunci jawaban pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 64783, + "completion_tokens": 3270 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bded7ca9c9ad5e7545a78c8e94a8860810c484f9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 122.969, + "query": 2.606, + "relevance": 29.271, + "total": 154.866 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33110, + "marked_chars": 33209 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Akta Perjanjian Kredit Nomor 124 tanggal 24 Pebruari 2023;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Akta Perjanjian Kredit Nomor\n124 tanggal 24 Pebruari 2023;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp.\n500.000.000,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan\napabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah keputusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa\nDengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM\nNo. 01341/Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atas nama\nEko Subagiyo, dengan luas 95 M2 berdasarkan Surat Ukur No.\n00868/Dengkek/2019 tanggal 09-01-2019 dan tanah yang terletak di Desa\nDengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM\nNo. 01342/Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atas nama Irni\nDaniar, dengan luas 92 M2 \nberdasarkan Surat Ukur No.\n00869/Dengkek/2019 tanggal 09-01-2019 melalui lelang dengan\nperantaraan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang\nuntuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp. 255.000.00(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);\nHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33209, + "frame": "PT. BPR Tayu Dutapersada menggugat Eko Subagiyo dan Irni Daniar atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 500.000.000,- secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan, Penggugat meminta penjualan agunan berupa dua sertifikat hak milik melalui lelang untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 475.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2033.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp. 9.183.333,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan kredit, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 01341 atas nama Eko Subagiyo dan SHM No. 01342 atas nama Irni Daniar.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 9.183.333,- per bulan sesuai perjanjian kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 26 April 2023, Surat Peringatan II tertanggal 03 Juni 2023, dan Surat Peringatan III tertanggal 26 Juni 2023 kepada Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dinyatakan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutang secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 500.000.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 469.811.000,- dan tunggakan bunga Rp. 30.189.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Eko Subagiyo dan Irni Daniar secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah menerima kredit sebesar pokok Rp. 475.000.000,- dengan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 9.183.333,- dan telah menyerahkan dua sertifikat hak milik sebagai agunan. Berdasarkan bukti yang diajukan, hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan telah menerima surat peringatan dari Penggugat. Akibatnya, hakim memerintahkan para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 500.000.000,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan para Tergugat melalui KPKNL Semarang apabila pembayaran tersebut tidak dipenuhi setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Tayu Dutapersada terhadap Eko Subagiyo dan Irni Daniar secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah menerima kredit sebesar pokok Rp. 475.000.000,- dengan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 9.183.333,- dan telah menyerahkan dua sertifikat hak milik sebagai agunan. Berdasarkan bukti yang diajukan, hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan telah menerima surat peringatan dari Penggugat. Akibatnya, hakim memerintahkan para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 500.000.000,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan para Tergugat melalui KPKNL Semarang apabila pembayaran tersebut tidak dipenuhi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 475.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2033.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 24 sebesar Rp. 9.183.333,-.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan kredit, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 01341 atas nama Eko Subagiyo dan SHM No. 01342 atas nama Irni Daniar.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 9.183.333,- per bulan sesuai perjanjian kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 26 April 2023, Surat Peringatan II tertanggal 03 Juni 2023, dan Surat Peringatan III tertanggal 26 Juni 2023 kepada Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dinyatakan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutang secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 500.000.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 469.811.000,- dan tunggakan bunga Rp. 30.189.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit bulanan sesuai janji tapi tiba-tiba diminta lunasi hutang besar sekaligus karena tidak hadir sidang, apakah ini adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9405, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1131", + "relevant": false, + "reason": "Pasal 1131 mengatur tentang hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk melunasi utang. Meskipun putusan menyebutkan eksekusi agunan, pertanyaan spesifik pengguna berkaitan dengan 'ketidakhadiran sidang' dan 'keadilan pemanggilan lunas sekaligus', yang merupakan isu prosedural (perdata) dan prinsip itikad baik/kepatuhan pembayaran, bukan substansi hak jaminan umum harta debitur. Pasal ini tidak menjawab apakah pemanggilan lunas karena tidak hadir sidang itu adil atau sah secara prosedural." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15376, + "completion_tokens": 1130 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5d43abd21810faa03e67b7d82683896582700108 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 116.698, + "query": 6.743, + "relevance": 36.05, + "total": 159.508 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24285, + "marked_chars": 24357 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara\nsah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\nHal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2026/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 7\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kredit antara\nPenggugat dan para Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor\n219 tanggal 15 Juli 2024;\n4. Menyatakan perbuatan Tergugat\n I dan Tergugat II\n adalah\nwanprestasi/cidera janji;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban\nhutangnya berupa tunggakan sejumlah Rp176.794.467,00 (seratus tujuh\npuluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam\npuluh tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dan\napabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut kepada\nPenggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta (agunan)\nmilik Terguga" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24357, + "frame": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa menggugat Bambang Setiawan, Lingga Meliana, Sukardi, dan Masrukin atas wanprestasi dalam perjanjian kredit sebesar Rp150.000.000,- yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan para Tergugat I dan II wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan sebesar Rp176.794.467,- dengan jaminan lelang agunan jika tidak dibayar.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Juwana Artha Sentosa sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 219 tanggal 15 Juli 2024.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukardi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00559/Desa Srikaton sebagai jaminan pelunasan hutang dengan persetujuan Sukardi dan Masrukin.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana tidak menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran meskipun telah diberi peringatan oleh PT. BPR Juwana Artha Sentosa.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana dinyatakan wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana dihukum membayar tunggakan hutang pokok, bunga, dan denda sebesar Rp176.794.467,-.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00559/Desa Srikaton atas nama Sukardi dapat dilakukan lelang untuk melunasi hutang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada pelaksanaan peletakan sita dalam perkara ini.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan serta-merta ditolak karena perkara tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan secara serta-merta.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap Bambang Setiawan, Lingga Meliana, Sukardi, dan Masrukin terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena para Tergugat I dan II tidak melunasi hutang kredit sebesar Rp150.000.000,- yang telah jatuh tempo, meskipun telah diberikan surat peringatan. Hakim menetapkan bahwa Bambang Setiawan dan Lingga Meliana terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek, menyatakan sah perjanjian kredit, dan menghukum Bambang Setiawan serta Lingga Meliana membayar tunggakan sebesar Rp176.794.467,-. Jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah atas nama Sukardi dapat dilelang. Permohonan sita jaminan dan putusan serta-merta ditolak karena tidak memenuhi syarat atau prosedur yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap Bambang Setiawan, Lingga Meliana, Sukardi, dan Masrukin terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Gugatan ini didalilkan karena para Tergugat I dan II tidak melunasi hutang kredit sebesar Rp150.000.000,- yang telah jatuh tempo, meskipun telah diberikan surat peringatan. Hakim menetapkan bahwa Bambang Setiawan dan Lingga Meliana terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek, menyatakan sah perjanjian kredit, dan menghukum Bambang Setiawan serta Lingga Meliana membayar tunggakan sebesar Rp176.794.467,-. Jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah atas nama Sukardi dapat dilelang. Permohonan sita jaminan dan putusan serta-merta ditolak karena tidak memenuhi syarat atau prosedur yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Juwana Artha Sentosa sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 219 tanggal 15 Juli 2024.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukardi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00559/Desa Srikaton sebagai jaminan pelunasan hutang dengan persetujuan Sukardi dan Masrukin.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana tidak menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran meskipun telah diberi peringatan oleh PT. BPR Juwana Artha Sentosa.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana dinyatakan wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bambang Setiawan dan Lingga Meliana dihukum membayar tunggakan hutang pokok, bunga, dan denda sebesar Rp176.794.467,-.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00559/Desa Srikaton atas nama Sukardi dapat dilakukan lelang untuk melunasi hutang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada pelaksanaan peletakan sita dalam perkara ini.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan serta-merta ditolak karena perkara tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan secara serta-merta.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan istri sudah bayar cicilan kredit ke bank tapi ditolak, sekarang tanah jaminan milik teman kami mau dilelang, apa ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4589, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah jaminan) menjadi jaminan atas perikatan hutang. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah keabsahan penglelangan tanah jaminan. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi kreditor (bank) untuk melaksanakan hak eksekusi atas jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi, sehingga memiliki hubungan langsung dengan pertanyaan mengenai sah tidaknya lelang tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu wanprestasi, yaitu adanya pemanggilan atau kelalaian debitur. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena bank menolak pembayaran (yang bisa diartikan sebagai sengketa apakah debitur sudah lalai/wanprestasi atau tidak). Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai apakah syarat wanprestasi telah terpenuhi sebelum tindakan eksekusi (lelang) dapat dilakukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10593, + "completion_tokens": 1184 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..62c1739e413b7ffb9452b8699512f9f6d9215599 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_3_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.066, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 155.277, + "query": 4.882, + "relevance": 20.84, + "total": 181.065 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100575, + "marked_chars": 100854 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; \n3. Menghukum Penggugat dan Tergugat II tersebut untuk mentaati dan \nmelaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 15 Maret \n2023 atas perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pti; \n4. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat Perbuatan \nMelawan \nHukum \nyang \ndilakukan \noleh \npara \nTergugat \nsebesar \nRp3.996.500.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta \nlima ratus ribu rupiah); \n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk \nmembayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan \nMelawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pti \nRp3.811.500.000,00 (tiga milyar delapan ratus sebelas ju" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 100854, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait transaksi jual beli kabel tembaga bekas yang tidak dipenuhi barangnya setelah pembayaran lunas, dengan tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil secara tanggung renteng. Gugatan ini dikabulkan sebagian oleh hakim, di mana Tergugat II telah menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, sehingga tanggung jawab pembayaran sisa kerugian materiil dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat III. Tuntutan kerugian imateriil, sita jaminan, dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan jual beli Kabel Tembaga Bekas dari PT. Telkom Akses sebanyak 50.000 kilogram dengan harga Rp. 69.000,- per kilogram ditambah selisih harga Rp. 1.500,- per kilogram.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran untuk pembelian kabel sebesar Rp. 3.811.500.000,- dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening PT. Alam Bumi Indo Logam pada tanggal 16 Juli 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran selisih harga sebesar Rp. 75.000.000,- dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening PT. Alam Bumi Indo Logam pada tanggal 16 Juli 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran fee dan transport operasional sebesar Rp. 110.000.000,- dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak menyerahkan barang Kabel Tembaga Bekas dari PT. Telkom Akses kepada Penggugat setelah pembayaran lunas dan batas waktu yang disepakati.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan Penggugat dan mengembalikan uang fee sebesar Rp. 110.000.000,-.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyangkal keterlibatannya dalam transaksi dan klaim tidak memiliki kewenangan atas rekening perusahaan, namun hakim menolak sangkalan tersebut karena Tergugat III adalah Direktur PT. Alam Bumi Indo Logam yang menjadi penerima dana.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- ditolak karena tidak dirinci dengan jelas dan sifatnya sangat subjektif.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat belum menyelesaikan administrasi mengenai sita jaminan tersebut.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I untuk membeli 50.000 kilogram Kabel Tembaga Bekas dari PT. Telkom Akses melalui perantara Tergugat II dan rekening perusahaan yang dikendalikan Tergugat III. Penggugat telah melunasi pembayaran berupa harga pokok kabel sebesar Rp. 3.811.500.000,- dan selisih harga sebesar Rp. 75.000.000,- ke rekening PT. Alam Bumi Indo Logam, serta membayar fee perantara sebesar Rp. 110.000.000,- kepada Tergugat II. Namun, Tergugat I tidak menyerahkan barang sesuai janji dan dinyatakan bersalah dalam perkara pidana penggelapan. Tergugat II kemudian menyelesaikan sengketa bagi bagiannya melalui kesepakatan perdamaian dengan mengembalikan fee sebesar Rp. 110.000.000,- kepada Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng wajib membayar sisa kerugian materiil sebesar Rp. 3.811.500.000,- akibat perbuatan melawan hukum, sementara tuntutan kerugian imateriil, sita jaminan, dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I untuk membeli 50.000 kilogram Kabel Tembaga Bekas dari PT. Telkom Akses melalui perantara Tergugat II dan rekening perusahaan yang dikendalikan Tergugat III. Penggugat telah melunasi pembayaran berupa harga pokok kabel sebesar Rp. 3.811.500.000,- dan selisih harga sebesar Rp. 75.000.000,- ke rekening PT. Alam Bumi Indo Logam, serta membayar fee perantara sebesar Rp. 110.000.000,- kepada Tergugat II. Namun, Tergugat I tidak menyerahkan barang sesuai janji dan dinyatakan bersalah dalam perkara pidana penggelapan. Tergugat II kemudian menyelesaikan sengketa bagi bagiannya melalui kesepakatan perdamaian dengan mengembalikan fee sebesar Rp. 110.000.000,- kepada Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng wajib membayar sisa kerugian materiil sebesar Rp. 3.811.500.000,- akibat perbuatan melawan hukum, sementara tuntutan kerugian imateriil, sita jaminan, dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan jual beli Kabel Tembaga Bekas dari PT. Telkom Akses sebanyak 50.000 kilogram dengan harga Rp. 69.000,- per kilogram ditambah selisih harga Rp. 1.500,- per kilogram.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran untuk pembelian kabel sebesar Rp. 3.811.500.000,- dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening PT. Alam Bumi Indo Logam pada tanggal 16 Juli 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran selisih harga sebesar Rp. 75.000.000,- dilakukan oleh Penggugat melalui transfer ke rekening PT. Alam Bumi Indo Logam pada tanggal 16 Juli 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran fee dan transport operasional sebesar Rp. 110.000.000,- dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak menyerahkan barang Kabel Tembaga Bekas dari PT. Telkom Akses kepada Penggugat setelah pembayaran lunas dan batas waktu yang disepakati.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan Penggugat dan mengembalikan uang fee sebesar Rp. 110.000.000,-.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyangkal keterlibatannya dalam transaksi dan klaim tidak memiliki kewenangan atas rekening perusahaan, namun hakim menolak sangkalan tersebut karena Tergugat III adalah Direktur PT. Alam Bumi Indo Logam yang menjadi penerima dana.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- ditolak karena tidak dirinci dengan jelas dan sifatnya sangat subjektif.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat belum menyelesaikan administrasi mengenai sita jaminan tersebut.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas uang beli kabel tembaga bekas ke orang yang jual, tapi dia tidak kasih barangnya dan malah dinyatakan bersalah karena menggelapkan uang itu, bagaimana saya bisa dapat uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 46243, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari gugatan Penggugat untuk mendapatkan penggantian kerugian (uang kembali) akibat Tergugat yang telah menerima pembayaran namun tidak menyerahkan barang dan terbukti melakukan penggelapan. Putusan secara eksplisit mengaitkan kerugian Penggugat dengan penerapan Pasal 1365." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43972, + "completion_tokens": 1340 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b85bf7b9c9573d51d8147aa75636e5f90e205f3b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,259 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 45, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 162.697, + "query": 6.511, + "relevance": 87.104, + "total": 256.378 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 121166, + "marked_chars": 121562 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\nMenolak Eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA;\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;\n3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat \n sebagaimana yang telah dicatatkan dan dibuat di hadapan Notaris Gatot\nSugiarto, S.H., dengan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 5 tertanggal 14\nJanuari 2021, batal demi hukum;\n4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah dan berhak penuh atas 4\n(empat) bidang tanah yang tertelak di Dukuh Sambi Kerep, Desa Purwosari,\nKecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati :\na. Sertifikat hak Milik Nomor 61 Atas Nama Sumintoro dengan nomor Gambar\nSituasi 00076/Pwsr/2001 Tanggal 25-01-2001 dengan luas ± 3.130 m2 (tiga\nribu seratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai\nberikut :\n\nUtara : Murwat\n\nTimur : Sumintoro\n\nSelatan\n: Saluran Air, Jalan Desa\n\nBarat : Sumintoro\nHalaman 42 dari 45 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 42\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 121562, + "frame": "Sengketa ini melibatkan Sumintoro sebagai Penggugat melawan Suwarto sebagai Tergugat dan Priyono sebagai Turut Tergugat, yang berpusat pada wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah berupa empat bidang tanah di Pati. Penggugat meminta pembatalan perjanjian, pengakuan kepemilikan kembali atas tanah, pengusiran bangunan, serta pembayaran uang muka, sanksi, dan ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perjanjian jual beli empat bidang tanah milik Penggugat dengan harga Rp2.400.000.000,00 melalui Akta Notaris tanggal 14 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar uang muka sebesar Rp400.000.000,00 pada tanggal 14 Januari 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian mengatur bahwa pelunasan sebesar Rp2.000.000.000,00 harus dilakukan pada bulan Januari 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada bulan Januari 2022.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembangunan perumahan di atas tanah objek sengketa sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2021.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian melarang Tergugat mendapatkan izin perumahan atau membangun sebelum jatuh tempo pembayaran.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat bertempat tinggal di salah satu bangunan yang dibangun di atas tanah objek sengketa.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran dan membangun tanpa izin.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pembangunan dilakukan dengan persetujuan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 atas biaya pembangunan.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengembalian uang muka menjadi miliknya sebagai ganti rugi.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sanksi keterlambatan sebesar Rp1.200.000.000,00.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengosongan tanah dari bangunan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa sengketa antara Sumintoro dan Suwarto terkait Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat pada 14 Januari 2021. Para pihak sepakat bahwa Suwarto telah membayar uang muka Rp400.000.000,00 untuk empat bidang tanah milik Sumintoro dengan kewajiban melunasi sisa pembayaran Rp2.000.000.000,00 pada Januari 2022. Namun, Suwarto tidak melunasi pembayaran tersebut dan justru melakukan pembangunan perumahan di atas tanah tersebut, termasuk yang ditempati oleh Priyono. Pengadilan menetapkan bahwa Suwarto telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan melanggar larangan pembangunan dalam perjanjian. Akibatnya, perjanjian jual beli dinyatakan batal demi hukum dan Sumintoro dikembalikan sebagai pemilik sah atas keempat bidang tanah. Pengadilan memerintahkan Suwarto dan Priyono untuk mengosongkan tanah dari bangunan. Gugatan rekonvensi Suwarto untuk menuntut ganti rugi pembangunan ditolak karena tidak terbukti secara rinci dan tidak ada taksiran ahli. Tuntutan Sumintoro untuk mempertahankan uang muka, sanksi keterlambatan, dan ganti rugi lainnya ditolak karena perjanjian yang batal demi hukum mengembalikan keadaan kepada semula tanpa ada hak atas ganti rugi atau denda bagi kedua belah pihak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa sengketa antara Sumintoro dan Suwarto terkait Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat pada 14 Januari 2021. Para pihak sepakat bahwa Suwarto telah membayar uang muka Rp400.000.000,00 untuk empat bidang tanah milik Sumintoro dengan kewajiban melunasi sisa pembayaran Rp2.000.000.000,00 pada Januari 2022. Namun, Suwarto tidak melunasi pembayaran tersebut dan justru melakukan pembangunan perumahan di atas tanah tersebut, termasuk yang ditempati oleh Priyono. Pengadilan menetapkan bahwa Suwarto telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan melanggar larangan pembangunan dalam perjanjian. Akibatnya, perjanjian jual beli dinyatakan batal demi hukum dan Sumintoro dikembalikan sebagai pemilik sah atas keempat bidang tanah. Pengadilan memerintahkan Suwarto dan Priyono untuk mengosongkan tanah dari bangunan. Gugatan rekonvensi Suwarto untuk menuntut ganti rugi pembangunan ditolak karena tidak terbukti secara rinci dan tidak ada taksiran ahli. Tuntutan Sumintoro untuk mempertahankan uang muka, sanksi keterlambatan, dan ganti rugi lainnya ditolak karena perjanjian yang batal demi hukum mengembalikan keadaan kepada semula tanpa ada hak atas ganti rugi atau denda bagi kedua belah pihak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perjanjian jual beli empat bidang tanah milik Penggugat dengan harga Rp2.400.000.000,00 melalui Akta Notaris tanggal 14 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar uang muka sebesar Rp400.000.000,00 pada tanggal 14 Januari 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian mengatur bahwa pelunasan sebesar Rp2.000.000.000,00 harus dilakukan pada bulan Januari 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada bulan Januari 2022.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembangunan perumahan di atas tanah objek sengketa sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2021.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian melarang Tergugat mendapatkan izin perumahan atau membangun sebelum jatuh tempo pembayaran.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat bertempat tinggal di salah satu bangunan yang dibangun di atas tanah objek sengketa.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran dan membangun tanpa izin.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pembangunan dilakukan dengan persetujuan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 atas biaya pembangunan.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengembalian uang muka menjadi miliknya sebagai ganti rugi.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sanksi keterlambatan sebesar Rp1.200.000.000,00.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengosongan tanah dari bangunan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang muka untuk jual tanah, tapi dia tidak bayar lunas malah bangun rumah, apakah saya bisa paksa dia kosongin tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 46281, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1517 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1517 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1517: Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga (ganti rugi) akibat wanprestasi. Pertanyaan awam berfokus pada hak untuk memaksa pengosongan tanah (eksekusi perjanjian/pembatalan), bukan pada klaim ganti rugi. Dalam putusan, hakim justru menolak tuntutan ganti rugi (petitum 5-8) dan menyatakan keadaan kembali seperti semula tanpa ganti rugi, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab pertanyaan 'bisa paksa kosongkan tanah'. Pasal ini bersifat prosedural/kualitatif akibat hukum, bukan dasar hak kepemilikan atau pembatalan perjanjian itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat batal yang dianggap selalu ada dalam persetujuan timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta mekanisme pembatalan melalui Pengadilan. Ini adalah dasar hukum substantif yang menghubungkan wanprestasi (tidak bayar lunas) dengan hak penjual untuk membatalkan perjanjian jual beli. Pembatalan perjanjian adalah prasyarat hukum agar penjual dapat menuntut pengosongan tanah kembali ke pemilik sah. Putusan secara eksplisit menggunakan prinsip ini (meskipun hakim menyebut 'batal demi hukum' dalam konteks tertentu, analisis hukumnya merujuk pada ketidakpemenuhan kewajiban sebagai dasar pembatalan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan (penjual) untuk menuntut pembatalan persetujuan karena tidak dipenuhinya perikatan. Ini adalah dasar hukum langsung bagi penjual untuk meminta pengadilan membatalkan perjanjian jual beli akibat wanprestasi pembeli. Pembatalan perjanjian inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi penjual untuk menuntut pengosongan tanah (karena kepemilikan kembali kepada penjual). Pasal ini sangat relevan dengan inti pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari ketidaklunasan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menganalisis status perjanjian jual beli. Meskipun syarat subjektif (kesepakatan/kecakapan) terpenuhi, ketidakpemenuhan kewajiban (wanprestasi) menjadi isu utama. Pemahaman tentang sahnya perjanjian (berdasarkan Pasal 1320) adalah langkah awal untuk kemudian menentukan apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum akibat wanprestasi. Pasal ini menjadi kerangka dasar dalam menilai validitas perikatan yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1517 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur jual beli tanah/barang: jika pembeli tidak membayar harga, penjual dapat menuntut pembatalan jual beli menurut Pasal 1266 dan 1267. Ini adalah pasal yang paling spesifik dan langsung menjawab pertanyaan awam tentang jual beli tanah yang tidak dilunasi. Pasal ini memberikan dasar hukum eksplisit bagi penjual untuk menuntut pembatalan perjanjian, yang merupakan langkah hukum utama sebelum menuntut pengosongan tanah. Putusan merujuk pada mekanisme pembatalan akibat tidak lunasnya pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan/kutipan. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip untuk menolak bukti surat P.4 dan P.5 karena tidak sesuai aslinya. Ini adalah aturan teknis pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif yang mengatur hak penjual untuk membatalkan perjanjian atau menuntut pengosongan tanah. Relevansinya hanya pada aspek prosedural pembuktian fakta, bukan pada jawaban hukum atas pertanyaan 'bisa paksa kosongkan tanah'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1517 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 49011, + "completion_tokens": 2176 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e9b74f85d6ace80713daefbf0fbc0ceb147ea3a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,225 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_40_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 248.683, + "read": 121.205, + "query": 2.268, + "relevance": 50.158, + "total": 422.388 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 150368, + "marked_chars": 150845 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para\nTergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nHalaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 52\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\nuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.292.500,00 (satu juta dua ratus\nsembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, Tanggal 16 Oktober 2025 oleh kami,\nNuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan\nMuhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor\n40/Pdt.G/2025/PN Pti tanggal 17 Juni 2025, putusan terse" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134998, + "summary": "Penggugat Samidi menggugat Tergugat I (Sumisih), Tergugat II (Kunardi), Tergugat III (Supani), dan Turut Tergugat (Kepala Desa Dukuhseti) atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan II menguasai serta mendirikan bangunan (rumah dan ruko) di atas tanah milik Penggugat seluas 759 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153, tanpa izin, sejak tahun 1989, sementara Tergugat III menyewa dan menempati ruko tersebut sejak 2024 [HAL 1-5]. Tergugat I dan II membantah dalil tersebut dengan mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa tanah seluas 567 m2 (terdiri dari 350 m2 dan 217 m2) telah dibeli dari Penggugat secara bertahap pada tahun 1987 dan 1988 dengan harga total Rp 4.000.000,- (ditulis Rp 1.000.000,- dalam kwitansi sementara untuk menghindari pologoro), disertai penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama Penggugat kepada Tergugat I dan II, serta penguasaan fisik dan pembayaran PBB atas nama anak Tergugat II sejak lama, sehingga mereka mengklaim sebagai pemilik sah dan menuntut Penggugat membaliknama sertifikat serta membayar ganti rugi [HAL 6-17]. Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa karena Tergugat I dan II tidak kooperatif dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas saat mediasi desa, meskipun mengakui adanya sengketa sejak lama [HAL 18-19]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 (sertifikat pengganti) dan kesaksian tiga saksi yang menyatakan tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah dijual [HAL 19-28]. Sebaliknya, Tergugat I dan II mengajukan Kwitansi Sementara, Sertifikat Hak Milik Nomor 153, SPPT PBB atas nama anak Tergugat II, serta kesaksian empat saksi (Sarwi, Legiman, Sukarji, Sri Puryani) yang memperkuat dalil jual beli, penyerahan sertifikat, pembayaran harga, dan penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II sejak 1987 dengan persetujuan atau tanpa keberatan dari Penggugat pada masa pembangunan awal [HAL 29-43]. Majelis Hakim menetapkan bahwa beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pemilik sertifikat, namun perlu mempertimbangkan bukti jual beli dan penguasaan oleh Tergugat I dan II untuk menentukan siapa pemilik sah tanah objek sengketa [HAL 43-49]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 17347, + "summary": "Penggugat Samidi menggugat Tergugat I (Sumisih), Tergugat II (Kunardi), Tergugat III (Supani), dan Turut Tergugat (Kepala Desa Dukuhseti) atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan II menguasai serta mendirikan bangunan (rumah dan ruko) di atas tanah milik Penggugat seluas 759 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153, tanpa izin, sejak tahun 1989, sementara Tergugat III menyewa dan menempati ruko tersebut sejak 2024 [HAL 1-5]. Tergugat I dan II membantah dalil tersebut dengan mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa tanah seluas 567 m2 (terdiri dari 350 m2 dan 217 m2) telah dibeli dari Penggugat secara bertahap pada tahun 1987 dan 1988 dengan harga total Rp 4.000.000,- (ditulis Rp 1.000.000,- dalam kwitansi sementara untuk menghindari pologoro), disertai penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama Penggugat kepada Tergugat I dan II, serta penguasaan fisik dan pembayaran PBB atas nama anak Tergugat II sejak lama, sehingga mereka mengklaim sebagai pemilik sah dan menuntut Penggugat membaliknama sertifikat serta membayar ganti rugi [HAL 6-17]. Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa karena Tergugat I dan II tidak kooperatif dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas saat mediasi desa, meskipun mengakui adanya sengketa sejak lama [HAL 18-19]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 (sertifikat pengganti) dan kesaksian tiga saksi yang menyatakan tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah dijual [HAL 19-28]. Sebaliknya, Tergugat I dan II mengajukan Kwitansi Sementara, Sertifikat Hak Milik Nomor 153, SPPT PBB atas nama anak Tergugat II, serta kesaksian empat saksi (Sarwi, Legiman, Sukarji, Sri Puryani) yang memperkuat dalil jual beli, penyerahan sertifikat, pembayaran harga, dan penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II sejak 1987 dengan persetujuan atau tanpa keberatan dari Penggugat pada masa pembangunan awal [HAL 29-43]. Majelis Hakim menetapkan bahwa beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pemilik sertifikat, namun perlu mempertimbangkan bukti jual beli dan penguasaan oleh Tergugat I dan II untuk menentukan siapa pemilik sah tanah objek sengketa [HAL 43-49].\n\nMajelis Hakim kemudian menguji bukti-bukti tersebut dan menemukan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarwi dan Legiman, Tergugat I dan II membangun rumah pencu/joglo di atas tanah yang dibeli dari Penggugat, dan sekitar tahun 2000 membangun ruko tanpa ada keberatan atau larangan dari Penggugat maupun anak-anaknya, termasuk Kastori yang menempati warung di sebelah barat [HAL 49]. Keterangan saksi Sri Puryani, mantan Sekretaris Desa, pada musyawarah tahun 2022 juga menguatkan dalil Tergugat I dan II karena Penggugat mengakui pernah menjual tanah tersebut dan uangnya digunakan untuk membiayai anak-anaknya [HAL 49-50]. Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) menunjukkan bahwa batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 153 atas nama Samidi bin Pawiro (luas 710 m2) yang dipegang Tergugat I dan II memiliki batas Sebelah Barat: Rumah Kasmiyati (anak Penggugat), Sebelah Timur: Jalan Raya Tayu-Puncel, Sebelah Utara: Jalan Desa, dan Sebelah Selatan: Rumah Sugito/Sarti, yang sesuai dengan penguasaan fisik mereka [HAL 49-50]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan tanah seluas 567 m2 tersebut sah karena merupakan hasil jual beli sejak tahun 1987, sehingga perbuatan Tergugat I dan II membangun rumah dan ruko serta menyewakannya kepada Tergugat III adalah sah menurut hukum [HAL 50]. Bukti T.T-1 (Buku C Desa No. 537) yang diajukan Turut Tergugat dikesampingkan karena keterangan saksi Sarwi sebagai perantara jual beli menegaskan bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah tanah objek sengketa, bukan tanah dengan C No. 537 atas nama Mobin Matngiso [HAL 50].\n\nAkibatnya, dalil Penggugat bahwa penguasaan tanah dan penyewaan ruko oleh Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan hukum ditolak karena tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 ditolak, dan petitum lainnya (angka 1, 4-8) yang berkaitan dengannya juga ditolak, menyebabkan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 51]. Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I dan II meminta pernyataan sah jual beli tanah 567 m2, pengakuan sebagai pemilik sah, serta perintah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 153 (luas 710 m2) menjadi dua sertifikat terpisah (143 m2 untuk Penggugat Rekonvensi dan 567 m2 untuk Tergugat Rekonvensi) [HAL 51]. Namun, Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) karena terdapat dua sertifikat atas bidang tanah yang sama (Sertifikat No. 153 yang dipegang Tergugat Rekonvensi dan Sertifikat No. 00153 yang dipegang Penggugat Konvensi) sehingga perlu terlebih dahulu menyatakan salah satu sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mengharuskan melibatkan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai pihak yang ditarik dalam perkara, namun hal ini tidak dilakukan [HAL 51-52]. Dengan demikian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp1.292.500,00 [HAL 52-54].\n\nAmar Putusan:\n1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.\n2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).\n3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.292.500,00." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Samidi menggugat Tergugat I (Sumisih), Tergugat II (Kunardi), Tergugat III (Supani), dan Turut Tergugat (Kepala Desa Dukuhseti) atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan II menguasai serta mendirikan bangunan (rumah dan ruko) di atas tanah milik Penggugat seluas 759 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153, tanpa izin, sejak tahun 1989, sementara Tergugat III menyewa dan menempati ruko tersebut sejak 2024 [HAL 1-5]. Tergugat I dan II membantah dalil tersebut dengan mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa tanah seluas 567 m2 (terdiri dari 350 m2 dan 217 m2) telah dibeli dari Penggugat secara bertahap pada tahun 1987 dan 1988 dengan harga total Rp 4.000.000,- (ditulis Rp 1.000.000,- dalam kwitansi sementara untuk menghindari pologoro), disertai penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama Penggugat kepada Tergugat I dan II, serta penguasaan fisik dan pembayaran PBB atas nama anak Tergugat II sejak lama, sehingga mereka mengklaim sebagai pemilik sah dan menuntut Penggugat membaliknama sertifikat serta membayar ganti rugi [HAL 6-17]. Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa karena Tergugat I dan II tidak kooperatif dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas saat mediasi desa, meskipun mengakui adanya sengketa sejak lama [HAL 18-19]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 (sertifikat pengganti) dan kesaksian tiga saksi yang menyatakan tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah dijual [HAL 19-28]. Sebaliknya, Tergugat I dan II mengajukan Kwitansi Sementara, Sertifikat Hak Milik Nomor 153, SPPT PBB atas nama anak Tergugat II, serta kesaksian empat saksi (Sarwi, Legiman, Sukarji, Sri Puryani) yang memperkuat dalil jual beli, penyerahan sertifikat, pembayaran harga, dan penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II sejak 1987 dengan persetujuan atau tanpa keberatan dari Penggugat pada masa pembangunan awal [HAL 29-43]. Majelis Hakim menetapkan bahwa beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pemilik sertifikat, namun perlu mempertimbangkan bukti jual beli dan penguasaan oleh Tergugat I dan II untuk menentukan siapa pemilik sah tanah objek sengketa [HAL 43-49].\n\nMajelis Hakim kemudian menguji bukti-bukti tersebut dan menemukan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarwi dan Legiman, Tergugat I dan II membangun rumah pencu/joglo di atas tanah yang dibeli dari Penggugat, dan sekitar tahun 2000 membangun ruko tanpa ada keberatan atau larangan dari Penggugat maupun anak-anaknya, termasuk Kastori yang menempati warung di sebelah barat [HAL 49]. Keterangan saksi Sri Puryani, mantan Sekretaris Desa, pada musyawarah tahun 2022 juga menguatkan dalil Tergugat I dan II karena Penggugat mengakui pernah menjual tanah tersebut dan uangnya digunakan untuk membiayai anak-anaknya [HAL 49-50]. Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) menunjukkan bahwa batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 153 atas nama Samidi bin Pawiro (luas 710 m2) yang dipegang Tergugat I dan II memiliki batas Sebelah Barat: Rumah Kasmiyati (anak Penggugat), Sebelah Timur: Jalan Raya Tayu-Puncel, Sebelah Utara: Jalan Desa, dan Sebelah Selatan: Rumah Sugito/Sarti, yang sesuai dengan penguasaan fisik mereka [HAL 49-50]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan tanah seluas 567 m2 tersebut sah karena merupakan hasil jual beli sejak tahun 1987, sehingga perbuatan Tergugat I dan II membangun rumah dan ruko serta menyewakannya kepada Tergugat III adalah sah menurut hukum [HAL 50]. Bukti T.T-1 (Buku C Desa No. 537) yang diajukan Turut Tergugat dikesampingkan karena keterangan saksi Sarwi sebagai perantara jual beli menegaskan bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah tanah objek sengketa, bukan tanah dengan C No. 537 atas nama Mobin Matngiso [HAL 50].\n\nAkibatnya, dalil Penggugat bahwa penguasaan tanah dan penyewaan ruko oleh Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan hukum ditolak karena tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 ditolak, dan petitum lainnya (angka 1, 4-8) yang berkaitan dengannya juga ditolak, menyebabkan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 51]. Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I dan II meminta pernyataan sah jual beli tanah 567 m2, pengakuan sebagai pemilik sah, serta perintah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 153 (luas 710 m2) menjadi dua sertifikat terpisah (143 m2 untuk Penggugat Rekonvensi dan 567 m2 untuk Tergugat Rekonvensi) [HAL 51]. Namun, Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) karena terdapat dua sertifikat atas bidang tanah yang sama (Sertifikat No. 153 yang dipegang Tergugat Rekonvensi dan Sertifikat No. 00153 yang dipegang Penggugat Konvensi) sehingga perlu terlebih dahulu menyatakan salah satu sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mengharuskan melibatkan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai pihak yang ditarik dalam perkara, namun hal ini tidak dilakukan [HAL 51-52]. Dengan demikian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp1.292.500,00 [HAL 52-54].\n\nAmar Putusan:\n1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.\n2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).\n3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.292.500,00." + }, + "read": { + "input_chars": 5416, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah yang diklaim sebagai hak milik Penggugat. Tergugat I dan II membantah dengan dalih telah membeli tanah tersebut dari Penggugat, sementara Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa. Penggugat meminta pengakuan kepemilikan, penghentian perbuatan melawan hukum, dan pemindahan kepemilikan tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait penguasaan dan pembangunan di atas tanah yang dikuasai Penggugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah membeli tanah objek sengketa dari Penggugat secara bertahap pada tahun 1987 dan 1988.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi untuk menyatakan sah jual beli tanah, pengakuan sebagai pemilik sah, dan balik nama sertifikat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa karena Tergugat I dan II tidak kooperatif dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas saat mediasi desa.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 dan kesaksian tiga saksi untuk membuktikan tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah dijual.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kwitansi Sementara, Sertifikat Hak Milik Nomor 153, SPPT PBB, dan kesaksian empat saksi untuk memperkuat dalil jual beli dan penguasaan tanah sejak 1987.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pemilik sertifikat, namun perlu mempertimbangkan bukti jual beli dan penguasaan oleh Tergugat I dan II.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi Sarwi dan Legiman menyatakan Tergugat I dan II membangun rumah dan ruko di atas tanah yang dibeli dari Penggugat tanpa keberatan dari Penggugat atau anak-anaknya.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi Sri Puryani menyatakan Penggugat mengakui pernah menjual tanah tersebut dan uangnya digunakan untuk membiayai anak-anaknya.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 153 yang dipegang Tergugat I dan II sesuai dengan penguasaan fisik mereka.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan penguasaan tanah seluas 567 m2 oleh Tergugat I dan II sah karena merupakan hasil jual beli sejak tahun 1987.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengesampingkan bukti Buku C Desa No. 537 karena keterangan saksi menegaskan tanah yang diperjualbelikan adalah tanah objek sengketa.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil Penggugat bahwa penguasaan tanah dan penyewaan ruko oleh Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan hukum ditolak karena tidak terbukti.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat I dan II dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat dua sertifikat atas bidang tanah yang sama dan tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah yang dikuasai Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan dalih telah membeli tanah tersebut dari Penggugat, sementara Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa. Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian ada pada Penggugat, namun setelah menguji bukti-bukti termasuk kesaksian dan hasil pemeriksaan setempat, Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II sah karena merupakan hasil jual beli sejak tahun 1987. Akibatnya, dalil perbuatan melawan hukum ditolak dan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Gugatan Rekonvensi Tergugat I dan II untuk balik nama sertifikat dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya dua sertifikat atas bidang tanah yang sama dan tidak melibatkan instansi pertanahan yang berwenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah yang dikuasai Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan dalih telah membeli tanah tersebut dari Penggugat, sementara Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa. Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian ada pada Penggugat, namun setelah menguji bukti-bukti termasuk kesaksian dan hasil pemeriksaan setempat, Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II sah karena merupakan hasil jual beli sejak tahun 1987. Akibatnya, dalil perbuatan melawan hukum ditolak dan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Gugatan Rekonvensi Tergugat I dan II untuk balik nama sertifikat dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya dua sertifikat atas bidang tanah yang sama dan tidak melibatkan instansi pertanahan yang berwenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait penguasaan dan pembangunan di atas tanah yang dikuasai Penggugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah membeli tanah objek sengketa dari Penggugat secara bertahap pada tahun 1987 dan 1988.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi untuk menyatakan sah jual beli tanah, pengakuan sebagai pemilik sah, dan balik nama sertifikat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menyatakan ketidakberdayaan membantu sengketa karena Tergugat I dan II tidak kooperatif dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas saat mediasi desa.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 dan kesaksian tiga saksi untuk membuktikan tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah dijual.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kwitansi Sementara, Sertifikat Hak Milik Nomor 153, SPPT PBB, dan kesaksian empat saksi untuk memperkuat dalil jual beli dan penguasaan tanah sejak 1987.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pemilik sertifikat, namun perlu mempertimbangkan bukti jual beli dan penguasaan oleh Tergugat I dan II.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi Sarwi dan Legiman menyatakan Tergugat I dan II membangun rumah dan ruko di atas tanah yang dibeli dari Penggugat tanpa keberatan dari Penggugat atau anak-anaknya.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi Sri Puryani menyatakan Penggugat mengakui pernah menjual tanah tersebut dan uangnya digunakan untuk membiayai anak-anaknya.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 153 yang dipegang Tergugat I dan II sesuai dengan penguasaan fisik mereka.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan penguasaan tanah seluas 567 m2 oleh Tergugat I dan II sah karena merupakan hasil jual beli sejak tahun 1987.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengesampingkan bukti Buku C Desa No. 537 karena keterangan saksi menegaskan tanah yang diperjualbelikan adalah tanah objek sengketa.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil Penggugat bahwa penguasaan tanah dan penyewaan ruko oleh Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan hukum ditolak karena tidak terbukti.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat I dan II dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat dua sertifikat atas bidang tanah yang sama dan tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah jual tanah ke mereka tahun 1987, tapi sekarang mereka malah menuduh saya melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah itu, apakah tuduhan itu benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28566, + "candidates": [ + "Pasal 531 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "text": "Pasal 531: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'besit dalam itikad baik' (pemilikan dengan itikad baik). Dalam sengketa ini, isu utamanya adalah apakah terjadi jual beli yang sah antara Penggugat dan Tergugat I/II. Tergugat I dan II berdalil bahwa mereka membeli tanah tersebut secara sah (itikad baik sebagai pembeli), bukan sebagai pihak yang menguasai tanah tanpa hak (besit) yang perlu dibuktikan itikad baiknya untuk memperoleh hak milik lewat waktu. Putusan hakim menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena menemukan adanya jual beli, sehingga definisi itikad baik dalam konteks besit (pasal 531) tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab apakah tuduhan PMH itu benar atau salah dalam konteks kepemilikan hasil jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perolehan hak milik lewat waktu (verjaring) selama 20 atau 30 tahun. Dalam pertimbangan putusan, hakim tidak menguji apakah Tergugat I dan II telah menguasai tanah selama 20/30 tahun untuk memperoleh hak milik lewat waktu, melainkan menguji apakah ada perjanjian jual beli yang sah. Hakim menyimpulkan penguasaan tanah adalah sah karena hasil jual beli tahun 1987, bukan karena lewat waktu. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan isu substantif yang diputuskan (sah/tidaknya jual beli vs perbuatan melawan hukum)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55811, + "completion_tokens": 3845 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_41_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_41_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87aef392c320d1a448a23ec8a55566b300240c18 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_41_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_41_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.001, + "query": 1.939, + "relevance": 17.123, + "total": 122.107 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37596, + "marked_chars": 37722 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat s\neluruhnya ;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105888988/5953/09/23\ntanggal 07 September 2023; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I & Tergugat II /\nPemilik Agunan;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105888988/5953/09/23 tanggal\n07 September 2023;\n5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar\nRp. 186.574.653,- (seratus delapan enam juta lima ratus tujuh puluh\nempat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);\n6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan\nHal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2025/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37722, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor menggugat Rohyanti dan Sumartono atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menyatakan tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang beserta hak penjualan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Rohyanti dan Sumartono adalah suami istri yang menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 105888988/5953/09/23 tanggal 07 September 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang pokok sebesar Rp. 140.000.000,- dengan kewajiban melunasi total Rp. 186.574.653,- pada tanggal 07 September 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan hutang, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01099 atas nama Rohyanti.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan melunasi hutang sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan mengakui telah wanprestasi serta masih berusaha menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor terhadap Rohyanti dan Sumartono. Para Tergugat, yang merupakan suami istri, telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit dengan pokok hutang Rp. 140.000.000,- dan jatuh tempo pelunasan pada 07 September 2024, serta menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Rohyanti. Para Tergugat mengakui bahwa mereka telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang sesuai perjanjian. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar lunas sisa hutang sebesar Rp. 186.574.653,- secara seketika, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan, dengan Para Tergugat dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Angkatan Lor terhadap Rohyanti dan Sumartono. Para Tergugat, yang merupakan suami istri, telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit dengan pokok hutang Rp. 140.000.000,- dan jatuh tempo pelunasan pada 07 September 2024, serta menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Rohyanti. Para Tergugat mengakui bahwa mereka telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang sesuai perjanjian. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar lunas sisa hutang sebesar Rp. 186.574.653,- secara seketika, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan, dengan Para Tergugat dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Rohyanti dan Sumartono adalah suami istri yang menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 105888988/5953/09/23 tanggal 07 September 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang pokok sebesar Rp. 140.000.000,- dengan kewajiban melunasi total Rp. 186.574.653,- pada tanggal 07 September 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan hutang, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01099 atas nama Rohyanti.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan melunasi hutang sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan mengakui telah wanprestasi serta masih berusaha menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sudah bayar cicilan bank tapi telat, sekarang bank mau jual tanah jaminan saya, apa saya bisa minta waktu lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 3271, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi pelunasan hutang. Dalam konteks pertanyaan tentang jaminan tanah dan hak bank untuk mengeksekusi jaminan tersebut, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menegaskan status harta debitur sebagai jaminan perikatan, sehingga relevan untuk menilai hak-hak yang timbul dari perjanjian kredit dan agunan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14624, + "completion_tokens": 901 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_42_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_42_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59b0e2c86f80ba3a5cb1f2861ad004acb83469df --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_42_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_42_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 117.726, + "query": 8.445, + "relevance": 39.108, + "total": 165.299 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31485, + "marked_chars": 31584 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5950-01-009799-10-9\ntanggal 06 Desember 2013; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 5950-01-009799-10-9 tanggal 06 Desember\n2013;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nPara Tergugat sebesar Rp. 45.822.868,- secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi\nhutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang\nterletak di Desa Growong Lor Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,\ndengan bukti kepemilikan SHM No.02336/Desa Growong Lor,\nKecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Yanto, dengan luas 200\nm² (Dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No 1361/Growong\nLor/2008 tanggal 07-04-2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor\nHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31584, + "frame": "Penggugat, Bri Unit Juwana 1, menggugat Tergugat I (Semiyoso) dan Tergugat II (Yanti) sebagai suami istri yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kredit yang diterima. Sengketa inti adalah wanprestasi Tergugat dalam membayar angsuran kredit Kupedes sehingga menimbulkan tunggakan pokok dan bunga. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan lelang agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa Kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 06 Desember 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 02336 atas nama Yanti sebagai agunan jaminan pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui penjualan di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga menunggak sebesar Rp 45.822.868 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan hutang setelah diberikan peringatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan hutang ditolak karena sertifikat jaminan berada dalam penguasaan penuh Penggugat dan tidak mungkin dialihkan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Bri Unit Juwana 1, menggugat Tergugat I (Semiyoso) dan Tergugat II (Yanti) yang merupakan suami istri atas dasar tanggung renteng dalam pembayaran kredit. Para Tergugat telah menerima kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000 pada tahun 2013 dengan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Yanti sebagai agunan dan memberikan kuasa penjualan agunan jika terjadi wanprestasi. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat berhenti membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp 45.822.868, meskipun Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Tergugat secara lisan mengakui hal-hal yang diuraikan dalam gugatan. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 45.822.868 secara seketika dan sekaligus, serta mewajibkan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat sudah dikuasai Penggugat, dan gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Bri Unit Juwana 1, menggugat Tergugat I (Semiyoso) dan Tergugat II (Yanti) yang merupakan suami istri atas dasar tanggung renteng dalam pembayaran kredit. Para Tergugat telah menerima kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000 pada tahun 2013 dengan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Yanti sebagai agunan dan memberikan kuasa penjualan agunan jika terjadi wanprestasi. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat berhenti membayar angsuran sehingga menunggak sebesar Rp 45.822.868, meskipun Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Tergugat secara lisan mengakui hal-hal yang diuraikan dalam gugatan. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 45.822.868 secara seketika dan sekaligus, serta mewajibkan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan peletakan sita jaminan ditolak karena sertifikat sudah dikuasai Penggugat, dan gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa Kredit Kupedes sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 06 Desember 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 02336 atas nama Yanti sebagai agunan jaminan pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui penjualan di bawah tangan atau lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga menunggak sebesar Rp 45.822.868 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan hutang setelah diberikan peringatan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan hutang ditolak karena sertifikat jaminan berada dalam penguasaan penuh Penggugat dan tidak mungkin dialihkan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi sekarang ditagih tunggakan besar dan diminta jual tanahnya, apakah ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31485, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam pertanyaan, debitur keberatan atas tagihan dan ancaman penjualan agunan. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta debitur (termasuk agunan) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang yang disengketakan, sehingga memiliki hubungan substantif dengan masalah jaminan dan eksekusi hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu debitur dinyatakan lalai (wanprestasi). Dalam pertanyaan, debitur mengklaim sudah bayar namun tetap ditagih. Untuk menentukan apakah tagihan tersebut sah secara hukum, perlu dinilai apakah debitur telah benar-benar lalai menurut pasal ini (misalnya melalui surat peringatan/peringatan wanprestasi). Ini adalah unsur kunci untuk menjawab apakah tuntutan pembayaran tunggakan tersebut sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, debitur ditagih 'tunggakan besar' (yang biasanya mencakup pokok, bunga, dan denda). Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menghitung dan menagih komponen bunga/denda tersebut selain pokok hutang, sehingga relevan dengan keberatan debitur atas besaran tagihan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20897, + "completion_tokens": 1318 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_43_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_43_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0273acad7ed92eafb11164e28954b09349aa8d2b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_43_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,248 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_43_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 63, + "timings": { + "parse": 0.09, + "classify": 0.0, + "condense": 403.061, + "read": 159.231, + "query": 7.228, + "relevance": 41.847, + "total": 611.458 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 179964, + "marked_chars": 180522 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nTENTANG PROVISI:\n\nMenolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;\nTENTANG EKSEPSI:\n\nMenolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;\nTENTANG POKOK PERKARA:\n1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan perbuatan\nmelawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan kepentingan para\nPenggugat;\nHal 60 dari 63 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 60\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan Surat Tanda Tangan tertanggal 1/7/1982 berupa surat jual beli\ntanah antara suami Penggugat I (alm. Karlan Karsiman) dengan Giyono\nadalah sah atau mempunyai kekuatan hukum mengikat;\n4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah tertanggal 2\nJuli 1982 yang dibuat oleh Giyono adalah sah atau mempunyai kekuatan\nhukum;\n5. Menyatakan menurut hukum, bahwa oleh karena jual beli telah sah dan\nmempunya" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134955, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pti antara Penggugat I-IV (Krismi, Wiwing Karmila, Widya Dwi Krisnatami, Wahyuni Tri Wardhani) sebagai ahli waris alm. Karlan Karsiman melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Giyono Bin Djojokasto) serta Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Pati) dan Turut Tergugat II (Kepala Desa Kedungbulus) [HAL 1-3]. Pokok sengketa adalah status kepemilikan sebidang tanah objek gugatan yang semula tercatat dalam C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Gijono, kini bersertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto, seluas 7.170 m2 di Desa Kedungbulus [HAL 4-5]. Penggugat dalil bahwa alm. Karlan Karsiman membeli tanah tersebut dari Giyono pada 1 Juli 1982 seharga Rp 1.000.000,- berdasarkan Surat Tanda Tangan (Bukti P-5) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik (Bukti P-6), serta telah membayar lunas termasuk biaya tambahan hingga total Rp 1.350.000,- (Bukti P-7 s.d. P-9) [HAL 5-6]. Penggugat juga dalil bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Djojokasto yang dibagi kepada anak-anaknya (Gimu, Giyono, Gini) melalui Akta Pembagian Harta Warisan No. 19/SUW/1982, dan sejak 1982 tanah dikuasai serta dikelola oleh Karlan Karsiman serta Penggugat dengan menanam berbagai tanaman tanpa keberatan dari Tergugat hingga Desember 2023 [HAL 4-8]. Namun, pada awal 2024, Tergugat I-VIII menguasai tanah secara paksa dengan menanam pohon pisang dan menghalangi penjualan pohon sengon milik Penggugat, sehingga Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, penyerahan sertifikat SHM No. 72, pengosongan tanah, serta pembayaran kerugian materiel dan immateriel total Rp 500.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 8-14].\n\nPara Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, disqualificatoire, error in objecto, dan verjaring, serta membantah dalil jual beli dengan menyatakan tidak pernah terjadi transaksi, tanda tangan diragukan, dan sertifikat SHM No. 72 adalah bukti kepemilikan terkuat [HAL 15-25]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa beralihnya sertifikat atas nama Giyono didasarkan pada pembagian harta warisan yang sah, sementara Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dan menyatakan batas tanah serta kepemilikan sesuai administrasi desa [HAL 26-28]. Majelis Hakim dalam putusan sela menolak eksepsi kewenangan absolut, menyatakan PN Pati berwenang mengadili, dan memerintahkan kelanjutan persidangan [HAL 28-29]. Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan 25 bukti surat (termasuk KTP, surat jual beli, kwitansi, buku C Desa, PBB atas nama Karlan, dan surat kuasa dari Tergugat I kepada Penggugat IV) serta 6 saksi yang kesemuanya memperkuat dalil penguasaan dan pembayaran oleh Karlan Karsiman sejak 1982 [HAL 29-35]. Para Tergugat mengajukan 26 bukti surat (termasuk KTP, KK, akta nikah, surat kematian, sertifikat SHM No. 72, dan bukti penanaman jeruk oleh Tergugat) serta 4 saksi yang menyatakan penguasaan tanah oleh ahli waris Giyono sejak 2022 dan meragukan keabsahan jual beli [HAL 36-41]. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat terkait sertifikat dan administrasi desa [HAL 42-43].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi disqualificatoire karena sertifikat bukan satu-satunya alas hak dan Penggugat memiliki dasar hukum lain berupa surat jual beli dan buku C Desa, serta menolak eksepsi error in objecto karena hal tersebut masuk ke pokok perkara yang harus dibuktikan melalui bukti [HAL 44-45]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang semula tercatat dalam C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Giyono, kini SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto [HAL 45]. Berdasarkan bukti P-5 dan P-6, terbukti Giyono melepaskan hak atas tanah seluas 6.500 m2 kepada Karlan Karsiman seharga Rp 1.000.000,- [HAL 46]. Pemeriksaan setempat dan bukti P-10 serta P-11 (buku C Desa) yang dicocokkan dengan asli, menunjukkan perubahan pencatatan dari Leter C No. 475 atas nama Djojokasto menjadi Leter C No. 693 atas nama Gimu Giyono, dan Persil No. 23 telah tercatat atas nama Karlan [HAL 47]. Bukti P-15 dan TTI-1 menunjukkan terbitnya sertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono pada 8 Juni 1983 seluas 7.170 m2 berdasarkan pembagian harta warisan [HAL 47]. Bukti P-12 s.d. P-14 (PBB) hingga tahun 2020 tertera atas nama Karlan, dan bukti P-16 menunjukkan Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat IV untuk mengurus sertifikat pada 22 Januari 2022 [HAL 47-48]. Keterangan saksi-saksi, termasuk saksi Kasir dari pihak Tergugat, memperkuat fakta bahwa tanah dikuasai dan ditanami oleh Karlan Karsiman dengan tanaman tebu, singkong, jati, dan sengon sejak tahun 1982 [HAL 48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 47067, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pti antara Penggugat I-IV (ahli waris alm. Karlan Karsiman) melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Giyono Bin Djojokasto) serta Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan) dan II (Kepala Desa Kedungbulus) [HAL 1-3]. Pokok sengketa adalah status kepemilikan sebidang tanah seluas 7.170 m2 di Desa Kedungbulus, yang semula tercatat dalam C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Giyono, kini bersertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto [HAL 4-5]. Penggugat dalil bahwa alm. Karlan Karsiman membeli tanah tersebut dari Giyono pada 1 Juli 1982 seharga Rp 1.000.000,- berdasarkan Surat Tanda Tangan (Bukti P-5) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik (Bukti P-6), serta telah membayar lunas termasuk biaya tambahan hingga total Rp 1.350.000,- (Bukti P-7 s.d. P-9) [HAL 5-6]. Penggugat juga dalil bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Djojokasto yang dibagi kepada anak-anaknya (Gimu, Giyono, Gini) melalui Akta Pembagian Harta Warisan No. 19/SUW/1982, dan sejak 1982 tanah dikuasai serta dikelola oleh Karlan Karsiman serta Penggugat dengan menanam berbagai tanaman tanpa keberatan dari Tergugat hingga Desember 2023 [HAL 4-8]. Namun, pada awal 2024, Tergugat I-VIII menguasai tanah secara paksa dengan menanam pohon pisang dan menghalangi penjualan pohon sengon milik Penggugat, sehingga Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, penyerahan sertifikat SHM No. 72, pengosongan tanah, serta pembayaran kerugian materiel dan immateriel total Rp 500.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 8-14].\n\nPara Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, disqualificatoire, error in objecto, dan verjaring, serta membantah dalil jual beli dengan menyatakan tidak pernah terjadi transaksi, tanda tangan diragukan, dan sertifikat SHM No. 72 adalah bukti kepemilikan terkuat [HAL 15-25]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa beralihnya sertifikat atas nama Giyono didasarkan pada pembagian harta warisan yang sah, sementara Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dan menyatakan batas tanah serta kepemilikan sesuai administrasi desa [HAL 26-28]. Majelis Hakim dalam putusan sela menolak eksepsi kewenangan absolut, menyatakan PN Pati berwenang mengadili, dan memerintahkan kelanjutan persidangan [HAL 28-29]. Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan 25 bukti surat (termasuk KTP, surat jual beli, kwitansi, buku C Desa, PBB atas nama Karlan, dan surat kuasa dari Tergugat I kepada Penggugat IV) serta 6 saksi yang kesemuanya memperkuat dalil penguasaan dan pembayaran oleh Karlan Karsiman sejak 1982 [HAL 29-35]. Para Tergugat mengajukan 26 bukti surat (termasuk KTP, KK, akta nikah, surat kematian, sertifikat SHM No. 72, dan bukti penanaman jeruk oleh Tergugat) serta 4 saksi yang menyatakan penguasaan tanah oleh ahli waris Giyono sejak 2022 dan meragukan keabsahan jual beli [HAL 36-41]. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat terkait sertifikat dan administrasi desa [HAL 42-43].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi disqualificatoire karena sertifikat bukan satu-satunya alas hak dan Penggugat memiliki dasar hukum lain berupa surat jual beli dan buku C Desa, serta menolak eksepsi error in objecto karena hal tersebut masuk ke pokok perkara yang harus dibuktikan melalui bukti [HAL 44-45]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang semula tercatat dalam C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Giyono, kini SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto [HAL 45]. Berdasarkan bukti P-5 dan P-6, terbukti Giyono melepaskan hak atas tanah seluas 6.500 m2 kepada Karlan Karsiman seharga Rp 1.000.000,- [HAL 46]. Pemeriksaan setempat dan bukti P-10 serta P-11 (buku C Desa) yang dicocokkan dengan asli, menunjukkan perubahan pencatatan dari Leter C No. 475 atas nama Djojokasto menjadi Leter C No. 693 atas nama Gimu Giyono, dan Persil No. 23 telah tercatat atas nama Karlan [HAL 47]. Bukti P-15 dan TTI-1 menunjukkan terbitnya sertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono pada 8 Juni 1983 seluas 7.170 m2 berdasarkan pembagian harta warisan [HAL 47]. Bukti P-12 s.d. P-14 (PBB) hingga tahun 2020 tertera atas nama Karlan, dan bukti P-16 menunjukkan Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat IV untuk mengurus sertifikat pada 22 Januari 2022 [HAL 47-48]. Keterangan saksi-saksi, termasuk saksi Kasir dari pihak Tergugat, memperkuat fakta bahwa tanah dikuasai dan ditanami oleh Karlan Karsiman dengan tanaman tebu, singkong, jati, dan sengon sejak tahun 1982 [HAL 48].\n\nMajelis Hakim majority berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1963 BW dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997, penguasaan fisik oleh Karlan Karsiman sejak 1982 selama lebih dari 30 tahun dengan itikad baik dan terbuka membuktikan kepemilikan sah Penggugat [HAL 48-49]. Majelis Hakim menyatakan Surat Tanda Tangan tertanggal 1/7/1982 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 2 Juli 1982 sah dan mempunyai kekuatan hukum, sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya [HAL 49]. Majelis Hakim menolak bukti surat T.1-T.22 dari Tergugat karena hanya membuktikan hubungan pewarisan dan tidak membuktikan kepemilikan atas objek perkara, serta Tergugat tidak dapat menunjukkan sertifikat SHM No. 72 yang diakui sebagai miliknya di persidangan [HAL 49]. Saksi-saksi Tergugat hanya menerangkan penguasaan sejak 2022, sementara saksi Kasir justru menerangkan penguasaan Karlan sejak 1982, sehingga Tergugat gagal membantah kepemilikan Penggugat [HAL 49-50]. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat menguasai tanah tanpa izin dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum [HAL 50]. Tuntutan sita jaminan (poin 2) dan pengembalian sertifikat (poin 7) ditolak karena tidak ada sita dan keberadaan sertifikat tidak diketahui [HAL 50]. Tuntungan pengosongan tanah (poin 8) dikabulkan sebagian dengan menolak jangka waktu 14 hari karena Tergugat masih berhak mengajukan upaya hukum [HAL 51]. Tuntutan ganti rugi (poin 9) ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara jelas [HAL 51]. Uang paksa (dwangsom) ditetapkan sebesar Rp100.000,- per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 51]. Sertifikat SHM No. 72 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan Turut Tergugat I diperintahkan mencoret sertifikat tersebut serta menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat tanpa persetujuan Tergugat [HAL 52]. Turut Tergugat I dan II diperintahkan tunduk pada putusan [HAL 52].\n\nHakim Ketua Majelis (dissenting opinion) berpendapat berbeda, menilai bukti P-5 (Surat Tanda Tangan) dan P-6 (Surat Pelepasan Hak) tidak kuat, tanda tangan tidak asli, tidak ditandatangani Kepala Desa, dan merupakan akta di bawah tangan yang terbantahkan oleh saksi [HAL 58-59]. Hakim Ketua juga menyoroti inkonsistensi kronologi di mana Akta Pembagian Warisan (T.3) terbit tanggal 15 Juli 1982, setelah tanggal jual beli (1 Juli 1982) dan pelepasan hak (2 Juli 1982), serta adanya cacat hukum pada bukti P-6 karena Gimu Giyono tidak menandatangani padahal tanah atas namanya [HAL 53-54]. Hakim Ketua menilai sertifikat SHM No. 72 adalah bukti kepemilikan tertinggi dan terkuat, sehingga penguasaan Tergugat sah [HAL 54-55]. Hakim Ketua menolak seluruh petitum dasar gugatan (poin 4 dan 5) karena bukti jual beli tidak mempunyai nilai hukum, sehingga petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan [HAL 59-60].\n\nPutusan akhir diambil berdasarkan suara terbanyak, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat [HAL 60]. Amar putusan: 1) Mengabulkan sebagian gugatan; 2) Menyatakan Tergugat I-VIII melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menyatakan Surat Tanda Tangan tertanggal 1/7/1982 sah dan mengikat; 4) Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 2 Juli 1982 sah; 5) Menyatakan tanah objek gugatan sah menjadi milik Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 6) Menghukum Tergugat I-VIII mengosongkan dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong; 7) Menghukum Tergugat I-VIII membayar uang paksa Rp100.000,- per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 8) Menyatakan sertifikat nomor 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto tidak memiliki kekuatan hukum; 9) Memerintahkan Turut Tergugat I mencoret sertifikat nomor 72 dan menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat tanpa tanda tangan Tergugat; 10) Menghukum Turut Tergugat I dan II tunduk pada putusan; 11) Menolak gugatan selain dan selebihnya; 12) Menghukum Tergugat I-VIII membayar biaya perkara Rp1.275.500,- [HAL 60-61]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Pti antara Penggugat I-IV (ahli waris alm. Karlan Karsiman) melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Giyono Bin Djojokasto) serta Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan) dan II (Kepala Desa Kedungbulus) [HAL 1-3]. Pokok sengketa adalah status kepemilikan sebidang tanah seluas 7.170 m2 di Desa Kedungbulus, yang semula tercatat dalam C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Giyono, kini bersertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto [HAL 4-5]. Penggugat dalil bahwa alm. Karlan Karsiman membeli tanah tersebut dari Giyono pada 1 Juli 1982 seharga Rp 1.000.000,- berdasarkan Surat Tanda Tangan (Bukti P-5) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik (Bukti P-6), serta telah membayar lunas termasuk biaya tambahan hingga total Rp 1.350.000,- (Bukti P-7 s.d. P-9) [HAL 5-6]. Penggugat juga dalil bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Djojokasto yang dibagi kepada anak-anaknya (Gimu, Giyono, Gini) melalui Akta Pembagian Harta Warisan No. 19/SUW/1982, dan sejak 1982 tanah dikuasai serta dikelola oleh Karlan Karsiman serta Penggugat dengan menanam berbagai tanaman tanpa keberatan dari Tergugat hingga Desember 2023 [HAL 4-8]. Namun, pada awal 2024, Tergugat I-VIII menguasai tanah secara paksa dengan menanam pohon pisang dan menghalangi penjualan pohon sengon milik Penggugat, sehingga Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, penyerahan sertifikat SHM No. 72, pengosongan tanah, serta pembayaran kerugian materiel dan immateriel total Rp 500.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 8-14].\n\nPara Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, disqualificatoire, error in objecto, dan verjaring, serta membantah dalil jual beli dengan menyatakan tidak pernah terjadi transaksi, tanda tangan diragukan, dan sertifikat SHM No. 72 adalah bukti kepemilikan terkuat [HAL 15-25]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa beralihnya sertifikat atas nama Giyono didasarkan pada pembagian harta warisan yang sah, sementara Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dan menyatakan batas tanah serta kepemilikan sesuai administrasi desa [HAL 26-28]. Majelis Hakim dalam putusan sela menolak eksepsi kewenangan absolut, menyatakan PN Pati berwenang mengadili, dan memerintahkan kelanjutan persidangan [HAL 28-29]. Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan 25 bukti surat (termasuk KTP, surat jual beli, kwitansi, buku C Desa, PBB atas nama Karlan, dan surat kuasa dari Tergugat I kepada Penggugat IV) serta 6 saksi yang kesemuanya memperkuat dalil penguasaan dan pembayaran oleh Karlan Karsiman sejak 1982 [HAL 29-35]. Para Tergugat mengajukan 26 bukti surat (termasuk KTP, KK, akta nikah, surat kematian, sertifikat SHM No. 72, dan bukti penanaman jeruk oleh Tergugat) serta 4 saksi yang menyatakan penguasaan tanah oleh ahli waris Giyono sejak 2022 dan meragukan keabsahan jual beli [HAL 36-41]. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat terkait sertifikat dan administrasi desa [HAL 42-43].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi disqualificatoire karena sertifikat bukan satu-satunya alas hak dan Penggugat memiliki dasar hukum lain berupa surat jual beli dan buku C Desa, serta menolak eksepsi error in objecto karena hal tersebut masuk ke pokok perkara yang harus dibuktikan melalui bukti [HAL 44-45]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang semula tercatat dalam C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Giyono, kini SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto [HAL 45]. Berdasarkan bukti P-5 dan P-6, terbukti Giyono melepaskan hak atas tanah seluas 6.500 m2 kepada Karlan Karsiman seharga Rp 1.000.000,- [HAL 46]. Pemeriksaan setempat dan bukti P-10 serta P-11 (buku C Desa) yang dicocokkan dengan asli, menunjukkan perubahan pencatatan dari Leter C No. 475 atas nama Djojokasto menjadi Leter C No. 693 atas nama Gimu Giyono, dan Persil No. 23 telah tercatat atas nama Karlan [HAL 47]. Bukti P-15 dan TTI-1 menunjukkan terbitnya sertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono pada 8 Juni 1983 seluas 7.170 m2 berdasarkan pembagian harta warisan [HAL 47]. Bukti P-12 s.d. P-14 (PBB) hingga tahun 2020 tertera atas nama Karlan, dan bukti P-16 menunjukkan Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat IV untuk mengurus sertifikat pada 22 Januari 2022 [HAL 47-48]. Keterangan saksi-saksi, termasuk saksi Kasir dari pihak Tergugat, memperkuat fakta bahwa tanah dikuasai dan ditanami oleh Karlan Karsiman dengan tanaman tebu, singkong, jati, dan sengon sejak tahun 1982 [HAL 48].\n\nMajelis Hakim majority berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1963 BW dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997, penguasaan fisik oleh Karlan Karsiman sejak 1982 selama lebih dari 30 tahun dengan itikad baik dan terbuka membuktikan kepemilikan sah Penggugat [HAL 48-49]. Majelis Hakim menyatakan Surat Tanda Tangan tertanggal 1/7/1982 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 2 Juli 1982 sah dan mempunyai kekuatan hukum, sepanjang Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya [HAL 49]. Majelis Hakim menolak bukti surat T.1-T.22 dari Tergugat karena hanya membuktikan hubungan pewarisan dan tidak membuktikan kepemilikan atas objek perkara, serta Tergugat tidak dapat menunjukkan sertifikat SHM No. 72 yang diakui sebagai miliknya di persidangan [HAL 49]. Saksi-saksi Tergugat hanya menerangkan penguasaan sejak 2022, sementara saksi Kasir justru menerangkan penguasaan Karlan sejak 1982, sehingga Tergugat gagal membantah kepemilikan Penggugat [HAL 49-50]. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat menguasai tanah tanpa izin dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum [HAL 50]. Tuntutan sita jaminan (poin 2) dan pengembalian sertifikat (poin 7) ditolak karena tidak ada sita dan keberadaan sertifikat tidak diketahui [HAL 50]. Tuntungan pengosongan tanah (poin 8) dikabulkan sebagian dengan menolak jangka waktu 14 hari karena Tergugat masih berhak mengajukan upaya hukum [HAL 51]. Tuntutan ganti rugi (poin 9) ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara jelas [HAL 51]. Uang paksa (dwangsom) ditetapkan sebesar Rp100.000,- per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 51]. Sertifikat SHM No. 72 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan Turut Tergugat I diperintahkan mencoret sertifikat tersebut serta menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat tanpa persetujuan Tergugat [HAL 52]. Turut Tergugat I dan II diperintahkan tunduk pada putusan [HAL 52].\n\nHakim Ketua Majelis (dissenting opinion) berpendapat berbeda, menilai bukti P-5 (Surat Tanda Tangan) dan P-6 (Surat Pelepasan Hak) tidak kuat, tanda tangan tidak asli, tidak ditandatangani Kepala Desa, dan merupakan akta di bawah tangan yang terbantahkan oleh saksi [HAL 58-59]. Hakim Ketua juga menyoroti inkonsistensi kronologi di mana Akta Pembagian Warisan (T.3) terbit tanggal 15 Juli 1982, setelah tanggal jual beli (1 Juli 1982) dan pelepasan hak (2 Juli 1982), serta adanya cacat hukum pada bukti P-6 karena Gimu Giyono tidak menandatangani padahal tanah atas namanya [HAL 53-54]. Hakim Ketua menilai sertifikat SHM No. 72 adalah bukti kepemilikan tertinggi dan terkuat, sehingga penguasaan Tergugat sah [HAL 54-55]. Hakim Ketua menolak seluruh petitum dasar gugatan (poin 4 dan 5) karena bukti jual beli tidak mempunyai nilai hukum, sehingga petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan [HAL 59-60].\n\nPutusan akhir diambil berdasarkan suara terbanyak, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat [HAL 60]. Amar putusan: 1) Mengabulkan sebagian gugatan; 2) Menyatakan Tergugat I-VIII melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menyatakan Surat Tanda Tangan tertanggal 1/7/1982 sah dan mengikat; 4) Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 2 Juli 1982 sah; 5) Menyatakan tanah objek gugatan sah menjadi milik Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 6) Menghukum Tergugat I-VIII mengosongkan dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong; 7) Menghukum Tergugat I-VIII membayar uang paksa Rp100.000,- per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 8) Menyatakan sertifikat nomor 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto tidak memiliki kekuatan hukum; 9) Memerintahkan Turut Tergugat I mencoret sertifikat nomor 72 dan menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat tanpa tanda tangan Tergugat; 10) Menghukum Turut Tergugat I dan II tunduk pada putusan; 11) Menolak gugatan selain dan selebihnya; 12) Menghukum Tergugat I-VIII membayar biaya perkara Rp1.275.500,- [HAL 60-61]." + }, + "read": { + "input_chars": 8412, + "frame": "Penggugat (ahli waris Karlan Karsiman) menggugat Tergugat (ahli waris Giyono Bin Djojokasto) serta Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan) dan II (Kepala Desa Kedungbulus) terkait sengketa status kepemilikan sebidang tanah di Desa Kedungbulus. Penggugat meminta pernyataan sah jual beli, penyerahan sertifikat, pengosongan tanah, dan pembayaran kerugian. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan tanah menjadi milik Penggugat dan sertifikat Tergugat tidak berkekuatan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tanah objek sengketa semula tercatat dalam buku C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Giyono dan kini bersertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Giyono melepaskan hak atas tanah seluas 6.500 m2 kepada Karlan Karsiman berdasarkan Surat Tanda Tangan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik seharga Rp 1.000.000,-.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pencatatan dalam buku C Desa menunjukkan perubahan dari Leter C No. 475 atas nama Djojokasto menjadi Leter C No. 693 atas nama Gimu Giyono, dan Persil No. 23 tercatat atas nama Karlan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono diterbitkan pada 8 Juni 1983 seluas 7.170 m2 berdasarkan pembagian harta warisan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2020 tertera atas nama Karlan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat IV untuk mengurus sertifikat pada 22 Januari 2022.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karlan Karsiman menguasai dan menanam tanaman di tanah tersebut sejak tahun 1982.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penguasaan fisik oleh Karlan Karsiman sejak 1982 selama lebih dari 30 tahun dengan itikad baik dan terbuka membuktikan kepemilikan sah Penggugat.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Tanda Tangan tertanggal 1 Juli 1982 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 2 Juli 1982 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat gagal membantah kepemilikan Penggugat karena bukti yang diajukan hanya membuktikan hubungan pewarisan dan tidak dapat menunjukkan sertifikat SHM No. 72 yang diakui sebagai miliknya di persidangan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai tanah tanpa izin pada awal 2024 dengan menanam pohon pisang dan menghalangi penjualan pohon sengon milik Penggugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat SHM No. 72 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan pengosongan tanah dikabulkan sebagian dengan menolak jangka waktu 14 hari karena Tergugat masih berhak mengajukan upaya hukum.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiel dan immateriel ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara jelas.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan dan pengembalian sertifikat ditolak karena tidak ada sita dan keberadaan sertifikat tidak diketahui.", + "page": 50, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa alm. Karlan Karsiman telah membeli tanah dari Giyono pada tahun 1982 berdasarkan surat jual beli dan pelepasan hak, serta telah menguasai tanah tersebut secara fisik dan membayar pajak selama lebih dari 30 tahun. Tergugat membantah adanya transaksi jual beli dan mengandalkan sertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono sebagai bukti kepemilikan. Majelis Hakim majority menetapkan bahwa penguasaan fisik yang terbuka dan itikad baik sejak 1982, didukung oleh bukti pencatatan dalam buku C Desa dan PBB atas nama Karlan, membuktikan kepemilikan sah Penggugat. Hakim Ketua beropini berbeda dengan menilai sertifikat sebagai bukti terkuat dan surat jual beli tidak sah, namun putusan akhir mengesampingkan opini tersebut. Majelis Hakim menyatakan surat jual beli dan pelepasan hak sah, sertifikat Tergugat tidak berkekuatan hukum, dan tindakan Tergugat menguasai tanah pada tahun 2024 sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan untuk pengosongan tanah dan pencabutan sertifikat dikabulkan, sementara tuntutan ganti rugi dan sita jaminan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa alm. Karlan Karsiman telah membeli tanah dari Giyono pada tahun 1982 berdasarkan surat jual beli dan pelepasan hak, serta telah menguasai tanah tersebut secara fisik dan membayar pajak selama lebih dari 30 tahun. Tergugat membantah adanya transaksi jual beli dan mengandalkan sertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono sebagai bukti kepemilikan. Majelis Hakim majority menetapkan bahwa penguasaan fisik yang terbuka dan itikad baik sejak 1982, didukung oleh bukti pencatatan dalam buku C Desa dan PBB atas nama Karlan, membuktikan kepemilikan sah Penggugat. Hakim Ketua beropini berbeda dengan menilai sertifikat sebagai bukti terkuat dan surat jual beli tidak sah, namun putusan akhir mengesampingkan opini tersebut. Majelis Hakim menyatakan surat jual beli dan pelepasan hak sah, sertifikat Tergugat tidak berkekuatan hukum, dan tindakan Tergugat menguasai tanah pada tahun 2024 sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan untuk pengosongan tanah dan pencabutan sertifikat dikabulkan, sementara tuntutan ganti rugi dan sita jaminan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tanah objek sengketa semula tercatat dalam buku C Desa No. 693 Persil 23 atas nama Gimu Giyono dan kini bersertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono Bin Djojokasto.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Giyono melepaskan hak atas tanah seluas 6.500 m2 kepada Karlan Karsiman berdasarkan Surat Tanda Tangan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik seharga Rp 1.000.000,-.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pencatatan dalam buku C Desa menunjukkan perubahan dari Leter C No. 475 atas nama Djojokasto menjadi Leter C No. 693 atas nama Gimu Giyono, dan Persil No. 23 tercatat atas nama Karlan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat SHM No. 72 atas nama Giyono diterbitkan pada 8 Juni 1983 seluas 7.170 m2 berdasarkan pembagian harta warisan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2020 tertera atas nama Karlan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat IV untuk mengurus sertifikat pada 22 Januari 2022.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karlan Karsiman menguasai dan menanam tanaman di tanah tersebut sejak tahun 1982.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penguasaan fisik oleh Karlan Karsiman sejak 1982 selama lebih dari 30 tahun dengan itikad baik dan terbuka membuktikan kepemilikan sah Penggugat.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Tanda Tangan tertanggal 1 Juli 1982 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik tertanggal 2 Juli 1982 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat gagal membantah kepemilikan Penggugat karena bukti yang diajukan hanya membuktikan hubungan pewarisan dan tidak dapat menunjukkan sertifikat SHM No. 72 yang diakui sebagai miliknya di persidangan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai tanah tanpa izin pada awal 2024 dengan menanam pohon pisang dan menghalangi penjualan pohon sengon milik Penggugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat SHM No. 72 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan pengosongan tanah dikabulkan sebagian dengan menolak jangka waktu 14 hari karena Tergugat masih berhak mengajukan upaya hukum.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiel dan immateriel ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara jelas.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan dan pengembalian sertifikat ditolak karena tidak ada sita dan keberadaan sertifikat tidak diketahui.", + "page": 50, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari Giyono dan urus sendiri sejak lama, kenapa dia bisa masuk dan paksa saya keluar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 52622, + "candidates": [ + "Pasal 531 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1880 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "text": "Pasal 531: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1880 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1880: Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal mengatur definisi 'besit dalam itikad baik' (penguasaan dengan itikad baik). Dalam pertanyaan dan pertimbangan hukum, isu utama adalah apakah Penggugat memiliki hak milik yang sah berdasarkan penguasaan fisik yang lama (lebih dari 30 tahun) dengan itikad baik. Pasal ini menjadi dasar teori hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan status kepemilikan Penggugat sebagai pemilik sah, yang menjadi alasan mengapa Tergugat tidak boleh masuk dan mengusirnya secara paksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertanyaan awam menyangkut tindakan 'masuk dan paksa keluar' oleh Giyono. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat menguasai objek perkara tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW. Karena tindakan tersebut dinilai sebagai PMH, maka pasal ini substantif menjawab mengapa tindakan Giyono tersebut tidak dibenarkan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1880 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur kekuatan hukum akta di bawah tangan terhadap pihak ketiga. Meskipun gugatan melibatkan surat jual beli (akta di bawah tangan), isu hukum yang diperiksa dalam pertanyaan dan pertimbangan adalah kepemilikan tanah berdasarkan penguasaan fisik (besit) dan validitas perbuatan melawan hukum, bukan sengketa mengenai kekuatan eksekutorial atau pembuktian akta di bawah tangan terhadap pihak ketiga dalam konteks yang diatur pasal ini. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak menjadi dasar substantif penolakan tindakan paksa Giyono." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 531 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 70199, + "completion_tokens": 5624 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2c59abc5d08925ed92ebcbe3ae5c43e7f8220be --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 144.721, + "query": 7.372, + "relevance": 33.587, + "total": 185.74 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45838, + "marked_chars": 45964 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.31/5942/3/2018 Tanggal 02\nMaret 2018 ;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: B.31/5942/3/2018 Tanggal 02 Maret 2018 ;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp. 43.056.200,00 (empat puluh tiga lima puluh enam ribu dua ratus\nrupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang\nuntuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak\ndi Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti\n Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indon" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45964, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat M. Agus Rianto atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 43.056.200,-, serta pelaksanaan lelang agunan berupa tanah dan bangunan jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "M. Agus Rianto menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/5942/3/2018 tanggal 02 Maret 2018 untuk menerima kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto menerima pencairan kredit sebesar Rp 50.000.000,- berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 02 Maret 2018.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00443/Desa Jatiroto sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada M. Agus Rianto terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang M. Agus Rianto sebesar Rp 43.056.200,- terdiri dari tunggakan pokok Rp 35.316.200,- dan tunggakan bunga Rp 7.740.000,- per tanggal 08 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat termasuk agunan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat M. Agus Rianto karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/5942/3/2018 tanggal 02 Maret 2018. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp 50.000.000,- dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00443/Desa Jatiroto sebagai jaminan, namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun Tergugat tetap tidak melunasi hutang, sehingga sisa hutang tercatat sebesar Rp 43.056.200,- per tanggal 08 Juli 2022. Penggugat memohon agar perjanjian dinyatakan sah, Tergugat dinyatakan wanprestasi, sisa hutang dibayar lunas, serta agunan dilelang melalui KPKNL jika pembayaran tidak dilakukan, termasuk permohonan sita jaminan. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak terbantah, sehingga gugatan dikabulkan sebagian. Pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 43.056.200,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa agunan tersebut akan dilelang untuk pelunasan hutang melalui KPKNL Pati. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan selama persidangan. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat M. Agus Rianto karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/5942/3/2018 tanggal 02 Maret 2018. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp 50.000.000,- dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00443/Desa Jatiroto sebagai jaminan, namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun Tergugat tetap tidak melunasi hutang, sehingga sisa hutang tercatat sebesar Rp 43.056.200,- per tanggal 08 Juli 2022. Penggugat memohon agar perjanjian dinyatakan sah, Tergugat dinyatakan wanprestasi, sisa hutang dibayar lunas, serta agunan dilelang melalui KPKNL jika pembayaran tidak dilakukan, termasuk permohonan sita jaminan. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak terbantah, sehingga gugatan dikabulkan sebagian. Pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 43.056.200,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta milik Tergugat berupa agunan tersebut akan dilelang untuk pelunasan hutang melalui KPKNL Pati. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan selama persidangan. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "M. Agus Rianto menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/5942/3/2018 tanggal 02 Maret 2018 untuk menerima kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto menerima pencairan kredit sebesar Rp 50.000.000,- berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 02 Maret 2018.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00443/Desa Jatiroto sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual jaminan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "M. Agus Rianto tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada M. Agus Rianto terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang M. Agus Rianto sebesar Rp 43.056.200,- terdiri dari tunggakan pokok Rp 35.316.200,- dan tunggakan bunga Rp 7.740.000,- per tanggal 08 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat termasuk agunan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang buat pinjam uang ke bank dan kasih tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran, sekarang bank minta saya lunasi sisa hutangnya, apa saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19690, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menentukan status jaminan tanah sebagai 'jaminan umum' (bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya terhadap hak eksekusi bank, yang menjadi inti sengketa mengenai bagaimana sisa hutang harus dilunasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum bahwa Tergugat yang lalai membayar angsuran berkewajiban mengganti kerugian (membayar sisa hutang pokok dan bunga), yang menjawab pertanyaan apakah debitur harus membayar sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat para pihak. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak (Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan) memiliki kekuatan mengikat, meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang mengenai bentuk jaminan, sehingga menjadi dasar kewajiban debitur untuk menepati janji pembayarannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21450, + "completion_tokens": 1493 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a973bad4f33ceac107686aae3e6272b45ceb24e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_44_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.834, + "query": 11.63, + "relevance": 18.04, + "total": 131.53 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41168, + "marked_chars": 41294 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat sebesar\nRp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimaksud dalam Akta Pengakuan\nHutang Nomor: 428 tertanggal 27 September 2022 pada Kantor Notaris\nYogaswasra Wuryandanu, SH, M.Kn.\nHalaman 13 dari 15 halama Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengangsur /\nmelunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi.\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat\nsebesar Rp. 131.000.000,- ( seratus tiga puluh satu juta rupiah) secara\nseketika dan sekaligus.\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga dan\ndenda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang\ndid" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41294, + "frame": "PT. BPR Asabahana Sejahtera menggugat Masyhuri dan Siti Haninta atas wanprestasi karena tidak melunasi hutang kredit sebesar Rp100.000.000,- beserta bunganya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum pembayaran hutang total Rp131.000.000,- secara seketika, serta mengizinkan pelelangan tanah jaminan untuk pelunasan hutang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 428 tanggal 27 September 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 atas nama Masyhuri bin Kusnin sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 21 Februari 2023, 15 April 2023, dan 23 Juni 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi, tunggakan hutang pokok sebesar Rp100.000.000,- dan bunga sebesar Rp31.166.660,- sehingga total hutang yang belum dibayar adalah Rp131.166.660,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR Asabahana Sejahtera terhadap Masyhuri dan Siti Haninta. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 428 tanggal 27 September 2022, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak dibantah, hakim menyatakan Para Tergugat berhutang sebesar Rp100.000.000,- pokok ditambah bunga Rp31.166.660,- yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebesar Rp131.000.000,-. Apabila pembayaran tidak dilakukan, hakim mengizinkan penjualan melalui pelelangan umum atas tanah jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 di Desa Jepat Lor untuk melunasi hutang tersebut, dengan Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR Asabahana Sejahtera terhadap Masyhuri dan Siti Haninta. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 428 tanggal 27 September 2022, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Berdasarkan bukti surat yang sah dan tidak dibantah, hakim menyatakan Para Tergugat berhutang sebesar Rp100.000.000,- pokok ditambah bunga Rp31.166.660,- yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebesar Rp131.000.000,-. Apabila pembayaran tidak dilakukan, hakim mengizinkan penjualan melalui pelelangan umum atas tanah jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 di Desa Jepat Lor untuk melunasi hutang tersebut, dengan Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 428 tanggal 27 September 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1356 atas nama Masyhuri bin Kusnin sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 21 Februari 2023, 15 April 2023, dan 23 Juni 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan data administrasi, tunggakan hutang pokok sebesar Rp100.000.000,- dan bunga sebesar Rp31.166.660,- sehingga total hutang yang belum dibayar adalah Rp131.166.660,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah janji bayar hutang pakai tanah jaminan, tapi sampai sekarang belum lunas dan sudah diperingatkan berkali-kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20009, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk bunga) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan) setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pengguna telah 'sudah diperingatkan berkali-kali' (menunjukkan status lalai) dan 'belum lunas' (wanprestasi). Putusan juga secara eksplisit mengutip Pasal 1243 sebagai dasar hukum untuk menuntut pembayaran hutang pokok, bunga, dan biaya akibat kelalaian debitur, sehingga pasal ini substantif menjawab konsekuensi hukum dari situasi yang dihadapi pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19547, + "completion_tokens": 998 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1929cfb4ab21c6199a1fccdcf554da43814da842 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,223 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.022, + "query": 4.256, + "relevance": 90.345, + "total": 215.656 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54883, + "marked_chars": 55054 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 103992992/5933/06/23 tanggal\n26/06/2023; \n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor 103992992/5933/06/23 tanggal 26/06/2023; \nHalaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pdt.GS/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n42.251.696,00 dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Terg" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55054, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Bulumanis menggugat Muh Afif dan Muadah sebagai suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang. Sengketa inti adalah wanprestasi para Tergugat karena tidak melunasi hutang kredit sebesar pokok Rp 35.000.000 dengan agunan sertifikat tanah, sehingga Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, dan perintah pembayaran sisa hutang Rp 42.251.696,- serta penjualan agunan melalui lelang. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 35.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar lunas hutang pokok dan bunga sebesar Rp 39.462.500 pada tanggal 25 Desember 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan dua sertifikat hak milik atas nama Muhammad Afif bin Haji Umar Hasan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang yang jatuh tempo.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan posisi tanggal 17 April 2024 adalah sebesar Rp 42.251.696,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan bersedia membayar hutang namun meminta waktu dalam jawaban lisan di persidangan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Bulumanis menggugat Muh Afif dan Muadah sebagai suami istri yang menerima kredit musiman sebesar pokok Rp 35.000.000 dengan jangka waktu enam bulan dan jatuh tempo pada 25 Desember 2023. Sebagai jaminan, para Tergugat menyerahkan dua sertifikat hak milik atas tanah dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan telah menerima tiga surat peringatan tanpa hasil, sehingga sisa hutang mencapai Rp 42.251.696,-. Tergugat I hadir dan menyatakan bersedia membayar namun meminta waktu, sedangkan Tergugat II tidak hadir. Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang serta Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat. Hakim menetapkan bahwa kelalaian para Tergugat dalam membayar hutang setelah jatuh tempo dan peringatan merupakan wanprestasi. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan menghukum para Tergugat membayar sisa hutang Rp 42.251.696,- serta biaya perkara, dengan ketentuan harta milik para Tergugat dapat dilelang jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Bulumanis menggugat Muh Afif dan Muadah sebagai suami istri yang menerima kredit musiman sebesar pokok Rp 35.000.000 dengan jangka waktu enam bulan dan jatuh tempo pada 25 Desember 2023. Sebagai jaminan, para Tergugat menyerahkan dua sertifikat hak milik atas tanah dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan telah menerima tiga surat peringatan tanpa hasil, sehingga sisa hutang mencapai Rp 42.251.696,-. Tergugat I hadir dan menyatakan bersedia membayar namun meminta waktu, sedangkan Tergugat II tidak hadir. Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang serta Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat. Hakim menetapkan bahwa kelalaian para Tergugat dalam membayar hutang setelah jatuh tempo dan peringatan merupakan wanprestasi. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan menghukum para Tergugat membayar sisa hutang Rp 42.251.696,- serta biaya perkara, dengan ketentuan harta milik para Tergugat dapat dilelang jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 35.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar lunas hutang pokok dan bunga sebesar Rp 39.462.500 pada tanggal 25 Desember 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan dua sertifikat hak milik atas nama Muhammad Afif bin Haji Umar Hasan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang yang jatuh tempo.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan posisi tanggal 17 April 2024 adalah sebesar Rp 42.251.696,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan bersedia membayar hutang namun meminta waktu dalam jawaban lisan di persidangan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank tapi hutang saya macet, kenapa bank mau jual tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25336, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah/agunan) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa bank berhak mengeksekusi atau menjual tanah tersebut untuk melunasi hutang yang macet, menjawab inti pertanyaan 'kenapa bank mau jual tanah saya'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan, hutang kredit adalah perikatan untuk 'memberikan sesuatu' (membayar uang). Pemahaman ini diperlukan untuk menentukan apakah kewajiban debitur telah dipenuhi atau tidak, yang menjadi prasyarat sebelum eksekusi agunan dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (wanprestasi). Hutang macet terjadi karena debitur tidak membayar pada waktu yang ditentukan. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai, yang merupakan syarat mutlak bagi kreditur (bank) untuk menuntut pemenuhan perikatan atau mengeksekusi jaminan (tanah) sesuai dengan klausul dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Dalam pertanyaan, hutang macet menyebabkan bertambahnya jumlah utang (pokok + bunga + denda). Pasal ini relevan karena menjelaskan mengapa bank menuntut pembayaran total (termasuk bunga/denda) sebelum atau saat proses penjualan agunan untuk melunasi seluruh klaimnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan menyiratkan adanya perjanjian kredit ('sudah bayar uang jaminan... hutang macet'). Untuk memastikan hak bank menjual tanah sah, harus dibuktikan bahwa perjanjian kredit dan penyerahan agunan tersebut sah menurut Pasal 1320 (seperti yang dilakukan hakim dalam putusan pendukung). Tanpa perjanjian yang sah, hak eksekusi tidak ada." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan asas 'pacta sunt servanda' (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Dalam putusan pendukung, hakim mengutip pasal ini untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian kredit mengikat para pihak. Ini adalah dasar utama mengapa bank dapat memaksakan klausul penjualan agunan yang telah disepakati, menjawab pertanyaan mengapa bank berhak bertindak demikian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kebolehan memperjanjikan bunga dalam peminjaman uang. Dalam pertanyaan, hutang macet biasanya disertai bunga/denda yang membuat jumlah utang bertambah. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum sah tidaknya pembebanan bunga yang menjadi bagian dari tagihan bank yang harus dilunasi melalui penjualan agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Dalam konteks pertanyaan, kejelasan besaran bunga dan denda yang menjadi beban hutang macet harus didasarkan pada perjanjian tertulis. Ini relevan untuk memastikan bahwa tagihan yang menjadi dasar penjualan tanah (termasuk komponen bunga) memiliki dasar hukum yang jelas dan sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25248, + "completion_tokens": 1928 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..316d89a26441d2c49695011913fd115ba58aac36 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.092, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.582, + "query": 3.328, + "relevance": 43.367, + "total": 182.369 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 83010, + "marked_chars": 83271 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi\n- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat\nKonvensi tersebut;\nDalam Pokok Perkara\nHal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 28\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima\npuluh delapan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 3 November 2025, oleh kami,\nNuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., dan\nMuhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum\npa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 83271, + "frame": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan Perdata antara [NAMA_ORANG] sebagai Penggugat melawan [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] sebagai Tergugat terkait sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 di Desa Kedumulyo. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah sita jaminan, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Penggugat berhak atas tanah tersebut, serta memerintahkan Tergugat menyerahkan tanah dan membayar uang paksa. Putusan akhir menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena asas ne bis in idem.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II pernah membeli tanah dari Ngasiroen Samidjan pada tahun 1997 dengan total luas 720 m2.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah yang diklaimnya milik sendiri pada tahun 1997.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menggugat Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti dengan dalil perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan dalam perkara terdahulu Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan pada tanggal 12 September 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang sama dengan objek yang telah dieksekusi dalam perkara terdahulu.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak dalam perkara ini memiliki keterkaitan dengan para pihak dalam perkara terdahulu, di mana posisi Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini berkebalikan dengan posisi mereka dalam perkara terdahulu.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan objek perkara dan para pihaknya sudah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara terdahulu.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa asas ne bis in idem berlaku dalam perkara ini karena status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu meskipun pihak-pihak tidak sama persis.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan balik (rekonvensi) dari Para Tergugat yang menuntut ganti rugi akibat penggugat mengajukan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terbukti adanya kerugian dan gugatan tersebut dianggap obscur libel.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa sengketa perdata antara [NAMA_ORANG] sebagai Penggugat melawan [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] sebagai Tergugat mengenai klaim kepemilikan sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 di Desa Kedumulyo yang telah dibangun bangunan oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli tanah tersebut bersama Tergugat pada tahun 1997 dan meminta pengadilan menyatakan hak miliknya serta memerintahkan penyerahan tanah. Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan menunjuk adanya perkara terdahulu Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti di mana Tergugat I sebagai penggugat memenangkan sengketa atas tanah yang sama, dan putusan tersebut telah dieksekusi pada tahun 2024. Majelis Hakim membandingkan pihak dan objek sengketa, menemukan keterkaitan antarpihak dan kesamaan objek yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan terdahulu, sehingga menetapkan asas ne bis in idem berlaku. Akibatnya, gugatan utama Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, demikian pula dengan gugatan balik Tergugat yang ditolak karena tidak terbukti adanya kerugian dan dianggap tidak jelas." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa sengketa perdata antara [NAMA_ORANG] sebagai Penggugat melawan [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] sebagai Tergugat mengenai klaim kepemilikan sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 di Desa Kedumulyo yang telah dibangun bangunan oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli tanah tersebut bersama Tergugat pada tahun 1997 dan meminta pengadilan menyatakan hak miliknya serta memerintahkan penyerahan tanah. Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan menunjuk adanya perkara terdahulu Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti di mana Tergugat I sebagai penggugat memenangkan sengketa atas tanah yang sama, dan putusan tersebut telah dieksekusi pada tahun 2024. Majelis Hakim membandingkan pihak dan objek sengketa, menemukan keterkaitan antarpihak dan kesamaan objek yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan terdahulu, sehingga menetapkan asas ne bis in idem berlaku. Akibatnya, gugatan utama Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, demikian pula dengan gugatan balik Tergugat yang ditolak karena tidak terbukti adanya kerugian dan dianggap tidak jelas.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II pernah membeli tanah dari Ngasiroen Samidjan pada tahun 1997 dengan total luas 720 m2.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah yang diklaimnya milik sendiri pada tahun 1997.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menggugat Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti dengan dalil perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan dalam perkara terdahulu Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan pada tanggal 12 September 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang sama dengan objek yang telah dieksekusi dalam perkara terdahulu.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak dalam perkara ini memiliki keterkaitan dengan para pihak dalam perkara terdahulu, di mana posisi Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini berkebalikan dengan posisi mereka dalam perkara terdahulu.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan objek perkara dan para pihaknya sudah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara terdahulu.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa asas ne bis in idem berlaku dalam perkara ini karena status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu meskipun pihak-pihak tidak sama persis.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan balik (rekonvensi) dari Para Tergugat yang menuntut ganti rugi akibat penggugat mengajukan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terbukti adanya kerugian dan gugatan tersebut dianggap obscur libel.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kalah di perkara lama soal tanah ini, kenapa sekarang saya malah digugat lagi atas tanah yang sama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14437, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (perikatan). Pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam putusan berfokus pada asas *nebis in idem* (kekuatan hukum tetap putusan) dan larangan mengulang perkara yang sama, bukan pada validitas suatu perjanjian. Tidak ada hubungan substantif antara syarat sahnya perjanjian dengan isu pengulangan gugatan (*res judicata*). " + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort). Meskipun dalam rekonvensi ada tuntutan ganti rugi, putusan menolak gugatan utama berdasarkan asas *nebis in idem* dan gugatan rekonvensi ditolak karena tidak terbukti serta dianggap *obscuur libel* (tidak jelas) karena hak menggugat adalah hak prosedural. Pertanyaan awam spesifik mengenai " + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur syarat-syarat agar suatu putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*), yaitu kesamaan soal yang dituntut, alasan, dan pihak. Putusan secara langsung menggunakan Pasal 1917 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk menolak gugatan baru dengan alasan *nebis in idem* karena objek sengketa tanah tersebut telah diputus dan dieksekusi dalam perkara sebelumnya. Ini adalah jawaban substantif langsung atas pertanyaan mengapa gugatan baru ditolak meskipun faktanya sama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30798, + "completion_tokens": 1481 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.P_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.P_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8715a800dc6e4712fb5a060c01f9a3831be32c32 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.P_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_45_Pdt.P_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.225, + "query": 1.935, + "relevance": 49.956, + "total": 160.153 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35051, + "marked_chars": 35168 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35168, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] sebagai orang tua kandung kepada Pengadilan Negeri Pati untuk mengubah nama anak mereka yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Inti sengketa adalah permintaan perubahan nama anak dari [NAMA_ORANG] menjadi [NAMA_ORANG] dengan alasan nama baru dianggap memiliki makna yang lebih baik dan anak sering sakit-sakitan. Para Pemohon meminta pengadilan menetapkan secara hukum perubahan nama tersebut serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merealisasikannya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 12 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai [NAMA_ORANG] dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-23112023-0028.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai [NAMA_ORANG] dalam Kartu Keluarga Nomor 3318100509230001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama anak namun ditolak dan diminta mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak menjadi [NAMA_ORANG] dengan alasan anak sering sakit-sakitan dan nama baru dianggap memiliki makna yang lebih baik.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah membuktikan status sebagai orang tua kandung melalui Kartu Tanda Penduduk masing-masing.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai permohonan Para Pemohon cukup beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perubahan nama anak mereka yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Anak tersebut lahir pada 12 November 2023 dan pada dokumen resmi tercatat dengan nama [NAMA_ORANG]. Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah mencoba mengubah nama tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun ditolak, sehingga mereka meminta penetapan pengadilan. Alasan perubahan nama menjadi [NAMA_ORANG] adalah karena anak sering sakit-sakitan dan nama baru dianggap memiliki makna yang lebih baik. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Putusan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin untuk mengganti nama anak menjadi [NAMA_ORANG] pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan perubahan tersebut dalam register kependudukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perubahan nama anak mereka yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Anak tersebut lahir pada 12 November 2023 dan pada dokumen resmi tercatat dengan nama [NAMA_ORANG]. Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah mencoba mengubah nama tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun ditolak, sehingga mereka meminta penetapan pengadilan. Alasan perubahan nama menjadi [NAMA_ORANG] adalah karena anak sering sakit-sakitan dan nama baru dianggap memiliki makna yang lebih baik. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Putusan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin untuk mengganti nama anak menjadi [NAMA_ORANG] pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan perubahan tersebut dalam register kependudukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 12 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai [NAMA_ORANG] dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-23112023-0028.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama anak tercantum sebagai [NAMA_ORANG] dalam Kartu Keluarga Nomor 3318100509230001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama anak namun ditolak dan diminta mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak menjadi [NAMA_ORANG] dengan alasan anak sering sakit-sakitan dan nama baru dianggap memiliki makna yang lebih baik.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah membuktikan status sebagai orang tua kandung melalui Kartu Tanda Penduduk masing-masing.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai permohonan Para Pemohon cukup beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kami sudah ditolak Dinas Kependudukan untuk ganti nama anak yang sering sakit, boleh minta izin ke pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19405, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar substantif untuk melakukan perbaikan atau penambahan pada daftar catatan sipil (akta kelahiran) apabila terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain. Dalam konteks pertanyaan tentang penggantian nama anak, pasal ini menjadi landasan hukum materiil yang membenarkan adanya alasan untuk meminta koreksi data tersebut melalui pengadilan, sebagaimana dipertimbangkan hakim dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa permohonan perbaikan atau penambahan daftar catatan sipil harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. Ini menjawab inti pertanyaan awam mengenai apakah izin atau proses penggantian nama dapat dilakukan melalui pengadilan setelah ditolak oleh Dinas Kependudukan, dengan menegaskan yurisdiksi dan prosedur pengajuan permohonan ke pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur akibat hukum dari keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk membukukan pembetulan atau penambahan tersebut dalam daftar dan memberikan catatan pinggir pada akta. Pasal ini relevan karena menjelaskan mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang diminta oleh pemohon untuk merealisasikan penggantian nama yang telah disetujui pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini hanya mengatur soal kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak mengatur hak atau kewajiban substantif terkait penggantian nama atau prosedur permohonan koreksi akta kelahiran ke pengadilan. Dalam pertimbangan putusan, pasal ini tidak dikutip sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan ganti nama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17759, + "completion_tokens": 1320 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3b778de8fcadba94fd5efd35d9d2b7877357358 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.927, + "query": 2.543, + "relevance": 38.288, + "total": 143.788 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42723, + "marked_chars": 42858 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya\ndengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Perjanjian Kredit Nomor 58656/X/22 tanggal 7 Oktober 2022;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit\nNomor 58656/X/22 tanggal 7 Oktober 2022;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sejumlah\nRp24.475.295,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu\ndua ratus sembilan puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang\nHal 14 dari 16 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ntersebut setelah keputusan berkekuatan hukum tetap" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42858, + "frame": "PT BPR Tayu Dutapersada menggugat JAMINI dan DARSILAN atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp24.475.295,00, dan penyerahan agunan kendaraan bermotor jika hutang tidak dilunasi. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pati secara verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 58656/X/22 tanggal 7 Oktober 2022 dengan pokok pinjaman Rp8.000.000,00 dan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp350.222,00 setiap tanggal 7 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan dua unit kendaraan bermotor sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran terakhir oleh Tergugat dilakukan pada tanggal 29 April 2023 berdasarkan Jadwal Riwayat Kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah pembayaran terakhir, Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan pembayaran kewajiban angsuran kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat untuk membayar hutang yang menunggak.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat pada posisi tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp24.475.295,00 yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga, dan denda.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap JAMINI dan DARSILAN terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp8.000.000,00 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp350.222,00 dan menyerahkan dua unit kendaraan bermotor sebagai agunan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa para Tergugat telah ingkar janji karena berhenti membayar angsuran sejak tanggal 29 April 2023 meskipun telah menerima surat peringatan. Hakim mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan perjanjian kredit sah, menetapkan wanprestasi, dan menghukum para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp24.475.295,00 serta menyerahkan agunan kendaraan bermotor jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap JAMINI dan DARSILAN terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp8.000.000,00 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp350.222,00 dan menyerahkan dua unit kendaraan bermotor sebagai agunan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa para Tergugat telah ingkar janji karena berhenti membayar angsuran sejak tanggal 29 April 2023 meskipun telah menerima surat peringatan. Hakim mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan perjanjian kredit sah, menetapkan wanprestasi, dan menghukum para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp24.475.295,00 serta menyerahkan agunan kendaraan bermotor jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 58656/X/22 tanggal 7 Oktober 2022 dengan pokok pinjaman Rp8.000.000,00 dan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp350.222,00 setiap tanggal 7 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan dua unit kendaraan bermotor sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran terakhir oleh Tergugat dilakukan pada tanggal 29 April 2023 berdasarkan Jadwal Riwayat Kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah pembayaran terakhir, Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan pembayaran kewajiban angsuran kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat untuk membayar hutang yang menunggak.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat pada posisi tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp24.475.295,00 yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga, dan denda.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit mobil sampai April 2023 tapi berhenti bayar lagi, sekarang bank minta lunasi sisa hutang besar dan ambil mobilnya, apakah ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14808, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan bagi perikatan hutang. Dalam pertanyaan, nasabah bertanya apakah bank berhak 'mengambil mobilnya' untuk melunasi hutang. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menopang hak kreditur (bank) untuk mengeksekusi jaminan atau harta debitur ketika terjadi wanprestasi, sebagaimana dipertimbangkan hakim dalam putusan untuk mengabulkan permintaan pengagunan mobil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah/peringatan. Dalam pertanyaan, nasabah berhenti bayar dan bank menuntut lunas. Pasal ini relevan karena menjadi unsur kunci untuk menentukan apakah tindakan bank menuntut pelunasan seketika dan mengambil agunan sudah sah secara hukum (apakah syarat 'dinyatakan lalai' telah terpenuhi sebelum tuntutan dilakukan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, nasabah bertanya apakah tuntutan bank untuk 'lunasi sisa hutang besar' (yang mencakup pokok, bunga, dan denda) adalah benar. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa akibat dari tidak membayar adalah kewajiban membayar seluruh komponen hutang tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19331, + "completion_tokens": 1195 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0dee9991cc4298d1a5f5a31aee743eac56454816 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 134.951, + "query": 4.354, + "relevance": 28.789, + "total": 168.141 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 84422, + "marked_chars": 84701 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenerima eksepsi dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, sampai dengan\nTergugat XVI dan Tergugat XVIII \nDALAM POKOK PERKARA \n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk\nverklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara\nini sebesar RpRp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu\nrupiah);\n Hal 30 dari 32 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, oleh\nkami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari,\nS.H., M.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Pati Nomor 46/Pdt.G/2023" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 84701, + "frame": "Penggugat [Teguh Soemojong] menggugat 18 Tergugat (keluarga besar Almarhum Herman Kwamerta) untuk meminta penetapan mereka sebagai ahli waris dari Almarhum Herman Kwamerta dan pengakuan atas hak atas satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212 di Pati. Gugatan ini diajukan karena Para Tergugat menolak memberikan dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk membuat Surat Keterangan Waris. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil dalam penyusunan dalil gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Herman Kwamerta meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2002 di Pati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Istri Almarhum Herman Kwamerta, Sudjitanti, meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 di Pati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak Almarhum Herman Kwamerta, Soebiyoto Kwamerta, meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 di Pati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Herman Kwamerta memiliki lima orang saudara kandung yang semuanya telah meninggal dunia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat adalah anak dari salah satu saudara kandung Almarhum Herman Kwamerta.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Herman Kwamerta memiliki satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212 di Desa Pati Lor, Pati.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menolak memberikan dokumen kelengkapan yang diminta oleh Penggugat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur tidak jelas (obscur libel) karena dalil gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum dan legal standing Penggugat secara jelas serta terdapat pertentangan dalam posita gugatan mengenai status ahli waris.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat disusun tidak cermat, jelas, dan terang karena tidak menjelaskan peristiwa hukum perkawinan dan terdapat pertentangan antara pernyataan bahwa ahli waris golongan I masih hidup dengan kesimpulan bahwa tidak ada ahli waris golongan I.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Teguh Soemojong] mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pati terhadap 18 Tergugat yang merupakan keluarga besar Almarhum Herman Kwamerta. Gugatan ini bermula dari kesulitan Penggugat dalam mengurus harta warisan Almarhum Herman Kwamerta, khususnya satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212 di Pati, karena Para Tergugat menolak memberikan dokumen-dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris. Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dan mengakui hak Penggugat untuk mewakili para ahli waris dalam mengurus harta peninggalan tersebut. Para Tergugat membantah gugatan ini dengan mengajukan eksepsi gugatan kabur tidak jelas (obscur libel) dan tidak berdasar hukum, serta menyanggah dalil Penggugat mengenai status ahli waris golongan II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati kemudian memeriksa eksepsi tersebut dan menemukan adanya cacat formil pada gugatan Penggugat, yaitu ketidakjelasan penyusunan dalil yang tidak menjelaskan peristiwa hukum perkawinan secara rinci serta adanya pertentangan logis dalam posita gugatan mengenai keberadaan ahli waris golongan I pada saat pewaris meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Teguh Soemojong] mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pati terhadap 18 Tergugat yang merupakan keluarga besar Almarhum Herman Kwamerta. Gugatan ini bermula dari kesulitan Penggugat dalam mengurus harta warisan Almarhum Herman Kwamerta, khususnya satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212 di Pati, karena Para Tergugat menolak memberikan dokumen-dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris. Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dan mengakui hak Penggugat untuk mewakili para ahli waris dalam mengurus harta peninggalan tersebut. Para Tergugat membantah gugatan ini dengan mengajukan eksepsi gugatan kabur tidak jelas (obscur libel) dan tidak berdasar hukum, serta menyanggah dalil Penggugat mengenai status ahli waris golongan II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati kemudian memeriksa eksepsi tersebut dan menemukan adanya cacat formil pada gugatan Penggugat, yaitu ketidakjelasan penyusunan dalil yang tidak menjelaskan peristiwa hukum perkawinan secara rinci serta adanya pertentangan logis dalam posita gugatan mengenai keberadaan ahli waris golongan I pada saat pewaris meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Herman Kwamerta meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2002 di Pati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Istri Almarhum Herman Kwamerta, Sudjitanti, meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 di Pati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak Almarhum Herman Kwamerta, Soebiyoto Kwamerta, meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2018 di Pati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Herman Kwamerta memiliki lima orang saudara kandung yang semuanya telah meninggal dunia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat adalah anak dari salah satu saudara kandung Almarhum Herman Kwamerta.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Herman Kwamerta memiliki satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 212 di Desa Pati Lor, Pati.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menolak memberikan dokumen kelengkapan yang diminta oleh Penggugat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur tidak jelas (obscur libel) karena dalil gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum dan legal standing Penggugat secara jelas serta terdapat pertentangan dalam posita gugatan mengenai status ahli waris.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat disusun tidak cermat, jelas, dan terang karena tidak menjelaskan peristiwa hukum perkawinan dan terdapat pertentangan antara pernyataan bahwa ahli waris golongan I masih hidup dengan kesimpulan bahwa tidak ada ahli waris golongan I.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin mengurus warisan tanah almarhum paman, tapi keluarga besar lain menolak memberikan dokumen yang saya butuhkan untuk membuat surat keterangan waris, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9414, + "candidates": [ + "Pasal 856 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 856 KUHPerdata", + "text": "Pasal 856: Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 856 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur substansi hukum waris (siapa yang mewarisi jika tidak ada keturunan, suami/istri, atau orang tua). Namun, pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur administratif dan hambatan faktual dalam pengurusan dokumen waris (penolakan keluarga memberikan dokumen), bukan sengketa substantif tentang siapa yang berhak menerima warisan berdasarkan urutan hukum waris. Selain itu, putusan pendukung menunjukkan gugatan ditolak karena cacat formil (gugatan kabur/tidak jelas) dan tidak masuk ke pemeriksaan substansi hukum waris, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar analisis hukum dalam perkara tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27890, + "completion_tokens": 1304 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8181e72ec174d72db1c08ad70f9ce5c313565583 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_46_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.921, + "query": 9.093, + "relevance": 34.193, + "total": 151.263 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54055, + "marked_chars": 54226 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang\nmenghadap di persidangan namun tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan\nMelawan Hukum;\n4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita\noleh Penggugat sejumlah Rp3.089.057.578,00 (tiga milyar delapan puluh\nsembilan juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan\nsejumlah Rp270.500,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 22 September 2025 oleh\nkami, BUDI ARYONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RETNO LASTIANI,\nS.H.,M.H. dan WIRA INDRA BANGSA, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Pati Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Pti tanggal 30 Juni 2025,\nputusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh RAMANTO, S.H.\nHal 19 dari 20 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan in" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54226, + "frame": "PT. Sejin Fashion Indonesia menggugat Ena Priyanti atas tuduhan perbuatan melawan hukum berupa penggelapan gaji karyawan fiktif yang mengakibatkan kerugian materiil. Penggugat meminta pengadilan menetapkan tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil serta imateril. Gugatan ini diputus secara verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Ena Priyanti bekerja sebagai karyawan HRD dan kemudian supervisor di PT. Sejin Fashion Indonesia berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ena Priyanti telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam putusan pidana atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dijatuhi pidana penjara tiga tahun.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Audit internal PT. Sejin Fashion Indonesia dilakukan pada Juli 2024 dan menemukan temuan pelanggaran SOP serta pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ena Priyanti membuat data fiktif atas nama enam orang dalam sistem penggajian melalui Bank Woori Saudara dan Bank BRI.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gaji dari enam karyawan fiktif tersebut ditransfer dan diambil oleh Ena Priyanti untuk kepentingan pribadi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total jumlah uang yang digelapkan melalui data karyawan fiktif tersebut sebesar Rp3.089.057.578,00.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kerugian imateril selain kerugian materiil.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan uang paksa (dwangsom) setiap hari jika putusan tidak dipenuhi.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Sejin Fashion Indonesia menggugat Ena Priyanti, mantan karyawannya di divisi HRD, atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Gugatan ini didasarkan pada temuan audit internal dan putusan pidana yang menyatakan Ena Priyanti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat data enam karyawan fiktif dan mengambil uang gaji mereka melalui transfer bank. Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp3.057.578,00. Namun, gugatan untuk kerugian imateril ditolak karena tidak didukung bukti nyata, demikian pula permintaan uang paksa dan eksekusi putusan terlebih dahulu yang ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. Putusan dikabulkan sebagian secara verstek karena tergugat tidak hadir." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Sejin Fashion Indonesia menggugat Ena Priyanti, mantan karyawannya di divisi HRD, atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Gugatan ini didasarkan pada temuan audit internal dan putusan pidana yang menyatakan Ena Priyanti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat data enam karyawan fiktif dan mengambil uang gaji mereka melalui transfer bank. Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp3.057.578,00. Namun, gugatan untuk kerugian imateril ditolak karena tidak didukung bukti nyata, demikian pula permintaan uang paksa dan eksekusi putusan terlebih dahulu yang ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. Putusan dikabulkan sebagian secara verstek karena tergugat tidak hadir.", + "facts": [ + { + "fact": "Ena Priyanti bekerja sebagai karyawan HRD dan kemudian supervisor di PT. Sejin Fashion Indonesia berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ena Priyanti telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam putusan pidana atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dijatuhi pidana penjara tiga tahun.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Audit internal PT. Sejin Fashion Indonesia dilakukan pada Juli 2024 dan menemukan temuan pelanggaran SOP serta pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ena Priyanti membuat data fiktif atas nama enam orang dalam sistem penggajian melalui Bank Woori Saudara dan Bank BRI.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gaji dari enam karyawan fiktif tersebut ditransfer dan diambil oleh Ena Priyanti untuk kepentingan pribadi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total jumlah uang yang digelapkan melalui data karyawan fiktif tersebut sebesar Rp3.089.057.578,00.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan kerugian imateril selain kerugian materiil.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan uang paksa (dwangsom) setiap hari jika putusan tidak dipenuhi.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya mantan karyawan yang sudah dihukum pidana karena mengambil uang gaji orang lain, apakah perusahaan bisa menuntut saya ganti rugi lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25931, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama (substantif) yang digunakan Majelis Hakim untuk menilai apakah perbuatan Tergugat (penggelapan) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang mewajibkannya mengganti kerugian perusahaan. Pertanyaan awam mengenai kemungkinan tuntutan ganti rugi secara langsung dijawab oleh ketentuan dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini diatur dalam pertimbangan hukum sebagai salah satu model tanggung jawab hukum (tanggung jawab dengan unsur kelalaian) yang relevan dengan sengketa perbuatan melawan hukum. Meskipun putusan lebih banyak merujuk pada Pasal 1365, Pasal 1366 disebut secara eksplisit oleh hakim sebagai bagian dari kerangka teori hukum perbuatan melawan hukum yang sedang diuji dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab vicarious (tanggung jawab atas perbuatan orang lain/bawahan). Dalam perkara ini, Tergugat adalah pelaku langsung yang digugat atas perbuatannya sendiri, bukan pihak ketiga (seperti majikan) yang digugat karena kesalahan bawahan. Pasal ini tidak menjadi dasar atau isu yang diperiksa dalam pertimbangan hukum putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23693, + "completion_tokens": 1164 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04282e1ffa4c677efec8c2dfadeeb87749ee7972 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.121, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.842, + "query": 5.55, + "relevance": 51.209, + "total": 132.722 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 122799, + "marked_chars": 123204 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat I;\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati secara kompetensi Relatif tidak \nberwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara guatan \nNomor 47/Pdt.G/2023/PN Pti;\n3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke \nverklaard);\n4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara dalam perkara ini \nsejumlah Rp246.500,00 (dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus \nrupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh\nkami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny\nDefiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 26 Juni 2023, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,\ntanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh\nSunarmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nPati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan\npada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n \nNuny Defiary, S.H.\nGrace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.\nHalaman 45 dari 46 Putusan Selas Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 123204, + "frame": "Penggugat, seorang debitur, menggugat Tergugat I (Bank) dan Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terkait rencana eksekusi lelang atas jaminan hak tanggungan yang diserahkan untuk fasilitas kredit. Penggugat meminta pengadilan menyatakan lelang cacat hukum, membatalkan eksekusi, serta mewajibkan Tergugat I membayar ganti rugi dan mengubah syarat hutang. Pengadilan Negeri Pati menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini berdasarkan klausul domisili dalam perjanjian kredit.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah menyepakati klausul dalam Perjanjian Kredit yang menentukan bahwa sengketa akibat perjanjian diselesaikan di Pengadilan Negeri Kudus.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum acara, Pengadilan Negeri Kudus adalah pengadilan yang berwenang secara relatif.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai debitur, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk membatalkan rencana lelang eksekusi hak tanggungan atas enam bidang sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada Tergugat I (Bank) dan dilaksanakan oleh Tergugat II (KPKNL), serta menuntut ganti rugi dan perubahan syarat hutang. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa berdasarkan klausul dalam Perjanjian Kredit, sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Kudus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai debitur, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk membatalkan rencana lelang eksekusi hak tanggungan atas enam bidang sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada Tergugat I (Bank) dan dilaksanakan oleh Tergugat II (KPKNL), serta menuntut ganti rugi dan perubahan syarat hutang. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa berdasarkan klausul dalam Perjanjian Kredit, sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Kudus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah menyepakati klausul dalam Perjanjian Kredit yang menentukan bahwa sengketa akibat perjanjian diselesaikan di Pengadilan Negeri Kudus.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum acara, Pengadilan Negeri Kudus adalah pengadilan yang berwenang secara relatif.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya dibatalkan karena saya salah pilih pengadilan, padahal sudah ada kesepakatan di kontrak kredit?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11541, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1763 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1763 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1763: Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) debitur. Pertanyaan awam berfokus pada kewenangan relatif pengadilan (forum shopping) akibat klausul domisili pilihan, bukan pada status lalai atau wanprestasi debitur. Isi pasal tidak mengatur syarat atau akibat hukum dari pemilihan tempat pengadilan dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun klausul domisili adalah bagian dari perjanjian, sengketa dalam pertanyaan adalah tentang kewenangan mengadili (prosedural/kompetensi relatif) berdasarkan pilihan domisili, bukan tentang sah-tidaknya perjanjian itu sendiri. Pasal ini tidak secara spesifik mengatur mekanisme pemilihan yurisdiksi atau akibat hukum klausul domisili terhadap kewenangan pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Dalam pertimbangan hukum, Tergugat I secara eksplisit mengutip Pasal 1338 untuk berargumen bahwa klausul domisili pilihan dalam Perjanjian Kredit harus dipatuhi oleh para pihak. Meskipun putusan akhir didasarkan pada HIR (prosedural), Pasal 1338 menjadi dasar substantif hukum perdata yang didalilkan untuk mengikat para pihak pada pilihan pengadilan yang disepakati, sehingga relevan dengan pertanyaan tentang kekuatan kesepakatan dalam kontrak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1763 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa (huurverdrag). Pertanyaan berkaitan dengan perjanjian kredit dan kewenangan pengadilan. Tidak ada hubungan substantif antara sewa-menyewa dan sengketa yurisdiksi dalam perjanjian kredit." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39132, + "completion_tokens": 1064 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..df1d6efcf032a01b18b9f0049808a1e4cfb4572a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_47_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 67, + "timings": { + "parse": 0.241, + "classify": 0.0, + "condense": 278.894, + "read": 132.003, + "query": 4.693, + "relevance": 33.763, + "total": 449.594 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 172972, + "marked_chars": 173566 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan eksepsi Tergugat I;\n2.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Pati, pada hari Senin tanggal 16 September 2025 oleh kami, Nuny Defiary,\nS.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Amir El Hafidh,S.H. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 oleh dengan\ndihadiri oleh Endang Pardianti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n ttd\nttd\nAris Dwihartoyo, S.H\n Nuny Defiary, S.H.\n ttd\nAmir El Hafidh,S.H.\nPanitera Pengganti,\nttd\n Endang Pardianti, S.H \nHal 66 dari 67 hal Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 66\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134950, + "summary": "[HAL 1-15] Gugatan perdata Nomor 47/Pdt.G/2025/PN Pati diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI (Penggugat) terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Wedarijaksa (Tergugat I), Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati (Tergugat II), dan KPKNL Semarang (Tergugat III). Penggugat berstatus sebagai organisasi perlindungan konsumen yang sah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, memiliki TDLPK, dan berbadan hukum yayasan, sehingga memiliki *legal standing* untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen tanpa perlu kuasa dari debitur individu. Pokok sengketa bermula dari pengaduan dua debitur, Suratno dan Suharno, yang mengalami kesulitan pembayaran kredit akibat kondisi ekonomi, namun hanya menerima surat peringatan dan ancaman lelang tanpa ditawarkan restrukturisasi atau solusi keringanan. Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keterbukaan informasi (salinan dokumen kredit), tidak menanggapi kesulitan debitur sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012, serta langsung mengancam lelang tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II atas keterlambatan pendaftaran APHT melebihi batas 7 hari kerja sehingga cacat hukum, dan Tergugat III yang menerima permohonan lelang dengan persyaratan pengumuman yang tidak sesuai aturan (misalnya tiras surat kabar atau posisi halaman). Tuntutan primer Penggugat meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan lelang, serta ganti rugi biaya perkara sebesar Rp 20.000.000,-.\n\n[HAL 16-41] Kronologi kredit menunjukkan Suratno dan Dewi Wiji memiliki kredit rekening koran awal Rp 500.000.000 ditambah tambahan Rp 150.000.000 (total Rp 650.000.000) dengan jaminan SHM, yang kemudian diubah menjadi kredit Rp 700.000.000 melalui addendum pada 12 Desember 2018 dengan bunga 12,5% per tahun dan denda keterlambatan 50% dari suku bunga. Suharno dan Tatik memiliki kredit sebesar Rp 170.000.000 dengan tenor 60 bulan dan angsuran sekitar Rp 4.044.288 per bulan. Penggugat berdalil bahwa kedua debitur memiliki itikad baik dengan tetap membayar sebagian angsuran, namun Bank tidak memberikan opsi restrukturisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia, melainkan langsung melakukan eksekusi hak tanggungan secara sepihak. Penggugat juga menyoroti pelanggaran prosedur lelang oleh Tergugat III yang tidak memverifikasi kelengkapan dokumen pengumuman sesuai PMK No. 27/PMK.06/2016, serta kesalahan Tergugat II dalam mendaftarkan APHT di luar batas waktu 7 hari. Tuntutan mencakup pembatalan lelang yang akan dilaksanakan, pembatalan sertifikat hak tanggungan, dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian psikologis dan ekonomi debitur.\n\n[HAL 42-53] Tergugat I mengajukan eksepsi penolakan gugatan dengan alasan utama Penggugat tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* (*persona standi non judicio*) karena tidak mewakili debitur secara perdata melalui kuasa hukum (UU Advokat), melainkan hanya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki kewenangan mewakili individu dalam sengketa utang piutang yang menurut yurisprudensi MA bukan termasuk sengketa konsumen. Tergugat I juga mengajukan eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena debitur lain (Dewi Wiji dan Tatik) tidak dilibatkan, serta gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum secara spesifik, dan gugatan prematur karena lelang belum diajukan. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa hubungan hukum adalah hutang piutang berdasarkan perjanjian kredit yang sah, dengan rincian kredit Suratno/Dewi Wiji sebesar Rp 700.000.000 (addendum 12 Desember 2018) dan Suharno/Tatik sebesar Rp 170.000.000, serta menyangkal adanya kelalaian dalam pelayanan atau pelanggaran prosedur yang didalilkan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 40116, + "summary": "[HAL 1-15] Gugatan perdata Nomor 47/Pdt.G/2025/PN Pati diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI (Penggugat) terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Wedarijaksa (Tergugat I), Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati (Tergugat II), dan KPKNL Semarang (Tergugat III). Penggugat berstatus sebagai organisasi perlindungan konsumen yang sah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, memiliki TDLPK, dan berbadan hukum yayasan, sehingga memiliki *legal standing* untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen tanpa perlu kuasa dari debitur individu. Pokok sengketa bermula dari pengaduan dua debitur, Suratno dan Suharno, yang mengalami kesulitan pembayaran kredit akibat kondisi ekonomi, namun hanya menerima surat peringatan dan ancaman lelang tanpa ditawarkan restrukturisasi atau solusi keringanan. Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keterbukaan informasi (salinan dokumen kredit), tidak menanggapi kesulitan debitur sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012, serta langsung mengancam lelang tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II atas keterlambatan pendaftaran APHT melebihi batas 7 hari kerja sehingga cacat hukum, dan Tergugat III yang menerima permohonan lelang dengan persyaratan pengumuman yang tidak sesuai aturan (misalnya tiras surat kabar atau posisi halaman). Tuntutan primer Penggugat meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan lelang, serta ganti rugi biaya perkara sebesar Rp 20.000.000,-.\n\n[HAL 16-41] Kronologi kredit menunjukkan Suratno dan Dewi Wiji memiliki kredit rekening koran awal Rp 500.000.000 ditambah tambahan Rp 150.000.000 (total Rp 650.000.000) dengan jaminan SHM, yang kemudian diubah menjadi kredit Rp 700.000.000 melalui addendum pada 12 Desember 2018 dengan bunga 12,5% per tahun dan denda keterlambatan 50% dari suku bunga. Suharno dan Tatik memiliki kredit sebesar Rp 170.000.000 dengan tenor 60 bulan dan angsuran sekitar Rp 4.044.288 per bulan. Penggugat berdalil bahwa kedua debitur memiliki itikad baik dengan tetap membayar sebagian angsuran, namun Bank tidak memberikan opsi restrukturisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia, melainkan langsung melakukan eksekusi hak tanggungan secara sepihak. Penggugat juga menyoroti pelanggaran prosedur lelang oleh Tergugat III yang tidak memverifikasi kelengkapan dokumen pengumuman sesuai PMK No. 27/PMK.06/2016, serta kesalahan Tergugat II dalam mendaftarkan APHT di luar batas waktu 7 hari. Tuntutan mencakup pembatalan lelang yang akan dilaksanakan, pembatalan sertifikat hak tanggungan, dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian psikologis dan ekonomi debitur.\n\n[HAL 42-53] Tergugat I mengajukan eksepsi penolakan gugatan dengan alasan utama Penggugat tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* (*persona standi non judicio*) karena tidak mewakili debitur secara perdata melalui kuasa hukum (UU Advokat), melainkan hanya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki kewenangan mewakili individu dalam sengketa utang piutang yang menurut yurisprudensi MA bukan termasuk sengketa konsumen. Tergugat I juga mengajukan eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena debitur lain (Dewi Wiji dan Tatik) tidak dilibatkan, serta gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum secara spesifik, dan gugatan prematur karena lelang belum diajukan. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa hubungan hukum adalah hutang piutang berdasarkan perjanjian kredit yang sah, dengan rincian kredit Suratno/Dewi Wiji sebesar Rp 700.000.000 (addendum 12 Desember 2018) dan Suharno/Tatik sebesar Rp 170.000.000, serta menyangkal adanya kelalaian dalam pelayanan atau pelanggaran prosedur yang didalilkan.\n\n[HAL 53-60] Tergugat I menguraikan detail perjanjian kredit: Kredit Suratno/Dewi Wiji sebesar Rp 700.000.000 dengan bunga 12,5% per tahun dan denda 50% dari suku bunga atas tunggakan, dijamin oleh tiga SHM yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat I dan II. Kredit Suharno/Tatik sebesar Rp 170.000.000 dengan bunga 1,25% efektif per bulan, angsuran Rp 4.044.288 per bulan selama 60 bulan, dan denda 50% dari suku bunga atas keterlambatan, dijamin oleh satu SHM dengan Hak Tanggungan. Tergugat I menyatakan telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada debitur Suharno/Tatik pada Juni-Agustus 2025 sebelum menunggak. Total kewajiban Suratno/Dewi Wiji per 4 Agustus 2025 adalah Rp 722.864.758,- (terdiri dari sisa pokok Rp 689.600.000, bunga berjalan, denda, dan bunga sekunder), sedangkan kewajiban Suharno/Tatik per 5 Agustus 2025 adalah Rp 142.655.720,-. Tergugat I menegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan belum dilaksanakan, sehingga dalil Penggugat mengenai lelang yang tidak sesuai aturan adalah prematur dan menyesatkan. Tergugat I juga menolak tuntutan ganti rugi karena kerugian yang dialami adalah akibat wanprestasi debitur, bukan perbuatan melawan hukum oleh bank, dan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas jasa yang diberikan kepada debitur. Tergugat I berargumen bahwa unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak terpenuhi karena debiturlah yang melakukan kesalahan, dan perjanjian kredit sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.\n\n[HAL 61-67] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menerima eksepsi *persona standi in judicio* dari Tergugat I dan Tergugat III. Hakim berpendapat bahwa Penggugat (YLKAI) tidak memiliki *legal standing* karena tidak menyertakan laporan atau pengaduan resmi yang menandai bahwa Penggugat merepresentasikan konsumen yang merasa dirugikan secara spesifik dalam gugatan ini. Selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, sengketa hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen. Oleh karena eksepsi tersebut diterima, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya maupun pokok sengketa. Amar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 245.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-15] Gugatan perdata Nomor 47/Pdt.G/2025/PN Pati diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI (Penggugat) terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Wedarijaksa (Tergugat I), Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati (Tergugat II), dan KPKNL Semarang (Tergugat III). Penggugat berstatus sebagai organisasi perlindungan konsumen yang sah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, memiliki TDLPK, dan berbadan hukum yayasan, sehingga memiliki *legal standing* untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen tanpa perlu kuasa dari debitur individu. Pokok sengketa bermula dari pengaduan dua debitur, Suratno dan Suharno, yang mengalami kesulitan pembayaran kredit akibat kondisi ekonomi, namun hanya menerima surat peringatan dan ancaman lelang tanpa ditawarkan restrukturisasi atau solusi keringanan. Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keterbukaan informasi (salinan dokumen kredit), tidak menanggapi kesulitan debitur sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012, serta langsung mengancam lelang tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II atas keterlambatan pendaftaran APHT melebihi batas 7 hari kerja sehingga cacat hukum, dan Tergugat III yang menerima permohonan lelang dengan persyaratan pengumuman yang tidak sesuai aturan (misalnya tiras surat kabar atau posisi halaman). Tuntutan primer Penggugat meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan lelang, serta ganti rugi biaya perkara sebesar Rp 20.000.000,-.\n\n[HAL 16-41] Kronologi kredit menunjukkan Suratno dan Dewi Wiji memiliki kredit rekening koran awal Rp 500.000.000 ditambah tambahan Rp 150.000.000 (total Rp 650.000.000) dengan jaminan SHM, yang kemudian diubah menjadi kredit Rp 700.000.000 melalui addendum pada 12 Desember 2018 dengan bunga 12,5% per tahun dan denda keterlambatan 50% dari suku bunga. Suharno dan Tatik memiliki kredit sebesar Rp 170.000.000 dengan tenor 60 bulan dan angsuran sekitar Rp 4.044.288 per bulan. Penggugat berdalil bahwa kedua debitur memiliki itikad baik dengan tetap membayar sebagian angsuran, namun Bank tidak memberikan opsi restrukturisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia, melainkan langsung melakukan eksekusi hak tanggungan secara sepihak. Penggugat juga menyoroti pelanggaran prosedur lelang oleh Tergugat III yang tidak memverifikasi kelengkapan dokumen pengumuman sesuai PMK No. 27/PMK.06/2016, serta kesalahan Tergugat II dalam mendaftarkan APHT di luar batas waktu 7 hari. Tuntutan mencakup pembatalan lelang yang akan dilaksanakan, pembatalan sertifikat hak tanggungan, dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian psikologis dan ekonomi debitur.\n\n[HAL 42-53] Tergugat I mengajukan eksepsi penolakan gugatan dengan alasan utama Penggugat tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* (*persona standi non judicio*) karena tidak mewakili debitur secara perdata melalui kuasa hukum (UU Advokat), melainkan hanya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki kewenangan mewakili individu dalam sengketa utang piutang yang menurut yurisprudensi MA bukan termasuk sengketa konsumen. Tergugat I juga mengajukan eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena debitur lain (Dewi Wiji dan Tatik) tidak dilibatkan, serta gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum secara spesifik, dan gugatan prematur karena lelang belum diajukan. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa hubungan hukum adalah hutang piutang berdasarkan perjanjian kredit yang sah, dengan rincian kredit Suratno/Dewi Wiji sebesar Rp 700.000.000 (addendum 12 Desember 2018) dan Suharno/Tatik sebesar Rp 170.000.000, serta menyangkal adanya kelalaian dalam pelayanan atau pelanggaran prosedur yang didalilkan.\n\n[HAL 53-60] Tergugat I menguraikan detail perjanjian kredit: Kredit Suratno/Dewi Wiji sebesar Rp 700.000.000 dengan bunga 12,5% per tahun dan denda 50% dari suku bunga atas tunggakan, dijamin oleh tiga SHM yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat I dan II. Kredit Suharno/Tatik sebesar Rp 170.000.000 dengan bunga 1,25% efektif per bulan, angsuran Rp 4.044.288 per bulan selama 60 bulan, dan denda 50% dari suku bunga atas keterlambatan, dijamin oleh satu SHM dengan Hak Tanggungan. Tergugat I menyatakan telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada debitur Suharno/Tatik pada Juni-Agustus 2025 sebelum menunggak. Total kewajiban Suratno/Dewi Wiji per 4 Agustus 2025 adalah Rp 722.864.758,- (terdiri dari sisa pokok Rp 689.600.000, bunga berjalan, denda, dan bunga sekunder), sedangkan kewajiban Suharno/Tatik per 5 Agustus 2025 adalah Rp 142.655.720,-. Tergugat I menegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan belum dilaksanakan, sehingga dalil Penggugat mengenai lelang yang tidak sesuai aturan adalah prematur dan menyesatkan. Tergugat I juga menolak tuntutan ganti rugi karena kerugian yang dialami adalah akibat wanprestasi debitur, bukan perbuatan melawan hukum oleh bank, dan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas jasa yang diberikan kepada debitur. Tergugat I berargumen bahwa unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak terpenuhi karena debiturlah yang melakukan kesalahan, dan perjanjian kredit sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.\n\n[HAL 61-67] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menerima eksepsi *persona standi in judicio* dari Tergugat I dan Tergugat III. Hakim berpendapat bahwa Penggugat (YLKAI) tidak memiliki *legal standing* karena tidak menyertakan laporan atau pengaduan resmi yang menandai bahwa Penggugat merepresentasikan konsumen yang merasa dirugikan secara spesifik dalam gugatan ini. Selain itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, sengketa hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen. Oleh karena eksepsi tersebut diterima, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya maupun pokok sengketa. Amar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 245.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 6144, + "frame": "Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Wedarijaksa, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses eksekusi hak tanggungan debitur. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), pembatalan lelang, serta ganti rugi biaya perkara. Majelis Hakim menolak gugatan ini karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mewakili debitur dalam sengketa hutang piutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah organisasi perlindungan konsumen yang berstatus yayasan dan memiliki izin operasional.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki hak gugat untuk mewakili debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit tanpa perlu kuasa khusus dari debitur individu.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur Suratno dan Dewi Wiji memiliki kredit rekening koran dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah diikat Hak Tanggungan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur Suharno dan Tatik memiliki kredit dengan jaminan SHM yang telah diikat Hak Tanggungan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memberikan opsi restrukturisasi dan langsung mengancam lelang tanpa putusan pengadilan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II terlambat mendaftarkan APHT melebihi batas waktu 7 hari kerja.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat III menerima permohonan lelang dengan persyaratan pengumuman yang tidak sesuai aturan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berdalil Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak mewakili debitur secara perdata melalui kuasa hukum.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berdalil sengketa hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan belum dilaksanakan.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan atau pengaduan resmi yang menunjukkan representasi spesifik atas konsumen yang dirugikan.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan sengketa hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Wedarijaksa, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keterbukaan informasi, tidak menanggapi kesulitan debitur untuk restrukturisasi, dan langsung mengancam lelang tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II atas keterlambatan pendaftaran APHT dan Tergugat III atas ketidaksesuaian persyaratan pengumuman lelang. Tuntutan primer meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan lelang, serta ganti rugi biaya perkara. Tergugat I membantah seluruh dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi penolakan gugatan, utamanya karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mewakili debitur dalam sengketa hutang piutang yang bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan Penggugat tidak menyertakan bukti representasi resmi dari konsumen yang dirugikan dan berdasarkan yurisprudensi, sengketa hutang piutang tidak masuk dalam ranah perlindungan konsumen. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok sengketa lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Unit Wedarijaksa, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keterbukaan informasi, tidak menanggapi kesulitan debitur untuk restrukturisasi, dan langsung mengancam lelang tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II atas keterlambatan pendaftaran APHT dan Tergugat III atas ketidaksesuaian persyaratan pengumuman lelang. Tuntutan primer meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan lelang, serta ganti rugi biaya perkara. Tergugat I membantah seluruh dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi penolakan gugatan, utamanya karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mewakili debitur dalam sengketa hutang piutang yang bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan Penggugat tidak menyertakan bukti representasi resmi dari konsumen yang dirugikan dan berdasarkan yurisprudensi, sengketa hutang piutang tidak masuk dalam ranah perlindungan konsumen. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok sengketa lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah organisasi perlindungan konsumen yang berstatus yayasan dan memiliki izin operasional.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki hak gugat untuk mewakili debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit tanpa perlu kuasa khusus dari debitur individu.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur Suratno dan Dewi Wiji memiliki kredit rekening koran dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah diikat Hak Tanggungan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur Suharno dan Tatik memiliki kredit dengan jaminan SHM yang telah diikat Hak Tanggungan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memberikan opsi restrukturisasi dan langsung mengancam lelang tanpa putusan pengadilan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II terlambat mendaftarkan APHT melebihi batas waktu 7 hari kerja.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat III menerima permohonan lelang dengan persyaratan pengumuman yang tidak sesuai aturan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berdalil Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak mewakili debitur secara perdata melalui kuasa hukum.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berdalil sengketa hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan belum dilaksanakan.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan atau pengaduan resmi yang menunjukkan representasi spesifik atas konsumen yang dirugikan.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan sengketa hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menggugat bank karena tidak memberi opsi restrukturisasi utang, padahal saya mewakili debitur yang dirugikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5618, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*contract has the force of law*). Pertanyaan menyangkut kewajiban bank untuk memberikan opsi restrukturisasi utang. Analisis hukum substantif untuk menjawab apakah bank berkewajiban memberikan opsi tersebut harus merujuk pada isi perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan prinsip Pasal 1338. Jika perjanjian tidak memuat klausul restrukturisasi, maka berdasarkan prinsip ini, bank tidak memiliki kewajiban tambahan di luar yang disepakati. Meskipun putusan menolak gugatan karena *legal standing*, prinsip Pasal 1338 adalah kerangka hukum substantif yang menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa utang-piutang yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan awam berfokus pada kegagalan bank memberikan opsi restrukturisasi utang, yang merupakan sengketa berbasis perjanjian (hutang piutang), bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan putusan, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa pokok gugatan mengenai hutang piutang bukanlah bentuk sengketa perlindungan konsumen dan tidak ada dalil atau isu mengenai perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian secara deliktual. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak relevan secara substantif dengan masalah kewajiban kontraktual bank dalam restrukturisasi utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 54942, + "completion_tokens": 4135 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_48_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_48_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f339b919001c6d97a046a4b2c197fc7183c8b5fc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_48_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_48_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 200.549, + "read": 75.107, + "query": 6.294, + "relevance": 77.503, + "total": 359.527 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 134862, + "marked_chars": 135285 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\n2.\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp471.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);\nHal. 46 dari 45 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, oleh kami, Budi\nAryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Wira\nIndra Bangsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut\npada hari Jumat, tanggal 14 November 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,\nAndik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134773, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara perdata antara Penggugat I (Kusnanto) dan Penggugat II (Siti Khotijah) melawan Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Pati), Tergugat II (KPKNL Semarang), dan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati) [HAL 1-2]. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Tergugat I dengan plafon awal Rp1.000.000.000,00 pada 19 Juni 2019, yang kemudian direstrukturisasi melalui Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 374 tanggal 31 Maret 2020 menjadi plafon Rp794.223.774,00 dengan bunga 10% per tahun [HAL 2-4]. Sebagai agunan, Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283 atas nama Kusnanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882 atas nama Siti Khotijah, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa [HAL 3]. Para Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan atas Objek Sengketa (SHM No. 00882) pada 17 April 2025 tanpa memberikan surat pemberitahuan yang sah waktu, karena surat baru diterima pada 28 Maret 2025, sehingga lelang dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum [HAL 4-9]. Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, pembayaran kerugian materiil sebesar Rp1.047.500.000,00 akibat selisih harga lelang dengan harga pasar, serta penetapan sita jaminan [HAL 10].\n\nTergugat I membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi karena tidak melunasi kredit setelah menerima peringatan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga Tergugat I berhak melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT [HAL 11-12, 19-20]. Tergugat I mendalilkan bahwa surat pemberitahuan lelang telah dikirimkan pada 12 Maret 2025 (Bukti T.I.14) dan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, serta dalil Para Penggugat tentang bunga yang tidak logis ditolak karena Para Penggugat telah menandatangani akta kredit secara sukarela [HAL 16-17, 21]. Tergugat I juga menolak tuntutan ganti rugi dan sita jaminan karena Para Penggugatlah yang menunggak pembayaran [HAL 22-24]. Tergugat II membantah dengan menyatakan bahwa perannya hanya sebagai penyelenggara lelang berdasarkan permohonan Tergugat I, dan pelaksanaan lelang telah memenuhi persyaratan formal sesuai PMK Nomor 122 Tahun 2023, sehingga lelang sah dan tidak dapat dibatalkan [HAL 24-34]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi error in persona karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa kredit [HAL 27-29].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, namun menemukan adanya cacat formil pada gugatan Para Penggugat berupa obscuur libel (gugatan kabur) [HAL 40-41]. Hakim menilai bahwa Posita Gugatan nomor 1 dan 3 mengakui adanya perjanjian kredit dan restrukturisasi yang sah, namun Petitum nomor 3 menuntut pernyataan sah pembayaran angsuran, sementara Petitum nomor 4 menuntut pernyataan tidak sah perjanjian kredit tersebut, sehingga kedua petitum tersebut saling bertentangan [HAL 44-46]. Karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp471.500,00 [HAL 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 2012, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara perdata antara Penggugat I (Kusnanto) dan Penggugat II (Siti Khotijah) melawan Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Pati), Tergugat II (KPKNL Semarang), dan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati) [HAL 1-2]. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Tergugat I dengan plafon awal Rp1.000.000.000,00 pada 19 Juni 2019, yang kemudian direstrukturisasi melalui Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 374 tanggal 31 Maret 2020 menjadi plafon Rp794.223.774,00 dengan bunga 10% per tahun [HAL 2-4]. Sebagai agunan, Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283 atas nama Kusnanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882 atas nama Siti Khotijah, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa [HAL 3]. Para Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan atas Objek Sengketa (SHM No. 00882) pada 17 April 2025 tanpa memberikan surat pemberitahuan yang sah waktu, karena surat baru diterima pada 28 Maret 2025, sehingga lelang dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum [HAL 4-9]. Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, pembayaran kerugian materiil sebesar Rp1.047.500.000,00 akibat selisih harga lelang dengan harga pasar, serta penetapan sita jaminan [HAL 10].\n\nTergugat I membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi karena tidak melunasi kredit setelah menerima peringatan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga Tergugat I berhak melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT [HAL 11-12, 19-20]. Tergugat I mendalilkan bahwa surat pemberitahuan lelang telah dikirimkan pada 12 Maret 2025 (Bukti T.I.14) dan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, serta dalil Para Penggugat tentang bunga yang tidak logis ditolak karena Para Penggugat telah menandatangani akta kredit secara sukarela [HAL 16-17, 21]. Tergugat I juga menolak tuntutan ganti rugi dan sita jaminan karena Para Penggugatlah yang menunggak pembayaran [HAL 22-24]. Tergugat II membantah dengan menyatakan bahwa perannya hanya sebagai penyelenggara lelang berdasarkan permohonan Tergugat I, dan pelaksanaan lelang telah memenuhi persyaratan formal sesuai PMK Nomor 122 Tahun 2023, sehingga lelang sah dan tidak dapat dibatalkan [HAL 24-34]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi error in persona karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa kredit [HAL 27-29].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, namun menemukan adanya cacat formil pada gugatan Para Penggugat berupa obscuur libel (gugatan kabur) [HAL 40-41]. Hakim menilai bahwa Posita Gugatan nomor 1 dan 3 mengakui adanya perjanjian kredit dan restrukturisasi yang sah, namun Petitum nomor 3 menuntut pernyataan sah pembayaran angsuran, sementara Petitum nomor 4 menuntut pernyataan tidak sah perjanjian kredit tersebut, sehingga kedua petitum tersebut saling bertentangan [HAL 44-46]. Karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp471.500,00 [HAL 46]. Biaya perkara tersebut terdiri dari biaya panjar Rp224.500,00, biaya PNBP Relaas Panggilan Rp40.000,00, biaya meterai Rp10.000,00, dan biaya redaksi Rp10.000,00 [HAL 47]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara perdata antara Penggugat I (Kusnanto) dan Penggugat II (Siti Khotijah) melawan Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Pati), Tergugat II (KPKNL Semarang), dan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati) [HAL 1-2]. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Tergugat I dengan plafon awal Rp1.000.000.000,00 pada 19 Juni 2019, yang kemudian direstrukturisasi melalui Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 374 tanggal 31 Maret 2020 menjadi plafon Rp794.223.774,00 dengan bunga 10% per tahun [HAL 2-4]. Sebagai agunan, Para Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1283 atas nama Kusnanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882 atas nama Siti Khotijah, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa [HAL 3]. Para Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan atas Objek Sengketa (SHM No. 00882) pada 17 April 2025 tanpa memberikan surat pemberitahuan yang sah waktu, karena surat baru diterima pada 28 Maret 2025, sehingga lelang dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum [HAL 4-9]. Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, pembayaran kerugian materiil sebesar Rp1.047.500.000,00 akibat selisih harga lelang dengan harga pasar, serta penetapan sita jaminan [HAL 10].\n\nTergugat I membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi karena tidak melunasi kredit setelah menerima peringatan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga Tergugat I berhak melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT [HAL 11-12, 19-20]. Tergugat I mendalilkan bahwa surat pemberitahuan lelang telah dikirimkan pada 12 Maret 2025 (Bukti T.I.14) dan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, serta dalil Para Penggugat tentang bunga yang tidak logis ditolak karena Para Penggugat telah menandatangani akta kredit secara sukarela [HAL 16-17, 21]. Tergugat I juga menolak tuntutan ganti rugi dan sita jaminan karena Para Penggugatlah yang menunggak pembayaran [HAL 22-24]. Tergugat II membantah dengan menyatakan bahwa perannya hanya sebagai penyelenggara lelang berdasarkan permohonan Tergugat I, dan pelaksanaan lelang telah memenuhi persyaratan formal sesuai PMK Nomor 122 Tahun 2023, sehingga lelang sah dan tidak dapat dibatalkan [HAL 24-34]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi error in persona karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa kredit [HAL 27-29].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, namun menemukan adanya cacat formil pada gugatan Para Penggugat berupa obscuur libel (gugatan kabur) [HAL 40-41]. Hakim menilai bahwa Posita Gugatan nomor 1 dan 3 mengakui adanya perjanjian kredit dan restrukturisasi yang sah, namun Petitum nomor 3 menuntut pernyataan sah pembayaran angsuran, sementara Petitum nomor 4 menuntut pernyataan tidak sah perjanjian kredit tersebut, sehingga kedua petitum tersebut saling bertentangan [HAL 44-46]. Karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp471.500,00 [HAL 46]. Biaya perkara tersebut terdiri dari biaya panjar Rp224.500,00, biaya PNBP Relaas Panggilan Rp40.000,00, biaya meterai Rp10.000,00, dan biaya redaksi Rp10.000,00 [HAL 47]." + }, + "read": { + "input_chars": 3513, + "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tangungan atas objek sengketa yang diklaim tidak sah karena kurangnya pemberitahuan. Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, pembayaran kerugian materiil, dan penetapan sita jaminan. Majelis Hakim menolak gugatan karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat petitum yang saling bertentangan dengan posita.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat menerima fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat I dengan plafon awal yang kemudian direstrukturisasi menjadi plafon tertentu dengan bunga per tahun.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik atas nama masing-masing sebagai agunan kredit yang menjadi objek sengketa.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I melaksanakan lelang eksekusi hak tangungan atas salah satu sertifikat agunan pada tanggal tertentu.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengklaim menerima surat pemberitahuan lelang setelah tanggal pelaksanaan lelang berlangsung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, pembayaran kerugian materiil, dan penetapan sita jaminan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah wanprestasi Para Penggugat dengan menyatakan telah memberikan peringatan dan surat pemberitahuan lelang sebelum pelaksanaan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan menyatakan pelaksanaan lelang telah memenuhi persyaratan formal dan mengajukan eksepsi error in persona.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Para Penggugat tidak jelas karena posita mengakui perjanjian kredit yang sah sementara petitum menuntut pernyataan tidak sah perjanjian tersebut.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tangungan atas sertifikat agunan yang diklaim cacat hukum akibat keterlambatan surat pemberitahuan. Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, ganti rugi, dan sita jaminan. Tergugat membantah dengan alasan wanprestasi Para Penggugat, keabsahan prosedur lelang, dan ketidakberkaitan langsung Tergugat II. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat namun menemukan cacat formil pada gugatan berupa ketidakjelasan akibat petitum yang saling bertentangan dengan posita. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menjatuhkan biaya perkara kepada Para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tangungan atas sertifikat agunan yang diklaim cacat hukum akibat keterlambatan surat pemberitahuan. Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, ganti rugi, dan sita jaminan. Tergugat membantah dengan alasan wanprestasi Para Penggugat, keabsahan prosedur lelang, dan ketidakberkaitan langsung Tergugat II. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat namun menemukan cacat formil pada gugatan berupa ketidakjelasan akibat petitum yang saling bertentangan dengan posita. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menjatuhkan biaya perkara kepada Para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat menerima fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat I dengan plafon awal yang kemudian direstrukturisasi menjadi plafon tertentu dengan bunga per tahun.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik atas nama masing-masing sebagai agunan kredit yang menjadi objek sengketa.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I melaksanakan lelang eksekusi hak tangungan atas salah satu sertifikat agunan pada tanggal tertentu.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengklaim menerima surat pemberitahuan lelang setelah tanggal pelaksanaan lelang berlangsung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan tidak sah perjanjian kredit, pembayaran kerugian materiil, dan penetapan sita jaminan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah wanprestasi Para Penggugat dengan menyatakan telah memberikan peringatan dan surat pemberitahuan lelang sebelum pelaksanaan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan menyatakan pelaksanaan lelang telah memenuhi persyaratan formal dan mengajukan eksepsi error in persona.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Para Penggugat tidak jelas karena posita mengakui perjanjian kredit yang sah sementara petitum menuntut pernyataan tidak sah perjanjian tersebut.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya merasa surat pemberitahuan lelang baru sampai setelah lelang berlangsung?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20698, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) dalam perikatan perjanjian. Meskipun Tergugat mengajukan eksepsi wanprestasi, putusan hakim menolak gugatan Penggugat bukan karena analisis wanprestasi, melainkan karena gugatan dianggap 'obscur libel' (kabur/tidak jelas) secara formil akibat petitum yang saling bertentangan. Pertanyaan awam mengenai keterlambatan pemberitahuan lelang adalah fakta substantif yang tidak diuji dalam putusan karena gugatan ditolak di tahap formil. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam konteks putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat keterlambatan pembayaran uang. Isinya tidak berkaitan dengan prosedur lelang, pemberitahuan lelang, atau cacat formil gugatan yang menjadi alasan penolakan dalam putusan. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian. Meskipun gugatan menyangkut perjanjian kredit, putusan hakim tidak menolak gugatan berdasarkan analisis isi perjanjian atau itikad baik, melainkan karena ketidakjelasan petitum (cacat formil). Pasal ini tidak menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim untuk menjawab mengapa gugatan ditolak terkait isu pemberitahuan lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH). Pokok gugatan Penggugat memang PMH, namun hakim tidak menguji unsur PMH (termasuk unsur kesalahan atau hubungan kausal antara keterlambatan pemberitahuan dan kerugian) karena gugatan ditolak lebih dulu karena tidak jelas (obscur libel). Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan sebagai jawaban substantif atas pertanyaan mengapa gugatan ditolak, karena alasan penolakannya adalah formil, bukan substansi PMH." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik. Ini adalah pasal yang mengatur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif mengenai hak atau kewajiban dalam sengketa lelang atau perjanjian kredit. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 47980, + "completion_tokens": 3405 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4bf0d12ed3aa20ea258fc4731e4865d2fecc5c69 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 98.203, + "query": 1.69, + "relevance": 13.502, + "total": 113.42 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28734, + "marked_chars": 28815 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n \n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut \ntidak hadir di persidangan; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 8\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 9 dari 10 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pti \n \n \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada \nPara \nPihak \nSurat \nPengakuan \nHutang \nNo. \nSPH: \n90179827/5935/02/2022 tanggal 17 Februari 2022; \n4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi; \n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman \nkepada Penggugat sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh \njuta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar \nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada \nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat yaitu tanah berikut \nbangunan yang terletak di Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, \nKabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28815, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gabus menggugat Wagini dan Daningsih atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat menuntut pernyataan sah surat pengakuan hutang, pernyataan wanprestasi, pengesahan sita jaminan atas dua sertifikat tanah, pembayaran sisa hutang sebesar Rp145.965.101,00, serta biaya perkara. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 773 dan No. 750 atas nama Wagini.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sejak bulan November 2022 hingga gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90179827/5935/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 dinyatakan sah dan mengikat para pihak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengesahan sita jaminan atas aset tanah dan bangunan Para Tergugat.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp145.965.101,00.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gabus terhadap Wagini dan Daningsih. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 Februari 2022 yang mengikat para pihak, di mana Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dan menyerahkan agunan berupa dua sertifikat tanah atas nama Wagini. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak November 2022. Meskipun gugatan dikabulkan sebagian, hakim menolak tuntutan pengesahan sita jaminan karena tidak pernah dilakukan dalam pemeriksaan persidangan, serta menolak besaran hutang yang dituntut sebesar Rp145.965.101,00 karena perhitungan bunga dianggap tidak adil jika dihitung hingga akhir kontrak. Sebagai ganti, hakim menghukum Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga tertentu, dengan ketentuan harta agunan dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gabus terhadap Wagini dan Daningsih. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 Februari 2022 yang mengikat para pihak, di mana Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dan menyerahkan agunan berupa dua sertifikat tanah atas nama Wagini. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak November 2022. Meskipun gugatan dikabulkan sebagian, hakim menolak tuntutan pengesahan sita jaminan karena tidak pernah dilakukan dalam pemeriksaan persidangan, serta menolak besaran hutang yang dituntut sebesar Rp145.965.101,00 karena perhitungan bunga dianggap tidak adil jika dihitung hingga akhir kontrak. Sebagai ganti, hakim menghukum Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga tertentu, dengan ketentuan harta agunan dapat dilelang jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 773 dan No. 750 atas nama Wagini.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sejak bulan November 2022 hingga gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90179827/5935/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 dinyatakan sah dan mengikat para pihak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengesahan sita jaminan atas aset tanah dan bangunan Para Tergugat.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp145.965.101,00.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dari bank dan kasih jaminan tanah, tapi kenapa saya harus bayar hutang lebih besar dari yang saya terima?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10946, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, orang awam bertanya mengapa hutang menjadi lebih besar dari pokok pinjaman. Jawaban substantifnya terletak pada pasal ini yang memuat unsur 'bunga' dan 'kerugian/biaya' yang bertambah pada pokok hutang akibat ketidakpatuhan (wanprestasi) debitur, sebagaimana dianalisis dalam pertimbangan hakim." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13816, + "completion_tokens": 984 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e0f7b34268034ca07b141840dc6233970ee8214 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.79, + "query": 6.739, + "relevance": 40.906, + "total": 138.491 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47560, + "marked_chars": 47704 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23\ntanggal 21 Juli 2023. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan\nTergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang\nterdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104609071/5942/07/23\nHalaman 15 dari 17 halama Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ntanggal 21 Juli 2023. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam\nperkara ini yang diletakkan atas;\n\nTanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto,\nKecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam \nSertipikat Hak Milik (SHM) No. 00496/Desa Purwokerto, atas nama \nEdi Susanto, luas 359 m² (tiga ratus lima p" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47704, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kayen menggugat Edi Susanto dan Siti Hariyani atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, pembayaran tunggakan pokok dan bunga, serta pelaksanaan lelang agunan tanah jika pembayaran tidak dilakukan. Putusan mengabulkan gugatan secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit dengan pokok Rp140.000.000,- dan jatuh tempo pada 21 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00496 atas nama Edi Susanto sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani tidak membayar pokok dan bunga kredit sesuai jatuh tempo pada 21 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Edi Susanto dan Siti Hariyani pada tanggal 25 Maret 2024, 02 April 2024, dan 16 April 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Edi Susanto dan Siti Hariyani telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memerintahkan penjualan agunan berupa tanah dan bangunan melalui lelang untuk melunasi hutang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kayen mengajukan gugatan sederhana terhadap Edi Susanto dan Siti Hariyani yang merupakan suami istri. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Juli 2023 yang berisi pengakuan hutang akibat pencairan kredit sebesar Rp140.000.000,- dengan jatuh tempo 21 Januari 2024, serta jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00496 atas nama Edi Susanto. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang beserta bunganya setelah melalui tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp153.650.000,- serta melaksanakan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati unit Kayen mengajukan gugatan sederhana terhadap Edi Susanto dan Siti Hariyani yang merupakan suami istri. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Juli 2023 yang berisi pengakuan hutang akibat pencairan kredit sebesar Rp140.000.000,- dengan jatuh tempo 21 Januari 2024, serta jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00496 atas nama Edi Susanto. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang beserta bunganya setelah melalui tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp153.650.000,- serta melaksanakan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit dengan pokok Rp140.000.000,- dan jatuh tempo pada 21 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00496 atas nama Edi Susanto sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani tidak membayar pokok dan bunga kredit sesuai jatuh tempo pada 21 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan tiga surat peringatan kepada Edi Susanto dan Siti Hariyani pada tanggal 25 Maret 2024, 02 April 2024, dan 16 April 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edi Susanto dan Siti Hariyani tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Edi Susanto dan Siti Hariyani telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memerintahkan penjualan agunan berupa tanah dan bangunan melalui lelang untuk melunasi hutang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit ke bank, tapi tidak bisa bayar cicilan dan bunganya setelah jatuh tempo, apa yang akan terjadi pada tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21954, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menyimpulkan bahwa tanah yang diserahkan sebagai jaminan (tanpa Hak Tanggungan) menjadi jaminan umum bagi kreditur konkuren, sehingga harta tersebut dapat disita dan dilelang untuk melunasi hutang. Ini menjawab substansi pertanyaan tentang nasib tanah jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Pertimbangan hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk membenarkan tuntutan pembayaran pokok hutang ditambah bunga tunggakan. Pemenuhan kewajiban ini (termasuk bunga) adalah prasyarat atau akibat dari ketidakmampuan bayar yang memicu eksekusi terhadap jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa klausul dalam Surat Kuasa Menjual Agunan (yang merupakan bagian dari perjanjian) tetap sah mengikat, namun pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum acara perdata karena tidak memenuhi syarat parate eksekusi. Ini relevan untuk menjelaskan batasan dan mekanisme pelaksanaan perjanjian jaminan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22192, + "completion_tokens": 1266 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46518a8c5a260e456b677de8bddcd9e1ff9ce148 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 29, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 114.43, + "query": 4.942, + "relevance": 10.965, + "total": 130.377 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 73593, + "marked_chars": 73845 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara layak dan patut akan\ntetapi tidak hadir. \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat\nperdamaian para penggugat dengan para tergugat di Pengadilan\nAgama Pati pada tanggal 23 Februari 2022 dengan akta perdamaian\nNo: 318/Pdt.G/2022/PA Pt.\n4. Menyatakan pembagian para penggugat :\nI.\nTanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama H.\nThohari No. C. 243 luas ± 5600 m2, persil 17 E klas II yang\nHalaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nterletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati,\ndengan batas-batas :\n Utara\n: tanah norowito Desa Tlutup alias dongso\n Timur\n: sungai ketuer\n Selatan : sungai keramat\n Barat\n: tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan \nII.\n Tanah tambak ya" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 73845, + "frame": "Tiga orang anak (Penggugat) menggugat tiga orang saudara mereka (Tergugat) terkait sengketa administrasi balik nama warisan atas tanah yang telah dibagi dalam akta perdamaian sebelumnya. Para Penggugat meminta Pengadilan menyatakan sah akta perdamaian, menetapkan pembagian objek sengketa, menyatakan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi, dan memerintahkan Tergugat menandatangani surat-surat administrasi untuk balik nama bagian Penggugat. Gugatan ini diputus sebagian dengan verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 23 Februari 2022 yang dituangkan dalam akta perdamaian Nomor 318/Pdt.G/2022/PA Pt.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam akta perdamaian tersebut, pembagian objek sengketa telah ditetapkan secara fisik dan para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bagian para Penggugat meliputi tiga bidang tanah: Tanah tambak tambak karmo (No. C. 243), Tanah tambak tambak sawah (SHM No: 225), dan Sawah segodayoh (No. 707).", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bagian Tergugat I meliputi Sawah setengah (SHM No. 222).", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bagian Tergugat II dan Tergugat III meliputi Tanah C desa No. 630 seluas ± 550 m2 beserta bangunan rumah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Semua objek sengketa tersebut masih atas nama H. Thohari, orang tua para Penggugat dan Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan oleh para Tergugat untuk balik nama bagian para Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama yang diperlukan untuk proses balik nama bagian para Penggugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan tidak memiliki halangan yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi persyaratan jaminan.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai administrasi balik nama warisan atas tanah peninggalan H. Thohari yang telah dibagi antara para ahli waris melalui akta perdamaian di Pengadilan Agama Pati pada 23 Februari 2022. Para Penggugat, yang merupakan anak perempuan, menuntut agar Tergugat (saudara laki-laki mereka) menandatangani Surat Keterangan Waris dan dokumen administrasi lainnya untuk membalik nama bagian warisan Penggugat yang masih atas nama H. Thohari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menyatakan sah akta perdamaian sebelumnya dan menetapkan pembagian objek sengketa yang telah dikuasai secara fisik oleh masing-masing pihak. Hakim menetapkan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak menandatangani dokumen administrasi merupakan wanprestasi, sehingga memerintahkan Tergugat untuk menandatangani semua surat yang diperlukan untuk balik nama bagian para Penggugat atas tiga bidang tanah yang menjadi hak mereka. Namun, permohonan para Penggugat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu ditolak karena tidak memenuhi syarat jaminan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai administrasi balik nama warisan atas tanah peninggalan H. Thohari yang telah dibagi antara para ahli waris melalui akta perdamaian di Pengadilan Agama Pati pada 23 Februari 2022. Para Penggugat, yang merupakan anak perempuan, menuntut agar Tergugat (saudara laki-laki mereka) menandatangani Surat Keterangan Waris dan dokumen administrasi lainnya untuk membalik nama bagian warisan Penggugat yang masih atas nama H. Thohari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek, menyatakan sah akta perdamaian sebelumnya dan menetapkan pembagian objek sengketa yang telah dikuasai secara fisik oleh masing-masing pihak. Hakim menetapkan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak menandatangani dokumen administrasi merupakan wanprestasi, sehingga memerintahkan Tergugat untuk menandatangani semua surat yang diperlukan untuk balik nama bagian para Penggugat atas tiga bidang tanah yang menjadi hak mereka. Namun, permohonan para Penggugat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu ditolak karena tidak memenuhi syarat jaminan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 23 Februari 2022 yang dituangkan dalam akta perdamaian Nomor 318/Pdt.G/2022/PA Pt.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam akta perdamaian tersebut, pembagian objek sengketa telah ditetapkan secara fisik dan para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bagian para Penggugat meliputi tiga bidang tanah: Tanah tambak tambak karmo (No. C. 243), Tanah tambak tambak sawah (SHM No: 225), dan Sawah segodayoh (No. 707).", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bagian Tergugat I meliputi Sawah setengah (SHM No. 222).", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bagian Tergugat II dan Tergugat III meliputi Tanah C desa No. 630 seluas ± 550 m2 beserta bangunan rumah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Semua objek sengketa tersebut masih atas nama H. Thohari, orang tua para Penggugat dan Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan oleh para Tergugat untuk balik nama bagian para Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak bersedia menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama yang diperlukan untuk proses balik nama bagian para Penggugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan tidak memiliki halangan yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi persyaratan jaminan.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Sudah ada perjanjian pembagian warisan tanah dari ayah kami, tapi saudara laki-laki saya menolak tanda tangan surat balik nama bagian saya, apa bisa dipaksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18715, + "candidates": [ + "Pasal 1851 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1851: Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembagian warisan (akta perdamaian) yang telah disepakati. Pasal 1851 mendefinisikan perdamaian sebagai persetujuan yang mengikat para pihak untuk mengakhiri sengketa, sehingga menjadi dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban (seperti tanda tangan balik nama) berdasarkan kesepakatan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1851 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27034, + "completion_tokens": 1161 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b7b6c9a8c37f5fd53bc146946c27970dda2014f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_49_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.852, + "query": 12.533, + "relevance": 33.985, + "total": 144.397 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24765, + "marked_chars": 24846 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24846, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Pati untuk meminta penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran. Inti sengketa adalah ketidaksesuaian nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama yang digunakan dalam dokumen identitas lainnya. Pemohon meminta agar nama dalam Akta Kelahiran diubah dari 'Hardi' menjadi 'Ahmad Fauzan Al. Hardi'.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah di Pati pada tanggal 8 Agustus 1967.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon lahir di Pati pada tanggal 18 Agustus 1968.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 12517/DIS/1990 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 1990 dengan nama 'Hardi'.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan nama Pemohon pada berbagai dokumen identitas, yaitu 'Hardi' pada Akta Kelahiran, 'Ahmad Fauzan' pada Kartu Keluarga dan KTP, serta 'Ahmad Fauzan Al. Hardi' pada Buku Nikah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk penggantian nama namun disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Sukatam dan Saksi Sudardi memberikan keterangan bahwa nama asli Pemohon saat lahir adalah Hardi dan kemudian diganti menjadi Ahmad Fauzan Al Hardi atas saran Kyai/Ustad dan untuk penyamaan nama dengan Akta Nikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12517/DIS/1990 atas nama Hardi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk membetulkan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12517/DIS/1990 tanggal 30 November 1990. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian nama antara Akta Kelahiran yang bertuliskan 'Hardi' dengan dokumen identitas lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Buku Nikah yang menggunakan nama 'Ahmad Fauzan' atau 'Ahmad Fauzan Al. Hardi'. Pemohon menyatakan bahwa nama 'Ahmad Fauzan Al. Hardi' adalah nama yang benar dan digunakan setelah ia bersekolah di pesantren atas saran kyai, serta untuk menyamakan nama dengan Akta Nikah. Pengadilan Negeri Pati memeriksa permohonan ini dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi dan memeriksa bukti surat. Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran tersebut dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pembetulan nama tersebut dalam register kependudukan dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran, mengubah nama dari 'Hardi' menjadi 'Ahmad Fauzan Al. Hardi'. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk membetulkan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12517/DIS/1990 tanggal 30 November 1990. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian nama antara Akta Kelahiran yang bertuliskan 'Hardi' dengan dokumen identitas lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Buku Nikah yang menggunakan nama 'Ahmad Fauzan' atau 'Ahmad Fauzan Al. Hardi'. Pemohon menyatakan bahwa nama 'Ahmad Fauzan Al. Hardi' adalah nama yang benar dan digunakan setelah ia bersekolah di pesantren atas saran kyai, serta untuk menyamakan nama dengan Akta Nikah. Pengadilan Negeri Pati memeriksa permohonan ini dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi dan memeriksa bukti surat. Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran tersebut dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pembetulan nama tersebut dalam register kependudukan dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran, mengubah nama dari 'Hardi' menjadi 'Ahmad Fauzan Al. Hardi'. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah di Pati pada tanggal 8 Agustus 1967.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon lahir di Pati pada tanggal 18 Agustus 1968.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 12517/DIS/1990 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 1990 dengan nama 'Hardi'.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan nama Pemohon pada berbagai dokumen identitas, yaitu 'Hardi' pada Akta Kelahiran, 'Ahmad Fauzan' pada Kartu Keluarga dan KTP, serta 'Ahmad Fauzan Al. Hardi' pada Buku Nikah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk penggantian nama namun disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Sukatam dan Saksi Sudardi memberikan keterangan bahwa nama asli Pemohon saat lahir adalah Hardi dan kemudian diganti menjadi Ahmad Fauzan Al Hardi atas saran Kyai/Ustad dan untuk penyamaan nama dengan Akta Nikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12517/DIS/1990 atas nama Hardi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin memperbaiki nama di akta kelahiran saya yang salah tulis, tapi dinas penduduk bilang harus ke pengadilan dulu, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13263, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur substansi hukum yang menjadi dasar permohonan perbaikan akta, yaitu adanya 'kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain' dalam akta yang dibukukan. Dalam pertanyaan, pemohon ingin memperbaiki nama yang salah tulis, yang secara langsung merupakan 'kekeliruan' sesuai isi pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai alasan pembetulan nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat prosedural substantif bahwa permohonan perbaikan akta harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. Ini menjawab pertanyaan awam mengenai apakah harus ke pengadilan atau tidak. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Pati dalam memeriksa permohonan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan pengadilan, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk mencatatkan pembetulan dalam register dan kutipan akta. Pasal ini relevan karena menjelaskan mekanisme eksekusi putusan yang diminta pemohon (perbaikan nama di akta) setelah mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Meskipun perkara ini melibatkan akta kelahiran, isu hukum yang disengketakan adalah pembetulan kesalahan penulisan nama (substansi), bukan sengketa mengenai keabsahan atau kekuatan bukti antara akta asli dan salinannya. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau dalil yang diperiksa dalam pertimbangan putusan untuk menjawab pertanyaan pemohon." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13164, + "completion_tokens": 1395 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_4_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_4_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1972bab4f3ef1c0b07db73579d33ee652028a9ab --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_4_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,224 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_4_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.137, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.479, + "query": 3.722, + "relevance": 53.656, + "total": 190.995 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98379, + "marked_chars": 98694 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut kuasa hukum Tergugat\nIV;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri secara Kompetensi Absolut tidak\nberwenang untuk mengadili perkara aquo; \n3.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On\nVan Kelijk Verklaard);\n4.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp.906.500,00 (Sembilan ratus enam ribu lima ratus\nrupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 oleh kami,\nErni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian\nHerminasari, S.H., M.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 dengan dihadiri oleh\nSunarmi,S.H, M.H.,sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n \n Ttd Ttd\nHalaman 35 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mela" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 98694, + "frame": "Siti Rofiqoh bertindak sebagai wali pengampu untuk Dewi Rumiyati menggugat Rendi Kurniawan, Kisnia Winarni, Notaris Yustiana Servanda, Notaris Dewi Anggraeni, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Junaedi, serta tiga BPR terkait, dengan inti sengketa pengalihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1045/Desa Bakalan yang didalilkan dilakukan secara melawan hukum melalui akta kuasa menjual dan jual beli. Penggugat meminta pernyataan batalnya akta-akta terkait, pembatalan balik nama sertifikat, penghentian eksekusi hak tanggungan, penyerahan sertifikat kembali, serta pembayaran ganti rugi. Namun, Pengadilan Negeri Pati menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara karena kompetensi absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan keputusan administratif BPN, sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Dewi Rumiyati yang diwakili oleh adiknya Siti Rofiqoh sebagai wali pengampu berdasarkan penetapan pengadilan karena gangguan jiwa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1045/Desa Bakalan seluas 825 m² yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I meminjam sertifikat tanah objek sengketa dari Penggugat pada tahun 2019 dengan janji akan dikembalikan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat tanah objek sengketa beralih nama menjadi atas nama Tergugat I pada tahun 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat III membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 16 tanggal 19 Februari 2021 yang didalilkan dibuat tanpa pengetahuan dan kecakapan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat IV membuat Akta Jual Beli Nomor 37/Dks/2021 tanggal 08 April 2021 yang didalilkan dilakukan secara tidak sah dan tanpa pembayaran.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1045/Desa Bakalan menjadi atas nama Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli tersebut.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menjadikan sertifikat objek sengketa sebagai jaminan hutang di PT. BPR Kusuma Sumbing Cabang Mranggen.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menjadikan sertifikat objek sengketa sebagai jaminan hutang di PT. BPR Kartasura Saribumi Cabang Tayu dengan peletakan Hak Tanggungan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengajukan eksepsi kewenangan absolut bahwa gugatan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara karena melibatkan pembatalan keputusan BPN.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pembatalannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati menyatakan tidak berwenang secara absolut dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Siti Rofiqoh, sebagai wali pengampu untuk Dewi Rumiyati yang mengalami gangguan jiwa, mengajukan gugatan perdata terhadap Rendi Kurniawan, Kisnia Winarni, dua notaris/PPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, serta beberapa BPR. Gugatan ini bermula dari dalih bahwa Rendi Kurniawan meminjam sertifikat tanah milik Dewi Rumiyati namun kemudian mengalihkan haknya secara melawan hukum melalui pembuatan akta kuasa menjual dan akta jual beli yang didalilkan dibuat tanpa kecakapan hukum dan pengetahuan Pemilik Asli, serta tanpa adanya pembayaran. Pengalihan ini dilanjutkan dengan balik nama sertifikat oleh Kantor Pertanahan dan peletakan hak tanggungan oleh BPR. Namun, dalam pemeriksaan perkara, Tergugat IV mengajukan eksepsi kewenangan absolut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa sengketa mengenai pembatalan balik nama sertifikat hak milik yang merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan Pertanahan Nasional berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Akibatnya, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Siti Rofiqoh, sebagai wali pengampu untuk Dewi Rumiyati yang mengalami gangguan jiwa, mengajukan gugatan perdata terhadap Rendi Kurniawan, Kisnia Winarni, dua notaris/PPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, serta beberapa BPR. Gugatan ini bermula dari dalih bahwa Rendi Kurniawan meminjam sertifikat tanah milik Dewi Rumiyati namun kemudian mengalihkan haknya secara melawan hukum melalui pembuatan akta kuasa menjual dan akta jual beli yang didalilkan dibuat tanpa kecakapan hukum dan pengetahuan Pemilik Asli, serta tanpa adanya pembayaran. Pengalihan ini dilanjutkan dengan balik nama sertifikat oleh Kantor Pertanahan dan peletakan hak tanggungan oleh BPR. Namun, dalam pemeriksaan perkara, Tergugat IV mengajukan eksepsi kewenangan absolut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa sengketa mengenai pembatalan balik nama sertifikat hak milik yang merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan Pertanahan Nasional berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Akibatnya, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Dewi Rumiyati yang diwakili oleh adiknya Siti Rofiqoh sebagai wali pengampu berdasarkan penetapan pengadilan karena gangguan jiwa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1045/Desa Bakalan seluas 825 m² yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I meminjam sertifikat tanah objek sengketa dari Penggugat pada tahun 2019 dengan janji akan dikembalikan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat tanah objek sengketa beralih nama menjadi atas nama Tergugat I pada tahun 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat III membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 16 tanggal 19 Februari 2021 yang didalilkan dibuat tanpa pengetahuan dan kecakapan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat IV membuat Akta Jual Beli Nomor 37/Dks/2021 tanggal 08 April 2021 yang didalilkan dilakukan secara tidak sah dan tanpa pembayaran.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1045/Desa Bakalan menjadi atas nama Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli tersebut.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menjadikan sertifikat objek sengketa sebagai jaminan hutang di PT. BPR Kusuma Sumbing Cabang Mranggen.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menjadikan sertifikat objek sengketa sebagai jaminan hutang di PT. BPR Kartasura Saribumi Cabang Tayu dengan peletakan Hak Tanggungan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengajukan eksepsi kewenangan absolut bahwa gugatan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara karena melibatkan pembatalan keputusan BPN.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pembatalannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati menyatakan tidak berwenang secara absolut dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya yang sakit jiwa, sertifikat tanahnya dipinjam lalu dijual tanpa izin dan tanpa bayar, kenapa gugatan saya ditolak karena urusan sertifikat dianggap urusan negara?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11916, + "candidates": [ + "Pasal 449 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1453 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 449 KUHPerdata", + "text": "Pasal 449: Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1453 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1453: Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 449 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengangkatan pengampu setelah keputusan pengampuan berkekuatan hukum tetap. Meskipun pertanyaan menyebutkan 'sakit jiwa', putusan hakim tidak memeriksa substansi kewenangan atau pengampuan tersebut, melainkan menolak gugatan karena alasan kompetensi absolut (urusan sertifikat adalah kewenangan PTUN). Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam pertimbangan putusan untuk menjawab mengapa gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun secara substantif relevan dengan sengketa jual beli tanpa izin, dalam putusan ini Majelis Hakim tidak memeriksa isi perjanjian atau syarat sahnya karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) akibat eksepsi kompetensi absolut. Hukum perdata (KUHPerdata) secara eksplisit dinyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa yang melibatkan pembatalan sertifikat sebagai produk hukum negara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekosongan kekuatan hukum perjanjian tanpa sebab. Sama seperti Pasal 1320, pasal ini tidak relevan karena putusan tidak masuk ke tahap pemeriksaan substansi perjanjian jual beli. Penolakan gugatan murni berdasarkan alasan prosedural/kompetensi yurisdiksi (hukum tata usaha negara), bukan berdasarkan ketiadaan sebab perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sebab yang terlarang. Tidak relevan karena putusan tidak membahas apakah sebab jual beli tersebut terlarang atau bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum. Putusan berhenti pada tahap kewenangan pengadilan (PTUN vs PN) dan tidak menyentuh substansi larangan tersebut dalam KUHPerdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1453 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ganti rugi akibat pembatalan perikatan. Tidak relevan karena gugatan untuk pembatalan perikatan/sertifikat tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Akibatnya, pertanyaan tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan pasal ini tidak dapat dijawab melalui jalur hukum perdata dalam konteks putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33574, + "completion_tokens": 1890 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5374ba9dcf9579ea7ce5a8ae434a66e39c1f531 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,201 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.301, + "query": 12.735, + "relevance": 61.014, + "total": 170.083 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 60383, + "marked_chars": 60581 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak\nhadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No.\nPK1908L8HT/3444/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019;\n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-\nsyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia\n(Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat,\n5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah\nditandatangani Para Tergugat,\n6. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No.\nPK1908L8HT/3444/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019;\n7. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang para\nTergugat sejumlah Rp.41.062.685,- (Empat puluh satu juta enam puluh\ndua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan ketentuan\napabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik para\nTergugat yang djadikan agunan dilelang untuk melunasi hutang tersebut,\nyaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa\nTlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan No. 00355/Desa Tlogosari, atas nama Supatmi binti\nLasmani berdasarkan surat ukur No. 00105/Tlogosari/2007 melalui\nlelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan\nLelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang para Tergugat;\n8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara\nyang timbul sejumlah Rp.267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh\nrupiah); \nHalaman 22 dari 23 Putus" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 60581, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota 2 menggugat Supatmi dan Mariyo atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian dan kuasa menjual agunan, menyatakan tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan lelang agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH No. PK1908L8HT/3444/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00355 Desa Tlogosari atas nama Supatmi untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Desember 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 15 Agustus 2022 untuk posisi tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp 41.062.685,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota 2 menggugat Supatmi dan Mariyo sebagai suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit sebesar Rp 35.000.000,- pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan jangka waktu 36 bulan. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00355 dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Para Tergugat terbukti tidak membayar angsuran sejak Desember 2021 sehingga hutang macet mencapai Rp 41.062.685,- per 2 Mei 2024, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir, menyatakan sah dokumen perjanjian dan kuasa jual, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang dan melelang agunan untuk pelunasan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota 2 menggugat Supatmi dan Mariyo sebagai suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit sebesar Rp 35.000.000,- pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan jangka waktu 36 bulan. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00355 dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Para Tergugat terbukti tidak membayar angsuran sejak Desember 2021 sehingga hutang macet mencapai Rp 41.062.685,- per 2 Mei 2024, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir, menyatakan sah dokumen perjanjian dan kuasa jual, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang dan melelang agunan untuk pelunasan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH No. PK1908L8HT/3444/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00355 Desa Tlogosari atas nama Supatmi untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Desember 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 15 Agustus 2022 untuk posisi tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp 41.062.685,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi tiba-tiba ditagih hutang macet yang jauh lebih besar setelah tidak bayar beberapa bulan, apakah ini wajar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27676, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Meskipun putusan menyebutkan agunan, pertanyaan awam berfokus pada 'wajar tidaknya tagihan hutang macet yang jauh lebih besar' (isu perhitungan bunga/denda), bukan pada status jaminan harta debitur. Pasal ini tidak menjawab substansi perhitungan utang atau kewajaran tagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban membayar). Ini adalah kerangka dasar untuk menilai apakah tagihan hutang tersebut sah berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (wanprestasi) debitur. Putusan menggunakan pasal ini untuk menentukan kapan debitur dianggap lalai dan mulai bertanggung jawab atas akibat hukumnya. Ini relevan untuk menjawab apakah tagihan hutang macet tersebut sah secara hukum setelah adanya ketidakpatuhan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Putusan secara eksplisit mengaitkan pasal ini dengan kewajiban membayar bunga dan denda setelah dinyatakan lalai. Ini langsung menjawab pertanyaan awam mengenai komponen 'hutang macet yang jauh lebih besar' (bunga/denda) yang ditagihkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menggunakan pasal ini untuk memvaliditas Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian kredit. Jika perjanjian tidak sah, maka tagihan hutang tidak dapat ditagih. Ini adalah prasyarat substantif untuk menjawab apakah tagihan tersebut sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperbolehkan perjanjian bunga atas pinjaman. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa pembebanan bunga (yang menyebabkan jumlah hutang menjadi lebih besar dari pokok) adalah sah dan diperbolehkan dalam perjanjian kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga undang-undang dan harus tertulis. Putusan menggunakan pasal ini untuk membenarkan besarnya bunga 1,25% per bulan yang disepakati secara tertulis, yang merupakan penyebab utama mengapa tagihan hutang macet menjadi 'jauh lebih besar'. Ini langsung menjawab inti pertanyaan awam tentang kewajaran besaran tagihan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27111, + "completion_tokens": 1605 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf4517125947934d56b414e2b59e15f9cd9cab40 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_50_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.126, + "query": 5.32, + "relevance": 11.327, + "total": 120.827 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 101937, + "marked_chars": 102270 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI\nMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;\n3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran uang kompensasi\nsebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat\nsecara tunai;\n4. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;\nHal 37 dari 38 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 37\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n977.500,00 ;\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh NUNY\nDEFIARY, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARIS DWI HARTOYO, S.H. dan\nMUHAMMAD TAOFIK,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\ndan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan\nsecara el" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102270, + "frame": "Penggugat [SUJANI BIN KARSIDIN] menggugat Tergugat [KERFI DEVI ANINTA BINTI SUKARDI] atas wanprestasi karena Tergugat tidak membayar uang kompensasi sebesar Rp200.000.000,- sesuai perjanjian terkait izin penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembayaran kompensasi, serta berbagai jaminan sita dan uang paksa. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran kompensasi, namun menolak permohonan sita dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2024 yang berisi kesepakatan Penggugat bersedia menandatangani dokumen penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 atas nama Tergugat dengan syarat Tergugat memberikan kompensasi uang tunai sebesar Rp200.000.000,- paling lambat tanggal 1 Juni 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat keluar dari rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 setelah terjadinya perjanjian tersebut.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar uang kompensasi sebesar Rp200.000.000,- kepada Penggugat hingga melewati batas waktu yang disepakati.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan sekotak tanah seluas 3 x 7 Meter Persegi dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 kepada Penggugat sebagai alternatif kompensasi.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Obscuur Libel dan Plurium Litis Consortium yang ditolak oleh hakim karena gugatan dianggap jelas dan tidak kurang pihak.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas tanah dan barang bergerak serta penetapan uang paksa ditolak oleh hakim karena tidak ada alasan mendesak.", + "page": 36, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [SUJANI BIN KARSIDIN] dan Tergugat [KERFI DEVI ANINTA BINTI SUKARDI] adalah kakek dan cucu. Sengketa bermula dari perjanjian tertulis tertanggal 18 Maret 2024 di mana Penggugat setuju memberikan izin untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 atas nama Tergugat, dengan syarat Tergugat membayar kompensasi uang tunai sebesar Rp200.000.000,- paling lambat 1 Juni 2024 atau memberikan sebidang tanah kecil untuk berjualan sepeda jika pembayaran uang tidak terlaksana. Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan meninggalkan tempat tinggal di atas tanah tersebut, namun Tergugat gagal membayar kompensasi maupun memberikan tanah alternatif. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi ketidakjelasan gugatan dan kurang pihak, namun eksepsi tersebut ditolak. Hakim menetapkan bahwa perjanjian sah dan mengikat, serta Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Gugatan untuk pembayaran kompensasi dikabulkan, sedangkan permohonan sita jaminan dan uang paksa ditolak karena tidak ada alasan mendesak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [SUJANI BIN KARSIDIN] dan Tergugat [KERFI DEVI ANINTA BINTI SUKARDI] adalah kakek dan cucu. Sengketa bermula dari perjanjian tertulis tertanggal 18 Maret 2024 di mana Penggugat setuju memberikan izin untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 atas nama Tergugat, dengan syarat Tergugat membayar kompensasi uang tunai sebesar Rp200.000.000,- paling lambat 1 Juni 2024 atau memberikan sebidang tanah kecil untuk berjualan sepeda jika pembayaran uang tidak terlaksana. Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan meninggalkan tempat tinggal di atas tanah tersebut, namun Tergugat gagal membayar kompensasi maupun memberikan tanah alternatif. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi ketidakjelasan gugatan dan kurang pihak, namun eksepsi tersebut ditolak. Hakim menetapkan bahwa perjanjian sah dan mengikat, serta Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Gugatan untuk pembayaran kompensasi dikabulkan, sedangkan permohonan sita jaminan dan uang paksa ditolak karena tidak ada alasan mendesak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2024 yang berisi kesepakatan Penggugat bersedia menandatangani dokumen penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 atas nama Tergugat dengan syarat Tergugat memberikan kompensasi uang tunai sebesar Rp200.000.000,- paling lambat tanggal 1 Juni 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat keluar dari rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 setelah terjadinya perjanjian tersebut.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar uang kompensasi sebesar Rp200.000.000,- kepada Penggugat hingga melewati batas waktu yang disepakati.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan sekotak tanah seluas 3 x 7 Meter Persegi dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 kepada Penggugat sebagai alternatif kompensasi.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Obscuur Libel dan Plurium Litis Consortium yang ditolak oleh hakim karena gugatan dianggap jelas dan tidak kurang pihak.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas tanah dan barang bergerak serta penetapan uang paksa ditolak oleh hakim karena tidak ada alasan mendesak.", + "page": 36, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pindah dari rumah karena janji cucu saya bayar ganti rugi, tapi sampai sekarang dia tidak bayar dan tidak kasih tanah pengganti, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43677, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam perkara ini, pengadilan menggunakan Pasal 1320 untuk memverifikasi bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (surat pernyataan) sah dan mengikat secara hukum. Karena perjanjian tersebut sah, maka Tergugat terikat untuk melaksanakannya, dan ketidakpelaksanaannya menjadi dasar tuntutan wanprestasi (pemaksaan pembayaran) yang menjadi inti pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42273, + "completion_tokens": 1056 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bdac5ed0159e538b5f744b3262efd41eda5c2de7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 114.137, + "query": 1.594, + "relevance": 10.682, + "total": 126.478 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41060, + "marked_chars": 41186 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 77614011/8160/10/20 tanggal 20\nOktober 2020;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III / Pemilik Agunan;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : 77614011/8160/10/20 tanggal 20 Oktober 2020;\n5.\nMenghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n309.246.000,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam\nRibu Rupiah) ;\n6.\nMemberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan\nSHM No. 01650, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati,\ndengan luas 270 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01531/Jatiroto/2017\ntanggal 29-11-2017 tercatat atas nama Sukaryono (Tergugat III) dengan\ncara menjual secara bawah tangan atau melalui lelang dengan perantara\nKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan\nmengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I, apabila\nTergugat I tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;\n7.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana aka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41186, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Kaswin, Sukinah, Sukaryono, dan St Martini atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini menuntut pernyataan sahnya surat perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp309.246.000,-, serta hak bagi Penggugat untuk menjual agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 77614011/8160/10/20 tanggal 20 Oktober 2020 yang menyatakan berhutang pokok sebesar Rp250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang tersebut mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II melunasi pinjaman beserta bunga sebesar Rp309.246.000,- dalam jangka waktu 12 bulan dengan jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan hutang, diserahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01650 atas nama Sukaryono (Tergugat III).", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Oktober 2020 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2024, 14 Februari 2024, dan 02 April 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 28 Januari 2024 untuk posisi tanggal 01 Maret 2024 adalah sebesar Rp309.246.000,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji atau ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan secara lisan pada sidang akan menyelesaikan kewajiban tetapi belum memiliki dana dan masih berusaha mencari dana.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo terhadap Kaswin, Sukinah, Sukaryono, dan St Martini. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mengikat mereka untuk membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp309.246.000,- dengan jatuh tempo tanggal 28 Januari 2024, dengan agunan berupa tanah atas nama Tergugat III. Berdasarkan bukti yang sah, hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran tepat waktu dan jumlah yang disepakati, serta telah menerima peringatan dari Penggugat. Oleh karena itu, hakim menyatakan perbuatan Tergugat I wanprestasi, menghukum Tergugat I membayar lunas sisa hutang sebesar Rp309.246.000,-, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan, dengan biaya perkara ditanggung Para Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo terhadap Kaswin, Sukinah, Sukaryono, dan St Martini. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mengikat mereka untuk membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp309.246.000,- dengan jatuh tempo tanggal 28 Januari 2024, dengan agunan berupa tanah atas nama Tergugat III. Berdasarkan bukti yang sah, hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran tepat waktu dan jumlah yang disepakati, serta telah menerima peringatan dari Penggugat. Oleh karena itu, hakim menyatakan perbuatan Tergugat I wanprestasi, menghukum Tergugat I membayar lunas sisa hutang sebesar Rp309.246.000,-, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan, dengan biaya perkara ditanggung Para Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 77614011/8160/10/20 tanggal 20 Oktober 2020 yang menyatakan berhutang pokok sebesar Rp250.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang tersebut mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II melunasi pinjaman beserta bunga sebesar Rp309.246.000,- dalam jangka waktu 12 bulan dengan jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Untuk menjamin pelunasan hutang, diserahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01650 atas nama Sukaryono (Tergugat III).", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Oktober 2020 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga hutang menjadi macet.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2024, 14 Februari 2024, dan 02 April 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 28 Januari 2024 untuk posisi tanggal 01 Maret 2024 adalah sebesar Rp309.246.000,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji atau ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan secara lisan pada sidang akan menyelesaikan kewajiban tetapi belum memiliki dana dan masih berusaha mencari dana.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang ke bank dengan jaminan tanah, tapi sampai sekarang belum bisa bayar angsuran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9178, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah/jaminan yang disebutkan dalam pertanyaan) menjadi jaminan atas perikatan hutang. Dalam konteks pertanyaan tentang konsekuensi tidak membayar utang dengan jaminan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjelaskan mengapa harta debitur dapat digugat atau dieksekusi oleh kreditur untuk melunasi hutangnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17940, + "completion_tokens": 1241 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0853cd45115b05ebcafc30e7f4f56f897a9b3cde --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,179 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.391, + "query": 3.108, + "relevance": 40.075, + "total": 143.621 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45704, + "marked_chars": 45839 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No SPH: 100088219/5937/02/23 tanggal 14\nFebruari 2023;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp148.557.018,00 (seratus empat puluh delapan juta\nlima ratus lima puluh tujuh ribu delapan belas rupiah), dengan ketentuan\napabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat\nyaitu tanah agunan yang terletak di Desa Tegalarum, Kecamatan Jaken,\nKabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.1230, atas nama Nurkayati\nBin Jamin dengan luas 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi)\nm², berdasarkan Surat Ukur No. 232/IV/1998 tanggal 9 Maret 1998, dilelang\ndengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)\nSemarang, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\natas perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus\nHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45839, + "frame": "Penggugat, BRI Unit Jaken, menggugat Tergugat I (Nur Khayati) dan Tergugat II (Heru Triyono) atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp148.557.018,00, serta pelaksanaan lelang agunan tanah jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan pembayaran hutang dan potensi lelang agunan, namun menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp180.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp5.453.518,00 setiap tanggal 14 setiap bulannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1230 atas nama Nurkayati Bin Jamin untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti membayar angsuran hutang sejak tanggal 2 November 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 2 November 2023, 1 Desember 2023, dan 6 Januari 2025.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah diberikan peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp148.557.018,00 terdiri dari sisa pokok dan sisa bunga.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan baik sebelum maupun dalam persidangan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat terkait wanprestasi pada perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Para Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran dan berniat melunasi hutang dengan menjual aset jaminan, namun aset tersebut belum laku. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran setelah melalui proses peringatan. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp148.557.018,00 secara tunai. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1230 akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan dalam persidangan, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat terkait wanprestasi pada perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Para Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran dan berniat melunasi hutang dengan menjual aset jaminan, namun aset tersebut belum laku. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran setelah melalui proses peringatan. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp148.557.018,00 secara tunai. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1230 akan dilelang untuk melunasi hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan dalam persidangan, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp180.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp5.453.518,00 setiap tanggal 14 setiap bulannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1230 atas nama Nurkayati Bin Jamin untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti membayar angsuran hutang sejak tanggal 2 November 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 2 November 2023, 1 Desember 2023, dan 6 Januari 2025.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah diberikan peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp148.557.018,00 terdiri dari sisa pokok dan sisa bunga.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan baik sebelum maupun dalam persidangan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih tiga kali peringatan tapi orang yang pinjam uang saya masih belum bayar angsuran, padahal dia punya jaminan tanah, apa bisa tanah itu dijual untuk bayar hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16119, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (hak/kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar hukum adanya perjanjian kredit dan kewajiban debitur untuk membayar angsuran. Putusan mengutip pasal ini sebagai landasan awal bahwa antara para pihak telah terjadi kesepakatan (perjanjian) yang mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai (tertelat) melalui surat perintah/peringatan. Pertanyaan awam menyebutkan 'sudah kasih tiga kali peringatan', yang secara substantif memenuhi unsur 'dinyatakan lalai' menurut pasal ini. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk membuktikan bahwa debitur telah ingkar janji setelah melalui proses peringatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ini menjawab inti pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari ketidakbayaran hutang. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa debitur wajib membayar sisa hutang (kerugian) karena telah lalai setelah peringatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian dari kewajiban ganti rugi jika debitur dapat membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure). Meskipun dalam kasus ini debitur tidak membuktikan hal tersebut, pasal ini merupakan bagian integral dari teori wanprestasi yang diuji dalam putusan untuk memastikan bahwa kewajiban membayar hutang (dan implikasinya termasuk eksekusi jaminan) berlaku karena tidak ada alasan pembenar. Putusan mengutip pasal ini dalam pertimbangan hukumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19975, + "completion_tokens": 1409 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d6837dd1e12eb3089e31d914a39ab2c4774e1d0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_51_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.872, + "query": 3.233, + "relevance": 6.809, + "total": 113.967 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 96774, + "marked_chars": 97053 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari\nini ditetapkan sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2026, oleh Kami,\nMuhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H.\ndan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\ntersebut, Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n TTD\n TTD\nAmir El Hafidh, S.H. Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,\nM.H.\n TTD\nMuhammad Taofik, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nHalaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubung" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 97053, + "frame": "Penggugat [ANIFAH] menggugat Para Tergugat [SATIJAH], [SUSANTO], [NUR HIDAYATI], [TEGUH NUGROHO], dan Turut Tergugat [NUR WIYANTI] terkait sengketa peralihan hak atas tanah Objek Sengketa berdasarkan perjanjian jual beli. Penggugat meminta pernyataan sah jual beli, pengakuan tanah sebagai miliknya, pengesahan perbuatan wanprestasi, ganti rugi, serta dasar hukum untuk penggantian sertifikat elektronik dan pencatatan peralihan hak. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani perjanjian jual beli atas tanah Objek Sengketa pada tanggal 04 Juni 2024 di Kantor Notaris Febya Chairun Nisa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas tanah Objek Sengketa masih dalam model lama dan memerlukan tanda tangan Para Tergugat untuk diganti menjadi Sertifikat Elektronik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak mau menandatangani dokumen yang diperlukan untuk peralihan hak dan penggantian sertifikat elektronik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakui telah terjadi jual beli tanah antara mereka dan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah meminta tanda tangan mereka untuk proses sertifikat sebelum gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2024 yang telah ditandai (waarmerking) di Kantor Notaris Febya Chairun Nisa.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum berupa penggantian sertifikat model lama menjadi elektronik dan pencatatan peralihan hak atas nama Penggugat serta Turut Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan mengandung cacat formal karena kurang pihak, yaitu tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati sebagai penerbit sertifikat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [ANIFAH] mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat [SATIJAH], [SUSANTO], [NUR HIDAYATI], [TEGUH NUGROHO], dan Turut Tergugat [NUR WIYANTI] yang bermula dari perjanjian jual beli tanah Objek Sengkata (Sertifikat Hak Milik Nomor 682) yang ditandatangani pada 4 Juni 2024. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat wanprestasi dengan tidak menandatangani dokumen yang diperlukan untuk penggantian sertifikat model lama menjadi elektronik dan pencatatan peralihan hak, sehingga Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, pengakuan kepemilikan, ganti rugi, serta dasar hukum untuk melakukan perubahan status sertifikat dan balik nama. Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan kurang pihak, yang ditolak oleh Majelis Hakim. Namun, Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formal karena kurang pihak, mengingat Penggugat memohon putusan yang menjadi dasar perbuatan hukum atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun Badan Pertanahan Nasional tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [ANIFAH] mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat [SATIJAH], [SUSANTO], [NUR HIDAYATI], [TEGUH NUGROHO], dan Turut Tergugat [NUR WIYANTI] yang bermula dari perjanjian jual beli tanah Objek Sengkata (Sertifikat Hak Milik Nomor 682) yang ditandatangani pada 4 Juni 2024. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat wanprestasi dengan tidak menandatangani dokumen yang diperlukan untuk penggantian sertifikat model lama menjadi elektronik dan pencatatan peralihan hak, sehingga Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, pengakuan kepemilikan, ganti rugi, serta dasar hukum untuk melakukan perubahan status sertifikat dan balik nama. Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan kurang pihak, yang ditolak oleh Majelis Hakim. Namun, Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formal karena kurang pihak, mengingat Penggugat memohon putusan yang menjadi dasar perbuatan hukum atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun Badan Pertanahan Nasional tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani perjanjian jual beli atas tanah Objek Sengketa pada tanggal 04 Juni 2024 di Kantor Notaris Febya Chairun Nisa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas tanah Objek Sengketa masih dalam model lama dan memerlukan tanda tangan Para Tergugat untuk diganti menjadi Sertifikat Elektronik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak mau menandatangani dokumen yang diperlukan untuk peralihan hak dan penggantian sertifikat elektronik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakui telah terjadi jual beli tanah antara mereka dan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah meminta tanda tangan mereka untuk proses sertifikat sebelum gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2024 yang telah ditandai (waarmerking) di Kantor Notaris Febya Chairun Nisa.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum berupa penggantian sertifikat model lama menjadi elektronik dan pencatatan peralihan hak atas nama Penggugat serta Turut Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan mengandung cacat formal karena kurang pihak, yaitu tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati sebagai penerbit sertifikat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah tapi penjualnya tidak mau bantu ganti sertifikat elektronik, apa bisa saya gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26489, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural. Isi pertanyaan berkaitan dengan hak substantif untuk menuntut akibat wanprestasi (tidak membantu pengalihan hak), bukan tentang siapa yang harus membuktikan dalilnya di pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34564, + "completion_tokens": 1117 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d14b1b841e64771e21906312fe5eb44c04a801c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.55, + "query": 11.136, + "relevance": 11.469, + "total": 100.182 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27933, + "marked_chars": 28014 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak pada Surat Pengakuan Hutang No.SPH 99742002/5942/01/23 tanggal\n30 Januari 2023;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sejumlah\nRp130.150.854,00 (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu delapan\nratus lima puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat yaitu tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Wotan,\nKecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak\nMilik No. 00848 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, luas 113\n(seratus tiga belas) m2 sesuai Surat Ukur Nomor 00419/Wotan/2019 tanggal 2\nApril 2019 atas nama Harining Ekowati dilelang dengan perantaraan Kantor\nPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk\npelunasan hutang Para Tergugat;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua\npuluh satu ribu rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; \nDemikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 oleh kami Dian\nHerminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Putusan mana diucapkan pada hari itu\njuga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Mardianasari\nHalaman 9 dari 10 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilit" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28014, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT KAYEN menggugat NUFITASARI, KUSMANTO, dan HARINING EKOWATI atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah surat pengakuan hutang, penetapan wanprestasi, penghukuman pembayaran sisa hutang beserta bunga, serta lelang agunan berupa tanah dan bangunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait ketidaklunasan pembayaran.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama HARINING EKOWATI kepada Penggugat sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat terdiri dari pokok pinjaman Rp100.000.000,00 dan bunga Rp30.150.854,00.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan sah sita jaminan atas aset tanah dan bangunan, namun tidak dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian setelah menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi kewajiban pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00 beserta bungunya. Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang total Rp130.150.854,00 secara seketika. Apabila Para Tergugat tidak membayar, harta milik mereka berupa tanah dan bangunan yang dijadikan agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama persidangan, sementara gugatan untuk selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian setelah menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi kewajiban pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00 beserta bungunya. Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang total Rp130.150.854,00 secara seketika. Apabila Para Tergugat tidak membayar, harta milik mereka berupa tanah dan bangunan yang dijadikan agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan selama persidangan, sementara gugatan untuk selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga secara berturut-turut sampai dengan gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait ketidaklunasan pembayaran.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama HARINING EKOWATI kepada Penggugat sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat terdiri dari pokok pinjaman Rp100.000.000,00 dan bunga Rp30.150.854,00.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan sah sita jaminan atas aset tanah dan bangunan, namun tidak dilakukan sita jaminan selama pemeriksaan persidangan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih banyak peringatan tapi orang yang pinjam uang saya tidak mau bayar sisa hutang beserta bunganya, apa saya bisa lelang tanah dan rumah yang jadi jaminan mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12225, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks pertanyaan tentang sisa hutang dan bunga yang tidak dibayar setelah peringatan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut pembayaran tersebut, yang merupakan prasyarat sebelum pelaksanaan eksekusi jaminan (lelang) dapat dilakukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13822, + "completion_tokens": 864 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1da1e1dac34e8bd396c4c071b2d957e85db762c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.508, + "query": 3.711, + "relevance": 9.461, + "total": 97.723 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 65620, + "marked_chars": 65836 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;\n3.\nMenghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara\nyang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar\nRp1.081.500,00 (satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh\nkami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H\ndan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan\ndihadiri oleh Christiana Nany Setyasrih, S.H., M.H sebagai Panitera\nPengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nttd\n ttd\nRetno Lastiani, S.H., M.H\n Nuny Defiary, S.H.\n ttd\nAris Dwihartoyo, S.H.\nPanitera Pengganti,\nttd\nChristiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.\nPerincian biaya :\n \nHalaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 65836, + "frame": "Para Penggugat (anak-anak dan istri almarhum Johan Budiharto) menggugat Tergugat (Agus Budiharto, anak laki-laki tertua) atas penguasaan sepihak terhadap sertifikat-sertifikat harta warisan yang belum dibagi. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai ahli waris, mewajibkan Tergugat mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut, serta menjatuhkan sita jaminan atas objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Ong Tiauw Tjhwan (Djwan) alias Johan Budiharto meninggal dunia pada tanggal 5 April 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Johan Budiharto menikah dengan Tress Budiharti (Penggugat I) dan dikaruniai lima orang anak, termasuk Tergugat Agus Budiharto.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan dengan berbagai sertifikat (SHM No. 250, SHGB No. 106, 107, 108, 111, dan 00172) dikuasai oleh Tergugat karena dokumen-dokumen tersebut disimpan olehnya.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Sertifikat-sertifikat yang menjadi objek gugatan (SHGB No. 106, 107, 108, 111, dan 00172) saat ini sedang dalam pembebanan hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pihak bank.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Johan Budiharto, mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Agus Budiharto) dengan dalih Tergugat menguasai sertifikat-sertifikat harta warisan yang belum dibagi secara sepihak. Para Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan status mereka sebagai ahli waris, mewajibkan Tergugat mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut, serta menjatuhkan sita jaminan. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut secara keseluruhan karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pembagian harta warisan, sehingga hakim merasa tidak berwenang menetapkan siapa yang berhak menguasai sertifikat tersebut. Selain itu, hakim menemukan bahwa sertifikat-sertifikat yang digugat justru sedang dalam pembebanan hak tanggungan di pihak bank, sehingga tidak tepat untuk mewajibkan pengembalian sertifikat kepada Para Penggugat atau menjatuhkan sita jaminan atas barang yang tidak dikuasai Tergugat. Putusan ini dijatuhkan secara verstek karena Tergugat tidak hadir." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Johan Budiharto, mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Agus Budiharto) dengan dalih Tergugat menguasai sertifikat-sertifikat harta warisan yang belum dibagi secara sepihak. Para Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan status mereka sebagai ahli waris, mewajibkan Tergugat mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut, serta menjatuhkan sita jaminan. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut secara keseluruhan karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pembagian harta warisan, sehingga hakim merasa tidak berwenang menetapkan siapa yang berhak menguasai sertifikat tersebut. Selain itu, hakim menemukan bahwa sertifikat-sertifikat yang digugat justru sedang dalam pembebanan hak tanggungan di pihak bank, sehingga tidak tepat untuk mewajibkan pengembalian sertifikat kepada Para Penggugat atau menjatuhkan sita jaminan atas barang yang tidak dikuasai Tergugat. Putusan ini dijatuhkan secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "facts": [ + { + "fact": "Ong Tiauw Tjhwan (Djwan) alias Johan Budiharto meninggal dunia pada tanggal 5 April 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Johan Budiharto menikah dengan Tress Budiharti (Penggugat I) dan dikaruniai lima orang anak, termasuk Tergugat Agus Budiharto.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan dengan berbagai sertifikat (SHM No. 250, SHGB No. 106, 107, 108, 111, dan 00172) dikuasai oleh Tergugat karena dokumen-dokumen tersebut disimpan olehnya.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Sertifikat-sertifikat yang menjadi objek gugatan (SHGB No. 106, 107, 108, 111, dan 00172) saat ini sedang dalam pembebanan hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pihak bank.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang tidak bisa membagi harta peninggalan karena saudaranya menyimpan sertifikat tanah yang ternyata sedang dijaminkan ke bank, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19678, + "candidates": [ + "Pasal 834 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak ahli waris untuk mengajukan gugatan terhadap orang yang memegang warisan (besit), yang merupakan dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai langkah hukum yang dapat diambil ahli waris ketika hartanya dikuasai pihak lain. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar pertimbangan kewenangan Penggugat mengajukan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 834 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26857, + "completion_tokens": 936 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e418773fc49335f30768de5e525f3b305ad6cf4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,241 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.77, + "query": 10.122, + "relevance": 60.189, + "total": 171.13 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 83960, + "marked_chars": 84230 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nTentang Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;\nTentang Pokok Perkara;\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2025 oleh kami,\nBudi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., dan\nWira Indra Bangsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2025 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Sunarmi, S.H., M.H.,\nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem\ninformasi pengadilan pada hari itu juga; \n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Ttd.\nTtd.\nRetno Lastiani, S.H., M.H.\nBudi Aryono, S.H., M.H.\n Ttd.\nWira Indra Bangsa, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nTtd.\nSunarmi, S.H., M.H. \nPerincian biaya :\nHal. 30 dari hal. 31 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 84230, + "frame": "Penggugat Surikno menggugat Tergugat I PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. dan Tergugat II KPKNL Semarang terkait rencana lelang eksekusi atas objek jaminan hak tanggungan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut tidak sah, perjanjian kredit batal demi hukum, dan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Pati setelah memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat I sebesar Rp210.000.000,00 dengan jatuh tempo 28 September 2024.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01433 atas nama Surikno suami Nur Hayati sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya membayar kredit hingga jatuh tempo dan telah menerima Surat Peringatan III dari Tergugat I.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II untuk menjual objek jaminan hak tanggungan karena wanprestasi Penggugat.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 tidak mencantumkan harga limit lelang sehingga melanggar peraturan lelang.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit tidak dibuat secara notariil dan tidak diberikan penjelasan detail mengenai substansi perjanjian saat penandatanganan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I belum melakukan upaya rescheduling, reconditioning, atau restructuring sebelum melakukan eksekusi lelang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah memberikan penjelasan lisan syarat kredit dan Penggugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan penetapan nilai limit lelang dilakukan sesuai kewenangan penjual berdasarkan peraturan yang berlaku.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I menjual lelang melalui Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa tidak ada fakta yang dapat membatalkan perjanjian kredit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Surikno mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai pemberi kredit dan Tergugat II sebagai pejabat lelang, dengan dalil bahwa rencana lelang eksekusi atas objek jaminan hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penggugat mendalilkan bahwa lelang tersebut melanggar peraturan karena tidak mencantumkan harga limit, perjanjian kredit batal demi hukum karena tidak dibuat secara notariil dan tanpa penjelasan substansi, serta Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan upaya restrukturisasi terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Pati menolak eksepsi Tergugat I mengenai kurang pihak dan exceptio non adimpleti contractus, namun kemudian memeriksa pokok perkara dan menetapkan bahwa lelang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku akibat wanprestasi Penggugat yang tidak membayar kredit setelah menerima peringatan. Mahkamah juga menetapkan bahwa tidak ada fakta yang dapat membatalkan perjanjian kredit tersebut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Surikno mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai pemberi kredit dan Tergugat II sebagai pejabat lelang, dengan dalil bahwa rencana lelang eksekusi atas objek jaminan hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penggugat mendalilkan bahwa lelang tersebut melanggar peraturan karena tidak mencantumkan harga limit, perjanjian kredit batal demi hukum karena tidak dibuat secara notariil dan tanpa penjelasan substansi, serta Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan upaya restrukturisasi terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Pati menolak eksepsi Tergugat I mengenai kurang pihak dan exceptio non adimpleti contractus, namun kemudian memeriksa pokok perkara dan menetapkan bahwa lelang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku akibat wanprestasi Penggugat yang tidak membayar kredit setelah menerima peringatan. Mahkamah juga menetapkan bahwa tidak ada fakta yang dapat membatalkan perjanjian kredit tersebut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat I sebesar Rp210.000.000,00 dengan jatuh tempo 28 September 2024.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01433 atas nama Surikno suami Nur Hayati sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya membayar kredit hingga jatuh tempo dan telah menerima Surat Peringatan III dari Tergugat I.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II untuk menjual objek jaminan hak tanggungan karena wanprestasi Penggugat.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 tidak mencantumkan harga limit lelang sehingga melanggar peraturan lelang.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit tidak dibuat secara notariil dan tidak diberikan penjelasan detail mengenai substansi perjanjian saat penandatanganan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I belum melakukan upaya rescheduling, reconditioning, atau restructuring sebelum melakukan eksekusi lelang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah memberikan penjelasan lisan syarat kredit dan Penggugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan penetapan nilai limit lelang dilakukan sesuai kewenangan penjual berdasarkan peraturan yang berlaku.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I menjual lelang melalui Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah menetapkan bahwa tidak ada fakta yang dapat membatalkan perjanjian kredit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit tapi bank mau jual rumah jaminan saya tanpa kasih tahu harga minimumnya, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14588, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang kewenangan bank menjual rumah jaminan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi hak eksekusi (lelang) jaminan tersebut, yang menjadi inti sengketa dalam putusan pendukung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya eksekusi jaminan, yaitu debitur harus dinyatakan lalai terlebih dahulu. Dalam pertanyaan, isu 'sah atau tidaknya' penjualan rumah sangat bergantung pada apakah prosedur kealpaan (termasuk pemberitahuan) telah dipenuhi sesuai hukum perjanjian dan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (kealpaan), yaitu kewajiban mengganti kerugian. Ini relevan untuk menilai apakah tindakan bank (menjual rumah) telah sesuai dengan akibat hukum yang timbul dari ketidakpatuhan debitur, atau justru menimbulkan kerugian baru yang perlu dinilai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga (termasuk bunga moratoir) yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Pasal ini tidak mengatur prosedur atau syarat sah pelaksanaan eksekusi jaminan (lelang) rumah, sehingga tidak menjawab pertanyaan tentang keabsahan penjualan tanpa harga minimum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, jika bank menjual rumah tanpa memberitahu harga minimum, hal ini dapat dikaitkan dengan pelanggaran itikad baik atau ketidakjelasan objek/perjanjian eksekusi. Putusan pendukung juga menguji validitas perjanjian kredit berdasarkan pasal ini, yang menjadi landasan hak bank untuk mengeksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip utama untuk menilai apakah pelaksanaan lelang (penjualan rumah) oleh bank telah dilakukan sesuai isi perjanjian kredit dan prinsip itikad baik, yang menjadi inti pertanyaan keabsahan tindakan bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Jika bank menjual rumah tanpa memberitahu harga minimum (yang bisa dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran prosedur yang merugikan debitur), debitur dapat menggugat berdasarkan pasal ini. Putusan pendukung juga menguji dalil perbuatan melawan hukum sebagai pokok persengketaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29354, + "completion_tokens": 1769 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ecfb20f79ff7c58d978986fc26951d45fdb5cd8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 98.1, + "query": 9.911, + "relevance": 12.151, + "total": 120.223 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 107573, + "marked_chars": 107924 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan\nVI tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\n2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara\nsecara tanggung renteng sejumlah Rp1.351.000 (satu juta tiga ratus lima puluh\nsatu ribu rupiah);\nHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 38\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 28 November 2025, oleh kami, Muhamad\nFauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan\nMuhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari\nKamis, tanggal 11 Desember 2025, oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.,\nsebagai Hakim K" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 107924, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Wajo, menggugat Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pencaplokan tanah dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat. Para Penggugat meminta pembatalan enam sertifikat hak milik, pernyataan sah Akta Hibah, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek sengketa dan kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan bahwa Para Tergugat telah mengambil dan mencaplok tanah milik Para Penggugat serta memohon penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah anak-anak dari Wajo selaku ahli waris Supiyah berdasarkan Akta Hibah Nomor 284/Jwn/AD/IX/1994.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalilkan bahwa objek sengketa Para Penggugat berbeda dengan objek milik Para Tergugat karena Para Penggugat memiliki C nomor 278 atas nama Supiyah, sedangkan Para Tergugat memiliki C nomor 277 atas nama Sawi Sawijoyo.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalilkan bahwa sertifikat dengan NIB 11110812.01456 bukan atas nama Tergugat V (Narti) melainkan atas nama Wardi.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini, menolak eksepsi kompetensi absolut.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti Akta Hibah P-20 menunjukkan tanah dihibahkan seluas 330 m2 tanpa diperinci bagian mana yang menjadi objek hibah maupun batas-batasnya.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan adanya pihak lain yang menguasai sebagian tanah sengketa selain Para Tergugat, serta adanya tanah kosong yang diklaim Para Penggugat namun tidak dikuasai Para Tergugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memuat luas dan batas objek tanah sengketa yang jelas serta kurang pihak.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Wajo, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat yang menguasai enam bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik, serta Turut Tergugat I dan II yang menerbitkan sertifikat tersebut. Para Penggugat berdalil bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Akta Hibah atas nama Supiyah kepada Wajo, dan meminta pembatalan sertifikat, pernyataan sah akta hibah, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Sawi Sawijoyo dengan dasar C nomor 277, berbeda dengan objek Para Penggugat yang berdasarkan C nomor 278, serta menyoroti ketidakjelasan batas dan luas tanah dalam gugatan. Setelah pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa Akta Hibah tidak merinci batas dan luas tanah yang dihibah, hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya pihak lain yang menguasai sebagian tanah sengketa, serta terdapat ketidaksesuaian antara dalil luas tanah hibah dengan luas sertifikat yang digugat. Hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek sengketa (obscur libel) dan kurang pihak, tanpa memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Wajo, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat yang menguasai enam bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik, serta Turut Tergugat I dan II yang menerbitkan sertifikat tersebut. Para Penggugat berdalil bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Akta Hibah atas nama Supiyah kepada Wajo, dan meminta pembatalan sertifikat, pernyataan sah akta hibah, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Sawi Sawijoyo dengan dasar C nomor 277, berbeda dengan objek Para Penggugat yang berdasarkan C nomor 278, serta menyoroti ketidakjelasan batas dan luas tanah dalam gugatan. Setelah pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa Akta Hibah tidak merinci batas dan luas tanah yang dihibah, hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya pihak lain yang menguasai sebagian tanah sengketa, serta terdapat ketidaksesuaian antara dalil luas tanah hibah dengan luas sertifikat yang digugat. Hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek sengketa (obscur libel) dan kurang pihak, tanpa memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan bahwa Para Tergugat telah mengambil dan mencaplok tanah milik Para Penggugat serta memohon penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah anak-anak dari Wajo selaku ahli waris Supiyah berdasarkan Akta Hibah Nomor 284/Jwn/AD/IX/1994.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalilkan bahwa objek sengketa Para Penggugat berbeda dengan objek milik Para Tergugat karena Para Penggugat memiliki C nomor 278 atas nama Supiyah, sedangkan Para Tergugat memiliki C nomor 277 atas nama Sawi Sawijoyo.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalilkan bahwa sertifikat dengan NIB 11110812.01456 bukan atas nama Tergugat V (Narti) melainkan atas nama Wardi.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini, menolak eksepsi kompetensi absolut.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti Akta Hibah P-20 menunjukkan tanah dihibahkan seluas 330 m2 tanpa diperinci bagian mana yang menjadi objek hibah maupun batas-batasnya.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan adanya pihak lain yang menguasai sebagian tanah sengketa selain Para Tergugat, serta adanya tanah kosong yang diklaim Para Penggugat namun tidak dikuasai Para Tergugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memuat luas dan batas objek tanah sengketa yang jelas serta kurang pihak.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang dapat tanah dari akta hibah, tapi sekarang ada pihak lain yang menguasai sebagian tanah itu dan sertifikat yang diterbitkan tidak jelas batasannya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16308, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum substantif yang secara eksplisit didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan mereka ('gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena telah mencaplok/menguasai objek sengketa'). Meskipun gugatan ditolak karena alasan formal (kurang pihak dan obscuur libel), pasal ini menjadi teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dan menjadi inti dari klaim ganti rugi atas penguasaan tanah oleh pihak lain yang diajukan oleh ahli waris." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37562, + "completion_tokens": 1206 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7feff85beb24909f145912dc9399b1ad615a4619 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_53_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.934, + "query": 7.016, + "relevance": 33.681, + "total": 123.66 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24882, + "marked_chars": 24954 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24954, + "frame": "Permohonan diajukan oleh JUMARI dan PUJI ASTUTI (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Pati untuk perbaikan pencatatan sipil. Inti sengketa adalah adanya kesalahan penulisan nama anak kedua Para Pemohon dalam dokumen resmi. Para Pemohon meminta agar nama anak tersebut diubah dari M.ATHIF AL-AZZAM menjadi MUHAMMAD ATHIF AL AZZAM.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama M.ATHIF AL-AZZAM yang lahir pada tanggal 22 Maret 2015.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-05062015-0062, nama anak Para Pemohon tertulis sebagai M.ATHIF AL-AZZAM.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kartu Keluarga Nomor 3318061703100004, nama anak Para Pemohon tertulis sebagai M.ATHIF AL-AZZAM.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak mereka seharusnya ditulis sebagai MUHAMMAD ATHIF AL AZZAM dan terjadi kesalahan penulisan singkatan pada dokumen resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama namun ditolak dan diminta mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kelahiran, serta keterangan dari dua orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-05062015-0062.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, JUMARI dan PUJI ASTUTI, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak mereka dalam dokumen kependudukan. Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak kedua mereka, yang lahir pada tahun 2015, secara keliru dicatat sebagai M.ATHIF AL-AZZAM dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, padahal seharusnya ditulis sebagai MUHAMMAD ATHIF AL AZZAM. Setelah sebelumnya ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati karena memerlukan penetapan pengadilan, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan melampirkan bukti surat dan keterangan saksi. Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, sehingga mengizinkan perbaikan nama menjadi MUHAMMAD ATHIF AL AZZAM serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pembetulan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, JUMARI dan PUJI ASTUTI, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak mereka dalam dokumen kependudukan. Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak kedua mereka, yang lahir pada tahun 2015, secara keliru dicatat sebagai M.ATHIF AL-AZZAM dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, padahal seharusnya ditulis sebagai MUHAMMAD ATHIF AL AZZAM. Setelah sebelumnya ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati karena memerlukan penetapan pengadilan, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan melampirkan bukti surat dan keterangan saksi. Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, sehingga mengizinkan perbaikan nama menjadi MUHAMMAD ATHIF AL AZZAM serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pembetulan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama M.ATHIF AL-AZZAM yang lahir pada tanggal 22 Maret 2015.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-05062015-0062, nama anak Para Pemohon tertulis sebagai M.ATHIF AL-AZZAM.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kartu Keluarga Nomor 3318061703100004, nama anak Para Pemohon tertulis sebagai M.ATHIF AL-AZZAM.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak mereka seharusnya ditulis sebagai MUHAMMAD ATHIF AL AZZAM dan terjadi kesalahan penulisan singkatan pada dokumen resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti nama namun ditolak dan diminta mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kelahiran, serta keterangan dari dua orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-05062015-0062.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama anak saya di akta lahir dan kartu keluarga salah tulis, boleh minta diperbaiki ke nama yang benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12861, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara langsung mengatur dasar hukum untuk melakukan perbaikan atau penambahan pada daftar (akta) catatan sipil apabila terdapat 'kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain'. Hal ini merupakan substansi hukum utama yang menjawab pertanyaan mengenai boleh tidaknya memperbaiki nama yang salah tulis di akta lahir, sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat prosedural substantif, yaitu bahwa permohonan perbaikan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat daftar diselenggarakan. Ini relevan karena menjawab aspek 'bagaimana' atau 'ke mana' mengajukan perbaikan tersebut, yang menjadi bagian integral dari proses hukum perbaikan akta." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan pengadilan, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk membukukan pembetulan tersebut dalam daftar dan memberi catatan pinggir pada akta. Ini relevan karena menjelaskan mekanisme eksekusi atau realisasi dari perbaikan nama yang diminta pemohon." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Meskipun putusan menggunakan bukti surat, pasal ini bukan dasar hukum substantif untuk *memperbaiki* kesalahan penulisan nama, melainkan hanya aturan umum pembuktian. Inti sengketa adalah koreksi data (kesalahan), bukan perselisihan mengenai validitas salinan vs asli." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13452, + "completion_tokens": 1351 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..293aaae3a8f02e262d4f4161b20be74934af525e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.386, + "query": 4.793, + "relevance": 19.007, + "total": 110.236 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35437, + "marked_chars": 35536 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara\nsah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Perjanjian Kredit Nomor 2.2.01.00095.22 tanggal 27\nDesemberber 2022;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya sesuai yang terdapat pada Perjanjian Kredit\nNomor2.2.01.00095.22 tanggal 27 Desember 2022;\n5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp48.240.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu\nrupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila\nTergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah keputusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta jaminan milik Tergugat I\nberupa : Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk mitsubishi\nFE104D MB Beban tahun 1994 warna kuning silver No. Pol. K-1591-KA\ndengan bukti kepemilikan No. 1668178G atas nama KUSNAN, dijual\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang\n(KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I;\nHalaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35536, + "frame": "PT. BPR Artha Huda Abadi menggugat Agus Siswanto dan Siswati atas wanprestasi dalam Perjanjian Kredit No. 2.2.01.00095.22 tanggal 27 Desember 2022. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp48.240.000,00, serta penjualan jaminan kendaraan bermotor melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit No. 2.2.01.00095.22 tanggal 27 Desember 2022 untuk berhutang sebesar Rp32.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sepakat membayar angsuran bulanan sebesar Rp1.093.333,00 selama 60 bulan berdasarkan perjanjian kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebuah kendaraan bermotor roda 4 merk Mitsubishi FE104D MB Beban tahun 1994 dengan nomor polisi K-1591-KA sebagai jaminan pelunutan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran kredit sama sekali hingga bulan April 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I pada tanggal 8 November 2024, 19 November 2024, dan 4 Desember 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang pokok Tergugat sebesar Rp32.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp16.240.000,00 hingga saat pemeriksaan perkara.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana PT. BPR Artha Huda Abadi terhadap Agus Siswanto dan Siswati secara verstek karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit No. 2.2.01.00095.22 tanggal 27 Desember 2022 untuk membayar angsuran kredit. Hakim menyatakan sah perjanjian kredit tersebut dan menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp48.240.000,00 yang terdiri dari pokok hutang Rp32.000.000,00 dan bunga Rp16.240.000,00 secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta jaminan berupa kendaraan bermotor milik Tergugat I akan dijual melalui lelang di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut, dengan proses eksekusi mengikuti ketentuan hukum acara perdata karena jaminan tidak dibebani Hak Fiducia. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana PT. BPR Artha Huda Abadi terhadap Agus Siswanto dan Siswati secara verstek karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit No. 2.2.01.00095.22 tanggal 27 Desember 2022 untuk membayar angsuran kredit. Hakim menyatakan sah perjanjian kredit tersebut dan menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp48.240.000,00 yang terdiri dari pokok hutang Rp32.000.000,00 dan bunga Rp16.240.000,00 secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta jaminan berupa kendaraan bermotor milik Tergugat I akan dijual melalui lelang di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi hutang tersebut, dengan proses eksekusi mengikuti ketentuan hukum acara perdata karena jaminan tidak dibebani Hak Fiducia. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit No. 2.2.01.00095.22 tanggal 27 Desember 2022 untuk berhutang sebesar Rp32.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sepakat membayar angsuran bulanan sebesar Rp1.093.333,00 selama 60 bulan berdasarkan perjanjian kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebuah kendaraan bermotor roda 4 merk Mitsubishi FE104D MB Beban tahun 1994 dengan nomor polisi K-1591-KA sebagai jaminan pelunutan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar angsuran kredit sama sekali hingga bulan April 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat I pada tanggal 8 November 2024, 19 November 2024, dan 4 Desember 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang pokok Tergugat sebesar Rp32.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp16.240.000,00 hingga saat pemeriksaan perkara.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah janji bayar kredit bulanan dan kasih jaminan mobil, tapi sekarang ditagih sisa hutang besar dan mobil mau dilelang, apa saya bisa bayar sedikit-sedikit saja?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18938, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan mobil sebagai jaminan umum (bukan fidusia) dan konsekuensinya terhadap proses eksekusi/lelang, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna mengenai nasib jaminan mobilnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (termasuk bunga) akibat wanprestasi. Putusan mengaitkan pasal ini dengan kewajiban Tergugat membayar sisa hutang pokok ditambah bunga karena tidak memenuhi janji bayar kredit, yang menjawab pertanyaan pengguna mengenai tagihan sisa hutang besar yang harus dibayar lunas." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17814, + "completion_tokens": 1164 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b0f64ddbc5fd6d2ef98cf17374d90b8920e9e5b4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_54_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 116.481, + "query": 9.934, + "relevance": 10.408, + "total": 136.864 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 73799, + "marked_chars": 74042 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli tertanggal 17\nNopember 2017 atas perubahan dari surat pernyataan tertanggal 23\nFebruari 2017;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat cidera janji/wanprestasi\nkepada Penggugat;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk melanjutkan transaksi jual beli\nberdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 17 Nopember 2017;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.313.000,00\n(satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 14 Nopember 2025, oleh\nkami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani,\nS.H.,M.H. dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Pati Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Pti tanggal 18 Juli 2025, putusan\ntersebut pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2025 telah diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum oleh Budi Aryono, S.H., M.H.,\nsebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H.,M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H.,\nM.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan\nSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Pti\ntanggal 17 Nopember 2025 dengan dihadiri oleh Sunarmi, S.H.,M.H. sebagai\nHalaman 27 dari hal 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akun" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 74042, + "frame": "Penggugat TITIK SUTIANTI menggugat Tergugat KAMIDJAN dan MURYATI serta Turut Tergugat KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI terkait sengketa perjanjian jual beli dua bidang tanah dan rumah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan Tergugat melanjutkan transaksi jual beli sesuai kesepakatan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian dan wanprestasi, serta memerintahkan kelanjutan transaksi, namun menolak permintaan penyerahan sertifikat dan pencatatan peralihan hak sebelum pelunasan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli tertanggal 23 Februari 2017 atas dua bidang tanah dan rumah Hak Milik dengan harga awal Rp1.050.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang pertama sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 23 Februari 2017 yang diterima oleh Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat menurunkan harga jual beli menjadi Rp850.000.000,00 melalui Surat Pernyataan baru tertanggal 17 November 2017.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang kedua sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 17 November 2017 yang diterima oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat datang ke rumah Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak menerima uang pelunasan sebesar Rp500.000.000,00 dari Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki uang untuk melunasi pembayaran dan meminta pengembalian uang pembayaran yang sudah diterima.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat berjanji mengembalikan uang pembayaran ditambah uang ganti rugi, namun janji tersebut tidak ditepati.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menyerahkan sertifikat SHM Nomor 122 kepada Penggugat setelah pembayaran pertama.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa sertifikat SHM Nomor 122 diserahkan setelah pembayaran pertama, dengan menyatakan kedua sertifikat telah diserahkan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat TITIK SUTIANTI menggugat Tergugat KAMIDJAN dan MURYATI serta Turut Tergugat KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI atas sengketa perjanjian jual beli dua bidang tanah dan rumah. Para pihak telah membuat Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli pada 23 Februari 2017 dengan harga Rp1.050.000.000,00, di mana Penggugat membayar uang pertama sebesar Rp200.000.000,00. Pada 17 November 2017, para pihak sepakat menurunkan harga menjadi Rp850.000.000,00 dan Penggugat membayar uang kedua sebesar Rp150.000.000,00. Pada Desember 2018, Penggugat datang untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp500.000.000,00, namun ditolak oleh Tergugat. Tergugat mendalilkan Penggugat tidak mampu melunasi dan meminta pengembalian uang, sementara Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi karena menolak pelunasan dan tidak mengembalikan uang. Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perikatan jual beli yang sah, dan perbuatan Tergugat yang menolak menerima pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan Tergugat melanjutkan transaksi jual beli. Permintaan Penggugat untuk penyitaan jaminan, penyerahan sertifikat secara sukarela, pencatatan peralihan hak, dan uang paksa ditolak karena transaksi belum lunas dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat TITIK SUTIANTI menggugat Tergugat KAMIDJAN dan MURYATI serta Turut Tergugat KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI atas sengketa perjanjian jual beli dua bidang tanah dan rumah. Para pihak telah membuat Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli pada 23 Februari 2017 dengan harga Rp1.050.000.000,00, di mana Penggugat membayar uang pertama sebesar Rp200.000.000,00. Pada 17 November 2017, para pihak sepakat menurunkan harga menjadi Rp850.000.000,00 dan Penggugat membayar uang kedua sebesar Rp150.000.000,00. Pada Desember 2018, Penggugat datang untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp500.000.000,00, namun ditolak oleh Tergugat. Tergugat mendalilkan Penggugat tidak mampu melunasi dan meminta pengembalian uang, sementara Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi karena menolak pelunasan dan tidak mengembalikan uang. Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perikatan jual beli yang sah, dan perbuatan Tergugat yang menolak menerima pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan Tergugat melanjutkan transaksi jual beli. Permintaan Penggugat untuk penyitaan jaminan, penyerahan sertifikat secara sukarela, pencatatan peralihan hak, dan uang paksa ditolak karena transaksi belum lunas dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli tertanggal 23 Februari 2017 atas dua bidang tanah dan rumah Hak Milik dengan harga awal Rp1.050.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang pertama sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 23 Februari 2017 yang diterima oleh Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat menurunkan harga jual beli menjadi Rp850.000.000,00 melalui Surat Pernyataan baru tertanggal 17 November 2017.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang kedua sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 17 November 2017 yang diterima oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat datang ke rumah Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak menerima uang pelunasan sebesar Rp500.000.000,00 dari Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki uang untuk melunasi pembayaran dan meminta pengembalian uang pembayaran yang sudah diterima.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat berjanji mengembalikan uang pembayaran ditambah uang ganti rugi, namun janji tersebut tidak ditepati.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menyerahkan sertifikat SHM Nomor 122 kepada Penggugat setelah pembayaran pertama.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa sertifikat SHM Nomor 122 diserahkan setelah pembayaran pertama, dengan menyatakan kedua sertifikat telah diserahkan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan kedua untuk beli tanah dan rumah, tapi saat mau melunasi, penjualnya menolak menerima uangnya." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16980, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip 'Pacta Sunt Servanda' (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengaitkan fakta bahwa Tergugat menolak menerima pelunasan dengan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sah, sehingga menjadi dasar hukum untuk menyimpulkan adanya wanprestasi. Pasal ini menjadi kerangka utama yang menopang alasan hakim bahwa para pihak harus mentaati kesepakatan jual beli." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28633, + "completion_tokens": 1419 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_55_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_55_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bdfd348c76ac3dbae89b46f1a4591826f534ba1f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_55_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_55_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.159, + "query": 2.408, + "relevance": 45.038, + "total": 127.638 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 59649, + "marked_chars": 59829 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat cidera janji/wanprestasi\nkepada Para Penggugat;\n3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh tunggakan sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta\nrupiah) kepada Para Penggugat;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari\nini ditetapkan sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)\nsecara tanggung renteng;\n5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh\nRETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk\nberdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri \nPati\n Nomor\n55/Pdt.G.S/2025/PN Pti, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai\nHal 20 dari 21 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 55/PdtG.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 20\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 59829, + "frame": "Para Penggugat sebagai ahli waris Edy Suyanto menggugat Para Tergugat atas wanprestasi karena tidak mengembalikan pembiayaan modal usaha yang telah diberikan mendiang. Para Penggugat meminta pembayaran tunggakan pokok, kerugian materiil dan immateriil, serta penyerahan atau lelang dua bidang sertifikat tanah sebagai jaminan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan pembayaran tunggakan pokok dan menolak klaim kerugian tambahan serta jaminan tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Edy Suyanto memberikan pembiayaan modal usaha kepada Para Tergugat yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima sejumlah uang dari Edy Suyanto dengan total nilai Rp315.000.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 21 Oktober 2020, 25 Oktober 2020, 19 November 2020, dan 14 Januari 2021.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengembalikan pembiayaan modal tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris setelah jatuh tempo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat untuk mengingatkan pembayaran tunggakan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengakui memiliki hutang kepada Penggugat I sebesar Rp205.000.000,00.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya jaminan berupa dua bidang sertifikat tanah atas nama Lasiman untuk penyelesaian pembiayaan modal.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil berupa biaya gugatan, akomodasi, transportasi, eksekusi, dan biaya lainnya serta kerugian immateriil.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Edy Suyanto mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan dalih wanprestasi karena tidak mengembalikan pembiayaan modal usaha yang diberikan mendiang. Para Penggugat menuntut pembayaran total tunggakan dan kerugian sebesar Rp485.000.000,00 serta penyerahan atau lelang dua bidang sertifikat tanah sebagai jaminan. Dalam persidangan, Tergugat I, II, dan III tidak hadir, sedangkan Tergugat IV mengakui adanya hutang namun dengan nominal yang berbeda dari klaim Para Penggugat. Hakim menetapkan bahwa kwitansi yang diajukan Para Penggugat sah sebagai bukti adanya transaksi pembiayaan modal dengan total nilai Rp315.000.000,00. Namun, Hakim menolak dalil mengenai adanya jaminan sertifikat tanah karena tidak ada bukti pernyataan pemberian jaminan pada saat kesepakatan dibuat, serta menolak klaim kerugian materiil dan immateriil di luar tunggakan pokok karena tidak dibuktikan secara nyata. Putusan akhir mengabulkan gugatan sebagian dengan menghukum Para Tergugat membayar tunggakan pokok sebesar Rp315.000.000,00 dan biaya perkara, serta menolak tuntutan kerugian tambahan dan jaminan tanah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Edy Suyanto mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan dalih wanprestasi karena tidak mengembalikan pembiayaan modal usaha yang diberikan mendiang. Para Penggugat menuntut pembayaran total tunggakan dan kerugian sebesar Rp485.000.000,00 serta penyerahan atau lelang dua bidang sertifikat tanah sebagai jaminan. Dalam persidangan, Tergugat I, II, dan III tidak hadir, sedangkan Tergugat IV mengakui adanya hutang namun dengan nominal yang berbeda dari klaim Para Penggugat. Hakim menetapkan bahwa kwitansi yang diajukan Para Penggugat sah sebagai bukti adanya transaksi pembiayaan modal dengan total nilai Rp315.000.000,00. Namun, Hakim menolak dalil mengenai adanya jaminan sertifikat tanah karena tidak ada bukti pernyataan pemberian jaminan pada saat kesepakatan dibuat, serta menolak klaim kerugian materiil dan immateriil di luar tunggakan pokok karena tidak dibuktikan secara nyata. Putusan akhir mengabulkan gugatan sebagian dengan menghukum Para Tergugat membayar tunggakan pokok sebesar Rp315.000.000,00 dan biaya perkara, serta menolak tuntutan kerugian tambahan dan jaminan tanah.", + "facts": [ + { + "fact": "Edy Suyanto memberikan pembiayaan modal usaha kepada Para Tergugat yang dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima sejumlah uang dari Edy Suyanto dengan total nilai Rp315.000.000,00 berdasarkan kwitansi tertanggal 21 Oktober 2020, 25 Oktober 2020, 19 November 2020, dan 14 Januari 2021.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengembalikan pembiayaan modal tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris setelah jatuh tempo.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat untuk mengingatkan pembayaran tunggakan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengakui memiliki hutang kepada Penggugat I sebesar Rp205.000.000,00.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya jaminan berupa dua bidang sertifikat tanah atas nama Lasiman untuk penyelesaian pembiayaan modal.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil berupa biaya gugatan, akomodasi, transportasi, eksekusi, dan biaya lainnya serta kerugian immateriil.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris Edy Suyanto sudah kirim surat peringatan tiga kali tapi mereka tidak mau bayar utang modal usaha sebesar 315 juta, apakah saya bisa paksa mereka bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23997, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah atau akta sejenisnya. Dalam pertanyaan, penggugat telah mengirim 'surat peringatan tiga kali' (somasi). Putusan hakim secara eksplisit mengaitkan pengiriman somasi dengan ketentuan Pasal 1238 untuk menyatakan tergugat lalai dan melakukan wanprestasi, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab apakah pemaksaan pembayaran dapat dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur awal kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi setelah debitur dinyatakan lalai. Putusan hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa tindakan tidak membayar utang setelah somasi merupakan wanprestasi yang menimbulkan kewajiban membayar. Ini adalah inti dari pertanyaan apakah penggugat bisa memaksa pembayaran akibat kelalaian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur komponen ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) yang dapat dituntut. Meskipun dalam putusan hakim menolak sebagian tuntutan kerugian immateriil karena tidak terbukti secara nyata, pasal ini tetap relevan karena menjadi kerangka hukum yang diuji untuk menentukan besaran pembayaran yang bisa dipaksakan kepada tergugat sesuai petitum penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun hakim mengutip pasal ini untuk menetapkan siapa yang harus membuktikan dalilnya, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif mengenai hak untuk memaksa pembayaran akibat wanprestasi. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26387, + "completion_tokens": 1355 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_56_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_56_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f06d6dd481495903d25586544c0003e67c2c8e6a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_56_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_56_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.222, + "query": 1.408, + "relevance": 12.144, + "total": 82.821 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29453, + "marked_chars": 29543 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan\n permohonan pencabutan gugatan\nPenggugat;\n2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;\n3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2025 oleh Wira\nIndra Bangsa, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik\npada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardiana Nurita\nWidyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. \n Panitera Pengganti,\n Hakim,\n Ttd. Ttd.\nMardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.\nWira Indra Bangsa, S.H., M.H.\nRincian biaya :\n1.\nPendaftaran\nRp30.000,00\n2.\nPemberkasan/ATK\nRp75.000,00\n3.\nPenggandaan\nRp80.000,00\n4.\nBiaya Kirim Surat \nRp160.000,00\n5.\nPNBP/Relaas Panggilan\nRp60.000,00\n6.\nMeterai\nRp10.000,00\n7.\nRedaksi\nRp10.000,00 +\nJumlah\n Rp425.000,00 \n (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)\nHal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau inf" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29543, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Harli, Suwarti, Djasmi, dan Warno atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan hutang macet. Penggugat meminta pernyataan sah dokumen perjanjian, penghukuman pembayaran sisa hutang, dan hak penjualan agunan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan setelah para pihak mencapai kesepakatan perdamaian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 01 Mei 2025 sebesar Rp51.194.129,- yang terdiri dari pokok dan bunga berjalan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian yang menjadi dasar penyelesaian kewajiban para Tergugat kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo mengajukan gugatan sederhana terhadap Harli, Suwarti, Djasmi, dan Warno dengan dalih wanprestasi atas kredit yang diberikan kepada Harli dan Suwarti sebesar Rp100.000.000,- yang dijamin oleh agunan tanah milik Djasmi dan Warno. Penggugat mendalilkan bahwa debitur telah lalai membayar angsuran sehingga timbul hutang macet sebesar Rp51.194.129,- serta telah mengirimkan tiga kali surat peringatan. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menghukum debitur membayar sisa hutang, dan memberikan hak penjualan agunan. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian. Hakim menerima permohonan tersebut dan menyatakan gugatan dicabut, sehingga tidak ada putusan mengenai substansi wanprestasi atau pembayaran hutang." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo mengajukan gugatan sederhana terhadap Harli, Suwarti, Djasmi, dan Warno dengan dalih wanprestasi atas kredit yang diberikan kepada Harli dan Suwarti sebesar Rp100.000.000,- yang dijamin oleh agunan tanah milik Djasmi dan Warno. Penggugat mendalilkan bahwa debitur telah lalai membayar angsuran sehingga timbul hutang macet sebesar Rp51.194.129,- serta telah mengirimkan tiga kali surat peringatan. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian, menghukum debitur membayar sisa hutang, dan memberikan hak penjualan agunan. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian. Hakim menerima permohonan tersebut dan menyatakan gugatan dicabut, sehingga tidak ada putusan mengenai substansi wanprestasi atau pembayaran hutang.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terkait menungaknya kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 01 Mei 2025 sebesar Rp51.194.129,- yang terdiri dari pokok dan bunga berjalan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian yang menjadi dasar penyelesaian kewajiban para Tergugat kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat damai soal utang bank, tapi apakah jaminan tanah saya aman?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29453, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk jaminan tanah) menjadi tanggungan untuk pelunasan hutang. Dalam konteks pertanyaan tentang keamanan jaminan tanah setelah kesepakatan damai, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk memahami hak bank terhadap agunan tersebut. Meskipun gugatan dicabut karena perdamaian, pasal ini relevan secara substantif karena menjelaskan status hukum agunan sebagai jaminan perikatan, yang merupakan inti dari kekhawatiran penanya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20478, + "completion_tokens": 913 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10044f1a0f081f22decd3fe8634fcae0e2fdb5c1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,148 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.954, + "query": 7.486, + "relevance": 38.108, + "total": 124.574 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44677, + "marked_chars": 44794 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20081AR7/5944/08/2020\ntanggal 04 Agustus 2020;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-\nsyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia\n(Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat ;\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah ditandatangani Para\nTergugat ;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : PK20081AR7/5944/08/2020 tanggal 04\nAgustus 2020 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian\nHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPinj" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44794, + "frame": "Pengugat, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, menggugat Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Sengketa inti adalah ketidakmampuan Tergugat melunasi sisa hutang kredit sebesar Rp60.205.434,- yang telah jatuh tempo. Pengugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran lunas serta pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20081AR7/5944/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk menerima kredit sebesar Rp40.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03050 Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati atas nama Budi Waluyo sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau di muka umum apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan Agustus 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Mei 2022, 04 Juli 2022, dan 05 Agustus 2022 untuk menagih hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang sesuai gugatan namun menyatakan keberatan dan tidak sanggup melunasi seluruh hutang beserta tunggakan yang harus dibayar.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp40.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Agustus 2020 dengan jangka waktu 60 bulan, serta menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat I dan memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Agustus 2021, yang dibuktikan dengan rekening koran dan tiga surat peringatan yang telah dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat hadir dan mengakui adanya hutang tersebut namun menyatakan tidak sanggup melunasi tunggakan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah perjanjian dan surat kuasa yang ditandatangani, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp60.205.434,- seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat yang diagunkan akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut melalui proses eksekusi perdata yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp40.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Agustus 2020 dengan jangka waktu 60 bulan, serta menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat I dan memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan. Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Agustus 2021, yang dibuktikan dengan rekening koran dan tiga surat peringatan yang telah dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat hadir dan mengakui adanya hutang tersebut namun menyatakan tidak sanggup melunasi tunggakan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah perjanjian dan surat kuasa yang ditandatangani, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp60.205.434,- seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat yang diagunkan akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut melalui proses eksekusi perdata yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20081AR7/5944/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk menerima kredit sebesar Rp40.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03050 Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati atas nama Budi Waluyo sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau di muka umum apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan Agustus 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Mei 2022, 04 Juli 2022, dan 05 Agustus 2022 untuk menagih hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang sesuai gugatan namun menyatakan keberatan dan tidak sanggup melunasi seluruh hutang beserta tunggakan yang harus dibayar.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang buat pinjam uang ke bank dan kasih tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran sejak beberapa tahun lalu dan sekarang tidak sanggup lunasi hutangnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18245, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip secara substantif untuk menentukan status jaminan tanah yang diberikan Tergugat sebagai 'jaminan umum' karena tidak dibebani Hak Tanggungan, yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pelunasan hutang melalui harta milik Tergugat. Ini menjawab inti masalah pertanyaan tentang konsekuensi hukum dari pemberian tanah sebagai jaminan hutang bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar hukum Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban membayar lunas sisa hutang beserta bunganya karena telah lalai memenuhi kewajiban angsuran. Ini relevan langsung dengan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum berhenti membayar angsuran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip untuk membatasi atau menguji kekuatan klausul 'Surat Kuasa Menjual Agunan' yang dibuat para pihak, menegaskan bahwa perjanjian tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang (khususnya terkait prosedur eksekusi karena tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian utang-jaminan yang ditandatangani pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20226, + "completion_tokens": 1374 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8325b4e201f86e359097410952818949c43c98f1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,287 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 56, + "timings": { + "parse": 0.148, + "classify": 0.0, + "condense": 260.681, + "read": 259.449, + "query": 9.996, + "relevance": 83.807, + "total": 614.081 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 151320, + "marked_chars": 151815 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Provisi\n1. Menolak tuntutan provisi para Pelawan;\nDalam Eksepsi\n1. Menolak eksepsi Terlawan II, IV, V dan VI\nDalam Pokok Perkara\n1. Menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya;\nHalaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 55\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp. 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa , tanggal 19 Desember 2023 ,\noleh kami, Ferry Haryanta, SH .sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie P.D.T.\nPasau,S.H.,M.H. dan Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H . masing-masing sebagai\nHakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 dengan\ndihadiri oleh Edi Suranto , SH sebagai Panitera Pengganti dan " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134809, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pati mengadili gugatan perlawanan antara Para Pelawan (Ahli Waris: Ari Hiryad Iranto, Wahyu Kurniawan, Herniliana Sari, Sri Hartati, Sudarminto) melawan Para Terlawan (Sujadmiko, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati, Kantor Camat Gabus, KPKNL Semarang, Tri Ariyanto, BPN RI). [HAL 5-7] Para Pelawan dalilkan bahwa tanah sengketa seluas 562 m2 (SHM No. 848) merupakan harta warisan dari almarhum Soedarman yang dikuasai bersama, namun oleh Terlawan I (Sujadmiko) secara sepihak dibalik nama menjadi atas nama sendiri tanpa persetujuan saudara-saudaranya (Para Pelawan) melalui Terlawan III (Camat) dan Terlawan VI (BPN), sehingga perbuatan tersebut dianggap Perbuatan Melawan Hukum. [HAL 8-10] Para Pelawan memohon pembatalan SHM No. 848 atas nama Sujadmiko, pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan antara Terlawan I dan Terlawan II (BRI) yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, serta penangguhan eksekusi pengosongan oleh Terlawan V (Tri Ariyanto). [HAL 11-14] Terlawan II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena pembatalan sertifikat adalah kewenangan Tata Usaha Negara, serta dalil gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas batas tanah dan tidak ada putusan eksekusi yang dilawan. [HAL 15-23] Terlawan II membantah dalil Para Pelawan dengan menyatakan kredit diberikan secara sah berdasarkan Akta Notariil yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dan objek sengketa dijadikan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I secara sah oleh Sujadmiko sebagai pemilik sah. [HAL 24-30] Terlawan IV (KPKNL) membantah dengan menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2010, sehingga lelang yang sah tidak dapat dibatalkan, serta mengajukan eksepsi bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. [HAL 31-35] Terlawan V (Tri Ariyanto) sebagai pemenang lelang mengajukan eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan *ne bis in idem* berdasarkan putusan sebelumnya, serta dalil pokok bahwa ia sebagai pembeli itikad baik dari lelang negara harus dilindungi, dan SHM telah sah atas namanya. [HAL 36-39] Para Pelawan mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-13) termasuk Surat Pernyataan Waris dan SHM, serta 2 saksi (Suwito, Soenarwi) yang menyatakan tanah tersebut masih milik bersama keluarga Soedarman. [HAL 40-44] Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Terlawan (kewenangan absolut, obscur libel, kapasitas, kurang pihak, error in persona) dengan alasan pemeriksaan kapasitas dan hubungan hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta perlawanan terhadap eksekusi yang belum selesai adalah tepat. [HAL 45-50] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 (Surat Pernyataan Waris) diakui kebenarannya sebagai ahli waris Soedarman, namun bukti P-3 (Letter C) dan P-4 (Tanda Pendaftaran Sementara) dikesampingkan karena bukan bukti kepemilikan mutlak. [HAL 47-50] SHM No. 848 (P-5) atas nama Sujadmiko diakui sebagai alat bukti kuat kepemilikan, namun dapat dibuktikan sebaliknya jika ada cacat hukum. Majelis Hakim merujuk Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sertifikat menjadi mutlak jika diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai nyata, dan tidak ada keberatan dalam 5 tahun, sehingga beban pembuktian ada pada Para Pelawan untuk membuktikan cacat hukum atau ketidakitikadbaikan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 18506, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pati mengadili gugatan perlawanan antara Para Pelawan (Ahli Waris: Ari Hiryad Iranto, Wahyu Kurniawan, Herniliana Sari, Sri Hartati, Sudarminto) melawan Para Terlawan (Sujadmiko, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati, Kantor Camat Gabus, KPKNL Semarang, Tri Ariyanto, BPN RI). [HAL 5-7] Para Pelawan dalilkan bahwa tanah sengketa seluas 562 m2 (SHM No. 848) merupakan harta warisan dari almarhum Soedarman yang dikuasai bersama, namun oleh Terlawan I (Sujadmiko) secara sepihak dibalik nama menjadi atas nama sendiri tanpa persetujuan saudara-saudaranya (Para Pelawan) melalui Terlawan III (Camat) dan Terlawan VI (BPN), sehingga perbuatan tersebut dianggap Perbuatan Melawan Hukum. [HAL 8-10] Para Pelawan memohon pembatalan SHM No. 848 atas nama Sujadmiko, pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan antara Terlawan I dan Terlawan II (BRI) yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, serta penangguhan eksekusi pengosongan oleh Terlawan V (Tri Ariyanto). [HAL 11-14] Terlawan II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena pembatalan sertifikat adalah kewenangan Tata Usaha Negara, serta dalil gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas batas tanah dan tidak ada putusan eksekusi yang dilawan. [HAL 15-23] Terlawan II membantah dalil Para Pelawan dengan menyatakan kredit diberikan secara sah berdasarkan Akta Notariil yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dan objek sengketa dijadikan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I secara sah oleh Sujadmiko sebagai pemilik sah. [HAL 24-30] Terlawan IV (KPKNL) membantah dengan menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2010, sehingga lelang yang sah tidak dapat dibatalkan, serta mengajukan eksepsi bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. [HAL 31-35] Terlawan V (Tri Ariyanto) sebagai pemenang lelang mengajukan eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan *ne bis in idem* berdasarkan putusan sebelumnya, serta dalil pokok bahwa ia sebagai pembeli itikad baik dari lelang negara harus dilindungi, dan SHM telah sah atas namanya. [HAL 36-39] Para Pelawan mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-13) termasuk Surat Pernyataan Waris dan SHM, serta 2 saksi (Suwito, Soenarwi) yang menyatakan tanah tersebut masih milik bersama keluarga Soedarman. [HAL 40-44] Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Terlawan (kewenangan absolut, obscur libel, kapasitas, kurang pihak, error in persona) dengan alasan pemeriksaan kapasitas dan hubungan hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta perlawanan terhadap eksekusi yang belum selesai adalah tepat. [HAL 45-50] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 (Surat Pernyataan Waris) diakui kebenarannya sebagai ahli waris Soedarman, namun bukti P-3 (Letter C) dan P-4 (Tanda Pendaftaran Sementara) dikesampingkan karena bukan bukti kepemilikan mutlak. [HAL 47-50] SHM No. 848 (P-5) atas nama Sujadmiko diakui sebagai alat bukti kuat kepemilikan, namun dapat dibuktikan sebaliknya jika ada cacat hukum. Majelis Hakim merujuk Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sertifikat menjadi mutlak jika diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai nyata, dan tidak ada keberatan dalam 5 tahun, sehingga beban pembuktian ada pada Para Pelawan untuk membuktikan cacat hukum atau ketidakitikadbaikan. [HAL 51-52] Majelis Hakim menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah menjadi alat bukti yang sempurna dan mutlak apabila diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai secara nyata, dan tidak ada keberatan tertulis atau gugatan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan. Saksi Suwito dan Sonarwi yang menyatakan tanah masih milik bersama tidak dapat membuktikan bahwa peralihan hak dari Sudarman ke Sujatmiko melawan hukum karena tidak mengetahui proses peralihannya. Majelis Hakim mencatat bahwa selama proses penerbitan sertifikat yang melibatkan pengumuman, tidak ada keberatan dari Para Pelawan, dan baru merasa keberatan ketika tanah akan dilelang. Terlawan I (Sujadmiko) membenarkan bahwa tanah sengketa masih milik Para Pelawan, namun ia menjaminkan objek tersebut kepada Terlawan II (BRI) dengan menyatakan sebagai pemilik, dan setelah kredit macet, ia sendiri memohonkan pelelangan kepada Terlawan IV (KPKNL) yang dimenangkan oleh Terlawan V. [HAL 53-54] Majelis Hakim menemukan sisa uang hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 235.826.010 yang dikembalikan kepada Terlawan I. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, sertifikat hak milik No. 848 atas nama Terlawan I diterbitkan pada tahun 1997, sehingga telah lebih dari 5 tahun tanpa ada keberatan, dan Para Pelawan baru keberatan saat eksekusi lelang. Para Pelawan dan Terlawan I tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat No. 848 dibuat dengan prosedur yang tidak benar dan melawan hukum. Bukti P-6 sampai P-11 (KTP dan akta kematian) tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti P-12 (Surat Pemberitahuan Barang Laku Terjual) dan P-13 (Surat Pengantar Pengumuman Lelang) diterima kebenarannya, membuktikan bahwa agunan atas nama Sujatmiko telah laku terjual dengan harga Rp. 411.400.000 (terdapat sisa hasil lelang) dan pelelangan dilakukan secara sah berdasarkan sertifikat yang sah. [HAL 55-56] Karena peralihan objek sengketa kepada Terlawan I dianggap sah, maka perbuatan Terlawan III (Camat) dalam membantu proses peralihan dan Terlawan VI (BPN) dalam menerbitkan sertifikat No. 848 atas nama Sujatmiko adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sertifikat hak milik No. 848 atas nama Sujatmiko dinyatakan sah dan tidak melawan hukum, sehingga perbuatan Terlawan I menjaminkan objek sengketa, perbuatan Terlawan II memohonkan lelang, perbuatan Terlawan IV melaksanakan lelang, dan kemenangan Terlawan V dalam lelang adalah sah dan tidak melawan hukum. Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya, dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.145.000,00. Amar putusan: 1. Menolak tuntutan provisi Para Pelawan; 2. Menolak eksepsi Terlawan II, IV, V dan VI; 3. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 4. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara Rp. 1.145.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Pati mengadili gugatan perlawanan antara Para Pelawan (Ahli Waris: Ari Hiryad Iranto, Wahyu Kurniawan, Herniliana Sari, Sri Hartati, Sudarminto) melawan Para Terlawan (Sujadmiko, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati, Kantor Camat Gabus, KPKNL Semarang, Tri Ariyanto, BPN RI). [HAL 5-7] Para Pelawan dalilkan bahwa tanah sengketa seluas 562 m2 (SHM No. 848) merupakan harta warisan dari almarhum Soedarman yang dikuasai bersama, namun oleh Terlawan I (Sujadmiko) secara sepihak dibalik nama menjadi atas nama sendiri tanpa persetujuan saudara-saudaranya (Para Pelawan) melalui Terlawan III (Camat) dan Terlawan VI (BPN), sehingga perbuatan tersebut dianggap Perbuatan Melawan Hukum. [HAL 8-10] Para Pelawan memohon pembatalan SHM No. 848 atas nama Sujadmiko, pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan antara Terlawan I dan Terlawan II (BRI) yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, serta penangguhan eksekusi pengosongan oleh Terlawan V (Tri Ariyanto). [HAL 11-14] Terlawan II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena pembatalan sertifikat adalah kewenangan Tata Usaha Negara, serta dalil gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas batas tanah dan tidak ada putusan eksekusi yang dilawan. [HAL 15-23] Terlawan II membantah dalil Para Pelawan dengan menyatakan kredit diberikan secara sah berdasarkan Akta Notariil yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dan objek sengketa dijadikan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I secara sah oleh Sujadmiko sebagai pemilik sah. [HAL 24-30] Terlawan IV (KPKNL) membantah dengan menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2010, sehingga lelang yang sah tidak dapat dibatalkan, serta mengajukan eksepsi bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. [HAL 31-35] Terlawan V (Tri Ariyanto) sebagai pemenang lelang mengajukan eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan *ne bis in idem* berdasarkan putusan sebelumnya, serta dalil pokok bahwa ia sebagai pembeli itikad baik dari lelang negara harus dilindungi, dan SHM telah sah atas namanya. [HAL 36-39] Para Pelawan mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-13) termasuk Surat Pernyataan Waris dan SHM, serta 2 saksi (Suwito, Soenarwi) yang menyatakan tanah tersebut masih milik bersama keluarga Soedarman. [HAL 40-44] Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Terlawan (kewenangan absolut, obscur libel, kapasitas, kurang pihak, error in persona) dengan alasan pemeriksaan kapasitas dan hubungan hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta perlawanan terhadap eksekusi yang belum selesai adalah tepat. [HAL 45-50] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 (Surat Pernyataan Waris) diakui kebenarannya sebagai ahli waris Soedarman, namun bukti P-3 (Letter C) dan P-4 (Tanda Pendaftaran Sementara) dikesampingkan karena bukan bukti kepemilikan mutlak. [HAL 47-50] SHM No. 848 (P-5) atas nama Sujadmiko diakui sebagai alat bukti kuat kepemilikan, namun dapat dibuktikan sebaliknya jika ada cacat hukum. Majelis Hakim merujuk Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sertifikat menjadi mutlak jika diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai nyata, dan tidak ada keberatan dalam 5 tahun, sehingga beban pembuktian ada pada Para Pelawan untuk membuktikan cacat hukum atau ketidakitikadbaikan. [HAL 51-52] Majelis Hakim menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah menjadi alat bukti yang sempurna dan mutlak apabila diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai secara nyata, dan tidak ada keberatan tertulis atau gugatan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan. Saksi Suwito dan Sonarwi yang menyatakan tanah masih milik bersama tidak dapat membuktikan bahwa peralihan hak dari Sudarman ke Sujatmiko melawan hukum karena tidak mengetahui proses peralihannya. Majelis Hakim mencatat bahwa selama proses penerbitan sertifikat yang melibatkan pengumuman, tidak ada keberatan dari Para Pelawan, dan baru merasa keberatan ketika tanah akan dilelang. Terlawan I (Sujadmiko) membenarkan bahwa tanah sengketa masih milik Para Pelawan, namun ia menjaminkan objek tersebut kepada Terlawan II (BRI) dengan menyatakan sebagai pemilik, dan setelah kredit macet, ia sendiri memohonkan pelelangan kepada Terlawan IV (KPKNL) yang dimenangkan oleh Terlawan V. [HAL 53-54] Majelis Hakim menemukan sisa uang hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 235.826.010 yang dikembalikan kepada Terlawan I. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, sertifikat hak milik No. 848 atas nama Terlawan I diterbitkan pada tahun 1997, sehingga telah lebih dari 5 tahun tanpa ada keberatan, dan Para Pelawan baru keberatan saat eksekusi lelang. Para Pelawan dan Terlawan I tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat No. 848 dibuat dengan prosedur yang tidak benar dan melawan hukum. Bukti P-6 sampai P-11 (KTP dan akta kematian) tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti P-12 (Surat Pemberitahuan Barang Laku Terjual) dan P-13 (Surat Pengantar Pengumuman Lelang) diterima kebenarannya, membuktikan bahwa agunan atas nama Sujatmiko telah laku terjual dengan harga Rp. 411.400.000 (terdapat sisa hasil lelang) dan pelelangan dilakukan secara sah berdasarkan sertifikat yang sah. [HAL 55-56] Karena peralihan objek sengketa kepada Terlawan I dianggap sah, maka perbuatan Terlawan III (Camat) dalam membantu proses peralihan dan Terlawan VI (BPN) dalam menerbitkan sertifikat No. 848 atas nama Sujatmiko adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sertifikat hak milik No. 848 atas nama Sujatmiko dinyatakan sah dan tidak melawan hukum, sehingga perbuatan Terlawan I menjaminkan objek sengketa, perbuatan Terlawan II memohonkan lelang, perbuatan Terlawan IV melaksanakan lelang, dan kemenangan Terlawan V dalam lelang adalah sah dan tidak melawan hukum. Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya, dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.145.000,00. Amar putusan: 1. Menolak tuntutan provisi Para Pelawan; 2. Menolak eksepsi Terlawan II, IV, V dan VI; 3. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 4. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara Rp. 1.145.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 6231, + "frame": "Para Pelawan (ahli waris) mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang tanah yang telah beralih nama ke Terlawan I (Sujadmiko) dan kemudian dijual kepada Terlawan V (Tri Ariyanto) melalui Terlawan II (BRI) dan Terlawan IV (KPKNL). Para Pelawan meminta pembatalan sertifikat hak milik atas nama Terlawan I, pembatalan perjanjian kredit dan hak tanggungan, serta penangguhan eksekusi pengosongan. Sengketa inti mengenai kepemilikan tanah dan keabsahan prosedur penerbitan sertifikat serta eksekusi lelang ditolak oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa tanah sengketa seluas 562 m2 dengan SHM No. 848 merupakan harta warisan bersama yang dikuasai bersama, namun oleh Terlawan I secara sepihak dibalik nama menjadi atas nama sendiri tanpa persetujuan saudara-saudaranya melalui Terlawan III (Camat) dan Terlawan VI (BPN).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan memohon pembatalan SHM No. 848 atas nama Terlawan I, pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan antara Terlawan I dan Terlawan II (BRI), serta penangguhan eksekusi pengosongan oleh Terlawan V (Tri Ariyanto).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena pembatalan sertifikat adalah kewenangan Tata Usaha Negara, serta dalil gugatan kabur karena tidak jelas batas tanah dan tidak ada putusan eksekusi yang dilawan.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Terlawan II membantah dalil Para Pelawan dengan menyatakan kredit diberikan secara sah berdasarkan Akta Notariil yang memenuhi syarat, dan objek sengketa dijadikan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I secara sah oleh Terlawan I sebagai pemilik sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan IV membantah dengan menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan, sehingga lelang yang sah tidak dapat dibatalkan, serta mengajukan eksepsi bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Terlawan V sebagai pemenang lelang mengajukan eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan ne bis in idem, serta dalil bahwa ia sebagai pembeli itikad baik dari lelang negara harus dilindungi dan SHM telah sah atas namanya.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan bukti surat termasuk Surat Pernyataan Waris dan SHM, serta 2 saksi yang menyatakan tanah tersebut masih milik bersama keluarga.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Terlawan dengan alasan pemeriksaan kapasitas dan hubungan hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta perlawanan terhadap eksekusi yang belum selesai adalah tepat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa SHM No. 848 atas nama Terlawan I diakui sebagai alat bukti kuat kepemilikan, namun dapat dibuktikan sebaliknya jika ada cacat hukum, dengan beban pembuktian ada pada Para Pelawan untuk membuktikan cacat hukum atau ketidakitikadbaikan berdasarkan ketentuan bahwa sertifikat menjadi mutlak jika diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai nyata, dan tidak ada keberatan dalam 5 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mencatat bahwa selama proses penerbitan sertifikat yang melibatkan pengumuman, tidak ada keberatan dari Para Pelawan, dan baru merasa keberatan ketika tanah akan dilelang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan I membenarkan bahwa tanah sengketa masih milik Para Pelawan, namun ia menjaminkan objek tersebut kepada Terlawan II dengan menyatakan sebagai pemilik, dan setelah kredit macet, ia sendiri memohonkan pelelangan kepada Terlawan IV yang dimenangkan oleh Terlawan V.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan sisa uang hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 235.826.010 yang dikembalikan kepada Terlawan I.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dan Terlawan I tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat No. 848 dibuat dengan prosedur yang tidak benar dan melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti P-12 dan P-13 diterima kebenarannya, membuktikan bahwa agunan atas nama Terlawan I telah laku terjual dengan harga Rp. 411.400.000 dan pelelangan dilakukan secara sah berdasarkan sertifikat yang sah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karena peralihan objek sengketa kepada Terlawan I dianggap sah, maka perbuatan Terlawan III dalam membantu proses peralihan dan Terlawan VI dalam menerbitkan sertifikat No. 848 atas nama Terlawan I adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat hak milik No. 848 atas nama Terlawan I dinyatakan sah dan tidak melawan hukum, sehingga perbuatan Terlawan I menjaminkan objek sengketa, perbuatan Terlawan II memohonkan lelang, perbuatan Terlawan IV melaksanakan lelang, dan kemenangan Terlawan V dalam lelang adalah sah dan tidak melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pelawan (ahli waris) mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang tanah yang telah beralih nama ke Terlawan I (Sujadmiko) dan kemudian dijual kepada Terlawan V (Tri Ariyanto) melalui Terlawan II (BRI) dan Terlawan IV (KPKNL). Para Pelawan dalilkan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan bersama yang dikuasai bersama, namun oleh Terlawan I secara sepihak dibalik nama menjadi atas nama sendiri tanpa persetujuan saudara-saudaranya melalui Terlawan III (Camat) dan Terlawan VI (BPN), sehingga perbuatan tersebut dianggap Perbuatan Melawan Hukum. Para Pelawan memohon pembatalan SHM No. 848 atas nama Terlawan I, pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan antara Terlawan I dan Terlawan II (BRI) yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, serta penangguhan eksekusi pengosongan oleh Terlawan V (Tri Ariyanto). Terlawan II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena pembatalan sertifikat adalah kewenangan Tata Usaha Negara, serta dalil gugatan kabur karena tidak jelas batas tanah dan tidak ada putusan eksekusi yang dilawan. Terlawan II membantah dalil Para Pelawan dengan menyatakan kredit diberikan secara sah berdasarkan Akta Notariil yang memenuhi syarat, dan objek sengketa dijadikan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I secara sah oleh Terlawan I sebagai pemilik sah. Terlawan IV membantah dengan menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan, sehingga lelang yang sah tidak dapat dibatalkan, serta mengajukan eksepsi bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Terlawan V sebagai pemenang lelang mengajukan eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan ne bis in idem, serta dalil bahwa ia sebagai pembeli itikad baik dari lelang negara harus dilindungi dan SHM telah sah atas namanya. Para Pelawan mengajukan bukti surat termasuk Surat Pernyataan Waris dan SHM, serta 2 saksi yang menyatakan tanah tersebut masih milik bersama keluarga. Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Terlawan dengan alasan pemeriksaan kapasitas dan hubungan hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta perlawanan terhadap eksekusi yang belum selesai adalah tepat. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa SHM No. 848 atas nama Terlawan I diakui sebagai alat bukti kuat kepemilikan, namun dapat dibuktikan sebaliknya jika ada cacat hukum, dengan beban pembuktian ada pada Para Pelawan untuk membuktikan cacat hukum atau ketidakitikadbaikan berdasarkan ketentuan bahwa sertifikat menjadi mutlak jika diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai nyata, dan tidak ada keberatan dalam 5 tahun. Majelis Hakim mencatat bahwa selama proses penerbitan sertifikat yang melibatkan pengumuman, tidak ada keberatan dari Para Pelawan, dan baru merasa keberatan ketika tanah akan dilelang. Terlawan I membenarkan bahwa tanah sengketa masih milik Para Pelawan, namun ia menjaminkan objek tersebut kepada Terlawan II dengan menyatakan sebagai pemilik, dan setelah kredit macet, ia sendiri memohonkan pelelangan kepada Terlawan IV yang dimenangkan oleh Terlawan V. Majelis Hakim menemukan sisa uang hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 235.826.010 yang dikembalikan kepada Terlawan I. Para Pelawan dan Terlawan I tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat No. 848 dibuat dengan prosedur yang tidak benar dan melawan hukum. Bukti P-12 dan P-13 diterima kebenarannya, membuktikan bahwa agunan atas nama Terlawan I telah laku terjual dengan harga Rp. 411.400.000 dan pelelangan dilakukan secara sah berdasarkan sertifikat yang sah. Karena peralihan objek sengketa kepada Terlawan I dianggap sah, maka perbuatan Terlawan III dalam membantu proses peralihan dan Terlawan VI dalam menerbitkan sertifikat No. 848 atas nama Terlawan I adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sertifikat hak milik No. 848 atas nama Terlawan I dinyatakan sah dan tidak melawan hukum, sehingga perbuatan Terlawan I menjaminkan objek sengketa, perbuatan Terlawan II memohonkan lelang, perbuatan Terlawan IV melaksanakan lelang, dan kemenangan Terlawan V dalam lelang adalah sah dan tidak melawan hukum. Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya, dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.145.000,00." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pelawan (ahli waris) mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang tanah yang telah beralih nama ke Terlawan I (Sujadmiko) dan kemudian dijual kepada Terlawan V (Tri Ariyanto) melalui Terlawan II (BRI) dan Terlawan IV (KPKNL). Para Pelawan dalilkan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan bersama yang dikuasai bersama, namun oleh Terlawan I secara sepihak dibalik nama menjadi atas nama sendiri tanpa persetujuan saudara-saudaranya melalui Terlawan III (Camat) dan Terlawan VI (BPN), sehingga perbuatan tersebut dianggap Perbuatan Melawan Hukum. Para Pelawan memohon pembatalan SHM No. 848 atas nama Terlawan I, pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan antara Terlawan I dan Terlawan II (BRI) yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, serta penangguhan eksekusi pengosongan oleh Terlawan V (Tri Ariyanto). Terlawan II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena pembatalan sertifikat adalah kewenangan Tata Usaha Negara, serta dalil gugatan kabur karena tidak jelas batas tanah dan tidak ada putusan eksekusi yang dilawan. Terlawan II membantah dalil Para Pelawan dengan menyatakan kredit diberikan secara sah berdasarkan Akta Notariil yang memenuhi syarat, dan objek sengketa dijadikan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I secara sah oleh Terlawan I sebagai pemilik sah. Terlawan IV membantah dengan menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan, sehingga lelang yang sah tidak dapat dibatalkan, serta mengajukan eksepsi bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Terlawan V sebagai pemenang lelang mengajukan eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan ne bis in idem, serta dalil bahwa ia sebagai pembeli itikad baik dari lelang negara harus dilindungi dan SHM telah sah atas namanya. Para Pelawan mengajukan bukti surat termasuk Surat Pernyataan Waris dan SHM, serta 2 saksi yang menyatakan tanah tersebut masih milik bersama keluarga. Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Terlawan dengan alasan pemeriksaan kapasitas dan hubungan hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta perlawanan terhadap eksekusi yang belum selesai adalah tepat. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa SHM No. 848 atas nama Terlawan I diakui sebagai alat bukti kuat kepemilikan, namun dapat dibuktikan sebaliknya jika ada cacat hukum, dengan beban pembuktian ada pada Para Pelawan untuk membuktikan cacat hukum atau ketidakitikadbaikan berdasarkan ketentuan bahwa sertifikat menjadi mutlak jika diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai nyata, dan tidak ada keberatan dalam 5 tahun. Majelis Hakim mencatat bahwa selama proses penerbitan sertifikat yang melibatkan pengumuman, tidak ada keberatan dari Para Pelawan, dan baru merasa keberatan ketika tanah akan dilelang. Terlawan I membenarkan bahwa tanah sengketa masih milik Para Pelawan, namun ia menjaminkan objek tersebut kepada Terlawan II dengan menyatakan sebagai pemilik, dan setelah kredit macet, ia sendiri memohonkan pelelangan kepada Terlawan IV yang dimenangkan oleh Terlawan V. Majelis Hakim menemukan sisa uang hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 235.826.010 yang dikembalikan kepada Terlawan I. Para Pelawan dan Terlawan I tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat No. 848 dibuat dengan prosedur yang tidak benar dan melawan hukum. Bukti P-12 dan P-13 diterima kebenarannya, membuktikan bahwa agunan atas nama Terlawan I telah laku terjual dengan harga Rp. 411.400.000 dan pelelangan dilakukan secara sah berdasarkan sertifikat yang sah. Karena peralihan objek sengketa kepada Terlawan I dianggap sah, maka perbuatan Terlawan III dalam membantu proses peralihan dan Terlawan VI dalam menerbitkan sertifikat No. 848 atas nama Terlawan I adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sertifikat hak milik No. 848 atas nama Terlawan I dinyatakan sah dan tidak melawan hukum, sehingga perbuatan Terlawan I menjaminkan objek sengketa, perbuatan Terlawan II memohonkan lelang, perbuatan Terlawan IV melaksanakan lelang, dan kemenangan Terlawan V dalam lelang adalah sah dan tidak melawan hukum. Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya, dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.145.000,00.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa tanah sengketa seluas 562 m2 dengan SHM No. 848 merupakan harta warisan bersama yang dikuasai bersama, namun oleh Terlawan I secara sepihak dibalik nama menjadi atas nama sendiri tanpa persetujuan saudara-saudaranya melalui Terlawan III (Camat) dan Terlawan VI (BPN).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan memohon pembatalan SHM No. 848 atas nama Terlawan I, pembatalan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan antara Terlawan I dan Terlawan II (BRI), serta penangguhan eksekusi pengosongan oleh Terlawan V (Tri Ariyanto).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena pembatalan sertifikat adalah kewenangan Tata Usaha Negara, serta dalil gugatan kabur karena tidak jelas batas tanah dan tidak ada putusan eksekusi yang dilawan.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Terlawan II membantah dalil Para Pelawan dengan menyatakan kredit diberikan secara sah berdasarkan Akta Notariil yang memenuhi syarat, dan objek sengketa dijadikan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I secara sah oleh Terlawan I sebagai pemilik sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan IV membantah dengan menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan, sehingga lelang yang sah tidak dapat dibatalkan, serta mengajukan eksepsi bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum karena tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Terlawan V sebagai pemenang lelang mengajukan eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan ne bis in idem, serta dalil bahwa ia sebagai pembeli itikad baik dari lelang negara harus dilindungi dan SHM telah sah atas namanya.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan bukti surat termasuk Surat Pernyataan Waris dan SHM, serta 2 saksi yang menyatakan tanah tersebut masih milik bersama keluarga.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Terlawan dengan alasan pemeriksaan kapasitas dan hubungan hukum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta perlawanan terhadap eksekusi yang belum selesai adalah tepat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa SHM No. 848 atas nama Terlawan I diakui sebagai alat bukti kuat kepemilikan, namun dapat dibuktikan sebaliknya jika ada cacat hukum, dengan beban pembuktian ada pada Para Pelawan untuk membuktikan cacat hukum atau ketidakitikadbaikan berdasarkan ketentuan bahwa sertifikat menjadi mutlak jika diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai nyata, dan tidak ada keberatan dalam 5 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mencatat bahwa selama proses penerbitan sertifikat yang melibatkan pengumuman, tidak ada keberatan dari Para Pelawan, dan baru merasa keberatan ketika tanah akan dilelang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan I membenarkan bahwa tanah sengketa masih milik Para Pelawan, namun ia menjaminkan objek tersebut kepada Terlawan II dengan menyatakan sebagai pemilik, dan setelah kredit macet, ia sendiri memohonkan pelelangan kepada Terlawan IV yang dimenangkan oleh Terlawan V.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan sisa uang hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 235.826.010 yang dikembalikan kepada Terlawan I.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dan Terlawan I tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat No. 848 dibuat dengan prosedur yang tidak benar dan melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti P-12 dan P-13 diterima kebenarannya, membuktikan bahwa agunan atas nama Terlawan I telah laku terjual dengan harga Rp. 411.400.000 dan pelelangan dilakukan secara sah berdasarkan sertifikat yang sah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Karena peralihan objek sengketa kepada Terlawan I dianggap sah, maka perbuatan Terlawan III dalam membantu proses peralihan dan Terlawan VI dalam menerbitkan sertifikat No. 848 atas nama Terlawan I adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat hak milik No. 848 atas nama Terlawan I dinyatakan sah dan tidak melawan hukum, sehingga perbuatan Terlawan I menjaminkan objek sengketa, perbuatan Terlawan II memohonkan lelang, perbuatan Terlawan IV melaksanakan lelang, dan kemenangan Terlawan V dalam lelang adalah sah dan tidak melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan saudara masih punya tanah warisan, tapi kakak saya balik nama sendiri lalu menjaminkannya ke bank sampai tanah itu dilelang, apa saya bisa minta tanah itu dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43632, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1869 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1869 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1869: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun sengketa melibatkan pengalihan hak (yang memerlukan perjanjian), pertanyaan awam berfokus pada akibat hukum perbuatan melawan hukum dan pemulihan status tanah, bukan pada validitas formil perjanjian awal. Dalam putusan, hakim tidak menguji syarat-syarat Pasal 1320 sebagai dasar penolakan atau penerimaan gugatan, melainkan langsung meninjau sah/tidaknya sertifikat dan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian. Putusan tidak menganalisis apakah perjanjian jaminan atau pengalihan hak telah dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak dapat ditarik kembali, melainkan berfokus pada keabsahan sertifikat sebagai alat bukti kuat dan tidak adanya perbuatan melawan hukum. Prinsip pacta sunt contractum tidak menjadi inti analisis substantif dalam menjawab apakah tanah bisa dikembalikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti pertanyaan awam ('apa saya bisa minta...'). Pertanyaan menyangkut apakah tindakan kakak yang menjaminkan tanah warisan secara sepihak adalah 'perbuatan melanggar hukum' yang menimbulkan kerugian. Putusan secara eksplisit menguji apakah perbuatan tersebut melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, meskipun akhirnya ditolak karena sertifikat dianggap sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Meskipun putusan membahas bukti sertifikat dan saksi, Pasal 1866 bersifat prosedural/substantif pembuktian, bukan jawaban substantif atas hak kepemilikan atau akibat hukum perbuatan melawan hukum. Relevansinya hanya sebatas alat untuk menilai fakta, bukan kerangka hukum untuk menjawab pertanyaan hak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan akta otentik. Putusan menggunakan definisi ini untuk menilai kekuatan pembuktian sertifikat tanah. Namun, ini adalah alat analisis fakta (bukti kuat), bukan norma hukum substantif yang memberikan hak atau kewajiban langsung terkait pengembalian tanah atau ganti rugi. Inti sengketa bukan pada cacat bentuk akta, melainkan pada keabsahan hak atas tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1869 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akta di bawah tangan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyentuh isu keabsahan akta di bawah tangan atau cacat bentuk pejabat. Sertifikat tanah dibahas sebagai alat bukti kuat, bukan sebagai akta yang perlu dikonversi menjadi tulisan bawah tangan. Tidak ada hubungan substantif dengan inti pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59841, + "completion_tokens": 5751 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c63c656b4efabc9c7e25bb787041eb6ae3b4c0c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_57_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.408, + "query": 1.93, + "relevance": 66.827, + "total": 179.228 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 102630, + "marked_chars": 102945 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak Eksepsi dari Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp292.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima\nratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2025, oleh\nkami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H.,M.H\ndan Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati\nNomor 57/Pdt.G/2025/PN Pti tanggal 24 Juli 2025, putusan tersebut diucapkan\npada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2025 dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,\ndengan dibantu oleh Sunarmi,S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri\nPati dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pada hari itu\njuga.\nHakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,\n Ttd.\nTtd.\nRetno Lastiani, S.H.,M.H.\nBudi Aryono, S.H.,M.H.\n Ttd.\nWira Indra Bangsa, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti\nTtd.\nSunarmi, S.H.,M.H.\n Halaman 35 dari hal 36 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus ka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102945, + "frame": "Penggugat [BAMBANG SUGIARTO] menggugat Tergugat [PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) – UlaMM Kantor Pati] terkait sengketa pembiayaan mikro yang melibatkan pembatalan akad kredit dan tuduhan perbuatan melawan hukum akibat pemberlakuan bunga. Penggugat meminta pengadilan menyatakan akad kredit tidak sah, perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, serta menetapkan kewajiban pembayaran outstanding yang dapat dicicil. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat namun menolak gugatan pokok Penggugat karena tidak terbukti.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 yang mengatur hubungan utang piutang.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01203/Plukaran atas nama Bambang Sugiarto untuk menjamin pelunasan pembiayaan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pencairan dana kredit dari Tergugat berdasarkan Tanda Terima Pencairan Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2017.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak telah menyetujui beberapa addendum perjanjian, termasuk Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 043/ULM-PATI/PK-RMR/V/22 tanggal 27 Mei 2022.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 telah disepakati oleh para pihak dengan ketentuan bunga konvensional sebesar 15,00% per tahun.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai isi Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023, 17 Juli 2023, dan 15 Agustus 2023.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pemberlakuan bunga 15,00% per tahun tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dan merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 tidak sah karena tidak dibuat secara Notariil/PPAT dan tidak diberikan penjelasan detail.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat cacat formil karena tidak menarik Notaris sebagai pihak dan gugatan kabur serta diajukan secara licik.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini sengketa antara Penggugat [BAMBANG SUGIARTO] dan Tergugat [PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) – UlaMM Kantor Pati] mengenai pembiayaan mikro berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01203/Plukaran. Penggugat menggugat dengan dalil bahwa pemberlakuan bunga 15,00% per tahun tidak sesuai ketentuan pemerintah, akad kredit tidak sah karena tidak dibuat secara notariil, serta Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pembatalan akad dan pengesahan pembayaran outstanding secara bertahap. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi cacat formil, gugatan kabur, dan licik, serta membela bahwa akad sah, bunga disepakati, dan Penggugat wanprestasi. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena dianggap masuk pokok perkara atau tidak beralasan, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa akad kredit dan addendumnya sah menurut hukum, bunga 15,00% per tahun telah disepakati para pihak, dan Penggugat terbukti tidak mampu membayar angsuran. Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa bunga tersebut melanggar hukum atau akad tidak sah, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini sengketa antara Penggugat [BAMBANG SUGIARTO] dan Tergugat [PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) – UlaMM Kantor Pati] mengenai pembiayaan mikro berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01203/Plukaran. Penggugat menggugat dengan dalil bahwa pemberlakuan bunga 15,00% per tahun tidak sesuai ketentuan pemerintah, akad kredit tidak sah karena tidak dibuat secara notariil, serta Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pembatalan akad dan pengesahan pembayaran outstanding secara bertahap. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi cacat formil, gugatan kabur, dan licik, serta membela bahwa akad sah, bunga disepakati, dan Penggugat wanprestasi. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena dianggap masuk pokok perkara atau tidak beralasan, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa akad kredit dan addendumnya sah menurut hukum, bunga 15,00% per tahun telah disepakati para pihak, dan Penggugat terbukti tidak mampu membayar angsuran. Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa bunga tersebut melanggar hukum atau akad tidak sah, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 yang mengatur hubungan utang piutang.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01203/Plukaran atas nama Bambang Sugiarto untuk menjamin pelunasan pembiayaan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pencairan dana kredit dari Tergugat berdasarkan Tanda Terima Pencairan Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2017.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak telah menyetujui beberapa addendum perjanjian, termasuk Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 043/ULM-PATI/PK-RMR/V/22 tanggal 27 Mei 2022.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 telah disepakati oleh para pihak dengan ketentuan bunga konvensional sebesar 15,00% per tahun.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai isi Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023, 17 Juli 2023, dan 15 Agustus 2023.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pemberlakuan bunga 15,00% per tahun tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dan merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 25 Oktober 2017 tidak sah karena tidak dibuat secara Notariil/PPAT dan tidak diberikan penjelasan detail.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat cacat formil karena tidak menarik Notaris sebagai pihak dan gugatan kabur serta diajukan secara licik.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan kredit dan bayar bunga 15% per tahun, tapi sekarang tidak bisa bayar angsuran lagi, apakah perjanjiannya sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32168, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (kurang umur). Pertanyaan awam tidak menyebutkan isu kecakapan hukum atau umur para pihak, sehingga pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan validitas perjanjian kredit berdasarkan fakta yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bunga keterlambatan (wanprestensi) yang berlaku jika tidak ada perjanjian khusus. Pertanyaan fokus pada sah/tidaknya perjanjian dan bunga yang sudah disepakati (15%), bukan pada bunga denda keterlambatan setelah wanprestensi terjadi. Isi pasal ini justru tidak berlaku jika ada perjanjian khusus (lex specialis), sehingga tidak menjadi dasar penilaian utama untuk pertanyaan 'apakah perjanjiannya sah'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal). Pertanyaan menanyakan apakah perjanjian kredit yang sudah ditandatangani itu 'sah'. Pasal ini adalah kerangka hukum utama untuk menilai keabsahan perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan. Pertanyaan awam tidak mengandung fakta atau dalil mengenai ketidakcakapan salah satu pihak (misalnya gila, di bawah pengampuan, atau belum dewasa), sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pertanyaan menanyakan sah/tidaknya perjanjian dan implikasinya terhadap kewajiban bayar bunga. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa perjanjian yang sah mengikat para pihak untuk mematuhi klausul bunga yang disepakati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam hanya menanyakan keabsahan perjanjian kredit, bukan menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Meskipun dalam putusan pasal ini dibahas untuk menolak dalil PMH, dalam konteks pertanyaan awam yang spesifik tentang 'sah tidaknya perjanjian', pasal ini bukan jawaban substantif utama dibandingkan Pasal 1320 dan 1338." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (batas waktu) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Pertanyaan awam tidak menanyakan tentang pembatalan perjanjian atau batas waktu pengajuan gugatan pembatalan, melainkan menanyakan status keabsahan perjanjian saat ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40611, + "completion_tokens": 1951 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd696a1f7ee36576762f191f5de4ef72361eb029 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.034, + "query": 4.181, + "relevance": 36.847, + "total": 119.087 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40745, + "marked_chars": 40853 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2009GB4N/5941/09/2020, tanggal 25\nSeptember 2020;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor PK2009GB4N/5941/09/2020, tanggal 25 September 2020;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh\nsisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp110.715.967,00 (seratus\nsepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh\nrupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung\nrenteng sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh\nAris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga\noleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat,\ntanpa dihadiri Tergugat.\n Panitera Pengganti,\n Hakim,\n Ttd Ttd \nDidiek Soelistyo, S.H.\nAris Dwihartoyo, S.H.\nHalaman 12 dari 13 halama Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40853, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Karaban menggugat Jumain atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp110.715.967,- atau pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut setelah Tergugat mengakui hutangnya namun tidak mampu membayar tepat waktu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman pokok sebesar Rp110.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp4.076.800,- setiap bulan mulai tanggal 25 Oktober 2020 selama 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 04231/Desa Karaban sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Agustus 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 14 September 2022, 21 September 2022, dan 5 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp110.715.967,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp95.395.056,- dan tunggakan bunga Rp15.320.911,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dalam persidangan namun memohon keringanan berupa tambahan waktu dan pengurangan bunga.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Karaban menggugat Jumain karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020 yang mengikat Tergugat untuk membayar pokok pinjaman Rp110.000.000,- dengan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat telah macet membayar angsuran sejak Agustus 2020 sehingga menumpuk tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp110.715.967,-, meskipun Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Dalam persidangan, Tergugat tidak membantah dalil gugatan dan mengakui hutangnya, namun hanya memohon keringanan waktu dan bunga. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, serta memerintahkan Tergugat membayar lunas sisa hutang atau melaksanakan lelang agunan untuk pelunasan hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Karaban menggugat Jumain karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020 yang mengikat Tergugat untuk membayar pokok pinjaman Rp110.000.000,- dengan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat telah macet membayar angsuran sejak Agustus 2020 sehingga menumpuk tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp110.715.967,-, meskipun Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Dalam persidangan, Tergugat tidak membantah dalil gugatan dan mengakui hutangnya, namun hanya memohon keringanan waktu dan bunga. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sehingga menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, serta memerintahkan Tergugat membayar lunas sisa hutang atau melaksanakan lelang agunan untuk pelunasan hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman pokok sebesar Rp110.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp4.076.800,- setiap bulan mulai tanggal 25 Oktober 2020 selama 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 04231/Desa Karaban sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Agustus 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 14 September 2022, 21 September 2022, dan 5 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp110.715.967,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp95.395.056,- dan tunggakan bunga Rp15.320.911,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dalam persidangan namun memohon keringanan berupa tambahan waktu dan pengurangan bunga.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi berhenti bayar sejak Agustus 2020, sekarang bank minta lunas hutang atau jual tanah jaminan saya, apa saya bisa minta keringanan waktu dan bunga?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19520, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (jaminan umum) atas seluruh harta debitur. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya terhadap proses eksekusi/lelang. Hal ini substantif menjawab pertanyaan tentang 'jual tanah jaminan' yang diajukan bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum dari wanprestasi, khususnya kewajiban membayar ganti rugi yang meliputi bunga. Ini substantif menjawab pertanyaan tentang 'bunga' dan dasar hukum tuntutan pelunasan hutang akibat tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk membatasi hak eksekusi langsung (parate eksekusi) karena jaminan tidak berstatus Hak Tanggungan, sehingga prosesnya harus mengikuti hukum acara perdata. Ini relevan dengan konteks hukum perjanjian yang mendasari sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19553, + "completion_tokens": 1319 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c16e1aae5a076b97a00c6da02209420bcc4a3a0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.401, + "query": 4.654, + "relevance": 13.805, + "total": 78.884 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24859, + "marked_chars": 24923 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, \nAkta Adendum I (satu) Pengakuan Hutang Nomor 50 tanggal 24 Maret 2022 \nyang dibuat dihadapan Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten \nPati; \n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada \nPenggugat sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah); \n5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar pelunasan pinjaman kepada \nPenggugat tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada \nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat yaitu tanah berikut bangunan yang \nterletak di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dimaksud \ndalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1921, seluas 188 m2, NIB. Ps. 126.D.I. \nPerumahan, atas nama Hartini, dengan batas-batas sebagai berikut: \nBatas Utara \n: tanah Riadji s11.5287/I/88 \nBatas Selatan \n: Jalan Desa \nBatas Barat \n: tanah Kasmin SU.5289/I/98 \nBatas Timur \n: tanah Ds. Winong dan S. Kayati \ndapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk \npelunasan hutang Para Tergugat; \n6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan \nini. \n7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini \nsecara tanggung renteng sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu \nrupiah); \n \nDemikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Dian \nHerminasari, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan \ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh \nHakim tersebut dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H. sebagai Panitera \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik In" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24923, + "frame": "PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT MITRA PATI MANDIRI (BPR) menggugat AGUNG SETIYANTO, INDAH ANGGRAINI, dan SUHARTINI atas wanprestasi dalam perikatan hutang piutang yang mengakibatkan kerugian finansial. Penggugat meminta pernyataan hutang, pengakuan wanprestasi, pembayaran pokok dan bunga, serta pelaksanaan hak jaminan berupa tanah melalui pelelangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui telah melakukan perikatan hutang piutang dengan Penggugat dan menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dalam Akta Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar Rp240.000.000,00 sebagai bagian dari kerugian.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar adalah Rp230.000.000,00 yang terdiri dari pokok Rp200.000.000,00 dan bunga Rp30.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta milik Para Tergugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1921 dijadikan jaminan yang dapat dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT MITRA PATI MANDIRI (BPR) terhadap AGUNG SETIYANTO, INDAH ANGGRAINI, dan SUHARTINI. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah berhutang sebesar Rp200.000.000,00 berdasarkan pengakuan mereka di persidangan dan telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Gugatan untuk membayar denda ditolak karena tidak memenuhi kriteria biaya atau kerugian nyata, namun gugatan untuk pembayaran pokok dan bunga dikabulkan sebagian dengan total kewajiban sebesar Rp230.000.000,00. Selain itu, hakim mengizinkan pelaksanaan hak jaminan berupa tanah milik Para Tergugat melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang tersebut jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT MITRA PATI MANDIRI (BPR) terhadap AGUNG SETIYANTO, INDAH ANGGRAINI, dan SUHARTINI. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah berhutang sebesar Rp200.000.000,00 berdasarkan pengakuan mereka di persidangan dan telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Gugatan untuk membayar denda ditolak karena tidak memenuhi kriteria biaya atau kerugian nyata, namun gugatan untuk pembayaran pokok dan bunga dikabulkan sebagian dengan total kewajiban sebesar Rp230.000.000,00. Selain itu, hakim mengizinkan pelaksanaan hak jaminan berupa tanah milik Para Tergugat melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang tersebut jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui telah melakukan perikatan hutang piutang dengan Penggugat dan menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian dalam Akta Pengakuan Hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar Rp240.000.000,00 sebagai bagian dari kerugian.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar adalah Rp230.000.000,00 yang terdiri dari pokok Rp200.000.000,00 dan bunga Rp30.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta milik Para Tergugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1921 dijadikan jaminan yang dapat dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank tapi berhenti bayar angsuran, apakah tanah saya bisa dilelang untuk lunasi hutang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13126, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks pertanyaan tentang hutang yang tidak dibayar, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pelunasan hutang beserta bunga/denda, yang merupakan prasyarat sebelum hak eksekusi atas jaminan (tanah) dapat ditegakkan. Putusan juga menguji apakah denda yang dituntut memenuhi unsur 'kerugian' dalam pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12991, + "completion_tokens": 942 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4cd925d683f5e26ecd2ddcd647a3f7c802ba4a22 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.106, + "query": 2.382, + "relevance": 63.39, + "total": 128.908 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39108, + "marked_chars": 39252 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.GS/2025/PN. Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak\nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Akta Perjanjian Kredit Nomor 255 tanggal 17 Juli 2024; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Akta Perjanjian Kredit Nomor 255 tanggal 17 Juli 2024; \n5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi sisa hutang pokok yaitu\nsebesar Rp. 193.010.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta sepuluh\nribu rupiah) segera dan seketika lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak\nputusan ini diucapkan yang apabila tidak dibayar, dengan ketentuan\napabila Tergugat " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39252, + "frame": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa menggugat Pujiharti dan Ahmad Zaenal Arifin atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran tunggakan, serta mengizinkan pelelangan agunan untuk pelunasan hutang. Perkara ini diputus secara verstek karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 255 tanggal 17 Juli 2024 dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai jaminan pelunasan hutang kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah selama masa kredit berjalan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat ditetapkan sebesar Rp. 243.527.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan kewajiban Para Tergugat untuk melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp. 193.010.000,-.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap Pujiharti dan Ahmad Zaenal Arifin dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang ditandatangani pada 17 Juli 2024. Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- dengan agunan berupa sertifikat hak milik tanah dan bangunan, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selama dua bulan berturut-turut. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun tidak diindahkan, sehingga menuntut pembayaran total tunggakan sebesar Rp. 243.527.000,- serta izin untuk melelang agunan jika putusan tidak ditaati. Dalam persidangan verstek, Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Namun, hakim hanya mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 193.010.000,-, sementara tuntutan terkait bunga dan denda serta pengabulan seluruhnya ditolak. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap Pujiharti dan Ahmad Zaenal Arifin dengan dalih wanprestasi atas perjanjian kredit yang ditandatangani pada 17 Juli 2024. Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- dengan agunan berupa sertifikat hak milik tanah dan bangunan, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selama dua bulan berturut-turut. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun tidak diindahkan, sehingga menuntut pembayaran total tunggakan sebesar Rp. 243.527.000,- serta izin untuk melelang agunan jika putusan tidak ditaati. Dalam persidangan verstek, Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Namun, hakim hanya mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 193.010.000,-, sementara tuntutan terkait bunga dan denda serta pengabulan seluruhnya ditolak. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 255 tanggal 17 Juli 2024 dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai jaminan pelunasan hutang kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah selama masa kredit berjalan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat ditetapkan sebesar Rp. 243.527.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga, dan denda.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan kewajiban Para Tergugat untuk melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp. 193.010.000,-.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan pinjaman bank tapi masih ditagih sisa hutang dan diminta jual tanah jaminan, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19148, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum terkait umur serta perkawinan. Pertanyaan awam mengenai wanprestasi pinjaman bank dan eksekusi jaminan tidak menyentuh isu kecakapan subjek hukum atau status umur para pihak. Meskipun pasal ini dikutip dalam pertimbangan putusan, hal tersebut hanya sebagai bagian dari penjelasan umum syarat subjektif perjanjian (Pasal 1320) dan tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab mengapa debitur yang sudah bayar tetap ditagih atau mengapa jaminan bisa dilelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa seluruh harta milik debitur (bergerak dan tidak bergerak) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Ini adalah dasar hukum substantif yang menjawab bagian pertanyaan 'diminta jual tanah jaminan'. Pasal ini menjelaskan prinsip *general pledge* (jaminan umum) di mana harta debitur dapat dieksekusi untuk melunasi hutang jika terjadi wanprestasi, yang merupakan inti dari sengketa kredit tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memvaliditas Akta Perjanjian Kredit sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan debitur. Validitas perjanjian ini adalah prasyarat mutlak untuk menentukan adanya kewajiban membayar dan akibat hukum wanprestasi. Tanpa dasar sah perjanjian ini, tidak ada kewajiban hutang yang dapat ditagih atau jaminan yang dieksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Pertanyaan awam tidak mengandung fakta atau dalil mengenai ketidakcakapan salah satu pihak dalam membuat perjanjian kredit. Kutipan pasal ini dalam putusan hanya bersifat deskriptif dalam rangka menguraikan syarat subjektif perjanjian secara umum, bukan sebagai isu sengketa yang menentukan jawaban atas pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (seperti penipuan atau paksaan). Pertanyaan awam berkaitan dengan wanprestasi (tidak bayar/tagihan) dan eksekusi jaminan, bukan mengenai pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Tidak ada fakta dalam pertanyaan maupun putusan yang menunjukkan adanya upaya pembatalan perjanjian atau isu cacat kehendak yang sedang diperdebatkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18475, + "completion_tokens": 1453 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7f5cb640f6d1c81ec12638e5f9d4adb85f3d142 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.68, + "query": 3.095, + "relevance": 33.223, + "total": 121.028 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40745, + "marked_chars": 40853 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2009GB4N/5941/09/2020, tanggal 25\nSeptember 2020;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor PK2009GB4N/5941/09/2020, tanggal 25 September 2020;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh\nsisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp110.715.967,00 (seratus\nsepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh\nrupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung\nrenteng sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh\nAris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga\noleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat,\ntanpa dihadiri Tergugat.\n Panitera Pengganti,\n Hakim,\n Ttd Ttd \nDidiek Soelistyo, S.H.\nAris Dwihartoyo, S.H.\nHalaman 12 dari 13 halama Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40853, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Karaban menggugat Jumain atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp110.715.967,- atau pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut setelah Tergugat mengakui hutangnya namun tidak mampu membayar tepat waktu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp110.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp4.076.800,- setiap bulan mulai tanggal 25 Oktober 2020 selama 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 04231/Desa Karaban sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Agustus 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 14 September 2022, 21 September 2022, dan 5 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp110.715.967,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp95.395.056,- dan tunggakan bunga Rp15.320.911,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dalam persidangan namun memohon keringanan berupa tambahan waktu dan pengurangan bunga.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Karaban menggugat Jumain karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran sejak Agustus 2020, sehingga menimbulkan sisa hutang sebesar Rp110.715.967,- yang terdiri dari pokok dan bunga. Sebagai jaminan, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis namun mengakui adanya hutang tersebut, meskipun ia memohon keringanan berupa perpanjangan tempo dan pengurangan bunga. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta memerintahkan Tergugat membayar lunas sisa hutang atau melaksanakan lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Karaban menggugat Jumain karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran sejak Agustus 2020, sehingga menimbulkan sisa hutang sebesar Rp110.715.967,- yang terdiri dari pokok dan bunga. Sebagai jaminan, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis namun mengakui adanya hutang tersebut, meskipun ia memohon keringanan berupa perpanjangan tempo dan pengurangan bunga. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Pengadilan menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta memerintahkan Tergugat membayar lunas sisa hutang atau melaksanakan lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp110.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 September 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp4.076.800,- setiap bulan mulai tanggal 25 Oktober 2020 selama 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 04231/Desa Karaban sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Agustus 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 14 September 2022, 21 September 2022, dan 5 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat sampai dengan posisi tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp110.715.967,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp95.395.056,- dan tunggakan bunga Rp15.320.911,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dalam persidangan namun memohon keringanan berupa tambahan waktu dan pengurangan bunga.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit bank tapi telat, sekarang bank minta lunas semua hutang atau jual tanah jaminan saya, boleh minta perpanjangan waktu saja?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19520, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (jaminan umum) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status jaminan tanah sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan) dan konsekuensinya sebagai kreditur konkuren, yang menjadi dasar hukum bagi bank untuk menuntut pelunasan dan eksekusi jaminan tersebut melalui lelang jika wanprestasi terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum hakim untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran tunggakan hutang pokok serta bunga, yang merupakan inti dari tuntutan bank untuk melunasi hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat para pihak sah mengikat, namun pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara perdata karena tidak memenuhi syarat Hak Tanggungan, sehingga menjadi kerangka analisis hukum untuk menjawab apakah bank boleh langsung menjual jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19581, + "completion_tokens": 1396 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.P_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.P_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96bd0f5c261d7cc6ff6043edc29a7eb5d0dc98d5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.P_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,179 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_58_Pdt.P_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 56.997, + "query": 3.329, + "relevance": 49.033, + "total": 109.381 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27503, + "marked_chars": 27584 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27584, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Pati terkait tiga anak kandungnya yang masih di bawah umur setelah kematian suami Pemohon. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk mewakili anak-anaknya dalam perbuatan hukum, khususnya terkait pembagian harta warisan. Permohonan ini diajukan karena anak-anak Pemohon belum cukup umur untuk mengurus kepentingan hukum mereka sendiri.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Kukuh Wahyu Santosa pada tanggal 13 November 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu ANAK PEMOHON I, ANAK PEMOHON II, dan ANAK PEMOHON III.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon masih berada di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang belum cukup umur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan segala perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang belum dicabut kekuasaannya berhak mewakili kepentingan hukum anak-anaknya di dalam dan di luar pengadilan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali karena anak-anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Pati terkait tiga anak kandungnya yang masih di bawah umur setelah kematian suami Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa karena anak-anaknya belum cukup umur, ia perlu ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk mewakili mereka dalam perbuatan hukum, khususnya terkait pembagian harta warisan dari keluarga suami. Pengadilan Negeri Pati memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang belum dicabut kekuasaannya berhak mewakili kepentingan hukum anak-anaknya di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan. Namun, hakim menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali karena anak-anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga amar putusan hanya mengabulkan permohonan untuk memberikan izin perwakilan hukum tanpa status kepelatihan wali." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Pati terkait tiga anak kandungnya yang masih di bawah umur setelah kematian suami Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa karena anak-anaknya belum cukup umur, ia perlu ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk mewakili mereka dalam perbuatan hukum, khususnya terkait pembagian harta warisan dari keluarga suami. Pengadilan Negeri Pati memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang belum dicabut kekuasaannya berhak mewakili kepentingan hukum anak-anaknya di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan. Namun, hakim menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali karena anak-anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga amar putusan hanya mengabulkan permohonan untuk memberikan izin perwakilan hukum tanpa status kepelatihan wali.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Kukuh Wahyu Santosa pada tanggal 13 November 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu ANAK PEMOHON I, ANAK PEMOHON II, dan ANAK PEMOHON III.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon masih berada di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang belum cukup umur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan segala perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang belum dicabut kekuasaannya berhak mewakili kepentingan hukum anak-anaknya di dalam dan di luar pengadilan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali karena anak-anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan anak-anak saya masih kecil, apakah saya harus ditetapkan sebagai wali agar bisa mengurus warisan mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12660, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status hukum anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang menjadi dasar sengketa mengenai siapa yang berhak mewakili mereka dalam perbuatan hukum (warisan). Meskipun UU Perkawinan lebih spesifik, KUHPerdata tetap menjadi kerangka hukum substantif yang dipakai hakim untuk menilai kapasitas hukum subjek hukum dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian/perikatan, termasuk syarat 'kecakapan'. Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar hukum mengapa anak-anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri (karena tidak cakap), sehingga diperlukan perwakilan. Ini adalah teori hukum substantif yang diuji untuk menjawab pertanyaan apakah anak-anak bisa mengurus warisan sendiri atau butuh wakil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip umum bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan kecuali dinyatakan tidak cakap. Hakim menggunakan prinsip ini untuk menegaskan bahwa anak-anak Pemohon secara hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga memerlukan perwakilan sah (orang tua) untuk mengurus warisan. Ini adalah unsur substantif dalam analisis hukum perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyebutkan 'anak yang belum dewasa' sebagai orang yang tidak cakap membuat persetujuan. Hakim mengutip pasal ini secara langsung untuk membuktikan bahwa anak-anak Pemohon (yang masih di bawah umur) tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili diri mereka sendiri dalam pembagian warisan, sehingga menjawab pertanyaan awam tentang kebutuhan perwakilan/wali." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13425, + "completion_tokens": 1190 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3c443a43fc7dfcf8b7e45c38c0dbb27fc7f5ddc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 5, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.334, + "query": 4.46, + "relevance": 13.614, + "total": 119.426 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 12908, + "marked_chars": 12948 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan para Tergugat tersebut di \natas untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati tersebut; \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsebesar \nRp. 151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah). \nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami \nErni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, \nPutusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk \numum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Didiek Soelistyo, S.H., sebagai \nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Kuasa \nPenggugat dan Tergugat I dan Tergugat II; \n \nPanitera Pengganti \n \n \n \nHakim \n \n Ttd Ttd \n \n Didiek Soelistyo, S.H. \n \n Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. \n \n \n \n \nPerincian biaya : \n1. Biaya Pendaftaran ................... : Rp. 30.000,00; \n2. Biaya Pemberkasan/ATK ........ : Rp. 50.000,00; \n3. Biaya kirim surat tercatat ........ : Rp. 21 000,00; \n4. PNPB .......................................... : Rp. 30.000,00; \n5. Materai ........................................ \n6. Redaksi……………………… \n: \n: \nRp. 10.000,00 \nRp. 10.000,00 \n Jumlah………………………… \n: Rp.151.000,00; \n ( Seratus lima puluh satu ribu rupiah ); \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pe" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 12948, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk mengajukan gugatan sederhana terhadap Sri Asmonah dan Solekan terkait penyelesaian tunggakan pinjaman macet. Para pihak mencapai perdamaian di persidangan untuk menyelesaikan utang tersebut melalui skema pembayaran bertahap dan keringanan bunga. Pengadilan mengabulkan perdamaian tersebut dengan memerintahkan para pihak menepati persetujuan yang telah dimufakati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dan Sri Asmonah serta Solekan mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman macat atas nama Pihak Kedua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Kedua mengakui berhutang pada Pihak Pertama dengan posisi tunggakan pinjaman pokok dan bunga s/d Tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp. 83.810.870,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tunggakan tersebut berasal dari Fasilitas Kredit KUPEDES dengan nomor rekening 5959-01-018864-10-9, plafond pinjaman Rp. 75.000.000,-, dan baki debet Rp. 71.059.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Kedua bersedia menyelesaikan pinjaman dengan melakukan pembayaran tunggakan di Kantor BRI Unit Pekalongan melalui dua pilihan cara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu pilihan penyelesaian adalah permohonan keringanan bunga maksimal 100% sebesar Rp. 12.751.870,- dengan sisa pokok pinjaman Rp. 31.059.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban pokok dan bunga diselesaikan dengan cara dibayarkan selama 3 bulan yaitu Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2023 tanpa keringanan bunga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran bulan Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pokok pinjaman.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran bulan Juli 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pokok pinjaman.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 23.810.870,- yang terdiri dari pokok pinjaman Rp. 11.059.000,- dan bunga pinjaman Rp. 12.751.870,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Pertama akan mengusulkan permohonan Pihak Kedua kepada Pejabat BRI yang berwenang untuk memutus sesuai ketentuan yang berlaku.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Persetujuan perdamaian baru berlaku apabila telah mendapat putusan pejabat yang berwenang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tunggakan atau pembayaran yang telah ditetapkan selama 1 kali, kesepakatan batal dan kembali ke perjanjian semula.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian dan menyatakan akan memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perdamaian tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk menggugat Sri Asmonah dan Solekan terkait penyelesaian tunggakan pinjaman macet. Dalam persidangan, para pihak mencapai kesepakatan perdamaian di mana Pihak Kedua mengakui utang sebesar Rp. 83.810.870,- yang terdiri dari pokok dan bunga dari Fasilitas Kredit KUPEDES. Kesepakatan tersebut mengatur pembayaran tunggakan melalui skema keringanan bunga atau pembayaran pokok bertahap selama tiga bulan (Juni, Juli, Agustus 2023) dengan ketentuan bahwa kesepakatan batal jika terjadi wanprestasi. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan perdamaian tersebut dengan memerintahkan para pihak untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk menggugat Sri Asmonah dan Solekan terkait penyelesaian tunggakan pinjaman macet. Dalam persidangan, para pihak mencapai kesepakatan perdamaian di mana Pihak Kedua mengakui utang sebesar Rp. 83.810.870,- yang terdiri dari pokok dan bunga dari Fasilitas Kredit KUPEDES. Kesepakatan tersebut mengatur pembayaran tunggakan melalui skema keringanan bunga atau pembayaran pokok bertahap selama tiga bulan (Juni, Juli, Agustus 2023) dengan ketentuan bahwa kesepakatan batal jika terjadi wanprestasi. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan perdamaian tersebut dengan memerintahkan para pihak untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati.", + "facts": [ + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dan Sri Asmonah serta Solekan mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman macat atas nama Pihak Kedua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Kedua mengakui berhutang pada Pihak Pertama dengan posisi tunggakan pinjaman pokok dan bunga s/d Tanggal 05 Mei 2023 sebesar Rp. 83.810.870,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tunggakan tersebut berasal dari Fasilitas Kredit KUPEDES dengan nomor rekening 5959-01-018864-10-9, plafond pinjaman Rp. 75.000.000,-, dan baki debet Rp. 71.059.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Kedua bersedia menyelesaikan pinjaman dengan melakukan pembayaran tunggakan di Kantor BRI Unit Pekalongan melalui dua pilihan cara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu pilihan penyelesaian adalah permohonan keringanan bunga maksimal 100% sebesar Rp. 12.751.870,- dengan sisa pokok pinjaman Rp. 31.059.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban pokok dan bunga diselesaikan dengan cara dibayarkan selama 3 bulan yaitu Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2023 tanpa keringanan bunga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran bulan Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pokok pinjaman.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran bulan Juli 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pokok pinjaman.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 23.810.870,- yang terdiri dari pokok pinjaman Rp. 11.059.000,- dan bunga pinjaman Rp. 12.751.870,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Pertama akan mengusulkan permohonan Pihak Kedua kepada Pejabat BRI yang berwenang untuk memutus sesuai ketentuan yang berlaku.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Persetujuan perdamaian baru berlaku apabila telah mendapat putusan pejabat yang berwenang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tunggakan atau pembayaran yang telah ditetapkan selama 1 kali, kesepakatan batal dan kembali ke perjanjian semula.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian dan menyatakan akan memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perdamaian tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang bank sesuai janji, tapi kenapa kesepakatan batal kalau telat bayar sekali saja?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12908, + "candidates": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara langsung menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pembatalan perjanjian akibat wanprestasi. Teks pasal menjelaskan prinsip umum bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus dimintakan kepada Pengadilan (tidak otomatis batal), namun klausul dalam akta perdamaian di perkara ini secara eksplisit 'mengesampingkan Pasal 1266' untuk membuat perjanjian batal demi hukum jika ada satu kali keterlambatan. Pemahaman Pasal 1266 diperlukan untuk menjelaskan mengapa klausul 'batal otomatis' tersebut sah dan bagaimana ia mengubah aturan umum pembatalan perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10291, + "completion_tokens": 1339 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abde56221fca3fa24d4f2f000d62d9878c176b9d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 52.785, + "query": 3.296, + "relevance": 14.785, + "total": 70.885 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28484, + "marked_chars": 28583 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan \n gugatan Penggugat\nsebagian ;\n2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi/cidera janji;\n3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya\nberupa tunggakan sebesar Rp. 396.028.000,- kepada Penggugat secara\ntunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini\nHal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ndiucapkan, dan apabila para tergugat tidak membayar hutang tersebut\nkepada penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta\n(agunan) milik Tergugat dilakukan lelang untuk melunasi hutang tersebut ;\n4. Menolak gugatan untuk selebihnya ;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh\nNUNY DEFIARY, S.H.,sebagai Hakim, pada Pengad" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28583, + "frame": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa menggugat Sukartini dan Kasmijan atas wanprestasi dalam perjanjian kredit sebesar Rp350.000.000,- yang tidak dilunasi sesuai jadwal. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran tunggakan pokok, bunga, dan denda sebesar Rp396.028.000,-, serta mengizinkan lelang agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp350.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan dan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp10.616.667,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 merek Mitsubishi Xpander atas nama Sukartini dan sebidang tanah serta bangunan atas nama Sukartini.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sehingga dinyatakan wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta agunan Para Tergugat.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Juwana Artha Sentosa terhadap Sukartini dan Kasmijan terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp350.000.000,- dengan jaminan kendaraan bermotor dan tanah, namun gagal melunasi angsuran sesuai jadwal meskipun telah menerima surat peringatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar tunggakan sebesar Rp396.028.000,- serta mengizinkan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena Hakim menilai hal tersebut belum mendesak. Gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. BPR Juwana Artha Sentosa terhadap Sukartini dan Kasmijan terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp350.000.000,- dengan jaminan kendaraan bermotor dan tanah, namun gagal melunasi angsuran sesuai jadwal meskipun telah menerima surat peringatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar tunggakan sebesar Rp396.028.000,- serta mengizinkan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena Hakim menilai hal tersebut belum mendesak. Gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp350.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan dan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp10.616.667,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa satu unit kendaraan bermotor roda 4 merek Mitsubishi Xpander atas nama Sukartini dan sebidang tanah serta bangunan atas nama Sukartini.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sehingga dinyatakan wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta agunan Para Tergugat.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dapat pinjaman dari bank dengan jaminan mobil dan tanah, tapi saya berhenti bayar angsuran dan sudah diperingati tiga kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7342, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta kekayaan debitur (baik bergerak seperti mobil maupun tidak bergerak seperti tanah) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi keberadaan jaminan (agunan) yang disengketakan dalam pertanyaan, di mana kreditur berhak menuntut pelunasan dari harta tersebut akibat wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12933, + "completion_tokens": 782 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ed2cbaea5ab91d01991ac26c612dc066789f5e4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_59_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.052, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 57.851, + "query": 10.689, + "relevance": 11.792, + "total": 80.383 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 19857, + "marked_chars": 19921 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat\nuntuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disetujui\ntersebut;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp635.500,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami,\nBudi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H.,M.H. dan\nPronggo Joyonegara,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para\nHakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H.,\nM.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim-Hakim Anggota, \n Hakim Ketua,\nTtd.\n Ttd.\nDian Herminasari, S.H., M.H.\n Budi Aryono, S.H., M.H.\n Ttd.\nPronggo Joyonegara,S.H. \nPanitera Pengganti\nHalaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 19921, + "frame": "Pengugat mengajukan gugatan perdata terhadap Jaksa Agung RI dan pejabat Kejaksaan terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam penanganan perkara pidana, dengan tuntutan agar perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum dan meminta maaf serta ganti rugi. Sengketa ini berakhir melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian, sehingga gugatan dicabut dan perkara diselesaikan tanpa pemeriksaan pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengugat menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2023 melalui seorang napi di Rutan Pati.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendapat panggilan sidang dari Jaksa Penuntut Umum melalui pengumuman pengeras suara Rutan Pati pada tanggal 26 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjelaskan bahwa penyerahan Surat Dakwaan dan pemberitahuan hari sidang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan bahwa biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pihak sepakat melakukan perdamaian dan mengakhiri perkara setelah Penggugat memperoleh pemahaman atas penjelasan yang disampaikan Para Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencabut gugatan terhadap Turut Tergugat II karena telah terjadi kesepakatan perdamaian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat menggugat Para Tergugat yang merupakan pejabat Kejaksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait dengan prosedur penerimaan Surat Dakwaan dan panggilan sidang dalam perkara pidana yang menyangkut dirinya. Pengugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, permintaan maaf tertulis, pemberian bantuan sosial, uang paksa, dan pembayaran biaya perkara. Namun, melalui proses mediasi, Para Pihak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Penggugat menyatakan menerima penjelasan Para Tergugat mengenai pelaksanaan tugas hukum dan ketentuan biaya perkara, sehingga gugatan dicabut dan perkara diakhiri dengan perdamaian. Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut dan menetapkan Penggugat menanggung seluruh biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat menggugat Para Tergugat yang merupakan pejabat Kejaksaan atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait dengan prosedur penerimaan Surat Dakwaan dan panggilan sidang dalam perkara pidana yang menyangkut dirinya. Pengugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, permintaan maaf tertulis, pemberian bantuan sosial, uang paksa, dan pembayaran biaya perkara. Namun, melalui proses mediasi, Para Pihak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Penggugat menyatakan menerima penjelasan Para Tergugat mengenai pelaksanaan tugas hukum dan ketentuan biaya perkara, sehingga gugatan dicabut dan perkara diakhiri dengan perdamaian. Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut dan menetapkan Penggugat menanggung seluruh biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengugat menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2023 melalui seorang napi di Rutan Pati.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendapat panggilan sidang dari Jaksa Penuntut Umum melalui pengumuman pengeras suara Rutan Pati pada tanggal 26 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjelaskan bahwa penyerahan Surat Dakwaan dan pemberitahuan hari sidang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan bahwa biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pihak sepakat melakukan perdamaian dan mengakhiri perkara setelah Penggugat memperoleh pemahaman atas penjelasan yang disampaikan Para Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencabut gugatan terhadap Turut Tergugat II karena telah terjadi kesepakatan perdamaian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Pati mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya harus bayar biaya perkara setelah sepakat damai dan paham penjelasan jaksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19857, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (perbuatan melawan hukum), yang memang menjadi dalil awal Penggugat. Namun, pertanyaan spesifik mengenai 'kenapa harus bayar biaya perkara' adalah masalah prosedural dan administratif yang diatur oleh peraturan peradilan (seperti Perma dan HIR/RW), bukan oleh substansi Pasal 1365. Dalam putusan, biaya perkara dibebankan berdasarkan ketentuan biaya perkara, bukan sebagai akibat hukum dari Pasal 1365 yang akhirnya tidak terbukti atau digugurkan melalui perdamaian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13702, + "completion_tokens": 825 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5949cde60bf0dc2b7522359f02e83bbc4494a28 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,211 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.359, + "query": 3.21, + "relevance": 69.433, + "total": 174.05 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 59906, + "marked_chars": 60068 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. \nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; \n2. \nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak \nSurat Pengakuan Hutang Nomor: 85158135/5938/4/19 tanggal 27 April 2019; \n3. \nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak \nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: \n85158135/5938/4/19 tanggal 27 April 2019; \n4. \nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat \nsebesar Rp. 224.465.679,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan \nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah \nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para \nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah \nberikut bangunan yang terletak di Desa Kedalingan, Kecamatan Tambakromo, \nKabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 138 / Desa Kedalingan, \nKecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati atas nama Wakiyati Rustamaji, \ndengan luas 860 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1540/V/96 tanggal 23/09/1996, \nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan \nLelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 60068, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan menggugat Muhammad Abdul Rochim, Wilia Musyarofah, dan Wakiyati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000 yang dijamin dengan sertifikat tanah SHM No. 138. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 224.465.679, serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian dan wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan, namun menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 April 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 6.466.700 selambat-lambatnya tanggal 27.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 138 atas nama Wakiyati Rustamaji sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sejak bulan Mei 2022.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui adanya hutang kepada Penggugat namun belum bisa membayarnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat yang belum dibayar sebesar Rp 224.465.679 terdiri dari sisa pokok dan bunga berjalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan menggugat Muhammad Abdul Rochim, Wilia Musyarofah, dan Wakiyati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000 yang diikat melalui Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 April 2019. Para Tergugat telah menerima pencairan kredit tersebut dan menyerahkan sertifikat SHM No. 138 atas nama Wakiyati Rustamaji sebagai agunan, serta menandatangani surat kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran sejak Mei 2022 meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui adanya hutang namun menyatakan belum mampu membayar, sedangkan Tergugat II dan III tidak mengajukan jawaban. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 224.465.679 secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak mengajukannya selama pemeriksaan, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan menggugat Muhammad Abdul Rochim, Wilia Musyarofah, dan Wakiyati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp 250.000.000 yang diikat melalui Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 April 2019. Para Tergugat telah menerima pencairan kredit tersebut dan menyerahkan sertifikat SHM No. 138 atas nama Wakiyati Rustamaji sebagai agunan, serta menandatangani surat kuasa untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran sejak Mei 2022 meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Tergugat I mengakui adanya hutang namun menyatakan belum mampu membayar, sedangkan Tergugat II dan III tidak mengajukan jawaban. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 224.465.679 secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak mengajukannya selama pemeriksaan, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 April 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 6.466.700 selambat-lambatnya tanggal 27.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 138 atas nama Wakiyati Rustamaji sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sejak bulan Mei 2022.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui adanya hutang kepada Penggugat namun belum bisa membayarnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat yang belum dibayar sebesar Rp 224.465.679 terdiri dari sisa pokok dan bunga berjalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran sejak beberapa tahun lalu dan belum bisa melunasi sisa hutangnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25992, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pinjaman dan kewajiban membayar angsuran, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa kewajiban debitur adalah 'memberikan sesuatu' (membayar uang). Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (wanprestasi) debitur, baik karena surat perintah/peringatan maupun karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Ini sangat relevan dengan fakta pertanyaan di mana debitur 'berhenti bayar angsuran' dan 'belum bisa melunasi', yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi dalam perkara pinjaman." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Ini relevan karena pertanyaan menanyakan konsekuensi dari ketidakmampuan melunasi hutang, yang mencakup kewajiban membayar sisa hutang beserta bunga/denda sesuai putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena untuk menentukan apakah perjanjian pinjaman dan jaminan tersebut sah mengikat (sehingga debitur wajib membayar), hakim harus memeriksa apakah syarat-syarat dalam pasal ini terpenuhi. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk memvaliditas Surat Pengakuan Hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kebolehan perjanjian bunga dalam peminjaman uang. Relevan karena pertanyaan melibatkan pinjaman bank dengan angsuran yang mencakup bunga. Putusan mengutip pasal ini untuk membenarkan adanya perjanjian bunga dalam kredit tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis. Relevan karena dalam sengketa pinjaman, pembuktian besaran bunga yang harus dibayar (sisa hutang) bergantung pada apakah perjanjiannya tertulis. Putusan menggunakan pasal ini untuk memastikan bunga yang ditagih sah secara formal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26053, + "completion_tokens": 1749 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..15655b10777a57f03f891923d936c08f05aa54ca --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_5_Pdt.G.S_2026_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.299, + "query": 7.49, + "relevance": 58.856, + "total": 144.698 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50656, + "marked_chars": 50818 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak\nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan\nPenyerahan Secara Fidusia Nomor 0403/2240028 tanggal 4 Maret 2024; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan\nSecara Fidusia Nomor 0403/2240028 tanggal 4 Maret 2024; \n5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi sisa hutang pokok yaitu\nsejumlah Rp77.802.851,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua\nribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) segera dan seketika lunas\npaling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;\n6. Menghukum Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat baik\nsecara sukarela maupun atas dasar Kekuatan Eksekutorial Akta\nJaminan Fidusia, objek jaminan fidusia, yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil\nMerk/Type : Toyota/Kijang Innova, tahun 2007, Warna : Silver metalik,\n Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2026/PN. Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50818, + "frame": "Penggugat, PT. Woori Finance Indonesia Tbk, menggugat Tergugat I (Irwan Santoso) dan Tergugat II (Aswinda Novi Aryani) atas wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia mobil Toyota Kijang Innova. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian sebesar Rp129.008.000,-, serta penyerahan objek jaminan fidusia untuk dilelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 0403/2240028 pada tanggal 4 Maret 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2007 dengan nomor rangka MHFXW42G072089070 dan nomor polisi K 1804 EU.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak angsuran ke-8 jatuh tempo pada tanggal 4 November 2024.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 11 November 2024, Surat Peringatan II pada tanggal 18 November 2024, dan Surat Peringatan III pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Tergugat I.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah tunggakan hutang yang didalilkan Penggugat adalah Rp162.626.000,- yang terdiri dari sisa pokok hutang, bunga harian berjalan, penalty, dan denda.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tuntutan bunga harian berjalan, penalty, dan denda tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia atas mobil Toyota Kijang Innova. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah gagal membayar angsuran sejak November 2024 dan telah melakukan berbagai upaya penagihan melalui surat peringatan dan somasi, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Penggugat menuntut pembayaran kerugian total Rp129.008.000,- serta penyerahan objek jaminan fidusia untuk dilelang. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Namun, Hakim menolak tuntutan bunga, penalty, dan denda karena dinilai tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan. Putusan akhir menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp77.802.851,- dalam waktu 7 hari, serta menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dilelang jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia atas mobil Toyota Kijang Innova. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah gagal membayar angsuran sejak November 2024 dan telah melakukan berbagai upaya penagihan melalui surat peringatan dan somasi, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Penggugat menuntut pembayaran kerugian total Rp129.008.000,- serta penyerahan objek jaminan fidusia untuk dilelang. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Namun, Hakim menolak tuntutan bunga, penalty, dan denda karena dinilai tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan. Putusan akhir menghukum Tergugat untuk melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp77.802.851,- dalam waktu 7 hari, serta menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dilelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 0403/2240028 pada tanggal 4 Maret 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2007 dengan nomor rangka MHFXW42G072089070 dan nomor polisi K 1804 EU.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak angsuran ke-8 jatuh tempo pada tanggal 4 November 2024.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 11 November 2024, Surat Peringatan II pada tanggal 18 November 2024, dan Surat Peringatan III pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Tergugat I.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah tunggakan hutang yang didalilkan Penggugat adalah Rp162.626.000,- yang terdiri dari sisa pokok hutang, bunga harian berjalan, penalty, dan denda.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tuntutan bunga harian berjalan, penalty, dan denda tidak beralasan menurut hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan mobil tapi masih ditagih bunga dan denda yang menurut hakim tidak masuk akal, apakah saya tetap harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22153, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum berdasarkan umur serta perkawinan. Pertanyaan awam berkaitan dengan sengketa wanprestasi, pembatalan bunga/denda, dan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tidak ada fakta, dalil, atau isu hukum dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang menyentuh masalah kecakapan subjek hukum atau status umur para pihak. Pasal ini hanya dikutip secara marginal dalam pertimbangan umum tentang syarat sah perjanjian (Pasal 1320) sebagai referensi teoretis, bukan sebagai dasar penyelesaian sengketa substantif mengenai pembayaran cicilan atau denda." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal). Dalam pertimbangan hukum, Hakim menggunakan Pasal 1320 untuk memverifikasi bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat. Karena wanprestasi dan konsekuensinya (termasuk tuntutan bunga/denda) hanya dapat terjadi jika ada perjanjian yang sah, maka Pasal 1320 menjadi kerangka hukum dasar yang menopang seluruh analisis sengketa. Tanpa ketetapan bahwa perjanjian memenuhi Pasal 1320, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi atau akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Sama seperti Pasal 330, isu kecakapan subjek hukum tidak menjadi sengketa dalam pertanyaan awam maupun fakta perkara. Pertanyaan berfokus pada substansi pembayaran cicilan, bunga, dan denda, bukan pada validitas perjanjian akibat cacat kehendak atau ketidakcakapan pihak. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perikatan karena cacat kehendak (kekeliruan, paksaan, penipuan). Pertanyaan awam tidak menuntut pembatalan perjanjian, melainkan menanyakan kewajiban membayar sisa utang, bunga, dan denda setelah putusan hakim. Tidak ada dalil pembatalan perjanjian dalam pertanyaan atau fakta perkara yang memerlukan pengujian batas waktu 5 tahun ini. Pasal ini tidak relevan dengan sengketa wanprestasi dan eksekusi jaminan fidusia." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23567, + "completion_tokens": 1536 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da4267b4dd14da3ad741e562318c3d5294c04a6d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 67, + "timings": { + "parse": 0.136, + "classify": 0.0, + "condense": 245.948, + "read": 113.277, + "query": 2.299, + "relevance": 20.436, + "total": 382.097 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 193619, + "marked_chars": 194213 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi Terlawan I dan II tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;\n2.\nMenghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai\nhari ini ditetapkan sejumlah Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);\nHalaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 60/Pdt.Bth/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 65\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025, oleh kami,\nMuhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H.\ndan Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut\npada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Amir El Hafidh, S.H. dan\nMuhammad Taofik, S.H." + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134978, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perlawanan Nomor 60/Pdt.Bth/2025/PN Pti antara Para Pelawan (Kusmani, Mashuri H, Rinto Wiratno, Tuti Rahayu, Suyatini, Giyarto, Masriah, Prawati Indyah, Murtini Endah) melawan Para Terlawan (Teguh Sayogo sebagai Ketua Umum Sinode GITJ, Edy Cahyono sebagai Sekretaris Umum Sinode GITJ) dan Turut Terlawan (Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati). [HAL 3-8] Para Pelawan dalilkan bahwa mereka membeli 24 kapling dari total 26 kapling yang terbentuk dari pemecahan SHM No. 181 luas 3545 m² atas nama Soedjito Bin Suryo Hatmodjo pada 11 Agustus 2004 melalui PPAT Sri Ariyani, S.H., dengan pembayaran lunas tunai dan cek legalitas di BPN yang menyatakan tanah bersih dari sengketa. [HAL 9-12] Para Pelawan mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang sah atas obyek sengketa seluas 2867 m² (tanah) dan 678 m² (jalan), serta menyatakan sertifikat asli No. 181 dikuasai oleh Pelawan I. [HAL 13-17] Kronologi menunjukkan adanya perkara sebelumnya No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt yang diajukan oleh Drs. Timotius Katrisno dan Adi Waluyo (pengurus GITJ saat itu) terhadap Soedjito, yang berakhir dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Kasasi MA No. 386 K/Pdt/2007) menyatakan Soedjito meminjam nama dan GITJ sebagai pemilik sah, serta memerintahkan pengosongan tanah. [HAL 18-22] Para Pelawan menyangkal putusan tersebut karena Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya lalai tidak mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang membuktikan tanah sudah dijual dan dikuasai fisik oleh Para Pelawan (terbukti dengan adanya bangunan rumah dan gudang). [HAL 23-28] Para Pelawan juga menyoroti penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 00181 luas 3465 m² atas nama Sinode GITJ pada 2018 berdasarkan laporan kehilangan Drs. Timotius Katrisno yang mereka anggap palsu karena Katrisno tidak pernah memegang sertifikat asli yang justru dikuasai Para Pelawan. [HAL 29-34] Para Pelawan memohon agar putusan perkara No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt beserta banding dan kasasinya dinyatakan batal demi hukum, sertifikat atas nama GITJ ditarik, jual beli dengan Soedjito dinyatakan sah, serta Para Terlawan disuruh menyerahkan obyek sengketa dan membayar uang paksa. [HAL 35-39] Para Terlawan membantah dengan eksepsi obscur libel, tidak berwenangnya PN Pati karena putusan MA sudah ingkar, gugatan lewat waktu, dan salah pihak (harusnya gugatan ke yayasan GITJ, bukan pengurus perorangan). [HAL 40-48] Para Terlawan dalilkan bahwa tanah tersebut merupakan milik yayasan GITJ sejak 1989 dengan Soedjito hanya sebagai pemegang nama sementara, dan selama ini dikuasai oleh GITJ. Para Terlawan memohon gugatan Para Pelawan ditolak seluruhnya. Para Pelawan mengajukan replik dan bukti-bukti surat (akta jual beli, sertifikat, putusan pengadilan) untuk masing-masing Pelawan I hingga VII, sementara Turut Terlawan tidak hadir." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 60735, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perlawanan Nomor 60/Pdt.Bth/2025/PN Pti antara Para Pelawan (Kusmani, Mashuri H, Rinto Wiratno, Tuti Rahayu, Suyatini, Giyarto, Masriah, Prawati Indyah, Murtini Endah) melawan Para Terlawan (Teguh Sayogo sebagai Ketua Umum Sinode GITJ, Edy Cahyono sebagai Sekretaris Umum Sinode GITJ) dan Turut Terlawan (Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati). [HAL 3-8] Para Pelawan dalilkan bahwa mereka membeli 24 kapling dari total 26 kapling yang terbentuk dari pemecahan SHM No. 181 luas 3545 m² atas nama Soedjito Bin Suryo Hatmodjo pada 11 Agustus 2004 melalui PPAT Sri Ariyani, S.H., dengan pembayaran lunas tunai dan cek legalitas di BPN yang menyatakan tanah bersih dari sengketa. [HAL 9-12] Para Pelawan mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang sah atas obyek sengketa seluas 2867 m² (tanah) dan 678 m² (jalan), serta menyatakan sertifikat asli No. 181 dikuasai oleh Pelawan I. [HAL 13-17] Kronologi menunjukkan adanya perkara sebelumnya No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt yang diajukan oleh Drs. Timotius Katrisno dan Adi Waluyo (pengurus GITJ saat itu) terhadap Soedjito, yang berakhir dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Kasasi MA No. 386 K/Pdt/2007) menyatakan Soedjito meminjam nama dan GITJ sebagai pemilik sah, serta memerintahkan pengosongan tanah. [HAL 18-22] Para Pelawan menyangkal putusan tersebut karena Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya lalai tidak mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang membuktikan tanah sudah dijual dan dikuasai fisik oleh Para Pelawan (terbukti dengan adanya bangunan rumah dan gudang). [HAL 23-28] Para Pelawan juga menyoroti penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 00181 luas 3465 m² atas nama Sinode GITJ pada 2018 berdasarkan laporan kehilangan Drs. Timotius Katrisno yang mereka anggap palsu karena Katrisno tidak pernah memegang sertifikat asli yang justru dikuasai Para Pelawan. [HAL 29-34] Para Pelawan memohon agar putusan perkara No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt beserta banding dan kasasinya dinyatakan batal demi hukum, sertifikat atas nama GITJ ditarik, jual beli dengan Soedjito dinyatakan sah, serta Para Terlawan disuruh menyerahkan obyek sengketa dan membayar uang paksa. [HAL 35-39] Para Terlawan membantah dengan eksepsi obscur libel, tidak berwenangnya PN Pati karena putusan MA sudah ingkar, gugatan lewat waktu, dan salah pihak (harusnya gugatan ke yayasan GITJ, bukan pengurus perorangan). [HAL 40-48] Para Terlawan dalilkan bahwa tanah tersebut merupakan milik yayasan GITJ sejak 1989 dengan Soedjito hanya sebagai pemegang nama sementara, dan selama ini dikuasai oleh GITJ. Para Terlawan memohon gugatan Para Pelawan ditolak seluruhnya. Para Pelawan mengajukan replik dan bukti-bukti surat (akta jual beli, sertifikat, putusan pengadilan) untuk masing-masing Pelawan I hingga VII, sementara Turut Terlawan tidak hadir. [HAL 48-50] Para Pelawan VIII (Prawati Indyah) dan IX (Murtini Endah) mengajukan bukti surat berupa KTP, akta jual beli dengan Soedjito, serta permohonan surat ukur ke BPN Pati, yang diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang valid. [HAL 50-54] Para Pelawan mengajukan saksi Sri Aryani (Notaris) yang menyatakan jual beli dilakukan pada 11 Agustus 2004 setelah pengecekan di BPN tanpa keberatan, serta saksi Sapari (Kepala Desa Winong) yang membenarkan jual beli, adanya bangunan di tanah, dan eksekusi putusan sebelumnya. Ahli Dr. H. Umar Ma’ruf menjelaskan bahwa menurut hukum adat, jual beli tanah sah secara riil saat akad ditandatangani dengan unsur tunai, terang, dan riil, sehingga kepemilikan berpindah saat akta ditandatangani dan baliknama hanya formalitas; pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum jika prosedur PPAT dan pengecekan sengketa telah dilakukan. [HAL 54-57] Para Terlawan mengajukan bukti surat berupa SHM atas nama Sinode GITJ, surat pernyataan Lawrence M. Yoder, serta berbagai putusan pengadilan terkait sengketa tanah. Saksi Timotius Katrisno dan Kamanun Setyodiharjo (mantan pengurus GITJ) menyatakan tanah adalah milik gereja/YAKEM yang atasnamakan Soedjito sebagai pemegang nama sementara, dan gugatan GITJ terhadap Soedjito dimenangkan serta telah dieksekusi. [HAL 58-61] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Terlawan (obscur libel, tidak berwenang, lewat waktu, salah pihak) karena gugatan jelas, PN Pati berwenang memeriksa perlawanan pihak ketiga, gugatan bukan gugatan TUN sehingga tidak lewat waktu, dan Para Terlawan digugat dalam kapasitas pengurus Sinode GITJ. Majelis Hakim mengakui fakta bahwa Para Pelawan melakukan jual beli dengan Soedjito pada 11 Agustus 2004 melalui berbagai akta jual beli, dan bahwa gugatan GITJ terhadap Soedjito telah diputus dan dieksekusi pada 31 Juli 2009. [HAL 62-67] Majelis Hakim menetapkan pokok permasalahan adalah apakah terdapat kesalahan dalam pertimbangan putusan perkara sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa eksekusi putusan perkara sebelumnya (No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt) telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 195 dan 208 HIR serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014, gugatan perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan jika eksekusi belum selesai; jika eksekusi sudah selesai, upaya hukum yang tepat adalah gugatan biasa, bukan perlawanan. Selain itu, Para Pelawan telah memiliki putusan lain (No. 23/Pdt.G/2008/PN.Pt) yang menghukum Soedjito mengembalikan uang dan membayar ganti rugi, yang seharusnya mereka kejar. Karena syarat formal gugatan perlawanan tidak terpenuhi (eksekusi telah berjalan), Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp523.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perlawanan Nomor 60/Pdt.Bth/2025/PN Pti antara Para Pelawan (Kusmani, Mashuri H, Rinto Wiratno, Tuti Rahayu, Suyatini, Giyarto, Masriah, Prawati Indyah, Murtini Endah) melawan Para Terlawan (Teguh Sayogo sebagai Ketua Umum Sinode GITJ, Edy Cahyono sebagai Sekretaris Umum Sinode GITJ) dan Turut Terlawan (Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati). [HAL 3-8] Para Pelawan dalilkan bahwa mereka membeli 24 kapling dari total 26 kapling yang terbentuk dari pemecahan SHM No. 181 luas 3545 m² atas nama Soedjito Bin Suryo Hatmodjo pada 11 Agustus 2004 melalui PPAT Sri Ariyani, S.H., dengan pembayaran lunas tunai dan cek legalitas di BPN yang menyatakan tanah bersih dari sengketa. [HAL 9-12] Para Pelawan mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang sah atas obyek sengketa seluas 2867 m² (tanah) dan 678 m² (jalan), serta menyatakan sertifikat asli No. 181 dikuasai oleh Pelawan I. [HAL 13-17] Kronologi menunjukkan adanya perkara sebelumnya No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt yang diajukan oleh Drs. Timotius Katrisno dan Adi Waluyo (pengurus GITJ saat itu) terhadap Soedjito, yang berakhir dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Kasasi MA No. 386 K/Pdt/2007) menyatakan Soedjito meminjam nama dan GITJ sebagai pemilik sah, serta memerintahkan pengosongan tanah. [HAL 18-22] Para Pelawan menyangkal putusan tersebut karena Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya lalai tidak mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang membuktikan tanah sudah dijual dan dikuasai fisik oleh Para Pelawan (terbukti dengan adanya bangunan rumah dan gudang). [HAL 23-28] Para Pelawan juga menyoroti penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 00181 luas 3465 m² atas nama Sinode GITJ pada 2018 berdasarkan laporan kehilangan Drs. Timotius Katrisno yang mereka anggap palsu karena Katrisno tidak pernah memegang sertifikat asli yang justru dikuasai Para Pelawan. [HAL 29-34] Para Pelawan memohon agar putusan perkara No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt beserta banding dan kasasinya dinyatakan batal demi hukum, sertifikat atas nama GITJ ditarik, jual beli dengan Soedjito dinyatakan sah, serta Para Terlawan disuruh menyerahkan obyek sengketa dan membayar uang paksa. [HAL 35-39] Para Terlawan membantah dengan eksepsi obscur libel, tidak berwenangnya PN Pati karena putusan MA sudah ingkar, gugatan lewat waktu, dan salah pihak (harusnya gugatan ke yayasan GITJ, bukan pengurus perorangan). [HAL 40-48] Para Terlawan dalilkan bahwa tanah tersebut merupakan milik yayasan GITJ sejak 1989 dengan Soedjito hanya sebagai pemegang nama sementara, dan selama ini dikuasai oleh GITJ. Para Terlawan memohon gugatan Para Pelawan ditolak seluruhnya. Para Pelawan mengajukan replik dan bukti-bukti surat (akta jual beli, sertifikat, putusan pengadilan) untuk masing-masing Pelawan I hingga VII, sementara Turut Terlawan tidak hadir. [HAL 48-50] Para Pelawan VIII (Prawati Indyah) dan IX (Murtini Endah) mengajukan bukti surat berupa KTP, akta jual beli dengan Soedjito, serta permohonan surat ukur ke BPN Pati, yang diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang valid. [HAL 50-54] Para Pelawan mengajukan saksi Sri Aryani (Notaris) yang menyatakan jual beli dilakukan pada 11 Agustus 2004 setelah pengecekan di BPN tanpa keberatan, serta saksi Sapari (Kepala Desa Winong) yang membenarkan jual beli, adanya bangunan di tanah, dan eksekusi putusan sebelumnya. Ahli Dr. H. Umar Ma’ruf menjelaskan bahwa menurut hukum adat, jual beli tanah sah secara riil saat akad ditandatangani dengan unsur tunai, terang, dan riil, sehingga kepemilikan berpindah saat akta ditandatangani dan baliknama hanya formalitas; pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum jika prosedur PPAT dan pengecekan sengketa telah dilakukan. [HAL 54-57] Para Terlawan mengajukan bukti surat berupa SHM atas nama Sinode GITJ, surat pernyataan Lawrence M. Yoder, serta berbagai putusan pengadilan terkait sengketa tanah. Saksi Timotius Katrisno dan Kamanun Setyodiharjo (mantan pengurus GITJ) menyatakan tanah adalah milik gereja/YAKEM yang atasnamakan Soedjito sebagai pemegang nama sementara, dan gugatan GITJ terhadap Soedjito dimenangkan serta telah dieksekusi. [HAL 58-61] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Terlawan (obscur libel, tidak berwenang, lewat waktu, salah pihak) karena gugatan jelas, PN Pati berwenang memeriksa perlawanan pihak ketiga, gugatan bukan gugatan TUN sehingga tidak lewat waktu, dan Para Terlawan digugat dalam kapasitas pengurus Sinode GITJ. Majelis Hakim mengakui fakta bahwa Para Pelawan melakukan jual beli dengan Soedjito pada 11 Agustus 2004 melalui berbagai akta jual beli, dan bahwa gugatan GITJ terhadap Soedjito telah diputus dan dieksekusi pada 31 Juli 2009. [HAL 62-67] Majelis Hakim menetapkan pokok permasalahan adalah apakah terdapat kesalahan dalam pertimbangan putusan perkara sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa eksekusi putusan perkara sebelumnya (No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt) telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 195 dan 208 HIR serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014, gugatan perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan jika eksekusi belum selesai; jika eksekusi sudah selesai, upaya hukum yang tepat adalah gugatan biasa, bukan perlawanan. Selain itu, Para Pelawan telah memiliki putusan lain (No. 23/Pdt.G/2008/PN.Pt) yang menghukum Soedjito mengembalikan uang dan membayar ganti rugi, yang seharusnya mereka kejar. Karena syarat formal gugatan perlawanan tidak terpenuhi (eksekusi telah berjalan), Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp523.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 5619, + "frame": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Para Terlawan (pengurus Sinode GITJ) dan Turut Terlawan (Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati) untuk membatalkan putusan perkara sebelumnya, membatalkan sertifikat atas nama GITJ, menyatakan jual beli dengan Soedjito sah, serta meminta penyerahan obyek sengketa dan uang paksa. Sengketa inti mengenai kepemilikan tanah yang semula atas nama Soedjito namun dikuasai oleh Sinode GITJ setelah putusan pengadilan sebelumnya yang telah dieksekusi. Para Pelawan meminta pengadilan menyatakan putusan sebelumnya batal demi hukum dan menyerahkan tanah beserta ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan membeli 24 kapling tanah dari Soedjito pada 11 Agustus 2004 melalui PPAT Sri Ariyani dengan pembayaran lunas tunai dan cek legalitas di BPN.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang sah atas obyek sengketa seluas 2867 m² tanah dan 678 m² jalan, serta menyatakan sertifikat asli No. 181 dikuasai oleh Pelawan I.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan perkara sebelumnya No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt yang diajukan oleh pengurus GITJ terhadap Soedjito telah berkekuatan hukum tetap melalui Kasasi MA No. 386 K/Pdt/2007 yang menyatakan Soedjito meminjam nama dan GITJ sebagai pemilik sah serta memerintahkan pengosongan tanah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksekusi putusan perkara sebelumnya telah selesai dilaksanakan pada 31 Juli 2009.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan telah memiliki putusan lain No. 23/Pdt.G/2008/PN.Pt yang menghukum Soedjito mengembalikan uang dan membayar ganti rugi.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Terlawan membantah gugatan dengan dalil eksepsi obscur libel, tidak berwenangnya PN Pati, gugatan lewat waktu, dan salah pihak.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Terlawan karena gugatan jelas, PN Pati berwenang memeriksa perlawanan pihak ketiga, gugatan bukan gugatan TUN sehingga tidak lewat waktu, dan Para Terlawan digugat dalam kapasitas pengurus Sinode GITJ.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima karena eksekusi putusan perkara sebelumnya telah selesai dilaksanakan sehingga syarat formal gugatan perlawanan pihak ketiga tidak terpenuhi.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Para Terlawan (pengurus Sinode GITJ) dan Turut Terlawan (Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati) dengan dalih mereka membeli tanah dari Soedjito secara sah dan beritikad baik pada tahun 2004, serta menyangkal putusan perkara sebelumnya yang menyatakan GITJ sebagai pemilik sah tanah tersebut. Para Pelawan memohon agar putusan perkara sebelumnya dinyatakan batal demi hukum, sertifikat atas nama GITJ ditarik, jual beli dengan Soedjito dinyatakan sah, serta Para Terlawan disuruh menyerahkan obyek sengketa dan membayar uang paksa. Para Terlawan membantah gugatan tersebut dengan mengajukan berbagai eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan perlawanan tidak dapat diterima karena eksekusi putusan perkara sebelumnya telah selesai dilaksanakan, sehingga upaya hukum yang tepat bukanlah gugatan perlawanan melainkan gugatan biasa, dan Para Pelawan seharusnya mengejar hak mereka melalui putusan lain yang telah menghukum Soedjito. Akibatnya, gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Para Terlawan (pengurus Sinode GITJ) dan Turut Terlawan (Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati) dengan dalih mereka membeli tanah dari Soedjito secara sah dan beritikad baik pada tahun 2004, serta menyangkal putusan perkara sebelumnya yang menyatakan GITJ sebagai pemilik sah tanah tersebut. Para Pelawan memohon agar putusan perkara sebelumnya dinyatakan batal demi hukum, sertifikat atas nama GITJ ditarik, jual beli dengan Soedjito dinyatakan sah, serta Para Terlawan disuruh menyerahkan obyek sengketa dan membayar uang paksa. Para Terlawan membantah gugatan tersebut dengan mengajukan berbagai eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan perlawanan tidak dapat diterima karena eksekusi putusan perkara sebelumnya telah selesai dilaksanakan, sehingga upaya hukum yang tepat bukanlah gugatan perlawanan melainkan gugatan biasa, dan Para Pelawan seharusnya mengejar hak mereka melalui putusan lain yang telah menghukum Soedjito. Akibatnya, gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan membeli 24 kapling tanah dari Soedjito pada 11 Agustus 2004 melalui PPAT Sri Ariyani dengan pembayaran lunas tunai dan cek legalitas di BPN.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang sah atas obyek sengketa seluas 2867 m² tanah dan 678 m² jalan, serta menyatakan sertifikat asli No. 181 dikuasai oleh Pelawan I.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan perkara sebelumnya No. 28/Pdt.G/2004/PN.Pt yang diajukan oleh pengurus GITJ terhadap Soedjito telah berkekuatan hukum tetap melalui Kasasi MA No. 386 K/Pdt/2007 yang menyatakan Soedjito meminjam nama dan GITJ sebagai pemilik sah serta memerintahkan pengosongan tanah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksekusi putusan perkara sebelumnya telah selesai dilaksanakan pada 31 Juli 2009.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan telah memiliki putusan lain No. 23/Pdt.G/2008/PN.Pt yang menghukum Soedjito mengembalikan uang dan membayar ganti rugi.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Terlawan membantah gugatan dengan dalil eksepsi obscur libel, tidak berwenangnya PN Pati, gugatan lewat waktu, dan salah pihak.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Terlawan karena gugatan jelas, PN Pati berwenang memeriksa perlawanan pihak ketiga, gugatan bukan gugatan TUN sehingga tidak lewat waktu, dan Para Terlawan digugat dalam kapasitas pengurus Sinode GITJ.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima karena eksekusi putusan perkara sebelumnya telah selesai dilaksanakan sehingga syarat formal gugatan perlawanan pihak ketiga tidak terpenuhi.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli tanah dari Soedjito dan sudah bayar lunas, tapi ternyata tanah itu milik GITJ dan sudah dieksekusi, apa saya bisa menggugat agar tanah saya dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25866, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1813 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1813 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1813: Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli. Dalam pertanyaan, pengguna menyatakan telah melakukan 'beli tanah' dan 'sudah bayar lunas', yang merupakan inti dari perjanjian jual beli. Untuk menjawab apakah pengguna memiliki hak atas tanah tersebut (sebelum dieksekusi), perlu dinilai apakah perjanjian jual beli antara pengguna dan Soedjito tersebut sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320. Putusan juga menguji substansi hubungan hukum jual beli tersebut (meskipun akhirnya gugatan ditolak karena alasan prosedural/formal, prinsip sah tidaknya perjanjian tetap menjadi dasar substantif sengketa kepemilikan). " + }, + { + "pasal": "Pasal 1813 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang berakhirnya pemberian kuasa. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak melibatkan isu pemberhentian kuasa, penarikan kembali kuasa, atau kematian/pailitnya pemberi/penerima kuasa. Sengketa ini berkaitan dengan kepemilikan objek tanah akibat jual beli dan eksekusi putusan, bukan hubungan hukum perwakilan/kuasa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 69815, + "completion_tokens": 3644 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cef23e1797156ec9c6f9c255b6b302dd19045cec --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_60_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.781, + "query": 1.701, + "relevance": 56.547, + "total": 149.057 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51225, + "marked_chars": 51378 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp320.184.767,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus\ndelapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka Agunan Para\nTergugat yaitu sebagai berikut:\n1)\nSertifikat Hak Milik 02133, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti,\nKabupaten Pati atas nama Uswatun Hasanah, dengan luas 445 m²,\nberdasarkan Surat Ukur No. 01583/Alasdowo/2019 tanggal 14 Juni 2019;\n2)\nSertifikat Hak Milik 02508, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti,\nKabupaten Pati atas nama Mu’allim, dengan luas 304 m², berdasarkan\nSurat Ukur No. 01953/Alasdowo/2019 tanggal 2 Juli 2019,\ndilelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\natas perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus\ndelapan puluh tujuh ribu rupiah);\n5.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terse" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51378, + "frame": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa menggugat Muhammad Subhan, Mu’allim, Mas’adah, Uswatun Hasanah, dan Ahmad Muhlisin atas wanprestasi dalam perjanjian kredit sebesar Rp350.000.000,00 yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, membayar tunggakan pokok, bunga, dan denda, serta memerintahkan lelang agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp350.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 25 Januari 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bulanan sebesar Rp9.333.333,00 selambat-lambatnya setiap tanggal 25.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02133 atas nama Uswatun Hasanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02508 atas nama Mu’allim sebagai jaminan agunan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti membayar angsuran hutang sesuai perjanjian kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 8 Maret 2024, Surat Peringatan II tanggal 20 Maret 2024, dan Surat Peringatan III tanggal 21 Agustus 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian setelah diberi peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil menerima surat peringatan pada tanggal 2 Desember 2024 dan membayar angsuran sebanyak 2 bulan pada tanggal 23 Desember 2024.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat terakhir membayar angsuran hutang pada tanggal 30 Desember 2024.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan jaminan untuk pelaksanaan putusan serta-merta.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa menggugat Muhammad Subhan, Mu’allim, Mas’adah, Uswatun Hasanah, dan Ahmad Muhlisin karena tidak melunasi kredit sebesar Rp350.000.000,00 yang disepakati dengan jangka waktu 60 bulan dan dijamin dengan dua sertifikat hak milik. Penggugat mendalilkan wanprestasi akibat tidak adanya pembayaran angsuran setelah melalui tiga kali surat peringatan, serta meminta pembayaran tunggakan pokok, bunga, dan denda serta lelang agunan. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian meskipun telah diberi peringatan, namun menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang sah. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp320.184.767,00 yang terdiri dari pokok dan bunga, serta memerintahkan lelang agunan jika hutang tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sementara permohonan sita jaminan dan pelaksanaan putusan serta-merta ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR Juwana Artha Sentosa menggugat Muhammad Subhan, Mu’allim, Mas’adah, Uswatun Hasanah, dan Ahmad Muhlisin karena tidak melunasi kredit sebesar Rp350.000.000,00 yang disepakati dengan jangka waktu 60 bulan dan dijamin dengan dua sertifikat hak milik. Penggugat mendalilkan wanprestasi akibat tidak adanya pembayaran angsuran setelah melalui tiga kali surat peringatan, serta meminta pembayaran tunggakan pokok, bunga, dan denda serta lelang agunan. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian meskipun telah diberi peringatan, namun menolak pengenaan denda karena bukan kategori kerugian yang sah. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp320.184.767,00 yang terdiri dari pokok dan bunga, serta memerintahkan lelang agunan jika hutang tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sementara permohonan sita jaminan dan pelaksanaan putusan serta-merta ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp350.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 25 Januari 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bulanan sebesar Rp9.333.333,00 selambat-lambatnya setiap tanggal 25.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02133 atas nama Uswatun Hasanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02508 atas nama Mu’allim sebagai jaminan agunan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti membayar angsuran hutang sesuai perjanjian kredit.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 8 Maret 2024, Surat Peringatan II tanggal 20 Maret 2024, dan Surat Peringatan III tanggal 21 Agustus 2024.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian setelah diberi peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil menerima surat peringatan pada tanggal 2 Desember 2024 dan membayar angsuran sebanyak 2 bulan pada tanggal 23 Desember 2024.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat terakhir membayar angsuran hutang pada tanggal 30 Desember 2024.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan jaminan untuk pelaksanaan putusan serta-merta.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar hutang kredit ke bank tapi masih ditagih terus, apa bisa agunan tanah saya dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24767, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur (termasuk tanah/agunan) menjadi jaminan bagi perikatannya. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa agunan dapat dieksekusi/dilelang jika hutang tidak lunas, yang merupakan inti pertanyaan pengguna tentang kemungkinan lelang agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar untuk menentukan apakah ada kewajiban membayar hutang yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, yang merupakan prasyarat sebelum membahas eksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keadaan lalai (wanprestasi) debitur, baik melalui surat peringatan maupun ketentuan dalam perjanjian itu sendiri. Ini relevan untuk menjawab apakah debitur dianggap ingkar janji (sehingga agunan bisa dieksekusi) meskipun klaimnya sudah bayar, karena perlu dilihat apakah ada pembuktian pelunasan atau apakah status lalai tetap berlaku berdasarkan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Ini relevan karena menentukan besaran hutang yang harus dilunasi sebelum agunan dilelang. Jika hutang sudah lunas (sesuai klaim pengguna), maka dasar penggantian ini hilang, sehingga agunan tidak boleh dilelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebanan ganti rugi jika debitur tidak dapat membuktikan adanya hal yang tak terduga atau force majeure. Dalam konteks pertanyaan, ini relevan untuk menilai beban pembuktian: jika pengguna (debitur) mengklaim sudah bayar, ia harus membuktikan hal tersebut. Jika gagal membuktikan, maka ia tetap terikat pada kewajiban pembayaran dan agunan tetap bisa dieksekusi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23895, + "completion_tokens": 1558 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d0d227402e1e3daccf356fc79122a1aa101b56c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.071, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.752, + "query": 4.987, + "relevance": 47.201, + "total": 140.012 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45453, + "marked_chars": 45570 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak \nSurat Pengakuan Hutang Nomor: 5951-01-013691-10-1 tanggal 12 Februari 2020; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak \nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Nomor: 5951-01-\n013691-10-1 tanggal 12 Februari 2020; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar \nRp.143.094.196,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila \nPara Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan \nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk \nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang \nterletak di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan bukti \nkepemilikan SHM No.1654 Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atas \nnama Kuntoyo, dengan luas 113 m², berdasarkan Surat Ukur No.005489/1998 \ntanggal 31 Desember 1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan \nKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Para \nTergugat; \n5. Menghukum \nPara \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); \n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Ery \nAcoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh \nHakim tersebut, dibantu Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti, dihadiri \nPenggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II. \n Panitera Pengganti, \n Hakim, \n \n \n \n Edi Suranto, S.H.," + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45570, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PATI KOTA 1 menggugat KUNTOYO dan SITI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan hutang, serta pelaksanaan penjualan agunan melalui lelang jika hutang tidak dilunasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang serta pelaksanaan lelang agunan, namun menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Februari 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan dana pinjaman tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1654 atas nama Tergugat I sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 23 September 2022, 30 September 2022, dan 07 Oktober 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022, Para Tergugat memiliki tunggakan hutang pokok sebesar Rp135.818.840 dan bunga berjalan sebesar Rp7.275.356.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya hutang sebagaimana digugat dan menyatakan akan membayar dengan menunggu penjualan aset lainnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak menemukan alasan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan karena tidak pernah dikeluarkan penetapan sita jaminan selama persidangan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PATI KOTA 1 menggugat KUNTOYO dan SITI karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Februari 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000 dan menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1654, namun gagal membayar angsuran sehingga menunggak hutang pokok dan bunga. Penggugat juga mendalilkan telah memberikan tiga surat peringatan dan meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Para Tergugat hadir dan mengakui adanya hutang tersebut, namun permohonan sita jaminan dari Penggugat ditolak oleh hakim karena tidak adanya penetapan sita jaminan selama persidangan. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp143.094.196, serta mengizinkan pelaksanaan lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT PATI KOTA 1 menggugat KUNTOYO dan SITI karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Februari 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000 dan menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1654, namun gagal membayar angsuran sehingga menunggak hutang pokok dan bunga. Penggugat juga mendalilkan telah memberikan tiga surat peringatan dan meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Para Tergugat hadir dan mengakui adanya hutang tersebut, namun permohonan sita jaminan dari Penggugat ditolak oleh hakim karena tidak adanya penetapan sita jaminan selama persidangan. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp143.094.196, serta mengizinkan pelaksanaan lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Februari 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan dana pinjaman tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1654 atas nama Tergugat I sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 23 September 2022, 30 September 2022, dan 07 Oktober 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022, Para Tergugat memiliki tunggakan hutang pokok sebesar Rp135.818.840 dan bunga berjalan sebesar Rp7.275.356.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya hutang sebagaimana digugat dan menyatakan akan membayar dengan menunggu penjualan aset lainnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak menemukan alasan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan karena tidak pernah dikeluarkan penetapan sita jaminan selama persidangan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan beri jaminan tanah, tapi sampai sekarang belum lunas dan dapat surat peringatan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20114, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (jaminan umum) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengaitkan jaminan tanah yang diberikan tanpa Hak Tanggungan dengan Pasal 1131 untuk menentukan status kreditur sebagai kreditur konkuren dan prosedur eksekusi yang berlaku. Ini substantif menjawab konteks pertanyaan mengenai akibat hukum dari pemberian jaminan tanah dalam hutang yang belum lunas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk bunga) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan) setelah dinyatakan lalai. Pertanyaan awam menyebutkan 'belum lunas' dan 'dapat surat peringatan' (yang setara dengan pernyataan lalai/ingkar janji). Hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menghitung kewajiban pembayaran sisa hutang pokok dan bunga berjalan, sehingga sangat relevan dengan akibat hukum dari kelalaian pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini ('vide Pasal 1339 KUHPerdata') untuk membatasi atau menafsirkan isi perjanjian jaminan (Surat Kuasa Menjual Agunan) dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum acara eksekusi. Ini menjadi prinsip kerangka yang menopang alasan hakim dalam menilai kekuatan klausul perjanjian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20645, + "completion_tokens": 1418 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c1e1a3efd0a41f0186de950cad925cc0308a6f05 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,190 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.093, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.911, + "query": 2.96, + "relevance": 73.622, + "total": 171.587 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47685, + "marked_chars": 47829 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103953719/5959/06/23 tanggal 27\nJuni 2023;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 103953719/5959/06/23 tanggal 27 Juni 2023;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp394.789.244,00 (tiga ratus sembilan\npuluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat\npuluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang\ntimbul atas perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga\nribu rupiah) secara tanggung renteng;\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh\nRETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk\nberdasarkan \nPenetapan An.\n Ketua Pengadilan Negeri \nPati\n Nomor\n61/Pdt.GS/2025/PN Pti, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari itu juga. \nPanitera Pengganti,\n Hakim, \n Ttd. Ttd. \n Andik Riyanto, S.H. Retno Lastiani, S.H., M.H.\nHal 16 dari 17 hal Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling k" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47829, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Achmad Ali dan Tri Murni atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp394.789.244,-, serta pelaksanaan lelang agunan untuk pelunasan hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang, namun menolak permohonan sita jaminan dan klausul lelang otomatis dalam amar putusan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103953719/5959/06/23 tanggal 27 Juni 2023 untuk menerima kredit sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni sepakat membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp11.894.965,- setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Danyangmulyo atas nama Ahmad Ali bin Sukawi untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni tidak lagi membayar angsuran kredit sesuai perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 4 Maret 2025, Surat Peringatan II tanggal 18 Maret 2025, dan Surat Peringatan III tanggal 8 April 2025 kepada Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni tetap tidak melakukan pembayaran setelah menerima peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas agunan yang diletakkan oleh hakim.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta klausul agar harta milik Tergugat dilelang secara otomatis jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Achmad Ali dan Tri Murni sebagai suami istri yang bertanggung renteng atas kredit yang diberikan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Juni 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sebesar Rp500.000.000,- yang telah disepakatkan dengan jangka waktu 60 bulan dan dijamin dengan agunan tanah. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun Tergugat tetap tidak melunasi hutang. Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan ini sebagai gugatan sederhana karena nilai tuntutan di bawah Rp500.000.000,- dan berada dalam yurisdiksi setempat. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran setelah melalui proses peringatan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp394.789.244,- secara seketika dan sekaligus. Permohonan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini. Permohonan mengenai klausul lelang otomatis harta Tergugat jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap ditolak karena dianggap berlebihan dan pelaksanaan putusan harus mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Achmad Ali dan Tri Murni sebagai suami istri yang bertanggung renteng atas kredit yang diberikan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Juni 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sebesar Rp500.000.000,- yang telah disepakatkan dengan jangka waktu 60 bulan dan dijamin dengan agunan tanah. Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan namun Tergugat tetap tidak melunasi hutang. Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan ini sebagai gugatan sederhana karena nilai tuntutan di bawah Rp500.000.000,- dan berada dalam yurisdiksi setempat. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran setelah melalui proses peringatan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp394.789.244,- secara seketika dan sekaligus. Permohonan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini. Permohonan mengenai klausul lelang otomatis harta Tergugat jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap ditolak karena dianggap berlebihan dan pelaksanaan putusan harus mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103953719/5959/06/23 tanggal 27 Juni 2023 untuk menerima kredit sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni sepakat membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp11.894.965,- setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Danyangmulyo atas nama Ahmad Ali bin Sukawi untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni tidak lagi membayar angsuran kredit sesuai perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 4 Maret 2025, Surat Peringatan II tanggal 18 Maret 2025, dan Surat Peringatan III tanggal 8 April 2025 kepada Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Achmad Ali dan Tri Murni tetap tidak melakukan pembayaran setelah menerima peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas agunan yang diletakkan oleh hakim.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta klausul agar harta milik Tergugat dilelang secara otomatis jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang buat kredit bank dan kasih tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran setelah dapat tiga surat peringatan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18021, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang 'tanah sebagai jaminan' dan konsekuensi berhenti bayar, pasal ini menjadi dasar hukum substantif mengapa harta Tergugat (termasuk tanah) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi utang, sebagaimana dibahas dalam pertimbangan hakim mengenai eksekusi putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (perjanjian) untuk berbuat sesuatu (membayar angsuran). Ini adalah dasar utama untuk menentukan apakah ada perjanjian kredit yang sah dan apakah kewajiban membayar angsuran termasuk dalam isi perjanjian yang harus dipatuhi, yang menjadi inti sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat 'keberadaan kelalaian' (in gebreke stellen) melalui surat peringatan/perintah. Pertanyaan awam menyebutkan 'setelah dapat tiga surat peringatan', yang secara langsung menguji unsur kelalaian ini. Pemenuhan syarat ini adalah kunci untuk membuktikan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur awal kewajiban mengganti kerugian/bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Ini relevan untuk menjawab konsekuensi hukum dari berhenti bayar setelah peringatan, yaitu timbulnya kewajiban membayar pokok, bunga, dan biaya akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian bagi debitur untuk membebaskan diri dari kewajiban mengganti kerugian dengan membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure). Ini relevan secara substantif karena menjawab apa yang harus dilakukan debitur (membuktikan alasan sah) jika ingin menghindari kewajiban membayar kerugian/bunga lebih lanjut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21513, + "completion_tokens": 1583 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18daed9c56882f739cd65132df820eeff226efd5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.101, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.653, + "query": 7.172, + "relevance": 51.81, + "total": 166.736 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 101554, + "marked_chars": 101887 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\n- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\n- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima\n(nietonvankelijke verklaard);\nDALAM REKONVENSI:\n- Menyatakan gugatan Para Penggugat\n Rekonvensi/Para Tergugat\nRekonpensi tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima\nribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh\nkami, Erni Priliawati , S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian\nHerminasari, S.H., M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Pati Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 27 November\n2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\nHalaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 101887, + "frame": "Pengugat I, II, III, dan IV (ahli waris Karlan Kasiman) menggugat Tergugat I, II, III, dan IV (ahli waris Giyono) serta Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati) terkait sengketa tanah yang semula berupa Buku C atas nama Djojo Kasto. Pengugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli tanah antara almarhum Giyono dan almarhum Karlan Kasiman, memerintahkan balik nama sertifikat atas nama Pengugat, serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan tersebut karena dianggap kurang pihak (error in personae) akibat tidak digugatnya ahli waris lain dari penjual awal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengugat I adalah Krismi dan merupakan istri dari Karlan Kasiman yang telah meninggal dunia.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat II, III, dan IV adalah Wiwing Karmila, Widya Dwi Krisnatami, dan Wahyuni Tri Wardhani yang merupakan anak-anak dari Karlan Kasiman.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, III, dan IV adalah Darwati, Arwan Suwanto, Susy Kumaria, dan Pujianawati yang merupakan ahli waris dari Giyono.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tanah sengketa semula tercatat dalam Buku C nomor 475 persil 23 atas nama Djojo Kasto.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Djojo Kasto memiliki anak-anak bernama Giyono, Gimu, dan Ginni.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan terjadi jual beli tanah antara Giyono, Gimu, dan Ginni dengan Karlan Kasiman berdasarkan Surat Tanda Tangan nomor 1/57/82 tanggal 1 Juli 1982.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas tanah tersebut tertanggal 2 Juli 1982.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tahun 1983 atas nama Giyono diterbitkan berdasarkan pembagian harta warisan dari Djojo Kasto.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menolak adanya jual beli dan mendalilkan bahwa surat tanda tangan tersebut tidak sah karena Gimu dan Ginni tidak menandatangani surat pelepasan hak.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Gimu, Ginni, atau ahli waris mereka, padahal dalil jual beli menyebutkan ketiganya sebagai penjual.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil kurang pihak, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat I, II, III, dan IV, yang merupakan ahli waris dari almarhum Karlan Kasiman, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, dan IV sebagai ahli waris dari almarhum Giyono, serta Turut Tergugat berupa Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati. Para Pengugat mendalilkan bahwa almarhum Karlan Kasiman telah membeli tanah sengketa dari almarhum Giyono beserta saudaranya (Gimu dan Ginni) yang merupakan ahli waris Djojo Kasto, berdasarkan Surat Tanda Tangan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada tahun 1982. Para Pengugat menuntut pernyataan sah jual beli, balik nama sertifikat tanah, serta pembayaran ganti rugi. Namun, Para Tergugat membantah adanya jual beli dan menyangsahkan keabsahan surat tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa eksepsi Para Tergugat mengenai kurang pihak (error in personae) dan menetapkan bahwa gugatan Para Pengugat mengandung cacat formil karena tidak menggugat Gimu, Ginni, atau ahli waris mereka, padahal dalil jual beli menyebutkan ketiganya sebagai pihak penjual. Akibat cacat formil tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat I, II, III, dan IV, yang merupakan ahli waris dari almarhum Karlan Kasiman, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, dan IV sebagai ahli waris dari almarhum Giyono, serta Turut Tergugat berupa Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati. Para Pengugat mendalilkan bahwa almarhum Karlan Kasiman telah membeli tanah sengketa dari almarhum Giyono beserta saudaranya (Gimu dan Ginni) yang merupakan ahli waris Djojo Kasto, berdasarkan Surat Tanda Tangan dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada tahun 1982. Para Pengugat menuntut pernyataan sah jual beli, balik nama sertifikat tanah, serta pembayaran ganti rugi. Namun, Para Tergugat membantah adanya jual beli dan menyangsahkan keabsahan surat tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa eksepsi Para Tergugat mengenai kurang pihak (error in personae) dan menetapkan bahwa gugatan Para Pengugat mengandung cacat formil karena tidak menggugat Gimu, Ginni, atau ahli waris mereka, padahal dalil jual beli menyebutkan ketiganya sebagai pihak penjual. Akibat cacat formil tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengugat I adalah Krismi dan merupakan istri dari Karlan Kasiman yang telah meninggal dunia.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat II, III, dan IV adalah Wiwing Karmila, Widya Dwi Krisnatami, dan Wahyuni Tri Wardhani yang merupakan anak-anak dari Karlan Kasiman.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, III, dan IV adalah Darwati, Arwan Suwanto, Susy Kumaria, dan Pujianawati yang merupakan ahli waris dari Giyono.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tanah sengketa semula tercatat dalam Buku C nomor 475 persil 23 atas nama Djojo Kasto.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Djojo Kasto memiliki anak-anak bernama Giyono, Gimu, dan Ginni.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan terjadi jual beli tanah antara Giyono, Gimu, dan Ginni dengan Karlan Kasiman berdasarkan Surat Tanda Tangan nomor 1/57/82 tanggal 1 Juli 1982.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik atas tanah tersebut tertanggal 2 Juli 1982.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tahun 1983 atas nama Giyono diterbitkan berdasarkan pembagian harta warisan dari Djojo Kasto.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menolak adanya jual beli dan mendalilkan bahwa surat tanda tangan tersebut tidak sah karena Gimu dan Ginni tidak menandatangani surat pelepasan hak.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Gimu, Ginni, atau ahli waris mereka, padahal dalil jual beli menyebutkan ketiganya sebagai penjual.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil kurang pihak, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli tanah dari tiga saudara, tapi sekarang hanya menggugat satu keluarga saja, apakah gugatan saya batal karena kurang pihak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12833, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1880 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1880 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1880: Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (tort) atas perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan awal Penggugat bermuatan perbuatan melawan hukum, putusan hakim menolak gugatan tersebut secara formil karena 'kurang pihak' (plurium litis consortium) sebelum masuk ke pemeriksaan substansi perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 tidak mengatur syarat atau akibat hukum dari kelengkapan pihak dalam gugatan (prosesual), sehingga tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah gugatan batal karena kurang pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1880 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum akta di bawah tangan terhadap pihak ketiga. Isu dalam pertanyaan dan putusan berfokus pada kelengkapan pihak yang digugat (ahli waris penjual) dalam sengketa perdata, bukan pada validitas atau kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terhadap pihak ketiga. Tidak ada hubungan substantif antara syarat kekuatan akta terhadap pihak ketiga dengan kewajiban menggugat seluruh ahli waris." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34869, + "completion_tokens": 1472 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c621690cfa78bfb65752a787b9deb7e37ca95f0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_61_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.675, + "query": 2.09, + "relevance": 44.63, + "total": 142.417 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40054, + "marked_chars": 40180 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.182.500,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2025 oleh kami,\nBudi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H.,M.H., dan\nWira Indra Bangsa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nHal 14 dari 15 hal.Putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nputusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2025 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Andik Riyanto, S.H.,\nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem\ninformasi pengadilan pada ha" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40180, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] terkait sengketa tanah dan bangunan bersertifikat Nomor 00347 yang ditempati Tergugat, dengan dalil adanya perjanjian utang dan jual beli. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengosongan objek sengketa, serta membayar kerugian sebesar Rp350.000.000,-. Pengadilan Negeri Pati menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap tidak jelas atau kabur (obscuur libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Tergugat meminjam uang sebesar Rp130.000.000,- kepada Penggugat berdasarkan surat perjanjian utang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa dalam perjanjian utang tersebut, Tergugat memberikan sertifikat Hak Milik Nomor 00347 sebagai jaminan dengan janji pelunasan dalam waktu 3 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 27 Agustus 2022 yang berisi bahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah yang ditempati Tergugat kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, dilakukan perubahan balik nama sertifikat Nomor 00347 dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat berdasarkan akta jual beli.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa sejak bulan Maret 2024, Tergugat tidak bersedia mengosongkan rumah dan tanah yang telah menjadi milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa ia hanya menandatangani blanko yang disodorkan notaris atas suruhan pihak ketiga dan tidak mengetahui isi perjanjian jual beli tersebut.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa proses jual beli di notaris tidak dibacakan dan tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga batal demi hukum.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam gugatan tidak jelas apakah berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas atau kabur.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal akibat ketidakjelasan gugatan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang berintikan sengketa atas tanah dan bangunan bersertifikat Nomor 00347. Penggugat mendalilkan adanya perjanjian utang piutang pada 27 Agustus 2022 sebesar Rp130.000.000,- dengan jaminan sertifikat tersebut, serta adanya surat pernyataan jual beli yang menyebabkan beralihnya nama sertifikat ke nama Penggugat. Penggugat menuntut pengosongan objek sengketa dan ganti rugi karena Tergugat masih menempati tanah tersebut. Tergugat membantah dengan dalil bahwa ia hanya menandatangani blanko tanpa mengetahui isinya dan bahwa proses jual beli di notaris cacat hukum. Majelis Hakim memeriksa eksepsi ketidakjelasan gugatan dan berpendapat bahwa dalil Penggugat tidak jelas apakah dasar hukumnya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta petitumnya tidak meminta pernyataan kepemilikan sah terlebih dahulu. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang berintikan sengketa atas tanah dan bangunan bersertifikat Nomor 00347. Penggugat mendalilkan adanya perjanjian utang piutang pada 27 Agustus 2022 sebesar Rp130.000.000,- dengan jaminan sertifikat tersebut, serta adanya surat pernyataan jual beli yang menyebabkan beralihnya nama sertifikat ke nama Penggugat. Penggugat menuntut pengosongan objek sengketa dan ganti rugi karena Tergugat masih menempati tanah tersebut. Tergugat membantah dengan dalil bahwa ia hanya menandatangani blanko tanpa mengetahui isinya dan bahwa proses jual beli di notaris cacat hukum. Majelis Hakim memeriksa eksepsi ketidakjelasan gugatan dan berpendapat bahwa dalil Penggugat tidak jelas apakah dasar hukumnya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta petitumnya tidak meminta pernyataan kepemilikan sah terlebih dahulu. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Tergugat meminjam uang sebesar Rp130.000.000,- kepada Penggugat berdasarkan surat perjanjian utang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa dalam perjanjian utang tersebut, Tergugat memberikan sertifikat Hak Milik Nomor 00347 sebagai jaminan dengan janji pelunasan dalam waktu 3 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 27 Agustus 2022 yang berisi bahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah yang ditempati Tergugat kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, dilakukan perubahan balik nama sertifikat Nomor 00347 dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat berdasarkan akta jual beli.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa sejak bulan Maret 2024, Tergugat tidak bersedia mengosongkan rumah dan tanah yang telah menjadi milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa ia hanya menandatangani blanko yang disodorkan notaris atas suruhan pihak ketiga dan tidak mengetahui isi perjanjian jual beli tersebut.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa proses jual beli di notaris tidak dibacakan dan tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga batal demi hukum.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam gugatan tidak jelas apakah berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas atau kabur.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal akibat ketidakjelasan gugatan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang teman pakai sertifikat rumah, tapi dia masih tinggal di sana dan tidak mau pindah, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5903, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur asas jaminan umum (general pledge) yang menjadi dasar hukum dalam sengketa. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini dikutip untuk menjelaskan bahwa barang jaminan (sertifikat rumah) tidak serta-merta beralih kepemilikannya hanya karena adanya utang, melainkan hanya menjadi jaminan. Pemahaman ini menjadi kunci dalam menilai hubungan hukum antara utang dan penyerahan tanah, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai status hak atas rumah yang dijadikan jaminan utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun dalam putusan hakim menyebutkan kemungkinan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai bagian dari analisis kekaburan gugatan (obscuur libel), fakta pemicu unsur pasal ini (perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian) tidak muncul sebagai dalil nyata atau isu hukum yang diperiksa secara substantif dalam perkara ini. Putusan ditolak karena gugatan tidak jelas, bukan karena penilaian unsur-unsur Pasal 1365. Selain itu, pertanyaan awam lebih mengarah pada hubungan perjanjian utang-jaminan daripada tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15236, + "completion_tokens": 1356 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d68fadd4bbb6a3b9f671ce319a804e87644fe68f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.273, + "query": 6.957, + "relevance": 67.839, + "total": 163.163 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41706, + "marked_chars": 41814 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, \nSurat Pengakuan Hutang Nomor PK2002A5LG/5957/02/2020 tanggal 10-02-2020; \n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual \nAgunan yang ditandatangani Para Tergugat; \n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji \ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang \nNomor PK2002A5LG/5957/02/2020 tanggal 10-02-2020; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 13 dari 13 halama Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Pti \n \n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh \nsisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp233.593.754,00 (dua ratus \ntiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat \nrupiah), dengan ketentuan apab" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41814, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Pagerharjo menggugat Asmudi dan Karwati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, penetapan wanprestasi, serta perintah pembayaran sisa hutang sebesar Rp233.593.754,00 yang dapat dieksekusi melalui lelang agunan jika tidak dibayar. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 10 Februari 2020 untuk menerima fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp250.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan sebesar Rp9.244.400 selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00883/Desa Asempapan atas nama Asmudi Suami Karwati untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2022, 26 Oktober 2022, dan 23 November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp233.593.754,00 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp197.505.251,00 dan tunggakan bunga Rp36.088.503,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Pagerharjo menggugat Asmudi dan Karwati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000 pada Februari 2020 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan dan menyerahkan agunan berupa tanah sertifikat hak milik atas nama Asmudi Suami Karwati, serta menandatangani surat kuasa menjual. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp233.593.754,00. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis dan secara eksplisit mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta mengabulkan gugatan dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Pagerharjo menggugat Asmudi dan Karwati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp250.000.000 pada Februari 2020 dengan kewajiban membayar angsuran bulanan dan menyerahkan agunan berupa tanah sertifikat hak milik atas nama Asmudi Suami Karwati, serta menandatangani surat kuasa menjual. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah memberikan tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp233.593.754,00. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis dan secara eksplisit mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta mengabulkan gugatan dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 10 Februari 2020 untuk menerima fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp250.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan sebesar Rp9.244.400 selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00883/Desa Asempapan atas nama Asmudi Suami Karwati untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2022, 26 Oktober 2022, dan 23 November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp233.593.754,00 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp197.505.251,00 dan tunggakan bunga Rp36.088.503,00.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan janji bayar cicilan ke bank, tapi sampai sekarang belum lunas dan hutangnya masih menumpuk, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18851, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang utang yang belum lunas, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjelaskan bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk agunan yang disebutkan dalam putusan) dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang tersebut. Putusan secara eksplisit mengaitkan status jaminan umum dengan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Pertanyaan awam mengenai hutang yang 'masih menumpuk' (termasuk bunga/tunggakan) secara langsung berkaitan dengan isi pasal ini yang menjadi dasar tuntutan pembayaran pokok ditambah bunga dan biaya. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar perhitungan ganti rugi/kewajiban pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk membatasi atau menginterpretasikan isi perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) dan memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian serta jaminan yang diberikan tetap dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga relevan dengan validitas dan pelaksanaan perjanjian utang yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19542, + "completion_tokens": 1437 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b27d489579f360d045684b0794708ad63a76c5a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_62_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.668, + "query": 2.826, + "relevance": 56.77, + "total": 139.307 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 65889, + "marked_chars": 66105 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI : \no- -Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat\nIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat I,\nPenggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V , Penggugat\nVI, Penggugat VII Rekonvensi tidak dapat diterima ; \nDALAM POKOK PERKARA ; \nDALAM KONVENSI : \n1)\nMengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II\nKonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi sebagian ; \n2) \nMenyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat V\nmembuat Akta-Akta No. 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 tertanggal 6 Mei\n2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten\nPati (Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi) yang tidak\nmencantumkan harga penjualan objek sengketa, sehingga Tergugat I\ndapat semena-mena menentukan harga objek, sengketa guna\nkepentingan pelunasan hutang Penggugat I Konvensi/Tergugat I\nRekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi\nadalah merupakan penyelundupan hukum, oleh karenanya perbuatan\ntersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige); \n3)\nMenyatakan\n \nmenurut\n \nhukum\n \nperbuatan\n \nTergugat\n \nI\nKonvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual tanah-tanah objek\nsengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV\nKonvensi/Penggugat II,Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi\nHal. 4 dari 24 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 66105, + "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Artha Abadi” serta para Tergugat lainnya terkait sengketa perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kredit dan penjualan objek jaminan. Gugatan ini menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat penandatanganan akta notaris dan penjualan tanah tanpa prosedur yang dianggap sah. Namun, perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan Penggugat II adalah debitur dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 80 tahun 2015 dan beberapa perubahan perjanjian kredit.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I memanfaatkan posisi lemah mereka untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan, Akta Kuasa untuk Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan pada tanggal 6 Mei 2017.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melakukan pemberitahuan keterlambatan, surat teguran, atau surat peringatan lelang kepada Para Penggugat sebelum melakukan tindakan hukum atas objek sengketa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa penjualan objek sengketa kepada Tergugat II, III, dan IV dilakukan tanpa prosedur yang ditentukan dalam undang-undang hak tanggungan sehingga dianggap batal demi hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil berupa hilangnya harga wajar tanah, biaya pembangunan fasilitas umum, dan nilai ruko, serta kerugian immateriil berupa gangguan psikis.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa mereka mencabut gugatan karena akan memperbaiki gugatan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Para Tergugat dan pencabutan merupakan hak Para Penggugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Artha Abadi” serta para Tergugat lainnya, dengan dalih bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa para Tergugat memanfaatkan kondisi lemah Para Penggugat untuk menandatangani serangkaian akta notaris pada tanggal 6 Mei 2017, termasuk perjanjian penyerahan jaminan dan kuasa menjual, tanpa melalui prosedur pemberitahuan yang sah sesuai dengan ketentuan hak tanggungan. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil yang besar akibat penjualan objek jaminan kepada pihak ketiga. Namun, pada hari persidangan, Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan bahwa mereka mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan memperbaiki isi gugatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Artha Abadi” serta para Tergugat lainnya, dengan dalih bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa para Tergugat memanfaatkan kondisi lemah Para Penggugat untuk menandatangani serangkaian akta notaris pada tanggal 6 Mei 2017, termasuk perjanjian penyerahan jaminan dan kuasa menjual, tanpa melalui prosedur pemberitahuan yang sah sesuai dengan ketentuan hak tanggungan. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil yang besar akibat penjualan objek jaminan kepada pihak ketiga. Namun, pada hari persidangan, Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan bahwa mereka mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan memperbaiki isi gugatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan Penggugat II adalah debitur dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 80 tahun 2015 dan beberapa perubahan perjanjian kredit.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I memanfaatkan posisi lemah mereka untuk menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan, Akta Kuasa untuk Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan pada tanggal 6 Mei 2017.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melakukan pemberitahuan keterlambatan, surat teguran, atau surat peringatan lelang kepada Para Penggugat sebelum melakukan tindakan hukum atas objek sengketa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa penjualan objek sengketa kepada Tergugat II, III, dan IV dilakukan tanpa prosedur yang ditentukan dalam undang-undang hak tanggungan sehingga dianggap batal demi hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil berupa hilangnya harga wajar tanah, biaya pembangunan fasilitas umum, dan nilai ruko, serta kerugian immateriil berupa gangguan psikis.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa mereka mencabut gugatan karena akan memperbaiki gugatan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Para Tergugat dan pencabutan merupakan hak Para Penggugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi tanahnya dijual ke orang lain tanpa saya tahu, apakah saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 65889, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kegagalan memenuhi perikatan) dan kewajiban mengganti kerugian akibat ketidakpatuhan debitur/kreditor. Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari ketidakmampuan bank (kreditor) untuk menunggu pelunasan utang secara wajar dan menjual tanah tanpa persetujuan atau prosedur yang tepat, yang merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perjanjian kredit. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan kelalaian bank dalam memberikan surat peringatan (sesuai Pasal 1238-1243) sebagai dasar kesalahan yang berkontribusi pada perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan utama berbasis Pasal 1365, Pasal 1243 menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai kelalaian bank dalam eksekusi hak jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan menanyakan apakah korban bisa minta ganti rugi atas penjualan tanah tanpa sepengetahuannya. Putusan secara substansial menggunakan Pasal 1365 untuk menilai apakah tindakan bank (menjual tanah tanpa prosedur lelang resmi dan tanpa pemberitahuan yang layak, serta memanfaatkan keadaan lemah debitur) merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Ini adalah pasal inti yang menjawab pertanyaan substantif mengenai hak atas ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39537, + "completion_tokens": 1257 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c540ff0219fd94e078ace69c8ab7ddb694250ba0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.708, + "query": 7.138, + "relevance": 70.825, + "total": 173.697 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41347, + "marked_chars": 41464 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 89463281/5946/01/2022\ntanggal 20 Januari 2022 ;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor 89463281/5946/01/2022 ;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 252.047.042,-\ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta\nmilik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut ;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh\nNUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga\noleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMANTO, SH sebagai Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, dan\nPara Tergugat .\nPanitera Pengganti,\nHakim Ketua,\n RAMANTO,S.H.\nNUNY DEFIARY, S.H.\nPerincian biaya :\n1. Pendaftaran ............................\n:\n Rp. 30.000,00;\n2...............................................P\nemberkasan/ATK ....................\n:\n Rp. 50.000,00;\n3...............................................P\nNBP ........................................\n:\n Rp. 30.000,00;\n4...............................................P\nanggilan ................" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41464, + "frame": "Penggugat, yang merupakan perwakilan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri yang menerima kredit. Sengketa inti adalah wanprestasi Tergugat karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai Surat Pengakuan Hutang, sehingga Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, dan perintah pembayaran lunas sisa hutang beserta eksekusi lelang agunan. Putusan pengadilan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 89463281/5946/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp 250.000.000,- pada tanggal 21 Januari 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Giyanti dengan Sertifikat Hak Milik No. 01848 untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Juni 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat melalui Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat menunggak sebesar Rp 252.935.455,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 232.450.284,- dan tunggakan bunga Rp 20.485.171,- sampai dengan posisi tanggal 08 November 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan dan tidak mengajukan bukti maupun saksi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri. Para Tergugat didalilkan telah menerima pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Januari 2022 dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Giyanti sebagai jaminan. Penggugat menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Juni 2022, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan, sehingga menumpuk tunggakan pokok dan bunga. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, dengan dasar bukti surat yang sah dan tidak dibantah oleh Para Tergugat. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, menetapkan Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 252.047.042,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri. Para Tergugat didalilkan telah menerima pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Januari 2022 dan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Giyanti sebagai jaminan. Penggugat menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Juni 2022, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan, sehingga menumpuk tunggakan pokok dan bunga. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, dengan dasar bukti surat yang sah dan tidak dibantah oleh Para Tergugat. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah, menetapkan Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp 252.047.042,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 89463281/5946/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 250.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit sebesar Rp 250.000.000,- pada tanggal 21 Januari 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Giyanti dengan Sertifikat Hak Milik No. 01848 untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Juni 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat melalui Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat menunggak sebesar Rp 252.935.455,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp 232.450.284,- dan tunggakan bunga Rp 20.485.171,- sampai dengan posisi tanggal 08 November 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan dan tidak mengajukan bukti maupun saksi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan beri jaminan tanah, tapi berhenti bayar angsuran sejak beberapa bulan lalu, apakah hutang saya bisa dilunasi dengan menjual jaminan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19033, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menyimpulkan bahwa karena jaminan tanah tidak dibebani Hak Tanggungan, maka pengagunan tersebut bersifat jaminan umum. Ini menjadi dasar hukum mengapa penjualan jaminan tidak otomatis terjadi (tidak ada parate eksekusi) dan harus melalui proses eksekusi perdata biasa, yang langsung menjawab pertanyaan apakah hutang bisa dilunasi dengan menjual jaminan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan berkewajiban membayar lunas sisa hutang beserta bunga. Pemenuhan kewajiban ini (pelunasan hutang) adalah tujuan akhir dari penjualan jaminan, sehingga pasal ini substantif dalam menjawab konsekuensi hukum dari ketidakmampuan membayar angsuran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan undang-undang. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini (vide Pasal 1339 KUHPerdata) untuk membatasi perjanjian Surat Kuasa Menjual Agunan, menyatakan bahwa meskipun para pihak telah sepakat, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh undang-undang (khususnya mengenai prosedur eksekusi karena tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan karena menjelaskan batas kekuatan klausul penjualan jaminan dalam konteks pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19712, + "completion_tokens": 1492 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..47e5d87974ae7d67440e5a2bb5dd3f540c80334d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 45, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.932, + "query": 6.006, + "relevance": 26.59, + "total": 110.587 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 108995, + "marked_chars": 109391 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI : \no- -Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat\nIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat I,\nPenggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V , Penggugat\nVI, Penggugat VII Rekonvensi tidak dapat diterima ; \nDALAM POKOK PERKARA ; \nDALAM KONVENSI : \n1)\nMengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II\nKonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi sebagian ; \n2) \nMenyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat V\nmembuat Akta-Akta No. 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 tertanggal 6 Mei\n2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten\nPati (Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi) yang tidak\nmencantumkan harga penjualan objek sengketa, sehingga Tergugat I\ndapat semena-mena menentukan harga objek, sengketa guna\nkepentingan pelunasan hutang Penggugat I Konvensi/Tergugat I\nRekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi\nadalah merupakan penyelundupan hukum, oleh karenanya perbuatan\ntersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige); \n3)\nMenyatakan\n \nmenurut\n \nhukum\n \nperbuatan\n \nTergugat\n \nI\nKonvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual tanah-tanah objek\nsengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV\nKonvensi/Penggugat II,Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi\nyang melanggar Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 4\nTahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-\nBenda yang Berkaitan dengan Tanah adalah merupakan Perbuatan\nMelawan Hukum (onrecht matige);\nHal. 5 dari 43 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 109391, + "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I (Bank Perkreditan Rakyat) serta Tergugat II hingga VI terkait pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pati no. 24/Pdt.G/2019/PN Pti dan administrasi hak tanggungan atas objek sengketa. Para Penggugat meminta pernyataan hukum mengenai batalnya perikatan dan akta-akta terkait, serta pencatatan kembali hak tanggungan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendaftarkan gugatan perdata Nomor Register 63/Pdt.G/2025/PN Pti pada Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa Tergugat I belum sepenuhnya melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Pati no. 24/Pdt.G/2019/PN Pti terkait tertib administrasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam administrasi hak tanggungan dan penjualan objek sengketa tanpa prosedur yang benar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa akta-akta notaris yang menjadi dasar perikatan mengandung cacat kehendak dan batal demi hukum berdasarkan putusan sebelumnya.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa hak tanggungan telah gugur akibat peralihan hak melalui akta jual beli, sehingga lelang yang terjadi adalah tidak sah.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan akan mencabut gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatan.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Para Tergugat.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Putusan ini menetapkan perkara perdata gugatan Nomor Register 63/Pdt.G/2025/PN Pti dicoret dari daftar register perkara perdata. Perkara ini dimulai ketika Para Penggugat, yang merupakan debitur dalam hubungan kredit dengan Tergugat I, mengajukan gugatan yang menitikberatkan pada pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pati no. 24/Pdt.G/2019/PN Pti, klaim maladministrasi oleh Tergugat I, serta ketidak sahian akta-akta notaris dan hak tanggungan atas objek sengketa. Para Penggugat memohon pernyataan hukum bahwa perikatan dan akta terkait adalah batal demi hukum serta penghukuman para Tergugat untuk melakukan pencatatan kembali hak tanggungan. Namun, pada hari persidangan, Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatan karena akan memperbaiki isi gugatan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut karena belum ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Putusan ini menetapkan perkara perdata gugatan Nomor Register 63/Pdt.G/2025/PN Pti dicoret dari daftar register perkara perdata. Perkara ini dimulai ketika Para Penggugat, yang merupakan debitur dalam hubungan kredit dengan Tergugat I, mengajukan gugatan yang menitikberatkan pada pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pati no. 24/Pdt.G/2019/PN Pti, klaim maladministrasi oleh Tergugat I, serta ketidak sahian akta-akta notaris dan hak tanggungan atas objek sengketa. Para Penggugat memohon pernyataan hukum bahwa perikatan dan akta terkait adalah batal demi hukum serta penghukuman para Tergugat untuk melakukan pencatatan kembali hak tanggungan. Namun, pada hari persidangan, Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatan karena akan memperbaiki isi gugatan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut karena belum ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendaftarkan gugatan perdata Nomor Register 63/Pdt.G/2025/PN Pti pada Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa Tergugat I belum sepenuhnya melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Pati no. 24/Pdt.G/2019/PN Pti terkait tertib administrasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam administrasi hak tanggungan dan penjualan objek sengketa tanpa prosedur yang benar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa akta-akta notaris yang menjadi dasar perikatan mengandung cacat kehendak dan batal demi hukum berdasarkan putusan sebelumnya.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan dalil bahwa hak tanggungan telah gugur akibat peralihan hak melalui akta jual beli, sehingga lelang yang terjadi adalah tidak sah.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Para Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan akan mencabut gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatan.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Para Tergugat.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi urusannya berantakan dan akta jual beli saya dianggap batal, kenapa saya harus bayar biaya perkara saat mau cabut gugatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 108995, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal 1917 mengatur asas *res judicata* (kekuatan hukum tetap) yang mencegah perkara yang sama diajukan kembali. Pertanyaan awam berkaitan dengan kewajiban membayar biaya perkara akibat pencabutan gugatan (prosedur perdata), bukan sengketa mengenai kekuatan mengikat putusan sebelumnya atau larangan menggugat ulang perkara yang sama. Isi pasal tidak mengatur mekanisme biaya perkara atau akibat hukum dari pencabutan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 69082, + "completion_tokens": 1016 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.P_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.P_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b73ff6e310a22f902cab4998286a68c721ad4c3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.P_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_63_Pdt.P_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.617, + "query": 2.853, + "relevance": 25.844, + "total": 97.336 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27618, + "marked_chars": 27708 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27708, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan perdata oleh Pemohon [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan kewenangan sebagai kuasa/wali atas anak-anaknya yang belum cukup umur guna menjual sertifikat tanah. Inti sengketa adalah kebutuhan Pemohon untuk menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama almarhum suaminya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak, yang terhambat karena anak-anak masih di bawah umur. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai kuasa yang sah untuk mewakili anak-anaknya dalam perbuatan hukum penjualan sertifikat tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] menikah dengan PURWANTO pada tanggal 20 Mei 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu NABILA MEISYA NIDYA MALA, NAFIZA AURELLIA AZZAHRA, dan NAYYARA FADHELLA AZKADINA KHANZA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, PURWANTO, meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PURWANTO memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 tahun 2009 yang terletak di Desa Gadung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 120m2.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 telah diberikan hak tanggungan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk ditetapkan sebagai kuasa/wali yang sah atas ketiga anak kandungnya yang belum cukup umur, yaitu NABILA MEISYA NIDYA MALA, NAFIZA AURELLIA AZZAHRA, dan NAYYARA FADHELLA AZKADINA KHANZA. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya suami Pemohon, PURWANTO, pada tahun 2021, serta kebutuhan Pemohon untuk menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 atas nama almarhum suami untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Hakim menetapkan bahwa Pemohon berhak mewakili ketiga anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum penjualan sertifikat tersebut, dengan catatan bahwa penjualan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat sertifikat tersebut telah dibebani hak tanggungan. Permohonan dikabulkan dengan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk ditetapkan sebagai kuasa/wali yang sah atas ketiga anak kandungnya yang belum cukup umur, yaitu NABILA MEISYA NIDYA MALA, NAFIZA AURELLIA AZZAHRA, dan NAYYARA FADHELLA AZKADINA KHANZA. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya suami Pemohon, PURWANTO, pada tahun 2021, serta kebutuhan Pemohon untuk menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 atas nama almarhum suami untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Hakim menetapkan bahwa Pemohon berhak mewakili ketiga anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum penjualan sertifikat tersebut, dengan catatan bahwa penjualan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat sertifikat tersebut telah dibebani hak tanggungan. Permohonan dikabulkan dengan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] menikah dengan PURWANTO pada tanggal 20 Mei 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu NABILA MEISYA NIDYA MALA, NAFIZA AURELLIA AZZAHRA, dan NAYYARA FADHELLA AZKADINA KHANZA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, PURWANTO, meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PURWANTO memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 tahun 2009 yang terletak di Desa Gadung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 120m2.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 462 telah diberikan hak tanggungan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal dan meninggalkan tanah yang masih ada utang bank, bagaimana cara saya menjualnya untuk biaya hidup anak-anak yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11147, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur 21 tahun dan status perkawinan. Meskipun pertanyaan melibatkan anak-anak di bawah umur, putusan hakim secara eksplisit menggunakan Pasal 47 UU Perkawinan sebagai dasar kewenangan orang tua mewakili anak, bukan Pasal 330 KUHPerdata. Pasal 330 bersifat umum mengenai kapasitas hukum perdata dan tidak secara langsung mengatur mekanisme perwakilan orang tua untuk menjual harta warisan dalam konteks sengketa atau permohonan ini, sehingga hubungannya tidak substantif dengan jawaban hukum yang diterapkan dalam perkara." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13898, + "completion_tokens": 1009 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10a2412d71b2007410fd6a4b2b1f7ce0b93307f4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.069, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.766, + "query": 9.031, + "relevance": 38.397, + "total": 158.263 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44686, + "marked_chars": 44803 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2002O7W6/5935/02/2020,\ntanggal 21 Februari 2020; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH :\nPK2002O7W6/5935/02/2020, tanggal 21 Februari 2020;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp88.959.656,00 (delapan puluh delapan juta embilan ratus lima puluh\nsembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka\nharta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu\ntanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tanjunganom,\nKecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.\n3.455/Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama\nSuti, dengan luas 1.106 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 08199\n/Tanjunganom/2017 tanggal 20 April 2017, melalui lelang dengan\nperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)\nSemarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\nHalaman 13 dari 14 halama Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44803, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Gabus menggugat Sudar dan Suti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp88.959.656,-, serta hak untuk menjual agunan melalui lelang jika putusan tidak dipenuhi. Gugatan ini dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 21 Februari 2020 untuk menerima kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan dana kredit sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3.455/Desa Tanjunganom atas nama Suti sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, Para Tergugat memiliki tunggakan pokok sebesar Rp82.950.028,- dan tunggakan bunga sebesar Rp6.005.628,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui adanya hutang sebagaimana digugat dan menyatakan akan membayar namun meminta keringanan waktu dan pengurangan bunga.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar sita jaminan diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Gabus menggugat Sudar dan Suti yang merupakan suami istri dan penerima kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2020. Para Tergugat telah menerima dana tersebut dan menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Suti serta menandatangani surat kuasa menjual agunan. Gugatan ini dilayangkan karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga, yang telah dibuktikan dengan tiga surat peringatan dari Penggugat. Tergugat I hadir dalam persidangan dan mengakui adanya hutang serta wanprestasi, sementara Tergugat II tidak hadir. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp88.959.656,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan eksekusi penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan untuk meletakkan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah meletakkannya sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Gabus menggugat Sudar dan Suti yang merupakan suami istri dan penerima kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2020. Para Tergugat telah menerima dana tersebut dan menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Suti serta menandatangani surat kuasa menjual agunan. Gugatan ini dilayangkan karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga, yang telah dibuktikan dengan tiga surat peringatan dari Penggugat. Tergugat I hadir dalam persidangan dan mengakui adanya hutang serta wanprestasi, sementara Tergugat II tidak hadir. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah serta mengikat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp88.959.656,- secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan eksekusi penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan untuk meletakkan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah meletakkannya sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 21 Februari 2020 untuk menerima kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan dana kredit sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3.455/Desa Tanjunganom atas nama Suti sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, Para Tergugat memiliki tunggakan pokok sebesar Rp82.950.028,- dan tunggakan bunga sebesar Rp6.005.628,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui adanya hutang sebagaimana digugat dan menyatakan akan membayar namun meminta keringanan waktu dan pengurangan bunga.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar sita jaminan diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi sampai sekarang belum bisa bayar angsuran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20577, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan awam, pengguna mengalami gagal bayar (wanprestasi) atas pinjaman bank. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menentukan konsekuensi hukum yang dihadapi pengguna, yaitu kewajiban membayar tunggakan pokok, bunga, dan biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut, yang merupakan inti dari masalah hukum yang dihadapi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks pertanyaan, meskipun pengguna mungkin berargumen bahwa ia tidak mampu membayar, prinsip ini menopang alasan mengapa perjanjian pinjaman tetap mengikat dan pengguna tetap wajib memenuhi kewajibannya (termasuk bunga dan biaya tambahan) sesuai dengan sifat perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan sekadar apa yang tertulis dalam surat pengakuan hutang saja." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21203, + "completion_tokens": 1344 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b6bc5d58a6937c36fceced2cafa8e1a58645bb51 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 137.639, + "query": 5.467, + "relevance": 33.989, + "total": 177.162 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45435, + "marked_chars": 45552 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; \n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para \nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91354087/5950/03/2022 tanggal 28 \nMaret 2022; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak \nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang \nNomor: 91354087/5950/03/2022 tanggal 28 Maret 2022. \n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat I sebesar \nRp111.757.438,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 14 dari 14 halama Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Pti \n \nratus tiga puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan \nketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah \nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para \nTergugat dilelang untuk melunasi huta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45552, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Pagerharjo menggugat Pujo Asmoro, Sutarlin, dan Supriyono atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani pada 28 Maret 2022. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan sebesar Rp111.757.438,-, serta pelaksanaan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pati pada tingkat pertama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 91354087/5950/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp120.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pencairan dana kredit sebesar Rp120.000.000,- berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Maret 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3870 atas nama Sutarlin, BPKB No. O-04306553 atas nama Pujo Asmoro, dan BPKB No. O-007700191 atas nama Sutarlin sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau melalui lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2023, 2 Februari 2023, dan 2 Maret 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 terdiri dari tunggakan pokok Rp96.393.759,-, bunga Rp6.030.836,-, dan pinalty Rp13.332.843,- dengan total Rp111.757.438,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya termasuk pernyataan sah sita jaminan atas agunan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Pagerharjo terhadap Pujo Asmoro, Sutarlin, dan Supriyono. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani pada 28 Maret 2022, di mana Tergugat I menerima dana sebesar Rp120.000.000,- dan Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan kendaraan bermotor serta menandatangani surat kuasa menjual sebagai jaminan. Tergugat I dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran, yang dibuktikan dengan rekaman rekening koran dan surat peringatan yang telah dikirimkan. Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut di persidangan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang sebesar Rp111.757.438,- secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat, termasuk agunan yang diserahkan, dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan, namun putusan tetap dapat dieksekusi sesuai prosedur hukum acara perdata. Gugatan dikabulkan sebagian, dengan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Pagerharjo terhadap Pujo Asmoro, Sutarlin, dan Supriyono. Gugatan ini bermula dari perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani pada 28 Maret 2022, di mana Tergugat I menerima dana sebesar Rp120.000.000,- dan Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan kendaraan bermotor serta menandatangani surat kuasa menjual sebagai jaminan. Tergugat I dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran, yang dibuktikan dengan rekaman rekening koran dan surat peringatan yang telah dikirimkan. Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut di persidangan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang sebesar Rp111.757.438,- secara seketika dan sekaligus. Apabila pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat, termasuk agunan yang diserahkan, dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melunasi hutang tersebut. Permohonan sita jaminan ditolak karena pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan, namun putusan tetap dapat dieksekusi sesuai prosedur hukum acara perdata. Gugatan dikabulkan sebagian, dengan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 91354087/5950/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp120.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pencairan dana kredit sebesar Rp120.000.000,- berdasarkan Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Maret 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3870 atas nama Sutarlin, BPKB No. O-04306553 atas nama Pujo Asmoro, dan BPKB No. O-007700191 atas nama Sutarlin sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau melalui lelang apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2023, 2 Februari 2023, dan 2 Maret 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat oleh Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 terdiri dari tunggakan pokok Rp96.393.759,-, bunga Rp6.030.836,-, dan pinalty Rp13.332.843,- dengan total Rp111.757.438,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya termasuk pernyataan sah sita jaminan atas agunan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan serahkan sertifikat tanah serta BPKB kendaraan sebagai jaminan ke bank, tapi sekarang bank memaksa saya bayar sisa hutang karena saya berhenti bayar angsuran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20901, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menentukan status jaminan yang diserahkan (tanah/BPKB) sebagai jaminan umum (kreditur konkuren) karena tidak dibebani Hak Tanggungan, sehingga menjadi dasar hukum bagi bank untuk menuntut pelunasan hutang melalui eksekusi harta tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (termasuk bunga dan biaya) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk menyatakan Tergugat wajib membayar sisa hutang pokok, bunga, dan pinalty karena telah lalai membayar angsuran sesuai perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Dalam putusan, pasal ini digunakan sebagai kerangka untuk menilai bahwa meskipun ada Surat Kuasa Menjual Agunan dalam perjanjian, pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan tetap harus mengikuti prosedur hukum acara perdata (karena tidak ada Hak Tanggungan), sehingga menjawab aspek 'pemaksaan' atau prosedur penagihan oleh bank." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21494, + "completion_tokens": 1577 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6aa81438be8eca5f3bbd681c213633f02c8c71bd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.858, + "query": 11.996, + "relevance": 24.657, + "total": 121.567 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45612, + "marked_chars": 45756 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan\npatut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82867087/5939/05/21\ntanggal 31 Mei 2021;\n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-\nSyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia\n(Persero) Tbk.;\n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah \nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor : 82867087/5939/05/21 tanggal 31 Mei 2021;\n6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat\nHal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nsejumlah Rp214.632.679,00 (du" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45756, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati menggugat MARSO dan MURYATI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, dan penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp214.632.679,-. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "MARSO dan MURYATI menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati pada tanggal 31 Mei 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan pinjaman sebesar Rp250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat membayar angsuran kredit sebesar Rp6.588.743,- setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 598 atas nama MURYATI sebagai jaminan agunan kredit.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit secara tepat waktu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berjumlah Rp214.632.679,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan agar Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Mei 2021 dinyatakan sah dan mengikat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati menggugat MARSO dan MURYATI yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 31 Mei 2021 yang mengikat para pihak untuk membayar pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan angsuran bulanan dan jaminan agunan berupa sertifikat tanah. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sehingga timbul tunggakan sebesar Rp214.632.679,-. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman adalah sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Namun, permohonan untuk menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan sah ditolak karena terdapat ketidaksesuaian nomor surat dengan Surat Pengakuan Hutang utama. Putusan akhir menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp214.632.679,-, sementara permintaan pelelangan harta milik ditolak karena berada di luar kewenangan gugatan sederhana." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati menggugat MARSO dan MURYATI yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 31 Mei 2021 yang mengikat para pihak untuk membayar pinjaman sebesar Rp250.000.000,- dengan angsuran bulanan dan jaminan agunan berupa sertifikat tanah. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sehingga timbul tunggakan sebesar Rp214.632.679,-. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman adalah sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Namun, permohonan untuk menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan sah ditolak karena terdapat ketidaksesuaian nomor surat dengan Surat Pengakuan Hutang utama. Putusan akhir menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp214.632.679,-, sementara permintaan pelelangan harta milik ditolak karena berada di luar kewenangan gugatan sederhana.", + "facts": [ + { + "fact": "MARSO dan MURYATI menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pati pada tanggal 31 Mei 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan pinjaman sebesar Rp250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat membayar angsuran kredit sebesar Rp6.588.743,- setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 598 atas nama MURYATI sebagai jaminan agunan kredit.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit secara tepat waktu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berjumlah Rp214.632.679,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan agar Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Mei 2021 dinyatakan sah dan mengikat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ambil pinjaman bank dan kasih sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran, apakah bank bisa jual tanah saya untuk bayar hutang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14181, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah sebagai barang tak bergerak) menjadi jaminan umum bagi pembayaran hutangnya. Hal ini menjadi dasar hukum substantif mengapa bank memiliki hak untuk menuntut pelunasan hutang melalui harta debitur, termasuk melalui proses eksekusi/lelang jika debitur wanprestasi, yang menjawab inti pertanyaan apakah bank bisa menjual tanah untuk membayar hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19754, + "completion_tokens": 1001 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4b5ce33b308d25e747969007e25b4b0a5d7042d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_64_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.744, + "query": 10.907, + "relevance": 77.452, + "total": 169.132 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51729, + "marked_chars": 51927 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 Februari 2024; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 Februari 2024; \n4. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi sisa hutang pokok yaitu\nsebesar Rp. 86.666.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam\npuluh enam ribu rupiah) segera dan seketika lunas sejak putusan ini\ndiucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht van\n Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 64/Pdt.GS/2025/PN. Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 21\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ngewisjde) yang apabila tidak dibayar, maka harta milik Para Tergugat\nyang dijadikan jaminan dilelang untuk melunasi huta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51927, + "frame": "PT. BPR Tayu Dutapersada menggugat Hana Dwi Pratiwi dan Muhammad Imron Rosyadi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp 107.387.560,-, serta penjualan agunan kendaraan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 03 Februari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan dua unit kendaraan bermotor sebagai agunan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dihukum untuk melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp 86.666.000,- secara seketika dan sekaligus.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permintaan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang total sebesar Rp 107.387.560,- (termasuk bunga dan denda) ditolak sebagian oleh hakim yang hanya mengabulkan pokok hutang.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap Hana Dwi Pratiwi dan Muhammad Imron Rosyadi terkait wanprestasi pada Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 03 Februari 2024. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima kredit pokok sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan menyerahkan dua unit kendaraan sebagai agunan jaminan fidusia. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu dan jumlah yang disepakati, yang telah dibuktikan melalui tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara diputus secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Perjanjian Kredit sah dan mengikat. Namun, hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang pokok sebesar Rp 86.666.000,- secara seketika dan sekaligus, serta menolak pengabulan total tagihan yang mencakup bunga dan denda sebagaimana diminta Penggugat. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. BPR Tayu Dutapersada mengajukan gugatan sederhana terhadap Hana Dwi Pratiwi dan Muhammad Imron Rosyadi terkait wanprestasi pada Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 03 Februari 2024. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima kredit pokok sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan menyerahkan dua unit kendaraan sebagai agunan jaminan fidusia. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu dan jumlah yang disepakati, yang telah dibuktikan melalui tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara diputus secara verstek. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan Perjanjian Kredit sah dan mengikat. Namun, hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan dengan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang pokok sebesar Rp 86.666.000,- secara seketika dan sekaligus, serta menolak pengabulan total tagihan yang mencakup bunga dan denda sebagaimana diminta Penggugat. Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 03 Februari 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan dua unit kendaraan bermotor sebagai agunan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dihukum untuk melunasi sisa hutang pokok sebesar Rp 86.666.000,- secara seketika dan sekaligus.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permintaan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang total sebesar Rp 107.387.560,- (termasuk bunga dan denda) ditolak sebagian oleh hakim yang hanya mengabulkan pokok hutang.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit mobil tapi bank masih tagih sisa hutang pokok, apakah saya harus bayar sekaligus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23478, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum terkait umur serta perkawinan. Isu dalam pertanyaan adalah wanprestasi kredit dan kewajiban pembayaran, bukan kapasitas hukum atau status kedewasaan para pihak. Tidak ada fakta atau dalil dalam pertanyaan yang menyentuh masalah kecakapan subjek hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang sisa hutang kredit mobil, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa bank dapat menuntut pelunasan (baik sekaligus maupun melalui eksekusi jaminan) karena adanya hubungan perikatan utang-piutang yang sah. Ini menyentuh substansi hak jaminan dan akibat hukum dari wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, validitas perjanjian kredit adalah prasyarat utama untuk menentukan apakah tagihan bank tersebut sah. Jika perjanjian kredit tidak memenuhi syarat Pasal 1320, maka tidak ada perikatan yang mengikat. Oleh karena itu, pasal ini relevan untuk menguji dasar hukum tagihan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Pertanyaan tidak menyebutkan isu kapasitas hukum atau cacat kehendak yang melibatkan subjek yang tidak cakap. Isu utamanya adalah pelaksanaan perjanjian (pembayaran), bukan keabsahan subjek hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu (daluwarsa) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (kekeliruan, paksaan, penipuan). Pertanyaan tidak melibatkan tuntutan pembatalan perjanjian, melainkan sengketa atas pelaksanaan pembayaran utang. Tidak ada unsur cacat kehendak yang didalilkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23967, + "completion_tokens": 1376 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ca442b801fb0224084f5a2acf4f68175d84f65de --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,106 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.745, + "query": 7.066, + "relevance": 29.961, + "total": 112.794 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34913, + "marked_chars": 35012 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021.;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman\nkepada Penggugat sejumlah Rp110.100.000,00 (seratus sepuluh juta\nseratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut, yaitu sebidang tanah pemukiman di Desa Sumberejo,\nKecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati atas nama Eko Istiyanto\nBin Yatmu, dengan luas 489 m² berdasarkan Surat Ukur No.\n00323/Sumberejo/2008 tanggal 4 Februari 2008, melalui lelang dengan\nHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nperantara" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35012, + "frame": "PT. BPR TAYU DUTAPERSADA menggugat EKO ISTIYANTO dan WINARSIH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dimodifikasi melalui Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021. Penggugat menuntut pernyataan sah Addendum tersebut, pernyataan wanprestasi, pengesahan sita jaminan atas sertifikat tanah, serta pembayaran sisa pinjaman pokok, bunga, dan denda sebesar Rp119.779.500,00. Gugatan ini diajukan dalam prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat telah melakukan perikatan hutang piutang dengan Penggugat dan menerima uang sesuai perikatan terakhir dalam Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp75.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat dan menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran kredit dengan mengajukan bukti tanda terima angsuran kredit.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan secara resmi sita jaminan terhadap sebidang tanah pemukiman di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati selama persidangan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA sebagian terhadap EKO ISTIYANTO dan WINARSIH. Hakim menetapkan bahwa Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021 sah dan mengikat para pihak sebagai dasar perikatan hutang piutang, di mana Para Tergugat menerima dana sebesar Rp75.000.000,00. Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Addendum terakhir tersebut, meskipun Para Tergugat dalilkan telah melakukan pembayaran dengan bukti tanda terima angsuran. Gugatan Penggugat untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara resmi selama persidangan, namun Hakim mengabulkan permohonan agar harta milik Para Tergugat berupa sertifikat tanah dapat dilelang untuk pelunasan hutang. Jumlah hutang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp110.100.000,00 yang terdiri dari pokok pinjaman Rp75.000.000,00 dan bunga Rp35.100.000,00, dengan penolakan terhadap tuntutan denda karena tidak memenuhi unsur biaya atau rugi nyata. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR TAYU DUTAPERSADA sebagian terhadap EKO ISTIYANTO dan WINARSIH. Hakim menetapkan bahwa Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021 sah dan mengikat para pihak sebagai dasar perikatan hutang piutang, di mana Para Tergugat menerima dana sebesar Rp75.000.000,00. Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Addendum terakhir tersebut, meskipun Para Tergugat dalilkan telah melakukan pembayaran dengan bukti tanda terima angsuran. Gugatan Penggugat untuk pengesahan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara resmi selama persidangan, namun Hakim mengabulkan permohonan agar harta milik Para Tergugat berupa sertifikat tanah dapat dilelang untuk pelunasan hutang. Jumlah hutang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp110.100.000,00 yang terdiri dari pokok pinjaman Rp75.000.000,00 dan bunga Rp35.100.000,00, dengan penolakan terhadap tuntutan denda karena tidak memenuhi unsur biaya atau rugi nyata. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat telah melakukan perikatan hutang piutang dengan Penggugat dan menerima uang sesuai perikatan terakhir dalam Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp75.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat dan menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran kredit dengan mengajukan bukti tanda terima angsuran kredit.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan secara resmi sita jaminan terhadap sebidang tanah pemukiman di Desa Sumberejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati selama persidangan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Addendum No. 57823/III/21 tanggal 26 Maret 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran tapi bank bilang masih hutang dan mau lelang tanah saya, kan saya sudah bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15718, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena bank mengklaim hutang masih ada dan akan melelang agunan akibat ketidakpatuhan pembayaran. Pasal 1239 menjadi dasar hukum untuk menghitung besaran kewajiban yang harus dibayar (pokok, bunga, biaya) jika wanprestasi terbukti, sehingga substantif untuk menjawab apakah klaim bank atas kerugian/bunga tersebut sah secara hukum perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17017, + "completion_tokens": 948 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6776efda4c460de2a4fcf6545df11c1e04e51bd3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_65_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 126.085, + "query": 4.855, + "relevance": 15.832, + "total": 146.797 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41058, + "marked_chars": 41193 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan\n \ngugatan\n \nPenggugat\nsebagian ;\nHal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai\nkekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang\nNomor: 106886993/5941/10/23 tanggal 11 Oktober 2023; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan\nTergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya\nyang\n \nterdapat\n \npada\n \nSurat\n \nPengakuan\n \nHutang \nNomor:\n106886993/5941/10/23 tanggal 11 Oktober 2023;\n4.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II\nuntuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.\n117.312.723,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan\napabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nTergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu\ntanah dan ata" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41193, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Karaban menggugat Fauzan dan Musyarofah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan tuntutan pelunasan tunggakan hutang dan penjualan agunan. Gugatan ini diajukan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran kredit sejak Februari 2025. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menyatakan wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran hutang serta lelang agunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Oktober 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran kredit setiap bulan sebesar Rp 4.174.612 mulai tanggal 11 November 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01297 atas nama Fauzan sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak tanggal 11 Februari 2025.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 117.312.723 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga berjalan sampai dengan posisi tanggal 05 Mei 2025.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II atas menunggaknya hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan dan tidak ada permohonan khusus mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Karaban menggugat Fauzan dan Musyarofah yang merupakan suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Oktober 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dan wajib membayar angsuran bulanan sebesar Rp 4.174.612, namun gagal membayar sejak tanggal 11 Februari 2025 sehingga menumpuk tunggakan sebesar Rp 117.312.723 per 5 Mei 2025. Sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Fauzan serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan namun Tergugat tidak melunasi hutang. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sisa hutang sebesar Rp 117.312.723 secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harta milik termasuk agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena dinilai belum mendesak. Gugatan untuk selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Karaban menggugat Fauzan dan Musyarofah yang merupakan suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Oktober 2023. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dan wajib membayar angsuran bulanan sebesar Rp 4.174.612, namun gagal membayar sejak tanggal 11 Februari 2025 sehingga menumpuk tunggakan sebesar Rp 117.312.723 per 5 Mei 2025. Sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan atas nama Fauzan serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan namun Tergugat tidak melunasi hutang. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sisa hutang sebesar Rp 117.312.723 secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harta milik termasuk agunan akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena dinilai belum mendesak. Gugatan untuk selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Oktober 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran kredit setiap bulan sebesar Rp 4.174.612 mulai tanggal 11 November 2023.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01297 atas nama Fauzan sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak tanggal 11 Februari 2025.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 117.312.723 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga berjalan sampai dengan posisi tanggal 05 Mei 2025.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II atas menunggaknya hutang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap agunan ditolak karena Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan dan tidak ada permohonan khusus mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit bank beberapa tahun lalu, tapi tiba-tiba ditagih hutang besar karena berhenti bayar angsuran, apakah saya harus bayar semua tunggakan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9176, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan atas perikatan hutangnya. Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban membayar tunggakan kredit, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menegaskan bahwa hutang tersebut merupakan beban yang harus dilunasi oleh debitur dengan seluruh hartanya, termasuk dalam sengketa wanprestasi kredit seperti yang dibahas dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17743, + "completion_tokens": 1247 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e6f66be3e5ee9fb0363b791aaf587b995ecf884 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.897, + "query": 18.923, + "relevance": 77.861, + "total": 180.717 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62259, + "marked_chars": 62475 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard); \n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini dengan jumlah sebesar Rp. 171.500,- (Seratus tujuh\npuluh satu ribu lima ratus rupiah) ;\nDemikian diputuskan pada hari Jum’at, tanggal 07 Juli 2023, oleh\nBudi Aryono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu\njuga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Penggugat dan\nKuasa Hukum Para Tergugat.\nPanitera Pengganti\n Hakim\n Sunarmi, S.H., M.H.\nBudi Aryono, S.H., M.H.\nPerincian Biaya :\n-\nPendaftaran\n: Rp. 30.000,-\n-\nPemberkasan / ATK\n: Rp. 50.000,-\nHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nKirim Surat Ter" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 62475, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris dari almarhum Muin Abadi, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Abdullah Rozaq terkait sengketa pelunasan utang piutang tahun 1998 sebesar Rp15.000.000 yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 370. Penggugat meminta Pengadilan menyatakan Para Tergugat wanprestasi karena menolak menerima pelunasan sesuai nominal utang dan menyerahkan sertifikat jaminan serta bukti roya hak tanggungan. Gugatan ini pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena Penggugat tidak membuktikan telah melakukan upaya pelunasan yang diikuti dengan penitipan uang ke Pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Muin Abadi dan almarhum Abdullah Rozaq memiliki perjanjian utang piutang pada tahun 1998 sebesar Rp15.000.000 yang dibuktikan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 28 Juli 1998.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama almarhum Muin Abadi dibebani Hak Tanggungan Nomor 515/1998 atas nama almarhum Abdullah Rozaq sebagai jaminan pelunasan utang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muin Abadi dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Muin Abadi dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang sejak tanggal 28 Juli 1998 hingga gugatan diajukan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti yang membuktikan telah melakukan upaya pelunasan hutang sebesar Rp15.000.000 yang diikuti dengan penitipan uang ke Pengadilan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Muin Abadi, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Abdullah Rozaq untuk menerima pelunasan utang warisan sebesar Rp15.000.000 dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 370 beserta bukti roya hak tanggungan. Gugatan ini didasarkan pada dalil bahwa Para Tergugat menolak menerima pembayaran nominal utang tersebut dan menuntut nilai yang lebih tinggi. Hakim menetapkan bahwa perjanjian utang antara kedua almarhum sah dan telah terjadi wanprestasi oleh pihak debitur (almarhum Muin Abadi) yang kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Namun, hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat gagal membuktikan telah melakukan upaya pelunasan yang sah menurut hukum, yaitu dengan melakukan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang ke Pengadilan apabila kreditur menolak, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Dengan demikian, perkara tidak diperiksa pada pokoknya mengenai wanprestasi Para Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Muin Abadi, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Abdullah Rozaq untuk menerima pelunasan utang warisan sebesar Rp15.000.000 dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 370 beserta bukti roya hak tanggungan. Gugatan ini didasarkan pada dalil bahwa Para Tergugat menolak menerima pembayaran nominal utang tersebut dan menuntut nilai yang lebih tinggi. Hakim menetapkan bahwa perjanjian utang antara kedua almarhum sah dan telah terjadi wanprestasi oleh pihak debitur (almarhum Muin Abadi) yang kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Namun, hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat gagal membuktikan telah melakukan upaya pelunasan yang sah menurut hukum, yaitu dengan melakukan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang ke Pengadilan apabila kreditur menolak, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Dengan demikian, perkara tidak diperiksa pada pokoknya mengenai wanprestasi Para Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Muin Abadi dan almarhum Abdullah Rozaq memiliki perjanjian utang piutang pada tahun 1998 sebesar Rp15.000.000 yang dibuktikan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 28 Juli 1998.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama almarhum Muin Abadi dibebani Hak Tanggungan Nomor 515/1998 atas nama almarhum Abdullah Rozaq sebagai jaminan pelunasan utang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muin Abadi dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Muin Abadi dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang sejak tanggal 28 Juli 1998 hingga gugatan diajukan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti yang membuktikan telah melakukan upaya pelunasan hutang sebesar Rp15.000.000 yang diikuti dengan penitipan uang ke Pengadilan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang ingin melunasi utang ayah saya kepada keluarga lawan sengketa, tapi mereka menolak uang pelunasan dan malah minta jumlah lebih tinggi, apa yang harus saya lakukan agar utang itu dianggap lunas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27500, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1404 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1404 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1404: Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya,, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan status hukum terkait umur serta perkawinan. Pertanyaan awam berkaitan dengan cara melunasi utang ketika kreditur menolak pembayaran, bukan mengenai kecakapan hukum atau status umur pihak yang bertransaksi. Pasal ini tidak mengatur mekanisme pembayaran atau konsinyasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga dan penggantian biaya akibat keterlambatan pelaksanaan perikatan (wanprestasi). Meskipun pertanyaan menyebutkan 'minta jumlah lebih tinggi', inti masalahnya adalah bagaimana cara melunasi utang agar dianggap lunas secara hukum ketika pembayaran tunai ditolak. Pasal 1250 tidak memberikan solusi atau mekanisme untuk membebaskan diri dari utang ketika kreditur menolak pembayaran, melainkan hanya mengatur besaran ganti rugi/bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal). Pertanyaan awam sudah mengakui adanya utang (perjanjian hutang) dan fokus pada eksekusi pelunasan, bukan pada validitas atau sahnya perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan masalah teknis pelunasan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai siapa saja yang tidak cakap untuk membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Hal ini tidak berkaitan dengan prosedur atau hak debitur/ahli waris untuk melunasi utang ketika kreditur menolak pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1404 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur solusi hukum ketika kreditur menolak pembayaran. Isinya menyatakan bahwa jika kreditur menolak pembayaran tunai, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran dan jika ditolak lagi, debitur dapat menitipkan uang/barang kepada Pengadilan (konsinyasi) untuk membebaskan diri dari utang. Ini adalah jawaban substantif langsung untuk pertanyaan awam tentang apa yang harus dilakukan agar utang dianggap lunas saat kreditur menolak uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai daluwarsa (batas waktu) lima tahun untuk menuntut pembatalan perikatan karena cacat kehendak (kebelumdewasaan, pengampuan, paksaan, penipuan). Pertanyaan awam tidak melibatkan tuntutan pembatalan perjanjian atau cacat kehendak, melainkan upaya pelunasan utang yang sah. Jadi, pasal ini tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1404 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28599, + "completion_tokens": 1538 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4b3f8dec8b0b6c498391a4efc2122a73b7f2962 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 112.918, + "query": 6.029, + "relevance": 83.03, + "total": 202.07 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41087, + "marked_chars": 41213 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\nHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp179.200.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua\nratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka Agunan Para Tergugat yaitu tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak\nMilik 00869, Desa Kalimulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama\nRustam Aji, dengan luas 497 m², berdasarkan Surat Ukur No.\n00475/Kalimulyo/2018 tanggal 22 Juni 2018, dilelang untuk pelunasan hutang\nPara Tergugat;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\natas perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp231." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41213, + "frame": "PT. BPR JUWANA ARTHA SENTOSA menggugat Rustam Aji dan Lidya Dwi Puspita atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak dilunasi sesuai jatuh tempo. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran tunggakan pokok, bunga, dan denda, serta mengizinkan lelang agunan untuk pelunasan hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp160.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bunga bulanan sebesar Rp1.600.000,00 dan angsuran pokok sebesar Rp160.000.000,00 pada saat jatuh tempo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00869 atas nama Rustam Aji dengan luas 497 m² sebagai jaminan agunan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran hutang sesuai perjanjian kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 11 November 2022, 21 November 2022, dan 8 Desember 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar hutang meskipun telah diberi peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya keterlambatan pelunasan pinjaman kredit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran tunggakan pokok Rp160.000.000,00, tunggakan bunga Rp19.200.000,00, dan denda Rp235.460.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas harta agunan Para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta tanpa jaminan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat karena tidak melunasi pinjaman kredit sebesar Rp160.000.000,00 yang diberikan dengan jangka waktu 12 bulan dan dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Para Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran namun belum melunasi hutang hingga gugatan diajukan. Hakim menetapkan Para Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran setelah melalui proses peringatan. Gugatan dikabulkan sebagian; hakim memerintahkan Para Tergugat membayar tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp179.200.000,00 serta mengizinkan lelang agunan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan pengenaan denda ditolak karena bukan kategori kerugian, demikian pula permohonan sita jaminan dan eksekusi serta-merta yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formal." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat karena tidak melunasi pinjaman kredit sebesar Rp160.000.000,00 yang diberikan dengan jangka waktu 12 bulan dan dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Para Tergugat mengakui keterlambatan pembayaran namun belum melunasi hutang hingga gugatan diajukan. Hakim menetapkan Para Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran setelah melalui proses peringatan. Gugatan dikabulkan sebagian; hakim memerintahkan Para Tergugat membayar tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp179.200.000,00 serta mengizinkan lelang agunan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan pengenaan denda ditolak karena bukan kategori kerugian, demikian pula permohonan sita jaminan dan eksekusi serta-merta yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formal.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kredit sebesar Rp160.000.000,00 kepada Para Tergugat dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran bunga bulanan sebesar Rp1.600.000,00 dan angsuran pokok sebesar Rp160.000.000,00 pada saat jatuh tempo.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00869 atas nama Rustam Aji dengan luas 497 m² sebagai jaminan agunan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran hutang sesuai perjanjian kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat pada tanggal 11 November 2022, 21 November 2022, dan 8 Desember 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar hutang meskipun telah diberi peringatan tanpa alasan yang sah.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya keterlambatan pelunasan pinjaman kredit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran tunggakan pokok Rp160.000.000,00, tunggakan bunga Rp19.200.000,00, dan denda Rp235.460.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas harta agunan Para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta tanpa jaminan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih pinjaman uang ke teman dengan jaminan sertifikat tanah, tapi dia telat bayar angsuran meski sudah saya ingatkan berkali-kali, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19306, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan umum bagi kreditor (hak jaminan umum). Meskipun putusan menyebutkan adanya agunan (jaminan khusus), sengketa utama dalam pertanyaan dan putusan berfokus pada wanprestasi (ingkar janji) akibat tidak bayar, bukan pada perebutan prioritas hak jaminan umum versus hak lain. Pasal 1131 tidak secara langsung menjawab apakah debitur bisa 'dipaksa' membayar akibat wanprestasi, melainkan hanya status harta sebagai jaminan. Dalam konteks pertanyaan 'apa bisa dipaksa bayar', pasal yang mengatur akibat wanprestasi (1234, 1238, 1243) lebih substantif. Namun, aturan ini lebih bersifat deskriptif tentang harta debitur, bukan mekanisme pemaksaan pembayaran akibat ingkar janji yang menjadi inti sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (termasuk perjanjian kredit) sebagai kewajiban untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan (perjanjian kredit) yang mengikat. Ini adalah fondasi substantif untuk menentukan adanya kewajiban bayar yang dilanggar, sehingga relevan dengan pertanyaan apakah teman tersebut memiliki kewajiban yang bisa dituntut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kelalaian (verzuim) debitur, baik melalui surat peringatan maupun lewat waktu. Pertanyaan awam menyebutkan 'sudah saya ingatkan berkali-kali', yang secara fakta dan hukum berkaitan langsung dengan unsur 'dinyatakan lalai' dalam pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk membuktikan bahwa Tergugat telah lalai setelah diberi peringatan, sehingga memenuhi unsur wanprestasi. Ini adalah kunci substantif untuk menjawab apakah syarat pemaksaan pembayaran telah terpenuhi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Pertanyaan awam menanyakan 'apa bisa saya paksa dia bayar?', dan pasal ini memberikan dasar hukum bahwa setelah lalai, debitur wajib mengganti kerugian (bayar hutang + bunga). Putusan mengutip pasal ini untuk memvonis Tergugat membayar tunggakan. Ini adalah jawaban substantif langsung atas pertanyaan tentang pemaksaan pembayaran akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebasan tanggung jawab debitur jika ia dapat membuktikan bahwa ketidakpemenuhan perikatan disebabkan oleh hal yang tak terduga (force majeure) atau keadaan di luar kendalinya. Dalam pertanyaan awam dan fakta putusan, tidak ada dalil atau fakta bahwa Tergugat mengalami hal tak terduga; sebaliknya, Tergugat tidak membayar tanpa alasan yang sah. Pasal ini tidak menjadi dasar untuk 'memaksa' bayar, melainkan justru menjadi pembelaan yang tidak relevan dengan fakta sengketa saat ini. Oleh karena itu, tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan apakah pembayaran bisa dipaksakan dalam konteks wanprestasi biasa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19463, + "completion_tokens": 1825 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e93646a6dfaace8b5aa04065bcda6c311438460b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_66_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 29, + "timings": { + "parse": 0.101, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 109.182, + "query": 3.577, + "relevance": 46.566, + "total": 159.427 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 79866, + "marked_chars": 80118 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh\nkami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny\nDefiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Pati Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 12 September 2023,\nputusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri\noleh para Hakim Anggota tersebut, Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.,\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n Ttd. Ttd.\nNuny Defiary, S.H.\nGrace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.\n Ttd.\nAris Dwihartoyo, S.H. \nHalaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang term" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 80118, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] terkait sengketa jual beli tanah dengan Nomor SHM 00630, 00631, 00632, 00633, dan 00634 di Desa Kinanti, Kabupaten Pati. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, mengembalikan objek sesuai perikatan awal, serta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai harga jual tanah sebesar Rp450.000.000 dengan uang muka/DP sebesar Rp5.000.000 yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam tanda terima pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2021, disepakati bahwa jika pembayaran pelunasan tidak dilakukan sesuai jadwal, transaksi batal dan uang muka dinyatakan hangus.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melunasi pembayaran tanah sesuai jadwal yang telah disepakati dalam tanda terima pembayaran.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjual sebagian tanah tersebut kepada pihak lain (Yasdi dan Sunarto) melalui notaris setelah tenggat waktu pelunasan dari Penggugat lewat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengubah dalil gugatan dari tiga sertifikat menjadi lima sertifikat, yang dianggap oleh hakim sebagai perubahan materi pokok gugatan yang merugikan Tergugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perbuatan melawan hukum karena belum memenuhi prestasi pembayaran secara penuh sesuai perjanjian.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa telah terjadi perikatan jual beli atas tanah dengan Nomor SHM 00630, 00631, 00632, 00633, dan 00634 di Desa Kinanti, Kabupaten Pati. Penggugat mengklaim telah menyerahkan uang muka sebesar Rp5.000.000 pada 19 Juni 2021 dengan perjanjian pelunasan setelah tanah laku terjual atau sesuai jadwal tertentu, namun Tergugat dianggap telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa menyelesaikan perikatan dengan Penggugat, sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat membantah bahwa jual beli tidak pernah terjadi secara sah karena Penggugat tidak melunasi pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam tanda terima pembayaran, yang secara eksplisit menyatakan uang muka hangus jika pelunasan tidak dilakukan. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat terkait identitas dan kurang pihak, namun dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak membuktikan telah memenuhi kewajibannya untuk membayar harga tanah secara penuh, sehingga jual beli tidak menimbulkan kewajiban mengikat bagi Tergugat untuk menyerahkan objek. Perubahan gugatan dari tiga menjadi lima sertifikat juga ditolak karena dianggap mengubah materi pokok yang merugikan Tergugat. Akibatnya, seluruh petitum Penggugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa telah terjadi perikatan jual beli atas tanah dengan Nomor SHM 00630, 00631, 00632, 00633, dan 00634 di Desa Kinanti, Kabupaten Pati. Penggugat mengklaim telah menyerahkan uang muka sebesar Rp5.000.000 pada 19 Juni 2021 dengan perjanjian pelunasan setelah tanah laku terjual atau sesuai jadwal tertentu, namun Tergugat dianggap telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa menyelesaikan perikatan dengan Penggugat, sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat membantah bahwa jual beli tidak pernah terjadi secara sah karena Penggugat tidak melunasi pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam tanda terima pembayaran, yang secara eksplisit menyatakan uang muka hangus jika pelunasan tidak dilakukan. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat terkait identitas dan kurang pihak, namun dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak membuktikan telah memenuhi kewajibannya untuk membayar harga tanah secara penuh, sehingga jual beli tidak menimbulkan kewajiban mengikat bagi Tergugat untuk menyerahkan objek. Perubahan gugatan dari tiga menjadi lima sertifikat juga ditolak karena dianggap mengubah materi pokok yang merugikan Tergugat. Akibatnya, seluruh petitum Penggugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai harga jual tanah sebesar Rp450.000.000 dengan uang muka/DP sebesar Rp5.000.000 yang diserahkan pada tanggal 19 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam tanda terima pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2021, disepakati bahwa jika pembayaran pelunasan tidak dilakukan sesuai jadwal, transaksi batal dan uang muka dinyatakan hangus.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melunasi pembayaran tanah sesuai jadwal yang telah disepakati dalam tanda terima pembayaran.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjual sebagian tanah tersebut kepada pihak lain (Yasdi dan Sunarto) melalui notaris setelah tenggat waktu pelunasan dari Penggugat lewat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengubah dalil gugatan dari tiga sertifikat menjadi lima sertifikat, yang dianggap oleh hakim sebagai perubahan materi pokok gugatan yang merugikan Tergugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perbuatan melawan hukum karena belum memenuhi prestasi pembayaran secara penuh sesuai perjanjian.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka tanah tapi telat lunas, sekarang penjual jual tanahnya ke orang lain, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16844, + "candidates": [ + "Pasal 616 KUHPerdata", + "Pasal 620 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1645 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 616 KUHPerdata", + "text": "Pasal 616: Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620." + }, + { + "pasal": "Pasal 620 KUHPerdata", + "text": "Pasal 620: Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercanturn dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1645 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1645: Jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjanjian atas nama perseroan, maka perseroan itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 616 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat penyerahan hak milik atas benda tidak bergerak (tanah). Dalam putusan, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 616 sebagai *lex specialis* untuk menentukan kapan hak milik berpindah, yang menjadi dasar penolakan gugatan karena penyerahan belum terjadi sesuai prosedur hukum. Ini menjawab inti pertanyaan tentang status hukum tanah setelah penjual menjual ke orang lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 620 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 616 yang mengatur teknis pengumuman akta penyerahan tanah. Meskipun dalam putusan lebih merujuk pada Pasal 616, Pasal 620 adalah bagian integral dari kerangka hukum yang digunakan hakim untuk menilai bahwa jual beli tanah belum sempurna secara hukum (belum ada penyerahan hak milik), sehingga relevan dengan konteks sengketa jual beli tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip *consensualism* dalam jual beli (perjanjian terjadi saat kesepakatan harga dan barang). Penggugat menggunakan pasal ini sebagai dasar tuntutan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menelaah pasal ini untuk menentukan apakah perjanjian jual beli sudah mengikat secara penuh sehingga penjual dilarang menjual ke pihak lain. Meskipun hakim menyatakan pasal ini tidak tepat diterapkan secara langsung untuk pemindahan hak tanah (karena butuh penyerahan), pasal ini adalah subjek utama analisis hukum dalam putusan untuk menjawab apakah penjual berhak menjual ke orang lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1645 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab peserta perseroan (firman/persekutuan) atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan adalah sengketa jual beli tanah antar individu (pribadi), bukan sengketa korporasi atau perseroan. Tidak ada unsur perseroan yang terlibat dalam sengketa ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 616 KUHPerdata", + "Pasal 620 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29282, + "completion_tokens": 1394 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..49cd28590d531e9abfee9f484e2f519b0b8dd693 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 105.501, + "query": 2.579, + "relevance": 37.34, + "total": 145.45 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45809, + "marked_chars": 45944 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian \nHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91109740/5935/03/22,\ntertanggal 18 Maret 2022 ; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor: 91109740/5935/03/22, tanggal 18 Maret 2022 ;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar\nRp222.438.762,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga\npuluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat\ntidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah da" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45944, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI menggugat Endang Teswati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan sita jaminan, penghukuman pembayaran sisa hutang, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 7.407.500 setiap tanggal 18 selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik tanah atas nama Endang Teswati sebagai jaminan pelunasan pinjaman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp. 174.483.206 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 47.955.556.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas tanah dan bangunan jaminan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI menggugat Endang Teswati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Maret 2022 yang mengikat Tergugat untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 7.407.500 selama 36 bulan, dengan jaminan sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat. Penggugat menyatakan Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, sehingga menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan sita jaminan, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 222.438.762, serta lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang serta mengizinkan lelang agunan melalui KPKNL Pati jika putusan tidak dipatuhi, namun menolak petitum untuk menyatakan sah sita jaminan karena tidak pernah dikeluarkan penetapan sita selama persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI menggugat Endang Teswati karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Gugatan ini didalilkan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Maret 2022 yang mengikat Tergugat untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 7.407.500 selama 36 bulan, dengan jaminan sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat. Penggugat menyatakan Tergugat telah lalai membayar angsuran dan telah mengirimkan tiga surat peringatan, sehingga menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan sita jaminan, penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 222.438.762, serta lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang serta mengizinkan lelang agunan melalui KPKNL Pati jika putusan tidak dipatuhi, namun menolak petitum untuk menyatakan sah sita jaminan karena tidak pernah dikeluarkan penetapan sita selama persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000 dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 7.407.500 setiap tanggal 18 selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik tanah atas nama Endang Teswati sebagai jaminan pelunasan pinjaman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp. 174.483.206 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 47.955.556.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan atas tanah dan bangunan jaminan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan beri jaminan tanah, tapi tidak bisa bayar angsuran lagi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18329, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam konteks pertanyaan awam tentang jaminan tanah dan konsekuensi tidak bayar angsuran, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta Tergugat (termasuk tanah) dapat digugat/dieleksekusi oleh kreditur sebagai kreditur konkuren, sebagaimana dianalisis dalam putusan terkait status jaminan tanpa Hak Tanggungan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan), yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan secara substantif dengan pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum dari ketidakmampuan membayar angsuran, termasuk kewajiban membayar sisa pokok dan bunga tunggakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk membatasi atau menafsirkan isi perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) dan hubungannya dengan ketentuan hukum jaminan, sehingga menjadi kerangka hukum yang menopang analisis hakim mengenai validitas dan pelaksanaan klausul jaminan dalam sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21097, + "completion_tokens": 1244 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4325938aa4199bbe7b82cd1daaa1f43a16c71a91 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_67_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 75, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 289.892, + "read": 106.593, + "query": 3.326, + "relevance": 69.855, + "total": 469.771 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 196457, + "marked_chars": 197123 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Provisi\nMenolak tuntutan provisi Tergugat I\nHalaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 73\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Eksepsi\nMenolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II\nDalam Pokok Perkara \n1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp. Rp. 447.500,00 (Empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupaih).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 oleh\nkami, Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nuny Defiary,\nS.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\npada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Edi Suranto,\nSH, MM sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara e" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134976, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan Rusman (Penggugat I) dan Siti Maskufah (Penggugat II) melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I), PT BNI Life Insurance (Tergugat II), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Turut Tergugat). Para Penggugat, orang tua dari Diah Retno Marganingsih (almh.), dalil bahwa almh. adalah debitur KUR sebesar Rp 200.000.000,- dengan jaminan SHM No. 01310 an. Siti Maskufah dan SHM No. 00727 an. Rusman [HAL 3-4]. Setelah almh. meninggal dunia pada 22 Juli 2022, Tergugat I mengajukan klaim asuransi ke Tergugat II, namun klaim tidak dicairkan [HAL 5]. Para Penggugat dalil telah membayar angsuran Rp 4.700.000,-/bulan selama 7 bulan (total Rp 32.900.000,-) dan menagih sisa hutang Rp 173.102.754,-, serta mengancam pelelangan jaminan [HAL 5-6]. Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata, menuntut Tergugat II mencairkan klaim/melunasi hutang, Tergugat I menyerahkan sertifikat tanpa beban, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 1.032.900.000,- secara tanggung renteng, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-9].\n\n[HAL 10-20] Tergugat I menjawab menolak gugatan, dalil Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan (SHT No. 09959/2022 dan SHT No. 09956/2022) sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan UU Hak Tangungan [HAL 10-15]. Tergugat I dalil telah mengajukan klaim asuransi, namun Tergugat II menolak karena ketidaksesuaian data [HAL 16]. Tergugat I dalil debitur/ahli waris wanprestasi, sehingga Tergugat I berhak melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tangungan [HAL 17-19]. Tergugat I menolak eksepsi obscur libel dan persona standi, dalil gugatan tidak jelas dan Penggugat bukan ahli waris resmi [HAL 11-13]. Tergugat I dalil tidak ada PMH, sehingga tuntutan sita, ganti rugi, dan uang paksa tidak beralasan [HAL 20].\n\n[HAL 21-53] Tergugat II menjawab menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing (Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lain, Vedro Choirul Marganis, saudara almh. yang cakap hukum) dan kurang pihak (plurium litis consortium) [HAL 21-25]. Tergugat II dalil gugatan obscur libel karena menggabungkan wanprestasi kredit dan PMH asuransi yang seharusnya diselesaikan tersendiri [HAL 26-29]. Tergugat II dalil Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang (eror in persona) karena domisili Tergugat II di Jakarta Selatan [HAL 31-35]. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil Polis Nomor BLPM9210209282 bukan asuransi jiwa kredit (tanpa Banker’s Clause) dan tidak terkait hukum dengan Perjanjian Kredit [HAL 32-34]. Tergugat II dalil penolakan klaim pada 1 September 2022 sah karena almh. tidak mengungkapkan riwayat penyakit suspect RCC (tumor ginjal) yang didiagnosa September 2021, melanggar asas Utmost Good Faith dan ketentuan Polis [HAL 41-45]. Tergugat II dalil tidak ada kewajiban membayar klaim atau ganti rugi, serta tuntutan uang paksa tidak berdasar karena bersifat pembayaran uang [HAL 48-49]. Para Penggugat mengajukan 19 bukti surat meliputi KTP, KK, surat kematian, polis, somasi, dan kwitansi pembayaran [HAL 51-53]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 63647, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan Rusman (Penggugat I) dan Siti Maskufah (Penggugat II) melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I), PT BNI Life Insurance (Tergugat II), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Turut Tergugat). Para Penggugat, orang tua dari Diah Retno Marganingsih (almh.), dalil bahwa almh. adalah debitur KUR sebesar Rp 200.000.000,- dengan jaminan SHM No. 01310 an. Siti Maskufah dan SHM No. 00727 an. Rusman [HAL 3-4]. Setelah almh. meninggal dunia pada 22 Juli 2022, Tergugat I mengajukan klaim asuransi ke Tergugat II, namun klaim tidak dicairkan [HAL 5]. Para Penggugat dalil telah membayar angsuran Rp 4.700.000,-/bulan selama 7 bulan (total Rp 32.900.000,-) dan menagih sisa hutang Rp 173.102.754,-, serta mengancam pelelangan jaminan [HAL 5-6]. Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata, menuntut Tergugat II mencairkan klaim/melunasi hutang, Tergugat I menyerahkan sertifikat tanpa beban, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 1.032.900.000,- secara tanggung renteng, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-9].\n\n[HAL 10-20] Tergugat I menjawab menolak gugatan, dalil Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan (SHT No. 09959/2022 dan SHT No. 09956/2022) sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan UU Hak Tangungan [HAL 10-15]. Tergugat I dalil telah mengajukan klaim asuransi, namun Tergugat II menolak karena ketidaksesuaian data [HAL 16]. Tergugat I dalil debitur/ahli waris wanprestasi, sehingga Tergugat I berhak melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tangungan [HAL 17-19]. Tergugat I menolak eksepsi obscur libel dan persona standi, dalil gugatan tidak jelas dan Penggugat bukan ahli waris resmi [HAL 11-13]. Tergugat I dalil tidak ada PMH, sehingga tuntutan sita, ganti rugi, dan uang paksa tidak beralasan [HAL 20].\n\n[HAL 21-53] Tergugat II menjawab menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing (Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lain, Vedro Choirul Marganis, saudara almh. yang cakap hukum) dan kurang pihak (plurium litis consortium) [HAL 21-25]. Tergugat II dalil gugatan obscur libel karena menggabungkan wanprestasi kredit dan PMH asuransi yang seharusnya diselesaikan tersendiri [HAL 26-29]. Tergugat II dalil Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang (eror in persona) karena domisili Tergugat II di Jakarta Selatan [HAL 31-35]. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil Polis Nomor BLPM9210209282 bukan asuransi jiwa kredit (tanpa Banker’s Clause) dan tidak terkait hukum dengan Perjanjian Kredit [HAL 32-34]. Tergugat II dalil penolakan klaim pada 1 September 2022 sah karena almh. tidak mengungkapkan riwayat penyakit suspect RCC (tumor ginjal) yang didiagnosa September 2021, melanggar asas Utmost Good Faith dan ketentuan Polis [HAL 41-45]. Tergugat II dalil tidak ada kewajiban membayar klaim atau ganti rugi, serta tuntutan uang paksa tidak berdasar karena bersifat pembayaran uang [HAL 48-49]. Para Penggugat mengajukan 19 bukti surat meliputi KTP, KK, surat kematian, polis, somasi, dan kwitansi pembayaran [HAL 51-53].\n\n[HAL 54-60] Para Penggugat mengajukan saksi Sukiri yang membenarkan kematian almh. di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan pengurusan klaim asuransi oleh para Penggugat ke BNI [HAL 54-55]. Tergugat I mengajukan bukti Perjanjian Kredit, Sertifikat Jaminan, APHT, SHT, SLIK, dan somasi kredit [HAL 55-57]. Tergugat II mengajukan bukti SPAJ, E-Polis, rekam medis diagnosis massa ginjal kanan, surat penolakan klaim, dan bukti transfer nilai investasi polis kepada para Penggugat sebesar Rp 929.899,00 [HAL 57-59]. Tergugat II mengajukan saksi Sutrisno (Manager BNI Life) yang membenarkan penolakan klaim karena ketidaksesuaian data kesehatan dengan SPAJ dan pembayaran nilai investasi kepada ahli waris [HAL 60].\n\n[HAL 61-66] Majelis Hakim menolak semua eksepsi Tergugat I (obscur libel dan persona standi) dan Tergugat II (legal standing, obscur libel, dan kewenangan) karena dianggap masuk pada pokok perkara atau dalil gugatan sudah jelas mengenai hubungan hukum dan kerugian yang diderita [HAL 61-66]. Pengadilan Negeri Pati dinyatakan berwenang berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR karena Tergugat I dan Turut Tergugat berdomisili di Pati [HAL 65-66].\n\n[HAL 67-75] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa almh. Diah Retno Marganingsih meninggal dunia pada 22 Juli 2022, memiliki kredit KUR Rp 200.000.000,- dari Tergugat I dengan jaminan Hak Tangungan, serta memiliki polis asuransi jiwa dari Tergugat II [HAL 67-71]. Para Penggugat telah menerima pengembalian nilai investasi polis sebesar Rp 929.899,00 [HAL 72]. Majelis Hakim menemukan bahwa dalam SPAJ, almh. menyatakan tidak memiliki penyakit, padahal berdasarkan rekam medis (Bukti T.II-9 dan T.II-10), almh. memiliki riwayat diagnosis massa ginjal kanan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati sebelum meninggal [HAL 72-73]. Penolakan klaim oleh Tergugat II dianggap beralasan hukum sesuai Pasal 2 dan Pasal 15 Polis karena pelanggaran asas Utmost Good Faith [HAL 73]. Karena inti gugatan (pencairan klaim) ditolak, maka gugatan PMH dan tuntutan lainnya juga ditolak [HAL 73].\n\nAmar Putusan:\n1. Menolak tuntutan provisi Tergugat I [HAL 73].\n2. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II [HAL 74].\n3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya [HAL 74].\n4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara Rp 447.500,00 [HAL 74]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan Rusman (Penggugat I) dan Siti Maskufah (Penggugat II) melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I), PT BNI Life Insurance (Tergugat II), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Turut Tergugat). Para Penggugat, orang tua dari Diah Retno Marganingsih (almh.), dalil bahwa almh. adalah debitur KUR sebesar Rp 200.000.000,- dengan jaminan SHM No. 01310 an. Siti Maskufah dan SHM No. 00727 an. Rusman [HAL 3-4]. Setelah almh. meninggal dunia pada 22 Juli 2022, Tergugat I mengajukan klaim asuransi ke Tergugat II, namun klaim tidak dicairkan [HAL 5]. Para Penggugat dalil telah membayar angsuran Rp 4.700.000,-/bulan selama 7 bulan (total Rp 32.900.000,-) dan menagih sisa hutang Rp 173.102.754,-, serta mengancam pelelangan jaminan [HAL 5-6]. Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata, menuntut Tergugat II mencairkan klaim/melunasi hutang, Tergugat I menyerahkan sertifikat tanpa beban, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 1.032.900.000,- secara tanggung renteng, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 7-9].\n\n[HAL 10-20] Tergugat I menjawab menolak gugatan, dalil Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan (SHT No. 09959/2022 dan SHT No. 09956/2022) sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan UU Hak Tangungan [HAL 10-15]. Tergugat I dalil telah mengajukan klaim asuransi, namun Tergugat II menolak karena ketidaksesuaian data [HAL 16]. Tergugat I dalil debitur/ahli waris wanprestasi, sehingga Tergugat I berhak melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tangungan [HAL 17-19]. Tergugat I menolak eksepsi obscur libel dan persona standi, dalil gugatan tidak jelas dan Penggugat bukan ahli waris resmi [HAL 11-13]. Tergugat I dalil tidak ada PMH, sehingga tuntutan sita, ganti rugi, dan uang paksa tidak beralasan [HAL 20].\n\n[HAL 21-53] Tergugat II menjawab menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing (Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lain, Vedro Choirul Marganis, saudara almh. yang cakap hukum) dan kurang pihak (plurium litis consortium) [HAL 21-25]. Tergugat II dalil gugatan obscur libel karena menggabungkan wanprestasi kredit dan PMH asuransi yang seharusnya diselesaikan tersendiri [HAL 26-29]. Tergugat II dalil Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang (eror in persona) karena domisili Tergugat II di Jakarta Selatan [HAL 31-35]. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil Polis Nomor BLPM9210209282 bukan asuransi jiwa kredit (tanpa Banker’s Clause) dan tidak terkait hukum dengan Perjanjian Kredit [HAL 32-34]. Tergugat II dalil penolakan klaim pada 1 September 2022 sah karena almh. tidak mengungkapkan riwayat penyakit suspect RCC (tumor ginjal) yang didiagnosa September 2021, melanggar asas Utmost Good Faith dan ketentuan Polis [HAL 41-45]. Tergugat II dalil tidak ada kewajiban membayar klaim atau ganti rugi, serta tuntutan uang paksa tidak berdasar karena bersifat pembayaran uang [HAL 48-49]. Para Penggugat mengajukan 19 bukti surat meliputi KTP, KK, surat kematian, polis, somasi, dan kwitansi pembayaran [HAL 51-53].\n\n[HAL 54-60] Para Penggugat mengajukan saksi Sukiri yang membenarkan kematian almh. di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan pengurusan klaim asuransi oleh para Penggugat ke BNI [HAL 54-55]. Tergugat I mengajukan bukti Perjanjian Kredit, Sertifikat Jaminan, APHT, SHT, SLIK, dan somasi kredit [HAL 55-57]. Tergugat II mengajukan bukti SPAJ, E-Polis, rekam medis diagnosis massa ginjal kanan, surat penolakan klaim, dan bukti transfer nilai investasi polis kepada para Penggugat sebesar Rp 929.899,00 [HAL 57-59]. Tergugat II mengajukan saksi Sutrisno (Manager BNI Life) yang membenarkan penolakan klaim karena ketidaksesuaian data kesehatan dengan SPAJ dan pembayaran nilai investasi kepada ahli waris [HAL 60].\n\n[HAL 61-66] Majelis Hakim menolak semua eksepsi Tergugat I (obscur libel dan persona standi) dan Tergugat II (legal standing, obscur libel, dan kewenangan) karena dianggap masuk pada pokok perkara atau dalil gugatan sudah jelas mengenai hubungan hukum dan kerugian yang diderita [HAL 61-66]. Pengadilan Negeri Pati dinyatakan berwenang berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR karena Tergugat I dan Turut Tergugat berdomisili di Pati [HAL 65-66].\n\n[HAL 67-75] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa almh. Diah Retno Marganingsih meninggal dunia pada 22 Juli 2022, memiliki kredit KUR Rp 200.000.000,- dari Tergugat I dengan jaminan Hak Tangungan, serta memiliki polis asuransi jiwa dari Tergugat II [HAL 67-71]. Para Penggugat telah menerima pengembalian nilai investasi polis sebesar Rp 929.899,00 [HAL 72]. Majelis Hakim menemukan bahwa dalam SPAJ, almh. menyatakan tidak memiliki penyakit, padahal berdasarkan rekam medis (Bukti T.II-9 dan T.II-10), almh. memiliki riwayat diagnosis massa ginjal kanan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati sebelum meninggal [HAL 72-73]. Penolakan klaim oleh Tergugat II dianggap beralasan hukum sesuai Pasal 2 dan Pasal 15 Polis karena pelanggaran asas Utmost Good Faith [HAL 73]. Karena inti gugatan (pencairan klaim) ditolak, maka gugatan PMH dan tuntutan lainnya juga ditolak [HAL 73].\n\nAmar Putusan:\n1. Menolak tuntutan provisi Tergugat I [HAL 73].\n2. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II [HAL 74].\n3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya [HAL 74].\n4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara Rp 447.500,00 [HAL 74]." + }, + "read": { + "input_chars": 5405, + "frame": "Para Penggugat, orang tua dari almarh. Diah Retno Marganingsih, menggugat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT BNI Life Insurance, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terkait penolakan klaim asuransi jiwa dan ancaman pelelangan jaminan kredit KUR. Para Penggugat menuntut pencairan klaim asuransi, pelunasan hutang, penyerahan sertifikat tanpa beban, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarh. Diah Retno Marganingsih meninggal dunia pada 22 Juli 2022.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarh. memiliki kredit KUR sebesar Rp 200.000.000,- dari Tergugat I dengan jaminan Hak Tangungan atas sertifikat tanah.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarh. memiliki polis asuransi jiwa dari Tergugat II.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah menerima pengembalian nilai investasi polis sebesar Rp 929.899,00 dari Tergugat II.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam SPAJ, almarh. menyatakan tidak memiliki penyakit.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rekam medis menunjukkan almarh. memiliki riwayat diagnosis massa ginjal kanan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati sebelum meninggal.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak klaim asuransi karena ketidaksesuaian data kesehatan dengan SPAJ yang melanggar asas Utmost Good Faith.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, orang tua dari almarh. Diah Retno Marganingsih, menggugat Tergugat I (bank pemberi kredit), Tergugat II (penyedia asuransi), dan Turut Tergugat (BPN) karena klaim asuransi jiwa almarh. ditolak dan kredit KUR yang dijamin dengan sertifikat tanah masih ditagih. Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dan menuntut pencairan klaim asuransi, pelunasan hutang, penyerahan sertifikat tanpa beban, serta ganti rugi. Majelis Hakim menetapkan bahwa almarh. telah menerima pengembalian nilai investasi polis dan dalam polis asuransi menyatakan tidak memiliki penyakit, padahal rekam medis membuktikan adanya riwayat diagnosis massa ginjal sebelum meninggal. Penolakan klaim oleh Tergugat II dianggap beralasan hukum karena pelanggaran asas itikad baik dalam polis. Akibat penolakan inti gugatan pencairan klaim, seluruh tuntutan para Penggugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, orang tua dari almarh. Diah Retno Marganingsih, menggugat Tergugat I (bank pemberi kredit), Tergugat II (penyedia asuransi), dan Turut Tergugat (BPN) karena klaim asuransi jiwa almarh. ditolak dan kredit KUR yang dijamin dengan sertifikat tanah masih ditagih. Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dan menuntut pencairan klaim asuransi, pelunasan hutang, penyerahan sertifikat tanpa beban, serta ganti rugi. Majelis Hakim menetapkan bahwa almarh. telah menerima pengembalian nilai investasi polis dan dalam polis asuransi menyatakan tidak memiliki penyakit, padahal rekam medis membuktikan adanya riwayat diagnosis massa ginjal sebelum meninggal. Penolakan klaim oleh Tergugat II dianggap beralasan hukum karena pelanggaran asas itikad baik dalam polis. Akibat penolakan inti gugatan pencairan klaim, seluruh tuntutan para Penggugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarh. Diah Retno Marganingsih meninggal dunia pada 22 Juli 2022.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarh. memiliki kredit KUR sebesar Rp 200.000.000,- dari Tergugat I dengan jaminan Hak Tangungan atas sertifikat tanah.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarh. memiliki polis asuransi jiwa dari Tergugat II.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah menerima pengembalian nilai investasi polis sebesar Rp 929.899,00 dari Tergugat II.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam SPAJ, almarh. menyatakan tidak memiliki penyakit.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rekam medis menunjukkan almarh. memiliki riwayat diagnosis massa ginjal kanan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati sebelum meninggal.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak klaim asuransi karena ketidaksesuaian data kesehatan dengan SPAJ yang melanggar asas Utmost Good Faith.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa klaim asuransi jiwa almarh ditolak padahal saya sudah bayar, sementara utang banknya masih ditagih?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 36564, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1356 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1356 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1356: Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian Hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun perjanjian kredit dan asuransi pada dasarnya adalah perjanjian, pertanyaan spesifik mengenai penolakan klaim asuransi berdasarkan ketidakjujuran dalam pengisian formulir kesehatan (disclosure) lebih tepat dikaitkan dengan prinsip itikad baik atau ketentuan khusus asuransi, bukan sekadar syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena klaim ditolak sesuai polis, bukan karena perjanjian kredit/asuransinya tidak sah secara formil/substansial menurut Pasal 1320." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa persetujuan (kontrak) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam putusan, penolakan klaim asuransi oleh Tergugat II didasarkan pada ketidaksesuaian informasi dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dengan kondisi kesehatan tertanggung, yang dianggap melanggar asas itikad baik (utmost good faith) dan ketentuan polis. Karena polis adalah perjanjian yang mengikat, Pasal 1338 menjadi dasar hukum mengapa ketentuan dalam polis (yang mencerminkan itikad baik) dapat dijadikan alasan penolakan klaim, sehingga menjawab mengapa klaim ditolak meskipun premi sudah dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1356 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengurusan harta orang lain tanpa perintah (onbevoegd beheer) dan kewajiban bertindak sebagai kepala rumah tangga yang bijaksana. Fakta dalam perkara ini adalah adanya perjanjian kredit dan polis asuransi yang sah, bukan pengurusan harta tanpa perintah. Pasal ini tidak relevan dengan sengketa penolakan klaim asuransi atau tagihan utang bank berdasarkan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam putusan, gugatan pokok Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II. Majelis Hakim memeriksa apakah penolakan klaim dan penagihan utang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim menyimpulkan bahwa penolakan klaim beralasan hukum (karena ketidakjujuran dalam pengisian polis), sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Pasal 1365 adalah dasar hukum yang diuji untuk menjawab pertanyaan apakah tindakan bank/penyakit asuransi tersebut melanggar hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 70584, + "completion_tokens": 4029 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38df386f21fc6856e3ad01a499b5f7d8db631db8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 127.773, + "query": 7.65, + "relevance": 47.507, + "total": 182.99 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42912, + "marked_chars": 43029 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 77923246/5945/10/20 tanggal\n23 Oktober 2020 ;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: 77923246/5945/10/20 tanggal 23 Oktober 2020 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nsebesar Rp. 67.461.383,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah\nberikut bangunan yang terletak di Desa SUWATU, Ke" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43029, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suryadi dan Muntamah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan kredit sebesar Rp 67.461.383,-, serta eksekusi penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diputus sebagian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pati dengan putusan verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 75.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 77923246/5945/10/20 tanggal 23 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mewajibkan pembayaran angsuran pokok dan bunga selambat-lambatnya setiap tanggal 23 sebesar Rp 2.071.250.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419/Desa suwatu atas nama Muntamah untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian kewajiban.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp 67.461.383,- secara seketika dan sekaligus lunas.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permohonan sita jaminan karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian dan tidak dianggap mendesak untuk diletakkan sita jaminan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suryadi dan Muntamah yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes sebesar Rp 75.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Oktober 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga, serta telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419/Desa suwatu atas nama Muntamah beserta Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, menghukum Para Tergugat membayar tunggakan Rp 67.461.383,-, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir, dan menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang Rp 67.461.383,- serta biaya perkara. Permohonan sita jaminan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian, sehingga pelaksanaan putusan dilakukan melalui proses eksekusi perdata biasa untuk penjualan lelang agunan jika Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suryadi dan Muntamah yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes sebesar Rp 75.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Oktober 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga, serta telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419/Desa suwatu atas nama Muntamah beserta Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, menghukum Para Tergugat membayar tunggakan Rp 67.461.383,-, serta mengizinkan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Para Tergugat tidak hadir, dan menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang Rp 67.461.383,- serta biaya perkara. Permohonan sita jaminan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian, sehingga pelaksanaan putusan dilakukan melalui proses eksekusi perdata biasa untuk penjualan lelang agunan jika Para Tergugat tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 75.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 77923246/5945/10/20 tanggal 23 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mewajibkan pembayaran angsuran pokok dan bunga selambat-lambatnya setiap tanggal 23 sebesar Rp 2.071.250.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00419/Desa suwatu atas nama Muntamah untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sesuai perjanjian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian kewajiban.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang sebesar Rp 67.461.383,- secara seketika dan sekaligus lunas.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permohonan sita jaminan karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian dan tidak dianggap mendesak untuk diletakkan sita jaminan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman bank, tapi kenapa saya tetap dihukum bayar sisa hutang dan tidak dapat sita jaminan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19262, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (algemene pandrecht) atas seluruh harta debitur. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menjelaskan bahwa karena jaminan tidak dibebani Hak Tanggungan, maka jaminan tersebut bersifat umum dan Penggugat hanya berstatus kreditur konkuren. Ini menjawab inti pertanyaan mengapa debitur tetap bertanggung jawab atas sisa hutang dengan seluruh hartanya, bukan hanya objek jaminan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi. Hakim mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa Para Tergugat wajib membayar sisa hutang (ganti rugi) karena telah lalai memenuhi kewajibannya. Ini menjawab bagian pertanyaan tentang alasan penghukuman membayar sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur batas kekuatan mengikat perjanjian. Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian jual agunan dibatasi oleh undang-undang (khususnya UU Hak Tanggungan). Karena tidak ada Hak Tanggungan, klausul kuasa menjual tidak memiliki dasar parate eksekusi, sehingga proses eksekusi harus mengikuti hukum acara perdata biasa. Ini relevan untuk menjelaskan kerangka hukum di balik penanganan jaminan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20365, + "completion_tokens": 1463 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3fbb6f11411cf99bc68dadeb917f08a0d0d769b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.372, + "query": 14.409, + "relevance": 11.658, + "total": 149.502 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 113175, + "marked_chars": 113580 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili\nperkara gugatan Para Penggugat;\n2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;\n3. Menghukum Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;\n4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp644.500,00 (enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami,\nGrace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny\nDefiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nHalaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 44\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Pti, tanggal 21 September 2023,\nputusan tersebut pada hari dan tanggal itu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 113580, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Johan Budiharto, menggugat Tergugat I (Tim Kurator dalam kepailitan PT. Berkat Manunggal Jaya), Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas dua sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan penghentian proses peralihan hak, dan menyatakan sah sita jaminan atas objek tersebut. Pengadilan Negeri Pati menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara karena sengketa berkaitan dengan harta pailit yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Johan Budiharto.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Johan Budiharto meninggal dunia pada tanggal 05 April 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat dua sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00111 atas nama Johan Budiharto dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00172 atas nama Sri Redjeki Budiharto.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Agus Budiharto, yang merupakan anak pertama almarhum dan salah satu ahli waris, dinyatakan dalam keadaan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Semarang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I bertindak sebagai Tim Kurator atas nama Debitor Pailit.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah dijaminkan oleh Agus Budiharto kepada Lembaga Pembiayaan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya proses peralihan atau balik nama atas objek sengketa kepada Tergugat II yang diurus oleh Tergugat III dan diproses oleh Tergugat IV tanpa persetujuan Para Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa perkara berkaitan dengan harta pailit sehingga kewenangan ada pada Pengadilan Niaga.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara berkaitan dengan boedel pailit dan harta yang akan dijual lelang, sehingga Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili dan kewenangan absolut berada pada Pengadilan Niaga.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Johan Budiharto mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai Tim Kurator Debitor Pailit, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses peralihan hak atas dua sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan mereka, sehingga Para Penggugat meminta pengadilan untuk menghentikan proses peralihan hak dan menyatakan sah sita jaminan. Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan harta pailit Debitor Pailit yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari boedel pailit yang akan dijual lelang, sehingga Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Johan Budiharto mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai Tim Kurator Debitor Pailit, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses peralihan hak atas dua sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan mereka, sehingga Para Penggugat meminta pengadilan untuk menghentikan proses peralihan hak dan menyatakan sah sita jaminan. Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan harta pailit Debitor Pailit yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari boedel pailit yang akan dijual lelang, sehingga Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Johan Budiharto.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Johan Budiharto meninggal dunia pada tanggal 05 April 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat dua sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00111 atas nama Johan Budiharto dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00172 atas nama Sri Redjeki Budiharto.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Agus Budiharto, yang merupakan anak pertama almarhum dan salah satu ahli waris, dinyatakan dalam keadaan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Semarang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I bertindak sebagai Tim Kurator atas nama Debitor Pailit.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah dijaminkan oleh Agus Budiharto kepada Lembaga Pembiayaan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya proses peralihan atau balik nama atas objek sengketa kepada Tergugat II yang diurus oleh Tergugat III dan diproses oleh Tergugat IV tanpa persetujuan Para Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa perkara berkaitan dengan harta pailit sehingga kewenangan ada pada Pengadilan Niaga.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara berkaitan dengan boedel pailit dan harta yang akan dijual lelang, sehingga Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili dan kewenangan absolut berada pada Pengadilan Niaga.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris, tapi tanah warisan ayah saya yang dijaminkan ke bank malah diproses balik nama ke orang lain tanpa izin saya, apa bisa saya gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7721, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan dan pertimbangan hukum berfokus pada sengketa kewenangan absolut (kompetensi relatif) antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga berdasarkan UU Kepailitan. Putusan menolak gugatan karena tidak berwenang, sehingga tidak menguji substansi perbuatan melawan hukum atau ganti rugi. Pasal 1365 tidak menjadi isu hukum yang diperiksa atau dalil yang disengketakan dalam perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36785, + "completion_tokens": 1181 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c74028fbf46caa8155a5493fde0bd91a893d5a88 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_68_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.935, + "query": 1.703, + "relevance": 50.49, + "total": 156.149 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36143, + "marked_chars": 36260 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36260, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan pencatatan nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran karena terdapat kekeliruan penulisan nama. Sengketa ini bersifat permohonan perdata di mana Pemohon meminta Pengadilan Negeri Pati mengizinkan pembetulan nama ayah dari 'Suparman' menjadi 'Sumito' agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dan data saudara-saudaranya. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim setelah melalui pemeriksaan alat bukti surat dan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak ke-3 dari pasangan suami istri yang memiliki 8 orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3318-LT-04012022-0044 tercantum nama ayah sebagai Suparman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3318151012150004 tercantum nama ayah sebagai Sumito.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran saudara-saudara Pemohon lainnya tercantum nama ayah sebagai Sumito.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sebelumnya telah mencoba memperbaiki kekeliruan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun ditolak dan diminta mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan penulisan nama antara Suparman dan Sumito yang dalilkan sebagai orang yang sama.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi menyatakan bahwa nama panggilan ayah Pemohon semasa hidup adalah Sumito dan Suparman adalah orang yang sama.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan keluarga menyatakan nama ayah adalah Sumito.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan pencatatan nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran karena adanya kekeliruan penulisan nama. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, nama ayah Pemohon tercantum sebagai Suparman, sedangkan Kartu Keluarga dan akta kelahiran saudara-saudara Pemohon serta keterangan saksi menyebutkan nama ayah adalah Sumito. Pemohon mendalilkan bahwa Suparman dan Sumito adalah orang yang sama dan kekeliruan ini menghambat keperluan administrasi, termasuk persyaratan ibadah. Setelah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, mengizinkan pembetulan nama ayah dari Suparman menjadi Sumito dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pembetulan tersebut dalam register yang sedang berjalan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan pencatatan nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran karena adanya kekeliruan penulisan nama. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, nama ayah Pemohon tercantum sebagai Suparman, sedangkan Kartu Keluarga dan akta kelahiran saudara-saudara Pemohon serta keterangan saksi menyebutkan nama ayah adalah Sumito. Pemohon mendalilkan bahwa Suparman dan Sumito adalah orang yang sama dan kekeliruan ini menghambat keperluan administrasi, termasuk persyaratan ibadah. Setelah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, mengizinkan pembetulan nama ayah dari Suparman menjadi Sumito dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pembetulan tersebut dalam register yang sedang berjalan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak ke-3 dari pasangan suami istri yang memiliki 8 orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3318-LT-04012022-0044 tercantum nama ayah sebagai Suparman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3318151012150004 tercantum nama ayah sebagai Sumito.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran saudara-saudara Pemohon lainnya tercantum nama ayah sebagai Sumito.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sebelumnya telah mencoba memperbaiki kekeliruan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun ditolak dan diminta mendapatkan penetapan pengadilan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan penulisan nama antara Suparman dan Sumito yang dalilkan sebagai orang yang sama.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi menyatakan bahwa nama panggilan ayah Pemohon semasa hidup adalah Sumito dan Suparman adalah orang yang sama.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan keluarga menyatakan nama ayah adalah Sumito.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama ayah di akta lahir saya beda dengan di kartu keluarga dan akta lahir saudara-saudara saya, apakah bisa diperbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14454, + "candidates": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "text": "Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "text": "Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "text": "Pasal 16: Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 13 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara langsung mengatur dasar hukum untuk melakukan perbaikan atau penambahan pada daftar catatan sipil (akta kelahiran) apabila terdapat 'kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain'. Hal ini merupakan substansi utama yang menjawab pertanyaan mengenai apakah nama yang salah di akta lahir dapat diperbaiki, sebagaimana dipertimbangkan hakim dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 14 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat prosedural substantif, yaitu bahwa permohonan perbaikan akta harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Ini relevan karena menjawab aspek 'bagaimana' atau 'ke mana' permohonan perbaikan tersebut harus diajukan, yang merupakan bagian integral dari proses perbaikan nama yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 16 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan pengadilan, yaitu kewajiban Pegawai Catatan Sipil untuk mencatatkan pembetulan dalam register dan kutipan akta. Ini relevan karena menjelaskan mekanisme eksekusi atau pelaksanaan perbaikan nama setelah ada putusan pengadilan, yang merupakan kelanjutan logis dari pertanyaan perbaikan akta." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Meskipun putusan menyebutkan bukti kutipan akta, pasal ini bukan merupakan dasar hukum substantif untuk melakukan perbaikan nama (pembetulan akta), melainkan hanya aturan umum pembuktian. Inti sengketa adalah pembetulan kesalahan pencatatan, bukan sengketa keabsahan dokumen bukti." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 13 KUHPerdata", + "Pasal 14 KUHPerdata", + "Pasal 16 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16939, + "completion_tokens": 1302 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d343a12eb70690828fec1fbf6ee422a4e4fee7e7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.442, + "query": 4.377, + "relevance": 13.068, + "total": 110.914 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31788, + "marked_chars": 31878 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nverklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh\nAris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga\noleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat\ndan Kuasa Tergugat.\nPanitera Pengganti,\n Hakim,\n Ttd Ttd\nDidiek Soelistyo, S.H.\nAris Dwihartoyo, S.H.\nPerincian biaya :\n1. Pendaftaran ............................\n:\nRp30.000,00;\n2...............................................P\nemberkasan/ATK ....................\n:\nRp50.000,00;\n3...............................................P\nNBP ........................................\n:\nRp20.000,00;\n4...............................................P\nanggilan ..................................\n:\nRp140.000,00;\n5. Meterai …………………………\n:\nRp10.000,00\n6...............................................R\nedaksi .....................................\n:\nRp10.000,00;\nJumlah\n:\nRp260.000,00;\nHalaman 10 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan te" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31878, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Karaban menggugat Rumisah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pengakuan wanprestasi, dan penghukuman Tergugat melunasi sisa hutang beserta agunannya. Namun, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, yaitu pemilik jaminan yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 70007852/5941/09/2019 tanggal 24 September 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp 200.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp 5.173.300,- setiap bulan selama 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2967 atas nama Legi Binti Suri dan Sertifikat Hak Milik No. 02089 atas nama Mastur S Suami Sumanis.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak bulan September 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dan menyatakan akan membayar namun meminta keringanan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemilik agunan, Legi Binti Suri dan Mastur S Suami Sumanis, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan dalih Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi kredit yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat telah menerima dana pinjaman dan berjanji membayar angsuran bulanan, namun gagal memenuhi kewajibannya. Tergugat tidak membantah adanya hutang tersebut, melainkan mengakui hutang dan meminta keringanan. Namun, Pengadilan Negeri Pati tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formil berupa kurang pihak, yaitu pemilik jaminan yang menjadi objek agunan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam sengketa. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan dalih Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi kredit yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat telah menerima dana pinjaman dan berjanji membayar angsuran bulanan, namun gagal memenuhi kewajibannya. Tergugat tidak membantah adanya hutang tersebut, melainkan mengakui hutang dan meminta keringanan. Namun, Pengadilan Negeri Pati tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formil berupa kurang pihak, yaitu pemilik jaminan yang menjadi objek agunan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam sengketa. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 70007852/5941/09/2019 tanggal 24 September 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp 200.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji membayar angsuran kredit sebesar Rp 5.173.300,- setiap bulan selama 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2967 atas nama Legi Binti Suri dan Sertifikat Hak Milik No. 02089 atas nama Mastur S Suami Sumanis.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak bulan September 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana digugat dan menyatakan akan membayar namun meminta keringanan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemilik agunan, Legi Binti Suri dan Mastur S Suami Sumanis, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dan beri jaminan tanah, tapi sekarang tidak bisa bayar angsuran, apakah pemilik tanah itu harus ikut bertanggung jawab?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9663, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya (hukum jaminan umum). Hal ini menjadi dasar hukum substantif untuk memahami status tanah jaminan yang diserahkan Tergugat dalam sengketa wanprestasi, meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (kurang pihak), pasal ini tetap relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab harta jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14534, + "completion_tokens": 892 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b547a8a5e9cb79a66c93a4976d38c4844944cf08 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.356, + "query": 2.237, + "relevance": 49.178, + "total": 138.802 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46493, + "marked_chars": 46637 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.208.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,\nM.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., dan Amir El Hafidh,\nS.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita\nWidyaningrum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Ttd.\n Ttd.\nWira Indra Bangsa, S.H., M.H.\nBudi Aryono, S.H., M.H.\n Ttd.\n Amir El Hafidh, S.H.\nPanitera Pengganti,\nHal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik I" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46637, + "frame": "Eko Suistiyono menggugat Subagyo terkait kesepakatan jual-beli sebidang tanah dan bangunan yang menurut Penggugat telah dibayar lunas namun tidak dilanjutkan dengan balik nama sertifikat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat wanprestasi, memerintahkan penyerahan sertifikat, serta membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan ini karena dianggap kurang pihak dan prematur tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 September 2017 di hadapan Notaris AB Purwanto yang mengatur jual-beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00819.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar lunas harga tanah sebesar Rp300.000.000 pada tanggal 13 Juni 2017.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, termasuk klaim adanya kesepakatan jual-beli dan pembayaran lunas.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi Sukur, yang merupakan pemegang hak atas tanah objek sengketa, tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah memberikan teguran atau somasi tertulis kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan wanprestasi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata antara Eko Suistiyono sebagai Penggugat melawan Subagyo sebagai Tergugat yang bersumber dari sengketa jual-beli tanah dan bangunan. Penggugat mendalilkan adanya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 September 2017 yang ditandatangani di hadapan notaris, serta klaim pembayaran lunas sebesar Rp300.000.000, namun Tergugat menolak keberadaan perjanjian dan pembayaran tersebut. Dalam persidangan, terungkap bahwa sertifikat tanah objek sengketa telah beralih nama kepada pihak ketiga, yaitu Sukur, yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini. Selain itu, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi atau teguran tertulis kepada Tergugat sebelum menggugat. Berdasarkan cacat formil berupa kurang pihak dan gugatan yang dianggap prematur karena belum adanya somasi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata antara Eko Suistiyono sebagai Penggugat melawan Subagyo sebagai Tergugat yang bersumber dari sengketa jual-beli tanah dan bangunan. Penggugat mendalilkan adanya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 September 2017 yang ditandatangani di hadapan notaris, serta klaim pembayaran lunas sebesar Rp300.000.000, namun Tergugat menolak keberadaan perjanjian dan pembayaran tersebut. Dalam persidangan, terungkap bahwa sertifikat tanah objek sengketa telah beralih nama kepada pihak ketiga, yaitu Sukur, yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini. Selain itu, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi atau teguran tertulis kepada Tergugat sebelum menggugat. Berdasarkan cacat formil berupa kurang pihak dan gugatan yang dianggap prematur karena belum adanya somasi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 September 2017 di hadapan Notaris AB Purwanto yang mengatur jual-beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00819.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar lunas harga tanah sebesar Rp300.000.000 pada tanggal 13 Juni 2017.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, termasuk klaim adanya kesepakatan jual-beli dan pembayaran lunas.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi Sukur, yang merupakan pemegang hak atas tanah objek sengketa, tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah memberikan teguran atau somasi tertulis kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan wanprestasi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas uang tanah ke teman tapi dia bantah dan sertifikat sudah pindah ke orang lain, apakah saya bisa menggugatnya tanpa surat teguran dulu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6102, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu adanya keadaan lalai (default) debitur. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah gugatan bisa diajukan tanpa surat teguran (somasi). Putusan secara eksplisit mengaitkan Pasal 1238 dengan fakta bahwa belum adanya somasi, sehingga debitur belum dianggap lalai secara hukum. Ini adalah dasar substantif untuk menjawab apakah gugatan tersebut prematur atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, pasal ini tidak menjawab pertanyaan spesifik mengenai prosedur atau syarat pengajuan gugatan (apakah perlu surat teguran dulu). Pertanyaan fokus pada 'bisa tidaknya menggugat' (prosedur/kelayakan gugatan), bukan pada besaran ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pilihan hak bagi kreditur (memaksa pemenuhan atau pembatalan perjanjian). Pasal ini tidak mengatur syarat terjadinya wanprestasi atau kebutuhan akan surat teguran sebagai prasyarat pengajuan gugatan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk menjawab pertanyaan tentang kelayakan formil gugatan tanpa somasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian jual beli tanah harus memenuhi syarat ini, pertanyaan spesifik mengenai 'apakah bisa menggugat tanpa surat teguran' tidak dijawab oleh pasal ini. Pasal ini tidak mengatur mekanisme wanprestasi atau status lalai debitur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16856, + "completion_tokens": 1168 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..987da40435db9e378ca38f124c0e46e73549c865 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_69_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 340.4, + "read": 138.948, + "query": 16.055, + "relevance": 147.329, + "total": 642.806 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 142434, + "marked_chars": 142857 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenerima Eksepsi Para Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke\nHalaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nverklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Pati, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Kami, Muhammad\nFauzan Haryadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan\nMuhammad Taofik, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti\nPengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi\n" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134976, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Pti yang diajukan oleh SARIMIN (Penggugat) melawan PT KB BUKOPIN TBK KK PATI (Tergugat I), PT KB BUKOPIN TBK KC SEMARANG (Tergugat II), dan PT KB BUKOPIN TBK KANTOR PUSAT (Tergugat III). Penggugat mendalilkan bahwa pada 16 Desember 2019, ia bersama petugas Tergugat ke BPD Jateng Cabang Pati untuk menyetor Rp180.000.000,00 ke rekening BPD, namun dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening petugas Tergugat an Wahyu Utomo sejumlah Rp170.000.000,00 [HAL 2]. Penggugat menyatakan tidak mengetahui adanya uang masuk ke rekening BPD-nya pada 17 Januari 2020 dan tidak pernah menerima buku tabungan atau ATM [HAL 2]. Pada 30 September 2022, saat Penggugat pensiun dan menanyakan gaji awal pensiun, ia mengetahui adanya pengakuan pinjaman sepihak oleh Tergugat sebesar Rp285.000.000,00 yang lunas di usia 75 tahun, serta dana Tabungan Hari Tua (THT)-nya diblokir sepihak untuk menomboki angsuran minus [HAL 2-3]. Penggugat tidak mengakui pinjaman tersebut karena tidak ada tanda tangan atau perikatan yang saling mengikat, dan mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata) akibat kelalaian dalam memberikan informasi produk, tidak menerapkan prinsip Know Your Customer, tidak memberikan buku tabungan, serta tidak mendokumentasi proses penandatanganan kredit dengan baik [HAL 3-6]. Penggugat menuntut pernyataan tidak adanya perjanjian kredit, penghapusan data pinjaman di SLIK OJK, pengembalian SK Pensiun, serta ganti rugi materiil sebesar Rp1.350.024.330,00 dan imateriil sebesar Rp750.000.000,00 [HAL 7-9]. Gugatan ini merupakan perubahan dari gugatan sebelumnya (Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti) yang sebelumnya ditolak dalam gugatan sederhana karena nilai kerugian di atas Rp500.000.000,00 dan adanya bukti baru kerugian [HAL 6, 11].\n\nPara Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi ne bis in idem, gugatan kurang pihak, gugatan kabur, gugatan iktikad buruk, dan exceptio peremptoria [HAL 12-22]. Tergugat berdalil bahwa hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit tertanggal 5 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, sehingga dianggap sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13, 23]. Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat menerima Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp285.000.000,00 dengan jangka waktu 215 bulan dan Fasilitas Kredit Kedua (Grace Period) sebesar Rp116.375.000,00, dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai Tetap, SK Pensiun, serta surat kuasa untuk memblokir dana dan memotong manfaat pensiun [HAL 23-26]. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima dokumen kredit termasuk buku tabungan dan ATM, dan saran membuat surat kehilangan justru membuktikan Penggugat mengakui kepemilikan dokumen tersebut [HAL 24]. Tergugat juga menunjuk putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti yang telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga gugatan baru ini melanggar asas ne bis in idem [HAL 14-16, 27]. Tergugat mendalilkan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran dan menggunakan pengadilan untuk menghindari kewajiban hutang [HAL 21-22, 31].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, SK Pensiun, surat tanggapan OJK, persetujuan kredit, perjanjian kredit, rekening koran) dan satu saksi (Kasmi) serta ahli (Dr. Hidayatullah) yang berpendapat bahwa putusan gugatan sederhana sebelumnya yang menyatakan \"tidak dapat diterima\" belum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak berlaku ne bis in idem jika diajukan kembali dengan dasar hukum berbeda [HAL 32-36]. Para Tergugat mengajukan 26 bukti surat yang mencakup dokumen kredit, surat kuasa, simulasi kredit, kartu pegawai, dan surat keputusan pensiun, serta tidak menghadirkan saksi [HAL 37-39]. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan eksepsi ne bis in idem dengan merujuk pada Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang mensyaratkan kesamaan subjek, objek, dan alasan gugatan [HAL 42-43]. Hakim menemukan bahwa meskipun Tergugat II dan III ditambahkan serta nilai kerugian lebih besar, pokok sengketa tetap sama yaitu penyangkalan terhadap Perjanjian Kredit dan tuntutan penghapusan pinjaman yang dianggap melawan hukum, yang telah diputus dalam perkara sebelumnya [HAL 44-45]. Putusan Keberatan dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti tanggal 14 Agustus 2025 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga diktum putusan tersebut dianggap sebagai kebenaran hukum [HAL 44-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 9381, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Pti yang diajukan oleh SARIMIN (Penggugat) melawan PT KB BUKOPIN TBK KK PATI (Tergugat I), PT KB BUKOPIN TBK KC SEMARANG (Tergugat II), dan PT KB BUKOPIN TBK KANTOR PUSAT (Tergugat III). Penggugat mendalilkan bahwa pada 16 Desember 2019, ia bersama petugas Tergugat ke BPD Jateng Cabang Pati untuk menyetor Rp180.000.000,00 ke rekening BPD, namun dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening petugas Tergugat an Wahyu Utomo sejumlah Rp170.000.000,00 [HAL 2]. Penggugat menyatakan tidak mengetahui adanya uang masuk ke rekening BPD-nya pada 17 Januari 2020 dan tidak pernah menerima buku tabungan atau ATM [HAL 2]. Pada 30 September 2022, saat Penggugat pensiun dan menanyakan gaji awal pensiun, ia mengetahui adanya pengakuan pinjaman sepihak oleh Tergugat sebesar Rp285.000.000,00 yang lunas di usia 75 tahun, serta dana Tabungan Hari Tua (THT)-nya diblokir sepihak untuk menomboki angsuran minus [HAL 2-3]. Penggugat tidak mengakui pinjaman tersebut karena tidak ada tanda tangan atau perikatan yang saling mengikat, dan mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata) akibat kelalaian dalam memberikan informasi produk, tidak menerapkan prinsip Know Your Customer, tidak memberikan buku tabungan, serta tidak mendokumentasi proses penandatanganan kredit dengan baik [HAL 3-6]. Penggugat menuntut pernyataan tidak adanya perjanjian kredit, penghapusan data pinjaman di SLIK OJK, pengembalian SK Pensiun, serta ganti rugi materiil sebesar Rp1.350.024.330,00 dan imateriil sebesar Rp750.000.000,00 [HAL 7-9]. Gugatan ini merupakan perubahan dari gugatan sebelumnya (Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti) yang sebelumnya ditolak dalam gugatan sederhana karena nilai kerugian di atas Rp500.000.000,00 dan adanya bukti baru kerugian [HAL 6, 11].\n\nPara Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi ne bis in idem, gugatan kurang pihak, gugatan kabur, gugatan iktikad buruk, dan exceptio peremptoria [HAL 12-22]. Tergugat berdalil bahwa hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit tertanggal 5 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, sehingga dianggap sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13, 23]. Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat menerima Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp285.000.000,00 dengan jangka waktu 215 bulan dan Fasilitas Kredit Kedua (Grace Period) sebesar Rp116.375.000,00, dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai Tetap, SK Pensiun, serta surat kuasa untuk memblokir dana dan memotong manfaat pensiun [HAL 23-26]. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima dokumen kredit termasuk buku tabungan dan ATM, dan saran membuat surat kehilangan justru membuktikan Penggugat mengakui kepemilikan dokumen tersebut [HAL 24]. Tergugat juga menunjuk putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti yang telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga gugatan baru ini melanggar asas ne bis in idem [HAL 14-16, 27]. Tergugat mendalilkan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran dan menggunakan pengadilan untuk menghindari kewajiban hutang [HAL 21-22, 31].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, SK Pensiun, surat tanggapan OJK, persetujuan kredit, perjanjian kredit, rekening koran) dan satu saksi (Kasmi) serta ahli (Dr. Hidayatullah) yang berpendapat bahwa putusan gugatan sederhana sebelumnya yang menyatakan \"tidak dapat diterima\" belum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak berlaku ne bis in idem jika diajukan kembali dengan dasar hukum berbeda [HAL 32-36]. Para Tergugat mengajukan 26 bukti surat yang mencakup dokumen kredit, surat kuasa, simulasi kredit, kartu pegawai, dan surat keputusan pensiun, serta tidak menghadirkan saksi [HAL 37-39]. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan eksepsi ne bis in idem dengan merujuk pada Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang mensyaratkan kesamaan subjek, objek, dan alasan gugatan [HAL 42-43]. Hakim menemukan bahwa meskipun Tergugat II dan III ditambahkan serta nilai kerugian lebih besar, pokok sengketa tetap sama yaitu penyangkalan terhadap Perjanjian Kredit dan tuntutan penghapusan pinjaman yang dianggap melawan hukum, yang telah diputus dalam perkara sebelumnya [HAL 44-45]. Putusan Keberatan dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti tanggal 14 Agustus 2025 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga diktum putusan tersebut dianggap sebagai kebenaran hukum [HAL 44-45].\n\nMajelis Hakim menegaskan bahwa meskipun dalam gugatan ini pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu karena menambahkan Kantor Cabang dan Kantor Pusat sebagai Tergugat, pada prinsipnya pihaknya sama (Sarimin melawan PT Bank KB Indonesia Tbk) sehingga status objek perkaranya masih sama, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat I, yang telah ditentukan dalam putusan terdahulu [HAL 46]. Meskipun Penggugat menambahkan nilai kerugian, hal tersebut tetap dikategorikan sebagai gugatan yang ne bis in idem sehingga tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali [HAL 46]. Dengan demikian, alasan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 beralasan dan diterima [HAL 46]. Karena salah satu eksepsi diterima, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi [HAL 46-47].\n\nPutusan akhir Pengadilan Negeri Pati menyatakan: 1. Menerima Eksepsi Para Tergugat; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 [HAL 46-47]. Putusan ini diucapkan pada 29 Desember 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum [HAL 47]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan perdata Nomor 69/Pdt.G/2025/PN Pti yang diajukan oleh SARIMIN (Penggugat) melawan PT KB BUKOPIN TBK KK PATI (Tergugat I), PT KB BUKOPIN TBK KC SEMARANG (Tergugat II), dan PT KB BUKOPIN TBK KANTOR PUSAT (Tergugat III). Penggugat mendalilkan bahwa pada 16 Desember 2019, ia bersama petugas Tergugat ke BPD Jateng Cabang Pati untuk menyetor Rp180.000.000,00 ke rekening BPD, namun dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening petugas Tergugat an Wahyu Utomo sejumlah Rp170.000.000,00 [HAL 2]. Penggugat menyatakan tidak mengetahui adanya uang masuk ke rekening BPD-nya pada 17 Januari 2020 dan tidak pernah menerima buku tabungan atau ATM [HAL 2]. Pada 30 September 2022, saat Penggugat pensiun dan menanyakan gaji awal pensiun, ia mengetahui adanya pengakuan pinjaman sepihak oleh Tergugat sebesar Rp285.000.000,00 yang lunas di usia 75 tahun, serta dana Tabungan Hari Tua (THT)-nya diblokir sepihak untuk menomboki angsuran minus [HAL 2-3]. Penggugat tidak mengakui pinjaman tersebut karena tidak ada tanda tangan atau perikatan yang saling mengikat, dan mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata) akibat kelalaian dalam memberikan informasi produk, tidak menerapkan prinsip Know Your Customer, tidak memberikan buku tabungan, serta tidak mendokumentasi proses penandatanganan kredit dengan baik [HAL 3-6]. Penggugat menuntut pernyataan tidak adanya perjanjian kredit, penghapusan data pinjaman di SLIK OJK, pengembalian SK Pensiun, serta ganti rugi materiil sebesar Rp1.350.024.330,00 dan imateriil sebesar Rp750.000.000,00 [HAL 7-9]. Gugatan ini merupakan perubahan dari gugatan sebelumnya (Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti) yang sebelumnya ditolak dalam gugatan sederhana karena nilai kerugian di atas Rp500.000.000,00 dan adanya bukti baru kerugian [HAL 6, 11].\n\nPara Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi ne bis in idem, gugatan kurang pihak, gugatan kabur, gugatan iktikad buruk, dan exceptio peremptoria [HAL 12-22]. Tergugat berdalil bahwa hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit tertanggal 5 Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, sehingga dianggap sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 13, 23]. Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat menerima Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp285.000.000,00 dengan jangka waktu 215 bulan dan Fasilitas Kredit Kedua (Grace Period) sebesar Rp116.375.000,00, dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai Tetap, SK Pensiun, serta surat kuasa untuk memblokir dana dan memotong manfaat pensiun [HAL 23-26]. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima dokumen kredit termasuk buku tabungan dan ATM, dan saran membuat surat kehilangan justru membuktikan Penggugat mengakui kepemilikan dokumen tersebut [HAL 24]. Tergugat juga menunjuk putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti yang telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga gugatan baru ini melanggar asas ne bis in idem [HAL 14-16, 27]. Tergugat mendalilkan Penggugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran dan menggunakan pengadilan untuk menghindari kewajiban hutang [HAL 21-22, 31].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, SK Pensiun, surat tanggapan OJK, persetujuan kredit, perjanjian kredit, rekening koran) dan satu saksi (Kasmi) serta ahli (Dr. Hidayatullah) yang berpendapat bahwa putusan gugatan sederhana sebelumnya yang menyatakan \"tidak dapat diterima\" belum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak berlaku ne bis in idem jika diajukan kembali dengan dasar hukum berbeda [HAL 32-36]. Para Tergugat mengajukan 26 bukti surat yang mencakup dokumen kredit, surat kuasa, simulasi kredit, kartu pegawai, dan surat keputusan pensiun, serta tidak menghadirkan saksi [HAL 37-39]. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan eksepsi ne bis in idem dengan merujuk pada Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang mensyaratkan kesamaan subjek, objek, dan alasan gugatan [HAL 42-43]. Hakim menemukan bahwa meskipun Tergugat II dan III ditambahkan serta nilai kerugian lebih besar, pokok sengketa tetap sama yaitu penyangkalan terhadap Perjanjian Kredit dan tuntutan penghapusan pinjaman yang dianggap melawan hukum, yang telah diputus dalam perkara sebelumnya [HAL 44-45]. Putusan Keberatan dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti tanggal 14 Agustus 2025 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga diktum putusan tersebut dianggap sebagai kebenaran hukum [HAL 44-45].\n\nMajelis Hakim menegaskan bahwa meskipun dalam gugatan ini pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu karena menambahkan Kantor Cabang dan Kantor Pusat sebagai Tergugat, pada prinsipnya pihaknya sama (Sarimin melawan PT Bank KB Indonesia Tbk) sehingga status objek perkaranya masih sama, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat I, yang telah ditentukan dalam putusan terdahulu [HAL 46]. Meskipun Penggugat menambahkan nilai kerugian, hal tersebut tetap dikategorikan sebagai gugatan yang ne bis in idem sehingga tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali [HAL 46]. Dengan demikian, alasan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 beralasan dan diterima [HAL 46]. Karena salah satu eksepsi diterima, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi [HAL 46-47].\n\nPutusan akhir Pengadilan Negeri Pati menyatakan: 1. Menerima Eksepsi Para Tergugat; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 [HAL 46-47]. Putusan ini diucapkan pada 29 Desember 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum [HAL 47]." + }, + "read": { + "input_chars": 5878, + "frame": "Penggugat SARIMIN menggugat PT KB BUKOPIN TBK KK PATI, PT KB BUKOPIN TBK KC SEMARANG, dan PT KB BUKOPIN TBK KANTOR PUSAT terkait sengketa pengakuan pinjaman sepihak dan blokir dana pensiun yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan tidak adanya perjanjian kredit, penghapusan data pinjaman, pengembalian dokumen pensiun, serta ganti rugi materiil dan imateriil. Majelis Hakim menolak gugatan ini karena dianggap melanggar asas ne bis in idem terhadap putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan menyetor dana ke rekening BPD yang kemudian ditransfer kembali ke rekening petugas Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak mengetahui adanya uang masuk ke rekening BPD-nya dan tidak pernah menerima buku tabungan atau ATM.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengetahui adanya pengakuan pinjaman sepihak sebesar Rp285.000.000,00 dan blokir dana Tabungan Hari Tua saat pensiun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak mengakui pinjaman tersebut karena tidak ada tanda tangan atau perikatan yang saling mengikat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian dalam memberikan informasi produk dan tidak menerapkan prinsip Know Your Customer.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan hubungan hukum didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit tertanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menerima Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp285.000.000,00 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Tetap dan SK Pensiun.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah menerima dokumen kredit termasuk buku tabungan dan ATM.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Keberatan dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti tanggal 14 Agustus 2025 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pokok sengketa dalam gugatan ini sama dengan perkara sebelumnya, yaitu penyangkalan terhadap Perjanjian Kredit dan tuntutan penghapusan pinjaman.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi ne bis in idem dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat SARIMIN mengajukan gugatan perdata terhadap PT KB BUKOPIN TBK KK PATI, PT KB BUKOPIN TBK KC SEMARANG, dan PT KB BUKOPIN TBK KANTOR PUSAT dengan dalil bahwa ia menjadi korban perbuatan melawan hukum akibat adanya pengakuan pinjaman sepihak dan blokir dana pensiun tanpa persetujuan atau dokumen yang sah. Penggugat menuntut pernyataan tidak adanya perjanjian kredit, penghapusan data pinjaman, pengembalian dokumen pensiun, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjuk adanya perjanjian kredit yang sah dan mengajukan eksepsi ne bis in idem berdasarkan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa meskipun terdapat penambahan pihak dan nilai kerugian, pokok sengketa tetap sama dengan perkara terdahulu. Oleh karena itu, Hakim menerima eksepsi ne bis in idem, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat SARIMIN mengajukan gugatan perdata terhadap PT KB BUKOPIN TBK KK PATI, PT KB BUKOPIN TBK KC SEMARANG, dan PT KB BUKOPIN TBK KANTOR PUSAT dengan dalil bahwa ia menjadi korban perbuatan melawan hukum akibat adanya pengakuan pinjaman sepihak dan blokir dana pensiun tanpa persetujuan atau dokumen yang sah. Penggugat menuntut pernyataan tidak adanya perjanjian kredit, penghapusan data pinjaman, pengembalian dokumen pensiun, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjuk adanya perjanjian kredit yang sah dan mengajukan eksepsi ne bis in idem berdasarkan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa meskipun terdapat penambahan pihak dan nilai kerugian, pokok sengketa tetap sama dengan perkara terdahulu. Oleh karena itu, Hakim menerima eksepsi ne bis in idem, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan menyetor dana ke rekening BPD yang kemudian ditransfer kembali ke rekening petugas Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak mengetahui adanya uang masuk ke rekening BPD-nya dan tidak pernah menerima buku tabungan atau ATM.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengetahui adanya pengakuan pinjaman sepihak sebesar Rp285.000.000,00 dan blokir dana Tabungan Hari Tua saat pensiun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak mengakui pinjaman tersebut karena tidak ada tanda tangan atau perikatan yang saling mengikat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian dalam memberikan informasi produk dan tidak menerapkan prinsip Know Your Customer.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan hubungan hukum didasarkan pada Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit tertanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menerima Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp285.000.000,00 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Tetap dan SK Pensiun.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah menerima dokumen kredit termasuk buku tabungan dan ATM.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Keberatan dalam perkara Nomor 75/Pdt.GS/2025/PN Pti tanggal 14 Agustus 2025 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pokok sengketa dalam gugatan ini sama dengan perkara sebelumnya, yaitu penyangkalan terhadap Perjanjian Kredit dan tuntutan penghapusan pinjaman.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi ne bis in idem dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa bank bisa memblokir dana pensiun saya dan mengaku punya pinjaman padahal saya tidak pernah tanda tangan atau tahu soal itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21350, + "candidates": [ + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak memilih antara pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian beserta ganti rugi akibat wanprestasi. Pertanyaan awam berfokus pada validitas pembentukan perjanjian (apakah ada tanda tangan/kesepakatan) dan perbuatan melawan hukum, bukan pada konsekuensi hukum setelah perjanjian dianggap sah namun tidak dipenuhi. Isi pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab apakah perjanjian itu sah atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian, khususnya 'kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya'. Pertanyaan awam menanyakan mengapa bank mengaku punya pinjaman padahal tidak pernah tanda tangan, yang secara substantif menyangkut tidak adanya kesepakatan (kehendak) dari pihak debitur. Jika tidak ada tanda tangan, maka syarat Pasal 1320 tidak terpenuhi, sehingga perjanjian tidak sah. Ini adalah inti dari sengketa validitas perjanjian kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang *sah* dibuat. Karena pertanyaan awam justru meragukan keberadaan atau keabsahan perjanjian itu sendiri (karena tidak ada tanda tangan), maka prinsip 'pacta sunt servanda' dari pasal ini tidak relevan sebagai jawaban substantif. Pasal ini hanya berlaku jika perjanjian sudah terbukti sah, yang merupakan hal yang sedang dipertanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hukum, Tergugat (Bank) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam memberikan informasi dan memaksakan pinjaman yang tidak diakui. Pertanyaan awam tentang 'mengaku punya pinjaman padahal tidak tahu' dapat dikaitkan dengan tindakan bank yang dianggap melanggar hukum. Pasal ini menjadi dasar tuntutan ganti rugi dan pembatalan akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini merupakan penjabaran dari Pasal 1365 mengenai tanggung jawab atas kelalaian. Meskipun terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum, dalam pertimbangan hakim, fokus utama pada eksepsi Ne bis in idem adalah pada kekuatan putusan terdahulu dan kesamaan objek perkara. Pasal 1365 lebih umum dan langsung merujuk pada 'perbuatan melanggar hukum' yang menjadi posita gugatan awal. Pasal 1366 bersifat tambahan/penjelas dari 1365 dan tidak menjadi dasar utama analisis hukum dalam putusan ini dibandingkan Pasal 1320 (syarat sahnya perjanjian) atau Pasal 1917 (kekuatan putusan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata) dari suatu putusan. Pertimbangan hukum secara eksplisit menggunakan Pasal 1917 untuk menilai eksepsi Ne bis in idem. Hakim memutuskan bahwa gugatan baru tidak dapat diterima karena telah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas objek yang sama. Meskipun ini adalah alasan prosedural untuk menolak gugatan, pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang dipakai hakim untuk menjawab status hukum dari klaim pinjaman tersebut (yaitu sudah diputus dan tidak bisa digugat lagi)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 49897, + "completion_tokens": 4851 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aaba1b4b386c19f42c58c2a7a6a6477a1674c5dd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 117.96, + "query": 2.655, + "relevance": 55.493, + "total": 176.14 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49920, + "marked_chars": 50073 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH :\n96475636/7981/10/22 tanggal 11 Oktober 2022; \n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor SPH : 96475636/7981/11/22 tanggal 11\nOktober 2022;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat sebesar Rp273.165.721,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta serat\nus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) secara seketika\ndan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat\nII tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di\nDesa Bumimulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan SHM No. 01645/Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan,\nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50073, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Achmad Zunaedi, Melati Indah Sari, Suyono, dan Suwanti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok, bunga, dan denda, serta pelaksanaan lelang agunan berupa tanah atas nama Suyono jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Pati setelah hakim menetapkan jumlah utang yang harus dibayar dan menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 11 Oktober 2022 untuk menerima fasilitas kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp225.000.000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp225.000.000 pada tanggal 11 Oktober 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Suyono sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 Oktober 2023, 2 November 2023, dan 11 Desember 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya utang sebagaimana digugat dan menyatakan masih sanggup untuk mencicil utang tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah utang yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp273.165.721 yang terdiri dari pokok Rp225.000.000 dan bunga Rp48.165.721, dengan menolak pengenaan denda keterlambatan pembayaran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Achmad Zunaedi, Melati Indah Sari, Suyono, dan Suwanti karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Oktober 2022. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman pokok sebesar Rp225.000.000 dan telah memberikan jaminan berupa tanah atas nama Suyono yang diserahkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Penggugat menuntut pembayaran tunggakan sebesar Rp280.965.722 yang mencakup pokok, bunga, dan denda, serta permohonan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya utang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp273.165.721 yang terdiri dari pokok dan bunga, dengan menolak pengenaan denda keterlambatan. Pengadilan juga memerintahkan pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun menolak permohonan sita jaminan karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Gugatan dikabulkan sebagian dengan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kuniran menggugat Achmad Zunaedi, Melati Indah Sari, Suyono, dan Suwanti karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Oktober 2022. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman pokok sebesar Rp225.000.000 dan telah memberikan jaminan berupa tanah atas nama Suyono yang diserahkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Penggugat menuntut pembayaran tunggakan sebesar Rp280.965.722 yang mencakup pokok, bunga, dan denda, serta permohonan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan. Dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya utang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp273.165.721 yang terdiri dari pokok dan bunga, dengan menolak pengenaan denda keterlambatan. Pengadilan juga memerintahkan pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, namun menolak permohonan sita jaminan karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Gugatan dikabulkan sebagian dengan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 11 Oktober 2022 untuk menerima fasilitas kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp225.000.000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp225.000.000 pada tanggal 11 Oktober 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Suyono sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 Oktober 2023, 2 November 2023, dan 11 Desember 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya utang sebagaimana digugat dan menyatakan masih sanggup untuk mencicil utang tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah utang yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp273.165.721 yang terdiri dari pokok Rp225.000.000 dan bunga Rp48.165.721, dengan menolak pengenaan denda keterlambatan pembayaran.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar pokok dan bunga utang bank tapi ditolak denda keterlambatan, apakah ini adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22262, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (jaminan umum) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan status Penggugat sebagai kreditur konkuren dan dasar hukum bagi eksekusi terhadap harta Tergugat (tanah/bangunan) karena tidak ada Hak Tanggungan. Hal ini substantif terkait dengan pertanyaan tentang keadilan pelaksanaan pembayaran utang dan konsekuensi hukum dari wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat wanprestasi. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menganalisis komponen pembayaran yang harus ditanggung Tergugat (pokok, bunga, denda) dan memutuskan bahwa karena sudah dikenakan bunga, denda keterlambatan tambahan tidak diperlukan. Ini langsung menjawab inti pertanyaan tentang keadilan pembebanan denda setelah pokok dan bunga dibayar/dikenakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya hal yang tegas disepakati, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, hakim menggunakan prinsip ini untuk membatasi isi perjanjian (Surat Pengakuan Hutang) dan menilai kewajaran pelaksanaan perjanjian serta jaminan yang diberikan, yang menjadi dasar pertimbangan keadilan dalam sengketa wanprestasi ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23010, + "completion_tokens": 1458 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db1a2101fdbc888bf74e68ef0f6a1d2969fbb388 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,230 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_6_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 116.729, + "query": 3.144, + "relevance": 106.852, + "total": 226.785 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112240, + "marked_chars": 112600 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\nMenolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I;\nDalam Pokok Perkara \n1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.\n490.500,00 (Empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh\nkami, Budi Aryono, SH, MH , sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, SH, SE,\nMH dan Dian Herminasari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim\nAnggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum, dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, SH sebagai Panitera Pengganti\ndan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada\nhari itu juga ; \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n \nErni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.\nBudi Aryono, S.H.,M.H.\nDian Herminasari, S.H., M.H.\n Panitera Pengganti,\nAndik Riyanto, S.H. \nHalaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 40\n\nhkama\nahkamah A" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 112600, + "frame": "Partono Bin Sarbu menggugat Dr. Chandra Mukti Erryandari, PT. Bank Tabungan Negara Persero Kantor Wilayah Semarang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang atas sengketa pelelangan eksekusi Hak Tangungan atas tanah miliknya yang dimenangkan oleh Tergugat I. Penggugat meminta pernyataan bahwa proses kredit dan lelang tidak sah, pengembalian sertifikat tanah atau sisa penjualan sebesar Rp3.594.000.000,-, serta penetapan sita jaminan. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan tersebut setelah memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1185/Desa Tanjunganom atas nama Partono dengan luas 1.298 m2.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 tersebut kepada Tergugat II untuk program kredit KMK-KUR dengan Hak Tanggungan Nomor 2310/2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bunga kredit sejak bulan Oktober 2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan somasi kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014 mengenai tunggakan kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak tiga kali pada tahun 2017.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan atas tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memenangkan lelang eksekusi Hak Tangungan atas tanah tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membalik nama sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat I.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatannya.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Partono Bin Sarbu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dr. Chandra Mukti Erryandari, PT. Bank Tabungan Negara Persero Kantor Wilayah Semarang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang. Gugatan ini bermula dari sengketa kredit KMK-KUR yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185/Desa Tanjunganom. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak memberikan salinan Akta Pemberian Hak Tangungan dan berkas perjanjian kredit, serta bahwa lelang eksekusi Hak Tangungan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat I dilakukan secara tidak sah dengan harga di bawah pasar. Penggugat menuntut pembatalan lelang, pengembalian sertifikat tanah, atau pembayaran sisa hasil penjualan. Dalam persidangan, para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap masuk pada pokok perkara. Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perjanjian kredit yang sah, Penggugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran, dan Tergugat II berhak melakukan eksekusi Hak Tangungan melalui lelang umum sesuai ketentuan hukum. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa prosedur lelang yang dilakukan Turut Tergugat II sah, sehingga hasil lelang yang dimenangkan Tergugat I dan balik nama sertifikat oleh Turut Tergugat I juga sah. Karena Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membantah dalil para Tergugat, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Partono Bin Sarbu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dr. Chandra Mukti Erryandari, PT. Bank Tabungan Negara Persero Kantor Wilayah Semarang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang. Gugatan ini bermula dari sengketa kredit KMK-KUR yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185/Desa Tanjunganom. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak memberikan salinan Akta Pemberian Hak Tangungan dan berkas perjanjian kredit, serta bahwa lelang eksekusi Hak Tangungan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II dan dimenangkan oleh Tergugat I dilakukan secara tidak sah dengan harga di bawah pasar. Penggugat menuntut pembatalan lelang, pengembalian sertifikat tanah, atau pembayaran sisa hasil penjualan. Dalam persidangan, para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap masuk pada pokok perkara. Majelis Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perjanjian kredit yang sah, Penggugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran, dan Tergugat II berhak melakukan eksekusi Hak Tangungan melalui lelang umum sesuai ketentuan hukum. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa prosedur lelang yang dilakukan Turut Tergugat II sah, sehingga hasil lelang yang dimenangkan Tergugat I dan balik nama sertifikat oleh Turut Tergugat I juga sah. Karena Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membantah dalil para Tergugat, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1185/Desa Tanjunganom atas nama Partono dengan luas 1.298 m2.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 tersebut kepada Tergugat II untuk program kredit KMK-KUR dengan Hak Tanggungan Nomor 2310/2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok maupun bunga kredit sejak bulan Oktober 2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan somasi kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014 mengenai tunggakan kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak tiga kali pada tahun 2017.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi Hak Tangungan atas tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memenangkan lelang eksekusi Hak Tangungan atas tanah tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membalik nama sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat I.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatannya.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank dengan jaminan tanah, tapi tanah saya dilelang dan diambil orang lain, kan salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 40185, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1754 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1754 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1754: Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum sumber perikatan (persetujuan atau undang-undang). Meskipun perjanjian kredit adalah dasar sengketa, pasal ini bersifat sangat umum dan tidak mengatur unsur spesifik wanprestasi, akibat hukum, atau pembelaan yang menjadi inti pertanyaan tentang keabsahan lelang akibat ketidakbayaran utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis prestasi (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Ini adalah definisi dasar perikatan dan tidak secara substantif menjawab pertanyaan mengenai konsekuensi hukum dari ketidakpemenuhan prestasi (wanprestasi) atau sah/tidaknya eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemidayaan (wanprestasi) debitur. Dalam konteks pertanyaan 'saya sudah bayar... tapi dilelang', isu kuncinya adalah apakah debitur benar-benar lalai/wanprestasi. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan kapan debitur dianggap lalai (melalui surat perintah/peringatan), yang merupakan prasyarat sah tidaknya tindakan kreditur (bank) untuk mengeksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian rugi dan bunga akibat tak dipenuhinya perikatan setelah debitur lalai. Ini relevan karena menyentuh akibat hukum dari wanprestasi. Meskipun dalam kasus hak tanggungan eksekusi dilakukan melalui lelang, prinsip dasar bahwa kewajiban ganti rugi/perikatan baru bisa ditagih/dieksekusi setelah lalai (sesuai pasal ini dan 1238) adalah kerangka substantif untuk menilai apakah bank berhak mengambil tindakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam menyiratkan adanya perjanjian kredit ('saya sudah bayar utang... dengan jaminan'). Untuk menilai apakah lelang itu sah atau tidak, hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa perjanjian kredit dan jaminan tersebut sah secara hukum. Jika perjanjian tidak sah (misal karena cacat kesepakatan), maka dasar eksekusi lelang juga runtuh. Jadi, pasal ini menjadi kerangka dasar untuk menguji validitas hubungan hukum yang mendasari sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat seperti undang-undang). Ini adalah prinsip utama yang menopang alasan hakim bahwa perjanjian kredit harus ditaati. Jika debitur wanprestasi, kreditur berhak mengeksekusi sesuai isi perjanjian (yang mengikat). Ini adalah dasar substantif mengapa bank berhak melakukan lelang jika syarat-syarat dalam perjanjian (yang sah menurut pasal 1320) dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam 'kan salah?' secara implisit menanyakan apakah tindakan bank/lelang tersebut melanggar hukum. Dalam putusan, pasal ini didalilkan oleh Tergugat II sebagai pembelaan (bahwa lelang bukan PMH) dan menjadi dasar gugatan Penggugat (yang mendalilkan PMH). Jadi, pasal ini sangat relevan secara substantif untuk menguji klaim 'kesalahan' atau 'pelanggaran hukum' dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1754 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perjanjian pinjam pakai habis (commodatum). Sengketa ini berkaitan dengan perjanjian kredit/pinjaman uang (mutuum) atau hak tanggungan, bukan pinjam pakai barang yang habis terpakai. Meskipun putusan mengutip pasal ini untuk mendefinisikan surat pengakuan hutang, substansi pasal 1754 sendiri tidak mengatur hak eksekusi jaminan atau wanprestasi dalam kredit perbankan, sehingga relevansinya hanya teknis definisi, bukan jawaban substantif untuk pertanyaan keabsahan lelang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44828, + "completion_tokens": 2088 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_70_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_70_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b289917bfc40ed9959309dec1446e47b4e4695d4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_70_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_70_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.268, + "query": 3.726, + "relevance": 14.234, + "total": 128.285 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 106989, + "marked_chars": 107295 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI\n-\nMenolak tuntutan provisi Pelawan;\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi Terlawan I dan II tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;\n2.\nMenghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, oleh Kami,\nMuhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H.\ndan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim\nAnggota tersebut, Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n TTD\n TTD\nAmir El Hafidh, S.H. Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.\nHalaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 70/Pdt.Bth/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 107295, + "frame": "PT Alpha Omega Nusantara mengajukan gugatan perlawanan terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang, PT Bank Jtrust Indonesia Tbk, serta Tuan Saiful Arifin dan Nyonya Umamah untuk menangguhkan atau membatalkan rencana pelelangan objek sengketa dan menyatakan hak pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Gugatan ini didalilkan berdasarkan adanya utang piutang pribadi antara Pelawan dengan Turut Terlawan I yang dijamin dengan Surat Pengakuan Utang. Pengadilan menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal sebagai perlawanan pihak ketiga atas eksekusi putusan pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap rencana pelelangan objek sengketa yang dilakukan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan memiliki piutang sebesar Rp15.000.000.000,00 kepada Turut Terlawan I berdasarkan Surat Pengakuan Utang tertanggal 12 Januari 2015.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan sisa utang Turut Terlawan I sebesar Rp12.000.000.000,00 yang belum dilunasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan memiliki hak mendahulu (droit de preference) atas objek sengketa karena piutang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I dan Terlawan II mendalilkan tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan dan mengajukan eksepsi salah pihak, kurang pihak, dan gugatan kabur.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa proses pelelangan yang dilakukan merupakan parate eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan, bukan eksekusi atas putusan pengadilan.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan bukan pemilik objek yang akan dilelang melainkan pihak ketiga yang memiliki piutang dari pemilik sertifikat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal perlawanan pihak ketiga atas eksekusi putusan pengadilan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Alpha Omega Nusantara mengajukan gugatan perlawanan terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang, PT Bank Jtrust Indonesia Tbk, serta Tuan Saiful Arifin dan Nyonya Umamah. Pelawan mendalilkan bahwa ia memiliki piutang pribadi kepada Tuan Saiful Arifin yang dijamin dengan Surat Pengakuan Utang, sehingga ia berhak menangguhkan pelelangan objek sengketa yang dilakukan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II, serta berhak atas pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Terlawan I dan Terlawan II membantah dengan mengajukan eksepsi salah pihak, kurang pihak, dan gugatan kabur, serta mendalilkan bahwa pelelangan dilakukan berdasarkan hak eksekusi Hak Tanggungan. Majelis Hakim memeriksa bahwa pelelangan yang terjadi merupakan parate eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan dan bukan eksekusi atas putusan pengadilan. Oleh karena gugatan perlawanan tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan oleh pihak ketiga yang bukan pemilik objek dalam konteks eksekusi putusan pengadilan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Alpha Omega Nusantara mengajukan gugatan perlawanan terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang, PT Bank Jtrust Indonesia Tbk, serta Tuan Saiful Arifin dan Nyonya Umamah. Pelawan mendalilkan bahwa ia memiliki piutang pribadi kepada Tuan Saiful Arifin yang dijamin dengan Surat Pengakuan Utang, sehingga ia berhak menangguhkan pelelangan objek sengketa yang dilakukan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II, serta berhak atas pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Terlawan I dan Terlawan II membantah dengan mengajukan eksepsi salah pihak, kurang pihak, dan gugatan kabur, serta mendalilkan bahwa pelelangan dilakukan berdasarkan hak eksekusi Hak Tanggungan. Majelis Hakim memeriksa bahwa pelelangan yang terjadi merupakan parate eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan dan bukan eksekusi atas putusan pengadilan. Oleh karena gugatan perlawanan tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan oleh pihak ketiga yang bukan pemilik objek dalam konteks eksekusi putusan pengadilan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap rencana pelelangan objek sengketa yang dilakukan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan memiliki piutang sebesar Rp15.000.000.000,00 kepada Turut Terlawan I berdasarkan Surat Pengakuan Utang tertanggal 12 Januari 2015.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan sisa utang Turut Terlawan I sebesar Rp12.000.000.000,00 yang belum dilunasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan memiliki hak mendahulu (droit de preference) atas objek sengketa karena piutang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I dan Terlawan II mendalilkan tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan dan mengajukan eksepsi salah pihak, kurang pihak, dan gugatan kabur.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa proses pelelangan yang dilakukan merupakan parate eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan, bukan eksekusi atas putusan pengadilan.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan bukan pemilik objek yang akan dilelang melainkan pihak ketiga yang memiliki piutang dari pemilik sertifikat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal perlawanan pihak ketiga atas eksekusi putusan pengadilan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya utang pribadi dari orang yang tanahnya dilelang paksa oleh bank, bolehkah saya ikut ambil bagian dari hasil lelang itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25870, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural. Isi pertanyaan berkaitan dengan hak substantif kreditur untuk mendapatkan pembayaran dari hasil lelang, bukan tentang siapa yang harus membuktikan hak tersebut. Selain itu, putusan menolak gugatan karena cacat formal (salah prosedur perlawanan), bukan karena kegagalan pembuktian substansi." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38059, + "completion_tokens": 1073 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_71_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_71_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7cd7e6522761546da9b6f22d6481c4616e8c050f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_71_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_71_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.203, + "query": 2.582, + "relevance": 18.783, + "total": 117.598 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26805, + "marked_chars": 26877 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Akta Pengakuan Hutang Nomor: 38 tertanggal 15 Juli 2022 pada Kantor\nNotaris Febya Chairun Nisa, SH., M.Kn.;\n3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);\n5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar pelunasan pinjaman\nkepada Penggugat tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat yaitu tanah berikut bangunan yang\nterletak di Desa Sukorukun Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dimaksud dalam\nSertifikat Hak Milik Nomor: 00642, seluas: 330 m², atas nama Sugiarti dengan\nbatas-batas sbb:\nBatas Utara\n: tanah Sarini\nBatas Selatan\n: tanah Sukardi \nBatas Barat\n: tanah saluran air\nBatas Timur\n: tanah 00400\ndapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk\npelunasan hutang Para Tergugat;\n6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap\nkeputusan ini.\n7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini\nsecara tanggung renteng sejumlah Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua\nribu lima ratus rupiah);\nHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDal" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26877, + "frame": "PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT MITRA PATI MANDIRI (BPR) menggugat Sukarjan, Rina Widiya Astutik, dan Sugiyarti atas wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang. Penggugat menuntut pembayaran pokok, bunga, dan denda serta pelaksanaan hak jaminan berupa tanah atas nama Turut Tergugat. Gugatan ini diterima dan sebagian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perikatan hutang piutang dengan Penggugat dan menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 38 tanggal 15 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 38 tanggal 15 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya melalui Surat Peringatan I, II, dan III.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran setelah diberikan peringatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar Rp219.000.000,00 yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pembebanan denda karena tidak dapat dikategorikan sebagai biaya atau rugi yang nyata dikeluarkan atau disebabkan kelalaian debitur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 yang terdiri dari angsuran pokok Rp180.000.000,00 ditambah bunga Rp20.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Obyek agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00642 atas nama Sugiarti menjadi jaminan pelunasan hutang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT RAKYAT MITRA PATI MANDIRI (BPR) terhadap Sukarjan, Rina Widiya Astutik, dan Sugiyarti. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah berhutang sebesar Rp180.000.000,00 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang serta mengabaikan surat peringatan. Gugatan untuk membayar denda ditolak karena tidak terbukti sebagai biaya atau kerugian nyata, sehingga jumlah yang dihukumkan hanya sebesar Rp200.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga. Para Tergugat dihukum membayar pelunasan tersebut, dan apabila tidak membayar, tanah jaminan atas nama Sugiyarti dapat dilelang untuk melunasi hutang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT RAKYAT MITRA PATI MANDIRI (BPR) terhadap Sukarjan, Rina Widiya Astutik, dan Sugiyarti. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah berhutang sebesar Rp180.000.000,00 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang serta mengabaikan surat peringatan. Gugatan untuk membayar denda ditolak karena tidak terbukti sebagai biaya atau kerugian nyata, sehingga jumlah yang dihukumkan hanya sebesar Rp200.000.000,00 yang terdiri dari pokok dan bunga. Para Tergugat dihukum membayar pelunasan tersebut, dan apabila tidak membayar, tanah jaminan atas nama Sugiyarti dapat dilelang untuk melunasi hutang.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perikatan hutang piutang dengan Penggugat dan menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 38 tanggal 15 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 38 tanggal 15 Juli 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya melalui Surat Peringatan I, II, dan III.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran setelah diberikan peringatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar Rp219.000.000,00 yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pembebanan denda karena tidak dapat dikategorikan sebagai biaya atau rugi yang nyata dikeluarkan atau disebabkan kelalaian debitur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 yang terdiri dari angsuran pokok Rp180.000.000,00 ditambah bunga Rp20.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Obyek agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00642 atas nama Sugiarti menjadi jaminan pelunasan hutang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga hutang ke bank tapi mereka masih mau lelang tanah jaminan saya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12353, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah hak untuk melakukan eksekusi (pelelangan jaminan) masih ada meskipun bunga telah dibayar. Pasal 1239 menjadi dasar hukum untuk menentukan besaran utang yang harus dilunasi (pokok + bunga + biaya) sebagai syarat pembebasan utang atau penghentian hak eksekusi, sehingga memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi dan akibatnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13523, + "completion_tokens": 1072 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3cc34c4eb20f0759e48c235adbfc453f15a228a7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.85, + "query": 2.607, + "relevance": 79.295, + "total": 176.794 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39605, + "marked_chars": 39740 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91323907/5942/03/2022\ntanggal 25 Maret 2022;\n3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n171.000, 00, ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh\nBudi Aryono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal\nitu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H.,\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Kuasa\nPenggugat dan tanpa dihadirinya Para Tergugat.\n Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt.G.S/2023/PN. Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39740, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Setiyawati dan Teguh Arifin atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para Tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran tunggakan pokok dan bunga secara seketika dan sekaligus lunas beserta pelaksanaan lelang agunan. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan sah perjanjian, namun menolak dalil wanprestasi karena masa kredit belum berakhir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang tersebut menetapkan jangka waktu pelunasan kredit selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2027.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 05 Desember 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 27 Maret 2023, dan Surat Peringatan III pada tanggal 03 April 2023.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika dan sekaligus lunas tanpa peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tunggakan pokok sebesar Rp. 191.800.000,- dan tunggakan bunga sebesar Rp. 13.318.051,-.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen, menggugat Tergugat I (Setiyawati) dan Tergugat II (Teguh Arifin) yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 25 Maret 2022 untuk menerima kredit dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan, yaitu dari tanggal 29 April 2022 hingga 30 Maret 2027. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran tepat waktu dan tepat jumlah, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga secara seketika dan sekaligus, serta lelang agunan. Pengadilan menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat. Namun, pengadilan menolak dalil wanprestasi dan tuntutan pembayaran seketika karena jangka waktu pelunasan yang disepakati dalam perjanjian belum berakhir pada saat gugatan diperiksa. Gugatan untuk sebagian dikabulkan dengan menyatakan sah perjanjian, sedangkan tuntutan wanprestasi dan pembayaran seketika ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen, menggugat Tergugat I (Setiyawati) dan Tergugat II (Teguh Arifin) yang merupakan suami istri. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 25 Maret 2022 untuk menerima kredit dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan, yaitu dari tanggal 29 April 2022 hingga 30 Maret 2027. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran tepat waktu dan tepat jumlah, serta telah mengirimkan tiga surat peringatan. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga secara seketika dan sekaligus, serta lelang agunan. Pengadilan menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat. Namun, pengadilan menolak dalil wanprestasi dan tuntutan pembayaran seketika karena jangka waktu pelunasan yang disepakati dalam perjanjian belum berakhir pada saat gugatan diperiksa. Gugatan untuk sebagian dikabulkan dengan menyatakan sah perjanjian, sedangkan tuntutan wanprestasi dan pembayaran seketika ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pengakuan Hutang tersebut menetapkan jangka waktu pelunasan kredit selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2027.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 05 Desember 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 27 Maret 2023, dan Surat Peringatan III pada tanggal 03 April 2023.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika dan sekaligus lunas tanpa peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tunggakan pokok sebesar Rp. 191.800.000,- dan tunggakan bunga sebesar Rp. 13.318.051,-.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran pinjaman bank tepat waktu dan jumlahnya, tapi bank bilang saya lalai dan kirim surat peringatan, apakah benar saya yang salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20220, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dan kecakapan hukum berdasarkan umur. Pertanyaan awam berkaitan dengan wanprestasi pembayaran pinjaman, bukan isu kecakapan subjek hukum atau status umur para pihak. Pasal ini tidak mengatur hak/kewajiban pembayaran atau akibat kelalaian bayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan. Meskipun berkaitan dengan utang, pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan tentang apakah tindakan bank (mengirim surat peringatan) benar jika pembayaran sudah tepat waktu. Pasal ini tidak mengatur syarat atau akibat wanprestasi secara substantif untuk menilai kebenaran klaim kelalaian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat keterlambatan pelaksanaan perikatan (wanprestasi). Namun, pertanyaan awam fokus pada validitas klaim kelalaian bank ketika pembayaran sudah dilakukan tepat waktu. Pasal 1250 baru relevan jika wanprestasi sudah terbukti terjadi; pasal ini tidak mengatur kriteria atau pembelaan terhadap tuduhan wanprestasi itu sendiri, melainkan hanya konsekuensi ekonominya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam konteks pertanyaan, untuk menentukan apakah bank berhak menagih atau menganggap lalai, terlebih dahulu harus ada perjanjian yang sah. Putusan juga menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk memastikan adanya perikatan yang mengikat sebelum membahas wanprestasi. Ini adalah kerangka dasar hukum perjanjian yang menopang analisis sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan. Sama seperti Pasal 330, ini berkaitan dengan subjek hukum (kecakapan), bukan substansi kewajiban pembayaran atau klaim kelalaian dalam perjanjian pinjaman. Tidak ada indikasi isu kecakapan dalam pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (batas waktu) 5 tahun untuk menuntut pembatalan perikatan karena cacat kehendak (paksaan, penipuan, dll). Pertanyaan awam tidak mengenai pembatalan perjanjian karena cacat kehendak, melainkan mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran (wanprestasi). Tidak ada hubungan substantif dengan isu kelalaian bayar angsuran." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19867, + "completion_tokens": 1562 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eea9bb6a1060d495272c56610643aee582181811 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,185 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 196.594, + "read": 124.038, + "query": 3.957, + "relevance": 42.78, + "total": 367.444 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 139833, + "marked_chars": 140247 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Pati pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Kami, Muhamad\nFauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan\nMuhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin,\ntanggal 29 Desember 2025 dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai\nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republi" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134978, + "summary": "Penggugat SHOLIHAH menggugat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk (Tergugat I), Pemerintah RI/KPKNL Semarang (Tergugat II), Kepala Kantor ATR/BPN Pati (Tergugat III), Notaris Mirah Setyanti (Tergugat IV), Bambang Waluyo Hadi (Tergugat V), dan Jumawi (Tergugat VI) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 777 di Desa Kembang, Dukuhseti, Pati. Penggugat dalil bahwa SHM No. 777 adalah warisan orang tuanya (Sukiman dan Sujarmi) yang seharusnya menjadi hak bersama, namun dialihkan secara sepihak ke nama Jumawi (kakak kandung Penggugat) melalui Surat Keterangan Warisan tanggal 19 Mei 2016 tanpa persetujuan Penggugat [HAL 3-7]. Penggugat menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat VI yang menggunakan SHM No. 777 sebagai jaminan tidak sah karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada sepakat dari ahli waris lain) dan menuntut pembatalan lelang, penyerahan SHM kepada Penggugat, serta ganti rugi Rp1.380.000.000 [HAL 4-7]. Tergugat I membantah dengan dalil bahwa Jumawi adalah pemilik sah SHM No. 777 yang telah mengikatkan Hak Tanggungan peringkat I-V kepada Bank BRI untuk kredit yang mengalami wanprestasi, sehingga eksekusi lelang dilakukan secara sah berdasarkan UU Hak Tanggungan dan prosedur lelang telah memenuhi legalitas formal [HAL 12-20]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai perantara lelang, mereka hanya memeriksa kelengkapan dokumen formal sesuai PMK No. 122 Tahun 2023 dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen, serta pembeli lelang (Tergugat V) harus dilindungi sebagai pembeli beritikad baik [HAL 20-32]. Tergugat VI mengakui hubungan saudara kandung dengan Penggugat dan status tanah sebagai warisan orang tua, namun tidak membantah dalil lain secara rinci [HAL 33]. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menolak eksepsi Tergugat I dan II mengenai kompetensi absolut, daluwarsa, error in persona, diskualifikasi person, dan obscur libel, dengan alasan gugatan ini adalah sengketa perdata, batas 5 tahun dalam PP No. 24/1997 hanya mempengaruhi kekuatan pembuktian sertifikat bukan daluwarsa hak, serta Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 38-40]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat adalah anak sah Sujarmi dan Jumawi, namun SHM No. 777 telah diterbitkan secara sah atas nama Jumawi pada tahun 1997 [HAL 42-43]. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, karena Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis atau gugatan dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas SHM No. 777 karena namanya tidak tercantum dalam sertifikat dan telah lewat waktu keberatan, sehingga permintaan penyerahan SHM dan pembatalan lelang ditolak [HAL 44]. Lelang dinyatakan sah berdasarkan UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan SEMA No. 7/2012 yang melindungi pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik (Tergugat V) meskipun ada sengketa warisan, sehingga Penggugat hanya dapat menggugat ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak (Tergugat VI) [HAL 44-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 6769, + "summary": "Penggugat SHOLIHAH menggugat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk (Tergugat I), Pemerintah RI/KPKNL Semarang (Tergugat II), Kepala Kantor ATR/BPN Pati (Tergugat III), Notaris Mirah Setyanti (Tergugat IV), Bambang Waluyo Hadi (Tergugat V), dan Jumawi (Tergugat VI) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 777 di Desa Kembang, Dukuhseti, Pati. Penggugat dalil bahwa SHM No. 777 adalah warisan orang tuanya (Sukiman dan Sujarmi) yang seharusnya menjadi hak bersama, namun dialihkan secara sepihak ke nama Jumawi (kakak kandung Penggugat) melalui Surat Keterangan Warisan tanggal 19 Mei 2016 tanpa persetujuan Penggugat [HAL 3-7]. Penggugat menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat VI yang menggunakan SHM No. 777 sebagai jaminan tidak sah karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada sepakat dari ahli waris lain) dan menuntut pembatalan lelang, penyerahan SHM kepada Penggugat, serta ganti rugi Rp1.380.000.000 [HAL 4-7]. Tergugat I membantah dengan dalil bahwa Jumawi adalah pemilik sah SHM No. 777 yang telah mengikatkan Hak Tanggungan peringkat I-V kepada Bank BRI untuk kredit yang mengalami wanprestasi, sehingga eksekusi lelang dilakukan secara sah berdasarkan UU Hak Tanggungan dan prosedur lelang telah memenuhi legalitas formal [HAL 12-20]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai perantara lelang, mereka hanya memeriksa kelengkapan dokumen formal sesuai PMK No. 122 Tahun 2023 dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen, serta pembeli lelang (Tergugat V) harus dilindungi sebagai pembeli beritikad baik [HAL 20-32]. Tergugat VI mengakui hubungan saudara kandung dengan Penggugat dan status tanah sebagai warisan orang tua, namun tidak membantah dalil lain secara rinci [HAL 33]. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menolak eksepsi Tergugat I dan II mengenai kompetensi absolut, daluwarsa, error in persona, diskualifikasi person, dan obscur libel, dengan alasan gugatan ini adalah sengketa perdata, batas 5 tahun dalam PP No. 24/1997 hanya mempengaruhi kekuatan pembuktian sertifikat bukan daluwarsa hak, serta Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 38-40]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat adalah anak sah Sujarmi dan Jumawi, namun SHM No. 777 telah diterbitkan secara sah atas nama Jumawi pada tahun 1997 [HAL 42-43]. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, karena Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis atau gugatan dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas SHM No. 777 karena namanya tidak tercantum dalam sertifikat dan telah lewat waktu keberatan, sehingga permintaan penyerahan SHM dan pembatalan lelang ditolak [HAL 44]. Lelang dinyatakan sah berdasarkan UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan SEMA No. 7/2012 yang melindungi pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik (Tergugat V) meskipun ada sengketa warisan, sehingga Penggugat hanya dapat menggugat ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak (Tergugat VI) [HAL 44-45]. Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik harus dilindungi sekalipun pemberi hak atau penjual ternyata tidak berhak, sehingga proses lelang tidak dapat dibatalkan dan kerugian ahli waris lain hanya dapat ditagihkan sebagai ganti rugi kepada penjual tidak berhak [HAL 45-46]. Dengan ditolaknya petitum pokok pembatalan lelang, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp516.000,00 [HAL 46-47]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat SHOLIHAH menggugat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk (Tergugat I), Pemerintah RI/KPKNL Semarang (Tergugat II), Kepala Kantor ATR/BPN Pati (Tergugat III), Notaris Mirah Setyanti (Tergugat IV), Bambang Waluyo Hadi (Tergugat V), dan Jumawi (Tergugat VI) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 777 di Desa Kembang, Dukuhseti, Pati. Penggugat dalil bahwa SHM No. 777 adalah warisan orang tuanya (Sukiman dan Sujarmi) yang seharusnya menjadi hak bersama, namun dialihkan secara sepihak ke nama Jumawi (kakak kandung Penggugat) melalui Surat Keterangan Warisan tanggal 19 Mei 2016 tanpa persetujuan Penggugat [HAL 3-7]. Penggugat menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat VI yang menggunakan SHM No. 777 sebagai jaminan tidak sah karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada sepakat dari ahli waris lain) dan menuntut pembatalan lelang, penyerahan SHM kepada Penggugat, serta ganti rugi Rp1.380.000.000 [HAL 4-7]. Tergugat I membantah dengan dalil bahwa Jumawi adalah pemilik sah SHM No. 777 yang telah mengikatkan Hak Tanggungan peringkat I-V kepada Bank BRI untuk kredit yang mengalami wanprestasi, sehingga eksekusi lelang dilakukan secara sah berdasarkan UU Hak Tanggungan dan prosedur lelang telah memenuhi legalitas formal [HAL 12-20]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai perantara lelang, mereka hanya memeriksa kelengkapan dokumen formal sesuai PMK No. 122 Tahun 2023 dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen, serta pembeli lelang (Tergugat V) harus dilindungi sebagai pembeli beritikad baik [HAL 20-32]. Tergugat VI mengakui hubungan saudara kandung dengan Penggugat dan status tanah sebagai warisan orang tua, namun tidak membantah dalil lain secara rinci [HAL 33]. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menolak eksepsi Tergugat I dan II mengenai kompetensi absolut, daluwarsa, error in persona, diskualifikasi person, dan obscur libel, dengan alasan gugatan ini adalah sengketa perdata, batas 5 tahun dalam PP No. 24/1997 hanya mempengaruhi kekuatan pembuktian sertifikat bukan daluwarsa hak, serta Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 38-40]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat adalah anak sah Sujarmi dan Jumawi, namun SHM No. 777 telah diterbitkan secara sah atas nama Jumawi pada tahun 1997 [HAL 42-43]. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, karena Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis atau gugatan dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas SHM No. 777 karena namanya tidak tercantum dalam sertifikat dan telah lewat waktu keberatan, sehingga permintaan penyerahan SHM dan pembatalan lelang ditolak [HAL 44]. Lelang dinyatakan sah berdasarkan UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan SEMA No. 7/2012 yang melindungi pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik (Tergugat V) meskipun ada sengketa warisan, sehingga Penggugat hanya dapat menggugat ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak (Tergugat VI) [HAL 44-45]. Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik harus dilindungi sekalipun pemberi hak atau penjual ternyata tidak berhak, sehingga proses lelang tidak dapat dibatalkan dan kerugian ahli waris lain hanya dapat ditagihkan sebagai ganti rugi kepada penjual tidak berhak [HAL 45-46]. Dengan ditolaknya petitum pokok pembatalan lelang, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp516.000,00 [HAL 46-47]." + }, + "read": { + "input_chars": 3655, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I hingga VI atas perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 777 yang dialihkan ke nama Tergugat VI tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat meminta pembatalan lelang, penyerahan sertifikat kepada Penggugat, dan ganti rugi. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan pokok karena Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat atas nama Tergugat VI.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak sah dari Sujarmi dan merupakan saudara kandung dari Tergugat VI.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 777 diterbitkan secara sah atas nama Tergugat VI pada tahun 1997.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis atau gugatan dalam waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat atas nama Tergugat VI.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas Sertifikat Hak Milik No. 777 karena namanya tidak tercantum dalam sertifikat dan telah lewat waktu keberatan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang Sertifikat Hak Milik No. 777 dinyatakan sah berdasarkan peraturan yang melindungi pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Sertifikat Hak Milik No. 777 adalah warisan orang tuanya yang dialihkan ke nama Tergugat VI tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat VI tidak sah karena melanggar syarat sahnya perjanjian.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil meminta pembatalan lelang, penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 777, dan ganti rugi sebesar Rp1.380.000.000.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permintaan pembatalan lelang dan penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 777 ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I hingga VI terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 777 yang menurut Penggugat merupakan warisan orang tua yang dialihkan secara sepihak ke nama Tergugat VI tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan lelang, penyerahan sertifikat, dan ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 777 telah diterbitkan secara sah atas nama Tergugat VI pada tahun 1997. Karena Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis atau gugatan dalam waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut. Lelang dinyatakan sah untuk melindungi pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik, sehingga gugatan Penggugat untuk membatalkan lelang dan menyerahkan sertifikat ditolak seluruhnya. Penggugat hanya dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat VI sebagai penjual yang tidak berhak, namun hal tersebut tidak menjadi objek gugatan pokok yang dikabulkan dalam putusan ini." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I hingga VI terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 777 yang menurut Penggugat merupakan warisan orang tua yang dialihkan secara sepihak ke nama Tergugat VI tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan lelang, penyerahan sertifikat, dan ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 777 telah diterbitkan secara sah atas nama Tergugat VI pada tahun 1997. Karena Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis atau gugatan dalam waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut. Lelang dinyatakan sah untuk melindungi pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik, sehingga gugatan Penggugat untuk membatalkan lelang dan menyerahkan sertifikat ditolak seluruhnya. Penggugat hanya dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat VI sebagai penjual yang tidak berhak, namun hal tersebut tidak menjadi objek gugatan pokok yang dikabulkan dalam putusan ini.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak sah dari Sujarmi dan merupakan saudara kandung dari Tergugat VI.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 777 diterbitkan secara sah atas nama Tergugat VI pada tahun 1997.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis atau gugatan dalam waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat atas nama Tergugat VI.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas Sertifikat Hak Milik No. 777 karena namanya tidak tercantum dalam sertifikat dan telah lewat waktu keberatan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang Sertifikat Hak Milik No. 777 dinyatakan sah berdasarkan peraturan yang melindungi pemegang hak tanggungan dan pembeli beritikad baik.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Sertifikat Hak Milik No. 777 adalah warisan orang tuanya yang dialihkan ke nama Tergugat VI tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat VI tidak sah karena melanggar syarat sahnya perjanjian.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil meminta pembatalan lelang, penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 777, dan ganti rugi sebesar Rp1.380.000.000.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permintaan pembatalan lelang dan penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 777 ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak bisa membuktikan hak atas tanah warisan orang tua yang sudah jadi sertifikat atas nama adik saya dan dilelang sah, padahal saya tidak pernah keberatan lima tahun lalu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26544, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (kerugian dan bunga) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan dan putusan, sengketa utama adalah mengenai keabsahan penguasaan tanah berdasarkan sertifikat dan perlindungan pembeli beritikad baik dalam lelang hak tanggungan, bukan sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Gugatan Penggugat ditolak karena tidak memiliki hak atas tanah, bukan karena isu wanprestasi yang diatur pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun ada perjanjian kredit dan hak tanggungan dalam perkara, putusan tidak menganalisis keabsahan syarat sahnya perjanjian tersebut sebagai dasar penolakan gugatan. Putusan menolak gugatan karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah (berdasarkan PP 24/1997) dan pembeli lelang dilindungi sebagai pihak beritikad baik (UU Hak Tanggungan), sehingga Pasal 1320 tidak menjadi kerangka hukum substantif yang menjawab pertanyaan tentang hak waris dan sertifikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak dapat membuktikan hak atas tanah dan proses lelang dilakukan secara sah berdasarkan Hak Tanggungan serta melindungi pembeli beritikad baik. Putusan tidak menggunakan Pasal 1365 sebagai dasar untuk menguji atau menjawab sengketa, melainkan menolak gugatan berdasarkan kekuatan pembuktian sertifikat (PP 24/1997) dan UU Hak Tanggungan. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan mengapa hak tidak bisa ditegakkan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 49974, + "completion_tokens": 3285 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.P_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.P_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51af074e34f2fd1b4fd9349632648e4965c155b4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.P_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_72_Pdt.P_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 5, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 54.977, + "query": 6.903, + "relevance": 8.728, + "total": 70.632 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 11515, + "marked_chars": 11555 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 11555, + "frame": "Maemunah mengajukan permohonan penetapan sebagai pengampu bagi suaminya, Akhmad Soleh, yang didalilkan tidak mampu berpikir dan berperilaku dengan baik karena sakit. Pemohon meminta hakim menetapkan dirinya sebagai pengampu hukum untuk mengurus kebutuhan dan administrasi pensiun suaminya. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan perdata tanpa proses gugatan lawan yang aktif.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Maemunah menikah dengan Akhmad Soleh pada tanggal 1 November 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akhmad Soleh bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dan memasuki masa pensiun.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akhmad Soleh didiagnosis mengidap sakit sejak 27 September 2016 berdasarkan data medik dari RUMKITAL dr. Mintorardjo.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Maemunah mengurus segala kebutuhan dan syarat-syarat administrasi pensiun suaminya karena kondisi sakit yang diderita Akhmad Soleh.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Maemunah mengajukan permohonan penetapan sebagai pengampu untuk Akhmad Soleh karena dianggap tidak mampu berpikir dan berperilaku dengan baik akibat sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Maemunah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk ditetapkan sebagai pengampu bagi suaminya, Akhmad Soleh. Pemohon dalilkan bahwa Akhmad Soleh, seorang pensiunan TNI, mengidap sakit sejak September 2016 yang menyebabkan ketidakmampuan berpikir dan berperilaku dengan baik, sehingga Maemunah yang selama ini mengurus segala kebutuhan dan administrasi pensiun suaminya perlu mendapatkan status hukum sebagai pengampu. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil tersebut, lalu menetapkan Maemunah sebagai pengampu hukum dari Akhmad Soleh dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Maemunah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pati untuk ditetapkan sebagai pengampu bagi suaminya, Akhmad Soleh. Pemohon dalilkan bahwa Akhmad Soleh, seorang pensiunan TNI, mengidap sakit sejak September 2016 yang menyebabkan ketidakmampuan berpikir dan berperilaku dengan baik, sehingga Maemunah yang selama ini mengurus segala kebutuhan dan administrasi pensiun suaminya perlu mendapatkan status hukum sebagai pengampu. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil tersebut, lalu menetapkan Maemunah sebagai pengampu hukum dari Akhmad Soleh dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Maemunah menikah dengan Akhmad Soleh pada tanggal 1 November 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akhmad Soleh bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dan memasuki masa pensiun.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akhmad Soleh didiagnosis mengidap sakit sejak 27 September 2016 berdasarkan data medik dari RUMKITAL dr. Mintorardjo.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Maemunah mengurus segala kebutuhan dan syarat-syarat administrasi pensiun suaminya karena kondisi sakit yang diderita Akhmad Soleh.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Maemunah mengajukan permohonan penetapan sebagai pengampu untuk Akhmad Soleh karena dianggap tidak mampu berpikir dan berperilaku dengan baik akibat sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit mental dan tidak bisa mengurus administrasi pensiun sendiri, apakah saya bisa ditunjuk sebagai pengampanyenya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5655, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan akibat hukum penempatan seseorang di bawah pengampuan (curatele) karena keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Hal ini merupakan dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah seseorang yang sakit mental dapat ditunjuk sebagai pengampu, sesuai dengan fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan yang mengabulkan permohonan pengampuan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 7044, + "completion_tokens": 672 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c50f8036507066527d1cf186c2adcef4e57c930 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.949, + "query": 2.142, + "relevance": 61.204, + "total": 155.328 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43637, + "marked_chars": 43754 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. PK2004JWQB/5956/04/2020\ntanggal 17 April 2020; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: No. PK2004JWQB/5956/04/2020 tangal 17 April 2020 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 64.938.000,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nPara Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan\natau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gesengan Kecamatan\nCluwak, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00433/Desa\nGesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Sukawi, dengan\nHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung R" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43754, + "frame": "Penggugat, yang merupakan perwakilan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menggugat Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri yang berstatus sebagai debitur. Sengketa inti adalah wanprestasi Tergugat atas ketidaklunasan kredit yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp 75.000.000 dan jangka waktu enam bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000 dari Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp 17.998.900.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat masih menunggak sebesar Rp 64.938.000 dengan rincian tunggakan pokok Rp 64.938.000 dan tunggakan bunga Rp 0,- pada posisi tanggal 2 November 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat untuk melunasi hutangnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp 75.000.000 yang dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, serta telah membayar sebagian angsuran sebesar Rp 17.998.900. Namun, hingga tanggal 2 November 2022, sisa hutang Para Tergugat masih menunggak sebesar Rp 64.938.000. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan, namun hutang tidak lunas. Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan di persidangan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, yaitu dengan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang serta melaksanakan lelang agunan jika tidak membayar. Permintaan sita jaminan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian, dan gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Para Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp 75.000.000 yang dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, serta telah membayar sebagian angsuran sebesar Rp 17.998.900. Namun, hingga tanggal 2 November 2022, sisa hutang Para Tergugat masih menunggak sebesar Rp 64.938.000. Penggugat telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan, namun hutang tidak lunas. Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan di persidangan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, yaitu dengan menyatakan sah perjanjian, menetapkan wanprestasi, dan memerintahkan Para Tergugat membayar sisa hutang serta melaksanakan lelang agunan jika tidak membayar. Permintaan sita jaminan ditolak karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian, dan gugatan untuk selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima fasilitas kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp 75.000.000 dan jangka waktu enam bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp 75.000.000 dari Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp 17.998.900.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat masih menunggak sebesar Rp 64.938.000 dengan rincian tunggakan pokok Rp 64.938.000 dan tunggakan bunga Rp 0,- pada posisi tanggal 2 November 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat untuk melunasi hutangnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian utang kredit tapi masih tertinggal, apakah saya harus bayar sisanya atau lelang jaminan tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20019, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa karena jaminan tanah tidak dibebani Hak Tanggungan, maka Penggugat hanya berstatus kreditur konkuren. Ini menjawab pertanyaan awam mengenai mekanisme lelang: lelang dilakukan melalui proses hukum acara perdata (sita dan lelang biasa) karena tidak ada hak parate eksekusi, yang merupakan konsekuensi langsung dari status jaminan umum menurut Pasal 1131." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Pertanyaan awam mengenai kewajiban membayar sisa utang dan akibatnya (lelang) bersumber dari status wanprestasi debitur. Hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menyatakan bahwa debitur yang lalai membayar angsuran berkewajiban mengganti kerugian (membayar sisa hutang), yang kemudian menjadi dasar tuntutan eksekusi terhadap harta jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa perjanjian (Surat Kuasa Menjual Agunan) dibatasi oleh undang-undang. Ini relevan karena menjawab implikasi hukum dari klausul perjanjian tersebut: meskipun ada kesepakatan jual, pelaksanaannya tetap tunduk pada aturan jaminan umum (Pasal 1131) dan hukum acara, sehingga menjawab kebingungan awam tentang apakah jaminan bisa langsung dilelang sesuai surat kuasa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20801, + "completion_tokens": 1346 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..435f209148f7afec7a06fda9f4ebc8e7d77ce497 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,251 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.41, + "query": 11.677, + "relevance": 55.735, + "total": 207.849 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37110, + "marked_chars": 37218 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi/cidera janji\ntidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor:\n006.10101001.4308.01 tanggal 13 Februari 2020, Addendum Atas\nPerjanjian Kredit Nomor: 2 / IV / 2020 tanggal 21 April 2020.\n3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh kewajiban hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 99.067.823,-\ndengan ketentuan apabila tergugat tidak membayar hutang tersebut\nPutusan no 73/Pdt.Gs/2023/PN Pti \nHalaman 12 dari 13\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta\nJaminan kredit tersebut diatas diserahkan kepada PT. BPR BKK PATI\n( Perseroda ) untuk dijual guna melunasi hutang tersebut.\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.\n210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah). \nDemikian dip" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37218, + "frame": "PT. BPR BKK PATI (Perseroda) menggugat Sudarlan, Prapti, Kulsum, dan Samsidi atas wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dan Addendum terkait pinjaman sebesar Rp 75.000.000,00. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran lunas sebesar Rp 99.067.823,00, serta menyerahkan harta jaminan kredit untuk dijual guna melunasi hutang jika putusan berkekuatan hukum tetap. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa pinjaman sebesar Rp 75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2020.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan sebesar Rp 2.833.350,00 paling lambat pada tanggal 24 setiap bulannya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Kulsum No. 05235 dengan luas 378 m2 sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian sejak bulan Mei 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membayar angsuran pada bulan November 2020 sebesar Rp 250.000,00, bulan Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,00, dan bulan September 2021 sebesar Rp 500.000,00.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Panggilan 1, 2, 3 dan Surat Peringatan 1, 2, 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit No 2/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang mengubah jangka waktu dan jumlah angsuran bulanan menjadi Rp 2.083.333,33.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan dalam Surat Pernyataan Nasabah bahwa ia sanggup menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp 95.320.143 pada bulan Februari 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan pembuktian dalam persidangan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkal kebenaran bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR BKK PATI (Perseroda) terhadap Sudarlan, Prapti, Kulsum, dan Samsidi. Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang yang sah antara para pihak atas pinjaman sebesar Rp 75.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah. Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sejak Mei 2020, meskipun telah dilakukan beberapa pembayaran parsial yang tidak sesuai jumlah yang disepakati, serta mengabaikan surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Hakim juga menetapkan bahwa bunga 12% per bulan yang diperjanjikan adalah wajar dan sah karena disepakati secara tertulis serta tidak ditentang oleh Tergugat. Akibatnya, Tergugat dihukum membayar lunas seluruh kewajiban hutang sebesar Rp 99.067.823,00, dengan ketentuan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta jaminan kredit diserahkan kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. BPR BKK PATI (Perseroda) terhadap Sudarlan, Prapti, Kulsum, dan Samsidi. Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang yang sah antara para pihak atas pinjaman sebesar Rp 75.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah. Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sejak Mei 2020, meskipun telah dilakukan beberapa pembayaran parsial yang tidak sesuai jumlah yang disepakati, serta mengabaikan surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Hakim juga menetapkan bahwa bunga 12% per bulan yang diperjanjikan adalah wajar dan sah karena disepakati secara tertulis serta tidak ditentang oleh Tergugat. Akibatnya, Tergugat dihukum membayar lunas seluruh kewajiban hutang sebesar Rp 99.067.823,00, dengan ketentuan jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta jaminan kredit diserahkan kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa pinjaman sebesar Rp 75.000.000,00 dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2020.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan sebesar Rp 2.833.350,00 paling lambat pada tanggal 24 setiap bulannya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Kulsum No. 05235 dengan luas 378 m2 sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian sejak bulan Mei 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membayar angsuran pada bulan November 2020 sebesar Rp 250.000,00, bulan Juli 2021 sebesar Rp 1.000.000,00, dan bulan September 2021 sebesar Rp 500.000,00.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Panggilan 1, 2, 3 dan Surat Peringatan 1, 2, 3 kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit No 2/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang mengubah jangka waktu dan jumlah angsuran bulanan menjadi Rp 2.083.333,33.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan dalam Surat Pernyataan Nasabah bahwa ia sanggup menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp 95.320.143 pada bulan Februari 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan pembuktian dalam persidangan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkal kebenaran bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian cicilan pinjaman bank tapi tidak sesuai jumlah yang disepakati, apakah saya tetap harus melunasi seluruh hutang beserta bunganya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24703, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban melunasi hutang, pasal ini menjadi dasar hukum bahwa kewajiban membayar cicilan adalah 'prestasi' yang harus dipenuhi debitur. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi tersebut sesuai perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Pertanyaan menyangkut ketidaksesuaian pembayaran cicilan, yang secara hukum merupakan bentuk keterlambatan atau ketidakpatuhan waktu. Putusan menggunakan pasal ini untuk menentukan status wanprestasi debitur yang tidak membayar sesuai jadwal/jumlah yang disepakati, sehingga tetap berkewajiban melunasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini langsung menjawab pertanyaan apakah debitur tetap harus membayar bunga dan hutang setelah gagal bayar; ya, karena pasal ini mewajibkan pembayaran tersebut sebagai akibat dari ketidakpemenuhan perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan mengimplikasikan adanya perjanjian pinjaman yang sah. Putusan menggunakan pasal ini untuk memastikan bahwa perjanjian kredit antara bank dan nasabah sah mengikat, sehingga kewajiban untuk melunasi hutang (termasuk bunga) berdasarkan perjanjian tersebut berlaku dan harus ditaati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengizinkan adanya perjanjian bunga atas peminjaman uang. Ini relevan karena pertanyaan menanyakan apakah debitur tetap harus membayar 'bunga'. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa perjanjian bunga tersebut sah dan dapat ditagih meskipun pembayaran pokok/cicilan awal tidak sesuai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus tertulis dan boleh melampaui bunga undang-undang selama tidak dilarang. Ini relevan untuk menjawab apakah bunga yang ditagih bank (yang mungkin tinggi) tetap harus dibayar. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa bunga 12% yang disepakati secara tertulis adalah sah dan wajib dibayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20003, + "completion_tokens": 1957 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..06c49cbb97247a9f33bec031e7c49ed1b8aef6a9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,228 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.107, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.19, + "query": 4.558, + "relevance": 82.673, + "total": 184.529 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 118180, + "marked_chars": 118540 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak berupa:\na.\nKuitansi tertanggal 24 Oktober 2018 tanda jadi sewa lahan Blok 2A\nseluas 9 Ha;\nb.\nKuitansi tertanggal 2 November 2018 bayar sewa lahan Blok 2 A;\nc.\nKuitansi tertanggal 8 November 2018 bayar sewa lahan Blok 2 A;\n Hal 39 dari 41 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nd.\nSurat Kerjasama Lahan Tanaman Ketela Pohon No. 001/RSA-\n2/X/2019\ne.\nKuitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp40.500.000 (empat\npuluh lima ratus juta rupiah) untuk sewa lahan di Blok 4A seluas 4.5 Ha;\nf.\nKwitansi tanggal 28 Februari 2022 senilai Rp23.000.000 (dua puluh\ntiga juta rupiah) untuk sewa Blok A seluas 2 Ha;\ng.\nKuitansi tanggal 7 Maret 2022 senilai Rp34.500.000 (tiga puluh\nempat juta lima ratus ribu rupiah) untu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 118540, + "frame": "Penggugat [SANAJI] menggugat Tergugat I [PT. RUMPUN SARI ANTAN 2] dan Tergugat II [EDI CAHYONO] atas wanprestasi dalam perjanjian sewa lahan perkebunan, dengan inti sengketa berupa ketidakserahan sebagian lahan yang telah dibayar lunas. Penggugat meminta pernyataan sah kuitansi pembayaran, penetapan wanprestasi, pembayaran ganti rugi atas biaya sewa dan kerugian peluang usaha, serta penetapan sita jaminan dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah melakukan kerjasama sewa lahan seluas 14,3 Ha yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, melalui perantara Tergugat II.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas uang sewa untuk lahan seluas 15 Ha kepada Tergugat I melalui Tergugat II berdasarkan kuitansi pembayaran tertanggal 28 Februari 2022, 7 Maret 2022, 13 Juni 2022, dan 27 Juni 2022.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya menyerahkan lahan seluas 7 Ha kepada Penggugat, sehingga masih terdapat kekurangan lahan seluas 8 Ha yang belum diserahkan.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyerahan lahan seluas 8 Ha kepada Penggugat meskipun uang sewanya telah dibayar lunas.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menderita kerugian akibat tidak bisa memanfaatkan lahan seluas 8 Ha yang tidak diserahkan tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai kerugian biaya sewa tanam seluas 3,3 Ha untuk 1 musim tanam.", + "page": 37, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama persidangan berlangsung.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena gugatan bersifat pembayaran sejumlah uang, bukan perbuatan yang harus dilakukan.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ditolak karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan pemberian jaminan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung.", + "page": 39, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [SANAJI] menggugat Tergugat I [PT. RUMPUN SARI ANTAN 2] dan Tergugat II [EDI CAHYONO] atas wanprestasi terkait sewa lahan perkebunan. Para pihak sepakat mengenai sewa lahan seluas 15 Ha yang dibayar lunas oleh Penggugat, namun Tergugat I hanya menyerahkan lahan seluas 7 Ha, sehingga tersisa kekurangan lahan seluas 8 Ha yang tidak diserahkan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena lalai menyerahkan lahan tersebut. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan sah kuitansi pembayaran dan menghukum Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp94.500.000,00 atas kerugian biaya sewa lahan 8 Ha. Gugatan terkait kerugian lahan 3,3 Ha, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi terlebih dahulu ditolak karena tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [SANAJI] menggugat Tergugat I [PT. RUMPUN SARI ANTAN 2] dan Tergugat II [EDI CAHYONO] atas wanprestasi terkait sewa lahan perkebunan. Para pihak sepakat mengenai sewa lahan seluas 15 Ha yang dibayar lunas oleh Penggugat, namun Tergugat I hanya menyerahkan lahan seluas 7 Ha, sehingga tersisa kekurangan lahan seluas 8 Ha yang tidak diserahkan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena lalai menyerahkan lahan tersebut. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan sah kuitansi pembayaran dan menghukum Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp94.500.000,00 atas kerugian biaya sewa lahan 8 Ha. Gugatan terkait kerugian lahan 3,3 Ha, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi terlebih dahulu ditolak karena tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah melakukan kerjasama sewa lahan seluas 14,3 Ha yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, melalui perantara Tergugat II.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas uang sewa untuk lahan seluas 15 Ha kepada Tergugat I melalui Tergugat II berdasarkan kuitansi pembayaran tertanggal 28 Februari 2022, 7 Maret 2022, 13 Juni 2022, dan 27 Juni 2022.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya menyerahkan lahan seluas 7 Ha kepada Penggugat, sehingga masih terdapat kekurangan lahan seluas 8 Ha yang belum diserahkan.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyerahan lahan seluas 8 Ha kepada Penggugat meskipun uang sewanya telah dibayar lunas.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menderita kerugian akibat tidak bisa memanfaatkan lahan seluas 8 Ha yang tidak diserahkan tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai kerugian biaya sewa tanam seluas 3,3 Ha untuk 1 musim tanam.", + "page": 37, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama persidangan berlangsung.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena gugatan bersifat pembayaran sejumlah uang, bukan perbuatan yang harus dilakukan.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ditolak karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan pemberian jaminan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung.", + "page": 39, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas sewa lahan, tapi pihak penyewa hanya kasih sebagian saja, sisanya tidak diserahkan, bagaimana saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 53077, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1333 KUHPerdata", + "Pasal 1807 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1333: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1807 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1807: Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ía berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ía telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang batas usia dewasa (kapasitas hukum subjek). Meskipun disebutkan dalam pertimbangan hakim untuk memastikan para pihak cakap membuat perjanjian, pasal ini tidak mengatur substansi mengenai hak meminta ganti rugi akibat tidak terpenuhinya kewajiban penyerahan lahan (wanprestasi) yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan bahwa kewajiban penyewa adalah 'memberikan sesuatu' (lahan). Ketidakpemenuhan kewajiban ini (hanya memberikan sebagian) adalah bentuk wanprestasi yang diatur oleh pasal ini, sehingga relevan sebagai dasar klaim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Ini adalah pasal substantif utama yang menjawab pertanyaan awam tentang bagaimana cara meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita karena lahan tidak diserahkan sepenuhnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian sewa lahan antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat. Kesahahan perjanjian ini adalah prasyarat hukum sebelum tuntutan wanprestasi dan ganti rugi dapat diajukan, sehingga menjadi kerangka dasar yang menopang alasan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan umum untuk membuat perikatan. Sama seperti Pasal 330, ini hanya menyangkut kapasitas subjek hukum dan tidak mengatur substansi hak atau kewajiban kontraktual serta akibat hukum dari wanprestasi yang menjadi fokus pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian terhadap kecakapan membuat persetujuan (orang yang tidak cakap). Pasal ini bersifat prosedural/subjektif mengenai status pihak, bukan mengatur substansi hubungan hukum atau ganti rugi akibat ketidakpemenuhan isi perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1333 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kejelasan objek perjanjian (pokok persoalan). Meskipun objek (lahan) harus jelas, pasal ini tidak mengatur mekanisme atau hak untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, melainkan hanya syarat formil sahnya perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1807 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hubungan kuasa (pemberi kuasa dan penerima kuasa). Meskipun dalam perkara ada unsur kuasa, pertanyaan awam berfokus pada hubungan sewa-menyewa dan ganti rugi atas lahan yang tidak diserahkan. Pasal 1807 tidak secara langsung mengatur hak menuntut ganti rugi dari pihak penyewa (debitor) atas wanprestasi penyerahan objek sewa, melainkan kewajiban penerima kuasa kepada pemberi kuasa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 48587, + "completion_tokens": 1793 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b33f8d3b8a594f4be86806b7fd7650826e0f6723 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,155 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_73_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 75, + "timings": { + "parse": 0.169, + "classify": 0.0, + "condense": 351.964, + "read": 137.621, + "query": 2.455, + "relevance": 53.168, + "total": 545.377 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 199341, + "marked_chars": 200007 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;\n2.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\nHal 73 dari 75 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 73\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Pati, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh kami, Budi Aryono,\nS.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H. dan Amir El\nHafidh,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christiana\nNany Setyarsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n ttd\nttd\nErni" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134959, + "summary": "[HAL 1-48] Gugatan perdata diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI (Penggugat) terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pati Kota I (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati (Tergugat II), dan KPKNL Semarang (Tergugat III) di Pengadilan Negeri Pati, Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pti. Penggugat berstatus sebagai LPKSM berbentuk yayasan yang diakui pemerintah dan memiliki legal standing berdasarkan Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta telah memenuhi syarat formal seperti memiliki TDLPK dan anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen. Pokok sengketa berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha oleh Tergugat I dalam penanganan kredit kepada debitur Widodo dan Ambarwati, yang mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi dan memiliki tunggakan pokok Rp164.000.000,-. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan berbagai cara: (1) Gagal memberikan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap mengenai risiko, biaya, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran sebelum penandatanganan perjanjian kredit, serta memaksakan penandatanganan dokumen yang telah dibuat sepihak tanpa memberikan waktu cukup bagi konsumen untuk memahami klausulanya, melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 7 serta POJK No. 6/POJK.07/2022 Pasal 16, 17, 18, 19, 28, dan 29; (2) Tidak melakukan restrukturisasi kredit atau mencari solusi ketika debitur mengalami kesulitan, melainkan hanya melakukan ancaman untuk mengeksekusi agunan melalui KPKNL, melanggar POJK No. 6/POJK.07/2022 dan PBI No. 14/15/PBI/2012; (3) Melakukan pengumuman lelang yang diduga tidak sesuai prosedur, yaitu tidak melalui surat kabar harian yang memenuhi kriteria atau dicantumkan di halaman suplemen, melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 53; (4) Menetapkan harga jual agunan yang dirasa tidak benar atau menyesatkan, melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 9 dan 10; (5) Proses pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) diduga cacat hukum, yaitu SKMHT dibuat berdasarkan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk menandatangani SKMHT (klausula baku yang dilarang), SKMHT tidak dibuat dengan akta notaris/PPAT, jeda waktu pembuatan APHT lebih dari satu bulan setelah SKMHT, dan penyerahan APHT ke Kantor Pertanahan melebihi batas waktu 7 hari kerja, melanggar UU Hak Tanggungan Pasal 13 dan 15 serta UU Perlindungan Konsumen Pasal 18; (6) Rencana eksekusi lelang dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual agunan sendiri, melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 30. Penggugat menuntut agar gugatan diterima, perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar hukum dan PMH, SKMHT dan proses pengumuman lelang dinyatakan melanggar ketentuan, serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melaksanakan lelang sampai pemeriksaan selesai. Mediasi antara para pihak tidak berhasil.\n\n[HAL 48-50] Tergugat I mengajukan jawaban dengan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) untuk mengajukan gugatan. Tergugat I dalilkan bahwa hubungan hukum hutang piutang didasarkan pada Perjanjian Kredit Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 5951-01-012449-10-3 tanggal 12 April 2019, yang mengikat Tergugat I sebagai kreditur dan debitur Widodo serta Ambarwati. Tergugat I menegaskan bahwa Penggugat tidak terikat perjanjian atau kerjasama apapun dengan Tergugat I, dan kehadiran Penggugat yang mewakili kepentingan debitur tidak didasari oleh surat kuasa khusus dari debitur untuk mewakili kepentingan hukum mereka di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat I berpendapat Penggugat tidak memiliki kompetensi dan legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 66548, + "summary": "[HAL 1-48] Gugatan perdata diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI (Penggugat) terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pati Kota I (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati (Tergugat II), dan KPKNL Semarang (Tergugat III) di Pengadilan Negeri Pati, Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pti. Penggugat berstatus sebagai LPKSM berbentuk yayasan yang diakui pemerintah dan memiliki legal standing berdasarkan Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta telah memenuhi syarat formal seperti memiliki TDLPK dan anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen. Pokok sengketa berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha oleh Tergugat I dalam penanganan kredit kepada debitur Widodo dan Ambarwati, yang mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi dan memiliki tunggakan pokok Rp164.000.000,-. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan berbagai cara: (1) Gagal memberikan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap mengenai risiko, biaya, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran sebelum penandatanganan perjanjian kredit, serta memaksakan penandatanganan dokumen yang telah dibuat sepihak tanpa memberikan waktu cukup bagi konsumen untuk memahami klausulanya, melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 7 serta POJK No. 6/POJK.07/2022 Pasal 16, 17, 18, 19, 28, dan 29; (2) Tidak melakukan restrukturisasi kredit atau mencari solusi ketika debitur mengalami kesulitan, melainkan hanya melakukan ancaman untuk mengeksekusi agunan melalui KPKNL, melanggar POJK No. 6/POJK.07/2022 dan PBI No. 14/15/PBI/2012; (3) Melakukan pengumuman lelang yang diduga tidak sesuai prosedur, yaitu tidak melalui surat kabar harian yang memenuhi kriteria atau dicantumkan di halaman suplemen, melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 53; (4) Menetapkan harga jual agunan yang dirasa tidak benar atau menyesatkan, melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 9 dan 10; (5) Proses pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) diduga cacat hukum, yaitu SKMHT dibuat berdasarkan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk menandatangani SKMHT (klausula baku yang dilarang), SKMHT tidak dibuat dengan akta notaris/PPAT, jeda waktu pembuatan APHT lebih dari satu bulan setelah SKMHT, dan penyerahan APHT ke Kantor Pertanahan melebihi batas waktu 7 hari kerja, melanggar UU Hak Tanggungan Pasal 13 dan 15 serta UU Perlindungan Konsumen Pasal 18; (6) Rencana eksekusi lelang dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual agunan sendiri, melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 30. Penggugat menuntut agar gugatan diterima, perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar hukum dan PMH, SKMHT dan proses pengumuman lelang dinyatakan melanggar ketentuan, serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melaksanakan lelang sampai pemeriksaan selesai. Mediasi antara para pihak tidak berhasil.\n\n[HAL 48-50] Tergugat I mengajukan jawaban dengan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) untuk mengajukan gugatan. Tergugat I dalilkan bahwa hubungan hukum hutang piutang didasarkan pada Perjanjian Kredit Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 5951-01-012449-10-3 tanggal 12 April 2019, yang mengikat Tergugat I sebagai kreditur dan debitur Widodo serta Ambarwati. Tergugat I menegaskan bahwa Penggugat tidak terikat perjanjian atau kerjasama apapun dengan Tergugat I, dan kehadiran Penggugat yang mewakili kepentingan debitur tidak didasari oleh surat kuasa khusus dari debitur untuk mewakili kepentingan hukum mereka di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat I berpendapat Penggugat tidak memiliki kompetensi dan legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut.\n\n[HAL 50-52] Tergugat I memperkuat eksepsi dengan dalil bahwa beracara di pengadilan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen harus memenuhi syarat sebagai kuasa sebagaimana ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA No 1 Tahun 2007, bukan hanya berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Tergugat I merujuk pada yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 dan putusan PN Malang serta PN Tulungagung yang menyatakan bahwa hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen, sehingga LPKSM tidak dapat mewakili kepentingan hukum debitur secara individu. Tergugat I juga merujuk pada perkara serupa di PN Purwodadi yang mengabulkan eksepsi serupa terhadap YLKAI.\n\n[HAL 53-55] Tergugat I mengajukan eksepsi tambahan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel) karena tidak menyebutkan dasar hukum yang relevan dan hanya berpatokan pada opini pribadi tanpa menguraikan unsur-unsur PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat prematur karena Tergugat I belum pernah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL, sehingga dalil tentang pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan adalah tidak berdasar. Tergugat I menolak tegas semua dalil Penggugat dalam pokok perkara, menyatakan dalil tersebut tidak berdasar, tanpa bukti, dan mengada-ada.\n\n[HAL 56-58] Dalam pokok perkara, Tergugat I menjelaskan fakta kredit: Debitur Widodo dan Ambarwati mendapatkan fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Addendum 2 SPH tanggal 12 April 2019, dengan angsuran bulanan Rp.5.173.333,- dan denda 50% dari suku bunga untuk keterlambatan. Agunan berupa SHM No. 194 di Desa Mustokoharjo, Pati, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 90.000.000,- berdasarkan APHT No:764/2012. Tergugat I dalilkan telah melakukan penagihan melalui Surat Peringatan I, II, dan III pada Maret-April 2023, namun Debitur tetap ingkar janji. Tergugat I menegaskan bahwa sampai dengan gugatan diajukan, Tergugat I hanya menjalankan kewajiban penagihan dan TIDAK MELAKUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, sehingga dalil Penggugat tentang lelang yang melanggar hukum adalah menyesatkan.\n\n[HAL 59-61] Tergugat I berargumen bahwa unsur PMH (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, kesalahan) tidak terpenuhi karena Debitur-lah yang merugikan Tergugat I dengan tidak membayar hutang. Tergugat I menyatakan perjanjian kredit sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan menuntut gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, serta Penggugat membayar biaya perkara.\n\n[HAL 61-67] Tergugat III (KPKNL Semarang) mengajukan jawaban dengan eksepsi serupa: Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili kepentingan masyarakat luas melainkan individu, dan gugatan bersifat prematur karena Tergugat III belum menerima permohonan lelang dari Tergugat I. Tergugat III juga mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat atau sengketa yang melibatkan Tergugat III. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil PMH karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III.\n\n[HAL 68-71] Para pihak telah bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) berupa TDLPK, keputusan Kemenkumham, anggaran dasar, laporan tahunan, surat izin hak gugat, dan UU Perlindungan Konsumen, namun tidak mengajukan saksi. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.1-1 s.d. T.1-10) berupa KTP debitur, KK, sertifikat tanah, sertifikat hak tanggungan, APHT, addendum SPH, surat kuasa menjual agunan, dan payoff. Tergugat III tidak mengajukan saksi. Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang diajukan dan mohon putusan.\n\n[HAL 72-75] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai legal standing. Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan/pengaduan yang menandai representasi konsumen yang dirugikan, dan pokok gugatan mengenai hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010. Oleh karena eksepsi diterima, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi lain maupun pokok sengketa. Amar putusan: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00. Putusan diucapkan pada 30 April 2025." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-48] Gugatan perdata diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI (Penggugat) terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pati Kota I (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati (Tergugat II), dan KPKNL Semarang (Tergugat III) di Pengadilan Negeri Pati, Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Pti. Penggugat berstatus sebagai LPKSM berbentuk yayasan yang diakui pemerintah dan memiliki legal standing berdasarkan Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta telah memenuhi syarat formal seperti memiliki TDLPK dan anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen. Pokok sengketa berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha oleh Tergugat I dalam penanganan kredit kepada debitur Widodo dan Ambarwati, yang mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi dan memiliki tunggakan pokok Rp164.000.000,-. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan berbagai cara: (1) Gagal memberikan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap mengenai risiko, biaya, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran sebelum penandatanganan perjanjian kredit, serta memaksakan penandatanganan dokumen yang telah dibuat sepihak tanpa memberikan waktu cukup bagi konsumen untuk memahami klausulanya, melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 7 serta POJK No. 6/POJK.07/2022 Pasal 16, 17, 18, 19, 28, dan 29; (2) Tidak melakukan restrukturisasi kredit atau mencari solusi ketika debitur mengalami kesulitan, melainkan hanya melakukan ancaman untuk mengeksekusi agunan melalui KPKNL, melanggar POJK No. 6/POJK.07/2022 dan PBI No. 14/15/PBI/2012; (3) Melakukan pengumuman lelang yang diduga tidak sesuai prosedur, yaitu tidak melalui surat kabar harian yang memenuhi kriteria atau dicantumkan di halaman suplemen, melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 53; (4) Menetapkan harga jual agunan yang dirasa tidak benar atau menyesatkan, melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 9 dan 10; (5) Proses pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) diduga cacat hukum, yaitu SKMHT dibuat berdasarkan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk menandatangani SKMHT (klausula baku yang dilarang), SKMHT tidak dibuat dengan akta notaris/PPAT, jeda waktu pembuatan APHT lebih dari satu bulan setelah SKMHT, dan penyerahan APHT ke Kantor Pertanahan melebihi batas waktu 7 hari kerja, melanggar UU Hak Tanggungan Pasal 13 dan 15 serta UU Perlindungan Konsumen Pasal 18; (6) Rencana eksekusi lelang dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual agunan sendiri, melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 Pasal 30. Penggugat menuntut agar gugatan diterima, perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar hukum dan PMH, SKMHT dan proses pengumuman lelang dinyatakan melanggar ketentuan, serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melaksanakan lelang sampai pemeriksaan selesai. Mediasi antara para pihak tidak berhasil.\n\n[HAL 48-50] Tergugat I mengajukan jawaban dengan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) untuk mengajukan gugatan. Tergugat I dalilkan bahwa hubungan hukum hutang piutang didasarkan pada Perjanjian Kredit Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 5951-01-012449-10-3 tanggal 12 April 2019, yang mengikat Tergugat I sebagai kreditur dan debitur Widodo serta Ambarwati. Tergugat I menegaskan bahwa Penggugat tidak terikat perjanjian atau kerjasama apapun dengan Tergugat I, dan kehadiran Penggugat yang mewakili kepentingan debitur tidak didasari oleh surat kuasa khusus dari debitur untuk mewakili kepentingan hukum mereka di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat I berpendapat Penggugat tidak memiliki kompetensi dan legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut.\n\n[HAL 50-52] Tergugat I memperkuat eksepsi dengan dalil bahwa beracara di pengadilan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen harus memenuhi syarat sebagai kuasa sebagaimana ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA No 1 Tahun 2007, bukan hanya berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Tergugat I merujuk pada yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 dan putusan PN Malang serta PN Tulungagung yang menyatakan bahwa hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen, sehingga LPKSM tidak dapat mewakili kepentingan hukum debitur secara individu. Tergugat I juga merujuk pada perkara serupa di PN Purwodadi yang mengabulkan eksepsi serupa terhadap YLKAI.\n\n[HAL 53-55] Tergugat I mengajukan eksepsi tambahan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel) karena tidak menyebutkan dasar hukum yang relevan dan hanya berpatokan pada opini pribadi tanpa menguraikan unsur-unsur PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat prematur karena Tergugat I belum pernah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL, sehingga dalil tentang pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan adalah tidak berdasar. Tergugat I menolak tegas semua dalil Penggugat dalam pokok perkara, menyatakan dalil tersebut tidak berdasar, tanpa bukti, dan mengada-ada.\n\n[HAL 56-58] Dalam pokok perkara, Tergugat I menjelaskan fakta kredit: Debitur Widodo dan Ambarwati mendapatkan fasilitas kredit Kupedes sebesar Rp. 200.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Addendum 2 SPH tanggal 12 April 2019, dengan angsuran bulanan Rp.5.173.333,- dan denda 50% dari suku bunga untuk keterlambatan. Agunan berupa SHM No. 194 di Desa Mustokoharjo, Pati, dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp. 90.000.000,- berdasarkan APHT No:764/2012. Tergugat I dalilkan telah melakukan penagihan melalui Surat Peringatan I, II, dan III pada Maret-April 2023, namun Debitur tetap ingkar janji. Tergugat I menegaskan bahwa sampai dengan gugatan diajukan, Tergugat I hanya menjalankan kewajiban penagihan dan TIDAK MELAKUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, sehingga dalil Penggugat tentang lelang yang melanggar hukum adalah menyesatkan.\n\n[HAL 59-61] Tergugat I berargumen bahwa unsur PMH (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, kesalahan) tidak terpenuhi karena Debitur-lah yang merugikan Tergugat I dengan tidak membayar hutang. Tergugat I menyatakan perjanjian kredit sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan menuntut gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, serta Penggugat membayar biaya perkara.\n\n[HAL 61-67] Tergugat III (KPKNL Semarang) mengajukan jawaban dengan eksepsi serupa: Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili kepentingan masyarakat luas melainkan individu, dan gugatan bersifat prematur karena Tergugat III belum menerima permohonan lelang dari Tergugat I. Tergugat III juga mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat atau sengketa yang melibatkan Tergugat III. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil PMH karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III.\n\n[HAL 68-71] Para pihak telah bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) berupa TDLPK, keputusan Kemenkumham, anggaran dasar, laporan tahunan, surat izin hak gugat, dan UU Perlindungan Konsumen, namun tidak mengajukan saksi. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.1-1 s.d. T.1-10) berupa KTP debitur, KK, sertifikat tanah, sertifikat hak tanggungan, APHT, addendum SPH, surat kuasa menjual agunan, dan payoff. Tergugat III tidak mengajukan saksi. Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang diajukan dan mohon putusan.\n\n[HAL 72-75] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai legal standing. Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan/pengaduan yang menandai representasi konsumen yang dirugikan, dan pokok gugatan mengenai hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010. Oleh karena eksepsi diterima, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi lain maupun pokok sengketa. Amar putusan: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00. Putusan diucapkan pada 30 April 2025." + }, + "read": { + "input_chars": 8236, + "frame": "Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI menggugat PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pati Kota I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang terkait penanganan kredit dan rencana eksekusi agunan debitur. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan dokumen hak tanggungan, dan penghentian lelang. Majelis Hakim memutuskan perkara ini tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki legal standing.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalil adanya pelanggaran hak konsumen dalam penanganan kredit dan eksekusi agunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mewakili debitur karena tidak memiliki surat kuasa khusus dari debitur.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berdalil bahwa hubungan hukum hutang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sehingga LPKSM tidak dapat mewakili kepentingan hukum debitur secara individu.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat III berdalil bahwa gugatan bersifat prematur karena belum ada permohonan lelang yang diajukan kepada KPKNL.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan telah melakukan penagihan melalui surat peringatan namun tidak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sampai gugatan diajukan.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan atau pengaduan yang menandai representasi konsumen yang dirugikan.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pokok gugatan mengenai hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pati Kota I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum dalam penanganan kredit dan rencana eksekusi agunan debitur. Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili kepentingan masyarakat luas secara langsung dan tidak memiliki kuasa dari debitur, serta berdalil bahwa sengketa hutang piutang bukan merupakan sengketa konsumen. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan pengaduan representatif dan pokok sengketa hutang piutang tidak termasuk dalam kategori sengketa perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan tidak memeriksa pokok sengketa lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pati Kota I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, dan KPKNL Semarang dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum dalam penanganan kredit dan rencana eksekusi agunan debitur. Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili kepentingan masyarakat luas secara langsung dan tidak memiliki kuasa dari debitur, serta berdalil bahwa sengketa hutang piutang bukan merupakan sengketa konsumen. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan pengaduan representatif dan pokok sengketa hutang piutang tidak termasuk dalam kategori sengketa perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan tidak memeriksa pokok sengketa lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalil adanya pelanggaran hak konsumen dalam penanganan kredit dan eksekusi agunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mewakili debitur karena tidak memiliki surat kuasa khusus dari debitur.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berdalil bahwa hubungan hukum hutang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sehingga LPKSM tidak dapat mewakili kepentingan hukum debitur secara individu.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat III berdalil bahwa gugatan bersifat prematur karena belum ada permohonan lelang yang diajukan kepada KPKNL.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan telah melakukan penagihan melalui surat peringatan namun tidak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sampai gugatan diajukan.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak menyertakan laporan atau pengaduan yang menandai representasi konsumen yang dirugikan.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pokok gugatan mengenai hutang piutang bukan termasuk sengketa perlindungan konsumen berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menggugat bank karena masalah kredit dan agunan saya padahal saya merasa hak konsumen saya dilanggar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4636, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*contract law*). Meskipun sengketa melibatkan perjanjian kredit, putusan hakim menolak gugatan secara prosedural karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kapasitas mengajukan gugatan) berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, bukan karena substansi perjanjian kredit itu sendiri. Putusan menyatakan pokok sengketa tidak perlu diperiksa, sehingga prinsip perjanjian dalam Pasal 1338 tidak menjadi dasar hukum atau kerangka analisis yang menopang alasan penolakan gugatan dalam konteks pertanyaan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan dan putusan berfokus pada sengketa perikatan/kredit dan kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai lembaga konsumen. Hakim menolak gugatan karena dianggap bukan sengketa perlindungan konsumen yang memenuhi syarat representasi (tidak ada laporan pengaduan) dan Penggugat tidak memiliki kuasa, bukan karena analisis unsur perbuatan melawan hukum. Inti sengketa adalah hubungan kontraktual dan kapasitas mengajukan gugatan, bukan gugatan perdata murni atas dasar perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61709, + "completion_tokens": 4224 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_74_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_74_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24e36450c188fec6c1abbf89fa11898daad32fd6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_74_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_74_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.823, + "query": 4.759, + "relevance": 14.286, + "total": 100.895 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 20222, + "marked_chars": 20286 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 20286, + "frame": "Penggugat, Direktur PT. Liga Matrasindo, menggugat Tergugat, pemilik Toko CV. Manunggal Karya Atha, atas dugaan wanprestasi berupa ketidaklunasan pembayaran tagihan barang dagangan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar tagihan sebesar Rp 1.028.318.950, mengembalikan barang dagangan atau menggantinya, serta menyita jaminan sertifikat tanah. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat di persidangan karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Direktur PT. Liga Matrasindo yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat merupakan debitur atau pelanggan dari PT. Liga Jaya Matrasindo berdasarkan transaksi penjualan barang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran atas tagihan yang dirincikan dalam faktur penjualan dari bulan Juni 2023 sampai dengan April 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Total sisa piutang yang tidak dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 1.028.318.950.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan teguran dan somasi kepada Tergugat terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan dua sertifikat tanah sebagai jaminan atas utang yang belum dibayar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan di persidangan karena kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Tergugat dan pencabutan merupakan hak Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang bertindak sebagai Direktur PT. Liga Matrasindo, mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, pemilik Toko CV. Manunggal Karya Atha, dengan dalih Tergugat telah lalai membayar tagihan barang dagangan yang telah diserahkan sejak Juni 2023 hingga April 2024. Penggugat mendalilkan adanya piutang sebesar Rp 1.028.318.950 yang belum dilunasi meskipun telah diberikan teguran dan somasi, serta menawarkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Namun, pada saat persidangan, Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara sukarela karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, sehingga perkara dicoret dari daftar register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang bertindak sebagai Direktur PT. Liga Matrasindo, mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, pemilik Toko CV. Manunggal Karya Atha, dengan dalih Tergugat telah lalai membayar tagihan barang dagangan yang telah diserahkan sejak Juni 2023 hingga April 2024. Penggugat mendalilkan adanya piutang sebesar Rp 1.028.318.950 yang belum dilunasi meskipun telah diberikan teguran dan somasi, serta menawarkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Namun, pada saat persidangan, Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara sukarela karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, sehingga perkara dicoret dari daftar register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Direktur PT. Liga Matrasindo yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat merupakan debitur atau pelanggan dari PT. Liga Jaya Matrasindo berdasarkan transaksi penjualan barang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran atas tagihan yang dirincikan dalam faktur penjualan dari bulan Juni 2023 sampai dengan April 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Total sisa piutang yang tidak dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 1.028.318.950.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan teguran dan somasi kepada Tergugat terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan dua sertifikat tanah sebagai jaminan atas utang yang belum dibayar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan di persidangan karena kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Tergugat dan pencabutan merupakan hak Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat dengan pelanggan soal utang barang dagangan, tapi apakah saya tetap harus bayar biaya perkara karena sudah mencabut gugatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20222, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (wanprestasi) seorang debitur, yaitu melalui surat perintah atau lewat waktu. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewajiban membayar biaya perkara akibat pencabutan gugatan, yang merupakan masalah prosedural dan biaya perkara, bukan unsur wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16019, + "completion_tokens": 935 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..56a714bcb7d75901feb45364e17da26483af4719 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.Bth_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 86, + "timings": { + "parse": 0.158, + "classify": 0.0, + "condense": 612.05, + "read": 95.788, + "query": 2.289, + "relevance": 8.345, + "total": 718.628 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 226678, + "marked_chars": 227443 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n- Menolak eksepsi Terbantah I, Terbantah II\ndan V tersebut;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\n-\nMenghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp639.500,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, oleh kami,\nAris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan\nMuhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum\npada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025, oleh Amir El Hafidh, S.H.,\nsebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin,\nS.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh\nEndang Pardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nTtd.\nTtd.\nHal. 85 dari 86 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.Bth/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134965, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara Bantahan Perlawanan Eksekusi Nomor 76/Pdt.Bth/2025/PN Pati diajukan oleh Pelawan/Pembantah, Slamet Warsito dan Widya Rini Kusumaningrum (diwakili Slamet Warsito), melawan Terlawan I/TERBANTAH I, Sujarsi; Terlawan II/TERBANTAH II, PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Artha Abadi”; Terlawan III/TERBANTAH III, KPKNL Semarang; Terlawan IV/TERBANTAH IV, BPN Kab. Pati; Terlawan V/TERBANTAH V, Christiana, SH., Notaris/PPAT; dan Terlawan VI/TERBANTAH VI, Gatot Sugiarto, SH., PPAT. [HAL 4-6] Pelawan mengajukan bantahan dengan dalil bahwa Terlawan II dan Terlawan I belum sepenuhnya melaksanakan Putusan PN Pati No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati, khususnya terkait \"Tertib Administrasi\" yang menyebabkan pembiasan hukum dan kerugian bagi Pelawan, serta adanya *Mal Deviation of Law*. [HAL 7-8] Amar Putusan PN Pati No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati menyatakan: (1) Eksepsi para tergugat tidak dapat diterima; (2) Gugatan Penggugat I dan II Konvensi dikabulkan sebagian; (3) Perbuatan Terlawan I dan V membuat Akta No. 20-25 tanggal 6 Mei 2017 tanpa mencantumkan harga penjualan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH); (4) Penjualan objek sengketa oleh Terlawan I kepada Terlawan II, III, dan IV melanggar Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan merupakan PMH; (5) Akta-akta No. 20-25 yang ditandatangani di hadapan Terlawan V mengandung cacat kehendak/penyalahgunaan keadaan sehingga Tidak Sah, Cacat Hukum, dan Batal Demi Hukum; (6) Penjualan objek jaminan kredit tanpa prosedur UUHT adalah Batal Demi Hukum; (7) Menghukum Terlawan VII untuk pencatatan kembali Hak Tanggungan; (8) Menolak gugatan selebihnya; (9) Menolak seluruh gugatan Rekonvensi; (10) Menghukum para pihak membayar biaya perkara Rp. 1.798.000,-. [HAL 9-11] Pelawan berargumen bahwa Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati adalah putusan konstitutif (condemnatoir) yang harus dilaksanakan, namun Terlawan II tidak melaksanakannya dengan baik, menimbulkan penafsiran berbeda yang merugikan Pelawan. Eksekusi saat ini dipertanyakan karena Hak Tanggungan telah batal akibat Roya (pembatalan) berdasarkan putusan tersebut. [HAL 12-20] Kronologi hubungan hukum antara Pelawan (Debitur) dan Terlawan II (Kreditur): Awalnya Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 28 Mei 2015 (Perjanjian Kredit I), dilanjutkan Addendum No. 95 tanggal 29 September 2015 (Perjanjian Kredit II), Perubahan Perjanjian Kredit No. 009 tanggal 12 November 2015 (Perjanjian Kredit III), dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 034 tanggal 30 Mei 2016 (Perjanjian Kredit IV). Berdasarkan Perjanjian Kredit IV, agunan adalah pecahan dari SHM No. 01748/Bajomulyo seluas 7.578 m2, yang terdiri dari 33 Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Widya Rini Kusumaningrum, yang selanjutnya disebut \"OBYEK SENGKETA\". Terhadap Obyek Sengketa diletakkan Hak Tanggungan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 555-561/2016, No. 1056/2016, dan No. 1285/2015 di hadapan Terlawan V. [HAL 21-30] Karena kemacetan kredit, pada tanggal 6 Mei 2017, Pelawan diminta menandatangani Akta-akta di hadapan Terlawan V, yaitu: Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 20, Akta Kuasa untuk Menjual No. 21-24, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 25. Berdasarkan akta-akta ini, Terlawan II menyatakan kewajiban Pelawan lunas (Surat Keterangan No. 007/SRT.KET/MAA/KC.03/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017), yang menjadi dasar Roya Hak Tanggungan di BPN. Peralihan hak dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) No. 1394-1453/XII/JWN/2018 di hadapan Terlawan VI, yang mengalihkan 33 SHM Obyek Sengketa kepada Terlawan I, II, III, dan IV. Pelawan berdalil bahwa Perjanjian Kredit I-IV telah diganti/dibatalkan oleh akta-akta tanggal 6 Mei 2017, dan karena akta-akta tersebut dibatalkan oleh Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati, maka perikatan antara Pelawan dan Terlawan II telah selesai dan batal demi hukum sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. [HAL 31-36] Pelawan menyoroti cacat materiil dan formil pada akta-akta perikatan. Perubahan obyek sengketa (peralihan hak) seharusnya memerlukan pembuatan perikatan baru yang menyesuaikan dengan sertifikat baru, namun hal ini tidak dilakukan. Akta notaris dianggap menggunakan keadaan palsu karena penandatanganan sebenarnya di kantor Terlawan II, bukan di kantor notaris. Hak Tanggungan dianggap telah gugur akibat Roya yang dilakukan setelah peralihan hak, sehingga lelang yang dilakukan kemudian (Grosse Risalah Lelang No. 1600/37/2020 tanggal 15 Desember 2020) adalah misterius dan tidak berdasar hukum karena tidak didasarkan pada Hak Tanggungan yang masih berlaku. Pelawan juga menyatakan tidak pernah menerima somasi atau pemberitahuan lelang, serta tidak diberi kesempatan jual bersama. [HAL 37-41] Permohonan Primer Pelawan: (1) Mengabulkan bantahan untuk seluruhnya; (2) Menyatakan perikatan antara Terlawan II dan Pelawan (Perjanjian Kredit I-IV) tidak sah dan batal demi hukum; (3) Menyatakan APHT No. 555-561/2016, No. 1056/2016, dan No. 1285/2015 telah batal karena Roya; (4) Menyatakan Grosse Lelang No. 1600/37/2020 tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan; (5) Menolak permohonan eksekusi Terlawan I; (6) Menghukum Terlawan membayar biaya perkara. [HAL 42-46] Terlawan I mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, menyatakan bahwa perkara ini telah diputus dalam Putusan PN Pati No. 11/Pdt.G/2021/PN Pati Jo. No. 280/Pdt/2021/PT.SMG Jo. No. 1680 K/Pdt/2024 Jo. No. 76 PK/Pdt/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan para pihak dan objek sengketa yang sama. Terlawan I juga menolak dalil-dalil pokok perkara. [HAL 47-52] Dalam pokok perkara, Terlawan I membantah bahwa ia adalah pemenang lelang dengan harga Rp. 6.820.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2020 atas 33 SHM Obyek Sengketa melalui KPKNL Semarang. Terlawan I menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan PMK No. 27/PMK.06/2016 dan UUHT, sehingga tidak ada maladministrasi. Terlawan I telah menerima Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli, dan BPN telah mengalihkan hak atas nama Terlawan I. Grosse Risalah Lelang No. 1600/37/2020 tanggal 24 September 2024 menjadi dasar pengajuan eksekusi pengosongan. Terlawan I berargumen bahwa pemenang lelang beritikad baik dilindungi oleh hukum, mengutip Yurisprudensi MA No. 821K/Sip/1974." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 93978, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara Bantahan Perlawanan Eksekusi Nomor 76/Pdt.Bth/2025/PN Pati diajukan oleh Pelawan/Pembantah, Slamet Warsito dan Widya Rini Kusumaningrum (diwakili Slamet Warsito), melawan Terlawan I/TERBANTAH I, Sujarsi; Terlawan II/TERBANTAH II, PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Artha Abadi”; Terlawan III/TERBANTAH III, KPKNL Semarang; Terlawan IV/TERBANTAH IV, BPN Kab. Pati; Terlawan V/TERBANTAH V, Christiana, SH., Notaris/PPAT; dan Terlawan VI/TERBANTAH VI, Gatot Sugiarto, SH., PPAT. [HAL 4-6] Pelawan mengajukan bantahan dengan dalil bahwa Terlawan II dan Terlawan I belum sepenuhnya melaksanakan Putusan PN Pati No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati, khususnya terkait \"Tertib Administrasi\" yang menyebabkan pembiasan hukum dan kerugian bagi Pelawan, serta adanya *Mal Deviation of Law*. [HAL 7-8] Amar Putusan PN Pati No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati menyatakan: (1) Eksepsi para tergugat tidak dapat diterima; (2) Gugatan Penggugat I dan II Konvensi dikabulkan sebagian; (3) Perbuatan Terlawan I dan V membuat Akta No. 20-25 tanggal 6 Mei 2017 tanpa mencantumkan harga penjualan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH); (4) Penjualan objek sengketa oleh Terlawan I kepada Terlawan II, III, dan IV melanggar Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan merupakan PMH; (5) Akta-akta No. 20-25 yang ditandatangani di hadapan Terlawan V mengandung cacat kehendak/penyalahgunaan keadaan sehingga Tidak Sah, Cacat Hukum, dan Batal Demi Hukum; (6) Penjualan objek jaminan kredit tanpa prosedur UUHT adalah Batal Demi Hukum; (7) Menghukum Terlawan VII untuk pencatatan kembali Hak Tanggungan; (8) Menolak gugatan selebihnya; (9) Menolak seluruh gugatan Rekonvensi; (10) Menghukum para pihak membayar biaya perkara Rp. 1.798.000,-. [HAL 9-11] Pelawan berargumen bahwa Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati adalah putusan konstitutif (condemnatoir) yang harus dilaksanakan, namun Terlawan II tidak melaksanakannya dengan baik, menimbulkan penafsiran berbeda yang merugikan Pelawan. Eksekusi saat ini dipertanyakan karena Hak Tanggungan telah batal akibat Roya (pembatalan) berdasarkan putusan tersebut. [HAL 12-20] Kronologi hubungan hukum antara Pelawan (Debitur) dan Terlawan II (Kreditur): Awalnya Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 28 Mei 2015 (Perjanjian Kredit I), dilanjutkan Addendum No. 95 tanggal 29 September 2015 (Perjanjian Kredit II), Perubahan Perjanjian Kredit No. 009 tanggal 12 November 2015 (Perjanjian Kredit III), dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 034 tanggal 30 Mei 2016 (Perjanjian Kredit IV). Berdasarkan Perjanjian Kredit IV, agunan adalah pecahan dari SHM No. 01748/Bajomulyo seluas 7.578 m2, yang terdiri dari 33 Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Widya Rini Kusumaningrum, yang selanjutnya disebut \"OBYEK SENGKETA\". Terhadap Obyek Sengketa diletakkan Hak Tanggungan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 555-561/2016, No. 1056/2016, dan No. 1285/2015 di hadapan Terlawan V. [HAL 21-30] Karena kemacetan kredit, pada tanggal 6 Mei 2017, Pelawan diminta menandatangani Akta-akta di hadapan Terlawan V, yaitu: Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 20, Akta Kuasa untuk Menjual No. 21-24, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 25. Berdasarkan akta-akta ini, Terlawan II menyatakan kewajiban Pelawan lunas (Surat Keterangan No. 007/SRT.KET/MAA/KC.03/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017), yang menjadi dasar Roya Hak Tanggungan di BPN. Peralihan hak dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) No. 1394-1453/XII/JWN/2018 di hadapan Terlawan VI, yang mengalihkan 33 SHM Obyek Sengketa kepada Terlawan I, II, III, dan IV. Pelawan berdalil bahwa Perjanjian Kredit I-IV telah diganti/dibatalkan oleh akta-akta tanggal 6 Mei 2017, dan karena akta-akta tersebut dibatalkan oleh Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati, maka perikatan antara Pelawan dan Terlawan II telah selesai dan batal demi hukum sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. [HAL 31-36] Pelawan menyoroti cacat materiil dan formil pada akta-akta perikatan. Perubahan obyek sengketa (peralihan hak) seharusnya memerlukan pembuatan perikatan baru yang menyesuaikan dengan sertifikat baru, namun hal ini tidak dilakukan. Akta notaris dianggap menggunakan keadaan palsu karena penandatanganan sebenarnya di kantor Terlawan II, bukan di kantor notaris. Hak Tanggungan dianggap telah gugur akibat Roya yang dilakukan setelah peralihan hak, sehingga lelang yang dilakukan kemudian (Grosse Risalah Lelang No. 1600/37/2020 tanggal 15 Desember 2020) adalah misterius dan tidak berdasar hukum karena tidak didasarkan pada Hak Tanggungan yang masih berlaku. Pelawan juga menyatakan tidak pernah menerima somasi atau pemberitahuan lelang, serta tidak diberi kesempatan jual bersama. [HAL 37-41] Permohonan Primer Pelawan: (1) Mengabulkan bantahan untuk seluruhnya; (2) Menyatakan perikatan antara Terlawan II dan Pelawan (Perjanjian Kredit I-IV) tidak sah dan batal demi hukum; (3) Menyatakan APHT No. 555-561/2016, No. 1056/2016, dan No. 1285/2015 telah batal karena Roya; (4) Menyatakan Grosse Lelang No. 1600/37/2020 tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan; (5) Menolak permohonan eksekusi Terlawan I; (6) Menghukum Terlawan membayar biaya perkara. [HAL 42-46] Terlawan I mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, menyatakan bahwa perkara ini telah diputus dalam Putusan PN Pati No. 11/Pdt.G/2021/PN Pati Jo. No. 280/Pdt/2021/PT.SMG Jo. No. 1680 K/Pdt/2024 Jo. No. 76 PK/Pdt/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan para pihak dan objek sengketa yang sama. Terlawan I juga menolak dalil-dalil pokok perkara. [HAL 47-52] Dalam pokok perkara, Terlawan I membantah bahwa ia adalah pemenang lelang dengan harga Rp. 6.820.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2020 atas 33 SHM Obyek Sengketa melalui KPKNL Semarang. Terlawan I menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan PMK No. 27/PMK.06/2016 dan UUHT, sehingga tidak ada maladministrasi. Terlawan I telah menerima Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli, dan BPN telah mengalihkan hak atas nama Terlawan I. Grosse Risalah Lelang No. 1600/37/2020 tanggal 24 September 2024 menjadi dasar pengajuan eksekusi pengosongan. Terlawan I berargumen bahwa pemenang lelang beritikad baik dilindungi oleh hukum, mengutip Yurisprudensi MA No. 821K/Sip/1974. Terlawan I memohon eksepsi *ne bis in idem* dikabulkan dan gugatan Pelawan ditolak seluruhnya. [HAL 53-56] Terlawan II dan V menolak seluruh dalil Pelawan. Mereka membantah dalil cacat formil/menteriil akta notaris dengan menyatakan bahwa validitas akta otentik terletak pada penandatanganan di hadapan notaris, bukan lokasi fisik, dan akta tersebut adalah alat bukti sempurna. Mereka berargumen bahwa Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati yang memerintahkan pencatatan kembali Hak Tanggungan membuktikan bahwa perjanjian pokok (kredit) tetap sah, sehingga surat keterangan lunas menjadi batal demi hukum karena sifatnya yang aksesori terhadap hutang yang kembali aktif. Mereka juga menyoroti inkonsistensi Pelawan yang dalam perkara sebelumnya mengakui keabsahan Perjanjian Kredit, namun kini mendalilkan pembatalan. Terlawan II dan V juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dengan merujuk pada rangkaian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 57-68] Terlawan III (KPKNL Semarang) menolak dalil Pelawan dan memohon dikeluarkan sebagai pihak berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK 27/2016 serta Surat Pernyataan Penjual yang membebaskan KPKNL dari tanggung jawab ganti rugi. Terlawan III menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur PMK 27/2016, dengan dokumen lengkap, pemberitahuan kepada Pelawan, dan pengumuman media, serta lelang laku terjual kepada Terlawan I. Terlawan III berargumen lelang yang sah tidak dapat dibatalkan dan memohon gugatan Pelawan ditolak. [HAL 69-81] Pembantah mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-12) dan menghadirkan dua saksi, Andik Suwandi dan Supriyanto. Saksi Andik Suwandi (asisten pribadi Pelawan) menyatakan Pelawan pernah mencoba melunasi hutang namun ditolak petugas bank, serta mendengar bahwa kredit pernah dinyatakan lunas dan Hak Tanggungan dibatalkan oleh putusan pengadilan, namun tidak mengetahui detail teknis kredit atau sertifikat. Saksi Supriyanto (perangkat desa) menyatakan Pelawan membayar SPPT tanah-tanah sengketa sejak 2015 hingga sekarang, tanah masih dalam penguasaan Pelawan, dan tidak tahu adanya eksekusi atau jaminan kredit. Terlawan I, II, V, dan III mengajukan berbagai bukti surat untuk membantah dalil Pelawan, termasuk salinan putusan-putusan sebelumnya, sertifikat hak milik baru atas nama Terlawan I, dan dokumen lelang. [HAL 82-86] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* dari Terlawan I, II, dan V karena pokok gugatan Bantahan ini berbeda dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pati. Majelis Hakim juga menolak permohonan Terlawan III untuk dikeluarkan sebagai pihak, mengingat hak penggugat menentukan tergugat. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai Bantahan yang diajukan Pelawan tidak memenuhi syarat formal karena Pelawan (Penggugat dalam perkara asal No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati) tidak dikenal sebagai pihak yang berhak mengajukan Bantahan/Perlawanan (biasanya diajukan pihak kalah atau pihak ketiga), dan dalam perkara asal tidak pernah dilakukan penyitaan baik sita jaminan maupun sita eksekusi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara Rp639.500,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara Bantahan Perlawanan Eksekusi Nomor 76/Pdt.Bth/2025/PN Pati diajukan oleh Pelawan/Pembantah, Slamet Warsito dan Widya Rini Kusumaningrum (diwakili Slamet Warsito), melawan Terlawan I/TERBANTAH I, Sujarsi; Terlawan II/TERBANTAH II, PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Artha Abadi”; Terlawan III/TERBANTAH III, KPKNL Semarang; Terlawan IV/TERBANTAH IV, BPN Kab. Pati; Terlawan V/TERBANTAH V, Christiana, SH., Notaris/PPAT; dan Terlawan VI/TERBANTAH VI, Gatot Sugiarto, SH., PPAT. [HAL 4-6] Pelawan mengajukan bantahan dengan dalil bahwa Terlawan II dan Terlawan I belum sepenuhnya melaksanakan Putusan PN Pati No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati, khususnya terkait \"Tertib Administrasi\" yang menyebabkan pembiasan hukum dan kerugian bagi Pelawan, serta adanya *Mal Deviation of Law*. [HAL 7-8] Amar Putusan PN Pati No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati menyatakan: (1) Eksepsi para tergugat tidak dapat diterima; (2) Gugatan Penggugat I dan II Konvensi dikabulkan sebagian; (3) Perbuatan Terlawan I dan V membuat Akta No. 20-25 tanggal 6 Mei 2017 tanpa mencantumkan harga penjualan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH); (4) Penjualan objek sengketa oleh Terlawan I kepada Terlawan II, III, dan IV melanggar Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan merupakan PMH; (5) Akta-akta No. 20-25 yang ditandatangani di hadapan Terlawan V mengandung cacat kehendak/penyalahgunaan keadaan sehingga Tidak Sah, Cacat Hukum, dan Batal Demi Hukum; (6) Penjualan objek jaminan kredit tanpa prosedur UUHT adalah Batal Demi Hukum; (7) Menghukum Terlawan VII untuk pencatatan kembali Hak Tanggungan; (8) Menolak gugatan selebihnya; (9) Menolak seluruh gugatan Rekonvensi; (10) Menghukum para pihak membayar biaya perkara Rp. 1.798.000,-. [HAL 9-11] Pelawan berargumen bahwa Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati adalah putusan konstitutif (condemnatoir) yang harus dilaksanakan, namun Terlawan II tidak melaksanakannya dengan baik, menimbulkan penafsiran berbeda yang merugikan Pelawan. Eksekusi saat ini dipertanyakan karena Hak Tanggungan telah batal akibat Roya (pembatalan) berdasarkan putusan tersebut. [HAL 12-20] Kronologi hubungan hukum antara Pelawan (Debitur) dan Terlawan II (Kreditur): Awalnya Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 28 Mei 2015 (Perjanjian Kredit I), dilanjutkan Addendum No. 95 tanggal 29 September 2015 (Perjanjian Kredit II), Perubahan Perjanjian Kredit No. 009 tanggal 12 November 2015 (Perjanjian Kredit III), dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 034 tanggal 30 Mei 2016 (Perjanjian Kredit IV). Berdasarkan Perjanjian Kredit IV, agunan adalah pecahan dari SHM No. 01748/Bajomulyo seluas 7.578 m2, yang terdiri dari 33 Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Widya Rini Kusumaningrum, yang selanjutnya disebut \"OBYEK SENGKETA\". Terhadap Obyek Sengketa diletakkan Hak Tanggungan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 555-561/2016, No. 1056/2016, dan No. 1285/2015 di hadapan Terlawan V. [HAL 21-30] Karena kemacetan kredit, pada tanggal 6 Mei 2017, Pelawan diminta menandatangani Akta-akta di hadapan Terlawan V, yaitu: Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 20, Akta Kuasa untuk Menjual No. 21-24, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 25. Berdasarkan akta-akta ini, Terlawan II menyatakan kewajiban Pelawan lunas (Surat Keterangan No. 007/SRT.KET/MAA/KC.03/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017), yang menjadi dasar Roya Hak Tanggungan di BPN. Peralihan hak dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) No. 1394-1453/XII/JWN/2018 di hadapan Terlawan VI, yang mengalihkan 33 SHM Obyek Sengketa kepada Terlawan I, II, III, dan IV. Pelawan berdalil bahwa Perjanjian Kredit I-IV telah diganti/dibatalkan oleh akta-akta tanggal 6 Mei 2017, dan karena akta-akta tersebut dibatalkan oleh Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati, maka perikatan antara Pelawan dan Terlawan II telah selesai dan batal demi hukum sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. [HAL 31-36] Pelawan menyoroti cacat materiil dan formil pada akta-akta perikatan. Perubahan obyek sengketa (peralihan hak) seharusnya memerlukan pembuatan perikatan baru yang menyesuaikan dengan sertifikat baru, namun hal ini tidak dilakukan. Akta notaris dianggap menggunakan keadaan palsu karena penandatanganan sebenarnya di kantor Terlawan II, bukan di kantor notaris. Hak Tanggungan dianggap telah gugur akibat Roya yang dilakukan setelah peralihan hak, sehingga lelang yang dilakukan kemudian (Grosse Risalah Lelang No. 1600/37/2020 tanggal 15 Desember 2020) adalah misterius dan tidak berdasar hukum karena tidak didasarkan pada Hak Tanggungan yang masih berlaku. Pelawan juga menyatakan tidak pernah menerima somasi atau pemberitahuan lelang, serta tidak diberi kesempatan jual bersama. [HAL 37-41] Permohonan Primer Pelawan: (1) Mengabulkan bantahan untuk seluruhnya; (2) Menyatakan perikatan antara Terlawan II dan Pelawan (Perjanjian Kredit I-IV) tidak sah dan batal demi hukum; (3) Menyatakan APHT No. 555-561/2016, No. 1056/2016, dan No. 1285/2015 telah batal karena Roya; (4) Menyatakan Grosse Lelang No. 1600/37/2020 tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan; (5) Menolak permohonan eksekusi Terlawan I; (6) Menghukum Terlawan membayar biaya perkara. [HAL 42-46] Terlawan I mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, menyatakan bahwa perkara ini telah diputus dalam Putusan PN Pati No. 11/Pdt.G/2021/PN Pati Jo. No. 280/Pdt/2021/PT.SMG Jo. No. 1680 K/Pdt/2024 Jo. No. 76 PK/Pdt/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan para pihak dan objek sengketa yang sama. Terlawan I juga menolak dalil-dalil pokok perkara. [HAL 47-52] Dalam pokok perkara, Terlawan I membantah bahwa ia adalah pemenang lelang dengan harga Rp. 6.820.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2020 atas 33 SHM Obyek Sengketa melalui KPKNL Semarang. Terlawan I menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan PMK No. 27/PMK.06/2016 dan UUHT, sehingga tidak ada maladministrasi. Terlawan I telah menerima Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli, dan BPN telah mengalihkan hak atas nama Terlawan I. Grosse Risalah Lelang No. 1600/37/2020 tanggal 24 September 2024 menjadi dasar pengajuan eksekusi pengosongan. Terlawan I berargumen bahwa pemenang lelang beritikad baik dilindungi oleh hukum, mengutip Yurisprudensi MA No. 821K/Sip/1974. Terlawan I memohon eksepsi *ne bis in idem* dikabulkan dan gugatan Pelawan ditolak seluruhnya. [HAL 53-56] Terlawan II dan V menolak seluruh dalil Pelawan. Mereka membantah dalil cacat formil/menteriil akta notaris dengan menyatakan bahwa validitas akta otentik terletak pada penandatanganan di hadapan notaris, bukan lokasi fisik, dan akta tersebut adalah alat bukti sempurna. Mereka berargumen bahwa Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati yang memerintahkan pencatatan kembali Hak Tanggungan membuktikan bahwa perjanjian pokok (kredit) tetap sah, sehingga surat keterangan lunas menjadi batal demi hukum karena sifatnya yang aksesori terhadap hutang yang kembali aktif. Mereka juga menyoroti inkonsistensi Pelawan yang dalam perkara sebelumnya mengakui keabsahan Perjanjian Kredit, namun kini mendalilkan pembatalan. Terlawan II dan V juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dengan merujuk pada rangkaian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 57-68] Terlawan III (KPKNL Semarang) menolak dalil Pelawan dan memohon dikeluarkan sebagai pihak berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK 27/2016 serta Surat Pernyataan Penjual yang membebaskan KPKNL dari tanggung jawab ganti rugi. Terlawan III menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur PMK 27/2016, dengan dokumen lengkap, pemberitahuan kepada Pelawan, dan pengumuman media, serta lelang laku terjual kepada Terlawan I. Terlawan III berargumen lelang yang sah tidak dapat dibatalkan dan memohon gugatan Pelawan ditolak. [HAL 69-81] Pembantah mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-12) dan menghadirkan dua saksi, Andik Suwandi dan Supriyanto. Saksi Andik Suwandi (asisten pribadi Pelawan) menyatakan Pelawan pernah mencoba melunasi hutang namun ditolak petugas bank, serta mendengar bahwa kredit pernah dinyatakan lunas dan Hak Tanggungan dibatalkan oleh putusan pengadilan, namun tidak mengetahui detail teknis kredit atau sertifikat. Saksi Supriyanto (perangkat desa) menyatakan Pelawan membayar SPPT tanah-tanah sengketa sejak 2015 hingga sekarang, tanah masih dalam penguasaan Pelawan, dan tidak tahu adanya eksekusi atau jaminan kredit. Terlawan I, II, V, dan III mengajukan berbagai bukti surat untuk membantah dalil Pelawan, termasuk salinan putusan-putusan sebelumnya, sertifikat hak milik baru atas nama Terlawan I, dan dokumen lelang. [HAL 82-86] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* dari Terlawan I, II, dan V karena pokok gugatan Bantahan ini berbeda dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pati. Majelis Hakim juga menolak permohonan Terlawan III untuk dikeluarkan sebagai pihak, mengingat hak penggugat menentukan tergugat. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai Bantahan yang diajukan Pelawan tidak memenuhi syarat formal karena Pelawan (Penggugat dalam perkara asal No. 24/Pdt.G/2019/PN Pati) tidak dikenal sebagai pihak yang berhak mengajukan Bantahan/Perlawanan (biasanya diajukan pihak kalah atau pihak ketiga), dan dalam perkara asal tidak pernah dilakukan penyitaan baik sita jaminan maupun sita eksekusi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara Rp639.500,00." + }, + "read": { + "input_chars": 9389, + "frame": "Perkara ini adalah Bantahan Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah terhadap Terlawan I hingga VI, yang menyangkut pelaksanaan putusan sebelumnya terkait pembatalan akta jual beli dan status Hak Tangungan atas objek sengketa. Pelawan meminta agar bantahan dikabulkan, perikatan kredit dinyatakan batal, Hak Tanggungan dinyatakan batal karena Roya, serta lelang dan eksekusi pengosongan dibatalkan. Majelis Hakim menolak permohonan ini karena bantahan tidak dapat diterima secara hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan bantahan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I hingga VI terkait pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan pengadilan sebelumnya menyatakan akta jual beli dan penyerahan jaminan sebagai perbuatan melawan hukum serta batal demi hukum, namun memerintahkan pencatatan kembali Hak Tanggungan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan berdalil bahwa perikatan kredit telah batal demi hukum akibat pembatalan akta-akta terkait dalam putusan sebelumnya, sehingga Hak Tanggungan gugur karena Roya.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I menyatakan dirinya sebagai pemenang lelang yang sah dengan itikad baik dan telah menerima pengalihan hak atas objek sengketa.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II dan V membantah dalil Pelawan dengan menyatakan akta notaris adalah alat bukti sempurna dan putusan sebelumnya justru membuktikan perjanjian pokok kredit tetap sah.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem karena pokok gugatan bantahan berbeda dengan perkara sebelumnya.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan tidak dikenal sebagai pihak yang berhak mengajukan bantahan perlawanan eksekusi karena tidak pernah dilakukan penyitaan dalam perkara asal.", + "page": 86, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pelawan/Pembantah mengajukan bantahan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I hingga VI, dengan dalil bahwa pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya mengenai pembatalan akta jual beli dan status Hak Tangungan telah dilakukan secara tidak tepat, menyebabkan kerugian dan pembiasan hukum. Pelawan mendalilkan bahwa perikatan kredit telah batal demi hukum sehingga Hak Tanggungan gugur akibat Roya, dan meminta pembatalan lelang serta eksekusi pengosongan. Terlawan I, II, V, dan III membantah dalil tersebut dengan menyatakan keabsahan lelang, itikad baik pemenang lelang, dan validitas akta notaris. Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem yang diajukan Terlawan I, II, dan V, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa bantahan yang diajukan Pelawan tidak memenuhi syarat formal karena Pelawan tidak dikenal sebagai pihak yang berhak mengajukan bantahan perlawanan eksekusi mengingat tidak adanya penyitaan dalam perkara asal. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pelawan/Pembantah mengajukan bantahan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I hingga VI, dengan dalil bahwa pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya mengenai pembatalan akta jual beli dan status Hak Tangungan telah dilakukan secara tidak tepat, menyebabkan kerugian dan pembiasan hukum. Pelawan mendalilkan bahwa perikatan kredit telah batal demi hukum sehingga Hak Tanggungan gugur akibat Roya, dan meminta pembatalan lelang serta eksekusi pengosongan. Terlawan I, II, V, dan III membantah dalil tersebut dengan menyatakan keabsahan lelang, itikad baik pemenang lelang, dan validitas akta notaris. Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem yang diajukan Terlawan I, II, dan V, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa bantahan yang diajukan Pelawan tidak memenuhi syarat formal karena Pelawan tidak dikenal sebagai pihak yang berhak mengajukan bantahan perlawanan eksekusi mengingat tidak adanya penyitaan dalam perkara asal. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan bantahan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I hingga VI terkait pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan pengadilan sebelumnya menyatakan akta jual beli dan penyerahan jaminan sebagai perbuatan melawan hukum serta batal demi hukum, namun memerintahkan pencatatan kembali Hak Tanggungan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan berdalil bahwa perikatan kredit telah batal demi hukum akibat pembatalan akta-akta terkait dalam putusan sebelumnya, sehingga Hak Tanggungan gugur karena Roya.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I menyatakan dirinya sebagai pemenang lelang yang sah dengan itikad baik dan telah menerima pengalihan hak atas objek sengketa.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II dan V membantah dalil Pelawan dengan menyatakan akta notaris adalah alat bukti sempurna dan putusan sebelumnya justru membuktikan perjanjian pokok kredit tetap sah.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem karena pokok gugatan bantahan berbeda dengan perkara sebelumnya.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan tidak dikenal sebagai pihak yang berhak mengajukan bantahan perlawanan eksekusi karena tidak pernah dilakukan penyitaan dalam perkara asal.", + "page": 86, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa rugi karena eksekusi lelang tanah saya dianggap tidak tepat padahal putusan pengadilan sebelumnya sudah membatalkan akta jual belinya, kenapa saya tidak bisa mengajukan bantahan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10023, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau azas ne bis in idem. Dalam pertanyaan, alasan utama mengapa 'bantahan' tidak bisa diajukan atau ditolak secara substantif adalah adanya putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan menguji apakah perkara bantahan memenuhi syarat ne bis in idem (soal sama, alasan sama, pihak sama) dengan putusan sebelumnya. Oleh karena itu, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai apakah gugatan bantahan tersebut bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 82661, + "completion_tokens": 5779 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7376d73a765dec7906a1f0cae21088414e93dc2f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 73.845, + "query": 8.784, + "relevance": 26.022, + "total": 108.674 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34697, + "marked_chars": 34796 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); \nHalaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.GS/2022/PN Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh\nEry Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga\noleh Hakim tersebut, dibantu Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri\nPenggugat, Tergugat I dan Tergugat II;\nPanitera Pengganti,\n Hakim,\nHanik Maghfiroh, S.H. Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.\nBiaya-biaya :\n1. Pendaftaran \nRp30.000,00\n2. ATKRp50.000.00\n3. Panggilan\nRp160.000,00\n4. PNBP\nRp30.000,00\n5. Materai\nRp10.000,00\n6." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34796, + "frame": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT KAYEN2 menggugat Akhmad Setiyawan dan Sri Suprihatin atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan pihak ketiga. Penggugat meminta pernyataan sah dokumen perjanjian, penetapan wanprestasi, dan pembayaran tunggakan kredit beserta biaya lelang agunan. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal gugatan sederhana.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 01851 atas nama Sadiyem diserahkan untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sadiyem sebagai pemilik agunan tidak didaftarkan sebagai pihak dalam perkara ini.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Januari 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan sederhana karena tidak disertakannya pemilik jaminan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat yang merupakan suami istri, dengan dalil Para Tergugat telah menerima kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit. Penggugat mendalilkan Para Tergugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Januari 2022, sehingga timbul tunggakan pokok dan bunga. Sebagai jaminan, agunan berupa sertifikat hak milik atas nama Sadiyem diserahkan bersama Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan dokumen perjanjian sah, menetapkan wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran tunggakan serta lelang agunan. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa pemilik agunan (Sadiyem) tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara. Hakim berpendapat bahwa ketidaksertaan pihak penjamin tersebut membuat pembuktian menjadi tidak sederhana dan mempengaruhi eksekutabilitas putusan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat yang merupakan suami istri, dengan dalil Para Tergugat telah menerima kredit dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit. Penggugat mendalilkan Para Tergugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Januari 2022, sehingga timbul tunggakan pokok dan bunga. Sebagai jaminan, agunan berupa sertifikat hak milik atas nama Sadiyem diserahkan bersama Surat Kuasa Menjual Agunan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan dokumen perjanjian sah, menetapkan wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran tunggakan serta lelang agunan. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa pemilik agunan (Sadiyem) tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara. Hakim berpendapat bahwa ketidaksertaan pihak penjamin tersebut membuat pembuktian menjadi tidak sederhana dan mempengaruhi eksekutabilitas putusan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 01851 atas nama Sadiyem diserahkan untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sadiyem sebagai pemilik agunan tidak didaftarkan sebagai pihak dalam perkara ini.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin sejak bulan Januari 2022.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan sederhana karena tidak disertakannya pemilik jaminan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dan serahkan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan, tapi kenapa gugatan saya ditolak karena pemilik sertifikat tidak jadi pihak dalam perkara?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6941, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur. Namun, putusan ini menolak gugatan bukan karena masalah substansi jaminan atau wanprestasi, melainkan karena kesalahan formal prosedural dalam Gugatan Sederhana (kekurangan pihak/penjamin sertifikat tidak didaftarkan sebagai pihak). Pasal 1131 tidak mengatur syarat formal jumlah pihak dalam gugatan sederhana atau prosedur pemanggilan pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak secara prosedural." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14215, + "completion_tokens": 940 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c5ee8d8816aad26bf17511afaabffb82c5592956 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.746, + "query": 10.548, + "relevance": 19.972, + "total": 112.307 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34161, + "marked_chars": 34260 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;\n2.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 85212421/5959/08/21 tanggal 19 Agustus\n2021;\n3.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 111.317.275,- secara seketika\ndan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat\nII tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah\nberikut bangunan yang terletak di Desa Sugihan, Kecamatan Winong,\nKabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 488/Desa Sugihan,\nKecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Agung Bin Supowagiyo,\ndengan luas 379 m² berdasarkan Surat Ukur No. 314/Sugihan/1999\ntanggal 23 Desember 1999, melalui lelang dengan perantaraan Kantor\nPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk\npelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II dan jumlah selebihnya\ndikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ; \n4.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;\n5.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang\ntimbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu\nribu rupiah) ;\nDemikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh NUNY\nDEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam\npersidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan\ndibantu oleh SUNARMI,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa\ndihadiri Tergugat " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34260, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang, serta pelaksanaan lelang agunan untuk pelunasan hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang serta lelang agunan, namun menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 85212421/5959/08/21 tanggal 19 Agustus 2021 untuk menerima kredit Kupedes.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit pokok sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 9 bulan hingga 19 Mei 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 488/Desa Sugihan atas nama Agung Bin Supowagiyo untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp 116.993.000 pada jatuh tempo 19 Mei 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap agunan yang diserahkan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 19 Agustus 2021 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 100.000.000 dengan jatuh tempo 19 Mei 2022, serta menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Agung Bin Supowagiyo sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan bunga, sehingga mengajukan permohonan agar perjanjian dinyatakan sah, wanprestasi dinyatakan ada, sisa hutang dibayar lunas, serta agunan dilelang untuk pelunasan hutang. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta lelang agunan melalui KPKNL Semarang, namun menolak permohonan sita jaminan karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian. Putusan ini menyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 19 Agustus 2021 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 100.000.000 dengan jatuh tempo 19 Mei 2022, serta menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Agung Bin Supowagiyo sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran dan bunga, sehingga mengajukan permohonan agar perjanjian dinyatakan sah, wanprestasi dinyatakan ada, sisa hutang dibayar lunas, serta agunan dilelang untuk pelunasan hutang. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta lelang agunan melalui KPKNL Semarang, namun menolak permohonan sita jaminan karena agunan telah diserahkan dalam perjanjian. Putusan ini menyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 85212421/5959/08/21 tanggal 19 Agustus 2021 untuk menerima kredit Kupedes.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan kredit pokok sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 9 bulan hingga 19 Mei 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 488/Desa Sugihan atas nama Agung Bin Supowagiyo untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp 116.993.000 pada jatuh tempo 19 Mei 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap agunan yang diserahkan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank tapi kenapa masih ditagih sisa hutang dan tanahnya mau dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8328, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah/agunan) menjadi jaminan atas perikatan hutangnya. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi hakim untuk memerintahkan lelang agunan (SHM) guna melunasi sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15381, + "completion_tokens": 972 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2aca723c1799d2d7111ac6b96fb8034878bd682 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.976, + "query": 5.255, + "relevance": 28.804, + "total": 139.062 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41331, + "marked_chars": 41466 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan\npatut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 100305570/5960/02/23\ntanggal 21 Februari 2023. \n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani Tergugat\nI dan Tergugat II;\n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor 100305570/5960/02/23 tanggal\n21 Februari 2023; \n6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika\nHalaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ntanpa syarat seluruh sisa h" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41466, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit Plaosan menggugat SIMAN dan SALIJAH atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, dan penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp316.870.823,00 serta biaya perkara. Permohonan untuk melelang agunan secara langsung ditolak karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 100305570/5960/02/23 tanggal 21 Februari 2023 untuk menerima pinjaman kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana pinjaman pokok sebesar Rp250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00379/Desa Karangsari untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai jadwal jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp316.870.823,00 yang terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, dan denda.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit Plaosan menggugat SIMAN dan SALIJah atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2023. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat tidak melunasi pinjaman sebesar pokok Rp250.000.000,- beserta bunga pada jatuh tempo tanggal 21 Februari 2024, meskipun telah diberikan peringatan berkala. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mewajibkan mereka membayar sisa hutang sebesar Rp316.870.823,00 yang mencakup pokok, bunga, dan denda. Namun, permohonan Penggugat untuk melelang agunan secara langsung ditolak karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang sah atas objek agunan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit Plaosan menggugat SIMAN dan SALIJah atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Februari 2023. Gugatan ini didalilkan karena Tergugat tidak melunasi pinjaman sebesar pokok Rp250.000.000,- beserta bunga pada jatuh tempo tanggal 21 Februari 2024, meskipun telah diberikan peringatan berkala. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mewajibkan mereka membayar sisa hutang sebesar Rp316.870.823,00 yang mencakup pokok, bunga, dan denda. Namun, permohonan Penggugat untuk melelang agunan secara langsung ditolak karena tidak adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang sah atas objek agunan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 100305570/5960/02/23 tanggal 21 Februari 2023 untuk menerima pinjaman kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana pinjaman pokok sebesar Rp250.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00379/Desa Karangsari untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai jadwal jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2024.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 sebesar Rp316.870.823,00 yang terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, dan denda.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank dan kasih jaminan tanah, tapi sekarang bank tidak bisa jual tanahnya karena tidak punya sertifikat hak tanggungan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11876, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur menjadi jaminan bagi perikatan utang. Dalam konteks pertanyaan awam mengenai jaminan tanah dan hak bank untuk menjualnya, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjelaskan status harta debitur sebagai jaminan umum (general pledge), meskipun hak khusus untuk menjual secara langsung (eksekusi) diatur oleh hukum khusus (Hak Tanggungan). Pasal ini relevan karena menjadi kerangka dasar hubungan hukum antara debitur, kreditor, dan harta jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bagaimana debitur dinyatakan lalai (wanprestasi). Meskipun kelalaian debitur adalah prasyarat bagi bank untuk menuntut pembayaran, pertanyaan awam berfokus pada masalah teknis eksekusi jaminan tanah (ketiadaan sertifikat hak tanggungan) setelah utang dianggap sudah dibayar atau dalam konteks sengkita eksekusi. Pasal 1238 tidak mengatur mekanisme atau syarat sah eksekusi jaminan, sehingga tidak menjawab inti masalah substantif mengenai keabsahan atau kemampuan bank menjual tanah tanpa sertifikat hak tanggungan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) akibat tidak dipenuhinya perikatan. Isi pasal ini tidak berkaitan dengan hak eksekusi atas jaminan benda tetap (tanah) atau persyaratan administratif (sertifikat hak tanggungan) untuk melakukan penjualan agunan. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan mengenai prosedur atau legalitas penjualan tanah jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18055, + "completion_tokens": 1363 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c0c55b8d40f6a2c455a10be361a915981564098 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,219 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 126.704, + "query": 4.029, + "relevance": 117.255, + "total": 248.058 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 82833, + "marked_chars": 83103 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\nMengabulkan eksepsi Tergugat II;\nDALAM POKOK PERKARA;\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\nDALAM REKONVENSI\nHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak\ndapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nMenghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami Budi\nAryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan\nDian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan\nmana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 83103, + "frame": "Penggugat [EKO SUISTIYONO] menggugat Tergugat I [SUBAGYO] dan Tergugat II [SITI ROSIDAH] terkait sengketa jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 yang telah dibayar lunas namun tidak dilakukan balik nama, serta pembebanan Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian jual-beli, pengalihan hak atas tanah, penyerahan sertifikat, pembatalan Hak Tanggungan, serta ganti rugi. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) akibat eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 September 2017 yang mengatur jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 atas nama Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan telah membayar lunas harga tanah sebesar Rp300.000.000,00 kepada Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2017.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan telah menguasai secara fisik (feitelijke levering) tanah obyek sengketa sejak saat penyerahan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat hak milik asli dan tidak melakukan penyerahan yuridis (juridische levering) atau balik nama kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 kepada Tergugat II sebagai jaminan utang sebesar Rp200.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 16 Oktober 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena menggabungkan gugatan wanprestasi atas Surat Kesepakatan Bersama dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembebanan Hak Tanggungan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi gugatan kabur beralasan karena menggabungkan dua wanprestasi dalam satu gugatan dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena eksepsi dikabulkan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [EKO SUISTIYONO] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [SUBAGYO] dan Tergugat II [SITI ROSIDAH] dengan dalil adanya kesepakatan jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 yang telah dibayar lunas dan dikuasai secara fisik, namun Tergugat I gagal melakukan balik nama dan justru membebankan Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut kepada Tergugat II sebagai jaminan utang. Penggugat menuntut pengesahan perjanjian, pengalihan hak, penyerahan sertifikat, pembatalan Hak Tanggungan, serta ganti rugi. Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena menggabungkan tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa dasar gugatan Penggugat merupakan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggabungan tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas. Akibat dikabulkannya eksepsi, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan secara otomatis gugatan rekonvensi dari Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini tidak memeriksa pokok perkara, sehingga tuntutan Penggugat tidak dikabulkan dan gugatan Rekonvensi tidak diputis." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [EKO SUISTIYONO] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [SUBAGYO] dan Tergugat II [SITI ROSIDAH] dengan dalil adanya kesepakatan jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 yang telah dibayar lunas dan dikuasai secara fisik, namun Tergugat I gagal melakukan balik nama dan justru membebankan Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut kepada Tergugat II sebagai jaminan utang. Penggugat menuntut pengesahan perjanjian, pengalihan hak, penyerahan sertifikat, pembatalan Hak Tanggungan, serta ganti rugi. Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena menggabungkan tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa dasar gugatan Penggugat merupakan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggabungan tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas. Akibat dikabulkannya eksepsi, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan secara otomatis gugatan rekonvensi dari Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini tidak memeriksa pokok perkara, sehingga tuntutan Penggugat tidak dikabulkan dan gugatan Rekonvensi tidak diputis.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 September 2017 yang mengatur jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 atas nama Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan telah membayar lunas harga tanah sebesar Rp300.000.000,00 kepada Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2017.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan telah menguasai secara fisik (feitelijke levering) tanah obyek sengketa sejak saat penyerahan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat hak milik asli dan tidak melakukan penyerahan yuridis (juridische levering) atau balik nama kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 kepada Tergugat II sebagai jaminan utang sebesar Rp200.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 16 Oktober 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena menggabungkan gugatan wanprestasi atas Surat Kesepakatan Bersama dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembebanan Hak Tanggungan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi gugatan kabur beralasan karena menggabungkan dua wanprestasi dalam satu gugatan dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena eksepsi dikabulkan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan mendiami tanah itu, tapi penjualnya malah menjaminkan sertifikat tanah saya ke orang lain sebagai jaminan utang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17015, + "candidates": [ + "Pasal 616 KUHPerdata", + "Pasal 620 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 616 KUHPerdata", + "text": "Pasal 616: Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620." + }, + { + "pasal": "Pasal 620 KUHPerdata", + "text": "Pasal 620: Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercanturn dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 616 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak melalui pengumuman akta. Ini adalah ketentuan teknis administratif/prosedural mengenai publisitas hak kebendaan, bukan dasar hukum substantif untuk menuntut ganti rugi atau membatalkan perbuatan penjual yang menjaminkan tanah yang sudah dijual. Pertanyaan awam berfokus pada perlindungan hak pembeli terhadap perbuatan melawan hukum/wanprestasi penjual, bukan pada prosedur pendaftaran hak." + }, + { + "pasal": "Pasal 620 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme teknis pengumuman akta di kantor penyimpan hipotek. Sama seperti Pasal 616, ini adalah aturan prosedural/administratif mengenai pendaftaran hak kebendaan. Pasal ini tidak memberikan dasar hukum bagi pembeli untuk menuntut perbuatan penjual yang menjaminkan sertifikat, melainkan hanya mengatur bagaimana pendaftaran tersebut dilakukan secara formal. Tidak ada hubungan substantif dengan penyelesaian sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Dalam pertanyaan, pembeli telah 'bayar lunas', yang mengimplikasikan adanya perjanjian jual beli yang sah. Untuk menuntut penjual karena telah menjaminkan tanah tersebut (wanprestasi), pembeli harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perjanjian jual beli antara mereka adalah sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320. Ini adalah dasar hukum primer untuk确立 hubungan kontrak yang dilanggar oleh penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang tertulis, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks jual beli tanah, penjual memiliki kewajiban tidak tertulis (implied obligation) untuk menyerahkan tanah yang bersih dari beban (bebas dari hak tanggungan pihak ketiga) karena pembeli sudah membayar lunas. Perbuatan penjual menjaminkan tanah tersebut melanggar prinsip keadilan dan sifat perjanjian jual beli. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai bahwa tindakan penjual adalah ingkar janji (wanprestasi) meskipun mungkin tidak secara eksplisit tertulis dalam akta jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun putusan dalam dokumen contoh lebih condong ke Wanprestasi karena adanya perjanjian, dalam praktik hukum Indonesia, pembeli juga dapat memilih untuk menggugat berdasarkan Pasal 1365 jika perbuatan penjual (menjaminkan tanah orang lain) dianggap melanggar hak subjektif pembeli dan menyebabkan kerugian. Pertanyaan awam menanyakan 'apa yang harus dilakukan', dan Pasal 1365 adalah salah satu opsi dasar hukum utama (bersama dengan pasal wanprestasi) yang dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan penjual yang merugikan. Putusan juga secara eksplisit membahas Pasal 1365 sebagai alternatif atau pembanding dalam analisis yuridisnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa jual beli dianggap terjadi segera setelah kesepakatan, meskipun barang belum diserahkan. Ini sangat relevan karena pembeli dalam pertanyaan sudah 'bayar lunas' (kesepakatan dan prestasi pembayaran dilakukan), namun tanah belum diserahkan secara fisik atau sertifikat masih atas nama penjual. Pasal ini memperkuat posisi pembeli bahwa hak kepemilikan atau hak atas tanah sudah beralih secara hukum sejak kesepakatan, sehingga tindakan penjual menjaminkan tanah tersebut adalah pelanggaran terhadap hak yang sudah dimiliki pembeli. Ini menjadi dasar untuk menyangkal kewenangan penjual dalam membebankan hak tanggungan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29654, + "completion_tokens": 2150 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bfa82c689872674546f410378132c0f1e4ccb7c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.554, + "query": 7.863, + "relevance": 25.807, + "total": 94.244 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33502, + "marked_chars": 33610 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33610, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Tini Suparmi, menggugat Pj. Bupati Kabupaten Pati dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati atas penguasaan tanah warisan yang dijadikan lokasi SD Negeri Bleber tanpa izin. Para Penggugat meminta pernyataan sah sebagai ahli waris, pengakuan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi, atau pengosongan dan penyerahan objek sengketa beserta bangunan di atasnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pati terkait sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa para Penggugat menyatakan secara tertulis di depan persidangan bahwa mereka mencabut gugatan karena menganggap surat gugatan kurang sempurna.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Tini Suparmi, mengajukan gugatan terhadap Pj. Bupati Kabupaten Pati dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Gugatan tersebut bermula dari klaim bahwa tanah warisan Tini Suparmi telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri sejak tahun 1971 tanpa izin, sehingga Para Penggugat menuntut pengakuan status ahli waris, pengosongan objek sengketa, atau pembayaran ganti rugi. Namun, dalam persidangan, kuasa Para Penggugat menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan kelengkapan dokumen, dan hal tersebut disetujui oleh Para Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicoret dari daftar register tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Tini Suparmi, mengajukan gugatan terhadap Pj. Bupati Kabupaten Pati dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Gugatan tersebut bermula dari klaim bahwa tanah warisan Tini Suparmi telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri sejak tahun 1971 tanpa izin, sehingga Para Penggugat menuntut pengakuan status ahli waris, pengosongan objek sengketa, atau pembayaran ganti rugi. Namun, dalam persidangan, kuasa Para Penggugat menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan kelengkapan dokumen, dan hal tersebut disetujui oleh Para Tergugat. Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicoret dari daftar register tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pati terkait sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa para Penggugat menyatakan secara tertulis di depan persidangan bahwa mereka mencabut gugatan karena menganggap surat gugatan kurang sempurna.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya soal tanah warisan yang dikuasai sekolah dicoret dari daftar perkara setelah saya minta pencabutan karena suratnya kurang sempurna?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 33502, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar tuntutan ganti rugi atas penguasaan tanah. Namun, pertanyaan awam berkaitan dengan alasan prosedural pencoretan perkara, yaitu pencabutan gugatan karena alasan 'surat gugatan kurang sempurna' (proses formil), bukan karena penilaian substantif atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Putusan hanya mengabulkan pencabutan gugatan berdasarkan persetujuan tergugat, sehingga Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum atau alasan substantif dalam putusan pencoretan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20947, + "completion_tokens": 737 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_77_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_77_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25307257de9e0eb4a3f21369b94cf4320343b3f4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_77_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_77_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.068, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.008, + "query": 2.583, + "relevance": 83.871, + "total": 193.53 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51989, + "marked_chars": 52142 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan\npatut tetapi tidak hadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara\nverstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat\nkepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor:\nB.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016; \n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November\n2016;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp123.698.400,00 secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi\nhutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang\nterletak di Desa Gerit Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dengan\nbukti kepemilikan SHM No. 317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak,\nKabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman, dengan luas 2.430 m²\nberdasarkan Surat Ukur No. 97/Gerit/2006 tanggal 17 Juli 2006,\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan\nNegara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang para\nTergugat;\n6.\nMenghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara\nsebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);\n7.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.\nHal 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permas" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52142, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Arifin dan Musrifah sebagai suami istri yang bertanggung renteng atas kredit yang tidak dilunasi. Sengketa inti adalah wanprestasi debitur dalam membayar pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp123.698.400,- yang telah jatuh tempo. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang, menyatakan debitur wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran hutang serta penjualan agunan melalui lelang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan yang jatuh tempo pada 25 November 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016 yang mengikat mereka untuk membayar pokok dan bunga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00317 Desa Gerit atas nama Arifin bin Ratman sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar kewajiban pokok dan bunga pinjaman sejak jatuh tempo pada 25 November 2017 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk menagih hutang yang macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp123.698.400,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp100.000.000,- dan tunggakan bunga Rp23.698.400,-.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara formal dalam pemeriksaan perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Arifin dan Musrifah sebagai suami istri yang bertanggung renteng atas kredit yang tidak dilunasi. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016, di mana Para Tergugat menerima pinjaman pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan wajib melunasi seluruhnya beserta bunga pada 25 November 2017. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00317 Desa Gerit. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak jatuh tempo dan tidak menanggapi tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek karena Para Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan Para Tergugat wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp123.698.400,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat termasuk agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara formal dalam pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Arifin dan Musrifah sebagai suami istri yang bertanggung renteng atas kredit yang tidak dilunasi. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016, di mana Para Tergugat menerima pinjaman pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan wajib melunasi seluruhnya beserta bunga pada 25 November 2017. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00317 Desa Gerit. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak jatuh tempo dan tidak menanggapi tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Pengadilan Negeri Pati, dalam putusan verstek karena Para Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan Para Tergugat wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp123.698.400,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta milik Para Tergugat termasuk agunan akan dilelang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan secara formal dalam pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan yang jatuh tempo pada 25 November 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016 yang mengikat mereka untuk membayar pokok dan bunga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00317 Desa Gerit atas nama Arifin bin Ratman sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar kewajiban pokok dan bunga pinjaman sejak jatuh tempo pada 25 November 2017 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk menagih hutang yang macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp123.698.400,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp100.000.000,- dan tunggakan bunga Rp23.698.400,-.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara formal dalam pemeriksaan perkara.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga tapi hutang pokok bank masih belum lunas, kenapa hartanya mau dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24776, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan, kewajiban membayar hutang pokok dan bunga adalah 'perikatan untuk memberikan sesuatu'. Pemenuhan sebagian kewajiban (bunga) tanpa memenuhi kewajiban utama (pokok) berarti perikatan belum selesai, sehingga debitur masih dalam keadaan berutang dan dapat dituntut wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim). Pertanyaan menyangkut alasan harta dilelang, yang merupakan akibat hukum dari wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena debitur lalai. Pasal ini menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai jika lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (jatuh tempo hutang pokok). Ini adalah dasar hukum mengapa debitur yang belum lunas hutang pokoknya dianggap lalai meskipun sudah bayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa karena Tergugat lalai (tidak lunas pokok), maka ia wajib membayar sisa hutang pokok, bunga, dan akibatnya adalah eksekusi jaminan (lelang) untuk melunasi kewajiban tersebut. Ini menjawab 'kenapa' harta dilelang (sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akibat wanprestasi)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal). Meskipun putusan memeriksa syarat ini untuk memastikan perjanjian kredit sah, pasal ini tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif mengenai hubungan antara pembayaran bunga, ketidaklunasannya pokok hutang, dan alasan eksekusi jaminan. Pasal ini hanya menjadi prasyarat validitas kontrak, bukan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur legalitas perjanjian bunga atas pinjaman. Meskipun putusan mengutipnya untuk membenarkan adanya bunga, pasal ini tidak menjelaskan konsekuensi hukum jika bunga dibayar tetapi pokok tidak lunas, maupun dasar hukum untuk melelang harta. Relevansinya hanya pada keberadaan klausul bunga, bukan pada mekanisme eksekusi atau status wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk dan batas bunga perjanjian. Sama seperti Pasal 1765, pasal ini hanya relevan untuk validitas besaran bunga yang disepakati. Pasal ini tidak mengatur hubungan antara pembayaran bunga dengan kewajiban pelunasan pokok atau akibat hukum wanprestasi (lelang harta) yang menjadi inti pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24179, + "completion_tokens": 1713 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e8bc01fc328919e556bbc03183c252d0777935dd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,327 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 110, + "timings": { + "parse": 0.22, + "classify": 0.0, + "condense": 353.247, + "read": 270.927, + "query": 12.494, + "relevance": 56.034, + "total": 692.922 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 323799, + "marked_chars": 324791 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n⚫ Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n⚫ Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik; \n⚫ Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; \nDALAM REKONVENSI \n⚫ Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; \n⚫ Menyatakan \nsecara \nHukum \nperjanjian \nPembiayaan \nnomor \n: \n10-201-19-00866 tertanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia \nNo. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2019 oleh \nKementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah adalah \nBATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan \nmengikat; \n⚫ Menyatakan bahwa Pelawan adalah Penerima yang beriktikad Buruk \nterhadap Benda Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil merk : Type Toyota All \nNew Kijang Innova 2.0 Venturer A/T tahun 2018 warna abu-abu Metalik \nnomor Polisi K 99 SM nomor Rangka MHFAW8EM2J0211638, nomor Mesin \n1TRA550632 BPKB atas Suparno ( yang selanjutnya disebut “ Unit Mobil”). \nserta 1 (satu) bendel asli BPKB nomor O-8210272 dan 1 (satu) buah kunci \nsmart key Toyota Innova CnC id : H-13797; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n⚫ Menghukum \nPelawan \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, \nErni Priliawati , S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. \ndan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang \nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati \nNomor 78/Pdt.Bth/2022/PN Pti tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut \npada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 diucapkan dalam persidanga" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134964, + "summary": "[HAL 1-43] PT Oto Multiartha (Pelawan/Kreditor/Penerima Fidusia) mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati (yang telah berkekuatan hukum tetap setelah Putusan PT Semarang No. 365/Pid.Sus/2020 dan MA No. 1828 K/Pid.Sus/2021 menolak kasasi) yang memerintahkan pengembalian barang bukti berupa 1 unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T Tahun 2018 (No. Pol. K 99 SM, No. Rangka MHFAW8EM2J0211638, BPKB atas nama Suparno) serta kunci smart key-nya kepada PT Bank Jateng (Terlawan/Turut Terlawan). Pelawan dalil bahwa mobil tersebut merupakan Benda Jaminan Fidusia atas nama Pelawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019, di mana debitur Moh. Ridwan hanya membayar 2 angsuran dan kemudian wanprestasi sehingga Pelawan berhak mengamankan mobil untuk menutupi kerugian. Pelawan menyanggah dalil Jaksa yang menganggap mobil dibeli dengan uang hasil kejahatan, dengan menyatakan bahwa uang pembelian mobil adalah uang pribadi saudara Suparno, sebagaimana disaksikan dalam persidangan pidana sebelumnya. Pelawan memohon agar amar putusan pidana yang mengembalikan mobil kepada Bank Jateng dibatalkan demi hukum, mobil diserahkan kepada Pelawan, serta Terlawan dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp 383.857.700,- dan immateriil sebesar Rp 500.000.000,-. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 44] Terlawan (Jaksa Penuntut Umum) mengajukan eksepsi kompetensi dengan dalilan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa perkara ini karena sengkeng muncul akibat tindakan penuntutan Jaksa dalam perkara pidana, sehingga seharusnya bukan ranah perdata." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-43] PT Oto Multiartha (Pelawan/Kreditor/Penerima Fidusia) mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang memerintahkan pengembalian 1 unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (No. Pol. K 99 SM, BPKB atas nama Suparno) serta kunci smart key-nya kepada PT Bank Jateng (Terlawan/Turut Terlawan). Pelawan dalil bahwa mobil tersebut merupakan Benda Jaminan Fidusia atas nama Pelawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019, di mana debitur Moh. Ridwan hanya membayar 2 angsuran dan kemudian wanprestasi sehingga Pelawan berhak mengamankan mobil untuk menutupi kerugian. Pelawan menyanggah dalil Jaksa yang menganggap mobil dibeli dengan uang hasil kejahatan, dengan menyatakan bahwa uang pembelian mobil adalah uang pribadi saudara Suparno, sebagaimana disaksikan dalam persidangan pidana sebelumnya. Pelawan memohon agar amar putusan pidana yang mengembalikan mobil kepada Bank Jateng dibatalkan demi hukum, mobil diserahkan kepada Pelawan, serta Terlawan dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp 383.857.700,- dan immateriil sebesar Rp 500.000.000,-. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 44] Terlawan (Jaksa Penuntut Umum) mengajukan eksepsi kompetensi dengan dalilan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa perkara ini karena sengkeng muncul akibat tindakan penuntutan Jaksa dalam perkara pidana, sehingga seharusnya bukan ranah perdata. [HAL 45-48] Terlawan juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena Pelawan pernah mengajukan gugatan perlawanan serupa (No. 44/Pdt.Bth/2021/PN.Pti) yang telah diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan berkekuatan hukum tetap, serta eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) dan *error in persona* (kurang pihak) karena Pelawan tidak melibatkan Moh. Ridwan, Suparno, dan Kepolisian RI sebagai pihak dalam perlawanan. Terlawan menyangkal dalil Pelawan sebagai pelawan yang baik dan benar, menyatakan bahwa tindakan pengembalian barang bukti kepada Bank Jateng bukan perbuatan melawan hukum. Dalam rekonvensi, Terlawan dalil bahwa Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena merupakan rekayasa; fakta menunjukkan mobil dibeli tunai oleh Moh. Ridwan dari dealer Nasmoco Pati menggunakan dana dari Bank Jateng, kemudian atasnamakan Suparno, dan tidak pernah dijual kepada Pelawan. Pelawan didalilkan beriktikad buruk karena merekayasa proses fidusia untuk mengejar target pembiayaan dan menutup hutang Ridwan kepada Siswanto, sehingga melanggar Pasal 1320 dan 1335 KUHPerdata serta Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006. Terlawan memohon pembatalan perjanjian pembiayaan dan menyatakan Pelawan beriktikad buruk. [HAL 55-57] Turut Terlawan (Bank Jateng) mendukung eksepsi Terlawan dengan menegaskan bahwa putusan perkara terdahulu (44/Pdt.Bth/2021/PN.Pti) telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan baru masuk kategori *ne bis in idem*. Turut Terlawan juga menyangkal kejelasan gugatan Pelawan (*obscur libel*) dan ketidaklengkapan pihak (*error in persona*). Dalam pokok perkara, Turut Terlawan menolak seluruh dalil Pelawan dan menegaskan bahwa berdasarkan putusan pidana, dana dari Bank Jateng telah digunakan Ridwan untuk membeli mobil tersebut, sehingga pengembalian kepada Bank Jateng adalah sah. [HAL 75-77] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan. Eksepsi *ne bis in idem* ditolak karena putusan sebelumnya hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara formil (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara, sehingga tidak menghalangi pengajuan perlawanan baru. Eksepsi *obscur libel* ditolak karena gugatan Pelawan telah menyebutkan dasar hukum, fakta, objek, dan kerugian secara rinci. Eksepsi *error in persona* ditolak karena dalam perkara perlawanan terhadap putusan pidana, debitur, pemilik BPKB, dan penyidik tidak perlu dijadikan pihak. [HAL 78-86] Majelis Hakim menetapkan pokok persengketaan adalah apakah Pelawan sebagai pemegang jaminan fidusia adalah pelawan yang baik. Pelawan mengajukan bukti surat P-1 sampai P-18, namun tidak mengajukan saksi. Terlawan mengajukan bukti T-1 sampai T-13 dan 5 orang saksi. [HAL 88-93] Saksi Moh. Ridwan menyatakan mobil dibeli tunai dari Nasmoco Pati bersama Suparno, kemudian digadaikan di Pegadaian oleh Siswanto atas permintaan Ridwan untuk menebusnya, lalu dibawa ke Nofa Motor Kudus untuk cek fisik guna mendapatkan pembiayaan dari PT Oto. Ridwan tidak pernah membeli mobil dari Nofa Motor, melainkan menjaminkan BPKB untuk hutang. Saksi Muhammad Fauzi (Pemilik Nofa Motor) menyatakan Ridwan tidak pernah membeli mobil dari showrroomnya; yang datang adalah Siswanto dan Taufan (marketing PT Oto) untuk meminjam bendera showroom guna proses pembiayaan BPKB milik Siswanto/Ridwan. Fauzi menerima transfer dari PT Oto dan memerintahkan pencairan dana ke Siswanto. Saksi Siswanto menyatakan ia meminjamkan uang untuk menebus mobil dari Pegadaian, lalu membawa mobil ke Nofa Motor untuk cek fisik demi mendapatkan dana dari PT Oto, dengan kesadaran bahwa mobil bukan milik Nofa Motor. Saksi Pur Cahyo menyatakan ia membantu Ridwan menggadaikan mobil ke Pegadaian, lalu menebusnya atas permintaan Siswanto, dan membawa mobil ke Nofa Motor untuk cek fisik agar bisa dileasingkan di PT Oto, dengan konfirmasi bahwa Ridwan tidak membeli mobil dari Nofa Motor." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 57873, + "summary": "[HAL 1-110] PT Oto Multiartha (Pelawan/Kreditor/Penerima Fidusia) mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memerintahkan pengembalian 1 unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (No. Pol. K 99 SM, BPKB atas nama Suparno) serta kunci smart key-nya kepada PT Bank Jateng (Terlawan/Turut Terlawan). Pelawan dalil bahwa mobil tersebut merupakan Benda Jaminan Fidusia atas namanya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019, di mana debitur Moh. Ridwan hanya membayar 2 angsuran dan wanprestasi, sehingga Pelawan berhak mengamankan mobil untuk menutupi kerugian. Pelawan menyanggah dalil Jaksa bahwa mobil dibeli dengan uang hasil kejahatan, menyatakan uang pembelian adalah uang pribadi saudara Suparno. Pelawan memohon pembatalan amar putusan pidana, penyerahan mobil kepada Pelawan, serta pembayaran kerugian materiil Rp 383.857.700,- dan immateriil Rp 500.000.000,-. Terlawan mengajukan eksepsi kompetensi, *ne bis in idem*, *obscur libel*, dan *error in persona*, serta dalam rekonvensi dalil bahwa Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia cacat hukum dan batal demi hukum karena rekayasa; fakta menunjukkan mobil dibeli tunai oleh Moh. Ridwan dari dealer Nasmoco Pati menggunakan dana pribadi, kemudian atasnamakan Suparno, dan tidak pernah dijual kepada Pelawan. Terlawan menyangkal Pelawan sebagai pelawan yang baik dan menyatakan pengembalian barang bukti kepada Bank Jateng adalah sah. Turut Terlawan (Bank Jateng) mendukung eksepsi Terlawan dan menolak dalil Pelawan, menegaskan dana Bank Jateng digunakan Ridwan untuk membeli mobil sehingga pengembalian kepada Bank Jateng adalah sah. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan karena putusan sebelumnya hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara formil tanpa memeriksa pokok perkara, gugatan Pelawan jelas, dan debitur/pemilik BPKB tidak perlu dijadikan pihak dalam perlawanan perdata. Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Pelawan sebagai pemegang jaminan fidusia adalah pelawan yang baik. Dalam pembuktian, saksi Moh. Ridwan, Muhammad Fauzi (Pemilik Nofa Motor), Siswanto, dan Pur Cahyo menyatakan Ridwan tidak pernah membeli mobil dari Nofa Motor, melainkan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan/dijaminkan demi mendapatkan pembiayaan dari PT Oto, dengan kesadaran bahwa mobil bukan milik Nofa Motor. Saksi Suparno menyatakan ia membeli mobil secara tunai di Nasmoco Pati bersama Ridwan, tidak pernah menjual mobil kepada siapapun, dan tidak memberikan kuasa kepada Ridwan untuk melakukan perbuatan hukum kepada PT Nofa Motor atau PT Oto dengan jaminan kendaraannya. Majelis Hakim menemukan bahwa meskipun Pelawan pemegang jaminan fidusia, dalam proses pengajuan perjanjian pembiayaan terdapat manipulasi di mana mobil seolah-olah milik Nofa Motor yang dibeli Ridwan, padahal mobil tersebut milik Suparno yang dibeli tunai di Dealer Nasmoco Pati dan BPKB-nya dipinjam Ridwan untuk dijaminkan. Karena mobil tersebut merupakan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut bukan dibeli dari hasil tindak pidana (prinsip pembuktian terbalik), maka pengembalian barang bukti kepada PT Bank Jateng sebagai korban adalah tepat. Dengan demikian, Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati jo. Putusan PT Semarang dan MA Nomor 1828.K/Pid.Sus/2021 dianggap sesuai hukum. Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik, sehingga petitum Pelawan untuk seluruhnya ditolak. Dalam rekonvensi, gugatan Terlawan dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta menyatakan Pelawan adalah Penerima Fidusia yang beriktikad Buruk terhadap Unit Mobil, BPKB, dan kunci smart key. Pelawan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-110] PT Oto Multiartha (Pelawan/Kreditor/Penerima Fidusia) mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memerintahkan pengembalian 1 unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (No. Pol. K 99 SM, BPKB atas nama Suparno) serta kunci smart key-nya kepada PT Bank Jateng (Terlawan/Turut Terlawan). Pelawan dalil bahwa mobil tersebut merupakan Benda Jaminan Fidusia atas namanya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019, di mana debitur Moh. Ridwan hanya membayar 2 angsuran dan wanprestasi, sehingga Pelawan berhak mengamankan mobil untuk menutupi kerugian. Pelawan menyanggah dalil Jaksa bahwa mobil dibeli dengan uang hasil kejahatan, menyatakan uang pembelian adalah uang pribadi saudara Suparno. Pelawan memohon pembatalan amar putusan pidana, penyerahan mobil kepada Pelawan, serta pembayaran kerugian materiil Rp 383.857.700,- dan immateriil Rp 500.000.000,-. Terlawan mengajukan eksepsi kompetensi, *ne bis in idem*, *obscur libel*, dan *error in persona*, serta dalam rekonvensi dalil bahwa Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia cacat hukum dan batal demi hukum karena rekayasa; fakta menunjukkan mobil dibeli tunai oleh Moh. Ridwan dari dealer Nasmoco Pati menggunakan dana pribadi, kemudian atasnamakan Suparno, dan tidak pernah dijual kepada Pelawan. Terlawan menyangkal Pelawan sebagai pelawan yang baik dan menyatakan pengembalian barang bukti kepada Bank Jateng adalah sah. Turut Terlawan (Bank Jateng) mendukung eksepsi Terlawan dan menolak dalil Pelawan, menegaskan dana Bank Jateng digunakan Ridwan untuk membeli mobil sehingga pengembalian kepada Bank Jateng adalah sah. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan karena putusan sebelumnya hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara formil tanpa memeriksa pokok perkara, gugatan Pelawan jelas, dan debitur/pemilik BPKB tidak perlu dijadikan pihak dalam perlawanan perdata. Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah Pelawan sebagai pemegang jaminan fidusia adalah pelawan yang baik. Dalam pembuktian, saksi Moh. Ridwan, Muhammad Fauzi (Pemilik Nofa Motor), Siswanto, dan Pur Cahyo menyatakan Ridwan tidak pernah membeli mobil dari Nofa Motor, melainkan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan/dijaminkan demi mendapatkan pembiayaan dari PT Oto, dengan kesadaran bahwa mobil bukan milik Nofa Motor. Saksi Suparno menyatakan ia membeli mobil secara tunai di Nasmoco Pati bersama Ridwan, tidak pernah menjual mobil kepada siapapun, dan tidak memberikan kuasa kepada Ridwan untuk melakukan perbuatan hukum kepada PT Nofa Motor atau PT Oto dengan jaminan kendaraannya. Majelis Hakim menemukan bahwa meskipun Pelawan pemegang jaminan fidusia, dalam proses pengajuan perjanjian pembiayaan terdapat manipulasi di mana mobil seolah-olah milik Nofa Motor yang dibeli Ridwan, padahal mobil tersebut milik Suparno yang dibeli tunai di Dealer Nasmoco Pati dan BPKB-nya dipinjam Ridwan untuk dijaminkan. Karena mobil tersebut merupakan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut bukan dibeli dari hasil tindak pidana (prinsip pembuktian terbalik), maka pengembalian barang bukti kepada PT Bank Jateng sebagai korban adalah tepat. Dengan demikian, Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati jo. Putusan PT Semarang dan MA Nomor 1828.K/Pid.Sus/2021 dianggap sesuai hukum. Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik, sehingga petitum Pelawan untuk seluruhnya ditolak. Dalam rekonvensi, gugatan Terlawan dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta menyatakan Pelawan adalah Penerima Fidusia yang beriktikad Buruk terhadap Unit Mobil, BPKB, dan kunci smart key. Pelawan dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 4097, + "frame": "PT Oto Multiartha mengajukan perlawanan terhadap putusan pidana yang memerintahkan pengembalian unit mobil Toyota Innova kepada PT Bank Jateng, dengan dalih sebagai pemegang jaminan fidusia yang sah atas dasar perjanjian pembiayaan dengan debitur Moh. Ridwan. PT Bank Jateng dan Moh. Ridwan membantah kepemilikan tersebut, menyatakan mobil dibeli tunai oleh Suparno dan tidak pernah dijual kepada PT Oto Multiartha. PT Oto Multiartha meminta pembatalan amar putusan pidana, penyerahan mobil kepada dirinya, serta pembayaran ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Oto Multiartha mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati memerintahkan pengembalian 1 unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (No. Pol. K 99 SM) beserta kunci smart key-nya kepada PT Bank Jateng.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Oto Multiartha mengklaim memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia atas mobil tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dengan debitur Moh. Ridwan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Moh. Ridwan hanya membayar 2 angsuran dan dinyatakan wanprestasi oleh PT Oto Multiartha.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Moh. Ridwan dalil bahwa mobil dibeli tunai oleh Suparno dari dealer Nasmoco Pati menggunakan dana pribadi, kemudian atasnamakan Suparno, dan tidak pernah dijual kepada PT Oto Multiartha.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Moh. Ridwan dalil Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia cacat hukum dan batal demi hukum karena rekayasa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank Jateng dalil dana yang digunakan Ridwan untuk membeli mobil adalah dana Bank Jateng sehingga pengembalian kepada Bank Jateng adalah sah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi kompetensi, ne bis in idem, obscur libel, dan error in persona yang diajukan oleh Moh. Ridwan dan PT Bank Jateng.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Moh. Ridwan menyatakan ia tidak pernah membeli mobil dari Nofa Motor, melainkan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan demi mendapatkan pembiayaan dari PT Oto.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Muhammad Fauzi menyatakan Ridwan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan dengan kesadaran bahwa mobil bukan milik Nofa Motor.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Suparno menyatakan ia membeli mobil secara tunai di Nasmoco Pati bersama Ridwan, tidak pernah menjual mobil kepada siapapun, dan tidak memberikan kuasa kepada Ridwan untuk melakukan perbuatan hukum kepada PT Nofa Motor atau PT Oto.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa dalam proses pengajuan perjanjian pembiayaan terdapat manipulasi di mana mobil seolah-olah milik Nofa Motor yang dibeli Ridwan, padahal mobil tersebut milik Suparno yang dibeli tunai di Dealer Nasmoco Pati.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan mobil tersebut merupakan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut bukan dibeli dari hasil tindak pidana.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pengembalian barang bukti kepada PT Bank Jateng sebagai korban adalah tepat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan PT Oto Multiartha sebagai pelawan yang tidak baik.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh petitum PT Oto Multiartha.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan PT Oto Multiartha adalah Penerima Fidusia yang beriktikad Buruk terhadap Unit Mobil, BPKB, dan kunci smart key.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Oto Multiartha dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Oto Multiartha mengajukan perlawanan terhadap putusan pidana yang memerintahkan pengembalian unit mobil Toyota Innova kepada PT Bank Jateng, dengan alasan bahwa mobil tersebut merupakan benda jaminan fidusia atas namanya berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan debitur Moh. Ridwan yang telah wanprestasi. Moh. Ridwan dan PT Bank Jateng membantah klaim tersebut dengan dalih bahwa mobil dibeli tunai oleh Suparno dari dealer dan tidak pernah dijual kepada PT Oto Multiartha, serta menyatakan perjanjian fidusia adalah rekayasa. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Moh. Ridwan dan PT Bank Jateng, serta menetapkan pokok sengketa adalah apakah PT Oto Multiartha sebagai pemegang jaminan fidusia adalah pelawan yang baik. Dalam pembuktian, saksi-saksi menyatakan bahwa Ridwan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan demi mendapatkan pembiayaan, dan Suparno tidak pernah menjual mobil tersebut. Majelis Hakim menemukan adanya manipulasi dalam pengajuan perjanjian pembiayaan di mana mobil seolah-olah milik dealer padahal milik Suparno yang dibeli tunai. Karena mobil tersebut merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dan PT Oto Multiartha tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut bukan dari hasil tindak pidana, maka pengembalian mobil kepada PT Bank Jateng ditetapkan tepat. PT Oto Multiartha dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik, sehingga seluruh petitumnya ditolak. Gugatan rekonvensi Moh. Ridwan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan pernyataan bahwa perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia adalah batal demi hukum, serta PT Oto Multiartha dinyatakan sebagai penerima fidusia yang beriktikad buruk." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Oto Multiartha mengajukan perlawanan terhadap putusan pidana yang memerintahkan pengembalian unit mobil Toyota Innova kepada PT Bank Jateng, dengan alasan bahwa mobil tersebut merupakan benda jaminan fidusia atas namanya berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan debitur Moh. Ridwan yang telah wanprestasi. Moh. Ridwan dan PT Bank Jateng membantah klaim tersebut dengan dalih bahwa mobil dibeli tunai oleh Suparno dari dealer dan tidak pernah dijual kepada PT Oto Multiartha, serta menyatakan perjanjian fidusia adalah rekayasa. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Moh. Ridwan dan PT Bank Jateng, serta menetapkan pokok sengketa adalah apakah PT Oto Multiartha sebagai pemegang jaminan fidusia adalah pelawan yang baik. Dalam pembuktian, saksi-saksi menyatakan bahwa Ridwan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan demi mendapatkan pembiayaan, dan Suparno tidak pernah menjual mobil tersebut. Majelis Hakim menemukan adanya manipulasi dalam pengajuan perjanjian pembiayaan di mana mobil seolah-olah milik dealer padahal milik Suparno yang dibeli tunai. Karena mobil tersebut merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dan PT Oto Multiartha tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut bukan dari hasil tindak pidana, maka pengembalian mobil kepada PT Bank Jateng ditetapkan tepat. PT Oto Multiartha dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik, sehingga seluruh petitumnya ditolak. Gugatan rekonvensi Moh. Ridwan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan pernyataan bahwa perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia adalah batal demi hukum, serta PT Oto Multiartha dinyatakan sebagai penerima fidusia yang beriktikad buruk.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Oto Multiartha mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pati memerintahkan pengembalian 1 unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (No. Pol. K 99 SM) beserta kunci smart key-nya kepada PT Bank Jateng.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Oto Multiartha mengklaim memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia atas mobil tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dengan debitur Moh. Ridwan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Moh. Ridwan hanya membayar 2 angsuran dan dinyatakan wanprestasi oleh PT Oto Multiartha.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Moh. Ridwan dalil bahwa mobil dibeli tunai oleh Suparno dari dealer Nasmoco Pati menggunakan dana pribadi, kemudian atasnamakan Suparno, dan tidak pernah dijual kepada PT Oto Multiartha.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Moh. Ridwan dalil Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Fidusia cacat hukum dan batal demi hukum karena rekayasa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank Jateng dalil dana yang digunakan Ridwan untuk membeli mobil adalah dana Bank Jateng sehingga pengembalian kepada Bank Jateng adalah sah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi kompetensi, ne bis in idem, obscur libel, dan error in persona yang diajukan oleh Moh. Ridwan dan PT Bank Jateng.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Moh. Ridwan menyatakan ia tidak pernah membeli mobil dari Nofa Motor, melainkan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan demi mendapatkan pembiayaan dari PT Oto.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Muhammad Fauzi menyatakan Ridwan meminjam BPKB milik Suparno untuk digadaikan dengan kesadaran bahwa mobil bukan milik Nofa Motor.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Suparno menyatakan ia membeli mobil secara tunai di Nasmoco Pati bersama Ridwan, tidak pernah menjual mobil kepada siapapun, dan tidak memberikan kuasa kepada Ridwan untuk melakukan perbuatan hukum kepada PT Nofa Motor atau PT Oto.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa dalam proses pengajuan perjanjian pembiayaan terdapat manipulasi di mana mobil seolah-olah milik Nofa Motor yang dibeli Ridwan, padahal mobil tersebut milik Suparno yang dibeli tunai di Dealer Nasmoco Pati.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan mobil tersebut merupakan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut bukan dibeli dari hasil tindak pidana.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pengembalian barang bukti kepada PT Bank Jateng sebagai korban adalah tepat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan PT Oto Multiartha sebagai pelawan yang tidak baik.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh petitum PT Oto Multiartha.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 10-201-19-00866 tanggal 12 Agustus 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00662281.AH.05.01 Tahun 2019 adalah BATAL DEMI HUKUM atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan PT Oto Multiartha adalah Penerima Fidusia yang beriktikad Buruk terhadap Unit Mobil, BPKB, dan kunci smart key.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Oto Multiartha dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa mobil Toyota Innova yang saya pinjamkan BPKB-nya untuk gadai ke PT Oto Multiartha harus dikembalikan ke Bank Jateng, padahal saya tidak pernah menjualnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 117075, + "candidates": [ + "Pasal 574 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 574 KUHPerdata", + "text": "Pasal 574: Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 574 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pemilik kebendaan untuk menuntut pengembalian barang yang dikuasai orang lain. Dalam pertanyaan, pemohon (pemilik BPKB) menanyakan alasan mobil dikembalikan ke Bank Jateng (pihak lain yang menguasai/menuntut berdasarkan putusan pidana). Pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang digunakan oleh Pelawan (PT Oto Multiartha) dalam dalilnya (halaman 107) untuk memperbolehkan pemilik menuntut pengembalian benda, sehingga relevan untuk menilai hak kepemilikan vs penguasaan dalam sengketa ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam perkara, syarat sahnya Perjanjian Pembiayaan/Fidusia antara Pelawan dan debitur menjadi isu utama. Terlawan mendalilkan perjanjian batal karena tidak terpenuhi syaratnya (itikad baik/kausa halal) akibat rekayasa. Putusan hakim menilai sah/tidaknya perjanjian ini berdasarkan analisis terhadap pasal ini untuk menentukan apakah Pelawan berhak atas jaminan fidusia atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum perjanjian dengan sebab yang palsu atau terlarang. Terlawan dalam gugatan rekonvensi secara eksplisit mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan adalah batal demi hukum karena dibuat dengan sebab yang palsu (rekayasa jual beli mobil) sehingga melanggar Pasal 1335. Ini adalah inti dari pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Pelawan menggunakan pasal ini untuk berdalil bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati harus ditaati dan mengikat, sehingga hak fidusia mereka sah. Putusan hakim mempertimbangkan dalil ini dalam konteks apakah perjanjian tersebut mengikat atau batal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat putusan hakim (res judicata) dan syarat ne bis in idem. Terlawan mengajukan eksepsi ne bis in idem berdasarkan pasal ini, berargumen bahwa perkara sudah putus sebelumnya. Majelis Hakim memeriksa dan menolak eksepsi ini dengan menganalisis apakah putusan sebelumnya sudah memeriksa pokok perkara atau hanya cacat formil, sehingga pasal ini menjadi dasar pertimbangan hukum substantif dalam menolak eksepsi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian pengakuan di hadapan hakim. Turut Terlawan (Bank Jateng) menggunakan pasal ini untuk memperkuat dalil bahwa pengakuan Terdakwa Moh. Ridwan dalam persidangan pidana (bahwa uang hasil kejahatan digunakan untuk beli mobil) merupakan bukti sempurna. Hal ini menjadi dasar hakim menerima fakta bahwa mobil tersebut adalah hasil kejahatan dan harus dikembalikan kepada korban." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 574 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 138888, + "completion_tokens": 5480 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd17d379303077dd9e7ccab7daa6388fa2a4264c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_78_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.396, + "query": 4.896, + "relevance": 63.411, + "total": 164.763 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41213, + "marked_chars": 41366 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan bahwa para Tergugat telah di panggil secara patut akan\ntetapi tidak hadir.\n2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek.\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 5950-01-020574-10-0\ntanggal 20 November 2019. \n4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);\n Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2023/PN. Pti.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh\nBudi Aryono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal\nitu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H.,\nPanit" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41366, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana 1 menggugat Sofi’i dan Susana sebagai suami istri yang bertanggung renteng atas kredit yang diberikan. Gugatan ini menuntut pembayaran tunggakan pokok dan bunga serta pelaksanaan penjualan agunan tanah melalui lelang karena dugaan wanprestasi. Permohonan gugatan dikabulkan sebagian oleh hakim dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, namun menolak tuntutan wanprestasi dan pembayaran segera karena jangka waktu kredit belum berakhir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 5950-01-020574-10-0 tanggal 20 November 2019 untuk menerima fasilitas kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanah SHM No. 354 atas nama Sofi’i sebagai agunan jaminan pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat terkait menunggaknya hutang.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Jangka waktu pelunasan kredit dalam Surat Pengakuan Hutang baru berakhir pada tanggal 10 November 2023.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana 1 menggugat Sofi’i dan Susana atas dasar Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 November 2019 yang berisi kredit dengan jangka waktu 48 bulan dan agunan berupa tanah SHM No. 354. Penggugat mendalilkan wanprestasi akibat ketidakpatuhan pembayaran angsuran dan menuntut pelunasan tunggakan sebesar Rp 371.583.619 serta penjualan agunan melalui lelang. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta Para Tergugat memang tidak membayar angsuran tepat waktu. Namun, hakim menolak tuntutan wanprestasi dan pembayaran segera karena jangka waktu pelunasan kredit belum berakhir pada saat gugatan diajukan. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, namun menolak tuntutan pembayaran seketika dan penjualan agunan, serta menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Juwana 1 menggugat Sofi’i dan Susana atas dasar Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 November 2019 yang berisi kredit dengan jangka waktu 48 bulan dan agunan berupa tanah SHM No. 354. Penggugat mendalilkan wanprestasi akibat ketidakpatuhan pembayaran angsuran dan menuntut pelunasan tunggakan sebesar Rp 371.583.619 serta penjualan agunan melalui lelang. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta Para Tergugat memang tidak membayar angsuran tepat waktu. Namun, hakim menolak tuntutan wanprestasi dan pembayaran segera karena jangka waktu pelunasan kredit belum berakhir pada saat gugatan diajukan. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, namun menolak tuntutan pembayaran seketika dan penjualan agunan, serta menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 5950-01-020574-10-0 tanggal 20 November 2019 untuk menerima fasilitas kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanah SHM No. 354 atas nama Sofi’i sebagai agunan jaminan pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat terkait menunggaknya hutang.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak untuk menagih seluruh hutang secara seketika tanpa peringatan berdasarkan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Jangka waktu pelunasan kredit dalam Surat Pengakuan Hutang baru berakhir pada tanggal 10 November 2023.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran kredit bank sesuai jadwal, tapi bank masih menagih hutang saya secara penuh padahal masa kredit belum berakhir, apakah ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21330, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (usia di bawah 21 tahun) dan kecakapan hukum subjektif. Pertanyaan awam berkaitan dengan wanprestasi pembayaran kredit dan hak penagihan bank, bukan mengenai status kecakapan hukum para pihak. Fakta dalam putusan juga tidak menyoroti isu kecakapan sebagai sengketa utama, melainkan sah tidaknya perjanjian dan adanya wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas bunga keterlambatan pembayaran (wanprestasi) dalam perikatan uang. Meskipun pertanyaan menyentuh masalah tagihan, putusan secara eksplisit menyatakan bahwa Tergugat *belum* bisa dinyatakan wanprestasi karena masa kredit belum berakhir. Oleh karena itu, akibat hukum dari wanprestasi (termasuk bunga keterlambatan sesuai Pasal 1250) tidak menjadi dasar pertimbangan hakim untuk membebani Tergugat dalam konteks sengketa ini. Pasal ini tidak menjadi kerangka hukum yang diuji untuk menjawab apakah penagihan penuh itu benar, karena premis wanprestasi ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah perjanjian. Dalam putusan, Hakim menggunakan Pasal 1320 untuk memvalidasi Surat Pengakuan Hutang sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Pemahaman bahwa perjanjian tersebut sah adalah prasyarat mutlak sebelum membahas apakah terjadi wanprestasi atau hak penagihan. Tanpa validasi perjanjian berdasarkan Pasal 1320, pertanyaan tentang hak tagih bank tidak dapat dijawab secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap membuat persetujuan. Sama seperti Pasal 330, ini adalah syarat subjektif kecakapan. Pertanyaan awam tidak menyangkut apakah para pihak cakap hukum atau tidak, melainkan mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran dan hak penagihan. Tidak ada dalil atau isu hukum dalam pertanyaan maupun putusan yang menguji kecakapan para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1454 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (batas waktu 5 tahun) untuk menuntut pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (paksaan, penipuan, dll). Pertanyaan awam tidak menuntut pembatalan perjanjian, melainkan menanyakan kebenaran penagihan hutang. Tidak ada unsur cacat kehendak yang didalilkan atau diperiksa dalam konteks pertanyaan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20172, + "completion_tokens": 1484 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58c3f332c255ccc92e8ed2f9f390a0afe621fbbd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,201 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.639, + "query": 2.204, + "relevance": 78.339, + "total": 180.218 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52741, + "marked_chars": 52903 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\nPutusan no 79/Pdt.Gs/2023/PN Pti \nHalaman 17 dari 19\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003M7F5/5950/03/20 tanggal 24\nMaret 2020;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor:\nPK2003M7F5/5950/03/20 tanggal 24 Maret 2020;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 158.812.657,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan\nketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nTergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah\nberikut bangunan yang terletak di Desa Kudukeras, Kecamatan Ju" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52903, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suharti dan Murdiono atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp 130.000.000 yang telah jatuh tempo dan tidak dilunasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang, menyatakan adanya wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 158.812.657 dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran hutang dan penjualan agunan, namun menolak permohonan sita jaminan karena tidak diajukan secara formal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Maret 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mengatur kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 655 atas nama Murdiono sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sejak bulan Oktober 2020 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat mengenai keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya pinjaman yang macet namun tidak membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat dihitung sebesar Rp 158.812.657 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suharti dan Murdiono sebagai suami istri yang menerima kredit Kupedes sebesar Rp 130.000.000 pada Maret 2020 dengan agunan berupa sertifikat SHM No. 655. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Oktober 2020 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan. Para Tergugat mengakui adanya hutang macet di persidangan namun tidak membantah bukti-bukti gugatan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 158.812.657 dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan, namun menolak permohonan sita jaminan karena tidak diajukan secara formal." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suharti dan Murdiono sebagai suami istri yang menerima kredit Kupedes sebesar Rp 130.000.000 pada Maret 2020 dengan agunan berupa sertifikat SHM No. 655. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Oktober 2020 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan. Para Tergugat mengakui adanya hutang macet di persidangan namun tidak membantah bukti-bukti gugatan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 158.812.657 dan penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan, namun menolak permohonan sita jaminan karena tidak diajukan secara formal.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Maret 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang mengatur kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 655 atas nama Murdiono sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sejak bulan Oktober 2020 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat mengenai keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya pinjaman yang macet namun tidak membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat dihitung sebesar Rp 158.812.657 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi kenapa saya masih harus bayar sisa hutang dan rumah saya dilelang padahal saya sudah bayar beberapa kali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24563, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban membayar utang, pasal ini menjadi dasar hukum bahwa perjanjian kredit menciptakan kewajiban bagi debitur untuk 'memberikan sesuatu' (membayar uang). Putusan mengutip pasal ini sebagai landasan awal untuk menentukan apakah terjadi wanprestasi atas kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur, baik karena surat peringatan maupun lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Pertanyaan awam menanyakan alasan kewajiban tetap ada meskipun sudah bayar beberapa kali; pasal ini relevan karena menjelaskan mekanisme hukum di mana debitur dianggap lalai jika tidak membayar sesuai jadwal (tanggal 24 setiap bulan) yang telah disepakati, sehingga memicu konsekuensi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga setelah dinyatakan lalai. Ini sangat relevan dengan pertanyaan mengapa sisa hutang (pokok + bunga) harus dibayar. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memerintahkan pembayaran sisa utang dan bunga karena debitur tetap lalai setelah peringatan, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam menyiratkan keraguan atau kebingungan tentang kekuatan surat utang yang sudah ditandatangani. Pasal ini relevan karena putusan menggunakannya untuk menegaskan bahwa surat pengakuan hutang tersebut sah dan mengikat karena memenuhi syarat (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal), sehingga debitur tidak bisa sembarangan menolak kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperbolehkan perjanjian bunga atas pinjaman. Relevan dengan pertanyaan karena putusan membahas perhitungan sisa hutang yang mencakup bunga. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa perjanjian bunga sebesar 0,92% per bulan yang disepakati dalam surat utang adalah sah, sehingga bunga tersebut sah untuk ditagih bersama pokok utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mensyaratkan bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis. Relevan karena putusan menggunakan pasal ini untuk memvalidasi besaran bunga yang ditagih. Hakim merujuk pada pasal ini untuk memastikan bahwa bunga 0,92% tersebut tertulis dalam bukti P-1 (Surat Pengakuan Hutang), sehingga pembayarannya sah dan menjadi bagian dari sisa hutang yang harus dilunasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24128, + "completion_tokens": 1590 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e3526518c4d029082874a69ed7b0c5a29c777b1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,121 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_79_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.456, + "query": 4.508, + "relevance": 0.0, + "total": 96.986 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36732, + "marked_chars": 36849 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99492180/8071/01/23\ntanggal 20 Januari 2023 ;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 99492180/8071/01/23 tanggal 20 Januari\n2023 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan\nTergugat II sebesar Rp. 127.940.426,- secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak\nmembayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan\nyang terletak di Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati,\ndengan bukti kepemilikan SHM No. 00806/Desa Kuwawur, Kecamatan\nSukolilo, Kabupaten Pati atas nama Slamet, dengan luas 970 m2\nberdasarkan Surat Ukur No.00806/Kuwawur/2020 tanggal 23-04-2020,\nmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara\ndan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan\nTergugat II;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupia\nh);\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh\nNUNY DEFIARY, S.H.,sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidang\nHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36849, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Rukanti dan Slamet atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp127.940.426,-, serta penjualan agunan melalui lelang untuk pelunasan hutang. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang, namun menolak pelaksanaan sita jaminan atas agunan karena dinilai belum mendesak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99492180/8071/01/23 tanggal 20 Januari 2023 untuk menerima kredit Kupedes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp115.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat SHM No. 00806/Desa Kuwawur atas nama Slamet sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok dan bunga pinjaman paling lambat tanggal 20 Oktober 2023 sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II antara tanggal 6 Februari 2024 hingga 16 April 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 26 Mei 2024 sebesar Rp127.940.426,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pelaksanaan sita jaminan atas agunan Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Rukanti dan Slamet yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 20 Januari 2023 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp115.000.000,- dengan jatuh tempo 9 bulan dan menyerahkan sertifikat SHM atas nama Slamet sebagai agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang pada tanggal 20 Oktober 2023, meskipun telah diberikan tiga surat peringatan. Gugatan ini meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp127.940.426,-, serta memerintahkan penjualan agunan melalui lelang jika hutang tidak dibayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang. Namun, permohonan sita jaminan atas agunan ditolak karena hakim menilai hal tersebut belum mendesak untuk dilaksanakan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil menggugat Rukanti dan Slamet yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 20 Januari 2023 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp115.000.000,- dengan jatuh tempo 9 bulan dan menyerahkan sertifikat SHM atas nama Slamet sebagai agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang pada tanggal 20 Oktober 2023, meskipun telah diberikan tiga surat peringatan. Gugatan ini meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp127.940.426,-, serta memerintahkan penjualan agunan melalui lelang jika hutang tidak dibayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan Para Tergugat wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang. Namun, permohonan sita jaminan atas agunan ditolak karena hakim menilai hal tersebut belum mendesak untuk dilaksanakan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 99492180/8071/01/23 tanggal 20 Januari 2023 untuk menerima kredit Kupedes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp115.000.000,- kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sertifikat SHM No. 00806/Desa Kuwawur atas nama Slamet sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pokok dan bunga pinjaman paling lambat tanggal 20 Oktober 2023 sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II antara tanggal 6 Februari 2024 hingga 16 April 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 26 Mei 2024 sebesar Rp127.940.426,- yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pelaksanaan sita jaminan atas agunan Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi sampai sekarang belum lunasi sisa hutang ke bank, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7918, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12815, + "completion_tokens": 948 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_7_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_7_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..085426ee218680644e9d89f52788142e6850d819 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_7_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_7_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.459, + "query": 6.039, + "relevance": 17.802, + "total": 126.324 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39964, + "marked_chars": 40090 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\ntidak hadir di persidangan;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian\nPembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease\nAgreement) Nomor : 222.2200287 tertanggal 4 Juli 2022;\n4.\nMenyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi;\n5.\nMenyatakan \nPenggugat mempunyai hak untuk melakukan\npenjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri\nberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa1 (satu) mobil\nHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nMerk/Tipe/Jenis HINO / DUTRO 136HD 6,4 / COMMERCIAL, Warna / Tahun\nPembuatan: HIJAU / 2022, Nomor Rangka: MJECCB2F9N5002393,\nNomor Mesin / Seri: NO4CWYJ12124, BPKB atas nama Lely Hudoyo;\n6.\nMenyatakan sah demi hukum hasil penjualan atas obje" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40090, + "frame": "PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG KUDUS menggugat LELY HUDOYO atas wanprestasi dalam perjanjian sewa pembiayaan (finance lease) untuk unit truk Hino Dutro karena tidak melunasi angsuran. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian dan jaminan fidusia, pernyataan wanprestasi, hak penjualan jaminan, serta pembayaran ganti rugi berupa saldo pokok, bunga, dan denda.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan dan menerima satu unit truk Hino Dutro dari Penggugat dengan nilai pembiayaan Rp353.893.721,00.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan Nomor 222.2200287 tertanggal 4 Juli 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 625 tertanggal 15 Juli 2022 dan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia tertanggal 4 Juli 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00450671.AH.05.01 Tahun 2022 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-9 dengan jatuh tempo 7 Maret 2023 hingga gugatan diajukan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Somasi kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan sejumlah pembayaran angsuran sebesar Rp92.012.800,00.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan saldo pokok hutang pertanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp386.000.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan biaya bunga dan denda sebesar Rp85.788.800,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan bahwa Tergugat wajib mengganti objek jaminan jika rusak dengan harta benda setara nilainya.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara wanprestasi antara PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG KUDUS sebagai Penggugat dan LELY HUDOYO sebagai Tergugat. Sengketa bermula dari perjanjian sewa pembiayaan untuk unit truk Hino Dutro yang disertai jaminan fidusia, di mana Tergugat terbukti tidak melunasi angsuran sejak Maret 2023 meskipun telah diberikan berbagai surat peringatan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan guna melunasi hutang. Gugatan terkait sita jaminan dan penggantian benda setara nilai ditolak karena tidak relevan dan tidak ada sita jaminan yang dilakukan. Pengadilan menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp471.788.800,00 yang terdiri dari saldo pokok, bunga, dan denda, serta membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara wanprestasi antara PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG KUDUS sebagai Penggugat dan LELY HUDOYO sebagai Tergugat. Sengketa bermula dari perjanjian sewa pembiayaan untuk unit truk Hino Dutro yang disertai jaminan fidusia, di mana Tergugat terbukti tidak melunasi angsuran sejak Maret 2023 meskipun telah diberikan berbagai surat peringatan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan sah perjanjian pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan guna melunasi hutang. Gugatan terkait sita jaminan dan penggantian benda setara nilai ditolak karena tidak relevan dan tidak ada sita jaminan yang dilakukan. Pengadilan menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp471.788.800,00 yang terdiri dari saldo pokok, bunga, dan denda, serta membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan dan menerima satu unit truk Hino Dutro dari Penggugat dengan nilai pembiayaan Rp353.893.721,00.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan Nomor 222.2200287 tertanggal 4 Juli 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 625 tertanggal 15 Juli 2022 dan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia tertanggal 4 Juli 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00450671.AH.05.01 Tahun 2022 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-9 dengan jatuh tempo 7 Maret 2023 hingga gugatan diajukan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Somasi kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan sejumlah pembayaran angsuran sebesar Rp92.012.800,00.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan saldo pokok hutang pertanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp386.000.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan biaya bunga dan denda sebesar Rp85.788.800,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan bahwa Tergugat wajib mengganti objek jaminan jika rusak dengan harta benda setara nilainya.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar beberapa kali tapi berhenti bayar angsuran truk sewa, apakah saya harus bayar hutang sisa dan denda?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19018, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini secara substantif menjawab pertanyaan awam mengenai kewajiban membayar sisa hutang dan denda setelah berhenti membayar angsuran." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19270, + "completion_tokens": 1161 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9081d5858cfec2f73e9b25ea511755adeee991fa --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.902, + "query": 5.033, + "relevance": 57.813, + "total": 184.838 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52474, + "marked_chars": 52636 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara\n \nPihak\n \nSurat\n \nPengakuan\n \nHutang\n \nNomor\n \n:\nPK1902BNRW/5946/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta\nAddendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5946-01-043932-10-0\ntanggal 12-04-2018; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor : PK1902BNRW/5946/02/2019 tanggal 11 Februari\n2019 beserta Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor 5946-01-\n043932-10-0 tanggal 12-04-2018 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para\nTergugat sebesar Rp. 88.510.837,00 (delapan puluh delapan juta lima\nratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) secara\nseketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para\nHalaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52636, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sukolilo menggugat Rusmi dan Rodo atas wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro yang telah direstrukturisasi, dengan tuntutan pelunasan sisa hutang dan eksekusi agunan tanah. Gugatan ini diajukan karena Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai jadwal setelah menerima fasilitas kredit dan menyerahkan sertifikat hak milik sebagai jaminan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran hutang dan pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit mikro sebesar Rp100.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Februari 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan restrukturisasi kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp83.000.000 dan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Addendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Desember 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.254.800 setiap bulan sesuai hasil restrukturisasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1240 atas nama Rusmi sebagai jaminan pelunasan pinjaman.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sejak jatuh tempo.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp88.510.837 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp79.120.948 dan tunggakan bunga Rp9.389.889.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak mengabulkan petitum untuk menyatakan sah sita jaminan karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Agunan berupa tanah dan bangunan belum dibebani Hak Tanggungan sehingga proses eksekusi harus mengikuti ketentuan hukum acara perdata.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sukolilo menggugat Rusmi dan Rodo yang merupakan suami istri atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Para Tergugat telah menerima kredit awal sebesar Rp100.000.000 pada Februari 2019, yang kemudian direstrukturisasi pada Desember 2019 menjadi pinjaman pokok Rp83.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan dan angsuran bulanan Rp2.254.800. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1240 atas nama Rusmi serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran, yang telah dibuktikan melalui tiga surat peringatan dari Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi dan wajib melunasi sisa hutang sebesar Rp88.510.837 secara seketika dan sekaligus. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita selama persidangan, namun gugatan untuk memerintahkan pelelangan agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan dikabulkan karena agunan tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga eksekusi mengikuti prosedur hukum acara perdata biasa. Gugatan dikabulkan sebagian dengan Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sukolilo menggugat Rusmi dan Rodo yang merupakan suami istri atas dasar wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro. Para Tergugat telah menerima kredit awal sebesar Rp100.000.000 pada Februari 2019, yang kemudian direstrukturisasi pada Desember 2019 menjadi pinjaman pokok Rp83.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan dan angsuran bulanan Rp2.254.800. Sebagai jaminan, Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1240 atas nama Rusmi serta menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran, yang telah dibuktikan melalui tiga surat peringatan dari Penggugat. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi dan wajib melunasi sisa hutang sebesar Rp88.510.837 secara seketika dan sekaligus. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita selama persidangan, namun gugatan untuk memerintahkan pelelangan agunan melalui KPKNL Pati jika pembayaran tidak dilakukan dikabulkan karena agunan tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga eksekusi mengikuti prosedur hukum acara perdata biasa. Gugatan dikabulkan sebagian dengan Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima fasilitas kredit mikro sebesar Rp100.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 Februari 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan restrukturisasi kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp83.000.000 dan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Addendum Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Desember 2019.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.254.800 setiap bulan sesuai hasil restrukturisasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1240 atas nama Rusmi sebagai jaminan pelunasan pinjaman.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Para Tergugat wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sejak jatuh tempo.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp88.510.837 yang terdiri dari tunggakan pokok Rp79.120.948 dan tunggakan bunga Rp9.389.889.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak mengabulkan petitum untuk menyatakan sah sita jaminan karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Agunan berupa tanah dan bangunan belum dibebani Hak Tanggungan sehingga proses eksekusi harus mengikuti ketentuan hukum acara perdata.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi telat, sekarang bank minta lunasi semua hutang sekaligus dan mau jual rumah saya sebagai jaminan, apa boleh begitu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21712, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan hutang. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan status jaminan yang diberikan Tergugat (tanah/bangunan) sebagai jaminan umum karena belum dibebani Hak Tanggungan, yang menentukan hak Penggugat untuk menuntut pelunasan dan pelaksanaan eksekusi atas harta tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk pokok dan bunga) setelah dinyatakan lalai. Pasal ini menjadi teori hukum utama yang dipakai hakim untuk menetapkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar cicilan, sehingga Penggugat berhak menuntut pelunasan sekaligus." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur batas kekuatan mengikat perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip untuk membatasi hak Penggugat dalam mengeksekusi jaminan; meskipun ada surat kuasa menjual, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh undang-undang (karena tidak ada Hak Tanggungan), sehingga prosesnya harus mengikuti hukum acara perdata biasa, bukan parate eksekusi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24337, + "completion_tokens": 1578 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..347f2ff3059194b1d1f51cd9113461bb8410dcfd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.424, + "query": 2.206, + "relevance": 63.309, + "total": 161.969 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49275, + "marked_chars": 49428 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 103235222/8174/06/23\ntanggal 05 Juni 2023; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor : 103235222/8174/06/23 tanggal 05 Juni 2023;\n4.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp262.976.960,00 (dua ratus enam pul\nuh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam pul\nuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila\nTergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah\nputusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nTergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu\ntanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa\nMangunrekso, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dengan bukti\nkepemilikan SHM \nNo. 01208/Desa \nMangunrekso, Kecamatan\nTambakromo, Kabupaten Pati atas nama Sri Parni, dengan luas 1.114 M2\nberdasarkan Surat Ukur No. 01015/Mangunrekso/2017 tanggal 23-10-\n2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan\nNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat\nI dan Tergugat II;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus duapuluh tujuh ribu\nrupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung un" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49428, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo II menggugat Sri Parni dan Ahmad Mahri atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga, serta pelaksanaan lelang agunan tanah jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini diterima dan diperiksa dalam prosedur gugatan sederhana.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103235222/8174/06/23 tanggal 05 Juni 2023 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp220.000.000,- dengan jangka waktu 9 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp220.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01208/Desa Mangunrekso atas nama Sri Parni sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp262.976.960,- yang terdiri dari pokok Rp220.000.000,- dan bunga Rp42.976.960,-, serta menolak pembebanan denda keterlambatan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo II menggugat Sri Parni dan Ahmad Mahri yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes. Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 5 Juni 2023 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp220.000.000,- dengan jangka waktu 9 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Sri Parni sebagai agunan. Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sehingga menunggak, dan Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp262.976.960,- yang terdiri dari pokok dan bunga, namun menolak pembebanan denda keterlambatan karena telah dikenakan bunga. Pengadilan juga memerintahkan agar harta milik Para Tergugat, khususnya agunan tanah, dapat dilelang melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo II menggugat Sri Parni dan Ahmad Mahri yang merupakan suami istri dan debitur kredit Kupedes. Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada 5 Juni 2023 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp220.000.000,- dengan jangka waktu 9 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah atas nama Sri Parni sebagai agunan. Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sehingga menunggak, dan Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp262.976.960,- yang terdiri dari pokok dan bunga, namun menolak pembebanan denda keterlambatan karena telah dikenakan bunga. Pengadilan juga memerintahkan agar harta milik Para Tergugat, khususnya agunan tanah, dapat dilelang melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak dilakukan sebelumnya, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 103235222/8174/06/23 tanggal 05 Juni 2023 untuk menerima kredit Kupedes sebesar pokok Rp220.000.000,- dengan jangka waktu 9 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima pencairan dana kredit sebesar Rp220.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01208/Desa Mangunrekso atas nama Sri Parni sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa mereka mempunyai hutang sebagaimana yang digugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp262.976.960,- yang terdiri dari pokok Rp220.000.000,- dan bunga Rp42.976.960,-, serta menolak pembebanan denda keterlambatan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga tapi bank minta bayar denda lagi, kan sudah ada perjanjian?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23065, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (hukum jaminan) terhadap seluruh harta debitur. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menentukan status jaminan sebagai jaminan umum (bukan Hak Tanggungan), pasal ini tidak mengatur substansi mengenai hak bank untuk membebankan 'denda' di samping 'bunga' atau pembatasan pembebanan ganda tersebut. Isu sengketa adalah tentang pembebanan biaya/denda, bukan tentang status jaminan harta." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertimbangan hukum, Hakim secara eksplisit menggunakan Pasal 1243 sebagai dasar untuk menilai apakah pembebanan denda tambahan diperbolehkan setelah bunga dikenakan. Hakim berargumen bahwa karena sudah ada bunga (yang merupakan bagian dari ganti rugi/perikatan), pembebanan denda tidak diperkenankan. Ini adalah inti substantif dari pertanyaan awam mengenai validitas pembebanan denda di tengah perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip konsensualisme dan batas perjanjian (keadilan, kebiasaan, undang-undang). Meskipun putusan menyebutkan bahwa perjanjian dibatasi oleh undang-undang, pasal ini tidak secara spesifik menjawab sengketa mengenai pembebanan denda vs bunga. Jawaban substantif untuk sengketa 'kenapa denda tidak boleh' justru ditemukan pada interpretasi Pasal 1243 oleh Hakim, bukan pada Pasal 1339 secara langsung." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23131, + "completion_tokens": 1407 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e1cf4d0ef9ab769557906ebb76c62c8b731f8be --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.456, + "query": 3.042, + "relevance": 54.299, + "total": 148.854 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48645, + "marked_chars": 48780 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : P88486636/5942/12/21\ntertanggal 07 Desember 2021;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-\nsyarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia\n(Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat ;\n4.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan tertanggal 07 Desember 2021 yang telah\nditandatangani Para Tergugat ;\n5.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor : P88486636/5942/12/21 tertanggal 07\nDesember 2021 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian\nPinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa\nsyarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n63.651.786,- (Enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh\nratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat\ntidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap\nkepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat yang diagunkan\nHalaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48780, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati menggugat Sandi Trio Wijaya dan Siti Indayani (sebagai suami istri) serta Sayogo atas wanprestasi dalam perjanjian kredit. Sengketa inti adalah ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran kredit yang telah disepakati, sehingga Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, dan penghukuman pembayaran sisa hutang beserta eksekusi agunan. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 88486636/5942/12/21 tanggal 07 Desember 2021 yang mengakui hutang pokok sebesar Rp60.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Desa Slungkep atas nama Haji Sayogo sebagai agunan jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan Februari tahun 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 07 Juni 2022, 10 Juli 2022, dan 01 September 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat dinyatakan macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit untuk posisi tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp63.651.786,- yang terdiri dari kewajiban pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati mengajukan gugatan sederhana terhadap Sandi Trio Wijaya, Siti Indayani, dan Sayogo terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman sebesar Rp60.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sayogo sebagai agunan. Penggugat dalil bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Februari 2022 meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat waktu dan tepat jumlah. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp63.651.786,- yang dapat dieksekusi melalui lelang agunan apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati mengajukan gugatan sederhana terhadap Sandi Trio Wijaya, Siti Indayani, dan Sayogo terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk pinjaman sebesar Rp60.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sayogo sebagai agunan. Penggugat dalil bahwa Para Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Februari 2022 meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat waktu dan tepat jumlah. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah dan mengikatnya Surat Pengakuan Hutang, Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman, dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp63.651.786,- yang dapat dieksekusi melalui lelang agunan apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 88486636/5942/12/21 tanggal 07 Desember 2021 yang mengakui hutang pokok sebesar Rp60.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Desa Slungkep atas nama Haji Sayogo sebagai agunan jaminan pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulan sejak bulan Februari tahun 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat pada tanggal 07 Juni 2022, 10 Juli 2022, dan 01 September 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat dinyatakan macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit untuk posisi tanggal 13 Oktober 2022 sebesar Rp63.651.786,- yang terdiri dari kewajiban pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban maupun bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, tapi kenapa saya harus bayar sisa hutang yang jumlahnya lebih besar dari pinjaman awal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19782, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Meskipun putusan menyebutkan adanya agunan, pertanyaan awam berfokus pada alasan mengapa jumlah hutang yang harus dibayar menjadi lebih besar dari pinjaman awal (akumulasi bunga/denda), bukan pada status jaminan atas harta debitur. Pasal 1131 tidak menjelaskan mekanisme perhitungan bunga atau akibat hukum wanprestasi yang menyebabkan bertambahnya utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam putusan untuk menjelaskan komponen ganti rugi akibat wanprestasi, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Pertanyaan awam menanyakan mengapa sisa hutang lebih besar dari pinjaman awal; jawaban substantifnya terletak pada kewajiban debitur membayar bunga dan akibat hukum dari ketidakpatuhan (wanprestasi) yang diatur dalam pasal ini, sebagaimana ditegaskan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa perjanjian mengikat tidak hanya hal yang tegas tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip secara singkat untuk menegaskan bahwa perjanjian dibatasi oleh undang-undang, bukan sebagai dasar perhitungan bertambahnya jumlah hutang atau bunga. Isi pasal ini tidak secara langsung menjawab mekanisme bertambahnya utang akibat bunga atau denda wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22317, + "completion_tokens": 1336 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a7071e420f07766e6b7156644295080e8f3207af --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,250 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_80_Pdt.G_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 105, + "timings": { + "parse": 0.164, + "classify": 0.0, + "condense": 670.646, + "read": 52.599, + "query": 1.215, + "relevance": 16.383, + "total": 741.006 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 273312, + "marked_chars": 274254 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Provisi\n\nMenolak permohonan Provisi Penggugat;\nDalam eksepsi:\n\nMengabulkan eksepsi Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;\nDalam pokok perkara:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp730.500,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2026, oleh kami,\nAmir El Hafidh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., M.H., dan\nDicky Syarifuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari\nJumat tanggal 9 Januari 2026, dengan dihadiri oleh Endang Pardianti, S.H.,\nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem\ninformasi pengadilan pada hari itu juga\n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n ttd\nttd\nMuhammad Taofik, S.H., M.H\n Amir El Hafidh, S.H\n ttd\nDicky Syarifuddin,S.H., M.H Panitera Pengganti,\nttd\n Endang Pardianti, S.H \nHal 104 dari 105 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepa" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134996, + "summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Pti diajukan oleh YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat Kabupaten Grobogan sebagai PENGGUGAT, melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati sebagai TERGUGAT I, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati sebagai TERGUGAT II, KPKNL Semarang sebagai TERGUGAT III, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah sebagai TERGUGAT IV, dan Notaris-PPAT Numan Al Farisi sebagai TERGUGAT V. [HAL 7-18] Penggugat dalil memiliki legal standing sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e), dengan menunjukkan Tanda Daftar LPKSM Nomor 751/657, pengesahan badan hukum, dan anggaran dasar yang memuat tujuan perlindungan konsumen. Penggugat berargumen bahwa hubungan hukumnya dengan para Tergugat timbul dari kewenangan undang-undang untuk melindungi konsumen, bukan sebagai kuasa perorangan, sehingga sah mengajukan gugatan organisasi. [HAL 19-20] Pokok sengketa bermula dari pengaduan konsumen bernama SURATNO yang mengajukan kredit rekening koran kepada Tergugat I sebesar Rp 689.000.000 dengan agunan tiga sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280, No. 00143, dan No. 496 di Desa Suwaduk, Pati, yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Penggugat dalil bahwa Debitur mengalami kesulitan pembayaran akibat dampak penutupan Pasar Tanah Abang, namun Tergugat I tidak memberikan informasi tentang restrukturisasi atau reschedule, melainkan hanya mengirimkan surat peringatan dari Kejaksaan Negeri Pati yang mengancam tindakan hukum perdata dan pidana, serta Debitur hanya menerima fotokopi dokumen perjanjian yang menyebabkan ketidakpahaman akan hak dan kewajibannya. [HAL 21-26] Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I karena ketiadaan keterbukaan informasi, tidak memberikan salinan dokumen lengkap (Perjanjian Kredit, APHT, SHT), serta melanggar kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sesuai UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK No. 1/Pojk.07/2013 mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, jujur, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. [HAL 27-29] Penggugat juga mendalilkan Tergugat I lalai melakukan investigasi dan solusi keringanan sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Restrukturisasi Kredit, serta melakukan eksekusi lelang secara sepihak tanpa putusan pengadilan atas dasar wanprestasi, yang dianggap perbuatan melawan hukum karena mengabaikan hak kekayaan Debitur. Selain itu, Penggugat mendalilkan TERGUGAT V (Notaris) melanggar UU Hak Tanggungan Pasal 13 dengan mendaftarkan APHT No. 268/2018 setelah melewati batas waktu 7 hari kerja, dan TERGUGAT II (BPN) melanggar hukum dengan tetap mengeluarkan SHT No. 01575/2019 tanggal 18/02/2019 meskipun pendaftaran terlambat. [HAL 30-32] Penggugat mendalilkan TERGUGAT III (KPKNL) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima permohonan lelang yang pengumumannya tidak memenuhi standar Persetujuan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 terkait tiras surat kabar dan posisi halaman pengumuman. Penggugat berargumen bahwa kelalaian para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 jo 1366 jo 1367 KUHPerdata yang melanggar amanat konstitusi dan UU HAM. [HAL 33-37] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian biaya gugatan sebesar Rp 20.000.000,- dan memohon putusan provisi berupa sita jaminan. Tuntutan utama Penggugat (Primair) adalah: (1) Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Memerintahkan Tergugat II membatalkan APHT; (3) Menyatakan batal SHT; (4) Menyatakan batal pelaksanaan lelang; dan (5) Perintah pembayaran kerugian. Mediasi antara para pihak tidak berhasil. [HAL 38-41] Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) karena tidak mewakili Debitur dengan kuasa khusus, dan hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen menurut yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010. Tergugat I juga berargumen bahwa LPKSM harus tunduk pada UU Advokat untuk beracara di pengadilan. [HAL 42-45] Tergugat I mengajukan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena Debitur lain, Sdri Dewi Wiji, tidak dilibatkan dalam perkara. Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena tidak mendasarkan dalil pada dasar hukum yang jelas dan unsur perbuatan melawan hukum, serta gugatan prematur karena Tergugat I belum pernah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III. [HAL 46-51] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menolak semua dalil Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa Debitur Suratno dan Dewi Wiji telah menandatangani Perjanjian Kredit dan Addendum dengan jelas, serta menyerahkan agunan yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Tergugat I menyatakan telah mengirimkan Surat Peringatan I pada 06 Oktober 2025. Posisi tunggakan Debitur per 25 November 2025 adalah Rp 747.697.767,- terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda, dan secondary accrued interest. Tergugat I menegaskan bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I BELUM MELAKSANAKAN haknya untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga dalil Penggugat mengenai pelaksanaan lelang yang melawan hukum adalah menyesatkan. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak relevan dengan fakta hukum di mana yang menderita kerugian adalah Tergugat I sebagai kreditur akibat tidak terbayarnya hutang oleh Debitur." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134961, + "summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Pti diajukan oleh YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat Kabupaten Grobogan sebagai PENGGUGAT, melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati sebagai TERGUGAT I, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati sebagai TERGUGAT II, KPKNL Semarang sebagai TERGUGAT III, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah sebagai TERGUGAT IV, dan Notaris-PPAT Numan Al Farisi sebagai TERGUGAT V. [HAL 7-18] Penggugat dalil memiliki legal standing sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e), dengan menunjukkan Tanda Daftar LPKSM Nomor 751/657, pengesahan badan hukum, dan anggaran dasar yang memuat tujuan perlindungan konsumen. Penggugat berargumen bahwa hubungan hukumnya dengan para Tergugat timbul dari kewenangan undang-undang untuk melindungi konsumen, bukan sebagai kuasa perorangan, sehingga sah mengajukan gugatan organisasi. [HAL 19-20] Pokok sengketa bermula dari pengaduan konsumen bernama SURATNO yang mengajukan kredit rekening koran kepada Tergugat I sebesar Rp 689.000.000 dengan agunan tiga sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280, No. 00143, dan No. 496 di Desa Suwaduk, Pati, yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Penggugat dalil bahwa Debitur mengalami kesulitan pembayaran akibat dampak penutupan Pasar Tanah Abang, namun Tergugat I tidak memberikan informasi tentang restrukturisasi atau reschedule, melainkan hanya mengirimkan surat peringatan dari Kejaksaan Negeri Pati yang mengancam tindakan hukum perdata dan pidana, serta Debitur hanya menerima fotokopi dokumen perjanjian yang menyebabkan ketidakpahaman akan hak dan kewajibannya. [HAL 21-26] Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I karena ketiadaan keterbukaan informasi, tidak memberikan salinan dokumen lengkap (Perjanjian Kredit, APHT, SHT), serta melanggar kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sesuai UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK No. 1/Pojk.07/2013 mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, jujur, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. [HAL 27-29] Penggugat juga mendalilkan Tergugat I lalai melakukan investigasi dan solusi keringanan sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Restrukturisasi Kredit, serta melakukan eksekusi lelang secara sepihak tanpa putusan pengadilan atas dasar wanprestasi, yang dianggap perbuatan melawan hukum karena mengabaikan hak kekayaan Debitur. Selain itu, Penggugat mendalilkan TERGUGAT V (Notaris) melanggar UU Hak Tanggungan Pasal 13 dengan mendaftarkan APHT No. 268/2018 setelah melewati batas waktu 7 hari kerja, dan TERGUGAT II (BPN) melanggar hukum dengan tetap mengeluarkan SHT No. 01575/2019 tanggal 18/02/2019 meskipun pendaftaran terlambat. [HAL 30-32] Penggugat mendalilkan TERGUGAT III (KPKNL) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima permohonan lelang yang pengumumannya tidak memenuhi standar Persetujuan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 terkait tiras surat kabar dan posisi halaman pengumuman. Penggugat berargumen bahwa kelalaian para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 jo 1366 jo 1367 KUHPerdata yang melanggar amanat konstitusi dan UU HAM. [HAL 33-37] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian biaya gugatan sebesar Rp 20.000.000,- dan memohon putusan provisi berupa sita jaminan. Tuntutan utama Penggugat (Primair) adalah: (1) Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Memerintahkan Tergugat II membatalkan APHT; (3) Menyatakan batal SHT; (4) Menyatakan batal pelaksanaan lelang; dan (5) Perintah pembayaran kerugian. Mediasi antara para pihak tidak berhasil. [HAL 38-41] Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) karena tidak mewakili Debitur dengan kuasa khusus, dan hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen menurut yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010. Tergugat I juga berargumen bahwa LPKSM harus tunduk pada UU Advokat untuk beracara di pengadilan. [HAL 42-45] Tergugat I mengajukan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena Debitur lain, Sdri Dewi Wiji, tidak dilibatkan dalam perkara. Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena tidak mendasarkan dalil pada dasar hukum yang jelas dan unsur perbuatan melawan hukum, serta gugatan prematur karena Tergugat I belum pernah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III. [HAL 46-51] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menolak semua dalil Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa Debitur Suratno dan Dewi Wiji telah menandatangani Perjanjian Kredit dan Addendum dengan jelas, serta menyerahkan agunan yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Tergugat I menyatakan telah mengirimkan Surat Peringatan I pada 06 Oktober 2025. Posisi tunggakan Debitur per 25 November 2025 adalah Rp 747.697.767,- terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda, dan secondary accrued interest. Tergugat I menegaskan bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I BELUM MELAKSANAKAN haknya untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga dalil Penggugat mengenai pelaksanaan lelang yang melawan hukum adalah menyesatkan. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak relevan dengan fakta hukum di mana yang menderita kerugian adalah Tergugat I sebagai kreditur akibat tidak terbayarnya hutang oleh Debitur. [HAL 51-52] Tergugat I berargumen bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, dan kesalahan) tidak terpenuhi dalam dalil Penggugat, sebaliknya Debitur yang tidak membayar hutanglah yang merugikan Tergugat I. Tergugat I memohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 53-73] Tergugat II tidak mengajukan jawaban. Tergugat III (KPKNL Semarang) menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi: (1) Penggugat tidak memiliki legal standing karena bukan advokat dan tidak mewakili kepentingan umum melainkan individu; (2) Gugatan prematur karena lelang belum dilaksanakan; (3) Gugatan kabur karena ketidaksesuaian posita dan petitum; (4) Kurang pihak karena Debitur Suratno tidak dilibatkan; (5) Error in persona karena Tergugat III bukan instansi penerbit SHT dan bukan pelaku usaha; (6) Salah upaya hukum karena seharusnya menggunakan Verzet. Tergugat III menegaskan belum pernah menerima permohonan lelang atas objek jaminan SHM No. 280, 00143, dan 496 atas nama Suratno, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. [HAL 74-94] Tergugat IV (OJK) menolak seluruh dalil dan mengajukan eksepsi: (1) Penggugat tidak memiliki legal standing karena gugatan hanya untuk kepentingan individu, bukan umum sesuai Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen; (2) Error in persona karena tidak ada hubungan hukum perdata antara OJK dengan para pihak; (3) Obscur libel karena petitum tidak tegas ditujukan kepada OJK. Tergugat IV menegaskan kewenangannya hanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan secara publik, tidak terlibat dalam operasional kredit atau perjanjian perdata antara Bank dan Debitur, serta tidak memiliki wewenang menarik APHT atau membatalkan lelang. [HAL 94-97] Para pihak telah mengajukan bukti surat. Penggugat tidak mengajukan saksi. Tergugat I, III, IV, dan V tidak mengajukan saksi. Para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Desember 2025. [HAL 97-98] Majelis Hakim menolak permohonan Putusan Provisi (sita jaminan) Penggugat karena tidak menjelaskan alasan mendesak dan benda yang akan disita. [HAL 98-103] Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999, LPKSM hanya memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha jika gugatan tersebut untuk kepentingan masyarakat (kepentingan umum), bukan untuk kepentingan seorang konsumen saja. Karena Penggugat menggugat hanya untuk kepentingan seorang konsumen yaitu Suratno berdasarkan pengaduan individu, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen. Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai ketiadaan legal standing Penggugat patut dikabulkan." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 7297, + "summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Pti diajukan oleh YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat Kabupaten Grobogan sebagai PENGGUGAT, melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati sebagai TERGUGAT I, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati sebagai TERGUGAT II, KPKNL Semarang sebagai TERGUGAT III, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah sebagai TERGUGAT IV, dan Notaris-PPAT Numan Al Farisi sebagai TERGUGAT V. [HAL 7-18] Penggugat dalil memiliki legal standing sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e), dengan menunjukkan Tanda Daftar LPKSM Nomor 751/657, pengesahan badan hukum, dan anggaran dasar yang memuat tujuan perlindungan konsumen. Penggugat berargumen bahwa hubungan hukumnya dengan para Tergugat timbul dari kewenangan undang-undang untuk melindungi konsumen, bukan sebagai kuasa perorangan, sehingga sah mengajukan gugatan organisasi. [HAL 19-20] Pokok sengketa bermula dari pengaduan konsumen bernama SURATNO yang mengajukan kredit rekening koran kepada Tergugat I sebesar Rp 689.000.000 dengan agunan tiga sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280, No. 00143, dan No. 496 di Desa Suwaduk, Pati, yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Penggugat dalil bahwa Debitur mengalami kesulitan pembayaran akibat dampak penutupan Pasar Tanah Abang, namun Tergugat I tidak memberikan informasi tentang restrukturisasi atau reschedule, melainkan hanya mengirimkan surat peringatan dari Kejaksaan Negeri Pati yang mengancam tindakan hukum perdata dan pidana, serta Debitur hanya menerima fotokopi dokumen perjanjian yang menyebabkan ketidakpahaman akan hak dan kewajibannya. [HAL 21-26] Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I karena ketiadaan keterbukaan informasi, tidak memberikan salinan dokumen lengkap (Perjanjian Kredit, APHT, SHT), serta melanggar kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sesuai UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK No. 1/Pojk.07/2013 mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, jujur, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. [HAL 27-29] Penggugat juga mendalilkan Tergugat I lalai melakukan investigasi dan solusi keringanan sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Restrukturisasi Kredit, serta melakukan eksekusi lelang secara sepihak tanpa putusan pengadilan atas dasar wanprestasi, yang dianggap perbuatan melawan hukum karena mengabaikan hak kekayaan Debitur. Selain itu, Penggugat mendalilkan TERGUGAT V (Notaris) melanggar UU Hak Tanggungan Pasal 13 dengan mendaftarkan APHT No. 268/2018 setelah melewati batas waktu 7 hari kerja, dan TERGUGAT II (BPN) melanggar hukum dengan tetap mengeluarkan SHT No. 01575/2019 tanggal 18/02/2019 meskipun pendaftaran terlambat. [HAL 30-32] Penggugat mendalilkan TERGUGAT III (KPKNL) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima permohonan lelang yang pengumumannya tidak memenuhi standar Persetujuan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 terkait tiras surat kabar dan posisi halaman pengumuman. Penggugat berargumen bahwa kelalaian para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 jo 1366 jo 1367 KUHPerdata yang melanggar amanat konstitusi dan UU HAM. [HAL 33-37] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian biaya gugatan sebesar Rp 20.000.000,- dan memohon putusan provisi berupa sita jaminan. Tuntutan utama Penggugat (Primair) adalah: (1) Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Memerintahkan Tergugat II membatalkan APHT; (3) Menyatakan batal SHT; (4) Menyatakan batal pelaksanaan lelang; dan (5) Perintah pembayaran kerugian. Mediasi antara para pihak tidak berhasil. [HAL 38-41] Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) karena tidak mewakili Debitur dengan kuasa khusus, dan hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen menurut yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010. Tergugat I juga berargumen bahwa LPKSM harus tunduk pada UU Advokat untuk beracara di pengadilan. [HAL 42-45] Tergugat I mengajukan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena Debitur lain, Sdri Dewi Wiji, tidak dilibatkan dalam perkara. Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena tidak mendasarkan dalil pada dasar hukum yang jelas dan unsur perbuatan melawan hukum, serta gugatan prematur karena Tergugat I belum pernah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III. [HAL 46-51] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menolak semua dalil Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa Debitur Suratno dan Dewi Wiji telah menandatangani Perjanjian Kredit dan Addendum dengan jelas, serta menyerahkan agunan yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Tergugat I menyatakan telah mengirimkan Surat Peringatan I pada 06 Oktober 2025. Posisi tunggakan Debitur per 25 November 2025 adalah Rp 747.697.767,- terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda, dan secondary accrued interest. Tergugat I menegaskan bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I BELUM MELAKSANAKAN haknya untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga dalil Penggugat mengenai pelaksanaan lelang yang melawan hukum adalah menyesatkan. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak relevan dengan fakta hukum di mana yang menderita kerugian adalah Tergugat I sebagai kreditur akibat tidak terbayarnya hutang oleh Debitur. [HAL 51-52] Tergugat I berargumen bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, dan kesalahan) tidak terpenuhi dalam dalil Penggugat, sebaliknya Debitur yang tidak membayar hutanglah yang merugikan Tergugat I. Tergugat I memohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 53-73] Tergugat II tidak mengajukan jawaban. Tergugat III (KPKNL Semarang) menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi: (1) Penggugat tidak memiliki legal standing karena bukan advokat dan tidak mewakili kepentingan umum melainkan individu; (2) Gugatan prematur karena lelang belum dilaksanakan; (3) Gugatan kabur karena ketidaksesuaian posita dan petitum; (4) Kurang pihak karena Debitur Suratno tidak dilibatkan; (5) Error in persona karena Tergugat III bukan instansi penerbit SHT dan bukan pelaku usaha; (6) Salah upaya hukum karena seharusnya menggunakan Verzet. Tergugat III menegaskan belum pernah menerima permohonan lelang atas objek jaminan SHM No. 280, 00143, dan 496 atas nama Suratno, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. [HAL 74-94] Tergugat IV (OJK) menolak seluruh dalil dan mengajukan eksepsi: (1) Penggugat tidak memiliki legal standing karena gugatan hanya untuk kepentingan individu, bukan umum sesuai Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen; (2) Error in persona karena tidak ada hubungan hukum perdata antara OJK dengan para pihak; (3) Obscur libel karena petitum tidak tegas ditujukan kepada OJK. Tergugat IV menegaskan kewenangannya hanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan secara publik, tidak terlibat dalam operasional kredit atau perjanjian perdata antara Bank dan Debitur, serta tidak memiliki wewenang menarik APHT atau membatalkan lelang. [HAL 94-97] Para pihak telah mengajukan bukti surat. Penggugat tidak mengajukan saksi. Tergugat I, III, IV, dan V tidak mengajukan saksi. Para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Desember 2025. [HAL 97-98] Majelis Hakim menolak permohonan Putusan Provisi (sita jaminan) Penggugat karena tidak menjelaskan alasan mendesak dan benda yang akan disita. [HAL 98-103] Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999, LPKSM hanya memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha jika gugatan tersebut untuk kepentingan masyarakat (kepentingan umum), bukan untuk kepentingan seorang konsumen saja. Karena Penggugat menggugat hanya untuk kepentingan seorang konsumen yaitu Suratno berdasarkan pengaduan individu, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen. Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai ketiadaan legal standing Penggugat patut dikabulkan. [HAL 103] Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2013. Oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. [HAL 103-104] Dalam pokok perkara, karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). [HAL 104-105] Amar putusan: (1) Menolak permohonan Provisi Penggugat; (2) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV; (3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.500,00. Putusan diucapkan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Pti diajukan oleh YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat Kabupaten Grobogan sebagai PENGGUGAT, melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati sebagai TERGUGAT I, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati sebagai TERGUGAT II, KPKNL Semarang sebagai TERGUGAT III, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah sebagai TERGUGAT IV, dan Notaris-PPAT Numan Al Farisi sebagai TERGUGAT V. [HAL 7-18] Penggugat dalil memiliki legal standing sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e), dengan menunjukkan Tanda Daftar LPKSM Nomor 751/657, pengesahan badan hukum, dan anggaran dasar yang memuat tujuan perlindungan konsumen. Penggugat berargumen bahwa hubungan hukumnya dengan para Tergugat timbul dari kewenangan undang-undang untuk melindungi konsumen, bukan sebagai kuasa perorangan, sehingga sah mengajukan gugatan organisasi. [HAL 19-20] Pokok sengketa bermula dari pengaduan konsumen bernama SURATNO yang mengajukan kredit rekening koran kepada Tergugat I sebesar Rp 689.000.000 dengan agunan tiga sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280, No. 00143, dan No. 496 di Desa Suwaduk, Pati, yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Penggugat dalil bahwa Debitur mengalami kesulitan pembayaran akibat dampak penutupan Pasar Tanah Abang, namun Tergugat I tidak memberikan informasi tentang restrukturisasi atau reschedule, melainkan hanya mengirimkan surat peringatan dari Kejaksaan Negeri Pati yang mengancam tindakan hukum perdata dan pidana, serta Debitur hanya menerima fotokopi dokumen perjanjian yang menyebabkan ketidakpahaman akan hak dan kewajibannya. [HAL 21-26] Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I karena ketiadaan keterbukaan informasi, tidak memberikan salinan dokumen lengkap (Perjanjian Kredit, APHT, SHT), serta melanggar kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sesuai UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK No. 1/Pojk.07/2013 mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, jujur, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. [HAL 27-29] Penggugat juga mendalilkan Tergugat I lalai melakukan investigasi dan solusi keringanan sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Restrukturisasi Kredit, serta melakukan eksekusi lelang secara sepihak tanpa putusan pengadilan atas dasar wanprestasi, yang dianggap perbuatan melawan hukum karena mengabaikan hak kekayaan Debitur. Selain itu, Penggugat mendalilkan TERGUGAT V (Notaris) melanggar UU Hak Tanggungan Pasal 13 dengan mendaftarkan APHT No. 268/2018 setelah melewati batas waktu 7 hari kerja, dan TERGUGAT II (BPN) melanggar hukum dengan tetap mengeluarkan SHT No. 01575/2019 tanggal 18/02/2019 meskipun pendaftaran terlambat. [HAL 30-32] Penggugat mendalilkan TERGUGAT III (KPKNL) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima permohonan lelang yang pengumumannya tidak memenuhi standar Persetujuan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 terkait tiras surat kabar dan posisi halaman pengumuman. Penggugat berargumen bahwa kelalaian para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 jo 1366 jo 1367 KUHPerdata yang melanggar amanat konstitusi dan UU HAM. [HAL 33-37] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian biaya gugatan sebesar Rp 20.000.000,- dan memohon putusan provisi berupa sita jaminan. Tuntutan utama Penggugat (Primair) adalah: (1) Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Memerintahkan Tergugat II membatalkan APHT; (3) Menyatakan batal SHT; (4) Menyatakan batal pelaksanaan lelang; dan (5) Perintah pembayaran kerugian. Mediasi antara para pihak tidak berhasil. [HAL 38-41] Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) karena tidak mewakili Debitur dengan kuasa khusus, dan hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen menurut yurisprudensi MA RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010. Tergugat I juga berargumen bahwa LPKSM harus tunduk pada UU Advokat untuk beracara di pengadilan. [HAL 42-45] Tergugat I mengajukan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena Debitur lain, Sdri Dewi Wiji, tidak dilibatkan dalam perkara. Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena tidak mendasarkan dalil pada dasar hukum yang jelas dan unsur perbuatan melawan hukum, serta gugatan prematur karena Tergugat I belum pernah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III. [HAL 46-51] Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menolak semua dalil Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa Debitur Suratno dan Dewi Wiji telah menandatangani Perjanjian Kredit dan Addendum dengan jelas, serta menyerahkan agunan yang dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan II. Tergugat I menyatakan telah mengirimkan Surat Peringatan I pada 06 Oktober 2025. Posisi tunggakan Debitur per 25 November 2025 adalah Rp 747.697.767,- terdiri dari sisa pokok, bunga berjalan, denda, dan secondary accrued interest. Tergugat I menegaskan bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I BELUM MELAKSANAKAN haknya untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga dalil Penggugat mengenai pelaksanaan lelang yang melawan hukum adalah menyesatkan. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak relevan dengan fakta hukum di mana yang menderita kerugian adalah Tergugat I sebagai kreditur akibat tidak terbayarnya hutang oleh Debitur. [HAL 51-52] Tergugat I berargumen bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat, dan kesalahan) tidak terpenuhi dalam dalil Penggugat, sebaliknya Debitur yang tidak membayar hutanglah yang merugikan Tergugat I. Tergugat I memohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 53-73] Tergugat II tidak mengajukan jawaban. Tergugat III (KPKNL Semarang) menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi: (1) Penggugat tidak memiliki legal standing karena bukan advokat dan tidak mewakili kepentingan umum melainkan individu; (2) Gugatan prematur karena lelang belum dilaksanakan; (3) Gugatan kabur karena ketidaksesuaian posita dan petitum; (4) Kurang pihak karena Debitur Suratno tidak dilibatkan; (5) Error in persona karena Tergugat III bukan instansi penerbit SHT dan bukan pelaku usaha; (6) Salah upaya hukum karena seharusnya menggunakan Verzet. Tergugat III menegaskan belum pernah menerima permohonan lelang atas objek jaminan SHM No. 280, 00143, dan 496 atas nama Suratno, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. [HAL 74-94] Tergugat IV (OJK) menolak seluruh dalil dan mengajukan eksepsi: (1) Penggugat tidak memiliki legal standing karena gugatan hanya untuk kepentingan individu, bukan umum sesuai Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen; (2) Error in persona karena tidak ada hubungan hukum perdata antara OJK dengan para pihak; (3) Obscur libel karena petitum tidak tegas ditujukan kepada OJK. Tergugat IV menegaskan kewenangannya hanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan secara publik, tidak terlibat dalam operasional kredit atau perjanjian perdata antara Bank dan Debitur, serta tidak memiliki wewenang menarik APHT atau membatalkan lelang. [HAL 94-97] Para pihak telah mengajukan bukti surat. Penggugat tidak mengajukan saksi. Tergugat I, III, IV, dan V tidak mengajukan saksi. Para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Desember 2025. [HAL 97-98] Majelis Hakim menolak permohonan Putusan Provisi (sita jaminan) Penggugat karena tidak menjelaskan alasan mendesak dan benda yang akan disita. [HAL 98-103] Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999, LPKSM hanya memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha jika gugatan tersebut untuk kepentingan masyarakat (kepentingan umum), bukan untuk kepentingan seorang konsumen saja. Karena Penggugat menggugat hanya untuk kepentingan seorang konsumen yaitu Suratno berdasarkan pengaduan individu, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen. Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai ketiadaan legal standing Penggugat patut dikabulkan. [HAL 103] Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2013. Oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. [HAL 103-104] Dalam pokok perkara, karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). [HAL 104-105] Amar putusan: (1) Menolak permohonan Provisi Penggugat; (2) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV; (3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.500,00. Putusan diucapkan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026." + }, + "read": { + "input_chars": 9269, + "frame": "YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) menggugat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati dan pihak terkait atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kredit rekening koran dan eksekusi agunan debitur. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan dokumen jaminan, pembatalan lelang, serta pembayaran kerugian. Majelis Hakim menolak gugatan karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan yang hanya menguntungkan satu konsumen individu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "YLKAI mengajukan gugatan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang terdaftar berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur SURATNO mengajukan kredit rekening koran kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati dengan agunan tiga sertifikat Hak Milik.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur mengalami kesulitan pembayaran dan tidak menerima informasi restrukturisasi, melainkan hanya surat peringatan dari Kejaksaan Negeri Pati.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati melakukan perbuatan melawan hukum karena ketiadaan keterbukaan informasi dan tidak memberikan salinan dokumen lengkap perjanjian kredit.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabangpati lalai melakukan investigasi solusi keringanan dan melakukan eksekusi lelang secara sepihak tanpa putusan pengadilan.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan Notaris-PPAT Numan Al Farisi melanggar hukum dengan mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan setelah melewati batas waktu.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati melanggar hukum dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan meskipun pendaftaran terlambat.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan KPKNL Semarang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima permohonan lelang yang pengumumannya tidak memenuhi standar peraturan menteri.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati mengajukan eksepsi bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili debitur dengan kuasa khusus dan sengketa bukan sengketa konsumen.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati berargumen bahwa sengketa utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen menurut yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati menegaskan belum pernah melaksanakan hak lelang eksekusi hak tanggungan pada saat gugatan diajukan.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "KPKNL Semarang menolak dalil gugatan dan mengajukan eksepsi bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing, gugatan prematur karena lelang belum dilaksanakan, dan KPKNL belum menerima permohonan lelang atas objek jaminan.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "OJK Provinsi Jawa Tengah menolak dalil gugatan dan mengajukan eksepsi bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing karena gugatan hanya untuk kepentingan individu, bukan umum.", + "page": 74, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat hanya memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan jika untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan seorang konsumen saja.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 103, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) mengajukan gugatan perdata terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati, KPKNL Semarang, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, dan Notaris-PPAT Numan Al Farisi. Gugatan ini bermula dari pengaduan debitur SURATNO yang mengalami kesulitan pembayaran kredit rekening koran dengan agunan sertifikat Hak Milik. Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat terkait ketiadaan informasi, kelalaian restrukturisasi, pendaftaran dokumen jaminan yang terlambat, dan pelaksanaan lelang yang tidak sesuai prosedur. Para Tergugat, khususnya PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati, KPKNL Semarang, dan OJK Provinsi Jawa Tengah, mengajukan eksepsi ketiadaan legal standing Penggugat dan status sengketa yang bukan merupakan sengketa konsumen. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing karena gugatan diajukan hanya untuk kepentingan satu konsumen individu, bukan kepentingan umum. Selain itu, Hakim menetapkan bahwa sengketa pembiayaan konsumen tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak permohonan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) mengajukan gugatan perdata terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati, Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati, KPKNL Semarang, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, dan Notaris-PPAT Numan Al Farisi. Gugatan ini bermula dari pengaduan debitur SURATNO yang mengalami kesulitan pembayaran kredit rekening koran dengan agunan sertifikat Hak Milik. Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat terkait ketiadaan informasi, kelalaian restrukturisasi, pendaftaran dokumen jaminan yang terlambat, dan pelaksanaan lelang yang tidak sesuai prosedur. Para Tergugat, khususnya PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati, KPKNL Semarang, dan OJK Provinsi Jawa Tengah, mengajukan eksepsi ketiadaan legal standing Penggugat dan status sengketa yang bukan merupakan sengketa konsumen. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing karena gugatan diajukan hanya untuk kepentingan satu konsumen individu, bukan kepentingan umum. Selain itu, Hakim menetapkan bahwa sengketa pembiayaan konsumen tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak permohonan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "YLKAI mengajukan gugatan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang terdaftar berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur SURATNO mengajukan kredit rekening koran kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati dengan agunan tiga sertifikat Hak Milik.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Debitur mengalami kesulitan pembayaran dan tidak menerima informasi restrukturisasi, melainkan hanya surat peringatan dari Kejaksaan Negeri Pati.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati melakukan perbuatan melawan hukum karena ketiadaan keterbukaan informasi dan tidak memberikan salinan dokumen lengkap perjanjian kredit.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabangpati lalai melakukan investigasi solusi keringanan dan melakukan eksekusi lelang secara sepihak tanpa putusan pengadilan.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan Notaris-PPAT Numan Al Farisi melanggar hukum dengan mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan setelah melewati batas waktu.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati melanggar hukum dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan meskipun pendaftaran terlambat.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "YLKAI mendalilkan KPKNL Semarang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima permohonan lelang yang pengumumannya tidak memenuhi standar peraturan menteri.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati mengajukan eksepsi bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili debitur dengan kuasa khusus dan sengketa bukan sengketa konsumen.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati berargumen bahwa sengketa utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen menurut yurisprudensi Mahkamah Agung.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati menegaskan belum pernah melaksanakan hak lelang eksekusi hak tanggungan pada saat gugatan diajukan.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "KPKNL Semarang menolak dalil gugatan dan mengajukan eksepsi bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing, gugatan prematur karena lelang belum dilaksanakan, dan KPKNL belum menerima permohonan lelang atas objek jaminan.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "OJK Provinsi Jawa Tengah menolak dalil gugatan dan mengajukan eksepsi bahwa YLKAI tidak memiliki legal standing karena gugatan hanya untuk kepentingan individu, bukan umum.", + "page": 74, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat hanya memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan jika untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan seorang konsumen saja.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 103, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa lembaga perlindungan konsumen tidak bisa menggugat bank atas nama satu debitur yang kesulitan bayar kredit?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18786, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda). Meskipun sengketa berawal dari perjanjian kredit, putusan hakim menolak gugatan berdasarkan alasan prosedural (tidak adanya *legal standing* LPKSM untuk kepentingan individu) dan substantif (sengketa kredit bukan sengketa konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen), bukan karena penafsiran isi perjanjian atau pelanggaran itikad baik dalam perjanjian tersebut. Isi pasal 1338 tidak menjadi dasar pertimbangan hukum untuk menjawab mengapa LPKSM tidak bisa menggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (*relativiteit van overeenkomst*), yaitu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Meskipun Tergugat I mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* (kekurangan pihak) yang berkaitan dengan prinsip ini, putusan hakim tidak menolak gugatan berdasarkan prinsip relatifnya perjanjian, melainkan berdasarkan ketiadaan *legal standing* LPKSM menurut UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, inti pertanyaan adalah tentang kapasitas lembaga (LPKSM) mewakili individu, yang diatur oleh undang-undang khusus, bukan oleh prinsip relatifnya perjanjian KUHPerdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Meskipun eksepsi Tergugat I menyebutkan gugatan kabur karena tidak menyertakan dasar hukum perbuatan melawan hukum, putusan hakim tidak memeriksa substansi apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Putusan menolak gugatan karena Penggugat (LPKSM) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan mengenai ketidakmampuan LPKSM menggugat." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 88573, + "completion_tokens": 7936 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46e909c7c35ff97f7115e62b7db297769744c809 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.972, + "query": 3.043, + "relevance": 16.881, + "total": 85.923 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37749, + "marked_chars": 37866 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.\n2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor: 07\ntertanggal 05 – 01 - 2022 pada Kantor Notaris Yogaswara Wuryandanu,\nS.H., M.Kn.;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak\nmengangsur/melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai\nperbuatan Wanprestasi;\n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokok dan bunga\nsebesar Rp190.000.000,00 ( seratus sembilan puluh juta rupiah).akibat\nperbuatan Wanprestasi yang dilakukanya;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar\nbunga yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus,\ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan\nkerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang\nHalaman 12 dari 14 halama Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nberupa sebidang tanah yang terletak di D" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37866, + "frame": "PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) menggugat Tuminah dan Sumardi atas wanprestasi karena tidak melunasi hutang pinjaman sebesar Rp160.000.000,- yang dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah akta pengakuan hutang, menyatakan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp190.000.000,- atau penjualan jaminan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp160.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 05 Januari 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 820 atas nama Sumardi untuk menjamin hutang tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun tidak diindahkan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis maupun bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) terhadap Tuminah dan Sumardi. Sengketa ini bermula dari adanya hutang pinjaman sebesar Rp160.000.000,- yang diakui oleh Para Tergugat melalui Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 05 Januari 2022, dengan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah atas nama Sumardi. Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga, serta tidak menanggapi tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis maupun bukti pembantahan, sehingga hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar pokok dan bunga sebesar Rp190.000.000,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan, benda jaminan berupa tanah tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) terhadap Tuminah dan Sumardi. Sengketa ini bermula dari adanya hutang pinjaman sebesar Rp160.000.000,- yang diakui oleh Para Tergugat melalui Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 05 Januari 2022, dengan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah atas nama Sumardi. Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan bunga, serta tidak menanggapi tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis maupun bukti pembantahan, sehingga hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pengadilan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar pokok dan bunga sebesar Rp190.000.000,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan, benda jaminan berupa tanah tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi hutang.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat mengakui berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp160.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 05 Januari 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 820 atas nama Sumardi untuk menjamin hutang tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun tidak diindahkan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis maupun bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank tapi tidak pernah dicicil, sekarang bank mau lelang tanahnya, apa bisa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18225, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi (termasuk bunga) akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Dalam pertanyaan, nasabah tidak membayar cicilan (wanprestasi), dan bank menuntut eksekusi jaminan. Putusan menggunakan Pasal 1243 sebagai dasar hukum untuk menegakkan kewajiban pembayaran hutang, bunga, dan denda akibat kelalaian debitur, yang menjadi konteks substantif dari sengketa wanprestasi tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18157, + "completion_tokens": 865 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G_2021_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G_2021_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0375bc3951cf38fe1ab08c77871fe234ee257cf4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G_2021_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,292 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_82_Pdt.G_2021_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.09, + "classify": 0.0, + "condense": 402.886, + "read": 200.925, + "query": 3.199, + "relevance": 39.91, + "total": 647.009 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 163259, + "marked_chars": 163682 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI\n1. Mengabulkan gugatan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;\n2. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengeluarkan dan\nmenyerahkan seluruh ikan deles dan ikan banjar sebanyak 445.296 kg (empat\nratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam kilogram) yang\ndisimpan di gudang beku (cold storage) TERGUGAT II kepada PENGGUGAT\nuntuk selanjutnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh PENGGUGAT\nsejak putusan provisi ini dikabulkan dan apabila TERGUGAT II tidak mau\nmelaksanakan putusan ini, maka dapat dipaksa dengan bantuan aparat keamanan\nHalaman 45 dari halaman 48 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN. Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 45\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nnegara yang berwenang atau dengan cara eksekusi yang diatur oleh peraturan\nperundang-undangan yang berlaku;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sewa-menyewa gudang beku (cold storage) antara " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134953, + "summary": "[HAL 1-14] Gugatan diajukan oleh HERMAN (Penggugat) melawan SUWASI (Tergugat I) dan PT BUMI NUSANTARA POWER (Tergugat II) terkait sengketa harga sewa gudang beku (cold storage) untuk penyimpanan ikan deles dan ikan banjar. Penggugat dalil telah membeli ikan dari Tergugat II melalui Tergugat I secara bertahap sejak Januari-Februari 2019 dengan total nilai transaksi Rp 6.856.914.000,- dan kewajiban bersih setelah dikurangi transaksi balik sebesar Rp 6.407.053.500,- yang telah dibayar lunas oleh Penggugat [HAL 2-3]. Ikan disimpan di gudang Tergugat II sejak 19 Februari 2019 berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat I yang menjamin 3 bulan pembebasan sewa dan tarif tetap Rp 40.000.000,- per bulan sejak bulan ke-4 [HAL 4]. Pada November 2019, Penggugat mengambil sebagian ikan sehingga sisa simpanan menjadi 445.296 kg [HAL 4]. Pada Juni 2020, saat Penggugat hendak mengambil sisa ikan, Tergugat II menagih biaya sewa sebesar Rp 8.006.368.450,- (Invoice No. 321/CSR/VI/2020) dan kemudian Rp 12.356.775.640,- (Invoice No. 330/CSR/VI/2021) dengan perhitungan per kg/hari yang tidak sesuai kesepakatan lisan [HAL 5-6]. Penggugat menolak tagihan tersebut, menganggapnya sebagai wanprestasi, dan mengajukan gugatan provisi untuk segera mengambil ikan guna mencegah penurunan kualitas, serta gugatan pokok untuk menyatakan tagihan tidak sah, menetapkan harga sewa pasar Rp 17,-/kg/hari berdasarkan laporan ahli, dan menghitung masa sewa hingga 15 Juni 2020 saat somasi pertama dikirim [HAL 7-14].\n\n[HAL 15-24] Dalam persidangan, Tergugat I dan II tidak hadir, namun Tergugat II hadir dalam pemeriksaan setempat [HAL 15, 30]. Penggugat membuktikan kepemilikan ikan dan pembayaran melalui bukti nota dan setoran bank [HAL 16-19]. Saksi Dedi Suntoro dan Efendi mengonfirmasi adanya kesepakatan lisan sewa Rp 40.000.000,- per bulan dan jumlah ikan yang disimpan [HAL 20-23]. Ahli Ronald Tulus Maruli menyatakan nilai sewa pasar cold storage di wilayah tersebut adalah Rp 17,-/kg/hari atau Rp 150.000.000,- per bulan untuk kapasitas 400 ton, yang mendukung dalil Penggugat bahwa tagihan Tergugat II tidak sesuai nilai pasar [HAL 23-24].\n\n[HAL 25-40] Majelis Hakim mengabulkan gugatan provisi karena adanya kepentingan mendesak berupa penurunan kualitas ikan yang disimpan terlalu lama, sehingga memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan 445.296 kg ikan kepada Penggugat [HAL 25-28]. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan perjanjian sewa lisan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, serta fakta bahwa Tergugat II telah mengakui adanya perjanjian dengan menagih sewa [HAL 33-36]. Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat II menagih dengan tarif per kg/hari yang jauh di atas kesepakatan lisan dan nilai pasar merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga tagihan Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan No. 330/CSR/VI/2021 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum [HAL 36-37, 39]. Berdasarkan Pasal 1569 dan 1571 KUHPerdata serta laporan ahli, harga sewa ditetapkan sebesar Rp 17,-/kg/hari dengan masa sewa berakhir pada 15 Juni 2020 saat Penggugat memberikan pemberitahuan pengakhiran sewa melalui somasi [HAL 38-39]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 30229, + "summary": "[HAL 1-48] Gugatan diajukan oleh HERMAN (Penggugat) melawan SUWASI (Tergugat I) dan PT BUMI NUSANTARA POWER (Tergugat II) terkait sengketa harga sewa gudang beku (cold storage) untuk penyimpanan ikan deles dan ikan banjar. Penggugat dalil telah membeli ikan dari Tergugat II melalui Tergugat I secara bertahap sejak Januari-Februari 2019 dengan total nilai transaksi Rp 6.856.914.000,- dan kewajiban bersih setelah dikurangi transaksi balik sebesar Rp 6.407.053.500,- yang telah dibayar lunas oleh Penggugat [HAL 2-3]. Ikan disimpan di gudang Tergugat II sejak 19 Februari 2019 berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat I yang menjamin 3 bulan pembebasan sewa dan tarif tetap Rp 40.000.000,- per bulan sejak bulan ke-4 [HAL 4]. Pada November 2019, Penggugat mengambil sebagian ikan sehingga sisa simpanan menjadi 445.296 kg [HAL 4]. Pada Juni 2020, saat Penggugat hendak mengambil sisa ikan, Tergugat II menagih biaya sewa sebesar Rp 8.006.368.450,- (Invoice No. 321/CSR/VI/2020) dan kemudian Rp 12.356.775.640,- (Invoice No. 330/CSR/VI/2021) dengan perhitungan per kg/hari yang tidak sesuai kesepakatan lisan [HAL 5-6]. Penggugat menolak tagihan tersebut, menganggapnya sebagai wanprestasi, dan mengajukan gugatan provisi untuk segera mengambil ikan guna mencegah penurunan kualitas, serta gugatan pokok untuk menyatakan tagihan tidak sah, menetapkan harga sewa pasar Rp 17,-/kg/hari berdasarkan laporan ahli, dan menghitung masa sewa hingga 15 Juni 2020 saat somasi pertama dikirim [HAL 7-14].\n\nDalam persidangan, Tergugat I dan II tidak hadir, namun Tergugat II hadir dalam pemeriksaan setempat [HAL 15, 30]. Penggugat membuktikan kepemilikan ikan dan pembayaran melalui bukti nota dan setoran bank [HAL 16-19]. Saksi Dedi Suntoro dan Efendi mengonfirmasi adanya kesepakatan lisan sewa Rp 40.000.000,- per bulan dan jumlah ikan yang disimpan [HAL 20-23]. Ahli Ronald Tulus Maruli menyatakan nilai sewa pasar cold storage di wilayah tersebut adalah Rp 17,-/kg/hari atau Rp 150.000.000,- per bulan untuk kapasitas 400 ton, yang mendukung dalil Penggugat bahwa tagihan Tergugat II tidak sesuai nilai pasar [HAL 23-24].\n\nMajelis Hakim mengabulkan gugatan provisi karena adanya kepentingan mendesak berupa penurunan kualitas ikan yang disimpan terlalu lama, sehingga memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan 445.296 kg ikan kepada Penggugat [HAL 25-28]. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan perjanjian sewa lisan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, serta fakta bahwa Tergugat II telah mengakui adanya perjanjian dengan menagih sewa [HAL 33-36]. Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat II menagih dengan tarif per kg/hari yang jauh di atas kesepakatan lisan dan nilai pasar merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga tagihan Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan No. 330/CSR/VI/2021 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum [HAL 36-37, 39]. Berdasarkan Pasal 1569 dan 1571 KUHPerdata serta laporan ahli, harga sewa ditetapkan sebesar Rp 17,-/kg/hari dengan masa sewa berakhir pada 15 Juni 2020 saat Penggugat memberikan pemberitahuan pengakhiran sewa melalui somasi [HAL 38-39].\n\nMajelis Hakim mengabulkan petitum ke-6 untuk menyatakan harga sewa Rp 17,00/kg/hari sah dan berkekuatan hukum berdasarkan nilai pasar/kebiasaan setempat [HAL 40]. Petitum ke-7 untuk menyatakan jangka waktu sewa selama 393 hari (20 Mei 2019 sampai 15 Juni 2020) setelah dikurangi masa bebas sewa 90 hari (19 Februari 2019 sampai 19 Mei 2019) juga dikabulkan [HAL 40]. Petitum ke-8 untuk menghukum Penggugat membayar harga sewa sebesar Rp 3.005.845.004,- dikabulkan dengan rincian: Rp 1.408.568.252 untuk periode 20/05/19-17/11/19 (455.258 kg, 182 hari) dan Rp 1.597.276.752 untuk periode 18/11/19-15/06/20 (445.296 kg, 211 hari) [HAL 40]. Petitum ke-9 untuk memberikan izin penitipan uang tersebut melalui Pengadilan Negeri Pati apabila Tergugat II menolak pembayaran dikabulkan berdasarkan Pasal 1404 KUHPerdata [HAL 41].\n\nPetitum ke-10 untuk menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 28.000/kg untuk ikan deles dan Rp 30.000/kg untuk ikan banjar yang berkurang saat pengambilan dikabulkan, dengan dasar Pasal 1706 dan 1707 KUHPerdata serta harga pasar periode Mei-September 2021 [HAL 41]. Petitum ke-11 untuk menyatakan sah sita jaminan atas tanah milik Tergugat I ditolak karena sita tidak pernah dilakukan [HAL 41]. Petitum ke-12 untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat mendesak [HAL 42]. Gugatan secara keseluruhan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, serta Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.310.000,- secara tanggung renteng [HAL 42].\n\nHakim Anggota I, Dian Herminasari, menyampaikan Disenting Opinion (DO) yang berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena obscur libel (kabur). Hakim Anggota I menilai posita gugatan saling bertentangan, khususnya antara posita nomor 2 dan 4 mengenai definisi hak milik ikan, serta antara posita nomor 3, 9, 14 yang menyebut kesepakatan lisan dengan Tergugat I, namun posita nomor 10 dan petitum 3-4 menuduh Tergugat I dan II bersama-sama melakukan wanprestasi, sehingga tidak jelas siapa pihak yang bersepakat [HAL 43-45]. Hakim Anggota I berpendapat syarat formil gugatan tidak terpenuhi sehingga pemeriksaan substansi tidak perlu dilakukan, namun tetap mengabulkan gugatan provisi [HAL 45-46].\n\nAmar putusan Majelis Hakim mayoritas menyatakan: 1) Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya, memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan 445.296 kg ikan kepada Penggugat [HAL 45-46]; 2) Mengabulkan gugatan pokok sebagian, menyatakan sewa-menyewa gudang beku antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sah dan mengikat [HAL 46]; 3) Menyatakan tindakan Tergugat I dan II menetapkan harga sewa secara sepihak melalui Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan No. 330/CSR/VI/2020 sebagai wanprestasi [HAL 46]; 4) Menyatakan tagihan invoice tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum [HAL 46]; 5) Menyatakan harga sewa Rp 17,-/kg/hari sah dan berkekuatan hukum [HAL 46]; 6) Menyatakan jangka waktu sewa 393 hari (20 Mei 2019-15 Juni 2020) setelah dikurangi masa bebas sewa 90 hari sah dan berkekuatan hukum [HAL 46]; 7) Menghukum Penggugat membayar harga sewa Rp 3.005.845.004,- kepada Tergugat II [HAL 46-47]; 8) Memberikan izin penitipan uang tersebut melalui PN Pati jika Tergugat II menolak [HAL 47]; 9) Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 28.000/kg (ikan deles) dan Rp 30.000/kg (ikan banjar) yang berkurang saat pengambilan [HAL 47]; 10) Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara Rp 1.310.000,- secara tanggung renteng [HAL 47]; 11) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya [HAL 47]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-48] Gugatan diajukan oleh HERMAN (Penggugat) melawan SUWASI (Tergugat I) dan PT BUMI NUSANTARA POWER (Tergugat II) terkait sengketa harga sewa gudang beku (cold storage) untuk penyimpanan ikan deles dan ikan banjar. Penggugat dalil telah membeli ikan dari Tergugat II melalui Tergugat I secara bertahap sejak Januari-Februari 2019 dengan total nilai transaksi Rp 6.856.914.000,- dan kewajiban bersih setelah dikurangi transaksi balik sebesar Rp 6.407.053.500,- yang telah dibayar lunas oleh Penggugat [HAL 2-3]. Ikan disimpan di gudang Tergugat II sejak 19 Februari 2019 berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat I yang menjamin 3 bulan pembebasan sewa dan tarif tetap Rp 40.000.000,- per bulan sejak bulan ke-4 [HAL 4]. Pada November 2019, Penggugat mengambil sebagian ikan sehingga sisa simpanan menjadi 445.296 kg [HAL 4]. Pada Juni 2020, saat Penggugat hendak mengambil sisa ikan, Tergugat II menagih biaya sewa sebesar Rp 8.006.368.450,- (Invoice No. 321/CSR/VI/2020) dan kemudian Rp 12.356.775.640,- (Invoice No. 330/CSR/VI/2021) dengan perhitungan per kg/hari yang tidak sesuai kesepakatan lisan [HAL 5-6]. Penggugat menolak tagihan tersebut, menganggapnya sebagai wanprestasi, dan mengajukan gugatan provisi untuk segera mengambil ikan guna mencegah penurunan kualitas, serta gugatan pokok untuk menyatakan tagihan tidak sah, menetapkan harga sewa pasar Rp 17,-/kg/hari berdasarkan laporan ahli, dan menghitung masa sewa hingga 15 Juni 2020 saat somasi pertama dikirim [HAL 7-14].\n\nDalam persidangan, Tergugat I dan II tidak hadir, namun Tergugat II hadir dalam pemeriksaan setempat [HAL 15, 30]. Penggugat membuktikan kepemilikan ikan dan pembayaran melalui bukti nota dan setoran bank [HAL 16-19]. Saksi Dedi Suntoro dan Efendi mengonfirmasi adanya kesepakatan lisan sewa Rp 40.000.000,- per bulan dan jumlah ikan yang disimpan [HAL 20-23]. Ahli Ronald Tulus Maruli menyatakan nilai sewa pasar cold storage di wilayah tersebut adalah Rp 17,-/kg/hari atau Rp 150.000.000,- per bulan untuk kapasitas 400 ton, yang mendukung dalil Penggugat bahwa tagihan Tergugat II tidak sesuai nilai pasar [HAL 23-24].\n\nMajelis Hakim mengabulkan gugatan provisi karena adanya kepentingan mendesak berupa penurunan kualitas ikan yang disimpan terlalu lama, sehingga memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan 445.296 kg ikan kepada Penggugat [HAL 25-28]. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan perjanjian sewa lisan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, serta fakta bahwa Tergugat II telah mengakui adanya perjanjian dengan menagih sewa [HAL 33-36]. Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat II menagih dengan tarif per kg/hari yang jauh di atas kesepakatan lisan dan nilai pasar merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga tagihan Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan No. 330/CSR/VI/2021 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum [HAL 36-37, 39]. Berdasarkan Pasal 1569 dan 1571 KUHPerdata serta laporan ahli, harga sewa ditetapkan sebesar Rp 17,-/kg/hari dengan masa sewa berakhir pada 15 Juni 2020 saat Penggugat memberikan pemberitahuan pengakhiran sewa melalui somasi [HAL 38-39].\n\nMajelis Hakim mengabulkan petitum ke-6 untuk menyatakan harga sewa Rp 17,00/kg/hari sah dan berkekuatan hukum berdasarkan nilai pasar/kebiasaan setempat [HAL 40]. Petitum ke-7 untuk menyatakan jangka waktu sewa selama 393 hari (20 Mei 2019 sampai 15 Juni 2020) setelah dikurangi masa bebas sewa 90 hari (19 Februari 2019 sampai 19 Mei 2019) juga dikabulkan [HAL 40]. Petitum ke-8 untuk menghukum Penggugat membayar harga sewa sebesar Rp 3.005.845.004,- dikabulkan dengan rincian: Rp 1.408.568.252 untuk periode 20/05/19-17/11/19 (455.258 kg, 182 hari) dan Rp 1.597.276.752 untuk periode 18/11/19-15/06/20 (445.296 kg, 211 hari) [HAL 40]. Petitum ke-9 untuk memberikan izin penitipan uang tersebut melalui Pengadilan Negeri Pati apabila Tergugat II menolak pembayaran dikabulkan berdasarkan Pasal 1404 KUHPerdata [HAL 41].\n\nPetitum ke-10 untuk menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 28.000/kg untuk ikan deles dan Rp 30.000/kg untuk ikan banjar yang berkurang saat pengambilan dikabulkan, dengan dasar Pasal 1706 dan 1707 KUHPerdata serta harga pasar periode Mei-September 2021 [HAL 41]. Petitum ke-11 untuk menyatakan sah sita jaminan atas tanah milik Tergugat I ditolak karena sita tidak pernah dilakukan [HAL 41]. Petitum ke-12 untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat mendesak [HAL 42]. Gugatan secara keseluruhan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, serta Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.310.000,- secara tanggung renteng [HAL 42].\n\nHakim Anggota I, Dian Herminasari, menyampaikan Disenting Opinion (DO) yang berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena obscur libel (kabur). Hakim Anggota I menilai posita gugatan saling bertentangan, khususnya antara posita nomor 2 dan 4 mengenai definisi hak milik ikan, serta antara posita nomor 3, 9, 14 yang menyebut kesepakatan lisan dengan Tergugat I, namun posita nomor 10 dan petitum 3-4 menuduh Tergugat I dan II bersama-sama melakukan wanprestasi, sehingga tidak jelas siapa pihak yang bersepakat [HAL 43-45]. Hakim Anggota I berpendapat syarat formil gugatan tidak terpenuhi sehingga pemeriksaan substansi tidak perlu dilakukan, namun tetap mengabulkan gugatan provisi [HAL 45-46].\n\nAmar putusan Majelis Hakim mayoritas menyatakan: 1) Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya, memerintahkan Tergugat I dan II menyerahkan 445.296 kg ikan kepada Penggugat [HAL 45-46]; 2) Mengabulkan gugatan pokok sebagian, menyatakan sewa-menyewa gudang beku antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sah dan mengikat [HAL 46]; 3) Menyatakan tindakan Tergugat I dan II menetapkan harga sewa secara sepihak melalui Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan No. 330/CSR/VI/2020 sebagai wanprestasi [HAL 46]; 4) Menyatakan tagihan invoice tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum [HAL 46]; 5) Menyatakan harga sewa Rp 17,-/kg/hari sah dan berkekuatan hukum [HAL 46]; 6) Menyatakan jangka waktu sewa 393 hari (20 Mei 2019-15 Juni 2020) setelah dikurangi masa bebas sewa 90 hari sah dan berkekuatan hukum [HAL 46]; 7) Menghukum Penggugat membayar harga sewa Rp 3.005.845.004,- kepada Tergugat II [HAL 46-47]; 8) Memberikan izin penitipan uang tersebut melalui PN Pati jika Tergugat II menolak [HAL 47]; 9) Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 28.000/kg (ikan deles) dan Rp 30.000/kg (ikan banjar) yang berkurang saat pengambilan [HAL 47]; 10) Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara Rp 1.310.000,- secara tanggung renteng [HAL 47]; 11) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya [HAL 47]." + }, + "read": { + "input_chars": 6766, + "frame": "Penggugat HERMAN menggugat Tergugat SUWASI dan Tergugat PT BUMI NUSANTARA POWER atas sengketa harga sewa gudang beku untuk penyimpanan ikan. Penggugat meminta agar tagihan sewa yang dianggap tidak sah dinyatakan batal, harga sewa ditetapkan sesuai nilai pasar, dan Tergugat dihukum membayar ganti rugi atas penurunan kualitas ikan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan provisi untuk penyerahan ikan dan gugatan pokok sebagian terkait penetapan harga sewa serta ganti rugi, namun menolak klaim sita jaminan dan eksekusi lebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli ikan dari Tergugat II melalui Tergugat I sejak Januari-Februari 2019 dengan total nilai transaksi Rp 6.856.914.000,- yang telah dibayar lunas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ikan disimpan di gudang Tergugat II sejak 19 Februari 2019 berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat I yang menjamin 3 bulan pembebasan sewa dan tarif tetap Rp 40.000.000,- per bulan sejak bulan ke-4.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada November 2019, Penggugat mengambil sebagian ikan sehingga sisa simpanan menjadi 445.296 kg.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada Juni 2020, Tergugat II menagih biaya sewa sebesar Rp 8.006.368.450,- melalui Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan kemudian Rp 12.356.775.640,- melalui Invoice No. 330/CSR/VI/2021 dengan perhitungan per kg/hari.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menolak tagihan tersebut dan menganggapnya sebagai wanprestasi karena tidak sesuai dengan kesepakatan lisan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Dedi Suntoro dan Efendi mengonfirmasi adanya kesepakatan lisan sewa Rp 40.000.000,- per bulan dan jumlah ikan yang disimpan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli Ronald Tulus Maruli menyatakan nilai sewa pasar cold storage di wilayah tersebut adalah Rp 17,-/kg/hari atau Rp 150.000.000,- per bulan untuk kapasitas 400 ton.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat II menagih dengan tarif per kg/hari yang jauh di atas kesepakatan lisan dan nilai pasar merupakan perbuatan wanprestasi.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan tagihan Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan No. 330/CSR/VI/2021 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan harga sewa sebesar Rp 17,-/kg/hari dengan masa sewa berakhir pada 15 Juni 2020 saat Penggugat memberikan pemberitahuan pengakhiran sewa melalui somasi.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar harga sewa sebesar Rp 3.005.845.004,- kepada Tergugat II.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 28.000/kg untuk ikan deles dan Rp 30.000/kg untuk ikan banjar yang berkurang saat pengambilan.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan atas tanah milik Tergugat I karena sita tidak pernah dilakukan.", + "page": 41, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu karena tidak memenuhi syarat mendesak.", + "page": 42, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat HERMAN menggugat Tergugat SUWASI dan Tergugat PT BUMI NUSANTARA POWER terkait sengketa harga sewa gudang beku untuk penyimpanan ikan. Penggugat dalil telah membeli ikan dan menyimpannya di gudang Tergugat II berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat I yang menjamin masa bebas sewa dan tarif tetap. Ketika Penggugat hendak mengambil sisa ikan pada Juni 2020, Tergugat II menagih biaya sewa yang jauh lebih tinggi dari kesepakatan lisan dan nilai pasar, yang ditolak oleh Penggugat sebagai wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan provisi untuk penyerahan ikan karena adanya kepentingan mendesak. Dalam pokok perkara, Hakim menetapkan bahwa tagihan Tergugat II tidak sah karena merupakan wanprestasi, dan menetapkan harga sewa sesuai nilai pasar sebesar Rp 17,-/kg/hari hingga tanggal pengakhiran sewa melalui somasi. Hakim menghukum Penggugat membayar harga sewa yang telah dihitung, serta menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi atas penurunan kualitas ikan. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan dan eksekusi lebih dahulu ditolak. Putusan ini dibantah oleh Hakim Anggota I yang berpendapat gugatan tidak dapat diterima karena kabur, namun pendapat minoritas tersebut tidak mengubah hasil putusan mayoritas." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat HERMAN menggugat Tergugat SUWASI dan Tergugat PT BUMI NUSANTARA POWER terkait sengketa harga sewa gudang beku untuk penyimpanan ikan. Penggugat dalil telah membeli ikan dan menyimpannya di gudang Tergugat II berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat I yang menjamin masa bebas sewa dan tarif tetap. Ketika Penggugat hendak mengambil sisa ikan pada Juni 2020, Tergugat II menagih biaya sewa yang jauh lebih tinggi dari kesepakatan lisan dan nilai pasar, yang ditolak oleh Penggugat sebagai wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan provisi untuk penyerahan ikan karena adanya kepentingan mendesak. Dalam pokok perkara, Hakim menetapkan bahwa tagihan Tergugat II tidak sah karena merupakan wanprestasi, dan menetapkan harga sewa sesuai nilai pasar sebesar Rp 17,-/kg/hari hingga tanggal pengakhiran sewa melalui somasi. Hakim menghukum Penggugat membayar harga sewa yang telah dihitung, serta menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi atas penurunan kualitas ikan. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan dan eksekusi lebih dahulu ditolak. Putusan ini dibantah oleh Hakim Anggota I yang berpendapat gugatan tidak dapat diterima karena kabur, namun pendapat minoritas tersebut tidak mengubah hasil putusan mayoritas.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli ikan dari Tergugat II melalui Tergugat I sejak Januari-Februari 2019 dengan total nilai transaksi Rp 6.856.914.000,- yang telah dibayar lunas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ikan disimpan di gudang Tergugat II sejak 19 Februari 2019 berdasarkan kesepakatan lisan dengan Tergugat I yang menjamin 3 bulan pembebasan sewa dan tarif tetap Rp 40.000.000,- per bulan sejak bulan ke-4.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada November 2019, Penggugat mengambil sebagian ikan sehingga sisa simpanan menjadi 445.296 kg.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada Juni 2020, Tergugat II menagih biaya sewa sebesar Rp 8.006.368.450,- melalui Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan kemudian Rp 12.356.775.640,- melalui Invoice No. 330/CSR/VI/2021 dengan perhitungan per kg/hari.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menolak tagihan tersebut dan menganggapnya sebagai wanprestasi karena tidak sesuai dengan kesepakatan lisan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Dedi Suntoro dan Efendi mengonfirmasi adanya kesepakatan lisan sewa Rp 40.000.000,- per bulan dan jumlah ikan yang disimpan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli Ronald Tulus Maruli menyatakan nilai sewa pasar cold storage di wilayah tersebut adalah Rp 17,-/kg/hari atau Rp 150.000.000,- per bulan untuk kapasitas 400 ton.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat II menagih dengan tarif per kg/hari yang jauh di atas kesepakatan lisan dan nilai pasar merupakan perbuatan wanprestasi.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan tagihan Invoice No. 321/CSR/VI/2020 dan No. 330/CSR/VI/2021 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan harga sewa sebesar Rp 17,-/kg/hari dengan masa sewa berakhir pada 15 Juni 2020 saat Penggugat memberikan pemberitahuan pengakhiran sewa melalui somasi.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar harga sewa sebesar Rp 3.005.845.004,- kepada Tergugat II.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Rp 28.000/kg untuk ikan deles dan Rp 30.000/kg untuk ikan banjar yang berkurang saat pengambilan.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan atas tanah milik Tergugat I karena sita tidak pernah dilakukan.", + "page": 41, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu karena tidak memenuhi syarat mendesak.", + "page": 42, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa gudang beku sesuai janji lisan, tapi pihak gudang tiba-tiba menagih biaya yang jauh lebih mahal dan menolak kesepakatan awal, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 75254, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1357 KUHPerdata", + "Pasal 1404 KUHPerdata", + "Pasal 1569 KUHPerdata", + "Pasal 1571 KUHPerdata", + "Pasal 1707 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1357 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1357: Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1404 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1404: Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya,, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1569 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1569: Jika terjadi perselisihan tentang harga sewa yang dibuat secara lisan dan sudah dijalankan, sedangkan tanda bukti pembayaran tidak ada, maka pihak yang menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya kecuali bila penyewa memilih untuk menyuruh para ahli menaksir harga sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1571 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1571: Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1707 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1707: Ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti: 1. jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu; 2. jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu; 3. jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan; 4. jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan/perjanjian. Dalam konteks pertanyaan tentang kesepakatan lisan yang disengketakan, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menegaskan bahwa adanya kesepakatan (walapun lisan) telah menciptakan ikatan hukum antara para pihak, yang merupakan premis utama dalam sengketa wanprestasi akibat penolakan terhadap kesepakatan awal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Karena pertanyaan melibatkan 'janji lisan', pasal ini relevan untuk menilai apakah kesepakatan tersebut sah secara hukum (ada kesepakatan, cakap, hal tertentu, sebab halal). Putusan juga menguji apakah perjanjian lisan tersebut memenuhi syarat ini untuk dapat ditegakkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah prinsip substantif utama yang menjawab pertanyaan: pihak gudang tidak dapat sepihak mengubah atau menolak kesepakatan awal yang sudah sah, karena perjanjian mengikat kedua belah pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1357 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang timbul dari perwakilan (wakil). Meskipun dalam putusan ada unsur perwakilan (Tergugat I mewakili Tergugat II), pertanyaan awam fokus pada sengketa harga sewa dan penolakan kesepakatan antara penyewa dan pemilik gudang, bukan pada masalah tanggung jawab akibat perbuatan wakil di luar wewenang atau kesalahan wakil. Pasal ini bersifat insidental dalam konteks sengketa inti wanprestasi sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1404 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pembayaran jika kreditur menolak. Dalam konteks pertanyaan di mana pihak gudang 'menolak kesepakatan' (yang bisa diartikan menolak pembayaran sesuai harga yang disepakati atau menolak penyerahan barang tanpa alasan sah), pasal ini memberikan solusi hukum bagi debitur (penyewa) untuk membebaskan diri dari kewajiban dengan melakukan penawaran dan penitipan uang ke pengadilan jika pihak lain menolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1569 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur perselisihan harga sewa yang dibuat secara lisan. Ini sangat relevan dengan pertanyaan 'sesuai janji lisan' namun 'ditagih biaya jauh lebih mahal'. Pasal ini memberikan aturan pembuktian (sumpah atau taksiran ahli) untuk menentukan harga sewa yang wajar ketika tidak ada bukti tulisan, yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1571 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur berakhirnya sewa lisan. Relevan karena dalam sengketa sewa, penentuan jangka waktu dan hak untuk menghentikan sewa (mengambil barang) adalah bagian dari kesepakatan. Pasal ini membantu menjawab kapan hak penyewa untuk mengambil barang kembali berlaku jika tidak ada batas waktu tertulis, yang berkaitan dengan penolakan pihak gudang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1707 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab penerima titipan atas kelalaian. Meskipun dalam putusan pasal ini dikutip untuk ganti rugi ikan yang hilang, pertanyaan awam berfokus pada sengketa 'harga sewa' dan 'penolakan kesepakatan awal', bukan pada kerusakan atau kehilangan barang titipan. Jadi, pasal ini tidak menjawab inti masalah substantif pertanyaan tentang harga dan keabsahan perjanjian sewa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1404 KUHPerdata", + "Pasal 1569 KUHPerdata", + "Pasal 1571 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 73841, + "completion_tokens": 5463 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4b777f374140f6ca5375ffa10e5908be63968ce3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.Bth_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.061, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.797, + "query": 3.094, + "relevance": 21.101, + "total": 132.053 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 83251, + "marked_chars": 83494 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi \n1. Mengabulkan eksepsi dari Terlawan I dan III; \nDalam Pokok Perkara \n1. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima; \n2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. \n2.262.500,00 (dua juta duaratus enampuluh dua ribu limaratus rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, \nErni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. \ndan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang \nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor \n84/Pdt.Bth/2022/PN Pti tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 16 Desember \n2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 . diucapkan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 27\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.Bth/2022/PN Pti " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 83494, + "frame": "Pelawan [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I [NAMA_ORANG], Terlawan II Kepala Desa Talun, Terlawan III [NAMA_ORANG], dan Terlawan IV Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati, dengan inti sengketa mengenai kepemilikan dan pembatalan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Talun yang menjadi objek eksekusi berdasarkan putusan perkara sebelumnya. Pelawan meminta agar perbuatan melawan hukum para Terlawan dinyatakan terbukti, serta Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik terkait dinyatakan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara ini namun kemudian menghentikan pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi kurang pihak dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I [NAMA_ORANG] yang melaksanakan eksekusi atas tanah berdasarkan putusan perkara perbuatan melawan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 01361 dan No. 01365 atas nama H. MOCHAMMAD KASRAN yang diterbitkan melalui Akta Jual Beli Nomor 761/2014 dan 760/2014 oleh Notaris [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil bahwa H. MOCHAMMAD KASRAN mensertifikatkan tanah yang selama ini ditempati Pelawan dan almarhum suaminya secara diam-diam tanpa persetujuan, sehingga jual beli tersebut cacat hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I dan III dalil bahwa jual beli tanah antara H. MOCHAMMAD KASRAN dan Jami Mashud alias Sujami telah terbukti sah dalam putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "H. MOCHAMMAD KASRAN meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, sehingga eksekusi dilakukan oleh ahli warisnya yaitu Terlawan I [NAMA_ORANG], dr Dina Okfina Ria, dan Dimas Anang Priatmoko.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris H. MOCHAMMAD KASRAN yaitu dr Dina Okfina Ria dan Dimas Anang Priatmoko tidak diikutkan sebagai pihak Terlawan dalam gugatan perlawanan ini.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa ketidakikutsertaan ahli waris tersebut menyebabkan gugatan perlawanan mengandung cacat formil kurang pihak (plurium litis consortium).", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pelawan [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I [NAMA_ORANG], Terlawan II Kepala Desa Talun, Terlawan III [NAMA_ORANG], dan Terlawan IV Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati. Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan eksekusi atas tanah yang selama ini ditempati Pelawan dan almarhum suaminya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. MOCHAMMAD KASRAN yang diperoleh melalui jual beli yang dalilnya cacat hukum dan dilakukan secara diam-diam. Pelawan meminta pembatalan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik terkait serta pernyataan perbuatan melawan hukum. Dalam persidangan, Terlawan I dan III mengajukan eksepsi, termasuk eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh ahli waris H. MOCHAMMAD KASRAN yang telah meninggal dunia. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak tersebut dengan alasan bahwa ahli waris lainnya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pelawan [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I [NAMA_ORANG], Terlawan II Kepala Desa Talun, Terlawan III [NAMA_ORANG], dan Terlawan IV Kepala Kantor BPN Kabupaten Pati. Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan eksekusi atas tanah yang selama ini ditempati Pelawan dan almarhum suaminya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. MOCHAMMAD KASRAN yang diperoleh melalui jual beli yang dalilnya cacat hukum dan dilakukan secara diam-diam. Pelawan meminta pembatalan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik terkait serta pernyataan perbuatan melawan hukum. Dalam persidangan, Terlawan I dan III mengajukan eksepsi, termasuk eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh ahli waris H. MOCHAMMAD KASRAN yang telah meninggal dunia. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak tersebut dengan alasan bahwa ahli waris lainnya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan I [NAMA_ORANG] yang melaksanakan eksekusi atas tanah berdasarkan putusan perkara perbuatan melawan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 01361 dan No. 01365 atas nama H. MOCHAMMAD KASRAN yang diterbitkan melalui Akta Jual Beli Nomor 761/2014 dan 760/2014 oleh Notaris [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil bahwa H. MOCHAMMAD KASRAN mensertifikatkan tanah yang selama ini ditempati Pelawan dan almarhum suaminya secara diam-diam tanpa persetujuan, sehingga jual beli tersebut cacat hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I dan III dalil bahwa jual beli tanah antara H. MOCHAMMAD KASRAN dan Jami Mashud alias Sujami telah terbukti sah dalam putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "H. MOCHAMMAD KASRAN meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, sehingga eksekusi dilakukan oleh ahli warisnya yaitu Terlawan I [NAMA_ORANG], dr Dina Okfina Ria, dan Dimas Anang Priatmoko.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris H. MOCHAMMAD KASRAN yaitu dr Dina Okfina Ria dan Dimas Anang Priatmoko tidak diikutkan sebagai pihak Terlawan dalam gugatan perlawanan ini.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa ketidakikutsertaan ahli waris tersebut menyebabkan gugatan perlawanan mengandung cacat formil kurang pihak (plurium litis consortium).", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank pakai tanah milik almarhum suami, tapi sekarang ada orang lain yang jual tanah itu atas nama ayah saya tanpa izin, apakah saya bisa gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4519, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban ekstra-kontraktual (perbuatan melawan hukum). Dalam pertanyaan, pengguna mengalami kerugian karena tanah miliknya (yang sudah digunakan untuk melunasi utang) dijual oleh orang lain tanpa izin. Pasal 1365 adalah landasan hukum utama yang memungkinkan pengguna menggugat pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum (penjualan tanpa hak/izin) untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27742, + "completion_tokens": 1197 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37f07da53b3623f34d3f1ac28a1d593afdd9a5e8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 51.566, + "query": 3.152, + "relevance": 23.102, + "total": 77.861 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26644, + "marked_chars": 26725 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nHalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 8\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir di persidangan;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1906RGDM/7681/06/2019\ntanggal 12 Juni 2019;\n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I;\n5. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman kepada\nPenggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);\n7. Menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan\nharta milik Para Tergugat yaitu berupa tanah berikut bangunan yang terletak di\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26725, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cengkalsewu menggugat Joko Teguh dan Nila Susanti atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman kredit yang mengakibatkan sisa hutang tidak terbayar. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan, menyatakan wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang dan penjualan agunan untuk pelunasan. Gugatan ini diajukan karena Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak Mei 2021.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 00683 atas nama Joko Teguh.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sejak bulan Mei 2021 hingga gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sisa hutang/kredit sebesar Rp49.928.700,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi karena tidak pembayaran angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman dan menyerahkan agunan, serta terbukti tidak membayar angsuran sejak Mei 2021 sehingga melakukan wanprestasi. Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan dinyatakan sah dan mengikat. Namun, mengenai jumlah pembayaran, hakim mengurangi tuntutan bunga sehingga menghukum Para Tergugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp40.000.000,00. Apabila hutang tidak dilunasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 00683 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Gugatan selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman dan menyerahkan agunan, serta terbukti tidak membayar angsuran sejak Mei 2021 sehingga melakukan wanprestasi. Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan dinyatakan sah dan mengikat. Namun, mengenai jumlah pembayaran, hakim mengurangi tuntutan bunga sehingga menghukum Para Tergugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp40.000.000,00. Apabila hutang tidak dilunasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agunan berupa tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 00683 akan dilelang melalui KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang. Gugatan selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 00683 atas nama Joko Teguh.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sejak bulan Mei 2021 hingga gugatan diajukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sisa hutang/kredit sebesar Rp49.928.700,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi karena tidak pembayaran angsuran sesuai perjanjian.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dan kasih jaminan tanah, tapi mereka berhenti bayar angsuran sejak beberapa tahun lalu, apa bisa tanah itu dilelang buat bayar hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10292, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, debitur berhenti membayar angsuran (wanprestasi), sehingga pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pelunasan hutang. Pemenuhan kewajiban ini (pelunasan) adalah prasyarat atau konteks hukum yang mendasari hak kreditur untuk mengeksekusi agunan (tanah) jika debitur tidak melunasi, sebagaimana dianalisis dalam pertimbangan hakim yang mengaitkan wanprestasi dengan kewajiban membayar sisa hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12560, + "completion_tokens": 830 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52c920a47ab2f8230de719ca1192fbae154dae51 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,181 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.351, + "query": 3.504, + "relevance": 100.517, + "total": 171.409 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55371, + "marked_chars": 55542 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 102025463/5942/04/23 tanggal\n14 April 2023.\n \nHalaman 18 dari 20 Putusan No 84/Pdt.GS/2024/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang\nNomor: No. 102025463/5942/04/23 tanggal 14 April 2023;\n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.\n126.630.911,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila\nTergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat II dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu \nTanah dan bangunan yang s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55542, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen menggugat Taufiq Nur Ardiansyah dan Mugiati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp126.630.911,-, serta pelaksanaan lelang agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp100.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 April 2023 dengan jangka waktu 11 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 01110 atas nama Mugiati untuk menjamin pelunasan hutang kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar kewajiban pokok dan bunga yang jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I hingga tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp126.630.911,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp100.000.000,- dan tunggakan bunga Rp26.630.911,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait wanprestasi pada perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- yang disepakati jatuh tempo pada 14 Maret 2024. Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Mugiati dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta surat kuasa menjual. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran meskipun telah diberi peringatan, sehingga Surat Pengakuan Hutang dinyatakan sah dan mengikat. Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat I membayar sisa hutang pokok dan bunga sebesar Rp126.630.911,- secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan lelang agunan milik Tergugat II jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan, dan para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait wanprestasi pada perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,- yang disepakati jatuh tempo pada 14 Maret 2024. Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Mugiati dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta surat kuasa menjual. Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran meskipun telah diberi peringatan, sehingga Surat Pengakuan Hutang dinyatakan sah dan mengikat. Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat I membayar sisa hutang pokok dan bunga sebesar Rp126.630.911,- secara seketika dan sekaligus, serta mengizinkan lelang agunan milik Tergugat II jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan, dan para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menerima fasilitas kredit pokok sebesar Rp100.000.000,- dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 April 2023 dengan jangka waktu 11 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 01110 atas nama Mugiati untuk menjamin pelunasan hutang kredit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak membayar kewajiban pokok dan bunga yang jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan tiga surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I hingga tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp126.630.911,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp100.000.000,- dan tunggakan bunga Rp26.630.911,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara berlangsung.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih tiga kali peringatan tapi orang yang pinjam uang itu tetap tidak bayar angsuran dan bunganya sampai sekarang, apa bisa tanah jaminan itu dilelang untuk bayar hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27448, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang pelunasan hutang, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa kewajiban debitur adalah 'memberikan sesuatu' (membayar uang), sehingga ketidakpemenuhan kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menjadi prasyarat untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'keberadaan lalai' (verzuim). Pertanyaan pengguna menyebutkan sudah diberi 'tiga kali peringatan', yang secara hukum setara dengan surat perintah/peringatan lalai. Pasal ini relevan karena menentukan kapan debitur dianggap lalai, yang merupakan syarat mutlak sebelum kreditor dapat menuntut pemenuhan perjanjian (seperti eksekusi jaminan) atau ganti rugi akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun pasal ini secara eksplisit mengatur ganti rugi, dalam praktik hukum perdata Indonesia, prinsip wanprestasi yang diatur dalam pasal ini (beserta 1238) menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan debitur lalai dan memerintahkan pemenuhan kewajiban utama (bayar hutang) serta akibatnya, yang menjadi landasan logis bagi tuntutan eksekusi jaminan untuk melunasi hutang tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan implisit mengasumsikan adanya perjanjian pinjam-meminjam yang sah. Pasal ini relevan karena menjadi dasar validitas 'Surat Pengakuan Hutang' atau perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa. Tanpa perjanjian yang sah menurut pasal ini, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pembayaran atau mengeksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara khusus mengatur peminjaman uang dan memperbolehkan perjanjian bunga. Pertanyaan pengguna secara spesifik menyebutkan 'angsuran dan bunganya'. Pasal ini relevan karena memberikan dasar hukum bahwa perjanjian bunga dalam pinjaman uang adalah sah, sehingga kewajiban membayar bunga tersebut mengikat debitur dan menjadi bagian dari hutang yang harus dilunasi (termasuk melalui eksekusi jaminan jika gagal bayar)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis. Pertanyaan pengguna melibatkan sengketa bunga. Pasal ini relevan karena menjadi kriteria validitas klausul bunga dalam perjanjian kredit. Jika bunga tidak tertulis, mungkin tidak dapat ditagih. Dalam konteks pertanyaan, validitas bunga yang ditagih bergantung pada pemenuhan syarat formal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25382, + "completion_tokens": 1546 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af7d1bc5b7eee7fec2c6b30b9ccb7748be1a3f44 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,106 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_84_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 42.752, + "query": 5.666, + "relevance": 18.611, + "total": 67.075 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30114, + "marked_chars": 30213 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30213, + "frame": "Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan beberapa Turut Tergugat terkait penjaminkan sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan mereka. Para Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan tanah, penyerahan sertifikat, dan pembayaran ganti rugi materiil maupun immateriil. Namun, perkara ini berakhir dengan dicabutnya gugatan oleh Para Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat telah membagikan waris berupa tanah dan bangunan kepada Para Penggugat, namun sertifikat tanah masih atas nama Tergugat karena Para Penggugat belum cukup dewasa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan sertifikat tanah obyek sengketa kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) FASTABIQ KHOIRO UMMAH tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) FASTABIQ KHOIRO UMMAH mendaftarkan lelang sertifikat tanah tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang karena keterlambatan angsuran kredit.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menjaminkan sertifikat tanah warisan mereka kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) FASTABIQ KHOIRO UMMAH tanpa persetujuan mereka, yang kemudian didaftarkan untuk dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Para Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, penyerahan sertifikat, dan ganti rugi atas perbuatan tersebut. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tidak memeriksa pokok perkara karena Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menjaminkan sertifikat tanah warisan mereka kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) FASTABIQ KHOIRO UMMAH tanpa persetujuan mereka, yang kemudian didaftarkan untuk dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Para Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, penyerahan sertifikat, dan ganti rugi atas perbuatan tersebut. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tidak memeriksa pokok perkara karena Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat telah membagikan waris berupa tanah dan bangunan kepada Para Penggugat, namun sertifikat tanah masih atas nama Tergugat karena Para Penggugat belum cukup dewasa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan sertifikat tanah obyek sengketa kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) FASTABIQ KHOIRO UMMAH tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) FASTABIQ KHOIRO UMMAH mendaftarkan lelang sertifikat tanah tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang karena keterlambatan angsuran kredit.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pati.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa sertifikat tanah warisan saya yang belum saya terima malah dijaminkan orang lain ke koperasi tanpa izin saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30114, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan menyangkut perbuatan pihak lain yang menjaminkan sertifikat tanah tanpa izin (melanggar hukum) yang menyebabkan kerugian atau gangguan hak atas warisan. Pasal 1365 merupakan dasar hukum substantif untuk menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang didalilkan dalam perkara tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19785, + "completion_tokens": 707 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_86_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_86_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..363494fc5b4b04edeacac8e70709495b40763f21 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_86_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_86_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.995, + "query": 2.345, + "relevance": 51.606, + "total": 166.002 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54374, + "marked_chars": 54554 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara\n \nPihak,\n \nSurat\n \nPengakuan\n \nHutang\n \nNomor\n \n:\nPK20078HQA/5956/07/2020 tanggal 30 juli 2020; \n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat\nKuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I & Tergugat\nII/Pemilik Agunan;\nHalaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II telah\nWanprestasi/Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20078HQA/5956/07/2020\ntanggal 30 Juli 2020;\n6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat seb" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54554, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak menggugat Saikul Choiron dan Sutianik atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan, menyatakan tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp181.778.700,-. Penggugat juga meminta hak untuk melakukan penjualan agunan melalui lelang jika tergugat tidak melunasi hutang tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 30 Juli 2020 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00454 atas nama Saikul Choiron sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan pada tanggal 30 Juli 2020 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 adalah sebesar Rp181.778.700,- yang terdiri dari pokok Rp150.000.000,- dan bunga Rp31.778.700,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak terhadap Saikul Choiron dan Sutianik. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Juli 2020 yang menandai pemberian kredit sebesar Rp150.000.000,- kepada para Tergugat yang merupakan suami istri, dengan agunan berupa tanah atas nama Saikul Choiron. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, sehingga timbul tunggakan sebesar Rp181.778.700,-. Penggugat telah melakukan upaya penagihan melalui tiga kali surat peringatan sebelum mengajukan gugatan. Dalam persidangan, para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah, sehingga mereka dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum para Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp181.778.700,-. Terkait agunan, Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang apabila para Tergugat tidak melunasi kewajibannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mengingat jaminan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga memerlukan proses eksekusi perdata yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Ngablak terhadap Saikul Choiron dan Sutianik. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Juli 2020 yang menandai pemberian kredit sebesar Rp150.000.000,- kepada para Tergugat yang merupakan suami istri, dengan agunan berupa tanah atas nama Saikul Choiron. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, sehingga timbul tunggakan sebesar Rp181.778.700,-. Penggugat telah melakukan upaya penagihan melalui tiga kali surat peringatan sebelum mengajukan gugatan. Dalam persidangan, para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah, sehingga mereka dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan, serta menghukum para Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang sebesar Rp181.778.700,-. Terkait agunan, Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Semarang untuk pelunasan hutang apabila para Tergugat tidak melunasi kewajibannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mengingat jaminan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga memerlukan proses eksekusi perdata yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 30 Juli 2020 untuk menerima kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00454 atas nama Saikul Choiron sebagai jaminan pelunasan hutang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan pada tanggal 30 Juli 2020 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai Surat Pengakuan Hutang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 adalah sebesar Rp181.778.700,- yang terdiri dari pokok Rp150.000.000,- dan bunga Rp31.778.700,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat utang dan serahkan tanah sebagai jaminan, tapi saya berhenti bayar angsuran, sekarang bank minta lunas sisa hutang dan mau jual tanahnya, apa boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22424, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk perikatan perorangan. Dalam putusan, hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1131 untuk menentukan status jaminan tanah yang diserahkan (bukan Hak Tanggungan) sehingga Penggugat berstatus kreditur konkuren dan pelaksanaan eksekusi harus melalui proses hukum biasa (lelang), bukan parate eksekusi. Ini menjawab substansi pertanyaan tentang hak bank untuk menjual jaminan tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum bagi kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa karena Tergugat lalai membayar, maka ia berkewajiban mengganti kerugian (pokok hutang dan bunga) serta menjadi dasar pertimbangan untuk perintah pembayaran lunas dan eksekusi jaminan. Ini relevan dengan pertanyaan tentang konsekuensi berhenti bayar angsuran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan mengikat tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk membatasi perjanjian jual beli agunan (Surat Kuasa Menjual) yang dibuat para pihak, menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat melampaui batas undang-undang (khususnya mengenai prosedur eksekusi jaminan umum). Ini relevan untuk menjawab apakah bank 'boleh' langsung menjual tanah berdasarkan surat kuasa tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24251, + "completion_tokens": 1485 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_87_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_87_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a63b7d40871bf649845c84b9036446be426deba1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_87_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_87_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.102, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 125.322, + "query": 9.035, + "relevance": 31.482, + "total": 165.941 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47671, + "marked_chars": 47815 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah\ndan patut;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;\nHalaman 15 dari 17 halama Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19103UH8/5946/10/2019\ntanggal 7 Oktober 2019;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak\nmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Nomor :\nPK19103UH8/5946/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp104.137.600,00 (seratus empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu\nenam ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan\napabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan\nberkekuatan hukum tetap kepada P" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47815, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo menggugat SUPARI dan SUCEKLI atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp104.137.600,-, serta pelaksanaan lelang agunan tanah atas nama SUPARI jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "SUPARI dan SUCEKLI menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19103UH8/5946/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 untuk menerima kredit bulanan sebesar pokok Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.827.800,- setiap bulan selambat-lambatnya tanggal tujuh.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUPARI menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01398 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama SUPARI untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUPARI menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1 tanggal 13 Juli 2022, Surat Peringatan 2 tanggal 8 November 2022, dan Surat Peringatan 3 tanggal 16 Februari 2023 kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, tunggakan pokok Para Tergugat sebesar Rp92.996.252,- dan tunggakan bunga sebesar Rp11.141.348,- sehingga total hutang sebesar Rp104.137.600,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah meletakan sita jaminan dalam perkara ini dan dianggap tidak beralasan hukum.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo terhadap SUPARI dan SUCEKLI. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 7 Oktober 2019 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar kredit sebesar pokok Rp100.000.000,- dengan angsuran bulanan, serta menyerahkan agunan tanah atas nama SUPARI sebagai jaminan. Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, yang telah dibuktikan dengan bukti surat dan surat peringatan yang telah dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah, sehingga hakim menetapkan mereka tidak hadir dan mengabulkan gugatan sebagian secara verstek. Majelis Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menetapkan Para Tergugat telah wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp104.137.600,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan tanah atas nama SUPARI akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo terhadap SUPARI dan SUCEKLI. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 7 Oktober 2019 yang mengikat Para Tergugat untuk membayar kredit sebesar pokok Rp100.000.000,- dengan angsuran bulanan, serta menyerahkan agunan tanah atas nama SUPARI sebagai jaminan. Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian, yang telah dibuktikan dengan bukti surat dan surat peringatan yang telah dikirimkan. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah, sehingga hakim menetapkan mereka tidak hadir dan mengabulkan gugatan sebagian secara verstek. Majelis Hakim menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta menetapkan Para Tergugat telah wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp104.137.600,- secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan tanah atas nama SUPARI akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "SUPARI dan SUCEKLI menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19103UH8/5946/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 untuk menerima kredit bulanan sebesar pokok Rp100.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.827.800,- setiap bulan selambat-lambatnya tanggal tujuh.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUPARI menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01398 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama SUPARI untuk menjamin pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUPARI menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan 1 tanggal 13 Juli 2022, Surat Peringatan 2 tanggal 8 November 2022, dan Surat Peringatan 3 tanggal 16 Februari 2023 kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, tunggakan pokok Para Tergugat sebesar Rp92.996.252,- dan tunggakan bunga sebesar Rp11.141.348,- sehingga total hutang sebesar Rp104.137.600,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak untuk membantah gugatan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena Pengadilan belum pernah meletakan sita jaminan dalam perkara ini dan dianggap tidak beralasan hukum.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit bulanan ke bank tapi sampai sekarang masih ditagih dan tanah jaminan saya mau dilelang, apa benar saya harus bayar lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22193, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan, sengketa utama adalah apakah Tergugat masih wajib membayar tagihan (hutang pokok dan bunga) setelah klaim telah dibayar. Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 1243 sebagai dasar hukum untuk menagih sisa hutang dan bunga karena Tergugat lalai memenuhi kewajibannya, sehingga pasal ini menjadi kerangka substantif untuk menjawab apakah pembayaran ulang/tagihan tersebut sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya pada apa yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk membatasi hak Penggugat dalam mengeksekusi agunan (tanah) karena jaminan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti prosedur hukum acara perdata (lelang biasa) dan prinsip keadilan. Hal ini relevan untuk menjawab aspek 'tanah jaminan mau dilelang' dalam pertanyaan, yaitu apakah proses lelang tersebut sah dan bagaimana batasannya berdasarkan isi perjanjian dan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22053, + "completion_tokens": 1470 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c5b6a3a887be95614b0e8b06757277b42d0f417 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.701, + "query": 9.529, + "relevance": 44.582, + "total": 151.85 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51786, + "marked_chars": 51939 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87869521/5959/11/21 tanggal\n15 November 2021; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\ntidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor: 87869521/5959/11/21 tanggal 15 November 2021;\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat\nsebesar Rp. 46.482.801,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan\npuluh dua ribu delapan ratus satu rupiah) secara seketika dan sekaligus\nlunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang\ntersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,\nmaka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut,\nyaitu tanah dan bangunan yang terletak di SHM No. 01914 Desa\nPekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, luas 259 m2 atas\nnama Syafiatun, Surat Ukur Nomor : 02011/Pekalongan/2019 tertanggal\n29-10-2019 berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29-10-2019, No.\n02011/Pekalongan/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor\nPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan\nhutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh\nGrace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati,\nputusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari\ndan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Arni Muncarsari, Panitera\nPengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara teleconference.\n " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51939, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Abdul Hafid dan Syafiatun atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang beserta bunga, serta pelaksanaan lelang agunan untuk pelunasan hutang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 15 November 2021 untuk menerima kredit sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai jaminan agunan untuk pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani surat kuasa menjual agunan yang memberikan wewenang kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat hingga tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp46.482.801 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga statusnya sebagai jaminan umum.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Abdul Hafid dan Syafiatun karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada 15 November 2021. Para Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai agunan, serta menandatangani surat kuasa menjual agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah menerima tiga surat peringatan, sehingga tersisa hutang sebesar Rp46.482.801 hingga Juni 2023. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib melunasi sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus. Terkait agunan, hakim menyatakan bahwa karena jaminan tidak dibebani Hak Tanggungan, pelaksanaan lelang untuk pelunasan hutang mengikuti proses hukum acara perdata biasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permintaan Penggugat untuk menetapkan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan. Gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Abdul Hafid dan Syafiatun karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada 15 November 2021. Para Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai agunan, serta menandatangani surat kuasa menjual agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai jadwal dan telah menerima tiga surat peringatan, sehingga tersisa hutang sebesar Rp46.482.801 hingga Juni 2023. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib melunasi sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus. Terkait agunan, hakim menyatakan bahwa karena jaminan tidak dibebani Hak Tanggungan, pelaksanaan lelang untuk pelunasan hutang mengikuti proses hukum acara perdata biasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permintaan Penggugat untuk menetapkan sita jaminan ditolak karena tidak ada penetapan sita jaminan yang dikeluarkan selama persidangan. Gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 15 November 2021 untuk menerima kredit sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai jaminan agunan untuk pelunasan hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani surat kuasa menjual agunan yang memberikan wewenang kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Para Tergugat terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat hingga tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp46.482.801 yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agunan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan tidak dibebani Hak Tanggungan sehingga statusnya sebagai jaminan umum.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat termasuk agunan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan utang ke bank, tapi saya berhenti bayar angsuran, apakah bank boleh langsung jual tanah itu tanpa proses pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19741, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan perikatan. Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa karena tidak ada Hak Tanggungan, bank hanya berstatus sebagai kreditur konkuren. Ini menjadi dasar hukum mengapa bank tidak bisa langsung menjual tanah (parate eksekusi) tanpa proses pengadilan/lelang resmi, sehingga sangat substantif menjawab pertanyaan tentang mekanisme eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (termasuk bunga dan biaya). Meskipun tidak secara eksplisit mengatur prosedur lelang, pasal ini menjadi dasar hukum yang dikutip hakim untuk menetapkan jumlah utang yang harus dilunasi (pokok + bunga) sebelum proses eksekusi harta jaminan dilakukan. Ini merupakan bagian dari akibat hukum wanprestasi yang menjadi konteks pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan dibatasi oleh undang-undang. Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa meskipun ada 'Surat Kuasa Menjual Agunan' (perjanjian), pelaksanaannya tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (dalam hal ini, tidak bisa dieksekusi secara parate karena tidak ada Hak Tanggungan). Ini relevan untuk menilai batas kekuatan klausul perjanjian jual langsung." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22526, + "completion_tokens": 1249 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93b103309c32075b972ea87edd2ad242509d02bd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,111 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.859, + "query": 13.363, + "relevance": 0.001, + "total": 107.276 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38026, + "marked_chars": 38152 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 86510724/7981/09/21\ntanggal 27 September 2021;\n3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang No. SPH: 86510724/7981/09/21 tanggal 27\nSeptember 2021;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya\nsejumlah Rp157.767.727,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus\nenam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) secara seketika\ndan sekaligus lunas kepada Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan\nhukum tetap;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara\nini sejumlah Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai\nHakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\ndengan dihadiri oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan\ntelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari\nitu juga.\nPANITERA PENGGANTI\nHAKIM\nT T D\nT T D\n T T D\n T T D\nDIDIEK SOELISTYO, S.H \nMUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H \nHal 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38152, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati menggugat Suhartoyo, Sukarti, dan Sapawi atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp157.767.727, serta pelelangan agunan berupa sertifikat tanah atas nama Sapawi jika hutang tidak dilunasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 27 September 2021 untuk pinjaman sebesar Rp150.000.000 dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 27 Maret 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutang mereka pada tanggal jatuh tempo 27 Maret 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berjumlah Rp157.767.727.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 79 Desa Bulumulyo atas nama Sastroredjo Sapawi untuk menjamin hutang Tergugat I dan II.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat III.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya meminta penghapusan atau penetapan pokok hutang saja serta pembayaran secara cicilan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati sebagian terhadap Suhartoyo, Sukarti, dan Sapawi. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah sah dan mengikat, serta menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang pada tanggal jatuh tempo. Hakim menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp157.767.727 secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta membayar biaya perkara. Permohonan Penggugat untuk melelang agunan milik Tergugat III ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Hak Tanggungan melalui Sertifikat Hak Tanggungan, dan permohonan Tergugat I untuk pembayaran cicilan juga ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati sebagian terhadap Suhartoyo, Sukarti, dan Sapawi. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah sah dan mengikat, serta menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang pada tanggal jatuh tempo. Hakim menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp157.767.727 secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta membayar biaya perkara. Permohonan Penggugat untuk melelang agunan milik Tergugat III ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Hak Tanggungan melalui Sertifikat Hak Tanggungan, dan permohonan Tergugat I untuk pembayaran cicilan juga ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 27 September 2021 untuk pinjaman sebesar Rp150.000.000 dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 27 Maret 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutang mereka pada tanggal jatuh tempo 27 Maret 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berjumlah Rp157.767.727.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 79 Desa Bulumulyo atas nama Sastroredjo Sapawi untuk menjamin hutang Tergugat I dan II.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan yang diserahkan Tergugat III.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya meminta penghapusan atau penetapan pokok hutang saja serta pembayaran secara cicilan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan istri sudah tanda tangan surat utang ke bank tapi tidak lunas, kenapa agunan tanah dari teman saya tidak bisa dilelang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10914, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12867, + "completion_tokens": 777 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..670a82d9e9156c2e973eef4cb44b3672a6023302 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_88_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.092, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 126.564, + "query": 3.152, + "relevance": 34.824, + "total": 164.633 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 70100, + "marked_chars": 70298 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat \nSurat \nPerjanjian \nPinjaman \nNomor: \n17/12/2014/2813 \nbeserta \nperubahanya jo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2015/2813, \njo. Surat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2016/2813, jo Surat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/12/2017/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/012/2018/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/12/2019/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2020/2813; \n3. Meyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat \nPerjanjian Pinjaman Nomor: 17/12/2014/2813 beserta perubahanya jo. \nSurat Perpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2015/2813, jo. Surat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/12/2016/2813, \njo \nSurat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/12/2017/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/012/2018/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/12/2019/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan Pinjaman Nomor: 17/12/2020/2813; \n4. Menyatakan sah menurut hukum jaminan yang tertuang dalam Surat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/012/2018/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan \nPinjaman \nNomor: \n17/12/2019/2813, \njo. \nSurat \nPerpanjangan \nPinjaman Nomor: 17/12/2020/2813 tertanggal 16 \nDesember 2020 berupa: \nSertifikat Hak Milik No. 608, NIB. 11110828.01275, atas nama: Sugiyono \nBin Bawi, luas 65 M2, tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri \ndiatasnya, terletak di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”, \ndengan batas batas: \nUtara \n: Jalan Setapak \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 70298, + "frame": "Koperasi Konsumen Rukun Artha Santosa Juwana menggugat Wiwik, Santo, dan Giyono Alias Sugiyono atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal usaha sebesar Rp300.000.000,- yang tidak dilunasi beserta tunggakan angsuran dan denda. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian dan jaminan, menetapkan jumlah utang, serta mengizinkan eksekusi lelang jaminan jika debitur lalai membayar.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman modal usaha dari Penggugat sebesar Rp300.000.000,- dengan perjanjian angsuran bulanan Rp9.000.000,- dan jaminan sertifikat hak milik.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan perpanjangan pinjaman berkali-kali hingga perpanjangan terakhir tertanggal 16 Desember 2020.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengganti jaminan awal dengan Sertifikat Hak Milik No. 608 atas nama Sugiyono Bin Bawi yang merupakan orang yang sama dengan Turut Tergugat Giyono.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak Oktober 2020 hingga Juli 2022.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Para Tergugat pada April 2022.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dan Penggugat menyepakati jumlah pelunasan pinjaman sebesar Rp427.700.000,- dengan jatuh tempo 28 Februari 2022 melalui perjanjian tertulis.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melunasi pinjaman sesuai kesepakatan terakhir pada tanggal 28 Februari 2022.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalilkan bahwa perhitungan utang Penggugat tidak sesuai perjanjian dan hanya bersedia membayar pokok ditambah bunga/denda sebesar Rp50.000.000,-.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebuah koperasi, menggugat Para Tergugat (peminjam) dan Turut Tergugat (penjamin) karena tidak melunasi pinjaman modal usaha sebesar Rp300.000.000,- yang telah diperpanjang berkali-kali dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat. Para Tergugat mengakui adanya pinjaman dan perpanjangan, namun membantah perhitungan utang total yang diajukan Penggugat dengan dalih perhitungan yang tidak jelas dan kondisi ekonomi, serta menawarkan pembayaran pokok ditambah bunga/denda sebesar Rp50.000.000,-. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Oktober 2020. Namun, dalam pertimbangan hukum, Hakim mengutamakan kesepakatan terakhir antara para pihak berupa perjanjian pelunasan sebesar Rp427.700.000,- yang dituangkan dalam bukti surat dan didukung keterangan saksi, sehingga jumlah utang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp427.700.000,-. Gugatan untuk sita jaminan dan uang paksa ditolak karena tidak meletakkan sita dan tidak ada hal mendesak, namun hak eksekusi lelang jaminan tetap diakui apabila Para Tergugat lalai membayar." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebuah koperasi, menggugat Para Tergugat (peminjam) dan Turut Tergugat (penjamin) karena tidak melunasi pinjaman modal usaha sebesar Rp300.000.000,- yang telah diperpanjang berkali-kali dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat. Para Tergugat mengakui adanya pinjaman dan perpanjangan, namun membantah perhitungan utang total yang diajukan Penggugat dengan dalih perhitungan yang tidak jelas dan kondisi ekonomi, serta menawarkan pembayaran pokok ditambah bunga/denda sebesar Rp50.000.000,-. Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Oktober 2020. Namun, dalam pertimbangan hukum, Hakim mengutamakan kesepakatan terakhir antara para pihak berupa perjanjian pelunasan sebesar Rp427.700.000,- yang dituangkan dalam bukti surat dan didukung keterangan saksi, sehingga jumlah utang yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp427.700.000,-. Gugatan untuk sita jaminan dan uang paksa ditolak karena tidak meletakkan sita dan tidak ada hal mendesak, namun hak eksekusi lelang jaminan tetap diakui apabila Para Tergugat lalai membayar.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pinjaman modal usaha dari Penggugat sebesar Rp300.000.000,- dengan perjanjian angsuran bulanan Rp9.000.000,- dan jaminan sertifikat hak milik.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan perpanjangan pinjaman berkali-kali hingga perpanjangan terakhir tertanggal 16 Desember 2020.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengganti jaminan awal dengan Sertifikat Hak Milik No. 608 atas nama Sugiyono Bin Bawi yang merupakan orang yang sama dengan Turut Tergugat Giyono.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak Oktober 2020 hingga Juli 2022.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Para Tergugat pada April 2022.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dan Penggugat menyepakati jumlah pelunasan pinjaman sebesar Rp427.700.000,- dengan jatuh tempo 28 Februari 2022 melalui perjanjian tertulis.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melunasi pinjaman sesuai kesepakatan terakhir pada tanggal 28 Februari 2022.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalilkan bahwa perhitungan utang Penggugat tidak sesuai perjanjian dan hanya bersedia membayar pokok ditambah bunga/denda sebesar Rp50.000.000,-.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat bayar utang Rp427 juta lewat surat perjanjian, tapi sampai sekarang belum lunas, apa bisa koperasi saya sita jaminan sertifikat tanah milik saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30951, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (keberatan lalai). Dalam pertanyaan, debitur telah sepakat namun belum melunasi. Untuk menuntut eksekusi jaminan atau wanprestasi, kreditor harus membuktikan bahwa debitur telah dinyatakan lalai (melalui somasi/peringatan) atau perikatan bersifat *term* (jatuh tempo otomatis). Putusan juga menyebutkan adanya surat teguran/somasi sebagai dasar klaim wanprestasi, sehingga pasal ini substantif untuk menilai apakah syarat wanprestasi telah terpenuhi." + }, + { + "pasal": "1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun terkait akibat wanprestasi, pertanyaan spesifik mengenai 'sita jaminan sertifikat tanah' lebih berkaitan dengan hak jaminan (hak tanggungan/agunan) dan pelaksanaan perjanjian, bukan sekadar klaim ganti rugi. Pasal ini tidak secara langsung mengatur mekanisme sita atau hak atas jaminan benda tetap." + }, + { + "pasal": "1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Pertanyaan berawal dari 'kesepakatan bayar utang lewat surat perjanjian'. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga menjadi dasar hukum utama untuk menuntut pelaksanaan perjanjian (pelunasan) dan hak-hak yang disepakati dalam perjanjian tersebut (termasuk jaminan jika diatur dalam perjanjian). Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar pertimbangan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "1238 KUHPerdata", + "1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32503, + "completion_tokens": 1369 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_89_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_89_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8cd534afe35e641cbe57d1494f4803ab132dc2a7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_89_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,211 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_89_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 131.757, + "query": 4.892, + "relevance": 128.952, + "total": 265.633 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48530, + "marked_chars": 48674 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19094C90/594/09/2019 tanggal\n24/09/2019 \n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;\n4.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\n/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor PK19094C90/594/09/2019 tanggal 24/09/2019 \n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n151.036.316,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang\ntersebut.\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.\n161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah). \nDemikian diputuskan pada hari Selasa , tanggal 08 Agusutus 2023 oleh\nkami Erni Priliawati, SH, SE sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri\nPati,Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\ndengan dihadiri oleh Edi Suranto. SH, MM sebagai Panitera Pengganti dan\ntelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Itu\njuga. \nPanitera Pengganti \nHakim\nPutusan no 89/Pdt.Gs/2023/PN Pti \nHalaman 16 dari 17\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ke" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48674, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit KARABAN menggugat MURNINGSIH dan SANTOSO atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan para Tergugat telah wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp151.036.316,- atau penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pati.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19094C90/5941/09/2019 tanggal 24 September 2019 yang mengikat mereka untuk membayar kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan kuitansi pencairan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00961/Desa GEBANG atas nama MURNINGSIH sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak bulan Oktober 2019 hingga posisi Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk menagih hutang yang macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat yang belum dibayar hingga posisi Mei 2023 sebesar Rp151.036.316,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, saksi, atau bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengadili gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit KARABAN terhadap MURNINGSIH dan SANTOSO. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh kedua Tergugat pada September 2019, di mana mereka menerima pinjaman pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan kewajiban membayar angsuran bulanan selama 60 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Oktober 2019, sehingga menumpuk tunggakan sebesar Rp151.036.316,- hingga Mei 2023, meskipun Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban atau pembantahan. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan mereka membayar lunas sisa hutang sebesar Rp151.036.316,- atau jika tidak dibayar, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Pati mengadili gugatan sederhana yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit KARABAN terhadap MURNINGSIH dan SANTOSO. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh kedua Tergugat pada September 2019, di mana mereka menerima pinjaman pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan kewajiban membayar angsuran bulanan selama 60 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Oktober 2019, sehingga menumpuk tunggakan sebesar Rp151.036.316,- hingga Mei 2023, meskipun Penggugat telah mengirimkan tiga surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban atau pembantahan. Hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual Agunan sah dan mengikat, serta Para Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan mereka membayar lunas sisa hutang sebesar Rp151.036.316,- atau jika tidak dibayar, harta milik Para Tergugat akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19094C90/5941/09/2019 tanggal 24 September 2019 yang mengikat mereka untuk membayar kredit pokok sebesar Rp150.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- berdasarkan kuitansi pencairan kredit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 00961/Desa GEBANG atas nama MURNINGSIH sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sejak bulan Oktober 2019 hingga posisi Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Para Tergugat untuk menagih hutang yang macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat yang belum dibayar hingga posisi Mei 2023 sebesar Rp151.036.316,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengajukan jawaban, saksi, atau bukti pembantahan terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan serahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi kenapa saya harus bayar lunas sisa hutang yang sudah ditagih berkali-kali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24382, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur. Meskipun pertanyaan menyebutkan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan, inti pertanyaan adalah kewajiban membayar sisa hutang akibat wanprestasi, bukan status hukum jaminan atau hak prioritas kreditur. Pasal 1131 bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab alasan mengapa hutang harus dilunas (yang lebih terkait dengan perjanjian dan wanprestasi). Dalam pertimbangan putusan, hakim tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar utama untuk memvonis pembayaran hutang, melainkan fokus pada sahnya perjanjian dan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar hukum bahwa debitur memiliki kewajiban substantif untuk membayar hutang (memberikan uang). Putusan menggunakan pasal ini sebagai premis awal untuk menentukan bahwa adanya perjanjian kredit menciptakan kewajiban yang harus dipenuhi debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (wanprestasi) debitur. Pertanyaan awam menanyakan alasan harus membayar lunas setelah ditagih berkali-kali. Pasal 1238 menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai (dan thus bertanggung jawab atas konsekuensi wanprestasi) jika telah ada surat peringatan/perintah atau lewat waktu yang ditentukan. Ini menjawab inti sengketa: mengapa tagihan menjadi jatuh tempo dan wajib dilunas segera (akselerasi) karena debitur telah lalai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga akibat ketidakpemenuhan perikatan setelah dinyatakan lalai. Pertanyaan menyangkut kewajiban membayar 'sisa hutang' (yang mencakup pokok, bunga, dan kemungkinan denda/biaya) setelah penagihan. Pasal 1243 menjadi dasar hukum mengapa debitur tidak hanya membayar pokok, tetapi juga terbebani oleh konsekuensi hukum (bunga/ganti rugi) karena kelalaiannya, sehingga hutang harus dilunas secara utuh." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan implisit menyangkut validitas perjanjian kredit yang dibuat. Putusan secara eksplisit menguji apakah Surat Pengakuan Hutang sah berdasarkan Pasal 1320. Jika perjanjian tidak sah, maka kewajiban membayar tidak ada. Karena putusan menyatakan perjanjian sah, maka kewajiban membayar menjadi mengikat. Ini adalah fondasi hukum dari seluruh tuntutan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengizinkan perjanjian bunga atas pinjaman. Pertanyaan awam sering kali bingung mengapa harus membayar lebih dari pokok pinjaman (bunga). Putusan menggunakan pasal ini untuk membenarkan adanya klausul bunga dalam perjanjian kredit. Ini menjawab aspek 'mengapa harus membayar lunas' yang mencakup komponen bunga yang disepakati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang disepakati harus tertulis dan boleh melebihi bunga undang-undang selama tidak dilarang. Putusan menggunakan pasal ini untuk memvalidasi besaran bunga 0,92% per bulan yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang. Ini memperkuat alasan mengapa jumlah hutang yang harus dilunas adalah sebesar yang ditagih (termasuk bunga tinggi yang disepakati), menjawab keraguan debitur tentang besaran tagihan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23328, + "completion_tokens": 1970 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1fef1d2688862e9bb303441b1509a323571facf5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,201 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.792, + "query": 2.063, + "relevance": 78.303, + "total": 204.215 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44764, + "marked_chars": 44890 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. \nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; \n2. \nMenyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi/cidera janji; \n3. \nMenghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa tunggakan \nsebesar Rp. 165.877.935,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus \ntujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) kepada \nPenggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung \nsejak putusan ini diucapkan; \n4. \nMenghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul \ndalam perkara ini sebesar Rp.490.000,00(empat ratus sembilan puluh ribu \nrupiah); \nDemikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh \nkami Erni Priliawati, SH, SE sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, \nPutusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka \nuntuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Edi Suranto, SH, MM \nsebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh \nKuasa Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat; \nPanitera Pengganti \n \n \n \n Hakim \n \n \n \nEdi Suranto, SH, MM \n Erni Priliawati, SH,SE,MH \nPerincian biaya : \n1. Biaya pendaftran \n2. Biaya proses/ATK \n3. Panggilan Tergugat .................. \n: \nRp. 30.000,00 \nRp. 50.000,00 \nRp360.000,00 \n4. PNBP ......................................... : Rp 30.000,00 \n5. Materai ……………………… \n: Rp 10. 000,00 \n6. Redaksi ....................................... : Rp 10. 000,00 \nJumlah \n: Rp 490.000,00 \n ( empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44890, + "frame": "PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa menggugat Mohamad Ruslan dan Seliana Febrianti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit modal usaha yang tidak dilunasi sesuai jadwal. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, membayar tunggakan pokok, bunga, denda, dan biaya perkara sebesar Rp165.877.935,- serta menyatakan sah sita jaminan atas sertifikat tanah agunan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut sebagian dengan memerintahkan pembayaran tunggakan dan menyatakan wanprestasi, namun menolak permintaan sita jaminan dan eksekusi serta-merta.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit modal usaha sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat berdasarkan perjanjian kredit yang ditandatangani pada tanggal 09 November 2021 dan adendum pada tanggal 13 Juli 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar bunga bulanan sebesar Rp3.000.000,- setiap tanggal 13 dan angsuran pokok sebesar Rp150.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 13 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00185 atas nama Mohamad Ruslan sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya melakukan satu kali pembayaran bunga sebesar Rp3.000.000,- dan tidak lagi membayar angsuran bunga maupun pokok sejak bulan Juli 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran, namun Para Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara formal dalam pemeriksaan perkara di persidangan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan hukum yang memadai untuk meminta putusan dilaksanakan secara serta-merta.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap Mohamad Ruslan dan Seliana Febrianti terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit modal usaha. Para Tergugat telah menerima dana kredit sebesar Rp150.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan kewajiban membayar bunga bulanan serta pokok pinjaman pada jatuh tempo. Namun, Para Tergugat terbukti hanya membayar satu kali bunga dan mengabaikan tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat, sehingga menimbulkan tunggakan pokok, bunga, bunga akrual, dan denda. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar total tunggakan sebesar Rp165.877.935,- serta biaya perkara. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan dan eksekusi serta-merta ditolak karena alasan prosedural yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap Mohamad Ruslan dan Seliana Febrianti terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit modal usaha. Para Tergugat telah menerima dana kredit sebesar Rp150.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan kewajiban membayar bunga bulanan serta pokok pinjaman pada jatuh tempo. Namun, Para Tergugat terbukti hanya membayar satu kali bunga dan mengabaikan tiga surat peringatan yang dikirimkan Penggugat, sehingga menimbulkan tunggakan pokok, bunga, bunga akrual, dan denda. Pengadilan Negeri Pati menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar total tunggakan sebesar Rp165.877.935,- serta biaya perkara. Gugatan untuk menyatakan sah sita jaminan dan eksekusi serta-merta ditolak karena alasan prosedural yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit modal usaha sebesar Rp150.000.000,- dari Penggugat berdasarkan perjanjian kredit yang ditandatangani pada tanggal 09 November 2021 dan adendum pada tanggal 13 Juli 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar bunga bulanan sebesar Rp3.000.000,- setiap tanggal 13 dan angsuran pokok sebesar Rp150.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 13 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00185 atas nama Mohamad Ruslan sebagai jaminan pelunasan kredit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat hanya melakukan satu kali pembayaran bunga sebesar Rp3.000.000,- dan tidak lagi membayar angsuran bunga maupun pokok sejak bulan Juli 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran, namun Para Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara formal dalam pemeriksaan perkara di persidangan.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan hukum yang memadai untuk meminta putusan dilaksanakan secara serta-merta.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima pinjaman bank tapi cuma bayar sekali terus berhenti bayar dan tidak peduli surat peringatan, apakah saya harus bayar semua tunggangan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25102, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban membayar utang, pasal ini menjadi dasar hukum substantif bahwa adanya perjanjian kredit menciptakan kewajiban bagi debitur untuk membayar (memberikan uang). Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kapan debitur dinyatakan lalai (termasuk lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian). Pertanyaan pengguna menyebutkan 'berhenti bayar' dan 'tidak peduli surat peringatan', yang secara langsung berkaitan dengan unsur keterlambatan dan status lalai menurut pasal ini, yang merupakan prasyarat untuk menuntut wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Ini menjawab inti pertanyaan pengguna ('apakah saya harus bayar semua tunggangan?') dengan menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran menimbulkan kewajiban membayar tunggakan (bunga dan pokok) sebagai ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menggunakan pasal ini untuk memastikan bahwa perjanjian kredit antara bank dan nasabah sah mengikat. Jika perjanjian sah, maka kewajiban membayar utang yang disepakati juga sah dan harus dipatuhi, sehingga relevan untuk menjawab apakah pengguna terikat pada perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengizinkan adanya perjanjian bunga atas pinjaman uang. Pertanyaan pengguna menanyakan tentang 'tunggangan' yang dalam konteks kredit bank biasanya mencakup bunga. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa perjanjian bunga tersebut sah dan mengikat, sehingga tunggakan bunga juga harus dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bunga yang diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis dan boleh melampaui bunga undang-undang selama tidak dilarang. Ini relevan karena putusan menguji keabsahan besaran bunga yang disepakati dalam perjanjian kredit. Jika bunga tersebut sah menurut pasal ini, maka tunggakan bunga yang ditagih adalah sah secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21511, + "completion_tokens": 1579 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7748d03fe3c40d22273afe024b340e9da9eaa980 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,211 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G.S_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.001, + "condense": 0.0, + "read": 135.766, + "query": 4.042, + "relevance": 81.828, + "total": 221.672 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 59208, + "marked_chars": 59388 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Surat Pengakuan Hutang SPH: 64790874/5958/02/2019 Tanggal 14\nFebruari 2019;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor 64790874/5958/02/2019 Tanggal 14 Februari 2019;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp.\n294.397.418- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi\nhutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan\nTayu, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 688/Desa\nMargomulyo, atas nama Mursiati binti Kromoastro Mardjan (tergugat III)\ndengan luas 379 m² (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi)\n \nHalaman 19 dari 21 Putusan No 8/Pdt.G.S/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 59388, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pakis menggugat Dwi Handoko, Fika Hikmayanti, dan Mursiati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa hutang sebesar Rp294.397.418,-, serta penjualan agunan melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Februari 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp6.466.700,- setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 688/Desa Margomulyo atas nama Mursiati sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan II wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan II untuk menagih hutang yang telah jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan II hingga posisi Januari 2024 sebesar Rp294.397.418,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp198.881.122,- dan tunggakan bunga Rp95.516.296,-.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan dan secara lisan membenarkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat I tidak hadir.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat ditolak karena Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pakis menggugat Dwi Handoko, Fika Hikmayanti, dan Mursiati karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp250.000.000,- yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Februari 2019. Sebagai jaminan, Mursiati menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 688/Desa Margomulyo dan memberikan kuasa penjualan kepada bank jika terjadi wanprestasi. Bank mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah lalai membayar angsuran bulanan sebesar Rp6.466.700,- dan telah menerima tiga surat peringatan namun tetap tidak melunasi hutang. Sisa hutang yang ditagih adalah Rp294.397.418,- yang terdiri dari pokok dan bunga. Dalam persidangan, Tergugat II dan III membenarkan dalil gugatan, sedangkan Tergugat I tidak hadir. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan Tergugat I dan II wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp294.397.418,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka agunan berupa tanah tersebut akan dilelang melalui KPKNL Pati untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pakis menggugat Dwi Handoko, Fika Hikmayanti, dan Mursiati karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes sebesar Rp250.000.000,- yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Februari 2019. Sebagai jaminan, Mursiati menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 688/Desa Margomulyo dan memberikan kuasa penjualan kepada bank jika terjadi wanprestasi. Bank mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah lalai membayar angsuran bulanan sebesar Rp6.466.700,- dan telah menerima tiga surat peringatan namun tetap tidak melunasi hutang. Sisa hutang yang ditagih adalah Rp294.397.418,- yang terdiri dari pokok dan bunga. Dalam persidangan, Tergugat II dan III membenarkan dalil gugatan, sedangkan Tergugat I tidak hadir. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Surat Pengakuan Hutang sah, menetapkan Tergugat I dan II wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp294.397.418,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka agunan berupa tanah tersebut akan dilelang melalui KPKNL Pati untuk pelunasan hutang. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan selama pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit berupa pinjaman pokok sebesar Rp250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Februari 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp6.466.700,- setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 688/Desa Margomulyo atas nama Mursiati sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan II wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Tergugat I dan II untuk menagih hutang yang telah jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat I dan II hingga posisi Januari 2024 sebesar Rp294.397.418,- yang terdiri dari tunggakan pokok Rp198.881.122,- dan tunggakan bunga Rp95.516.296,-.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan dan secara lisan membenarkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat I tidak hadir.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat ditolak karena Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi tetap ditagih sisa hutang dan tanahnya mau dilelang, apa ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28707, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban membayar cicilan dan akibat wanprestasi, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan jenis kewajiban debitur (memberikan uang) yang menjadi objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (lalai) debitur. Relevan dengan pertanyaan karena menentukan kapan debitur dianggap lalai (misalnya lewat waktu jatuh tempo atau setelah peringatan), yang merupakan syarat utama bagi kreditur untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi termasuk eksekusi agunan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah debitur dinyatakan lalai. Ini relevan untuk menjawab apakah tagihan sisa hutang (pokok, bunga, denda) yang ditagih bank tersebut sah secara hukum sebagai akibat dari wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian kredit yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini relevan untuk menjawab apakah klausul dalam perjanjian kredit (termasuk kewajiban bayar dan agunan) mengikat debitur dan dapat dituntut pelaksanaannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kebolehan perjanjian bunga dalam peminjaman uang. Relevan karena pertanyaan menyangkut tagihan 'sisa hutang' yang biasanya mencakup bunga, sehingga perlu ditinjau apakah pembebanan bunga tersebut sah berdasarkan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat bentuk dan batas bunga perjanjian. Relevan untuk menilai validitas besaran bunga yang menjadi bagian dari 'sisa hutang' yang ditagih, asalkan tidak dilarang undang-undang dan disepakati tertulis." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26931, + "completion_tokens": 1713 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d313ac4fe2b92a77560711d7235ebf4189bc05b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 43, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 125.265, + "query": 2.694, + "relevance": 15.138, + "total": 143.162 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 117713, + "marked_chars": 118091 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA;\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\nDALAM REKONVENSI\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak\ndapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nHalaman 41 dari 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 41\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nMenghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Budi\nAryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H.,M.H. dan\nPronggo Joyonegara,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 dalam persidanga" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 118091, + "frame": "Penggugat [GAMAL HARIS] menggugat Tergugat [ANSHIROH] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah dan penyerahan sertifikat sisa jual beli, dengan tuntutan penyerahan sertifikat dan ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi cacat formal dan obscur libel serta gugatan rekonvensi untuk pembayaran sisa harga dan denda. Pengadilan menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima karena eksepsi tergugat dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 pada tanggal 2 November 2011 di hadapan Notaris Nanik Kustiyati untuk sebidang tanah di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran total sebesar Rp2.020.000.000,- kepada Tergugat melalui rekening suami Tergugat, namun Tergugat mendalilkan pembayaran tersebut belum lunas dan masih terdapat sisa pokok serta denda keterlambatan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum melunasi kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga Tergugat berhak menahan penyerahan sisa sertifikat dan mengenakan denda keterlambatan sebesar 1,25% per bulan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi cacat formal dengan alasan bahwa dasar sengketa adalah wanprestasi dari perjanjian jual beli, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, khususnya mengenai pernyataan pembayaran yang ada di posita tetapi tidak di petitum.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mencampuradukan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga eksepsi Tergugat beralasan dan dikabulkan.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena eksepsi Tergugat dikabulkan.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat diperiksa dan diputus karena gugatan Konvensi yang menjadi dasar hubungannya dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [GAMAL HARIS] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [ANSHIROH] terkait sengketa tanah hasil pemecahan sertifikat hak milik, dengan dalih Tergugat tidak menyerahkan sisa tiga sertifikat dan tidak memberitahukan potensi sengketa tanah, serta mendalilkan pembayaran telah lunas. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi cacat formal dan obscur libel, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembayaran sisa harga pokok dan denda keterlambatan berdasarkan perjanjian jual beli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat mencampuradukan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diperiksa dan diputus karena ketergantungannya pada gugatan konvensi yang telah ditolak secara prosedural." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [GAMAL HARIS] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [ANSHIROH] terkait sengketa tanah hasil pemecahan sertifikat hak milik, dengan dalih Tergugat tidak menyerahkan sisa tiga sertifikat dan tidak memberitahukan potensi sengketa tanah, serta mendalilkan pembayaran telah lunas. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi cacat formal dan obscur libel, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembayaran sisa harga pokok dan denda keterlambatan berdasarkan perjanjian jual beli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat mencampuradukan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diperiksa dan diputus karena ketergantungannya pada gugatan konvensi yang telah ditolak secara prosedural.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 pada tanggal 2 November 2011 di hadapan Notaris Nanik Kustiyati untuk sebidang tanah di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran total sebesar Rp2.020.000.000,- kepada Tergugat melalui rekening suami Tergugat, namun Tergugat mendalilkan pembayaran tersebut belum lunas dan masih terdapat sisa pokok serta denda keterlambatan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum melunasi kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga Tergugat berhak menahan penyerahan sisa sertifikat dan mengenakan denda keterlambatan sebesar 1,25% per bulan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi cacat formal dengan alasan bahwa dasar sengketa adalah wanprestasi dari perjanjian jual beli, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, khususnya mengenai pernyataan pembayaran yang ada di posita tetapi tidak di petitum.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mencampuradukan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga eksepsi Tergugat beralasan dan dikabulkan.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena eksepsi Tergugat dikabulkan.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat diperiksa dan diputus karena gugatan Konvensi yang menjadi dasar hubungannya dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas tanah yang saya beli, tapi penjualnya tidak mau serahkan sisa sertifikat dan malah menagih denda, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11752, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yaitu kewajiban mengganti kerugian akibat pelanggaran hukum yang tidak didasari perjanjian. Dalam pertanyaan, hubungan hukum antara pembeli dan penjual sudah ada karena adanya perjanjian jual beli ('tanah yang saya beli'). Sengketa mengenai penyerahan sertifikat dan tagihan denda merupakan sengketa wanprestasi (ingkar janji) dalam perikatan perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum. Putusan pendukung juga secara eksplisit membatasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa gugatan yang didasarkan pada perjanjian jual beli tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45291, + "completion_tokens": 1179 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2024_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2024_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09d56c29b44b4c95c5e4ea32569629a6c3e62864 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2024_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_8_Pdt.G_2024_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.023, + "query": 3.491, + "relevance": 23.612, + "total": 130.163 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64439, + "marked_chars": 64655 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak ha\ndir dipersidangan ;\n2.\nMenyatakan perkara di putus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);\n3.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n4.\nMenyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah\ndengan luas tanah 96 m2 yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan\nKayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diterangkan\ndalam Sertifikat Hak Milik nomor 315 yang diterbitkan oleh Kepala\nKantor Pertanahan Kabupaten Pati tertanggal 16 Juni 2004 atas nama\nAli Maskuri, BA (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :\nUtara : tanah kapling yang tercatat dalam peta bidang No.00123; \nTimur : tanah milik Saryono;\nBarat : Jalan kapling;\nSelatan : tanah milik Ali Maskuri,B.A (Penggugat);\n5.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;\n6.\nMenghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah yang menjadi\nobyek sengketa yaitu tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik\nNomor 315 dengan Luas tanah 96 m2 yang terletak di Desa Trimulyo,\nKecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;\n7.\nMenghukum kepada Tergugat untuk mengkosongkan tanah sengketa ;\nHalaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau info" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64655, + "frame": "Penggugat, Ali Masykuri, menggugat Tergugat, Bulan Rusbiyanto, atas penguasaan dan pembangunan rumah permanen di atas tanah milik Penggugat yang bersertifikat Hak Milik Nomor 315. Penggugat meminta pernyataan kepemilikan sah, pengembalian tanah, pengosongan bangunan, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian serta pengosongan tanah, namun menolak tuntutan ganti rugi dan jaminan sita.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 96 m2 yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Ali Maskuri, BA.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membangun rumah permanen dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 tanpa seijin Penggugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa selama persidangan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Ali Masykuri, menggugat Tergugat, Bulan Rusbiyanto, karena Tergugat telah menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah milik Penggugat yang bersertifikat Hak Milik Nomor 315 seluas 96 m2 di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tersebut sejak tahun 2004 tanpa izin, serta menuntut pengembalian tanah, pengosongan bangunan, dan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut dan perbuatan Tergugat menguasai tanah dengan membangun rumah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan untuk pengembalian tanah dan pengosongan bangunan dikabulkan. Namun, gugatan untuk ganti rugi ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian, demikian pula dengan permohonan sita jaminan dan uang paksa yang ditolak karena tidak ada dasar hukum yang memenuhi syarat dalam putusan ini." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Ali Masykuri, menggugat Tergugat, Bulan Rusbiyanto, karena Tergugat telah menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah milik Penggugat yang bersertifikat Hak Milik Nomor 315 seluas 96 m2 di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tersebut sejak tahun 2004 tanpa izin, serta menuntut pengembalian tanah, pengosongan bangunan, dan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Pati memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut dan perbuatan Tergugat menguasai tanah dengan membangun rumah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan untuk pengembalian tanah dan pengosongan bangunan dikabulkan. Namun, gugatan untuk ganti rugi ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian, demikian pula dengan permohonan sita jaminan dan uang paksa yang ditolak karena tidak ada dasar hukum yang memenuhi syarat dalam putusan ini.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 96 m2 yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Ali Maskuri, BA.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membangun rumah permanen dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 tanpa seijin Penggugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa selama persidangan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya sertifikat tanah, tapi orang lain sudah bangun rumah di situ sejak lama tanpa izin, apakah saya bisa paksa dia pindah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19894, + "candidates": [ + "Pasal 584 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "text": "Pasal 584: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang cara memperoleh hak milik (perolehan hak milik), bukan tentang akibat hukum atau pembelaan terhadap penguasaan tanah oleh pihak lain yang telah membangun. Dalam sengketa ini, isu utamanya adalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah yang sudah menjadi hak milik Penggugat, bukan bagaimana Penggugat memperoleh hak miliknya. Isi pasal ini tidak secara substantif menjawab pertanyaan apakah pemilik dapat memaksa pihak lain pindah akibat perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hakim, perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dengan mendirikan bangunan tanpa hak dinyatakan sebagai 'perbuatan melawan hukum' berdasarkan Pasal 1365. Pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang menopang alasan hakim untuk mengabulkan gugatan pengembalian tanah dan pengosongan bangunan, sehingga sangat relevan untuk menjawab pertanyaan apakah pemilik dapat memaksa pihak lain pindah akibat penguasaan tanpa hak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24935, + "completion_tokens": 1015 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6012c5efb0600e8b448c83cab948aeb2f41376df --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.188, + "classify": 0.0, + "condense": 413.983, + "read": 113.722, + "query": 3.282, + "relevance": 6.392, + "total": 537.567 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 159003, + "marked_chars": 159480 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi\n-\nMenolak eksepsi Tergugat I dan II;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMenyatakan\n \ngugatan\n \npara\nPenggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard \nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat\nditerima ( Niet Ontvankelijk Verklaard .\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\nuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.510.000,00 (satu juta lima\nratus sepuluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 13 februari 2023 oleh kami,\nErni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H.\ndan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor\n90/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut pada hari\nKamis tanggal 16 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum dengan dihadiri oleh Edi Suranto, SH, MM, sebagai Panitera Pengganti\ndan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada\nhari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n Aris Dwihartoyo, S.H.\nErni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.\n Pronggo Joyonegara,S.H.\nHalaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\n" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134950, + "summary": "[HAL 1-12] Gugatan perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pti diajukan oleh Suwarti (Penggugat I) dan Budi Ariyanto (Penggugat II) melawan Siti Fatimah Al Zanah Nur Fatimah (Tergugat I), Johan Nurjam Haba (Tergugat II/Notaris), dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil memiliki dua Kapal Motor Nelayan, KM Manis Sejahtera (Grosse Akta No. 8436) dan KM Raja Sejahtera (Grosse Akta No. 5779), yang keduanya dijaminkan kepada Bank Jateng untuk pinjaman Rp 1,75 miliar [HAL 2-4]. Para Penggugat juga dalil meminjam uang Rp 800 juta kepada Tergugat I, namun karena penghasilan berkurang akibat larangan kapal cantrang, pembayaran terhambat sehingga Tergugat I memaksa pembayaran Rp 6 miliar [HAL 5]. Para Penggugat mendalilkan dipaksa membuat Surat Pernyataan jual beli kapal dan janji pembayaran Rp 30 juta/bulan oleh Tergugat I yang tidak ditepati, serta dipaksa menandatangani kertas kosong yang berujung pada Akta Jual Beli (AJB) No. 201 dan 202 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat Tergugat II tanpa sepengetahuan mereka [HAL 5-7]. Para Penggugat mengakui hutang Rp 800 juta kepada Tergugat I tetapi menolak tuntutan Rp 6 miliar, mendalilkan perbuatan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan mereka, sehingga menuntut pembatalan AJB, pernyataan sah kepemilikan kapal, pembatalan Surat Pernyataan, dan ganti rugi materiil Rp 14,4 miliar serta immateriil Rp 1 miliar [HAL 7-11]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 12].\n\n[HAL 12-17] Tergugat I mengajukan eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel* dengan menyoroti inkonsistensi nama Penggugat I (Suwarti vs Budi Aryanto) dan objek sengketa yang tidak jelas, serta dalil kerugian yang kabur [HAL 12-17]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menyangkal seluruh dalil Penggugat dan mengajukan gugatan Rekonvensi. Tergugat I mendalilkan bahwa hubungan awal adalah kerja sama bisnis perbekalan kapal, bukan pinjaman hutang, dengan total modal yang disetorkan Tergugat I mencapai Rp 1,125 miliar untuk KM Manis Sejahtera dan Rp 700 juta untuk KM Raja Sejahtera [HAL 18-21]. Tergugat I mendalilkan Para Penggugat terus-menerus merayu untuk menjual kedua kapal tersebut karena mangkrak akibat larangan cantrang, dengan kesepakatan jual beli dilakukan secara sah di hadapan Notaris Johan Nurjam Haba (Tergugat II) pada 23 Januari 2017 setelah pembayaran saldo [HAL 22-23]. Tergugat I mendalilkan telah mengoperasikan kapal, mengganti Suwarti dan Budi Ariyanto sebagai karyawan, namun keduanya diberhentikan karena kecurangan dan kemudian melaporkan Tergugat I secara pidana serta mendesak PSDKP menghentikan operasional kapal dengan alasan dokumen masih atas nama Penggugat, padahal Grosse Akta telah dijaminkan ke Bank jauh sebelum jual beli [HAL 23-25].\n\n[HAL 25-33] Dalam Rekonvensi, Tergugat I (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut pernyataan sah AJB, pembatalan dalil Penggugat Konvensi, dan ganti rugi akibat hilangnya keuntungan kapal yang tidak dapat beroperasi sejak Agustus 2021 hingga Desember 2022 (14 bulan/11 kali keberangkatan). Tergugat I menghitung kerugian materiil sebesar Rp 6,699 miliar (dari selisih pendapatan bersih kapal) ditambah biaya advokat Rp 300 juta, dan kerugian immateriil Rp 73,689 miliar, total Rp 80,688 miliar, serta meminta sita jaminan atas tanah milik Para Penggugat [HAL 26-33].\n\n[HAL 33-40] Tergugat II (Notaris) mengajukan eksepsi *obscuur libel* serupa dan membantah dalil pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak. Tergugat II mendalilkan AJB dibuat atas permintaan dan kehadiran Para Penggugat serta Tergugat I dengan dokumen lengkap, di mana Para Penggugat menjamin kapal bebas sengketa dan jaminan [HAL 33-37]. Turut Tergugat (Bank Jateng) mengakui pinjaman Rp 1,75 miliar dengan jaminan KM Manis Sejahtera dan KM Raja Sejahtera atas nama Budi Ariyanto, dengan sisa hutang pokok Rp 1,33 miliar dan bunga Rp 393 juta per Desember 2022. Turut Tergugat mendalilkan dokumen jaminan tetap berada di bank, jual beli kapal tanpa pelepasan jaminan tidak sah, dan menuntut Para Penggugat melunasi sisa hutang [HAL 38-40]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 26030, + "summary": "[HAL 1-12] Gugatan perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pti diajukan oleh Suwarti (Penggugat I) dan Budi Ariyanto (Penggugat II) melawan Siti Fatimah Al Zanah Nur Fatimah (Tergugat I), Johan Nurjam Haba (Tergugat II/Notaris), dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil memiliki dua Kapal Motor Nelayan, KM Manis Sejahtera (Grosse Akta No. 8436) dan KM Raja Sejahtera (Grosse Akta No. 5779), yang keduanya dijaminkan kepada Bank Jateng untuk pinjaman Rp 1,75 miliar [HAL 2-4]. Para Penggugat juga dalil meminjam uang Rp 800 juta kepada Tergugat I, namun karena penghasilan berkurang akibat larangan kapal cantrang, pembayaran terhambat sehingga Tergugat I memaksa pembayaran Rp 6 miliar [HAL 5]. Para Penggugat mendalilkan dipaksa membuat Surat Pernyataan jual beli kapal dan janji pembayaran Rp 30 juta/bulan oleh Tergugat I yang tidak ditepati, serta dipaksa menandatangani kertas kosong yang berujung pada Akta Jual Beli (AJB) No. 201 dan 202 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat Tergugat II tanpa sepengetahuan mereka [HAL 5-7]. Para Penggugat mengakui hutang Rp 800 juta kepada Tergugat I tetapi menolak tuntutan Rp 6 miliar, mendalilkan perbuatan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan mereka, sehingga menuntut pembatalan AJB, pernyataan sah kepemilikan kapal, pembatalan Surat Pernyataan, dan ganti rugi materiil Rp 14,4 miliar serta immateriil Rp 1 miliar [HAL 7-11]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 12].\n\n[HAL 12-17] Tergugat I mengajukan eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel* dengan menyoroti inkonsistensi nama Penggugat I (Suwarti vs Budi Aryanto) dan objek sengketa yang tidak jelas, serta dalil kerugian yang kabur [HAL 12-17]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menyangkal seluruh dalil Penggugat dan mengajukan gugatan Rekonvensi. Tergugat I mendalilkan bahwa hubungan awal adalah kerja sama bisnis perbekalan kapal, bukan pinjaman hutang, dengan total modal yang disetorkan Tergugat I mencapai Rp 1,125 miliar untuk KM Manis Sejahtera dan Rp 700 juta untuk KM Raja Sejahtera [HAL 18-21]. Tergugat I mendalilkan Para Penggugat terus-menerus merayu untuk menjual kedua kapal tersebut karena mangkrak akibat larangan cantrang, dengan kesepakatan jual beli dilakukan secara sah di hadapan Notaris Johan Nurjam Haba (Tergugat II) pada 23 Januari 2017 setelah pembayaran saldo [HAL 22-23]. Tergugat I mendalilkan telah mengoperasikan kapal, mengganti Suwarti dan Budi Ariyanto sebagai karyawan, namun keduanya diberhentikan karena kecurangan dan kemudian melaporkan Tergugat I secara pidana serta mendesak PSDKP menghentikan operasional kapal dengan alasan dokumen masih atas nama Penggugat, padahal Grosse Akta telah dijaminkan ke Bank jauh sebelum jual beli [HAL 23-25].\n\n[HAL 25-33] Dalam Rekonvensi, Tergugat I (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut pernyataan sah AJB, pembatalan dalil Penggugat Konvensi, dan ganti rugi akibat hilangnya keuntungan kapal yang tidak dapat beroperasi sejak Agustus 2021 hingga Desember 2022 (14 bulan/11 kali keberangkatan). Tergugat I menghitung kerugian materiil sebesar Rp 6,699 miliar (dari selisih pendapatan bersih kapal) ditambah biaya advokat Rp 300 juta, dan kerugian immateriil Rp 73,689 miliar, total Rp 80,688 miliar, serta meminta sita jaminan atas tanah milik Para Penggugat [HAL 26-33].\n\n[HAL 33-40] Tergugat II (Notaris) mengajukan eksepsi *obscuur libel* serupa dan membantah dalil pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak. Tergugat II mendalilkan AJB dibuat atas permintaan dan kehadiran Para Penggugat serta Tergugat I dengan dokumen lengkap, di mana Para Penggugat menjamin kapal bebas sengketa dan jaminan [HAL 33-37]. Turut Tergugat (Bank Jateng) mengakui pinjaman Rp 1,75 miliar dengan jaminan KM Manis Sejahtera dan KM Raja Sejahtera atas nama Budi Ariyanto, dengan sisa hutang pokok Rp 1,33 miliar dan bunga Rp 393 juta per Desember 2022. Turut Tergugat mendalilkan dokumen jaminan tetap berada di bank, jual beli kapal tanpa pelepasan jaminan tidak sah, dan menuntut Para Penggugat melunasi sisa hutang [HAL 38-40].\n\n[HAL 46-53] Majelis Hakim menolak eksepsi *error in persona* dari Tergugat I dan II karena perbedaan nama \"Budi Aryanto\" dan \"Budi Ariyanto\" dianggap sekadar kesalahan redaksional yang tidak fatal, sehingga eksepsi ini ditolak [HAL 46]. Terkait eksepsi *obscuur libel*, Majelis menolak dalil Tergugat bahwa gugatan kabur, namun justru menemukan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi sendiri bersifat *obscuur libel* karena inkonsistensi antara posita dan petitum [HAL 46, 51-52]. Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat secara tidak konsekuen menggabungkan dasar hukum wanprestasi (berdasarkan perjanjian kerjasama) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam satu gugatan, padahal kedua ranah hukum tersebut memiliki konsekuensi berbeda dan menurut Yurisprudensi MA No. 1875 K/Pdt/1984 tidak dapat digabungkan [HAL 51-52]. Akibat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian posita dengan petitum tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 52]. Karena gugatan konvensi ditolak, gugatan Rekonvensi dari Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 52]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II, menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 1.510.000,00 [HAL 53]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-12] Gugatan perdata Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Pti diajukan oleh Suwarti (Penggugat I) dan Budi Ariyanto (Penggugat II) melawan Siti Fatimah Al Zanah Nur Fatimah (Tergugat I), Johan Nurjam Haba (Tergugat II/Notaris), dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil memiliki dua Kapal Motor Nelayan, KM Manis Sejahtera (Grosse Akta No. 8436) dan KM Raja Sejahtera (Grosse Akta No. 5779), yang keduanya dijaminkan kepada Bank Jateng untuk pinjaman Rp 1,75 miliar [HAL 2-4]. Para Penggugat juga dalil meminjam uang Rp 800 juta kepada Tergugat I, namun karena penghasilan berkurang akibat larangan kapal cantrang, pembayaran terhambat sehingga Tergugat I memaksa pembayaran Rp 6 miliar [HAL 5]. Para Penggugat mendalilkan dipaksa membuat Surat Pernyataan jual beli kapal dan janji pembayaran Rp 30 juta/bulan oleh Tergugat I yang tidak ditepati, serta dipaksa menandatangani kertas kosong yang berujung pada Akta Jual Beli (AJB) No. 201 dan 202 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat Tergugat II tanpa sepengetahuan mereka [HAL 5-7]. Para Penggugat mengakui hutang Rp 800 juta kepada Tergugat I tetapi menolak tuntutan Rp 6 miliar, mendalilkan perbuatan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan mereka, sehingga menuntut pembatalan AJB, pernyataan sah kepemilikan kapal, pembatalan Surat Pernyataan, dan ganti rugi materiil Rp 14,4 miliar serta immateriil Rp 1 miliar [HAL 7-11]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 12].\n\n[HAL 12-17] Tergugat I mengajukan eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel* dengan menyoroti inkonsistensi nama Penggugat I (Suwarti vs Budi Aryanto) dan objek sengketa yang tidak jelas, serta dalil kerugian yang kabur [HAL 12-17]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I menyangkal seluruh dalil Penggugat dan mengajukan gugatan Rekonvensi. Tergugat I mendalilkan bahwa hubungan awal adalah kerja sama bisnis perbekalan kapal, bukan pinjaman hutang, dengan total modal yang disetorkan Tergugat I mencapai Rp 1,125 miliar untuk KM Manis Sejahtera dan Rp 700 juta untuk KM Raja Sejahtera [HAL 18-21]. Tergugat I mendalilkan Para Penggugat terus-menerus merayu untuk menjual kedua kapal tersebut karena mangkrak akibat larangan cantrang, dengan kesepakatan jual beli dilakukan secara sah di hadapan Notaris Johan Nurjam Haba (Tergugat II) pada 23 Januari 2017 setelah pembayaran saldo [HAL 22-23]. Tergugat I mendalilkan telah mengoperasikan kapal, mengganti Suwarti dan Budi Ariyanto sebagai karyawan, namun keduanya diberhentikan karena kecurangan dan kemudian melaporkan Tergugat I secara pidana serta mendesak PSDKP menghentikan operasional kapal dengan alasan dokumen masih atas nama Penggugat, padahal Grosse Akta telah dijaminkan ke Bank jauh sebelum jual beli [HAL 23-25].\n\n[HAL 25-33] Dalam Rekonvensi, Tergugat I (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut pernyataan sah AJB, pembatalan dalil Penggugat Konvensi, dan ganti rugi akibat hilangnya keuntungan kapal yang tidak dapat beroperasi sejak Agustus 2021 hingga Desember 2022 (14 bulan/11 kali keberangkatan). Tergugat I menghitung kerugian materiil sebesar Rp 6,699 miliar (dari selisih pendapatan bersih kapal) ditambah biaya advokat Rp 300 juta, dan kerugian immateriil Rp 73,689 miliar, total Rp 80,688 miliar, serta meminta sita jaminan atas tanah milik Para Penggugat [HAL 26-33].\n\n[HAL 33-40] Tergugat II (Notaris) mengajukan eksepsi *obscuur libel* serupa dan membantah dalil pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak. Tergugat II mendalilkan AJB dibuat atas permintaan dan kehadiran Para Penggugat serta Tergugat I dengan dokumen lengkap, di mana Para Penggugat menjamin kapal bebas sengketa dan jaminan [HAL 33-37]. Turut Tergugat (Bank Jateng) mengakui pinjaman Rp 1,75 miliar dengan jaminan KM Manis Sejahtera dan KM Raja Sejahtera atas nama Budi Ariyanto, dengan sisa hutang pokok Rp 1,33 miliar dan bunga Rp 393 juta per Desember 2022. Turut Tergugat mendalilkan dokumen jaminan tetap berada di bank, jual beli kapal tanpa pelepasan jaminan tidak sah, dan menuntut Para Penggugat melunasi sisa hutang [HAL 38-40].\n\n[HAL 46-53] Majelis Hakim menolak eksepsi *error in persona* dari Tergugat I dan II karena perbedaan nama \"Budi Aryanto\" dan \"Budi Ariyanto\" dianggap sekadar kesalahan redaksional yang tidak fatal, sehingga eksepsi ini ditolak [HAL 46]. Terkait eksepsi *obscuur libel*, Majelis menolak dalil Tergugat bahwa gugatan kabur, namun justru menemukan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi sendiri bersifat *obscuur libel* karena inkonsistensi antara posita dan petitum [HAL 46, 51-52]. Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat secara tidak konsekuen menggabungkan dasar hukum wanprestasi (berdasarkan perjanjian kerjasama) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam satu gugatan, padahal kedua ranah hukum tersebut memiliki konsekuensi berbeda dan menurut Yurisprudensi MA No. 1875 K/Pdt/1984 tidak dapat digabungkan [HAL 51-52]. Akibat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian posita dengan petitum tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 52]. Karena gugatan konvensi ditolak, gugatan Rekonvensi dari Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 52]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan II, menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 1.510.000,00 [HAL 53]." + }, + "read": { + "input_chars": 5520, + "frame": "Suwarti dan Budi Ariyanto menggugat Siti Fatimah Al Zanah Nur Fatimah, Johan Nurjam Haba, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terkait sengketa jual beli Kapal Motor Nelayan yang dijaminkan kepada bank serta klaim pemaksaan pembayaran. Para Penggugat meminta pembatalan Akta Jual Beli, pernyataan sah kepemilikan kapal, pembatalan Surat Pernyataan, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat namun menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat obscur libel.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil memiliki dua Kapal Motor Nelayan yang dijaminkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk pinjaman sebesar Rp 1,75 miliar.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil meminjam uang Rp 800 juta kepada Tergugat I namun dituntut pembayaran Rp 6 miliar akibat terhambatnya pembayaran karena larangan kapal cantrang.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil dipaksa membuat Surat Pernyataan jual beli dan janji pembayaran bulanan oleh Tergugat I yang tidak ditepati.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil dipaksa menandatangani kertas kosong yang berujung pada Akta Jual Beli No. 201 dan 202 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan mereka.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengakui hutang Rp 800 juta kepada Tergugat I tetapi menolak tuntutan Rp 6 miliar.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyangkal seluruh dalil Penggugat dan mendalilkan hubungan awal adalah kerja sama bisnis perbekalan kapal dengan total modal disetorkan mencapai Rp 1,825 miliar.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan kesepakatan jual beli kapal dilakukan secara sah di hadapan Notaris pada 23 Januari 2017 setelah pembayaran saldo.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II (Notaris) mendalilkan Akta Jual Beli dibuat atas permintaan dan kehadiran Para Penggugat serta Tergugat I dengan dokumen lengkap.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengakui pinjaman Rp 1,75 miliar dengan jaminan kapal atas nama Budi Ariyanto dengan sisa hutang per Desember 2022.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona karena perbedaan nama dianggap kesalahan redaksional yang tidak fatal.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Para Penggugat bersifat obscur libel karena inkonsistensi antara posita dan petitum serta penggabungan dasar hukum wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Para Penggugat bahwa mereka dipaksa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual dua Kapal Motor Nelayan yang sedang dijaminkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui Akta Jual Beli yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, serta tuntutan pembayaran yang melebihi hutang awal. Para Penggugat menuntut pembatalan akta tersebut, pernyataan sah kepemilikan kapal, dan ganti rugi. Tergugat I membantah dalil pemaksaan dengan menyatakan jual beli dilakukan secara sah dalam kerangka kerja sama bisnis, sementara Tergugat II menegaskan akta dibuat dengan kehadiran dan dokumen lengkap para pihak. Majelis Hakim menolak eksepsi formal dari Tergugat terkait identitas dan kejelasan gugatan, namun menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat obscur libel akibat ketidak-konsistenan dasar hukum yang digabungkan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat I tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Para Penggugat bahwa mereka dipaksa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual dua Kapal Motor Nelayan yang sedang dijaminkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui Akta Jual Beli yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka, serta tuntutan pembayaran yang melebihi hutang awal. Para Penggugat menuntut pembatalan akta tersebut, pernyataan sah kepemilikan kapal, dan ganti rugi. Tergugat I membantah dalil pemaksaan dengan menyatakan jual beli dilakukan secara sah dalam kerangka kerja sama bisnis, sementara Tergugat II menegaskan akta dibuat dengan kehadiran dan dokumen lengkap para pihak. Majelis Hakim menolak eksepsi formal dari Tergugat terkait identitas dan kejelasan gugatan, namun menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat obscur libel akibat ketidak-konsistenan dasar hukum yang digabungkan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat I tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil memiliki dua Kapal Motor Nelayan yang dijaminkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk pinjaman sebesar Rp 1,75 miliar.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil meminjam uang Rp 800 juta kepada Tergugat I namun dituntut pembayaran Rp 6 miliar akibat terhambatnya pembayaran karena larangan kapal cantrang.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil dipaksa membuat Surat Pernyataan jual beli dan janji pembayaran bulanan oleh Tergugat I yang tidak ditepati.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil dipaksa menandatangani kertas kosong yang berujung pada Akta Jual Beli No. 201 dan 202 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan mereka.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengakui hutang Rp 800 juta kepada Tergugat I tetapi menolak tuntutan Rp 6 miliar.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyangkal seluruh dalil Penggugat dan mendalilkan hubungan awal adalah kerja sama bisnis perbekalan kapal dengan total modal disetorkan mencapai Rp 1,825 miliar.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan kesepakatan jual beli kapal dilakukan secara sah di hadapan Notaris pada 23 Januari 2017 setelah pembayaran saldo.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II (Notaris) mendalilkan Akta Jual Beli dibuat atas permintaan dan kehadiran Para Penggugat serta Tergugat I dengan dokumen lengkap.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengakui pinjaman Rp 1,75 miliar dengan jaminan kapal atas nama Budi Ariyanto dengan sisa hutang per Desember 2022.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona karena perbedaan nama dianggap kesalahan redaksional yang tidak fatal.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Para Penggugat bersifat obscur libel karena inkonsistensi antara posita dan petitum serta penggabungan dasar hukum wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dipaksa jual kapal yang dijaminkan ke bank tanpa sadar, tapi sekarang ditagih utang berkali lipat, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38128, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang secara eksplisit menjadi salah satu dalil utama dalam gugatan (Penggugat menuduh Tergugat melakukan PMH dengan memaksa jual kapal dan menagih utang berkali lipat). Putusan juga secara substantif membahas dan menolak penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi, menjadikan pasal ini sebagai kerangka hukum inti yang diuji dalam sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 62397, + "completion_tokens": 4047 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37644501181adce70632971d78195401afe7d1d8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_90_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.069, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 129.316, + "query": 10.802, + "relevance": 57.362, + "total": 197.548 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 129541, + "marked_chars": 129964 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI\n-\nMenyatakan Provisi tidak dapat diterima;\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan Eksepsi dari Tergugat I dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA \n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard);\nHalaman 46 dari 48 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp466.500,00 (empat ratus enam puluh enam ribu lima\nratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Budi\nAryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan\nDian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 129964, + "frame": "Penggugat [AGUNG PRASETYA] menggugat Tergugat I [PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.], Tergugat II [KPKNL SEMARANG], Turut Tergugat I [OJK], dan Turut Tergugat II [Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati] terkait pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 487. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi litis pendens dikabulkan mengingat sengketa yang sama sedang dalam tahap kasasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerima surat pemberitahuan pelaksanaan lelang agunan kredit atas nama CV. Bayuna berupa tanah dan bangunan sesuai SHM no 487 pada tanggal 19 Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa SHM 487 yang menjadi jaminan kredit masih dalam sengketa karena Penggugat selaku ahli waris tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengajukan gugatan sebelumnya pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti yang telah diputus dan sedang diperiksa di tingkat kasasi dengan objek sengketa yang sama.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa antara CV Bayuna dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan agunan berupa SHM Nomor 487.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa SHM Nomor 487 telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1489/2013.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tercatat sebagai salah satu pemilik SHM Nomor 487 dan bukan sebagai ahli waris.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan bahwa lelang telah dibatalkan oleh KPKNL Semarang pada tanggal 21 November 2023 karena adanya perbedaan data pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi litis pendens dengan alasan bahwa gugatan Penggugat memiliki objek dan pokok sengketa yang sama dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti yang sedang dalam tahap kasasi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi litis pendens dari Tergugat I karena perkara masih dalam tahap upaya hukum Kasasi dengan objek sengketa yang sama.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [AGUNG PRASETYA] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.], Tergugat II [KPKNL SEMARANG], Turut Tergugat I [OJK], dan Turut Tergugat II [Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati] dengan dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 487 yang menjadi agunan kredit CV. Bayuna dilakukan tanpa memperhatikan sengketa kepemilikan yang sedang berlangsung. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris yang tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, serta ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi litis pendens dengan menunjukkan bahwa gugatan sebelumnya mengenai objek yang sama telah diputus dan sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan eksepsi litis pendens tersebut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [AGUNG PRASETYA] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.], Tergugat II [KPKNL SEMARANG], Turut Tergugat I [OJK], dan Turut Tergugat II [Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati] dengan dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 487 yang menjadi agunan kredit CV. Bayuna dilakukan tanpa memperhatikan sengketa kepemilikan yang sedang berlangsung. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris yang tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, serta ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi litis pendens dengan menunjukkan bahwa gugatan sebelumnya mengenai objek yang sama telah diputus dan sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mengabulkan eksepsi litis pendens tersebut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerima surat pemberitahuan pelaksanaan lelang agunan kredit atas nama CV. Bayuna berupa tanah dan bangunan sesuai SHM no 487 pada tanggal 19 Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa SHM 487 yang menjadi jaminan kredit masih dalam sengketa karena Penggugat selaku ahli waris tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengajukan gugatan sebelumnya pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti yang telah diputus dan sedang diperiksa di tingkat kasasi dengan objek sengketa yang sama.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa antara CV Bayuna dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan agunan berupa SHM Nomor 487.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa SHM Nomor 487 telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1489/2013.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tercatat sebagai salah satu pemilik SHM Nomor 487 dan bukan sebagai ahli waris.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan bahwa lelang telah dibatalkan oleh KPKNL Semarang pada tanggal 21 November 2023 karena adanya perbedaan data pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi litis pendens dengan alasan bahwa gugatan Penggugat memiliki objek dan pokok sengketa yang sama dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti yang sedang dalam tahap kasasi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi litis pendens dari Tergugat I karena perkara masih dalam tahap upaya hukum Kasasi dengan objek sengketa yang sama.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dapat surat lelang tanah jaminan utang CV Bayuna, padahal saya sudah gugat soal tanah ini dan sedang naik kasasi, kenapa lelangnya tetap jalan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 99785, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip 'kekuatan mengikat perjanjian' (pacta sunt servanda) yang menjadi dasar hukum utama bagi kreditur (Bank) untuk melaksanakan hak eksekusi atas agunan. Dalam pertimbangan hukum, Tergugat I (Bank) berdalil bahwa perjanjian kredit dan Hak Tanggungan yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, sehingga Bank berhak menjual agunan melalui lelang jika debitur wanprestasi. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (litis pendentis), pasal ini merupakan kerangka substantif yang digunakan untuk menilai legitimasi tindakan eksekusi yang dipertanyakan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti sengketa dalam perkara ini. Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil bahwa pelaksanaan lelang oleh Bank merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum secara eksplisit menguji apakah tindakan Bank memenuhi unsur Pasal 1365 (melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan hubungan kausal). Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena eksepsi prosesual, Pasal 1365 adalah norma substantif yang menjadi objek pengujian hukum dalam menjawab pertanyaan mengenai legalitas tindakan Bank." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 64689, + "completion_tokens": 1454 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_91_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_91_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..06274920bd92dfba30b615efaef79f4055af0138 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_91_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_91_Pdt.G.S_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 119.243, + "query": 1.749, + "relevance": 59.298, + "total": 180.343 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43227, + "marked_chars": 43353 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910PXVD/8160/10/2019\ntanggal 18 Oktober 2019 ;\nHalaman 13 dari 15 halama Putusan Nomor 91/Pdt.G.S/2022/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;\n4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah\nWanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada\nSurat Pengakuan Hutang Nomor PK1910PXVD/8160/10/2019 ;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n295.771.507,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar\nhutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada\nPenggugat, maka harta milik Para Tergugat yang dija" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43353, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Norrohmat Shofi’i dan Eka Rusmiyati atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini menuntut pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp 295.771.507,-, serta hak untuk melelang agunan jika putusan tidak dipenuhi. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp 250.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit setiap bulan selama 60 bulan dengan jumlah Rp 6.466.667,- yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00604/Desa Rogomulyo untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau di muka umum apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Oktober 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat kepada Penggugat macet dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 295.771.507,- yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan berjalan, dan rekalkulasi bunga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam jawaban lisan di persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Norrohmat Shofi’i dan Eka Rusmiyati yang merupakan suami istri dan debitur bersama. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan menyerahkan agunan berupa tanah sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Oktober 2019, sehingga menumpuk tunggakan sebesar Rp 295.771.507,-. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang, serta hak untuk melelang agunan. Para Tergugat hadir di persidangan dan membenarkan dalil gugatan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan eksekusi melalui lelang agunan jika putusan tidak dipenuhi secara sukarela." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Norrohmat Shofi’i dan Eka Rusmiyati yang merupakan suami istri dan debitur bersama. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima kredit sebesar Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan dan menyerahkan agunan berupa tanah sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Oktober 2019, sehingga menumpuk tunggakan sebesar Rp 295.771.507,-. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran lunas sisa hutang, serta hak untuk melelang agunan. Para Tergugat hadir di persidangan dan membenarkan dalil gugatan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Para Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran sisa hutang serta pelaksanaan eksekusi melalui lelang agunan jika putusan tidak dipenuhi secara sukarela.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menerima pencairan kredit sebesar Rp 250.000.000,- dari Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran kredit setiap bulan selama 60 bulan dengan jumlah Rp 6.466.667,- yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00604/Desa Rogomulyo untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan secara di bawah tangan atau di muka umum apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sejak bulan Oktober 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga kepada Para Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang Para Tergugat kepada Penggugat macet dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 295.771.507,- yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan berjalan, dan rekalkulasi bunga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam jawaban lisan di persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang bank dan beri tanah sebagai jaminan, tapi sampai sekarang belum bayar angsuran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17965, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah/jaminan) menjadi jaminan atas perikatan hutang. Dalam konteks pertanyaan awam yang meminjam uang dengan jaminan tanah namun gagal bayar, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa harta tersebut dapat digugat atau dieksekusi untuk melunasi hutang, sesuai dengan fakta wanprestasi yang terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (ingkar janji), yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (pokok, bunga, biaya) setelah dinyatakan lalai. Pertanyaan awam mengenai konsekuensi tidak membayar angsuran secara langsung berkaitan dengan kewajiban ganti rugi dan eksekusi pembayaran yang diatur dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian (termasuk perjanjian pinjaman dan jaminan) mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk menegaskan bahwa klausul penjualan agunan dalam perjanjian tetap mengikat selama sesuai dengan hukum, sehingga relevan untuk menjawab status kepatuhan dan akibat dari perjanjian yang telah disepakati." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20329, + "completion_tokens": 1334 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25800143bb125b91e987dd984daf538e406b8434 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.698, + "query": 2.911, + "relevance": 12.373, + "total": 118.015 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40873, + "marked_chars": 40999 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Perjanjian Addendum Kredit No. 58461/V/2022 tanggal 27 Mei\n2022;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi\nkarena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian\nAddendum Kredit No. 58461/V/2022 tanggal 27 Mei 2022;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada\nPenggugat sejumlah Rp120.585.420,00 (seratus dua puluh juta lima ratus del\napan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah), dengan rincian: hutang\npokok sejumlah Rp105.416.000,00 (seratus lima juta empat ratus enam belas\nribu rupiah) dan Kewajiban Bunga sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta\ndua ratus ribu rupiah) Kewajiban Denda sejumlah Rp1.969.420,00 (satu juta se\nmbilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah),\ndengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta\nmilik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu sebidang\ntanah perumahan di Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atas\nnama Wisnardani Witungga, dengan luas 457 M2 berdasarkan Surat Ukur\nNo. 7237/1989 tanggal 30 September 1989, melalui lelang dengan\nperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)\nSemarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023\noleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati,\nyang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40999, + "frame": "PT BPR Tayu Dutapersada menggugat Wisnardani Witungga dan Ardi Pratama atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran angsuran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian kredit, menyatakan para Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang pokok, bunga, dan denda beserta eksekusi lelang agunan jika tidak dibayar.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit dan serangkaian Addendum Kredit dengan Penggugat untuk menerima fasilitas pinjaman.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 2.795.833 pada tanggal 27 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1448 atas nama Wisnardani Witungga sebagai jaminan agunan atas hutang tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setelah bulan Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang pokok yang belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 105.416.000.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban bunga yang belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 13.200.000.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban denda yang belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 1.969.420.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT BPR Tayu Dutapersada menggugat Wisnardani Witungga dan Ardi Pratama karena dianggap wanprestasi atas Perjanjian Kredit dan Addendum Kredit yang disepakati bersama. Para Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dengan menjaminkan sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Milik, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran bulanan setelah bulan Januari 2023 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar lunas sisa hutang yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda dengan total sebesar Rp 120.585.420, serta mewajibkan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT BPR Tayu Dutapersada menggugat Wisnardani Witungga dan Ardi Pratama karena dianggap wanprestasi atas Perjanjian Kredit dan Addendum Kredit yang disepakati bersama. Para Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dengan menjaminkan sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Milik, namun gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran bulanan setelah bulan Januari 2023 meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Pengadilan menetapkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan mereka membayar lunas sisa hutang yang terdiri dari pokok, bunga, dan denda dengan total sebesar Rp 120.585.420, serta mewajibkan lelang agunan melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit dan serangkaian Addendum Kredit dengan Penggugat untuk menerima fasilitas pinjaman.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp 2.795.833 pada tanggal 27 setiap bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1448 atas nama Wisnardani Witungga sebagai jaminan agunan atas hutang tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setelah bulan Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui memiliki hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam persidangan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hutang pokok yang belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 105.416.000.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban bunga yang belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 13.200.000.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban denda yang belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 1.969.420.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank dan beri jaminan tanah, tapi berhenti bayar angsuran setelah Januari 2023, apakah saya harus bayar lunas sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20399, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti kerugian (termasuk bunga dan biaya) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Dalam pertanyaan, nasabah berhenti membayar angsuran (wanprestasi), sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut pelunasan sisa hutang beserta bunga/denda yang timbul akibat kelalaian tersebut, sebagaimana dianalisis dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19800, + "completion_tokens": 995 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..481fcc208778f4da0eb64e02eca598ffc22cb2f6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_93_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 83, + "timings": { + "parse": 0.201, + "classify": 0.0, + "condense": 472.66, + "read": 46.523, + "query": 1.681, + "relevance": 26.597, + "total": 547.662 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 189207, + "marked_chars": 189945 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n Hal 81 dari 83 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 81\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II-VI sepanjang menyangkut\nKompetensi Absolut;\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang secara\nKompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor\n93/Pdt.G/2023/PN Pti.\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvan kelijkeverklaard).\n2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp. 1.023.000.00.- (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) secara\ntanggung renteng ;\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh\nkami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,\nS.E., M.H dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134958, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan biasa Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pti yang diajukan oleh Penggugat I (Muh. Noorbiyin), Penggugat II (Moch. Badar Mustofa), dan Penggugat III (Maslichah) melawan Tergugat I (Hendrata Gunadi), Tergugat II-VI (ahli waris Lukman Hidayat), serta Turut Tergugat I-IV (Notaris, Kepala Desa, dan Kantor Pertanahan). Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Djamdjuri Damiri dan Almh. Siti Aminah, yang mendalilkan kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa (±38.670m2 di Desa Wangunrejo, Pati) berdasarkan pembelian dari H. Maskur Kelan pada tahun 1966, yang dibuktikan dengan pencoretan Buku C Desa No.361 ke No.2 atas nama Djamdjuri Damiri [HAL 4-6]. Gugatan ini berpusat pada dalil bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.96 yang terbit atas nama ahli waris H. Maskur Kelan pada tahun 1982 adalah cacat hukum karena menggunakan data Buku C yang salah (C No.723 padahal seharusnya C No.56) dan H. Maskur Kelan telah meninggal tahun 1957 sehingga tidak bisa menjual tanah tersebut [HAL 7-8]. Para Penggugat juga mendalilkan adanya rekayasa hibah pada tahun 1981 dari ahli waris H. Maskur Kelan kepada Siti Aminah (ibu Penggugat), dan hibah balik pada tahun 1988 dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat (ayah Tergugat II-VI), yang diklaim batal karena Siti Aminah saat itu sakit jiwa dan tidak cakap hukum, serta dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris Djamdjuri Damiri [HAL 8-9]. Peristiwa ini diikuti dengan pewarisan kepada Tergugat II-VI dan penjualan tanah kepada Tergugat I pada tahun 2015 berdasarkan Akta Jual Beli No.1142/2015 [HAL 10-11]. Para Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukum atas semua produk hukum peralihan hak, penyerahan tanah kepada mereka, pencoretan sertifikat dari nama Tergugat I, serta pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp430.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 11-14].\n\nTergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik Mokhamad Wisnu Gunawan (cucu Djamdjuri) sebagai pihak, serta bantahan pokok perkara yang menolak seluruh dalil Penggugat. Mereka berargumen bahwa tanah pernah menjadi milik Siti Aminah melalui hibah sah dari ahli waris H. Maskur Kelan, dan kemudian dihibahkan kembali kepada Lukman Hidayat pada tahun 1988, sehingga telah terjadi *rechtverwerking* (pelepasan hak) selama lebih dari 34 tahun [HAL 18-22]. Tergugat I juga berdalil bahwa pembelian oleh mereka dilakukan dengan itikad baik dan sesuai prosedur PP No. 24 Tahun 1997, serta gugatan telah lewat masa daluwarsa 5 tahun sejak terbitnya sertifikat dan 30 tahun menurut KUHPerdata [HAL 22-23].\n\nTergugat II-VI mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sengketa sertifikat, dan Pengadilan Agama karena sengketa hibah), eksepsi tidak memiliki *legal standing* karena status ahli waris belum ditetapkan secara definitif, eksepsi daluwarsa (*rechtsverwerking*), gugatan salah alamat, dan gugatan kabur (*obscure libel*) akibat ketidaksesuaian posita dan petitum serta ketidakjelasan objek sengketa [HAL 24-44]. Dalam pokok perkara, Tergugat II-VI membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa perolehan hak melalui pewarisan dari Alm. Lukman Hidayat adalah sah menurut hukum, hibah dari ahli waris H. Maskur Kelan kepada Siti Aminah (1981) dan dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat (1988) adalah sah secara formil dan materiil, serta Siti Aminah tidak pernah ditetapkan dalam pengampuan atau sakit jiwa yang menghalangi kecakapan hukum [HAL 45-52]. Mereka menegaskan bahwa jual beli kepada Tergugat I pada tahun 2015 adalah sah, tidak ada hak subjektif Penggugat yang dilanggar, dan prinsip perbuatan melawan hukum tidak dapat diwariskan sehingga tuntutan ganti rugi kepada ahli waris tidak dapat diterima [HAL 53-58]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 56487, + "summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan biasa Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pti yang diajukan oleh Penggugat I (Muh. Noorbiyin), Penggugat II (Moch. Badar Mustofa), dan Penggugat III (Maslichah) melawan Tergugat I (Hendrata Gunadi), Tergugat II-VI (ahli waris Lukman Hidayat), serta Turut Tergugat I-IV (Notaris, Kepala Desa, dan Kantor Pertanahan). Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Djamdjuri Damiri dan Almh. Siti Aminah, yang mendalilkan kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa (±38.670m2 di Desa Wangunrejo, Pati) berdasarkan pembelian dari H. Maskur Kelan pada tahun 1966, yang dibuktikan dengan pencoretan Buku C Desa No.361 ke No.2 atas nama Djamdjuri Damiri [HAL 4-6]. Gugatan ini berpusat pada dalil bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.96 yang terbit atas nama ahli waris H. Maskur Kelan pada tahun 1982 adalah cacat hukum karena menggunakan data Buku C yang salah (C No.723 padahal seharusnya C No.56) dan H. Maskur Kelan telah meninggal tahun 1957 sehingga tidak bisa menjual tanah tersebut [HAL 7-8]. Para Penggugat juga mendalilkan adanya rekayasa hibah pada tahun 1981 dari ahli waris H. Maskur Kelan kepada Siti Aminah (ibu Penggugat), dan hibah balik pada tahun 1988 dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat (ayah Tergugat II-VI), yang diklaim batal karena Siti Aminah saat itu sakit jiwa dan tidak cakap hukum, serta dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris Djamdjuri Damiri [HAL 8-9]. Peristiwa ini diikuti dengan pewarisan kepada Tergugat II-VI dan penjualan tanah kepada Tergugat I pada tahun 2015 berdasarkan Akta Jual Beli No.1142/2015 [HAL 10-11]. Para Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukum atas semua produk hukum peralihan hak, penyerahan tanah kepada mereka, pencoretan sertifikat dari nama Tergugat I, serta pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp430.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 11-14].\n\nTergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik Mokhamad Wisnu Gunawan (cucu Djamdjuri) sebagai pihak, serta bantahan pokok perkara yang menolak seluruh dalil Penggugat. Mereka berargumen bahwa tanah pernah menjadi milik Siti Aminah melalui hibah sah dari ahli waris H. Maskur Kelan, dan kemudian dihibahkan kembali kepada Lukman Hidayat pada tahun 1988, sehingga telah terjadi *rechtverwerking* (pelepasan hak) selama lebih dari 34 tahun [HAL 18-22]. Tergugat I juga berdalil bahwa pembelian oleh mereka dilakukan dengan itikad baik dan sesuai prosedur PP No. 24 Tahun 1997, serta gugatan telah lewat masa daluwarsa 5 tahun sejak terbitnya sertifikat dan 30 tahun menurut KUHPerdata [HAL 22-23]. Tergugat II-VI mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sengketa sertifikat, dan Pengadilan Agama karena sengketa hibah), eksepsi tidak memiliki *legal standing* karena status ahli waris belum ditetapkan secara definitif, eksepsi daluwarsa (*rechtsverwerking*), gugatan salah alamat, dan gugatan kabur (*obscure libel*) akibat ketidaksesuaian posita dan petitum serta ketidakjelasan objek sengketa [HAL 24-44]. Dalam pokok perkara, Tergugat II-VI membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa perolehan hak melalui pewarisan dari Alm. Lukman Hidayat adalah sah menurut hukum, hibah dari ahli waris H. Maskur Kelan kepada Siti Aminah (1981) dan dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat (1988) adalah sah secara formil dan materiil, serta Siti Aminah tidak pernah ditetapkan dalam pengampuan atau sakit jiwa yang menghalangi kecakapan hukum [HAL 45-52]. Mereka menegaskan bahwa jual beli kepada Tergugat I pada tahun 2015 adalah sah, tidak ada hak subjektif Penggugat yang dilanggar, dan prinsip perbuatan melawan hukum tidak dapat diwariskan sehingga tuntutan ganti rugi kepada ahli waris tidak dapat diterima [HAL 53-58].\n\nDalam bantahan lebih lanjut, Tergugat I menegaskan bahwa pembelian tanah dilakukan dengan itikad baik sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dengan memeriksa status tanah dan penjual yang berhak, sehingga Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum [HAL 60]. Tergugat II-VI membantah keras dalil adanya jual beli antara H. Maskur Kelan dengan Djamdjuri Damiri yang tercatat dalam Buku C Desa No. 361, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut sesat karena Buku C No. 361 tidak memuat keterangan jual beli, pencoretan, atau alih kepemilikan, dan Buku C No. 2 atas nama Djamdjuri Damiri tidak memuat tanah Persil 27 [HAL 60-61]. Bantahan ini didukung oleh putusan perkara sebelumnya (No. 929/Pdt.G/2022/PA.Kds dan No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Smg) yang menyatakan tidak ada catatan perubahan kepemilikan dalam Letter C [HAL 61]. Tergugat II-VI juga menyoroti kontradiksi dalil Penggugat bahwa H. Maskur Kelan meninggal tahun 1957 namun membeli tanah pada 1966, serta ketiadaan dalil mengenai nilai jual beli yang merupakan unsur utama perjanjian jual beli menurut Pasal 1457-1458 KUHPerdata [HAL 62]. Selain itu, Tergugat II-VI menyatakan bahwa Letter D bukan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut rezim hukum PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997, serta Penggugat telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) karena tidak mengajukan keberatan dalam waktu 5 tahun sejak terbitnya SHM No. 96 pada tahun 1982 [HAL 64-66]. Tergugat II-VI juga membantah dalil penguasaan tanah oleh Moh Robin, menyatakan bahwa penguasaan dilakukan oleh beberapa orang termasuk Moh Robin, Khozin, Ridwan, Mat Rejo, dan Mat Kalipan, serta membantah dalil adanya pencoretan di C Desa No. 361 karena faktanya C Desa No. 361 masih bersih tanpa coretan peralihan [HAL 67-69]. Tergugat II-VI menegaskan bahwa SHM No. 96 adalah sah dan benar milik ahli waris H. Maskur Kelan, serta gugatan Penggugat salah alamat karena pendaftaran dilakukan oleh ahli waris H. Maskur Kelan, bukan Tergugat II-VI [HAL 70]. Turut Tergugat III (Kepala Desa) menyatakan tidak mengetahui proses perolehan tanah oleh Djamdjuri Damiri, namun berdasarkan data Buku C Desa yang diterima, tanah semula tercatat atas nama Koesumodiharjo (C No. 56), beralih ke H. Maskur Kelan (C No. 361), lalu beralih ke Djamdjuri Damiri (C No. 2) [HAL 72]. Turut Tergugat IV (Kantor Pertanahan) menjelaskan riwayat SHM No. 96 yang terbit atas nama ahli waris H. Maskur Kelan pada 1982, beralih ke Siti Aminah melalui hibah 1981, lalu ke Lukman Hidayat melalui hibah 1988, kemudian beralih melalui pewarisan kepada ahli waris Lukman Hidayat pada 2015, dan terakhir dijual kepada Tergugat I pada 2015 [HAL 73-74].\n\nMajelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II-VI. Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa Penggugat adalah penerbitan SHM No. 96 yang diduga menggunakan data Buku C Desa yang tidak benar, yang merupakan produk hukum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) [HAL 75-77]. Menurut pertimbangan hakim, BPN merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan penerbitan sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang [HAL 78-80]. Oleh karena itu, sengketa mengenai sah/tidaknya penerbitan sertifikat oleh BPN berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 [HAL 80-81]. Eksepsi kompetensi absolut Tergugat II-VI dikabulkan, sementara eksepsi lainnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak relevan [HAL 81].\n\nDengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Pati menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini. Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.023.000,- secara tanggung renteng [HAL 82-83]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Pati memeriksa gugatan biasa Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pti yang diajukan oleh Penggugat I (Muh. Noorbiyin), Penggugat II (Moch. Badar Mustofa), dan Penggugat III (Maslichah) melawan Tergugat I (Hendrata Gunadi), Tergugat II-VI (ahli waris Lukman Hidayat), serta Turut Tergugat I-IV (Notaris, Kepala Desa, dan Kantor Pertanahan). Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Djamdjuri Damiri dan Almh. Siti Aminah, yang mendalilkan kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa (±38.670m2 di Desa Wangunrejo, Pati) berdasarkan pembelian dari H. Maskur Kelan pada tahun 1966, yang dibuktikan dengan pencoretan Buku C Desa No.361 ke No.2 atas nama Djamdjuri Damiri [HAL 4-6]. Gugatan ini berpusat pada dalil bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.96 yang terbit atas nama ahli waris H. Maskur Kelan pada tahun 1982 adalah cacat hukum karena menggunakan data Buku C yang salah (C No.723 padahal seharusnya C No.56) dan H. Maskur Kelan telah meninggal tahun 1957 sehingga tidak bisa menjual tanah tersebut [HAL 7-8]. Para Penggugat juga mendalilkan adanya rekayasa hibah pada tahun 1981 dari ahli waris H. Maskur Kelan kepada Siti Aminah (ibu Penggugat), dan hibah balik pada tahun 1988 dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat (ayah Tergugat II-VI), yang diklaim batal karena Siti Aminah saat itu sakit jiwa dan tidak cakap hukum, serta dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris Djamdjuri Damiri [HAL 8-9]. Peristiwa ini diikuti dengan pewarisan kepada Tergugat II-VI dan penjualan tanah kepada Tergugat I pada tahun 2015 berdasarkan Akta Jual Beli No.1142/2015 [HAL 10-11]. Para Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukum atas semua produk hukum peralihan hak, penyerahan tanah kepada mereka, pencoretan sertifikat dari nama Tergugat I, serta pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp430.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 11-14].\n\nTergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik Mokhamad Wisnu Gunawan (cucu Djamdjuri) sebagai pihak, serta bantahan pokok perkara yang menolak seluruh dalil Penggugat. Mereka berargumen bahwa tanah pernah menjadi milik Siti Aminah melalui hibah sah dari ahli waris H. Maskur Kelan, dan kemudian dihibahkan kembali kepada Lukman Hidayat pada tahun 1988, sehingga telah terjadi *rechtverwerking* (pelepasan hak) selama lebih dari 34 tahun [HAL 18-22]. Tergugat I juga berdalil bahwa pembelian oleh mereka dilakukan dengan itikad baik dan sesuai prosedur PP No. 24 Tahun 1997, serta gugatan telah lewat masa daluwarsa 5 tahun sejak terbitnya sertifikat dan 30 tahun menurut KUHPerdata [HAL 22-23]. Tergugat II-VI mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sengketa sertifikat, dan Pengadilan Agama karena sengketa hibah), eksepsi tidak memiliki *legal standing* karena status ahli waris belum ditetapkan secara definitif, eksepsi daluwarsa (*rechtsverwerking*), gugatan salah alamat, dan gugatan kabur (*obscure libel*) akibat ketidaksesuaian posita dan petitum serta ketidakjelasan objek sengketa [HAL 24-44]. Dalam pokok perkara, Tergugat II-VI membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa perolehan hak melalui pewarisan dari Alm. Lukman Hidayat adalah sah menurut hukum, hibah dari ahli waris H. Maskur Kelan kepada Siti Aminah (1981) dan dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat (1988) adalah sah secara formil dan materiil, serta Siti Aminah tidak pernah ditetapkan dalam pengampuan atau sakit jiwa yang menghalangi kecakapan hukum [HAL 45-52]. Mereka menegaskan bahwa jual beli kepada Tergugat I pada tahun 2015 adalah sah, tidak ada hak subjektif Penggugat yang dilanggar, dan prinsip perbuatan melawan hukum tidak dapat diwariskan sehingga tuntutan ganti rugi kepada ahli waris tidak dapat diterima [HAL 53-58].\n\nDalam bantahan lebih lanjut, Tergugat I menegaskan bahwa pembelian tanah dilakukan dengan itikad baik sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dengan memeriksa status tanah dan penjual yang berhak, sehingga Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum [HAL 60]. Tergugat II-VI membantah keras dalil adanya jual beli antara H. Maskur Kelan dengan Djamdjuri Damiri yang tercatat dalam Buku C Desa No. 361, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut sesat karena Buku C No. 361 tidak memuat keterangan jual beli, pencoretan, atau alih kepemilikan, dan Buku C No. 2 atas nama Djamdjuri Damiri tidak memuat tanah Persil 27 [HAL 60-61]. Bantahan ini didukung oleh putusan perkara sebelumnya (No. 929/Pdt.G/2022/PA.Kds dan No. 101/Pdt.G/2023/PTA.Smg) yang menyatakan tidak ada catatan perubahan kepemilikan dalam Letter C [HAL 61]. Tergugat II-VI juga menyoroti kontradiksi dalil Penggugat bahwa H. Maskur Kelan meninggal tahun 1957 namun membeli tanah pada 1966, serta ketiadaan dalil mengenai nilai jual beli yang merupakan unsur utama perjanjian jual beli menurut Pasal 1457-1458 KUHPerdata [HAL 62]. Selain itu, Tergugat II-VI menyatakan bahwa Letter D bukan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut rezim hukum PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997, serta Penggugat telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) karena tidak mengajukan keberatan dalam waktu 5 tahun sejak terbitnya SHM No. 96 pada tahun 1982 [HAL 64-66]. Tergugat II-VI juga membantah dalil penguasaan tanah oleh Moh Robin, menyatakan bahwa penguasaan dilakukan oleh beberapa orang termasuk Moh Robin, Khozin, Ridwan, Mat Rejo, dan Mat Kalipan, serta membantah dalil adanya pencoretan di C Desa No. 361 karena faktanya C Desa No. 361 masih bersih tanpa coretan peralihan [HAL 67-69]. Tergugat II-VI menegaskan bahwa SHM No. 96 adalah sah dan benar milik ahli waris H. Maskur Kelan, serta gugatan Penggugat salah alamat karena pendaftaran dilakukan oleh ahli waris H. Maskur Kelan, bukan Tergugat II-VI [HAL 70]. Turut Tergugat III (Kepala Desa) menyatakan tidak mengetahui proses perolehan tanah oleh Djamdjuri Damiri, namun berdasarkan data Buku C Desa yang diterima, tanah semula tercatat atas nama Koesumodiharjo (C No. 56), beralih ke H. Maskur Kelan (C No. 361), lalu beralih ke Djamdjuri Damiri (C No. 2) [HAL 72]. Turut Tergugat IV (Kantor Pertanahan) menjelaskan riwayat SHM No. 96 yang terbit atas nama ahli waris H. Maskur Kelan pada 1982, beralih ke Siti Aminah melalui hibah 1981, lalu ke Lukman Hidayat melalui hibah 1988, kemudian beralih melalui pewarisan kepada ahli waris Lukman Hidayat pada 2015, dan terakhir dijual kepada Tergugat I pada 2015 [HAL 73-74].\n\nMajelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II-VI. Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa Penggugat adalah penerbitan SHM No. 96 yang diduga menggunakan data Buku C Desa yang tidak benar, yang merupakan produk hukum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) [HAL 75-77]. Menurut pertimbangan hakim, BPN merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan penerbitan sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang [HAL 78-80]. Oleh karena itu, sengketa mengenai sah/tidaknya penerbitan sertifikat oleh BPN berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 [HAL 80-81]. Eksepsi kompetensi absolut Tergugat II-VI dikabulkan, sementara eksepsi lainnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak relevan [HAL 81].\n\nDengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Pati menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini. Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.023.000,- secara tanggung renteng [HAL 82-83]." + }, + "read": { + "input_chars": 7779, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I sebagai pembeli tanah serta Tergugat II-VI sebagai ahli waris pemilik sertifikat, dengan Turut Tergugat berupa pejabat terkait, atas sengketa kepemilikan Tanah Obyek Sengketa dan keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 96. Para Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukum atas peralihan hak, penyerahan tanah, pencoretan sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materiil. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II-VI terkait kewenangan mengadili sengketa penerbitan sertifikat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris yang memiliki hak atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan pembelian tahun 1966 yang dibuktikan dengan pencoretan Buku C Desa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 96 yang terbit atas nama ahli waris H. Maskur Kelan pada tahun 1982 adalah cacat hukum karena menggunakan data Buku C yang salah dan didasarkan pada penjual yang telah meninggal.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya rekayasa hibah balik dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat pada tahun 1988 yang diklaim batal karena dilakukan saat Siti Aminah sakit jiwa dan tanpa persetujuan ahli waris.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Mokhamad Wisnu Gunawan sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II-VI mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan sengketa sertifikat berada di kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sengketa hibah di kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II-VI membantah dalil adanya jual beli antara H. Maskur Kelan dengan Djamdjuri Damiri dengan menyatakan Buku C No. 361 tidak memuat keterangan jual beli atau pencoretan.", + "page": 60, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 96 yang merupakan produk hukum Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Badan Pertanahan Nasional merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan penerbitan sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II-VI dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I sebagai pembeli tanah serta Tergugat II-VI sebagai ahli waris pemilik sertifikat, bersama Turut Tergugat pejabat terkait, dengan tuntutan pembatalan peralihan hak, penyerahan tanah, pencoretan sertifikat, dan ganti rugi. Para Penggugat mendalilkan cacat hukum pada Sertifikat Hak Milik No. 96 akibat kesalahan data Buku C dan status penjual yang telah meninggal, serta ketidak sahian hibah balik yang menjadi dasar peralihan hak. Tergugat II-VI mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan bantahan pokok yang menolak dalil Penggugat. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II-VI dan menetapkan bahwa sengketa mengenai keabsahan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang secara absolut, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I sebagai pembeli tanah serta Tergugat II-VI sebagai ahli waris pemilik sertifikat, bersama Turut Tergugat pejabat terkait, dengan tuntutan pembatalan peralihan hak, penyerahan tanah, pencoretan sertifikat, dan ganti rugi. Para Penggugat mendalilkan cacat hukum pada Sertifikat Hak Milik No. 96 akibat kesalahan data Buku C dan status penjual yang telah meninggal, serta ketidak sahian hibah balik yang menjadi dasar peralihan hak. Tergugat II-VI mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan bantahan pokok yang menolak dalil Penggugat. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II-VI dan menetapkan bahwa sengketa mengenai keabsahan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang secara absolut, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris yang memiliki hak atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan pembelian tahun 1966 yang dibuktikan dengan pencoretan Buku C Desa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 96 yang terbit atas nama ahli waris H. Maskur Kelan pada tahun 1982 adalah cacat hukum karena menggunakan data Buku C yang salah dan didasarkan pada penjual yang telah meninggal.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya rekayasa hibah balik dari Siti Aminah kepada Lukman Hidayat pada tahun 1988 yang diklaim batal karena dilakukan saat Siti Aminah sakit jiwa dan tanpa persetujuan ahli waris.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Mokhamad Wisnu Gunawan sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II-VI mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan sengketa sertifikat berada di kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sengketa hibah di kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II-VI membantah dalil adanya jual beli antara H. Maskur Kelan dengan Djamdjuri Damiri dengan menyatakan Buku C No. 361 tidak memuat keterangan jual beli atau pencoretan.", + "page": 60, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 96 yang merupakan produk hukum Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Badan Pertanahan Nasional merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan penerbitan sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II-VI dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris merasa sertifikat tanah atas nama keluarga saya diterbitkan dengan data salah oleh Badan Pertanahan Nasional, apakah saya bisa menggugat di pengadilan biasa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15915, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1369 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1369 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1369: Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut. Meskipun putusan menolak kewenangan Pengadilan Negeri karena perkara masuk ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pasal 1365 tetap relevan karena menjadi inti sengketa yang diperiksa untuk menentukan apakah tindakan BPN dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum di peradilan umum sebelum diputuskan tidak berwenang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1369 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab pemilik gedung atas kerusakan bangunan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah dan kesalahan data administrasi oleh BPN, bukan kerusakan fisik gedung. Tidak ada hubungan substantif antara fakta sengketa tanah dengan unsur pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jual beli. Meskipun ada unsur peralihan hak tanah, sengketa utama dalam pertanyaan dan putusan adalah mengenai keabsahan penerbitan sertifikat oleh BPN (produk hukum administrasi) dan kewenangan mengadili, bukan sengketa perikatan jual beli antara pihak perdata. Pasal ini tidak menjadi kerangka utama analisis hukum dalam pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penghibahan (sumbangan). Fakta dalam perkara tidak melibatkan penghibahan, melainkan penerbitan sertifikat berdasarkan data pendaftaran tanah. Tidak ada hubungan substantif dengan isu sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan mengenai kewenangan mengadili atau hak materiil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perolehan hak milik lewat waktu (verjaring) dengan itikad baik. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak membahas penguasaan tanah selama 20 atau 30 tahun, melainkan kesahihan data administrasi penerbitan sertifikat. Tidak ada hubungan substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (verjaring) tuntutan hukum. Pertanyaan dan putusan berfokus pada kompetensi kewenangan mengadili (absolut/relatif) antara Peradilan Umum dan PTUN, bukan pada habisnya waktu untuk menuntut. Tidak ada hubungan substantif dengan isu yang diperiksa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 62616, + "completion_tokens": 5107 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b36dfcbd4765ace432bdd47ecdbf2c6f5660ae2c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 144.19, + "query": 13.982, + "relevance": 28.961, + "total": 187.152 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28542, + "marked_chars": 28632 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28632, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris dari almarhum Muin Abadi, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Abdullah Rozaq terkait sengketa pelunasan utang piutang dan pengembalian sertifikat jaminan. Gugatan ini diajukan untuk memaksa Para Tergugat menerima pembayaran utang sebesar Rp12.000.000 sesuai akta pengakuan hutang dan mengembalikan sertifikat hak milik serta menghapus hak tanggungan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah istri dari almarhum Muin Abadi yang meninggal pada tanggal 03 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perjanjian hutang antara almarhum Muin Abadi dengan almarhum Abdullah Rozaq pada tahun 1998 sebesar Rp12.000.000 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tanggal 28 Juli 1998.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tanggal 28 Juli 1998 tidak memuat klausul tentang bunga atau denda keterlambatan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Muin Abadi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas namanya sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang kepada almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 370 telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 515/98 atas nama almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 187/HT/WJ/1998 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 515/98 menyatakan nilai tanggungan maksimal sebesar Rp15.000.000.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat meminta penyelesaian hutang dengan nilai sebesar Rp100.000.000 sesuai harga tanah obyek jaminan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 370 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 515/98 saat ini dipegang oleh Para Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Para Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Muin Abadi, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Abdullah Rozaq terkait sengketa pelunasan utang piutang dan pengembalian sertifikat jaminan. Penggugat dalilkan adanya utang sebesar Rp12.000.000 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tahun 1998 yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 370 yang dipegang Para Tergugat, namun Para Tergugat menuntut pembayaran sebesar Rp100.000.000. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Para Tergugat wajib menerima pembayaran Rp12.000.000, mengembalikan sertifikat jaminan, dan menghapus hak tanggungan. Namun, pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat secara lisan menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut karena belum ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga perkara dicoret dari daftar register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Muin Abadi, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Abdullah Rozaq terkait sengketa pelunasan utang piutang dan pengembalian sertifikat jaminan. Penggugat dalilkan adanya utang sebesar Rp12.000.000 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tahun 1998 yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 370 yang dipegang Para Tergugat, namun Para Tergugat menuntut pembayaran sebesar Rp100.000.000. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Para Tergugat wajib menerima pembayaran Rp12.000.000, mengembalikan sertifikat jaminan, dan menghapus hak tanggungan. Namun, pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat secara lisan menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut karena belum ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga perkara dicoret dari daftar register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah istri dari almarhum Muin Abadi yang meninggal pada tanggal 03 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perjanjian hutang antara almarhum Muin Abadi dengan almarhum Abdullah Rozaq pada tahun 1998 sebesar Rp12.000.000 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tanggal 28 Juli 1998.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tanggal 28 Juli 1998 tidak memuat klausul tentang bunga atau denda keterlambatan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Muin Abadi menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas namanya sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang kepada almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 370 telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 515/98 atas nama almarhum Abdullah Rozaq.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 187/HT/WJ/1998 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 515/98 menyatakan nilai tanggungan maksimal sebesar Rp15.000.000.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat meminta penyelesaian hutang dengan nilai sebesar Rp100.000.000 sesuai harga tanah obyek jaminan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 370 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 515/98 saat ini dipegang oleh Para Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena belum ada jawaban dari Para Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah minta uang utang ayah saya yang dijamin sertifikat tanah dikembalikan, tapi ahli waris lawan malah minta bayar 100 juta, lalu saya cabut gugatan karena belum ada jawaban mereka, apakah sertifikat itu harus saya bayar mahal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28542, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan. Penggugat menggunakan prinsip 'itikad baik' dan kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda) dari Pasal 1338 untuk membantah tuntutan Tergugat yang meminta pembayaran Rp 100.000.000, dengan berargumen bahwa perjanjian utang piutang asli hanya sebesar Rp 12.000.000 tanpa klausul bunga/denda. Meskipun gugatan dicabut, pasal ini merupakan kerangka hukum utama yang digunakan untuk menilai apakah tuntutan pembayaran 'mahal' tersebut sah secara hukum berdasarkan kesepakatan awal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19484, + "completion_tokens": 1383 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eed05c8f78a15daad102b37d6088363cd1e6d1a3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_94_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.935, + "query": 15.861, + "relevance": 49.094, + "total": 164.954 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 120781, + "marked_chars": 121204 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenerima Eksepsi Tergugat I;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvankelijke verklaard);\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak\ndapat diterima;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n-\nMenghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi\nuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.083.000,00 (satu juta\ndelapan puluh tiga ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh kami,\nGrace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny\nDefiary, S.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Pati Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 7 Desember 2023, putusan\ntersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota tersebut, Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem\ninformasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 47 dari 48 Putusan Perkara Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 121204, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris Lindu Rasmo) menggugat Tergugat I (Suratmin Surodimedjo), Tergugat II (Kementerian ATR/BPN), dan Turut Tergugat (Kepala Desa Wotan) terkait sengketa kepemilikan tanah objek sengketa yang tercatat dalam Buku C Desa Wotan Nomor Persil 138. Para Penggugat meminta pengadilan menetapkan mereka sebagai ahli waris sah, menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian objek sengketa dan penghentian proses pengurusan sertifikat oleh Tergugat II. Tergugat I mengajukan eksepsi, konvensi, dan rekonvensi yang menuntut penolakan gugatan serta pengesahan kepemilikan tanah atas dasar jual beli adat dan penguasaan lama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah anak-anak dari Lindu Rasmo dan Raminah yang meninggal dunia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tanah objek sengketa terletak di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan Nomor Persil 138, luas 1070 M2, dan tercatat dalam Buku C Desa atas nama Lindu Rasmo.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah warisan sah dari orang tua mereka yang tidak pernah dijual atau dialihkan haknya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengklaim tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya (Sumarto Kasrin) yang membeli tanah dari Lindu Rasmo secara adat pada tahun 1955.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak sekitar tahun 1980 dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tergugat I sejak tahun 1992.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan pengurusan sertifikat hak milik ke Kantor BPN Kabupaten Pati.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan nomor Buku C Desa dalam posita dan petitum gugatan, sehingga objek sengketa dianggap tidak jelas.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Lindu Rasmo, menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat atas sengketa tanah di Desa Wotan yang tercatat dalam Buku C Desa atas nama Lindu Rasmo. Para Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan warisan, pengembalian tanah, dan penghentian proses sertifikasi oleh Tergugat II, dengan dalil bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual. Tergugat I membantah dengan dalil kepemilikan turun-temurun dari orang tuanya yang membeli tanah secara adat serta penguasaan lama dan pembayaran pajak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dari Tergugat I karena Para Penggugat gagal mencantumkan nomor Buku C Desa dalam gugatan mereka, sehingga identitas objek sengketa tidak jelas. Akibatnya, gugatan utama maupun gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Lindu Rasmo, menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat atas sengketa tanah di Desa Wotan yang tercatat dalam Buku C Desa atas nama Lindu Rasmo. Para Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan warisan, pengembalian tanah, dan penghentian proses sertifikasi oleh Tergugat II, dengan dalil bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual. Tergugat I membantah dengan dalil kepemilikan turun-temurun dari orang tuanya yang membeli tanah secara adat serta penguasaan lama dan pembayaran pajak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menerima eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dari Tergugat I karena Para Penggugat gagal mencantumkan nomor Buku C Desa dalam gugatan mereka, sehingga identitas objek sengketa tidak jelas. Akibatnya, gugatan utama maupun gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah anak-anak dari Lindu Rasmo dan Raminah yang meninggal dunia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tanah objek sengketa terletak di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan Nomor Persil 138, luas 1070 M2, dan tercatat dalam Buku C Desa atas nama Lindu Rasmo.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah warisan sah dari orang tua mereka yang tidak pernah dijual atau dialihkan haknya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengklaim tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya (Sumarto Kasrin) yang membeli tanah dari Lindu Rasmo secara adat pada tahun 1955.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak sekitar tahun 1980 dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tergugat I sejak tahun 1992.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan pengurusan sertifikat hak milik ke Kantor BPN Kabupaten Pati.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan nomor Buku C Desa dalam posita dan petitum gugatan, sehingga objek sengketa dianggap tidak jelas.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris tanah yang tidak pernah dijual, tapi gugatan saya ditolak karena lupa tulis nomor buku desa, sekarang bagaimana?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20529, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi substansi gugatan Penggugat (tuntutan atas tanah/kerugian). Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (gugatan kabur), Pasal 1365 adalah landasan hukum materiil yang sedang diuji/dalilkan dalam sengketa tersebut untuk mendapatkan ganti rugi atau pengakuan hak, sehingga memiliki hubungan substantif dengan masalah 'gugatan ditolak' yang diajukan orang awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (kelewatan waktu). Dalam putusan, eksepsi daluwarsa yang diajukan Tergugat I ditolak/diabaikan karena gugatan lebih dulu ditolak karena cacat formil (gugatan kabur/lupa nomor buku desa). Masalah utama dalam pertanyaan orang awam adalah penolakan gugatan karena kelalaian administratif (formil), bukan karena lewat waktu. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi alasan hukum atau kerangka analisis yang menopang putusan dalam konteks masalah spesifik yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 41436, + "completion_tokens": 1219 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_95_Pdt.G_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_95_Pdt.G_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1228ae5ba0f8df59d5b627fc2e2e297e6eac027 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_95_Pdt.G_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_95_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.999, + "query": 10.651, + "relevance": 128.083, + "total": 229.766 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48482, + "marked_chars": 48626 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n15\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 86263860/5946/09/21 tanggal 20\nSeptember 2021. \n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;\n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera\njanji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan\nHutang Nomor 86263860/5946/09/21.\n6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.73.746.605 ,-\ndengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut\nsetelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik\nPara" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48626, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo menggugat Risma Rahmawati dan Muhammad Rifai atas wanprestasi dalam perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang. Gugatan ini menuntut pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, serta perintah pembayaran lunas sisa hutang sebesar Rp 73.746.605,- dan penjualan agunan melalui lelang jika tidak dibayar. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 86263860/5946/09/21 tanggal 20 September 2021 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 75.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 03941 atas nama Risma Rahmawati sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sejak bulan Mei 2022.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga kepada Para Tergugat yang tidak dihiraukan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 16 November 2022 adalah sebesar Rp 73.746.605,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo menggugat Risma Rahmawati dan Muhammad Rifai yang merupakan suami istri dan debitur bersama. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan serta menandatangani surat kuasa menjual. Gugatan ini didalilkan karena Para Tergugat tidak membayar angsuran sejak bulan Mei 2022 sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp 73.746.605,-, meskipun Penggugat telah memberikan tiga kali surat peringatan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan sah perjanjian dan surat kuasa menjual, menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut dan biaya perkara, dengan ketentuan harta milik Para Tergugat dapat dilelang jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Sukolilo menggugat Risma Rahmawati dan Muhammad Rifai yang merupakan suami istri dan debitur bersama. Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang untuk menerima pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan serta menandatangani surat kuasa menjual. Gugatan ini didalilkan karena Para Tergugat tidak membayar angsuran sejak bulan Mei 2022 sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp 73.746.605,-, meskipun Penggugat telah memberikan tiga kali surat peringatan. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan secara verstek, menyatakan sah perjanjian dan surat kuasa menjual, menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, serta menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang tersebut dan biaya perkara, dengan ketentuan harta milik Para Tergugat dapat dilelang jika tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 86263860/5946/09/21 tanggal 20 September 2021 untuk menerima pinjaman pokok sebesar Rp 75.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 03941 atas nama Risma Rahmawati sebagai agunan untuk menjamin pelunasan hutang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan apabila terjadi wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian sejak bulan Mei 2022.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga kepada Para Tergugat yang tidak dihiraukan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 16 November 2022 adalah sebesar Rp 73.746.605,- yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunga.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah ke bank tapi tidak bayar cicilan, sekarang bank mau jual tanahnya, apakah itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23471, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa seluruh harta milik debitur (termasuk tanah) menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Ini menjadi dasar hukum substantif mengapa bank dapat menuntut pelunasan dari harta tersebut, termasuk melalui eksekusi/jual beli, ketika debitur wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar untuk menilai apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar cicilan. Ketidakpemenuhan kewajiban ini adalah pemicu utama sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang status 'lalai' (wanprestasi). Dalam pertanyaan, fakta bahwa cicilan tidak dibayar membuat debitur lalai. Status lalai ini adalah syarat mutlak sebelum hak bank untuk melakukan eksekusi terhadap agunan (tanah) dapat dituntut secara sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar ganti rugi. Dalam praktik kredit, 'ganti rugi' ini mencakup pokok hutang, bunga, dan biaya eksekusi. Pasal ini menjadi dasar hukum tuntutan bank untuk membebankan seluruh sisa hutang dan biaya pelaksanaan jual tanah kepada debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan 'apakah itu sah' secara implisit menanyakan validitas perjanjian kredit dan klausul agunan. Jika syarat-syarat dalam pasal ini terpenuhi, maka perjanjian kredit dan hak bank untuk menjual agunan dianggap sah dan mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kebolehan perjanjian bunga dalam peminjaman. Meskipun disebutkan dalam putusan, pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan mengenai keabsahan penjualan tanah (agunan) akibat wanprestasi, melainkan hanya aspek perhitungan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk tertulis dari perjanjian bunga. Sama seperti Pasal 1765, pasal ini bersifat teknis mengenai pembuktian besaran bunga dan tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan hak eksekusi atau keabsahan penjualan agunan tanah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22326, + "completion_tokens": 1570 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_96_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_96_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57d65420c2ad457ad92ae2f2928fdeef612ce77b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_96_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,222 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_96_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.711, + "query": 2.891, + "relevance": 162.518, + "total": 306.151 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54475, + "marked_chars": 54646 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada\nPara Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83285282/5959/05/21\ntanggal 28 Mei 2021; \n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat\nPengakuan Hutang Nomor: 83285282/5959/05/21 tanggal 28 Mei 2021;\n4.\nMenghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang\nTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. Rp.55.565.914,- secara seketika\ndan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat\nII tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum\ntetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV\ndilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah\nberikut bangunan yang terletak di Desa Karangsumber, Kecamatan\nWinong, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.\n01792/Desa Karangsumber, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas\nnama Sarpo Binti Sawiyo, dengan luas 2530 m² berdasarkan Surat Ukur\nNo. 08 Agustus 2019, No. 01724/Karangsumber/2019., melalui lelang\nPutusan no 96/Pdt.G.S/2023/PN Pti \nHalaman 19 dari 20\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54646, + "frame": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit PEKALONGAN menggugat Mulyono, Warsinah, Sarpo, dan Ngarni atas wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes yang ditandatangani oleh Mulyono dan Warsinah. Gugatan ini menuntut pernyataan sah Surat Pengakuan Hutang, pernyataan wanprestasi, serta penghukuman pembayaran sisa hutang sebesar Rp55.565.914,- dengan jaminan penjualan agunan milik Sarpo dan Ngarni melalui lelang jika pembayaran tidak dilakukan. Pengadilan Negeri Pati mengabulkan gugatan tersebut sebagian dengan menetapkan kewajiban pembayaran dan hak eksekusi agunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Mulyono dan Warsinah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 83285282/5959/05/21 tanggal 28 Mei 2021 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp50.000.000,- kepada Mulyono dan Warsinah pada tanggal 28 Mei 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mulyono dan Warsinah sepakat membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp56.385.600,- paling lambat pada tanggal 28 November 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarpo dan Ngarni menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01792 atas nama Sarpo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit Mulyono dan Warsinah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarpo dan Ngarni menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mulyono dan Warsinah tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Mulyono dan Warsinah sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Mulyono dan Warsinah yang menunggak sebesar Rp55.565.914,- terdiri dari tunggakan pokok Rp49.715.000,- dan tunggakan bunga Rp5.850.914,-.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan perkara dalam gugatan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit PEKALONGAN menggugat Mulyono, Warsinah, Sarpo, dan Ngarni karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Mulyono dan Warsinah sebagai debitur utama telah menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000,- pada 28 Mei 2021 dengan kewajiban pelunasan penuh pada 28 November 2021. Sebagai jaminan, Sarpo dan Ngarni menyerahkan sertifikat tanah atas nama Sarpo serta menandatangani surat kuasa penjualan agunan. Penggugat mendalilkan bahwa debitur telah lalai membayar angsuran dan telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp55.565.914,-. Pengadilan Negeri Pati memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan Mulyono dan Warsinah telah memenuhi unsur wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Mulyono dan Warsinah membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan milik Sarpo dan Ngarni melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan dalam gugatan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang PATI, Unit PEKALONGAN menggugat Mulyono, Warsinah, Sarpo, dan Ngarni karena wanprestasi dalam perjanjian kredit Kupedes. Mulyono dan Warsinah sebagai debitur utama telah menerima pinjaman sebesar Rp50.000.000,- pada 28 Mei 2021 dengan kewajiban pelunasan penuh pada 28 November 2021. Sebagai jaminan, Sarpo dan Ngarni menyerahkan sertifikat tanah atas nama Sarpo serta menandatangani surat kuasa penjualan agunan. Penggugat mendalilkan bahwa debitur telah lalai membayar angsuran dan telah melakukan penagihan melalui tiga surat peringatan, namun hutang tetap menunggak sebesar Rp55.565.914,-. Pengadilan Negeri Pati memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga hakim menetapkan bahwa Surat Pengakuan Hutang sah dan mengikat, serta perbuatan Mulyono dan Warsinah telah memenuhi unsur wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Mulyono dan Warsinah membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan lelang atas agunan milik Sarpo dan Ngarni melalui KPKNL Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak diajukan dalam gugatan.", + "facts": [ + { + "fact": "Mulyono dan Warsinah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 83285282/5959/05/21 tanggal 28 Mei 2021 untuk menerima fasilitas kredit Kupedes.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencairkan dana kredit sebesar Rp50.000.000,- kepada Mulyono dan Warsinah pada tanggal 28 Mei 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mulyono dan Warsinah sepakat membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp56.385.600,- paling lambat pada tanggal 28 November 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarpo dan Ngarni menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01792 atas nama Sarpo sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kredit Mulyono dan Warsinah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sarpo dan Ngarni menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan jika terjadi wanprestasi.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mulyono dan Warsinah tidak membayar angsuran kredit sesuai perjanjian sehingga terjadi kredit macet.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Mulyono dan Warsinah sebagai upaya penagihan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Mulyono dan Warsinah yang menunggak sebesar Rp55.565.914,- terdiri dari tunggakan pokok Rp49.715.000,- dan tunggakan bunga Rp5.850.914,-.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan perkara dalam gugatan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan tanah tapi utang saya ke bank masih macet, kenapa saya harus bayar lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26297, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi perikatan hutangnya. Dalam konteks pertanyaan 'kenapa harus bayar lagi setelah bayar uang jaminan', pasal ini relevan karena menjelaskan bahwa uang jaminan (agunan) hanyalah salah satu bentuk jaminan, namun kewajiban utama (utang pokok dan bunga) tetap harus dilunasi secara penuh oleh debitur. Jika agunan tidak cukup atau tidak dicairkan, debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utang berdasarkan prinsip bahwa seluruh hartanya menjadi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam sengketa kredit, kewajiban debitur adalah 'memberikan sesuatu' (membayar uang). Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan bahwa adanya perjanjian kredit menciptakan kewajiban substantif untuk membayar, yang menjadi inti dari pertanyaan apakah debitur masih berkewajiban membayar meskipun telah memberikan jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi karena keterlambatan (dilatasi). Pertanyaan awam muncul karena utang masih 'macet' (terlambat bayar). Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai dan melakukan wanprestasi, yang memicu kewajiban untuk membayar sisa utang beserta konsekuensinya, terlepas dari adanya agunan yang mungkin belum dieksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi, biaya, dan bunga akibat wanprestasi. Pertanyaan 'kenapa harus bayar lagi' sering kali merujuk pada tambahan biaya/bunga atau pelunasan penuh setelah agunan. Pasal ini relevan karena menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lalai, debitur wajib membayar kerugian dan bunga yang timbul dari ketidakpemenuhan perikatan, yang memperkuat alasan mengapa debitur tetap harus membayar jumlah tertentu (termasuk bunga/kost) meskipun ada jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memastikan Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian kredit sah. Relevansi dengan pertanyaan awam adalah bahwa selama perjanjian kredit sah (memenuhi 4 syarat), maka kewajiban debitur untuk membayar utang adalah mengikat dan sah secara hukum, sehingga debitur tidak bisa sekadar 'lari' dari kewajiban hanya karena telah memberikan jaminan, melainkan harus melunasi sesuai perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1765 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit memperbolehkan perjanjian bunga atas pinjaman. Pertanyaan awam sering kali kebingungan dengan jumlah tagihan yang bertambah (pokok + bunga). Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bahwa bunga yang ditagihkan adalah sah dan diperjanjikan, sehingga debitur berkewajiban membayarnya sebagai bagian dari pelunasan utang, bukan sekadar 'bayar lagi' tanpa dasar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dan kewajiban penulisannya. Relevan karena dalam kasus ini, bunga 1,2% per bulan disepakati secara tertulis. Pasal ini memperkuat bahwa besaran utang yang harus dibayar (termasuk bunga) adalah berdasarkan kesepakatan tertulis yang sah, sehingga debitur wajib membayar sesuai angka tersebut, menjawab keraguan 'kenapa harus bayar' dengan jumlah tertentu." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1765 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25684, + "completion_tokens": 2024 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_97_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_97_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dca7014fbe982106ae0c7b7ee64a3d2cd199a243 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_97_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_97_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.069, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.628, + "query": 8.056, + "relevance": 19.539, + "total": 139.292 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 102680, + "marked_chars": 103013 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak Eksepsi dari Turut Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA \n1.\nMenolak gugatan Penggugat seluruhnya;\nHalaman 36 dari 38 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp291.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima\nratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Budi\nAryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan\nDian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\ntersebut, Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan\ntelah dikirim secara elektronik" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 103013, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait dugaan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang yang dijamin dengan lima sertifikat hak milik, dengan tuntutan agar Tergugat menyerahkan sertifikat jaminan tersebut dan menyatakan hak milik Penggugat atas jaminan sesuai harga pasar. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Pati karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perjanjian utang-piutang yang mengikat dengan dasar hukum dan jaminan sebagaimana didalilkannya. Putusan ini menetapkan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah meminjamkan uang sebesar Rp3.000.000.000 kepada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang yang dilegalisasi notaris dengan jaminan lima sertifikat hak milik.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha dan menjaminkan lima sertifikat hak miliknya ke Bank Negara Indonesia dengan niat mengembalikan modal pinjaman.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti surat Surat Perjanjian Utang-Piutang yang dilegalisasi pada tanggal 27 Februari 2017 dalam persidangan.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengajukan bukti perjanjian kredit dan pengikatan hak tanggungan atas objek sengketa antara Turut Tergugat dengan CV Buana Sakti (yang direksi oleh Tergugat) yang dilakukan pada tahun 2014.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan rentang waktu antara peristiwa pinjam meminjam yang didalilkan Penggugat (tahun 2017) dengan hubungan hukum pinjam meminjam antara Tergugat dan Turut Tergugat (tahun 2014).", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerjasama yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dasar gugatan.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalih adanya hubungan utang-piutang sebesar Rp3.000.000.000 yang terjadi pada Februari 2017, yang dijamin oleh lima sertifikat hak milik atas nama Tergugat. Penggugat menuntut penyerahan sertifikat jaminan tersebut dan pernyataan hak milik atas jaminan sesuai harga pasar karena Tergugat didalilkan wanprestasi. Dalam pembelaannya, Tergugat mengakui adanya pinjaman uang namun membantah bentuk perjanjian dan jaminan yang didalilkan Penggugat, sementara Turut Tergugat membuktikan bahwa objek sengketa telah menjadi jaminan kredit bank sejak tahun 2014 untuk CV Buana Sakti yang direksi oleh Tergugat. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat gagal membuktikan keberadaan perjanjian utang-piutang yang mengikat dengan jaminan sertifikat hak milik sebagaimana didalilkannya, mengingat tidak adanya bukti surat perjanjian yang dilegalisasi notaris yang diajukan serta adanya fakta hubungan hukum lain yang lebih dulu terjadi antara Tergugat dan Turut Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalih adanya hubungan utang-piutang sebesar Rp3.000.000.000 yang terjadi pada Februari 2017, yang dijamin oleh lima sertifikat hak milik atas nama Tergugat. Penggugat menuntut penyerahan sertifikat jaminan tersebut dan pernyataan hak milik atas jaminan sesuai harga pasar karena Tergugat didalilkan wanprestasi. Dalam pembelaannya, Tergugat mengakui adanya pinjaman uang namun membantah bentuk perjanjian dan jaminan yang didalilkan Penggugat, sementara Turut Tergugat membuktikan bahwa objek sengketa telah menjadi jaminan kredit bank sejak tahun 2014 untuk CV Buana Sakti yang direksi oleh Tergugat. Pengadilan Negeri Pati menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat gagal membuktikan keberadaan perjanjian utang-piutang yang mengikat dengan jaminan sertifikat hak milik sebagaimana didalilkannya, mengingat tidak adanya bukti surat perjanjian yang dilegalisasi notaris yang diajukan serta adanya fakta hubungan hukum lain yang lebih dulu terjadi antara Tergugat dan Turut Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah meminjamkan uang sebesar Rp3.000.000.000 kepada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Utang-Piutang yang dilegalisasi notaris dengan jaminan lima sertifikat hak milik.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha dan menjaminkan lima sertifikat hak miliknya ke Bank Negara Indonesia dengan niat mengembalikan modal pinjaman.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti surat Surat Perjanjian Utang-Piutang yang dilegalisasi pada tanggal 27 Februari 2017 dalam persidangan.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengajukan bukti perjanjian kredit dan pengikatan hak tanggungan atas objek sengketa antara Turut Tergugat dengan CV Buana Sakti (yang direksi oleh Tergugat) yang dilakukan pada tahun 2014.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan rentang waktu antara peristiwa pinjam meminjam yang didalilkan Penggugat (tahun 2017) dengan hubungan hukum pinjam meminjam antara Tergugat dan Turut Tergugat (tahun 2014).", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerjasama yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dasar gugatan.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke teman, tapi dia malah pakai sertifikat tanah saya buat jaminan utang ke bank sejak tahun 2014, bagaimana saya bisa ambil kembali sertifikat itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23058, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah hubungan hukum pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk sepakat dan hal tertentu) untuk menentukan apakah ada dasar gugatan wanprestasi. Meskipun gugatan ditolak karena pembuktian tidak cukup, pasal ini menjadi kerangka hukum substantif yang digunakan hakim untuk menganalisis keberadaan perjanjian yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38150, + "completion_tokens": 1079 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f1d3d15231925d44b42fd3dcc62fc3c316b6b7f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G.S_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.217, + "query": 4.214, + "relevance": 22.166, + "total": 149.622 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39443, + "marked_chars": 39569 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak Perjanjian Kredit No. 57472/IX/20 tanggal 26 September 2020;\n3.\nMenyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi karena\ntidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit No. 57472/IX/20\ntanggal 26 September 2020;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat\nseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat\nsejumlah Rp161.778.328,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh pul\nuh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian hutang pok\nok sejumlah Rp101.778.328,00 (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh delap\nan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah\nRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila\nTergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan\nhukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Tergugat dilelang untuk\nmelunasi hutang tersebut, yaitu sebidang tanah pekarangan di Desa\nTriguno, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati dengan bukti kepemilikan\nSertipikat Hak Milik (SHM) No. 00246 atas nama Dian Aristiani, dengan\nluas 598 M2 (Lima Ratus Sembilah Puluh Delapan Meter Persegi)\nberdasarkan gambar situasi tanggal 05-03-2013, No. 00417/Triguno/2013,\nmelalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan\nLelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);\nHalaman 14 dari 15 halaman\nPutusan Nomor 98/Pdt.G.S/202\n3/PN Pti\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat seb" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39569, + "frame": "PT BPR Tayu Dutapersada menggugat Dian Aristiani atas wanprestasi dalam Perjanjian Kredit No. 57472/IX/20 karena tidak melunasi sisa pinjaman. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian sah, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan pembayaran sisa pokok dan bunga serta pelaksanaan lelang agunan jika tidak dibayar. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan jumlah utang pokok dan bunga serta perintah lelang agunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit No. 57472/IX/20 pada tanggal 26 September 2020 dengan plafon pinjaman Rp200.000.000,00 dan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat dan menyerahkan agunan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00246 atas nama Dian Aristiani.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 09 Januari 2023 sebesar Rp8.555.556,00 dan tidak melakukan pembayaran lagi setelahnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2022, 1 September 2022, dan 13 September 2022 terkait tunggakan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa hutang pokok sebesar Rp101.778.328,00 dan kewajiban bunga sebesar Rp60.000.000,00.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pengenaan denda keterlambatan pembayaran angsuran karena hutang telah dikenakan bunga.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Agunan berupa tanah telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 05546/2020 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 169/2020.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT BPR Tayu Dutapersada menggugat Dian Aristiani karena dianggap wanprestasi dalam Perjanjian Kredit No. 57472/IX/20 tanggal 26 September 2020. Gugatan ini didasari oleh fakta bahwa Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan dan menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00246. Tergugat melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 9 Januari 2023 dan tidak melanjutkan pembayaran angsuran berikutnya, meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Dalam persidangan, Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang yang terdiri dari pokok sebesar Rp101.778.328,00 dan bunga sebesar Rp60.000.000,00, dengan total yang harus dibayar sebesar Rp161.778.328,00. Hakim menolak klaim denda keterlambatan karena hutang telah dikenakan bunga. Putusan juga memerintahkan agar harta milik Tergugat berupa agunan tersebut dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT BPR Tayu Dutapersada menggugat Dian Aristiani karena dianggap wanprestasi dalam Perjanjian Kredit No. 57472/IX/20 tanggal 26 September 2020. Gugatan ini didasari oleh fakta bahwa Tergugat telah menerima pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan dan menyerahkan agunan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00246. Tergugat melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 9 Januari 2023 dan tidak melanjutkan pembayaran angsuran berikutnya, meskipun telah menerima tiga kali surat peringatan dari Penggugat. Dalam persidangan, Tergugat mengakui adanya hutang tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa hutang yang terdiri dari pokok sebesar Rp101.778.328,00 dan bunga sebesar Rp60.000.000,00, dengan total yang harus dibayar sebesar Rp161.778.328,00. Hakim menolak klaim denda keterlambatan karena hutang telah dikenakan bunga. Putusan juga memerintahkan agar harta milik Tergugat berupa agunan tersebut dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit No. 57472/IX/20 pada tanggal 26 September 2020 dengan plafon pinjaman Rp200.000.000,00 dan jangka waktu 36 bulan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat dan menyerahkan agunan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik No. 00246 atas nama Dian Aristiani.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 09 Januari 2023 sebesar Rp8.555.556,00 dan tidak melakukan pembayaran lagi setelahnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2022, 1 September 2022, dan 13 September 2022 terkait tunggakan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa hutang pokok sebesar Rp101.778.328,00 dan kewajiban bunga sebesar Rp60.000.000,00.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak pengenaan denda keterlambatan pembayaran angsuran karena hutang telah dikenakan bunga.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Agunan berupa tanah telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 05546/2020 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 169/2020.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang kredit ke bank sampai Januari 2023 lalu berhenti bayar, apakah saya harus bayar sisa hutang dan bunganya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20062, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan. Hal ini langsung menjawab pertanyaan awam mengenai kewajiban membayar sisa hutang dan bunganya setelah berhenti membayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19254, + "completion_tokens": 1165 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..216eb56e381a9ceba31dd29b6913df8757ba359b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,145 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 74, + "timings": { + "parse": 0.14, + "classify": 0.0, + "condense": 297.924, + "read": 84.33, + "query": 8.535, + "relevance": 43.892, + "total": 434.821 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 220805, + "marked_chars": 221462 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n \nDalam Eksepsi \n Menerima eksepsi Tergugat I; \nDalam Pokok Perkara \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke \nverklaard) ; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.185.500,- \n (satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah); \n \n \n Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh GRACE \nMEILANIE P.D.T. PASAU, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H dan \nARIS DWIHARTOYO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan \ndalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh \nHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh \nDIDIEK SOELISTYO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dihadiri \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 73\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \n \n \n \nHalama" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134973, + "summary": "Penggugat, Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan, mengajukan gugatan organisasi perlindungan konsumen terhadap Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong, Unit Kayen 2, dan Kantor Cabang Pati), Tergugat II (Presiden RI cq. Kepala BPN Pati), dan Tergugat III (Kementerian Keuangan cq. KPKNL Semarang) dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan. Penggugat berstatus sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui pemerintah, memiliki badan hukum yayasan, serta berwenang mengajukan gugatan atas nama kepentingan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e), bukan sebagai kuasa perorangan. Pokok sengketa bermula dari kredit Kupedes masing-masing sebesar Rp150.000.000 yang diberikan Tergugat I kepada kedua debitur pada Januari 2021 dan Maret 2020 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sunarti dan Sadiyem. Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keterbukaan informasi (salinan dokumen kredit), tidak memberikan keringanan atau restrukturisasi kredit meskipun debitur memiliki itikad baik dan mengalami kesulitan akibat pandemi, serta mengancam lelang eksekusi tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II dan III karena pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 266/2021 yang ditandatangani 24 Juni 2021 didaftarkan ke BPN pada 14 Juli 2021, melebihi batas waktu 7 hari kerja sesuai UU Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 31677/2021 dianggap cacat hukum. Penggugat juga menuduh Tergugat III menerima persyaratan lelang yang tidak sesuai aturan, seperti pengumuman di surat kabar yang tidak memenuhi standar tiras atau posisi halaman. Tuntutan primer Penggugat meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan pelaksanaan lelang, serta pembayaran kerugian biaya gugatan sebesar Rp20.000.000. Tergugat I membantah seluruh dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing karena hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen, gugatan kabur, dan prematur karena lelang belum dilaksanakan. Secara materiil, Tergugat I menegaskan bahwa debitur telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran (Muhammad Yasin Yusuf tunggak Rp165.812.267 dan Akhmad Setiyawan tunggak Rp215.668.694 per 16 Februari 2023), bahwa Tergugat I telah melakukan penagihan melalui surat peringatan secara berjenjang, dan bahwa Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga dalil perbuatan melawan hukum dan cacat prosedur lelang tidak berdasar fakta." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 87989, + "summary": "Penggugat, Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong, Unit Kayen 2, dan Kantor Cabang Pati), Tergugat II (Presiden RI cq. Kepala BPN Pati), dan Tergugat III (Kementerian Keuangan cq. KPKNL Semarang) dengan dalil perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan. Penggugat berstatus sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui pemerintah, memiliki badan hukum yayasan, serta berwenang mengajukan gugatan atas nama kepentingan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e), bukan sebagai kuasa perorangan. Pokok sengketa bermula dari kredit Kupedes masing-masing sebesar Rp150.000.000 yang diberikan Tergugat I kepada kedua debitur pada Januari 2021 dan Maret 2020 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sunarti dan Sadiyem. Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keterbukaan informasi (salinan dokumen kredit), tidak memberikan keringanan atau restrukturisasi kredit meskipun debitur memiliki itikad baik dan mengalami kesulitan akibat pandemi, serta mengancam lelang eksekusi tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II dan III karena pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 266/2021 yang ditandatangani 24 Juni 2021 didaftarkan ke BPN pada 14 Juli 2021, melebihi batas waktu 7 hari kerja sesuai UU Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 31677/2021 dianggap cacat hukum. Penggugat juga menuduh Tergugat III menerima persyaratan lelang yang tidak sesuai aturan, seperti pengumuman di surat kabar yang tidak memenuhi standar tiras atau posisi halaman. Tuntutan primer Penggugat meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan pelaksanaan lelang, serta pembayaran kerugian biaya gugatan sebesar Rp20.000.000.\n\nTergugat I membantah seluruh dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing karena hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen, gugatan kabur, dan prematur karena lelang belum dilaksanakan. Secara materiil, Tergugat I menegaskan bahwa debitur telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran (Muhammad Yasin Yusuf tunggak Rp165.812.267 dan Akhmad Setiyawan tunggak Rp215.668.694 per 16 Februari 2023), bahwa Tergugat I telah melakukan penagihan melalui surat peringatan secara berjenjang, dan bahwa Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga dalil perbuatan melawan hukum dan cacat prosedur lelang tidak berdasar fakta. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan adalah kewenangan PTUN), gugatan kabur (obscur libel) karena tuntutan pembatalan SHT kepada Tergugat II yang belum menerbitkannya, serta error in persona karena Tergugat II hanya lembaga pencatat administrasi bukan pihak dalam utang piutang. Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona karena tidak pernah menerima permohonan lelang sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, eksepsi dilatoria (gugatan prematur karena lelang belum terjadi), dan eksepsi obscur libel karena ketidakjelasan dalil. Secara materiil, Tergugat III menegaskan akar permasalahan adalah wanprestasi debitur, menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan yang dilakukan Tergugat III, serta menolak tuntutan ganti rugi yang dianggap tidak berdasarkan hukum dan tidak disertai perincian kerugian yang meyakinkan.\n\nDalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa TDLPK, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum, laporan penyelesaian sengketa, izin hak gugat LPKSM, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, pertanahan, dan lelang. Tergugat I mengajukan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk kedua debitur, Sertifikat Hak Milik, dan surat penyerahan agunan. Tergugat II mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan bukti. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya meninjau kembali legal standing Penggugat. Hakim menemukan bahwa meskipun Penggugat mendalilkan gugatan organisasi untuk kepentingan umum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, uraian dalil dalam bagian hubungan hukum, pokok perkara, dan permohonan provisinya secara nyata menunjukkan bahwa Penggugat mewakili kepentingan pribadi Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan, bukan kepentingan umum. Karena Penggugat mewakili kepentingan pribadi debitur, maka Penggugat wajib memiliki kuasa khusus dari debitur tersebut. Namun, tidak ada bukti bahwa Penggugat terdaftar sebagai advokat atau memiliki kuasa khusus dari debitur. Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili debitur di Pengadilan. Eksepsi Tergugat I mengenai tidak adanya kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) dinyatakan beralasan dan diterima.\n\nMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Dalam Eksepsi, eksepsi Tergugat I diterima. Dalam Pokok Perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.185.500,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)." + } + ], + "final_summary": "Penggugat, Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong, Unit Kayen 2, dan Kantor Cabang Pati), Tergugat II (Presiden RI cq. Kepala BPN Pati), dan Tergugat III (Kementerian Keuangan cq. KPKNL Semarang) dengan dalil perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan. Penggugat berstatus sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui pemerintah, memiliki badan hukum yayasan, serta berwenang mengajukan gugatan atas nama kepentingan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e), bukan sebagai kuasa perorangan. Pokok sengketa bermula dari kredit Kupedes masing-masing sebesar Rp150.000.000 yang diberikan Tergugat I kepada kedua debitur pada Januari 2021 dan Maret 2020 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sunarti dan Sadiyem. Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keterbukaan informasi (salinan dokumen kredit), tidak memberikan keringanan atau restrukturisasi kredit meskipun debitur memiliki itikad baik dan mengalami kesulitan akibat pandemi, serta mengancam lelang eksekusi tanpa putusan pengadilan. Selain itu, Penggugat menyalahkan Tergugat II dan III karena pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 266/2021 yang ditandatangani 24 Juni 2021 didaftarkan ke BPN pada 14 Juli 2021, melebihi batas waktu 7 hari kerja sesuai UU Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 31677/2021 dianggap cacat hukum. Penggugat juga menuduh Tergugat III menerima persyaratan lelang yang tidak sesuai aturan, seperti pengumuman di surat kabar yang tidak memenuhi standar tiras atau posisi halaman. Tuntutan primer Penggugat meliputi pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan APHT dan SHT, pembatalan pelaksanaan lelang, serta pembayaran kerugian biaya gugatan sebesar Rp20.000.000.\n\nTergugat I membantah seluruh dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing karena hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen, gugatan kabur, dan prematur karena lelang belum dilaksanakan. Secara materiil, Tergugat I menegaskan bahwa debitur telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran (Muhammad Yasin Yusuf tunggak Rp165.812.267 dan Akhmad Setiyawan tunggak Rp215.668.694 per 16 Februari 2023), bahwa Tergugat I telah melakukan penagihan melalui surat peringatan secara berjenjang, dan bahwa Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga dalil perbuatan melawan hukum dan cacat prosedur lelang tidak berdasar fakta. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan adalah kewenangan PTUN), gugatan kabur (obscur libel) karena tuntutan pembatalan SHT kepada Tergugat II yang belum menerbitkannya, serta error in persona karena Tergugat II hanya lembaga pencatat administrasi bukan pihak dalam utang piutang. Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona karena tidak pernah menerima permohonan lelang sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, eksepsi dilatoria (gugatan prematur karena lelang belum terjadi), dan eksepsi obscur libel karena ketidakjelasan dalil. Secara materiil, Tergugat III menegaskan akar permasalahan adalah wanprestasi debitur, menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan yang dilakukan Tergugat III, serta menolak tuntutan ganti rugi yang dianggap tidak berdasarkan hukum dan tidak disertai perincian kerugian yang meyakinkan.\n\nDalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa TDLPK, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum, laporan penyelesaian sengketa, izin hak gugat LPKSM, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, pertanahan, dan lelang. Tergugat I mengajukan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk kedua debitur, Sertifikat Hak Milik, dan surat penyerahan agunan. Tergugat II mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan bukti. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya meninjau kembali legal standing Penggugat. Hakim menemukan bahwa meskipun Penggugat mendalilkan gugatan organisasi untuk kepentingan umum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, uraian dalil dalam bagian hubungan hukum, pokok perkara, dan permohonan provisinya secara nyata menunjukkan bahwa Penggugat mewakili kepentingan pribadi Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan, bukan kepentingan umum. Karena Penggugat mewakili kepentingan pribadi debitur, maka Penggugat wajib memiliki kuasa khusus dari debitur tersebut. Namun, tidak ada bukti bahwa Penggugat terdaftar sebagai advokat atau memiliki kuasa khusus dari debitur. Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili debitur di Pengadilan. Eksepsi Tergugat I mengenai tidak adanya kapasitas dan legal standing (persona standi non judicio) dinyatakan beralasan dan diterima.\n\nMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Dalam Eksepsi, eksepsi Tergugat I diterima. Dalam Pokok Perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.185.500,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)." + }, + "read": { + "input_chars": 5389, + "frame": "Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan menggugat PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong, Presiden RI cq. Kepala BPN Pati, dan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Semarang atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, pembatalan lelang, serta pembayaran kerugian. Majelis Hakim menolak gugatan karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili debitur dalam perkara ini.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil mewakili kepentingan debitur Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan yang mengalami kesulitan pembayaran kredit.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan debitur telah wanprestasi dan menunggak pembayaran kredit.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing karena hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili debitur karena tidak memiliki kuasa khusus atau status sebagai advokat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat I mengenai tidak adanya kapasitas dan legal standing Penggugat diterima oleh Majelis Hakim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong, Presiden RI cq. Kepala BPN Pati, dan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Semarang dengan dalil perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, pembatalan pelaksanaan lelang, serta pembayaran kerugian. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing. Majelis Hakim memeriksa kembali legal standing Penggugat dan menemukan bahwa uraian dalil menunjukkan Penggugat mewakili kepentingan pribadi debitur, bukan kepentingan umum. Karena Penggugat tidak memiliki kuasa khusus dari debitur dan tidak terdaftar sebagai advokat, Hakim menetapkan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili debitur di Pengadilan. Eksepsi Tergugat I mengenai tidak adanya kapasitas dan legal standing diterima, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan mengajukan gugatan terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong, Presiden RI cq. Kepala BPN Pati, dan Kementerian Keuangan cq. KPKNL Semarang dengan dalil perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, pembatalan pelaksanaan lelang, serta pembayaran kerugian. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing. Majelis Hakim memeriksa kembali legal standing Penggugat dan menemukan bahwa uraian dalil menunjukkan Penggugat mewakili kepentingan pribadi debitur, bukan kepentingan umum. Karena Penggugat tidak memiliki kuasa khusus dari debitur dan tidak terdaftar sebagai advokat, Hakim menetapkan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili debitur di Pengadilan. Eksepsi Tergugat I mengenai tidak adanya kapasitas dan legal standing diterima, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil mewakili kepentingan debitur Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan yang mengalami kesulitan pembayaran kredit.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan debitur telah wanprestasi dan menunggak pembayaran kredit.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing karena hubungan utang piutang bukan sengketa konsumen.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mewakili debitur karena tidak memiliki kuasa khusus atau status sebagai advokat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat I mengenai tidak adanya kapasitas dan legal standing Penggugat diterima oleh Majelis Hakim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa mewakili teman yang kesulitan bayar kredit bank ke pengadilan padahal saya bantu urus masalahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44257, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian) debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pertanyaan awam berkaitan dengan kapasitas dan legal standing seseorang untuk mewakili pihak lain di pengadilan, bukan mengenai apakah debitur telah lalai membayar kredit. Isi pasal tidak mengatur soal perwakilan hukum atau kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Meskipun gugatan bersumber dari perjanjian kredit, pertanyaan spesifik mengenai 'kenapa tidak bisa mewakili teman' adalah masalah prosedural mengenai kapasitas beracara (*legal standing*) dan perwakilan, bukan substansi perjanjian itu sendiri. Pasal ini tidak mengatur syarat atau larangan bagi seseorang untuk bertindak sebagai kuasa atau perwakilan di pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai dasar ganti rugi. Pertanyaan awam tidak menanyakan apakah ada perbuatan melawan hukum oleh bank, melainkan menanyakan alasan hukum mengapa penggugat (teman) tidak memiliki hak untuk mewakili debitur di pengadilan. Pasal ini tidak relevan dengan isu kapasitas dan legal standing." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 75910, + "completion_tokens": 3008 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd7cfefbf77aebd1fced3863a7c6ec6f83483848 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.363, + "query": 9.859, + "relevance": 38.293, + "total": 166.546 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27698, + "marked_chars": 27788 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27788, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait sengketa tanah yang menjadi objek penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 01612 atas nama Tergugat, dengan tuntutan pembatalan sertifikat tersebut, penyerahan tanah, dan pembayaran kerugian. Para Penggugat kemudian menyatakan pencabutan gugatan karena salah satu Penggugat meninggal dunia. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut dan mencoret perkara dari daftar register.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat terkait tanah dengan bukti kepemilikan Letter C Desa no: 96 persil no: 69 D.II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai dan membangun bangunan di atas tanah milik Penggugat yang seharusnya bersertifikat atas nama Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat SHM nomor 01612 atas nama Tergugat diterbitkan dengan luas 751 M2 yang menyerobot 250 M2 tanah milik Penggugat tanpa persetujuan pemilik tanah sebelah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak memberi tahu dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam proses pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah seluas 900 M2 setiap tahun.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan klarifikasi dan mediasi melalui surat ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati yang merespons agar penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,00 akibat perbuatan melawan hukum tersebut.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara tertulis karena salah satu Penggugat meninggal dunia.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena merupakan hak para Penggugat dan belum ada jawaban dari Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat terkait sengketa tanah yang menjadi objek penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 01612 atas nama Tergugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan secara tidak benar dengan menyerobot sebagian tanah milik mereka yang memiliki bukti kepemilikan Letter C Desa, serta menuntut pembatalan sertifikat, penyerahan tanah, dan pembayaran kerugian. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, para Penggugat menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan salah satu dari mereka meninggal dunia. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, mencoret perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat terkait sengketa tanah yang menjadi objek penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 01612 atas nama Tergugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan secara tidak benar dengan menyerobot sebagian tanah milik mereka yang memiliki bukti kepemilikan Letter C Desa, serta menuntut pembatalan sertifikat, penyerahan tanah, dan pembayaran kerugian. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, para Penggugat menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan salah satu dari mereka meninggal dunia. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, mencoret perkara dari daftar register, dan membebankan biaya perkara kepada para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat terkait tanah dengan bukti kepemilikan Letter C Desa no: 96 persil no: 69 D.II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai dan membangun bangunan di atas tanah milik Penggugat yang seharusnya bersertifikat atas nama Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat SHM nomor 01612 atas nama Tergugat diterbitkan dengan luas 751 M2 yang menyerobot 250 M2 tanah milik Penggugat tanpa persetujuan pemilik tanah sebelah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak memberi tahu dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam proses pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah seluas 900 M2 setiap tahun.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan klarifikasi dan mediasi melalui surat ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati yang merespons agar penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,00 akibat perbuatan melawan hukum tersebut.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara tertulis karena salah satu Penggugat meninggal dunia.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena merupakan hak para Penggugat dan belum ada jawaban dari Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar pajak tanah ini setiap tahun, tapi sertifikat atas nama orang lain diterbitkan tanpa saya tahu dan menyerobot sebagian tanah saya, apa bisa saya minta pembatalannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27698, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), yang secara eksplisit didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan mereka sebagai dasar tuntutan pembatalan sertifikat dan ganti rugi akibat penyerobotan tanah tanpa persetujuan. Isi pasal ini menjadi kerangka substantif utama untuk menilai apakah tindakan penerbitan sertifikat yang menyerobot tanah penggugat dapat dipertanggungjawabkan secara perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18593, + "completion_tokens": 1071 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..787227301a0cba8004f3d15aa1aea82810b76f57 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_PATI_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_PATI_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_Pti.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.754, + "query": 9.21, + "relevance": 42.187, + "total": 147.178 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36388, + "marked_chars": 36505 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil\nsecara sah dan patut;\n2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan\nverstek;\n3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para\nPihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19113V4Q/8160/12/2019 tanggal\n04 Desember 2019;\n4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa\nMenjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II/Pemilik\nAgunan;\n5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah\nWanprestasi atau cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat\npada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19113V4Q/8160/12/2019 tanggal\n04 Desember 2019;\n6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika\ntanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.\n52.611.114,- (Lima puluh dua juta enam ratus sebelas ribu seratus empat\nbelas rupiah);\nHal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republ" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36505, + "frame": "PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Muslihin dan Siti Romlah atas wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dokumen perjanjian dan kuasa menjual agunan, serta memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp52.611.114,- dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Desember 2019.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah memiliki kewajiban membayar angsuran kredit sebesar Rp2.013.900,- setiap bulan selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Muslihin dan Siti Romlah sebanyak tiga kali terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban hutang Muslihin dan Siti Romlah kepada Penggugat sebesar Rp52.611.114,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah sepakat menyerahkan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01768 atas nama Siti Romlah kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Muslihin dan Siti Romlah yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Desember 2019 yang mengikat para pihak untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp2.013.900,- setiap bulan selama 36 bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Romlah. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Agustus 2021 dan telah menerima tiga surat peringatan tanpa hasil, sehingga sisa hutang mencapai Rp52.611.114,-. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, dan menetapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat cukup membuktikan adanya hutang, wanprestasi, serta sah nya dokumen perjanjian dan kuasa menjual agunan. Hakim kemudian mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang, dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Rogomulyo menggugat Muslihin dan Siti Romlah yang merupakan suami istri dan debitur kredit. Gugatan ini didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Desember 2019 yang mengikat para pihak untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp2.013.900,- setiap bulan selama 36 bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Romlah. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak Agustus 2021 dan telah menerima tiga surat peringatan tanpa hasil, sehingga sisa hutang mencapai Rp52.611.114,-. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, dan menetapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat cukup membuktikan adanya hutang, wanprestasi, serta sah nya dokumen perjanjian dan kuasa menjual agunan. Hakim kemudian mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya, menyatakan Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa hutang, dan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang atau bawah tangan jika pembayaran tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Desember 2019.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah memiliki kewajiban membayar angsuran kredit sebesar Rp2.013.900,- setiap bulan selama jangka waktu 36 bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan kepada Muslihin dan Siti Romlah sebanyak tiga kali terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban hutang Muslihin dan Siti Romlah kepada Penggugat sebesar Rp52.611.114,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muslihin dan Siti Romlah sepakat menyerahkan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01768 atas nama Siti Romlah kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke bank dan kasih jaminan sertifikat rumah, tapi berhenti bayar angsuran dan sudah diperingatkan tiga kali, sekarang sisa hutangnya jadi berapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 36388, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum (general pledge) di mana seluruh harta debitur menjadi tanggungan atas perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang sisa hutang setelah wanprestasi, pasal ini menjadi dasar hukum bagi bank untuk menagih seluruh sisa hutang dan melaksanakan hak eksekusi atas agunan (sertifikat rumah) yang diserahkan, sebagaimana didalilkan dalam gugatan dan dipertimbangkan hakim untuk memberikan hak penjualan agunan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23620, + "completion_tokens": 950 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0059_Pdt.G_2016_PTA.Sby..json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0059_Pdt.G_2016_PTA.Sby..json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c03b80f7a9f94f7fefe953fea920f122c419c92 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0059_Pdt.G_2016_PTA.Sby..json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0059_Pdt.G_2016_PTA.Sby..pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 179.961, + "query": 8.633, + "relevance": 33.268, + "total": 221.894 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41457, + "marked_chars": 41601 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI SENDIRI\nDalam KonPensi \nDalam Eksepsi \n•\nMenolak eksepsi para Tergugat;\nDalam Pokok Perkara \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n2. Menyatakan Suwono bin Sariji telah meninggal dunia pada tanggal 7 \nJanuari 2015, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : \n2.1.\n Sriah binti Nawi, selaku Istri/janda;\n2.2.\n Kusti Jannatun binti Sariji, selaku saudara perempuan \nkandung;\n2.3.\n Sutik binti Sam, selaku saudara perempuan seibu;\n3. Menyatakan tirkah/harta peninggalan Suwono bin Sariji adalah :\n3.1.\nTanah pekarangan sertifikat hak milik nomor 1512 atas nama \nSuwono, terletak di Desa Penambangan RT 17 RW 04 \nKecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan luas \ntanah kurang lebih 425 M2 dengan batas-batas sebagai \nberikut :\n•\nSebelah utara\n: jalan desa;\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n•\nSebelah selatan\n : jalan desa;\n•\nSebelah barat\n: tanah dan bangunan atas nama \nIstigfar " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41601, + "frame": "Sriah binti Nawi menggugat Kusti Jannatun binti Sariji dan Sutik binti Sam atas pembagian harta bersama dan harta warisan Suwono bin Sariji yang telah meninggal dunia. Sriah binti Nawi meminta pengadilan menetapkan dua bidang tanah sebagai harta bersama dan membagi hak waris Suwono bin Sariji kepada para pihak. Permohonan banding dari para Tergugat diterima, putusan tingkat pertama dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri perkara ini.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Suwono bin Sariji meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sriah binti Nawi adalah istri dari Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kusti Jannatun binti Sariji adalah saudara perempuan kandung dari Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutik binti Sam adalah saudara perempuan seibu dari Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sriah binti Nawi mendalilkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 227 adalah harta bersama.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kusti Jannatun binti Sariji dan Sutik binti Sam membantah bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 227 adalah harta bersama.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sriah binti Nawi tidak dapat membuktikan adanya peristiwa jog-jogan atau nyusuki yang mengalihkan status tanah menjadi harta bersama.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 227 ditetapkan sebagai harta warisan dari orang tua Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada bukti kuat bahwa Sriah binti Nawi akan memindahtangankan obyek sengketa.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk melaksanakan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi dari Kusti Jannatun binti Sariji dan Sutik binti Sam ditolak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sriah binti Nawi mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan terhadap Kusti Jannatun binti Sariji dan Sutik binti Sam terkait dua bidang tanah atas nama Suwono bin Sariji yang telah meninggal dunia. Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan tanah tersebut sebagai harta bersama dan membagi warisan, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena melanggar asas ultra petitum. Dalam pemeriksaan ulang, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan bahwa Sriah binti Nawi, Kusti Jannatun binti Sariji, dan Sutik binti Sam adalah ahli waris Suwono bin Sariji. Pengadilan juga menetapkan bahwa kedua bidang tanah sengketa bukan harta bersama, melainkan harta warisan dari orang tua Suwono, karena Sriah binti Nawi tidak dapat membuktikan adanya pengalihan status tanah melalui mekanisme jog-jogan. Bagian waris ditetapkan分别为 Sriah binti Nawi 12/48 bagian, Kusti Jannatun binti Sariji 27/48 bagian, dan Sutik binti Sam 9/48 bagian, dengan kewajiban para pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing atau menjual obyek sengketa melalui lelang jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan. Permohonan sita jaminan dan pelaksanaan putusan serta merta ditolak, serta gugatan rekonvensi para Tergugat juga ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sriah binti Nawi mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan terhadap Kusti Jannatun binti Sariji dan Sutik binti Sam terkait dua bidang tanah atas nama Suwono bin Sariji yang telah meninggal dunia. Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan tanah tersebut sebagai harta bersama dan membagi warisan, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena melanggar asas ultra petitum. Dalam pemeriksaan ulang, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan bahwa Sriah binti Nawi, Kusti Jannatun binti Sariji, dan Sutik binti Sam adalah ahli waris Suwono bin Sariji. Pengadilan juga menetapkan bahwa kedua bidang tanah sengketa bukan harta bersama, melainkan harta warisan dari orang tua Suwono, karena Sriah binti Nawi tidak dapat membuktikan adanya pengalihan status tanah melalui mekanisme jog-jogan. Bagian waris ditetapkan分别为 Sriah binti Nawi 12/48 bagian, Kusti Jannatun binti Sariji 27/48 bagian, dan Sutik binti Sam 9/48 bagian, dengan kewajiban para pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing atau menjual obyek sengketa melalui lelang jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan. Permohonan sita jaminan dan pelaksanaan putusan serta merta ditolak, serta gugatan rekonvensi para Tergugat juga ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Suwono bin Sariji meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sriah binti Nawi adalah istri dari Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kusti Jannatun binti Sariji adalah saudara perempuan kandung dari Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutik binti Sam adalah saudara perempuan seibu dari Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sriah binti Nawi mendalilkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 227 adalah harta bersama.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kusti Jannatun binti Sariji dan Sutik binti Sam membantah bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 227 adalah harta bersama.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sriah binti Nawi tidak dapat membuktikan adanya peristiwa jog-jogan atau nyusuki yang mengalihkan status tanah menjadi harta bersama.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 227 ditetapkan sebagai harta warisan dari orang tua Suwono bin Sariji.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada bukti kuat bahwa Sriah binti Nawi akan memindahtangankan obyek sengketa.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk melaksanakan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi dari Kusti Jannatun binti Sariji dan Sutik binti Sam ditolak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan saya ingin membagi dua tanah warisan dari mertua bersama saudara-saudaranya, tapi saya tidak bisa membuktikan bahwa tanah itu adalah harta bersama karena tidak ada bukti pengalihan status, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 41457, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat), yaitu bahwa pihak yang mengajukan dalil atau menuntut hak wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Dalam pertanyaan, penggugat (istri) mengklaim tanah sebagai 'harta bersama' namun tidak memiliki bukti pengalihan status. Putusan juga secara eksplisit mengutip Pasal 1865 KUHPerdata untuk menetapkan bahwa Terbanding (istri) harus membuktikan dalilnya bahwa tanah tersebut adalah harta bersama, dan karena gagal membuktikan, maka klaimnya ditolak. Ini adalah inti substantif dari sengketa pembuktian hak atas harta." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24754, + "completion_tokens": 1353 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0267_Pdt.G_2015_PTA.Sby.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0267_Pdt.G_2015_PTA.Sby.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f17377a6a2231ad83815d559cd43df92db00a666 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0267_Pdt.G_2015_PTA.Sby.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PTA_SURABAYA_Nomor_0267_Pdt.G_2015_PTA.Sby.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.924, + "query": 3.43, + "relevance": 38.216, + "total": 123.627 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30413, + "marked_chars": 30503 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \n- \nMenyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II \ndapat diterima; \n- \nMenguatkan \nPutusan \nPengadilan \nAgama \nJember \nNomor \n5242/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 9 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan \ntanggal 21 Sya’ban 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar yang \nselengkapnya berbunyi sebagai berikut: \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenyatakan Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini; \n- \nMenerima eksepsi Para Tergugat; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n- \nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat \npertama sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu \nrupiah); \n- \nMenghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat \nbanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). \nDemikian diputusk" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30503, + "frame": "Ismail Fahmi dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menggugat PT Bank Muamalat (Persero) Tbk, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Para Penggugat meminta pembatalan eksekusi lelang tersebut secara hukum. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak pokok perkara karena gugatan dianggap prematur dan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat telah terdaftar di Pengadilan Agama Jember sebelum eksekusi lelang Hak Tanggungan terlaksana.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak mengajukan upaya perlawanan terhadap eksekusi lelang Hak Tanggungan, melainkan mengajukan gugatan langsung.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksekusi lelang Hak Tanggungan belum terlaksana pada saat gugatan didaftarkan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan Ismail Fahmi dan LPKNI terhadap PT Bank Muamalat (Persero) Tbk, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang menyangkut eksekusi lelang Hak Tanggungan atas objek milik salah satu Penggugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalannya. Namun, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena diajukan secara prematur; eksekusi lelang belum terlaksana saat gugatan didaftarkan, sehingga upaya hukum yang tepat seharusnya adalah perlawanan terhadap eksekusi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, perkara tidak diperiksa pada pokoknya dan gugatan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan Ismail Fahmi dan LPKNI terhadap PT Bank Muamalat (Persero) Tbk, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang menyangkut eksekusi lelang Hak Tanggungan atas objek milik salah satu Penggugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalannya. Namun, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena diajukan secara prematur; eksekusi lelang belum terlaksana saat gugatan didaftarkan, sehingga upaya hukum yang tepat seharusnya adalah perlawanan terhadap eksekusi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, perkara tidak diperiksa pada pokoknya dan gugatan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat telah terdaftar di Pengadilan Agama Jember sebelum eksekusi lelang Hak Tanggungan terlaksana.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak mengajukan upaya perlawanan terhadap eksekusi lelang Hak Tanggungan, melainkan mengajukan gugatan langsung.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksekusi lelang Hak Tanggungan belum terlaksana pada saat gugatan didaftarkan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menggugat bank karena akan lelang rumah saya, tapi pengadilan bilang salah cara karena lelangnya belum jadi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30413, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan (gugatan terhadap bank karena lelang rumah). Dalam pertimbangan putusan, pasal ini secara eksplisit disebut sebagai dasar hukum yang dalilkan oleh penggugat ('perbuatan Tergugat I yang melakukan lelang Hak Tanggungan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud pasal 1365 KUH Perdata'). Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (seharusnya mengajukan perlawanan eksekusi, bukan gugatan baru), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi kerangka hukum yang diuji dan menjadi alasan mengapa gugatan dianggap tidak sejalan dengan petitum (batal demi hukum vs ganti rugi PMH)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17730, + "completion_tokens": 819 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PT_KEPULAUAN_RIAU_Nomor_4_PDT_2026_PT_TPG.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PT_KEPULAUAN_RIAU_Nomor_4_PDT_2026_PT_TPG.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3b4cad8329aae6f2ab4a949e2e02f094baf90cf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PT_KEPULAUAN_RIAU_Nomor_4_PDT_2026_PT_TPG.json @@ -0,0 +1,181 @@ +{ + "filename": "Putusan_PT_KEPULAUAN_RIAU_Nomor_4_PDT_2026_PT_TPG.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.708, + "query": 20.002, + "relevance": 117.441, + "total": 232.193 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55228, + "marked_chars": 55408 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI: \n- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat \ntersebut; \n- Menguatkan \nputusan \nPengadilan \nNegeri \nBatam \nNomor \n238/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 26 November 2025, yang dimohonkan \nbanding untuk seluruhnya; \n- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya \nperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding \nditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); \nDemikian \ndiputus \ndalam \nrapat \nmusyawarah \nMajelis \nHakim \nPengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa tanggal 24 Februari \n2026 yang terdiri dari Wendra Rais,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus \nIrawan, S.H.,M.H. dan Elfian,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum \npada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dengan \ndihadiri oleh Marni Hafti,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua \nbelah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah \ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam \npada hari itu juga. \n Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua, \n \n \n Bagus Irawan,S.H.,M.H. Wendra Rais,S.H.,M.H. \n \n \n Elfian,S.H.,M.H. \nPanitera Pengganti, \n \nMarni Hafti,S.H. \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nD" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55408, + "frame": "PT. SINERGI AGUNG PROPERTI menggugat JOHNNY atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian pembelian properti yang tidak dipenuhi pembayarannya sesuai jadwal. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pembatalan perjanjian, pembayaran denda keterlambatan, bunga moratoir, dan dwangsom. Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan karena dianggap kabur, dan Pengadilan Tinggi menguatkan penolakan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak menandatangani formulir pemesanan pada tanggal 21 Desember 2021 untuk pembelian unit ruko dengan harga perikatan tertentu.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran cicilan awal namun tidak menyelesaikan pembayaran pelunasan sesuai jadwal yang ditetapkan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan serangkaian surat peringatan kepada Tergugat terkait keterlambatan pembayaran pelunasan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa gugatan tidak kabur karena objek sengketa, kerugian materiil, dan dasar perhitungan denda serta bunga telah diuraikan secara rinci.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak merinci jumlah kerugian secara jelas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Tinggi menyatakan alasan banding tidak beralasan dan menguatkan putusan Tingkat Pertama bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kabur.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. SINERGI AGUNG PROPERTI mengajukan gugatan wanprestasi terhadap JOHNNY terkait ketidakpatuhan pembayaran dalam perjanjian pembelian properti berdasarkan formulir pemesanan tertanggal 21 Desember 2021. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pembatalan perjanjian, pembayaran denda keterlambatan, bunga moratoir, dan jaminan eksekusi. Pengadilan Negeri Batam menolak gugatan tersebut secara verstek dengan alasan gugatan kabur karena tidak merinci kerugian secara jelas. Pembanding semula Penggugat mengajukan banding dengan keberatan bahwa gugatan telah rinci dan jelas. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memeriksa permohonan banding dan berpendapat bahwa gugatan tetap dianggap kabur dan tidak jelas, sehingga alasan banding ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Batam dikuatkan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. SINERGI AGUNG PROPERTI mengajukan gugatan wanprestasi terhadap JOHNNY terkait ketidakpatuhan pembayaran dalam perjanjian pembelian properti berdasarkan formulir pemesanan tertanggal 21 Desember 2021. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pembatalan perjanjian, pembayaran denda keterlambatan, bunga moratoir, dan jaminan eksekusi. Pengadilan Negeri Batam menolak gugatan tersebut secara verstek dengan alasan gugatan kabur karena tidak merinci kerugian secara jelas. Pembanding semula Penggugat mengajukan banding dengan keberatan bahwa gugatan telah rinci dan jelas. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memeriksa permohonan banding dan berpendapat bahwa gugatan tetap dianggap kabur dan tidak jelas, sehingga alasan banding ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Batam dikuatkan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak menandatangani formulir pemesanan pada tanggal 21 Desember 2021 untuk pembelian unit ruko dengan harga perikatan tertentu.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran cicilan awal namun tidak menyelesaikan pembayaran pelunasan sesuai jadwal yang ditetapkan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan serangkaian surat peringatan kepada Tergugat terkait keterlambatan pembayaran pelunasan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa gugatan tidak kabur karena objek sengketa, kerugian materiil, dan dasar perhitungan denda serta bunga telah diuraikan secara rinci.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak merinci jumlah kerugian secara jelas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Tinggi menyatakan alasan banding tidak beralasan dan menguatkan putusan Tingkat Pertama bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kabur.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan awal ruko tapi belum lunas, terus saya dikasih surat peringatan, sekarang saya dituntut karena dianggap wanprestasi, apakah saya benar-benar bersalah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 45726, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah atau lewat waktu. Dalam pertanyaan, orang awam menyebutkan telah menerima 'surat peringatan', yang merupakan fakta kunci untuk menentukan apakah unsur lalai dalam Pasal 1238 telah terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan karena pertanyaan menanyakan apakah orang awam 'bersalah' (bertanggung jawab) atas wanprestasi, yang implikasinya adalah kewajiban membayar ganti rugi sesuai pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai bunga moratoir dalam perikatan pembayaran uang. Karena sengketa melibatkan keterlambatan pembayaran cicilan ruko, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menghitung bunga keterlambatan yang mungkin dituntut, sehingga relevan dengan konsekuensi wanprestasi yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan hak bagi kreditur (pihak yang digugat) untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian beserta ganti rugi. Ini relevan karena menentukan bentuk tuntutan hukum yang mungkin dihadapi oleh orang awam sebagai debitur yang wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Untuk menentukan apakah orang awam 'bersalah' atas wanprestasi, terlebih dahulu harus ada perjanjian yang sah. Jika syarat-syarat dalam Pasal 1320 tidak terpenuhi, maka tidak ada perikatan yang mengikat, sehingga pertanyaan tentang wanprestasi menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, pasal ini menjadi dasar kerangka hukum substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang alasan mengapa orang awam dianggap 'bersalah' jika tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29736, + "completion_tokens": 1335 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PT_MEDAN_Nomor_88_PDT_2026_PT_MDN.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PT_MEDAN_Nomor_88_PDT_2026_PT_MDN.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dbd4c582aa89425e5bf0619867fd9598649dd54e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PT_MEDAN_Nomor_88_PDT_2026_PT_MDN.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PT_MEDAN_Nomor_88_PDT_2026_PT_MDN.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 130.126, + "query": 10.665, + "relevance": 103.441, + "total": 244.305 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 71313, + "marked_chars": 71538 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat \nKonvensi/Tergugat Rekonvensi ;\n- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor \n443/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 05 Januari 2026 ;\n-\nMenghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat \nRekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat \nperadilan, yang \ndalam tingkat banding \nditetapkan sejumlah \nRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);\n Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 88/PDT/2026/PT MDN\n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 25\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026, yang \nterdiri dari Rama Jonmuliaman Purba, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua \nMajelis Waspin Simbolon, SH.,M.H., dan Irwan Efendi, SH.,M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan i" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 71538, + "frame": "Sutia Wulandari, Sst., Bdn., selaku ahli waris almarhumah Siti Aminah menggugat PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) dan PT. Astra Sedaya Finance atas penolakan pembayaran klaim asuransi dan tuntutan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini diajukan setelah klaim meninggal dunia ditolak oleh penanggung asuransi berdasarkan pengecualian masa tunggu penyakit. Pembanding memohon agar putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak gugatan karena dianggap prematur dibatalkan dan gugatan dikabulkan seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhumah Siti Aminah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Astra Sedaya Finance untuk pembelian kendaraan dan membeli produk asuransi ACC Credit Protection dari PT. Asuransi Jiwa Astra pada tanggal 3 April 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Siti Aminah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 akibat penyakit dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya masa kepesertaan asuransi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. Asuransi Jiwa Astra menolak klaim kematian yang diajukan oleh Sutia Wulandari berdasarkan ketentuan pengecualian dalam polis asuransi karena kematian disebabkan oleh penyakit dalam masa tunggu 90 hari.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutia Wulandari tidak melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan PT. Asuransi Jiwa Astra sebagaimana diwajibkan dalam polis asuransi sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutia Wulandari tidak menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian pembiayaan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sutia Wulandari, Sst., Bdn., sebagai ahli waris almarhumah Siti Aminah, menggugat PT. Asuransi Jiwa Astra dan PT. Astra Sedaya Finance terkait penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa akibat kematian Tertanggung. Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023, yaitu 51 hari setelah masa kepesertaan asuransi dimulai pada tanggal 3 April 2023, sehingga PT. Asuransi Jiwa Astra menolak klaim berdasarkan klausul pengecualian penyakit dalam masa tunggu 90 hari. Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan tersebut dengan alasan gugatan bersifat prematur karena Pembanding belum melaksanakan kewajiban penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan penanggung asuransi maupun melalui LAPS OJK dengan pemberi pembiayaan sebagaimana diatur dalam kontrak masing-masing. Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, menyatakan permohonan banding tidak berdasar, dan menghukum Pembanding membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sutia Wulandari, Sst., Bdn., sebagai ahli waris almarhumah Siti Aminah, menggugat PT. Asuransi Jiwa Astra dan PT. Astra Sedaya Finance terkait penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa akibat kematian Tertanggung. Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023, yaitu 51 hari setelah masa kepesertaan asuransi dimulai pada tanggal 3 April 2023, sehingga PT. Asuransi Jiwa Astra menolak klaim berdasarkan klausul pengecualian penyakit dalam masa tunggu 90 hari. Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan tersebut dengan alasan gugatan bersifat prematur karena Pembanding belum melaksanakan kewajiban penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan penanggung asuransi maupun melalui LAPS OJK dengan pemberi pembiayaan sebagaimana diatur dalam kontrak masing-masing. Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, menyatakan permohonan banding tidak berdasar, dan menghukum Pembanding membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhumah Siti Aminah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Astra Sedaya Finance untuk pembelian kendaraan dan membeli produk asuransi ACC Credit Protection dari PT. Asuransi Jiwa Astra pada tanggal 3 April 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Siti Aminah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 akibat penyakit dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya masa kepesertaan asuransi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. Asuransi Jiwa Astra menolak klaim kematian yang diajukan oleh Sutia Wulandari berdasarkan ketentuan pengecualian dalam polis asuransi karena kematian disebabkan oleh penyakit dalam masa tunggu 90 hari.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutia Wulandari tidak melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dengan PT. Asuransi Jiwa Astra sebagaimana diwajibkan dalam polis asuransi sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutia Wulandari tidak menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. Astra Sedaya Finance sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian pembiayaan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa klaim asuransi kematian ibu saya ditolak karena meninggal di masa tunggu 90 hari, padahal saya sudah bayar ijinannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 58927, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian ('berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Dalam sengketa ini, penolakan klaim didasarkan pada klausul 'masa tunggu 90 hari' yang tertuang dalam Polis/Sertifikat Asuransi. Pengadilan Tinggi secara eksplisit mengutip Pasal 1338 untuk menegaskan bahwa ketentuan dalam polis tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga menjadi dasar hukum utama untuk menolak dalil bahwa penolakan klaim tersebut melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar Pertanggungjawaban Perdata (Perbuatan Melawan Hukum/PMH). Pembanding (Penggugat) menggugat dengan dalil bahwa penolakan klaim asuransi merupakan PMH. Pengadilan menguji apakah tindakan penolakan klaim memenuhi unsur PMH. Karena penolakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak (polis) yang sah, maka tidak memenuhi unsur 'melanggar hukum' dalam Pasal 1365. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka analisis hukum untuk menolak gugatan PMH yang diajukan oleh pembanding." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang alat bukti (pembuktian). Meskipun dalam kontra memori banding disebutkan bahwa Pembanding gagal membuktikan unsur PMH, inti sengketa substantif mengenai 'kenapa klaim ditolak' (karena masa tunggu) diselesaikan melalui analisis kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1338) dan ketiadaan unsur PMH (Pasal 1365), bukan semata-mata pada teknis pembuktian. Pasal 1865 bersifat prosedural/alat bukti dan tidak menjawab substansi alasan penolakan klaim asuransi berdasarkan klausul kontrak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai alat bukti sempurna. Dalam putusan, Pasal 1925 dikutip hanya untuk memperkuat fakta bahwa Pembanding mengakui kematian akibat penyakit dalam masa tunggu. Namun, pengakuan ini hanyalah fakta pendukung. Alasan hukum utama penolakan gugatan bukan karena adanya pengakuan tersebut, melainkan karena tindakan penolakan klaim oleh asuransi sudah sesuai dengan perjanjian (Pasal 1338) dan bukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Jadi, Pasal 1925 tidak menjadi dasar substantif jawaban atas pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35914, + "completion_tokens": 1417 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/file_240608020832_putusan.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/file_240608020832_putusan.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f0f3b891d838228b568452d767597ba00275cc9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/file_240608020832_putusan.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "file_240608020832_putusan.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 130.019, + "query": 12.99, + "relevance": 38.492, + "total": 181.593 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 83295, + "marked_chars": 83646 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. \nMengabulkan eksepsi Tergugat I ; \n2. \nMenyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang secara relatif \nuntuk mengadili perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Sgr; \n3. \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n4. \nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); \n\nHalaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Sgr \n \nDemikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Singaraja pada hari, Senin tanggal 28 November 2022, oleh \nkami Ni Made Kushandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti \nAyu Kade Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. \nmasing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan \npada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk \numum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota \ntersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Ida Ayu Putu Mariani dengan dihadiri \noleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum \nTergugat II melalui persidangan secara elektronik. \n \nHakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua: \n \n \nI Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Ni Made Kushandari, S.H., M.H. \n \n \nMade Astina Dwipayana, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti \n \n \nIda Ayu Putu Mariani \n \nPerincian biaya : \n \n \n \n \n \n \n1. Pendaftaran....................... Rp. 30.000,00; \n2. Biaya ATK....…………….... Rp. 50.000,00; \n3. Biaya Panggilan................. Rp. 560.000,00; \n4. Biaya PNBP ..................… \nRp. 40.000,00; \n5. Biaya Sumpah.................... Rp. 50.000,00; \n6. Meterai putusan................. \nRp. 10.000,00; \n7" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 83646, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat I sebagai pemilik usaha penggilingan padi dan Tergugat II sebagai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa gangguan lingkungan dan ketidakadaan izin usaha. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan tersebut melawan hukum, memerintahkan penghentian usaha, serta membayar ganti rugi materiil dan imateriil. Perkara ini berakhir karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat I dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan tidak berwenang mengadili.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dalil perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian akibat usaha Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan tempat tinggalnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan gugatan merupakan produk Tata Usaha Negara yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa pokok adalah gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, bukan sengketa benda tetap, sehingga asas yang berlaku adalah tempat tinggal tergugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan, Tergugat I berdomisili di Denpasar Utara yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait gangguan lingkungan dan ketidakadaan izin usaha penggilingan padi milik Tergugat I, serta meminta penghentian usaha dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan domisilinya berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa sengketa pokok adalah gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, bukan sengketa benda tetap, sehingga asas kewenangan relatif yang berlaku adalah tempat tinggal tergugat. Berdasarkan bukti domisili Tergugat I di Denpasar Utara, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I, menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menolak gugatan Para Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait gangguan lingkungan dan ketidakadaan izin usaha penggilingan padi milik Tergugat I, serta meminta penghentian usaha dan ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan domisilinya berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa sengketa pokok adalah gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, bukan sengketa benda tetap, sehingga asas kewenangan relatif yang berlaku adalah tempat tinggal tergugat. Berdasarkan bukti domisili Tergugat I di Denpasar Utara, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I, menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menolak gugatan Para Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dalil perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian akibat usaha Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan tempat tinggalnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan gugatan merupakan produk Tata Usaha Negara yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa pokok adalah gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, bukan sengketa benda tetap, sehingga asas yang berlaku adalah tempat tinggal tergugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan, Tergugat I berdomisili di Denpasar Utara yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya merasa dirugikan oleh usaha tetangga saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18728, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan. Dalam pertimbangan hakim, gugatan penggugat secara eksplisit didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang diderita. Meskipun gugatan ditolak karena alasan kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi relatif), pasal ini tetap relevan secara substantif karena ia merupakan landasan hukum utama yang didalilkan oleh penggugat untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar tuntutan kerugian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30097, + "completion_tokens": 919 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan-sela.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan-sela.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5cc3211b5dc1a4cde8ffd97bd351b96faebbe623 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan-sela.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "putusan-sela.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 148.217, + "query": 9.853, + "relevance": 27.654, + "total": 185.769 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54233, + "marked_chars": 54431 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menolak \neksepsi \nTergugat \ndan \nTurut \nTergugat \nmengenai \nKompetensi \nkewenangan mengadili secara absolut; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini; \n3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan; \n4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; \n\nHalaman 23 dari 23 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pwt \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, \nRudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn., dan \nVeronica Sekar Widuri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan \ntersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan \nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota \ntersebut, Imam Widianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, \nKuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim kepada para pihak \nsecara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari \nitu juga; \n \nHakim Anggota, \n \n \n \n \n \nHakim Ketua, \nTtd. \n \n \n \n \n \n \n Ttd. \n \n \nVilia Sari, S.H., M.Kn. \n \n \n Rudy Ruswoyo, S.H., M.H. \n Ttd. \n \n \nVeronica Sekar Widuri, S.H. \nPanitera Pengganti, \nTtd. \nImam Widianto, S.H. \n \nJl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13\nTelp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661\nEmail: info@mahkamahagung.go.id\nwww.mahkamahagung.go.id\nPengadilan Negeri Purwokerto\nPanitera Tingkat Pertama \nHariyanto S.H., M.H. - 196804101996031003\nDigital Signature\n \nKeterangan :\n- Salinan sesuai dengan aslinya.\n- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat ele" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54431, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa Somagede atas penolakan pendaftaran peralihan hak tanah warisan/hibah yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sengketa berpusat pada ketidaksesuaian data Letter C dalam buku tanah desa dengan data pada Sertifikat Hak Milik Nomor 75 yang menjadi dasar permohonan pendaftaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, menetapkan keabsahan surat keterangan desa, dan memerintahkan tergugat memproses balik nama sertifikat serta membayar ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak kandung dari Warsidi yang dinyatakan sebagai penerima hibah sah atas dua bidang tanah berdasarkan putusan pengadilan agama.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dua bidang tanah yang dihibahkan kepada Warsidi telah didaftarkan menjadi satu Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Jasadiwirja.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak tanah atas dasar putusan pengadilan agama dan surat keterangan kepala desa kepada Kantor Pertanahan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan menolak permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Kepala Desa Somagede menerangkan bahwa Letter C Nomor 44 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tidak ditemukan dalam buku tanah desa, melainkan yang ada adalah Letter C Nomor 116.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini karena sengketa bersifat keperdataan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Putusan ini adalah Putusan Sela yang hanya memeriksa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tanpa memeriksa pokok perkara. Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa Somagede karena penolakan pendaftaran peralihan hak tanah yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sengketa muncul karena adanya ketidaksesuaian data Letter C antara Sertifikat Hak Milik Nomor 75 (menunjukkan Letter C Nomor 44) dengan buku tanah desa (menunjukkan Letter C Nomor 116) yang menjadi dasar permohonan pendaftaran oleh Penggugat. Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa sengketa peralihan hak tanah atas dasar putusan pengadilan bersifat keperdataan, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili. Perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok dengan biaya perkara ditangguhkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Putusan ini adalah Putusan Sela yang hanya memeriksa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tanpa memeriksa pokok perkara. Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa Somagede karena penolakan pendaftaran peralihan hak tanah yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sengketa muncul karena adanya ketidaksesuaian data Letter C antara Sertifikat Hak Milik Nomor 75 (menunjukkan Letter C Nomor 44) dengan buku tanah desa (menunjukkan Letter C Nomor 116) yang menjadi dasar permohonan pendaftaran oleh Penggugat. Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa sengketa peralihan hak tanah atas dasar putusan pengadilan bersifat keperdataan, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili. Perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok dengan biaya perkara ditangguhkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak kandung dari Warsidi yang dinyatakan sebagai penerima hibah sah atas dua bidang tanah berdasarkan putusan pengadilan agama.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dua bidang tanah yang dihibahkan kepada Warsidi telah didaftarkan menjadi satu Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Jasadiwirja.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak tanah atas dasar putusan pengadilan agama dan surat keterangan kepala desa kepada Kantor Pertanahan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan menolak permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Kepala Desa Somagede menerangkan bahwa Letter C Nomor 44 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tidak ditemukan dalam buku tanah desa, melainkan yang ada adalah Letter C Nomor 116.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini karena sengketa bersifat keperdataan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa kantor pertanahan menolak pengurusan sertifikat warisan saya karena data Letter C di sertifikat tidak cocok dengan data di desa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7747, + "candidates": [ + "Pasal 1682 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1682: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formal keabsahan penghibahan (perjanjian hibah) yang harus dibuat dengan akta notaris. Namun, pertanyaan dan fakta perkara berfokus pada penolakan pendaftaran peralihan hak oleh Kantor Pertanahan akibat ketidakcocokan data teknis (Letter C) antara sertifikat dan buku desa, yang merupakan sengketa administratif/keperdataan mengenai validitas pendaftaran tanah dan perbuatan melawan hukum, bukan sengketa mengenai keabsahan bentuk akta hibah itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20383, + "completion_tokens": 1005 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_2631_20170427165804_29. GAYO LUES - SIAP CETAK doc 97 - SELA-KABUL SEBAGIAN-qrcode- wmActionWiz.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_2631_20170427165804_29. GAYO LUES - SIAP CETAK doc 97 - SELA-KABUL SEBAGIAN-qrcode- wmActionWiz.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73caa6cf6ca85bfe3da40e1b757d513c3b8b65fb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_2631_20170427165804_29. GAYO LUES - SIAP CETAK doc 97 - SELA-KABUL SEBAGIAN-qrcode- wmActionWiz.json @@ -0,0 +1,285 @@ +{ + "filename": "putusan_sidang_2631_20170427165804_29. GAYO LUES - SIAP CETAK doc 97 - SELA-KABUL SEBAGIAN-qrcode- wmActionWiz.pdf", + "n_pages": 221, + "timings": { + "parse": 0.222, + "classify": 0.0, + "condense": 485.635, + "read": 34.454, + "query": 0.64, + "relevance": 7.716, + "total": 528.667 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 467105, + "marked_chars": 469207 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134984, + "summary": "Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 terhadap Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues serta Pihak Terkait H. Muhammad Amru dan Said Sani (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemohon memiliki *legal standing* karena selisih perolehan suara dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah 784 suara atau 1,4%, yang berada di bawah ambang batas 2% untuk kabupaten dengan penduduk di bawah 250.000 jiwa sesuai Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto PMK 1/2016, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Pemohon mendalilkan bahwa rendahnya perolehan suara mereka disebabkan oleh pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, serta kesalahan penghitungan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Pemohon sehingga dalilnya dianggap kabur (*obscuur libel*) oleh Termohon. Dalil utama Pemohon mencakup adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di berbagai TPS, seperti Zailani AR dan Rukiyati yang memilih di TPS 3 dan TPS 1 di Kecamatan Kutapanjang [HAL 8], Suadir Arpon dan Rusniati yang memilih di TPS 1 Kampung Tungel Baru dan TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon [HAL 9], Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina yang memilih di TPS 3 Penampaan Toa dan TPS 1 Kampung Tungel Baru [HAL 9], Kamarudin dan Daniah yang memilih di TPS 1 Kampung Akul dan TPS 3 Kampung Bustanussalam [HAL 9], Maimunah yang memilih di TPS 1 Kampung Padang dan TPS 1 Kampung Makmur Jaya [HAL 9], Ruhani yang memilih tiga kali di TPS 2 Kutelintang [HAL 9], Rabuniyah yang memilih dua kali di TPS 2 Kutelintang [HAL 9], Sudianto yang memilih menggunakan Form A5 dari KPPS Kampung Jawa padahal tidak terdaftar di sana [HAL 10], Darmi yang terdaftar dan memilih di TPS 1 Kampung Tampeng dan TPS 1 Kampung Soyo [HAL 10], serta Abdi Armaya yang memilih di TPS 7 Kota Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Bacang [HAL 10]. Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih di bawah umur (Kardin) [HAL 11], pemilih yang tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Gayo Lues (Irmawan) [HAL 11], serta pelanggaran syarat calon karena H. Muhammad Amru dan Said Sani memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara berdasarkan audit BPK yang belum lunas [HAL 12]. Selain itu, Pemohon mendalilkan perbedaan mencolok antara suara sah dan tidak sah antara Pemilihan Gubernur Aceh dan Pemilihan Bupati Gayo Lues yang mengindikasikan kecurangan [HAL 13], serta praktik money politics berupa pembagian kartu pendidikan dan kartu janda disertai janji gaji bulanan oleh Pasangan Calon Nomor 3 [HAL 20-21]. Termohon membantah kewenangan MK dan menyatakan permohonan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara secara rinci, serta mendalilkan bahwa pelanggaran yang didalilkan merupakan kewenangan lembaga lain seperti DKPP, Panwas, atau penegak hukum. Termohon juga memaparkan bahwa proses pemilihan berjalan tertib, mulai dari pendaftaran calon, pemutakhiran data pemilih yang menghasilkan DPT sebanyak 63.529 jiwa, hingga rekapitulasi suara yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang dengan 21.115 suara, diikuti Pemohon dengan 20.331 suara, dan Nomor Urut 1 dengan 13.277 suara dari total suara sah 54.723 [HAL 57]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134963, + "summary": "Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 terhadap Termohon KIP Kabupaten Gayo Lues serta Pihak Terkait H. Muhammad Amru dan Said Sani (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemohon memiliki *legal standing* karena selisih suara dengan pemenang adalah 784 suara (1,4%), di bawah ambang batas 2%. Pemohon mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta kesalahan penghitungan, namun dalilnya dianggap kabur (*obscuur libel*) oleh Termohon karena tidak menjelaskan kesalahan penghitungan secara rinci. Dalil utama Pemohon mencakup dugaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di berbagai TPS, seperti Zailani AR dan Rukiyati [HAL 8], Suadir Arpon dan Rusniati [HAL 9], Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina [HAL 9], Kamarudin dan Daniah [HAL 9], Maimunah [HAL 9], Ruhani [HAL 9], Rabuniyah [HAL 9], Sudianto [HAL 10], Darmi [HAL 10], serta Abdi Armaya [HAL 10]. Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih di bawah umur (Kardin) [HAL 11], pemilih tidak terdaftar sebagai penduduk Gayo Lues (Irmawan) [HAL 11], pelanggaran syarat calon karena Pihak Terkait memiliki utang yang merugikan keuangan negara [HAL 12], perbedaan mencolok suara sah/tidak sah antara Pemilihan Gubernur Aceh dan Bupati Gayo Lues [HAL 13], praktik *money politics* berupa pembagian kartu pendidikan/janda dengan janji gaji bulanan oleh Pihak Terkait [HAL 20-21], serta keterlibatan oknum TNI aktif dalam tim pemenangan Pihak Terkait. Termohon membantah kewenangan MK, menyatakan permohonan tidak jelas, dan memaparkan bahwa proses pemilihan berjalan tertib dengan rekapitulasi suara menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang dengan 21.115 suara, diikuti Pemohon dengan 20.331 suara, dan Nomor Urut 1 dengan 13.277 suara dari total 54.723 suara sah [HAL 57]. Termohon juga menyajikan data rinci perolehan suara di Kecamatan Rikit Gaib, Terangun, dan Teripe Jaya sebagai bukti rekapitulasi [HAL 70-72].\n\nDalam bantahan, Termohon mengakui adanya pemilih yang mencoblos dua kali (Zailani AR, Suadir Arpon, Muhara Miko Jaya, dan Kamarudin) namun menyatakan bahwa para pemilih tersebut justru memilih Pemohon (Nomor Urut 2) berdasarkan surat pernyataan, sehingga Pemohon diuntungkan oleh tindakan tersebut [HAL 74-75]. Termohon menolak dalil pencoblosan ganda oleh Maimunah, Ruhani, Rabuniyah, Sudianto, dan Abdi Armaya karena tidak ada laporan resmi atau bukti yang mendukung, serta menyatakan bahwa nama Darmi di dua TPS berbeda adalah orang yang berbeda [HAL 76-77]. Termohon juga menolak dalil mengenai Irmawan karena namanya terdaftar sah dalam DPT melalui mekanisme SIDALIH [HAL 78]. Terkait syarat calon, Termohon membuktikan bahwa H. Muhammad Amru dan Said Sani telah memiliki Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, serta telah melunasi temuan audit BPK [HAL 78]. Termohon juga menolak dalil perbedaan suara sah/tidak sah antar-pemilihan sebagai dasar kecurangan karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih bisa berbeda antar pemilihan [HAL 79], serta menolak dalil penggunaan Kartu Keluarga dan *money politics* karena tidak ada rekomendasi Panwaslih dan dianggap sebagai kelalaian Pemohon yang tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi [HAL 79-80]. Termohon memohon agar eksepsi dikabulkan dan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, serta menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang.\n\nPihak Terkait (H. Muhammad Amru dan Said Sani) juga membantah seluruh dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan bahwa kewenangan memeriksa pelanggaran pencoblosan ganda dan syarat calon berada pada Panwaslih dan PTUN, bukan MK [HAL 92-93]. Pihak Terkait menegaskan bahwa seandainya ada pemilih yang mencoblos ganda, hal tersebut tidak dapat dipastikan ke arah siapa suara tersebut, namun fakta menunjukkan pemilih tersebut memilih Pemohon [HAL 108]. Pihak Terkait menolak dalil tidak memenuhi syarat calon karena telah memiliki surat keterangan pengadilan dan melunasi utang [HAL 114]. Terkait dalil perbedaan suara sah/tidak sah, Pihak Terkait menyatakan tidak ada hubungan sebab akibat dengan perolehan suara Pemohon dan saksi semua pihak tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi [HAL 116-117]. Pihak Terkait juga menolak dalil penggunaan Kartu Keluarga karena Pemohon telah menandatangani kesepakatan bersama KIP dan Panwaslih untuk mengawasi DPT dan tidak mempermasalahkan hal tersebut kemudian hari [HAL 124-125]. Terkait *money politics* (pembagian kartu), Pihak Terkait menyatakan hanya membagikan alat peraga visi-misi dan logo Pemkab untuk edukasi, bukan janji gaji [HAL 126]. Terkait keterlibatan TNI, Pihak Terkait membantah nama Sudianto sebagai pengurus Laskar Elang Merah dan menyatakan Sudianto telah pensiun sebelum organisasi dibentuk [HAL 127]. Sebaliknya, Pihak Terkait menuduh Pemohon melakukan politik uang secara terstruktur dan masif, yang telah dinyatakan terbukti oleh Panwaslih dan menjadi DPO oleh Polres [HAL 128-129]. Pihak Terkait memohon permohonan Pemohon ditolak dan Keputusan KIP ditetapkan tetap berlaku." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134976, + "summary": "Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 terhadap Termohon KIP Kabupaten Gayo Lues serta Pihak Terkait H. Muhammad Amru dan Said Sani (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pemohon memiliki *legal standing* karena selisih suara dengan pemenang adalah 784 suara (1,4%), di bawah ambang batas 2%. Pemohon mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta kesalahan penghitungan, namun dalilnya dianggap kabur (*obscuur libel*) oleh Termohon karena tidak menjelaskan kesalahan penghitungan secara rinci. Dalil utama Pemohon mencakup dugaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di berbagai TPS, seperti Zailani AR dan Rukiyati [HAL 8], Suadir Arpon dan Rusniati [HAL 9], Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina [HAL 9], Kamarudin dan Daniah [HAL 9], Maimunah [HAL 9], Ruhani [HAL 9], Rabuniyah [HAL 9], Sudianto [HAL 10], Darmi [HAL 10], serta Abdi Armaya [HAL 10]. Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih di bawah umur (Kardin) [HAL 11], pemilih tidak terdaftar sebagai penduduk Gayo Lues (Irmawan) [HAL 11], pelanggaran syarat calon karena Pihak Terkait memiliki utang yang merugikan keuangan negara [HAL 12], perbedaan mencolok suara sah/tidak sah antara Pemilihan Gubernur Aceh dan Bupati Gayo Lues [HAL 13], praktik *money politics* berupa pembagian kartu pendidikan/janda dengan janji gaji bulanan oleh Pihak Terkait [HAL 20-21], serta keterlibatan oknum TNI aktif dalam tim pemenangan Pihak Terkait. Termohon membantah kewenangan MK, menyatakan permohonan tidak jelas, dan memaparkan bahwa proses pemilihan berjalan tertib dengan rekapitulasi suara menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang dengan 21.115 suara, diikuti Pemohon dengan 20.331 suara, dan Nomor Urut 1 dengan 13.277 suara dari total 54.723 suara sah [HAL 57]. Termohon juga menyajikan data rinci perolehan suara di Kecamatan Rikit Gaib, Terangun, dan Teripe Jaya sebagai bukti rekapitulasi [HAL 70-72].\n\nDalam bantahan, Termohon mengakui adanya pemilih yang mencoblos dua kali (Zailani AR, Suadir Arpon, Muhara Miko Jaya, dan Kamarudin) namun menyatakan bahwa para pemilih tersebut justru memilih Pemohon (Nomor Urut 2) berdasarkan surat pernyataan, sehingga Pemohon diuntungkan oleh tindakan tersebut [HAL 74-75]. Termohon menolak dalil pencoblosan ganda oleh Maimunah, Ruhani, Rabuniyah, Sudianto, dan Abdi Armaya karena tidak ada laporan resmi atau bukti yang mendukung, serta menyatakan bahwa nama Darmi di dua TPS berbeda adalah orang yang berbeda [HAL 76-77]. Termohon juga menolak dalil mengenai Irmawan karena namanya terdaftar sah dalam DPT melalui mekanisme SIDALIH [HAL 78]. Terkait syarat calon, Termohon membuktikan bahwa H. Muhammad Amru dan Said Sani telah memiliki Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, serta telah melunasi temuan audit BPK [HAL 78]. Termohon juga menolak dalil perbedaan suara sah/tidak sah antar-pemilihan sebagai dasar kecurangan karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih bisa berbeda antar pemilihan [HAL 79], serta menolak dalil penggunaan Kartu Keluarga dan *money politics* karena tidak ada rekomendasi Panwaslih dan dianggap sebagai kelalaian Pemohon yang tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi [HAL 79-80]. Termohon memohon agar eksepsi dikabulkan dan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, serta menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang.\n\nPihak Terkait (H. Muhammad Amru dan Said Sani) juga membantah seluruh dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan bahwa kewenangan memeriksa pelanggaran pencoblosan ganda dan syarat calon berada pada Panwaslih dan PTUN, bukan MK [HAL 92-93]. Pihak Terkait menegaskan bahwa seandainya ada pemilih yang mencoblos ganda, hal tersebut tidak dapat dipastikan ke arah siapa suara tersebut, namun fakta menunjukkan pemilih tersebut memilih Pemohon [HAL 108]. Pihak Terkait menolak dalil tidak memenuhi syarat calon karena telah memiliki surat keterangan pengadilan dan melunasi utang [HAL 114]. Terkait dalil perbedaan suara sah/tidak sah, Pihak Terkait menyatakan tidak ada hubungan sebab akibat dengan perolehan suara Pemohon dan saksi semua pihak tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi [HAL 116-117]. Pihak Terkait juga menolak dalil penggunaan Kartu Keluarga karena Pemohon telah menandatangani kesepakatan bersama KIP dan Panwaslih untuk mengawasi DPT dan tidak mempermasalahkan hal tersebut kemudian hari [HAL 124-125]. Terkait *money politics* (pembagian kartu), Pihak Terkait menyatakan hanya membagikan alat peraga visi-misi dan logo Pemkab untuk edukasi, bukan janji gaji [HAL 126]. Terkait keterlibatan TNI, Pihak Terkait membantah nama Sudianto sebagai pengurus Laskar Elang Merah dan menyatakan Sudianto telah pensiun sebelum organisasi dibentuk [HAL 127]. Sebaliknya, Pihak Terkait menuduh Pemohon melakukan politik uang secara terstruktur dan masif, yang telah dinyatakan terbukti oleh Panwaslih dan menjadi DPO oleh Polres [HAL 128-129]. Pihak Terkait memohon permohonan Pemohon ditolak dan Keputusan KIP ditetapkan tetap berlaku.\n\nSebagai bagian dari bukti, Pihak Terkait mengajukan Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.066/Hkm.04.10/IX/2016 tanggal 08 September 2016 atas nama Said Sani yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan hutang perseorangan/badan hukum yang merugikan Keuangan Negara [HAL 134], serta bukti penyetoran uang Rp. 22.700.000,- ke kas umum daerah Kabupaten Gayo Lues tanggal 16 November 2016 [HAL 134]. Pihak Terkait juga mengajukan bukti dokumentasi foto aktivitas kampanye Pemohon yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat [HAL 134-135], serta Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Resor Gayo Lues atas nama H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan tanggal 4 Maret 2017 [HAL 135]. Bukti lain meliputi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslih GL [HAL 135], serta puluhan surat pernyataan saksi dari berbagai pasangan calon dan warga mengenai pelaksanaan pungut hitung, penggunaan hak pilih, dan identitas pemilih di berbagai TPS seperti di Kecamatan Kutapanjang, Blangpegayon, Rikit Gaib, Blangkejeren, Putri Betung, dan Pining [HAL 135-149]. Pihak Terkait juga mengajukan ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum yang menjelaskan bahwa Pilkada Aceh diatur oleh UU PA dan Qanun Aceh sebagai *lex specialis*, sehingga penggunaan Kartu Keluarga bagi pemilih tidak terdaftar DPT adalah sah berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Qanun Pilkada [HAL 155-156]. Ahli juga menegaskan bahwa perbedaan suara sah/tidak sah antar-pemilihan adalah hal wajar, dan surat keterangan pengadilan mengenai utang bersifat pada saat dikeluarkannya, sehingga tidak membatalkan syarat calon jika utang timbul kemudian [HAL 156-158]. Saksi-saksi Pihak Terkait, termasuk Ali Husin dan Said Muchtar, membantah keterlibatan Sudianto dalam tim sukses dan menyatakan pemilih ganda yang dilaporkan memilih Pemohon [HAL 158-159].\n\nPanitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues memberikan keterangan bahwa pengawasan berjalan tertib, DPT ditetapkan sebanyak 63.529 pemilih, dan rekapitulasi suara menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang [HAL 161-165]. Panwaslih mengonfirmasi bahwa laporan pencoblosan ganda atas nama Suardi Arpon, Rusniati, Muhara Miko Jaya, Lina Marlina, Zailani AR, Rukiyati, dan Kamaruddin telah ditindaklanjuti dan diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren [HAL 165-167]. Namun, laporan terkait Maimunah, Ruhani (dihentikan karena tidak terbukti), Rabuniyah, Sudianto (laporan dicabut), Darmi (dihentikan karena tidak terbukti), Abdi Armaya (dihentikan karena tidak terbukti), dan Kardin (tidak ada laporan) tidak terbukti atau dihentikan [HAL 167-170]. Terkait Irmawan, laporan dihentikan karena terbukti terdaftar dalam DPT [HAL 170]. Terkait syarat calon, laporan dihentikan karena Pihak Terkait telah memiliki surat keterangan pengadilan [HAL 170]. Terkait *money politics* pembagian kartu, laporan dihentikan karena dianggap visi-misi [HAL 171]. Terkait keterlibatan TNI, Panwaslih menyatakan Sudianto telah mengajukan pensiun dini dan SK tim pemenangan yang mencantumkan nama Sudianto telah dicabut dan diganti [HAL 172-174]. Panwaslih juga mengonfirmasi adanya laporan politik uang terhadap Pemohon yang diteruskan ke penyidikan dan Pemohon ditetapkan sebagai DPO [HAL 176-177].\n\nDalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilihan bersifat sementara hingga terbentuk badan peradilan khusus sesuai Pasal 157 UU 10/2016 [HAL 186-187]. Mahkamah menolak dalil Pemohon untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 yang membatasi kewenangan MK hanya pada perselisihan hasil pemilihan, bukan pelanggaran administratif atau pidana yang menjadi kewenangan Panwaslih, Kepolisian, atau PTUN [HAL 187-191]. Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat \"memaksa\" MK melampaui batas kewenangannya dengan dalih keadilan substantif, karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan mencampuradukkan kedudukan MK sebagai pelaksana undang-undang sementara dengan sebagai pengadil konstitusi [HAL 190-191]. Mahkamah juga menegaskan bahwa permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang sah (3 hari kerja) dan Pemohon memiliki *legal standing* karena merupakan peserta pemilihan dengan selisih suara di bawah 2% [HAL 191-193]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 68784, + "summary": "Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagian, setelah memverifikasi bahwa permohonan diajukan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak penetapan hasil oleh KIP pada 22 Februari 2017 [HAL 193-196] dan Pemohon memiliki *legal standing* karena selisih suara 784 suara (1,4%) di bawah ambang batas 2% dari total suara sah 54.723 suara [HAL 196]. MK menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan MK dan menyatakan permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), karena MK berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan dan dalil tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara [HAL 197].\n\nDalam pemeriksaan pokok permohonan, MK membuktikan bahwa terjadi pencoblosan ganda oleh Zailani AR dan Rukiyati [HAL 8], Suadir Arpon dan Rusniati [HAL 9], serta Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina [HAL 9] di berbagai TPS, yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren [HAL 201]. Meskipun Termohon dan Pihak Terkait berdalih pemilih tersebut memilih Pemohon, MK menilai pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 terbukti secara sah dan meyakinkan serta signifikan mempengaruhi hasil, sehingga mewajibkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Rikit Dekat (Kec. Kutapanjang), TPS 1 Kampung Tungel Baru (Kec. Rikit Gaib), TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon (Kec. Blangpegayon), dan TPS 3 Penampaan Toa (Kec. Blangkejeren) [HAL 202-203]. Sebaliknya, dalil pencoblosan ganda oleh Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia [HAL 9], Maimunah [HAL 9], Darmi [HAL 10], Rohani dan Rabuniyah [HAL 9], Abdi Armaya [HAL 10], serta Sudianto [HAL 10] ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih yang tidak memenuhi syarat \"lebih dari seorang\" untuk PSU [HAL 204-206].\n\nMK juga menolak dalil Pemohon mengenai pemilih di bawah umur Kardin [HAL 11] karena hanya melibatkan satu orang pemilih yang tidak memenuhi syarat PSU [HAL 207], serta dalil pemilih tidak terdaftar Irmawan [HAL 11] karena Irmawan tercatat sah dalam DPT saat pemungutan suara dan surat keterangan pindah domisili diterbitkan setelah hari H [HAL 208-209]. Dalil ketidaklayakan Pihak Terkait (H. Muhammad Amru dan Said Sani) karena utang negara ditolak karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara di luar kewenangan MK [HAL 210]. Dalil perbedaan suara sah/tidak sah antar-pemilihan, penggunaan Kartu Keluarga bagi pemilih tidak terdaftar [HAL 20], dan praktik *money politics* berupa pembagian kartu [HAL 20-21] ditolak karena dianggap sah berdasarkan Qanun Aceh, tidak terbukti sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil, atau merupakan visi-misi kampanye [HAL 211-216]. Dalil keterlibatan TNI aktif Sudianto [HAL 10] juga ditolak karena bukti menunjukkan Sudianto telah pensiun sebelum ditetapkan sebagai relawan [HAL 217].\n\nDengan demikian, MK menyatakan batal Keputusan KIP Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 sepanjang perolehan suara di lima TPS tersebut dan memerintahkan KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan PSU dalam waktu paling lama 30 hari kerja, dengan supervisi oleh KPU RI dan Bawaslu RI serta pengamanan oleh Kepolisian Negara RI [HAL 219-220]." + } + ], + "final_summary": "Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagian, setelah memverifikasi bahwa permohonan diajukan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak penetapan hasil oleh KIP pada 22 Februari 2017 [HAL 193-196] dan Pemohon memiliki *legal standing* karena selisih suara 784 suara (1,4%) di bawah ambang batas 2% dari total suara sah 54.723 suara [HAL 196]. MK menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan MK dan menyatakan permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), karena MK berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan dan dalil tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara [HAL 197].\n\nDalam pemeriksaan pokok permohonan, MK membuktikan bahwa terjadi pencoblosan ganda oleh Zailani AR dan Rukiyati [HAL 8], Suadir Arpon dan Rusniati [HAL 9], serta Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina [HAL 9] di berbagai TPS, yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren [HAL 201]. Meskipun Termohon dan Pihak Terkait berdalih pemilih tersebut memilih Pemohon, MK menilai pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 terbukti secara sah dan meyakinkan serta signifikan mempengaruhi hasil, sehingga mewajibkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Rikit Dekat (Kec. Kutapanjang), TPS 1 Kampung Tungel Baru (Kec. Rikit Gaib), TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon (Kec. Blangpegayon), dan TPS 3 Penampaan Toa (Kec. Blangkejeren) [HAL 202-203]. Sebaliknya, dalil pencoblosan ganda oleh Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia [HAL 9], Maimunah [HAL 9], Darmi [HAL 10], Rohani dan Rabuniyah [HAL 9], Abdi Armaya [HAL 10], serta Sudianto [HAL 10] ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih yang tidak memenuhi syarat \"lebih dari seorang\" untuk PSU [HAL 204-206].\n\nMK juga menolak dalil Pemohon mengenai pemilih di bawah umur Kardin [HAL 11] karena hanya melibatkan satu orang pemilih yang tidak memenuhi syarat PSU [HAL 207], serta dalil pemilih tidak terdaftar Irmawan [HAL 11] karena Irmawan tercatat sah dalam DPT saat pemungutan suara dan surat keterangan pindah domisili diterbitkan setelah hari H [HAL 208-209]. Dalil ketidaklayakan Pihak Terkait (H. Muhammad Amru dan Said Sani) karena utang negara ditolak karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara di luar kewenangan MK [HAL 210]. Dalil perbedaan suara sah/tidak sah antar-pemilihan, penggunaan Kartu Keluarga bagi pemilih tidak terdaftar [HAL 20], dan praktik *money politics* berupa pembagian kartu [HAL 20-21] ditolak karena dianggap sah berdasarkan Qanun Aceh, tidak terbukti sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil, atau merupakan visi-misi kampanye [HAL 211-216]. Dalil keterlibatan TNI aktif Sudianto [HAL 10] juga ditolak karena bukti menunjukkan Sudianto telah pensiun sebelum ditetapkan sebagai relawan [HAL 217].\n\nDengan demikian, MK menyatakan batal Keputusan KIP Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 sepanjang perolehan suara di lima TPS tersebut dan memerintahkan KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan PSU dalam waktu paling lama 30 hari kerja, dengan supervisi oleh KPU RI dan Bawaslu RI serta pengamanan oleh Kepolisian Negara RI [HAL 219-220]." + }, + "read": { + "input_chars": 3178, + "frame": "Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan menggugat Termohon (KIP Kabupaten Gayo Lues) dan Pihak Terkait terkait penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Sengketa intinya adalah dugaan pelanggaran pemilihan yang memengaruhi hasil, dengan permintaan Pemohon agar putusan KIP dibatalkan dan dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dengan memerintahkan pemungutan suara ulang di lima Tempat Pemungutan Suara tertentu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak penetapan hasil oleh KIP pada 22 Februari 2017.", + "page": 193, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki legal standing karena selisih suara 784 suara atau 1,4% di bawah ambang batas 2% dari total suara sah 54.723 suara.", + "page": 196, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan MK dan menyatakan permohonan tidak jelas ditolak karena MK berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan.", + "page": 197, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Zailani AR dan Rukiyati di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Suadir Arpon dan Rusniati di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelanggaran pencoblosan ganda tersebut dinilai signifikan mempengaruhi hasil pemilihan sehingga mewajibkan pemungutan suara ulang di lima TPS tertentu.", + "page": 202, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Maimunah ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Darmi ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Rohani dan Rabuniyah ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Abdi Armaya ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Sudianto ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil mengenai pemilih di bawah umur Kardin ditolak karena hanya melibatkan satu orang pemilih yang tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil mengenai pemilih tidak terdaftar Irmawan ditolak karena Irmawan tercatat sah dalam Daftar Pemilih Tetap saat pemungutan suara.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil ketidaklayakan Pihak Terkait karena utang negara ditolak karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara di luar kewenangan MK.", + "page": 210, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil perbedaan suara sah dan tidak sah antar-pemilihan ditolak karena dianggap sah berdasarkan peraturan daerah setempat.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil penggunaan Kartu Keluarga bagi pemilih tidak terdaftar ditolak karena tidak terbukti sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil praktik money politics berupa pembagian kartu ditolak karena merupakan visi-misi kampanye.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil keterlibatan TNI aktif Sudianto ditolak karena bukti menunjukkan Sudianto telah pensiun sebelum ditetapkan sebagai relawan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan setelah menetapkan bahwa permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang sah dan Pemohon memiliki legal standing berdasarkan selisih suara yang berada di bawah ambang batas 2%. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan Mahkamah Konstitusi ditolak. Dalam pemeriksaan pokok, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa terjadi pencoblosan ganda oleh beberapa pasangan pemilih di berbagai Tempat Pemungutan Suara yang telah divonis pidana, serta pelanggaran lain yang signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal sebagian Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues terkait perolehan suara di lima Tempat Pemungutan Suara tertentu dan memerintahkan KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Sebagian besar dalil lain Pemohon, termasuk mengenai pemilih di bawah umur, pemilih tidak terdaftar, ketidaklayakan Pihak Terkait, dan praktik money politics, ditolak karena tidak terbukti atau berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan setelah menetapkan bahwa permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang sah dan Pemohon memiliki legal standing berdasarkan selisih suara yang berada di bawah ambang batas 2%. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan Mahkamah Konstitusi ditolak. Dalam pemeriksaan pokok, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa terjadi pencoblosan ganda oleh beberapa pasangan pemilih di berbagai Tempat Pemungutan Suara yang telah divonis pidana, serta pelanggaran lain yang signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal sebagian Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues terkait perolehan suara di lima Tempat Pemungutan Suara tertentu dan memerintahkan KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Sebagian besar dalil lain Pemohon, termasuk mengenai pemilih di bawah umur, pemilih tidak terdaftar, ketidaklayakan Pihak Terkait, dan praktik money politics, ditolak karena tidak terbukti atau berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak penetapan hasil oleh KIP pada 22 Februari 2017.", + "page": 193, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki legal standing karena selisih suara 784 suara atau 1,4% di bawah ambang batas 2% dari total suara sah 54.723 suara.", + "page": 196, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan MK dan menyatakan permohonan tidak jelas ditolak karena MK berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan.", + "page": 197, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Zailani AR dan Rukiyati di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Suadir Arpon dan Rusniati di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelanggaran pencoblosan ganda tersebut dinilai signifikan mempengaruhi hasil pemilihan sehingga mewajibkan pemungutan suara ulang di lima TPS tertentu.", + "page": 202, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Maimunah ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Darmi ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Rohani dan Rabuniyah ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Abdi Armaya ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Sudianto ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil mengenai pemilih di bawah umur Kardin ditolak karena hanya melibatkan satu orang pemilih yang tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil mengenai pemilih tidak terdaftar Irmawan ditolak karena Irmawan tercatat sah dalam Daftar Pemilih Tetap saat pemungutan suara.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil ketidaklayakan Pihak Terkait karena utang negara ditolak karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara di luar kewenangan MK.", + "page": 210, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil perbedaan suara sah dan tidak sah antar-pemilihan ditolak karena dianggap sah berdasarkan peraturan daerah setempat.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil penggunaan Kartu Keluarga bagi pemilih tidak terdaftar ditolak karena tidak terbukti sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil praktik money politics berupa pembagian kartu ditolak karena merupakan visi-misi kampanye.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil keterlibatan TNI aktif Sudianto ditolak karena bukti menunjukkan Sudianto telah pensiun sebelum ditetapkan sebagai relawan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa hasil pemilihan di lima tempat suara dibatalkan dan harus diulang lagi karena ada orang yang mencoblos dua kali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur sumber perikatan (perjanjian atau undang-undang) dalam hukum perdata. Meskipun dalam pertimbangan hakim (paragraf [2.7] d) pasal ini dikutip untuk mengklasifikasikan utang negara sebagai perikatan, sengketa utama dalam pertanyaan adalah mengenai pembatalan hasil pemilihan dan pemungutan suara ulang karena pencoblosan ganda. Masalah ini diatur secara substantif oleh hukum pemilihan (UU Pilkada), bukan oleh hukum perdata umum. Kutipan Pasal 1233 hanya bersifat insidental untuk mendukung argumen administratif mengenai syarat pencalonan, bukan sebagai dasar hukum atau teori utama yang menjawab mengapa hasil pemilihan dibatalkan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 200431, + "completion_tokens": 7064 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_PUTUSAN 66 Advokat TELAH BACA.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_PUTUSAN 66 Advokat TELAH BACA.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..695ba0caaa49a1f74d756158656ad9643925d19e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_PUTUSAN 66 Advokat TELAH BACA.json @@ -0,0 +1,175 @@ +{ + "filename": "putusan_sidang_PUTUSAN 66 Advokat TELAH BACA.pdf", + "n_pages": 345, + "timings": { + "parse": 0.322, + "classify": 0.0, + "condense": 648.759, + "read": 7.376, + "query": 0.383, + "relevance": 5.141, + "total": 661.981 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 730587, + "marked_chars": 733929 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134943, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon, yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan Dr. SF. Marbun, yang semuanya berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) [HAL 1-4]. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan batu uji Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 [HAL 4].\n\n[HAL 5-11] Para pemohon dalilkan bahwa ketentuan UU Advokat yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (single bar association) bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan (pluralisme) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945 [HAL 6-8]. Kronologi sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem multi bar association, seperti terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 1963 dan Peradin pada 1964 [HAL 8-9]. Upaya pemerintah Orde Baru membentuk wadah tunggal melalui Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985 gagal karena bersifat top-down, diikuti kemunculan organisasi lain seperti IPHI, AAI, SPI, dan HAPI [HAL 9-10]. Pengesahan UU Advokat pada 2003 memunculkan Peradi sebagai wadah tunggal, namun pembentukannya dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga memicu protes dan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2008 sebagai akumulasi kekecewaan [HAL 10-11]. Konflik berkepanjangan antara Peradi dan KAI menyebabkan perpecahan organisasi, penurunan kualitas pengawasan kode etik, dan potensi korupsi yudisial [HAL 11-12].\n\n[HAL 12-19] Para pemohon berdalil bahwa pembatasan bentuk organisasi profesi advokat satu-satunya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) [HAL 7-8]. Mereka menyatakan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi dan kehilangan penghidupan yang layak [HAL 8, 31-32, 47-48]. Para pemohon mengajukan usulan legislative review agar Pasal 28 ayat (1) diubah untuk mengakui wadah advokat yang dibentuk melalui musyawarah nasional demokratis, Pasal 32 ayat (4) diubah agar tidak membatasi waktu pembentukan organisasi, dan Pasal 30 ayat (2) diubah agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota [HAL 17-19].\n\n[HAL 20-28] Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK [HAL 20-21]. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan [HAL 24-25]. UU Advokat diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga memenuhi syarat formil untuk diujikan [HAL 23-24]. Para pemohon menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menuntut UU Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi [HAL 26-27].\n\n[HAL 29-37] Para pemohon dalilkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena mengingkari kemajemukan bangsa dengan hanya mengakui satu organisasi profesi [HAL 29]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, seperti Peradin yang telah mereka ikuti sebelum Peradi berdiri [HAL 30]. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum, di mana advokat anggota Peradi diakui sementara advokat anggota organisasi lain ditolak berpraktik [HAL 31-32]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi advokat non-Peradi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak [HAL 33-34]. Para pemohon mendukung dalil ini dengan merujuk pada instrumen internasional seperti IBA Standards dan UN Convention yang mengakui hak advokat untuk membentuk satu atau lebih organisasi independen [HAL 35-36].\n\n[HAL 38-44] Para pemohon juga menguji Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya dalam dua tahun setelah UU berlaku [HAL 38]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena tidak mengakui kemajemukan organisasi yang terbentuk sebelum atau setelah batas waktu tersebut [HAL 38]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk membentuk organisasi profesi sesuai aspirasi mereka tanpa batasan waktu [HAL 39-40]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat dari organisasi yang tidak diakui akibat lewat waktu 2 tahun mengalami diskriminasi perlakuan di hadapan hukum [HAL 40-41]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan advokat non-Peradi kehilangan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membatasi hak pencari keadilan dalam memilih advokat pilihan mereka [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-49] Para pemohon menguji Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya [HAL 45]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena memaksakan keseragaman dan mengingkari pluralisme [HAL 46]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul dengan memaksa advokat menjadi anggota Peradi [HAL 46-47]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat yang tidak menunjukkan keanggotaan Peradi tidak diakui sebagai advokat oleh pengadilan, sehingga mengalami diskriminasi [HAL 47-48]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena advokat non-Peradi terhalang menjalankan profesi dan mendapatkan penghidupan yang layak [HAL 48-49].\n\n[HAL 50-62] Para pemohon mengusulkan UU Advokat yang ideal harus mengakui kebhinnekaan, menjamin kebebasan berserikat, dan bebas dari campur tangan negara dalam pembentukan organisasi profesi [HAL 50-51]. Sejarah menunjukkan campur tangan negara dalam pembentukan wadah tunggal advokat selalu gagal dan memicu konflik, seperti kasus Ikadin, Peradi, dan KAI [HAL 52-53]. Konflik antara Peradi dan KAI yang melibatkan intervensi Mahkamah Agung dan Pemerintah dianggap sebagai bukti kegagalan konsep single bar association di Indonesia [HAL 53-57]. Para pemohon juga menyoroti masalah komersialisasi pendidikan dan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI, yang dianggap melanggar prinsip independensi profesi dan menjadi sumber konflik [HAL 60-62]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134998, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon, yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan Dr. SF. Marbun, yang semuanya berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) [HAL 1-4]. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan batu uji Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 [HAL 4].\n\n[HAL 5-11] Para pemohon dalilkan bahwa ketentuan UU Advokat yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (single bar association) bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan (pluralisme) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945 [HAL 6-8]. Kronologi sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem multi bar association, seperti terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 1963 dan Peradin pada 1964 [HAL 8-9]. Upaya pemerintah Orde Baru membentuk wadah tunggal melalui Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985 gagal karena bersifat top-down, diikuti kemunculan organisasi lain seperti IPHI, AAI, SPI, dan HAPI [HAL 9-10]. Pengesahan UU Advokat pada 2003 memunculkan Peradi sebagai wadah tunggal, namun pembentukannya dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga memicu protes dan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2008 sebagai akumulasi kekecewaan [HAL 10-11]. Konflik berkepanjangan antara Peradi dan KAI menyebabkan perpecahan organisasi, penurunan kualitas pengawasan kode etik, dan potensi korupsi yudisial [HAL 11-12].\n\n[HAL 12-19] Para pemohon berdalil bahwa pembatasan bentuk organisasi profesi advokat satu-satunya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) [HAL 7-8]. Mereka menyatakan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi dan kehilangan penghidupan yang layak [HAL 8, 31-32, 47-48]. Para pemohon mengajukan usulan legislative review agar Pasal 28 ayat (1) diubah untuk mengakui wadah advokat yang dibentuk melalui musyawarah nasional demokratis, Pasal 32 ayat (4) diubah agar tidak membatasi waktu pembentukan organisasi, dan Pasal 30 ayat (2) diubah agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota [HAL 17-19].\n\n[HAL 20-28] Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK [HAL 20-21]. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan [HAL 24-25]. UU Advokat diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga memenuhi syarat formil untuk diujikan [HAL 23-24]. Para pemohon menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menuntut UU Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi [HAL 26-27].\n\n[HAL 29-37] Para pemohon dalilkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena mengingkari kemajemukan bangsa dengan hanya mengakui satu organisasi profesi [HAL 29]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, seperti Peradin yang telah mereka ikuti sebelum Peradi berdiri [HAL 30]. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum, di mana advokat anggota Peradi diakui sementara advokat anggota organisasi lain ditolak berpraktik [HAL 31-32]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi advokat non-Peradi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak [HAL 33-34]. Para pemohon mendukung dalil ini dengan merujuk pada instrumen internasional seperti IBA Standards dan UN Convention yang mengakui hak advokat untuk membentuk satu atau lebih organisasi independen [HAL 35-36].\n\n[HAL 38-44] Para pemohon juga menguji Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya dalam dua tahun setelah UU berlaku [HAL 38]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena tidak mengakui kemajemukan organisasi yang terbentuk sebelum atau setelah batas waktu tersebut [HAL 38]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk membentuk organisasi profesi sesuai aspirasi mereka tanpa batasan waktu [HAL 39-40]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat dari organisasi yang tidak diakui akibat lewat waktu 2 tahun mengalami diskriminasi perlakuan di hadapan hukum [HAL 40-41]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan advokat non-Peradi kehilangan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membatasi hak pencari keadilan dalam memilih advokat pilihan mereka [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-49] Para pemohon menguji Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya [HAL 45]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena memaksakan keseragaman dan mengingkari pluralisme [HAL 46]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul dengan memaksa advokat menjadi anggota Peradi [HAL 46-47]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat yang tidak menunjukkan keanggotaan Peradi tidak diakui sebagai advokat oleh pengadilan, sehingga mengalami diskriminasi [HAL 47-48]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena advokat non-Peradi terhalang menjalankan profesi dan mendapatkan penghidupan yang layak [HAL 48-49].\n\n[HAL 50-62] Para pemohon mengusulkan UU Advokat yang ideal harus mengakui kebhinnekaan, menjamin kebebasan berserikat, dan bebas dari campur tangan negara dalam pembentukan organisasi profesi [HAL 50-51]. Sejarah menunjukkan campur tangan negara dalam pembentukan wadah tunggal advokat selalu gagal dan memicu konflik, seperti kasus Ikadin, Peradi, dan KAI [HAL 52-53]. Konflik antara Peradi dan KAI yang melibatkan intervensi Mahkamah Agung dan Pemerintah dianggap sebagai bukti kegagalan konsep single bar association di Indonesia [HAL 53-57]. Para pemohon juga menyoroti masalah komersialisasi pendidikan dan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI, yang dianggap melanggar prinsip independensi profesi dan menjadi sumber konflik [HAL 60-62].\n\n[HAL 62-66] PERADIN melalui pengumuman dan suratnya menyatakan tidak pernah menyelenggarakan pendidikan atau ujian advokat sendiri maupun mengizinkan pihak lain melakukannya atas nama Peradi [HAL 62]. Namun, KAI mengikuti jejak Peradi dengan menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi, menciptakan persaingan tidak sehat yang memperebutkan calon advokat [HAL 62]. Penyelenggaraan pendidikan oleh Peradi dan KAI dinilai tidak selaras dengan tujuan peningkatan kualitas karena berupa pengulangan kurikulum S-1 tanpa menekankan kode etik dan praktik hukum acara, serta bersifat komersial [HAL 62-63]. Rendahnya standar pendidikan ini berdampak pada penurunan kualitas advokat karena kurangnya pemahaman praktik hukum dan kode etik, di mana persaingan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas [HAL 63]. Tujuan akhir pendidikan adalah sertifikasi profesi, namun pemberian sertifikat oleh organisasi profesi dianggap melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemberian gelar/profesi adalah kewenangan perguruan tinggi [HAL 64]. Pemohon mengusulkan pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang independen dan ditunjuk Pemerintah RI bersama semua organisasi profesi untuk mencegah komersialisasi dan menjamin standar kelulusan yang setara [HAL 64-66].\n\n[HAL 67-70] Konflik berkepanjangan antara organisasi profesi advokat menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik profesi, yang seharusnya menjadi fungsi organisasi profesi untuk menjaga integritas [HAL 67]. Penegakan kode etik sering kali tidak objektif karena organisasi cenderung melindungi anggotanya, sehingga laporan pelanggaran jarang disidangkan atau diberi sanksi yang efektif [HAL 67-68]. Advokat yang mendapat sanksi disiplin dapat kembali berpraktik hanya dengan berpindah ke organisasi lain, menunjukkan ketidakefektivan putusan Dewan Kehormatan karena tidak diikat oleh pengadilan [HAL 68]. Pemohon mengusulkan pembentukan Dewan Etika Nasional yang anggotanya terdiri dari mantan hakim, jaksa, tokoh masyarakat, dan akademisi kredibel untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang independen, adil, dan mengikat seluruh organisasi profesi serta pengadilan [HAL 68-70].\n\n[HAL 71-80] Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 71-72]. Sebagai alternatif, pemohon meminta Mahkamah memerintahkan legislative review oleh Pemerintah dan DPR untuk: (a) mengubah Pasal 28 ayat (1) agar organisasi advokat dibentuk secara demokratis melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia (Munas) dengan mekanisme one man one vote tanpa intervensi negara; (b) menghapus batasan waktu 2 tahun dalam Pasal 32 ayat (4) dan menggantinya dengan kewajiban menyelenggarakan Munas secepatnya; (c) mengubah Pasal 30 ayat (2) agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota; (d) membentuk Badan Sertifikasi Nasional independen; dan (e) membentuk Dewan Etika Nasional untuk penegakan kode etik yang efektif [HAL 71-80].\n\n[HAL 81-88] Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan berbagai alat bukti surat dan kesaksian ahli. Ahli Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya menyatakan bahwa frasa \"satu-satunya\" dalam Pasal 28 ayat (1) bersifat compulsory yang bertentangan dengan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan praktik internasional [HAL 84-87]. Ahli tersebut juga mengkritik peran Mahkamah Agung yang dianggap keluar dari koridor kewenangannya dalam masalah sumpah advokat dan menegaskan bahwa right to counsel adalah hak pribadi yang tidak boleh dihalangi [HAL 85-86]. Ahli Prof. Dr. JE. Sahetaphy menilai UU Advokat sebagai \"legislatieve misbaksel\" yang perlu dikaji ulang, namun berpendapat bahwa dalam kondisi korupsi yang merajalela, single bar association mungkin diperlukan demi penegakan kode etik yang konsisten, meskipun mengakui pembentukan organisasi lain secara normatif sah [HAL 89-90]. Ahli Benjamin Mangkoedilaga menegaskan bahwa pembentukan wadah organisasi advokat adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi, dan advokat berhak memilih bentuk single bar atau multi bar sesuai kesepakatan mereka tanpa hambatan normatif dari negara [HAL 90-91].\n\n[HAL 92-104] Ahli Dr. Maruarar Siahaan membahas aspek ketatanegaraan, menyatakan bahwa organisasi advokat memiliki kewenangan publik yang delegatif namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga statusnya sebagai organ negara menjadi problematik [HAL 105-107]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134979, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon, yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan Dr. SF. Marbun, yang semuanya berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) [HAL 1-4]. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan batu uji Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 [HAL 4].\n\n[HAL 5-11] Para pemohon dalilkan bahwa ketentuan UU Advokat yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (single bar association) bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan (pluralisme) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945 [HAL 6-8]. Kronologi sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem multi bar association, seperti terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 1963 dan Peradin pada 1964 [HAL 8-9]. Upaya pemerintah Orde Baru membentuk wadah tunggal melalui Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985 gagal karena bersifat top-down, diikuti kemunculan organisasi lain seperti IPHI, AAI, SPI, dan HAPI [HAL 9-10]. Pengesahan UU Advokat pada 2003 memunculkan Peradi sebagai wadah tunggal, namun pembentukannya dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga memicu protes dan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2008 sebagai akumulasi kekecewaan [HAL 10-11]. Konflik berkepanjangan antara Peradi dan KAI menyebabkan perpecahan organisasi, penurunan kualitas pengawasan kode etik, dan potensi korupsi yudisial [HAL 11-12].\n\n[HAL 12-19] Para pemohon berdalil bahwa pembatasan bentuk organisasi profesi advokat satu-satunya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) [HAL 7-8]. Mereka menyatakan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi dan kehilangan penghidupan yang layak [HAL 8, 31-32, 47-48]. Para pemohon mengajukan usulan legislative review agar Pasal 28 ayat (1) diubah untuk mengakui wadah advokat yang dibentuk melalui musyawarah nasional demokratis, Pasal 32 ayat (4) diubah agar tidak membatasi waktu pembentukan organisasi, dan Pasal 30 ayat (2) diubah agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota [HAL 17-19].\n\n[HAL 20-28] Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK [HAL 20-21]. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan [HAL 24-25]. UU Advokat diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga memenuhi syarat formil untuk diujikan [HAL 23-24]. Para pemohon menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menuntut UU Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi [HAL 26-27].\n\n[HAL 29-37] Para pemohon dalilkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena mengingkari kemajemukan bangsa dengan hanya mengakui satu organisasi profesi [HAL 29]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, seperti Peradin yang telah mereka ikuti sebelum Peradi berdiri [HAL 30]. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum, di mana advokat anggota Peradi diakui sementara advokat anggota organisasi lain ditolak berpraktik [HAL 31-32]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi advokat non-Peradi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak [HAL 33-34]. Para pemohon mendukung dalil ini dengan merujuk pada instrumen internasional seperti IBA Standards dan UN Convention yang mengakui hak advokat untuk membentuk satu atau lebih organisasi independen [HAL 35-36].\n\n[HAL 38-44] Para pemohon juga menguji Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya dalam dua tahun setelah UU berlaku [HAL 38]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena tidak mengakui kemajemukan organisasi yang terbentuk sebelum atau setelah batas waktu tersebut [HAL 38]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk membentuk organisasi profesi sesuai aspirasi mereka tanpa batasan waktu [HAL 39-40]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat dari organisasi yang tidak diakui akibat lewat waktu 2 tahun mengalami diskriminasi perlakuan di hadapan hukum [HAL 40-41]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan advokat non-Peradi kehilangan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membatasi hak pencari keadilan dalam memilih advokat pilihan mereka [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-49] Para pemohon menguji Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya [HAL 45]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena memaksakan keseragaman dan mengingkari pluralisme [HAL 46]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul dengan memaksa advokat menjadi anggota Peradi [HAL 46-47]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat yang tidak menunjukkan keanggotaan Peradi tidak diakui sebagai advokat oleh pengadilan, sehingga mengalami diskriminasi [HAL 47-48]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena advokat non-Peradi terhalang menjalankan profesi dan mendapatkan penghidupan yang layak [HAL 48-49].\n\n[HAL 50-62] Para pemohon mengusulkan UU Advokat yang ideal harus mengakui kebhinnekaan, menjamin kebebasan berserikat, dan bebas dari campur tangan negara dalam pembentukan organisasi profesi [HAL 50-51]. Sejarah menunjukkan campur tangan negara dalam pembentukan wadah tunggal advokat selalu gagal dan memicu konflik, seperti kasus Ikadin, Peradi, dan KAI [HAL 52-53]. Konflik antara Peradi dan KAI yang melibatkan intervensi Mahkamah Agung dan Pemerintah dianggap sebagai bukti kegagalan konsep single bar association di Indonesia [HAL 53-57]. Para pemohon juga menyoroti masalah komersialisasi pendidikan dan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI, yang dianggap melanggar prinsip independensi profesi dan menjadi sumber konflik [HAL 60-62].\n\n[HAL 62-66] PERADIN melalui pengumuman dan suratnya menyatakan tidak pernah menyelenggarakan pendidikan atau ujian advokat sendiri maupun mengizinkan pihak lain melakukannya atas nama Peradi [HAL 62]. Namun, KAI mengikuti jejak Peradi dengan menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi, menciptakan persaingan tidak sehat yang memperebutkan calon advokat [HAL 62]. Penyelenggaraan pendidikan oleh Peradi dan KAI dinilai tidak selaras dengan tujuan peningkatan kualitas karena berupa pengulangan kurikulum S-1 tanpa menekankan kode etik dan praktik hukum acara, serta bersifat komersial [HAL 62-63]. Rendahnya standar pendidikan ini berdampak pada penurunan kualitas advokat karena kurangnya pemahaman praktik hukum dan kode etik, di mana persaingan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas [HAL 63]. Tujuan akhir pendidikan adalah sertifikasi profesi, namun pemberian sertifikat oleh organisasi profesi dianggap melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemberian gelar/profesi adalah kewenangan perguruan tinggi [HAL 64]. Pemohon mengusulkan pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang independen dan ditunjuk Pemerintah RI bersama semua organisasi profesi untuk mencegah komersialisasi dan menjamin standar kelulusan yang setara [HAL 64-66].\n\n[HAL 67-70] Konflik berkepanjangan antara organisasi profesi advokat menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik profesi, yang seharusnya menjadi fungsi organisasi profesi untuk menjaga integritas [HAL 67]. Penegakan kode etik sering kali tidak objektif karena organisasi cenderung melindungi anggotanya, sehingga laporan pelanggaran jarang disidangkan atau diberi sanksi yang efektif [HAL 67-68]. Advokat yang mendapat sanksi disiplin dapat kembali berpraktik hanya dengan berpindah ke organisasi lain, menunjukkan ketidakefektivan putusan Dewan Kehormatan karena tidak diikat oleh pengadilan [HAL 68]. Pemohon mengusulkan pembentukan Dewan Etika Nasional yang anggotanya terdiri dari mantan hakim, jaksa, tokoh masyarakat, dan akademisi kredibel untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang independen, adil, dan mengikat seluruh organisasi profesi serta pengadilan [HAL 68-70].\n\n[HAL 71-80] Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 71-72]. Sebagai alternatif, pemohon meminta Mahkamah memerintahkan legislative review oleh Pemerintah dan DPR untuk: (a) mengubah Pasal 28 ayat (1) agar organisasi advokat dibentuk secara demokratis melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia (Munas) dengan mekanisme one man one vote tanpa intervensi negara; (b) menghapus batasan waktu 2 tahun dalam Pasal 32 ayat (4) dan menggantinya dengan kewajiban menyelenggarakan Munas secepatnya; (c) mengubah Pasal 30 ayat (2) agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota; (d) membentuk Badan Sertifikasi Nasional independen; dan (e) membentuk Dewan Etika Nasional untuk penegakan kode etik yang efektif [HAL 71-80].\n\n[HAL 81-88] Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan berbagai alat bukti surat dan kesaksian ahli. Ahli Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya menyatakan bahwa frasa \"satu-satunya\" dalam Pasal 28 ayat (1) bersifat compulsory yang bertentangan dengan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan praktik internasional [HAL 84-87]. Ahli tersebut juga mengkritik peran Mahkamah Agung yang dianggap keluar dari koridor kewenangannya dalam masalah sumpah advokat dan menegaskan bahwa right to counsel adalah hak pribadi yang tidak boleh dihalangi [HAL 85-86]. Ahli Prof. Dr. JE. Sahetaphy menilai UU Advokat sebagai \"legislatieve misbaksel\" yang perlu dikaji ulang, namun berpendapat bahwa dalam kondisi korupsi yang merajalela, single bar association mungkin diperlukan demi penegakan kode etik yang konsisten, meskipun mengakui pembentukan organisasi lain secara normatif sah [HAL 89-90]. Ahli Benjamin Mangkoedilaga menegaskan bahwa pembentukan wadah organisasi advokat adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi, dan advokat berhak memilih bentuk single bar atau multi bar sesuai kesepakatan mereka tanpa hambatan normatif dari negara [HAL 90-91].\n\n[HAL 92-104] Ahli Dr. Maruarar Siahaan membahas aspek ketatanegaraan, menyatakan bahwa organisasi advokat memiliki kewenangan publik yang delegatif namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga statusnya sebagai organ negara menjadi problematik [HAL 105-107].\n\n[HAL 121-123] Ahli Prof. H." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134929, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon, yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan Dr. SF. Marbun, yang semuanya berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) [HAL 1-4]. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan batu uji Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 [HAL 4].\n\n[HAL 5-11] Para pemohon dalilkan bahwa ketentuan UU Advokat yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (single bar association) bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan (pluralisme) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945 [HAL 6-8]. Kronologi sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem multi bar association, seperti terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 1963 dan Peradin pada 1964 [HAL 8-9]. Upaya pemerintah Orde Baru membentuk wadah tunggal melalui Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985 gagal karena bersifat top-down, diikuti kemunculan organisasi lain seperti IPHI, AAI, SPI, dan HAPI [HAL 9-10]. Pengesahan UU Advokat pada 2003 memunculkan Peradi sebagai wadah tunggal, namun pembentukannya dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga memicu protes dan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2008 sebagai akumulasi kekecewaan [HAL 10-11]. Konflik berkepanjangan antara Peradi dan KAI menyebabkan perpecahan organisasi, penurunan kualitas pengawasan kode etik, dan potensi korupsi yudisial [HAL 11-12].\n\n[HAL 12-19] Para pemohon berdalil bahwa pembatasan bentuk organisasi profesi advokat satu-satunya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) [HAL 7-8]. Mereka menyatakan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi dan kehilangan penghidupan yang layak [HAL 8, 31-32, 47-48]. Para pemohon mengajukan usulan legislative review agar Pasal 28 ayat (1) diubah untuk mengakui wadah advokat yang dibentuk melalui musyawarah nasional demokratis, Pasal 32 ayat (4) diubah agar tidak membatasi waktu pembentukan organisasi, dan Pasal 30 ayat (2) diubah agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota [HAL 17-19].\n\n[HAL 20-28] Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK [HAL 20-21]. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan [HAL 24-25]. UU Advokat diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga memenuhi syarat formil untuk diujikan [HAL 23-24]. Para pemohon menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menuntut UU Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi [HAL 26-27].\n\n[HAL 29-37] Para pemohon dalilkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena mengingkari kemajemukan bangsa dengan hanya mengakui satu organisasi profesi [HAL 29]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, seperti Peradin yang telah mereka ikuti sebelum Peradi berdiri [HAL 30]. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum, di mana advokat anggota Peradi diakui sementara advokat anggota organisasi lain ditolak berpraktik [HAL 31-32]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi advokat non-Peradi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak [HAL 33-34]. Para pemohon mendukung dalil ini dengan merujuk pada instrumen internasional seperti IBA Standards dan UN Convention yang mengakui hak advokat untuk membentuk satu atau lebih organisasi independen [HAL 35-36].\n\n[HAL 38-44] Para pemohon juga menguji Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya dalam dua tahun setelah UU berlaku [HAL 38]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena tidak mengakui kemajemukan organisasi yang terbentuk sebelum atau setelah batas waktu tersebut [HAL 38]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk membentuk organisasi profesi sesuai aspirasi mereka tanpa batasan waktu [HAL 39-40]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat dari organisasi yang tidak diakui akibat lewat waktu 2 tahun mengalami diskriminasi perlakuan di hadapan hukum [HAL 40-41]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan advokat non-Peradi kehilangan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membatasi hak pencari keadilan dalam memilih advokat pilihan mereka [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-49] Para pemohon menguji Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya [HAL 45]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena memaksakan keseragaman dan mengingkari pluralisme [HAL 46]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul dengan memaksa advokat menjadi anggota Peradi [HAL 46-47]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat yang tidak menunjukkan keanggotaan Peradi tidak diakui sebagai advokat oleh pengadilan, sehingga mengalami diskriminasi [HAL 47-48]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena advokat non-Peradi terhalang menjalankan profesi dan mendapatkan penghidupan yang layak [HAL 48-49].\n\n[HAL 50-62] Para pemohon mengusulkan UU Advokat yang ideal harus mengakui kebhinnekaan, menjamin kebebasan berserikat, dan bebas dari campur tangan negara dalam pembentukan organisasi profesi [HAL 50-51]. Sejarah menunjukkan campur tangan negara dalam pembentukan wadah tunggal advokat selalu gagal dan memicu konflik, seperti kasus Ikadin, Peradi, dan KAI [HAL 52-53]. Konflik antara Peradi dan KAI yang melibatkan intervensi Mahkamah Agung dan Pemerintah dianggap sebagai bukti kegagalan konsep single bar association di Indonesia [HAL 53-57]. Para pemohon juga menyoroti masalah komersialisasi pendidikan dan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI, yang dianggap melanggar prinsip independensi profesi dan menjadi sumber konflik [HAL 60-62].\n\n[HAL 62-66] PERADIN melalui pengumuman dan suratnya menyatakan tidak pernah menyelenggarakan pendidikan atau ujian advokat sendiri maupun mengizinkan pihak lain melakukannya atas nama Peradi [HAL 62]. Namun, KAI mengikuti jejak Peradi dengan menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi, menciptakan persaingan tidak sehat yang memperebutkan calon advokat [HAL 62]. Penyelenggaraan pendidikan oleh Peradi dan KAI dinilai tidak selaras dengan tujuan peningkatan kualitas karena berupa pengulangan kurikulum S-1 tanpa menekankan kode etik dan praktik hukum acara, serta bersifat komersial [HAL 62-63]. Rendahnya standar pendidikan ini berdampak pada penurunan kualitas advokat karena kurangnya pemahaman praktik hukum dan kode etik, di mana persaingan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas [HAL 63]. Tujuan akhir pendidikan adalah sertifikasi profesi, namun pemberian sertifikat oleh organisasi profesi dianggap melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemberian gelar/profesi adalah kewenangan perguruan tinggi [HAL 64]. Pemohon mengusulkan pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang independen dan ditunjuk Pemerintah RI bersama semua organisasi profesi untuk mencegah komersialisasi dan menjamin standar kelulusan yang setara [HAL 64-66].\n\n[HAL 67-70] Konflik berkepanjangan antara organisasi profesi advokat menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik profesi, yang seharusnya menjadi fungsi organisasi profesi untuk menjaga integritas [HAL 67]. Penegakan kode etik sering kali tidak objektif karena organisasi cenderung melindungi anggotanya, sehingga laporan pelanggaran jarang disidangkan atau diberi sanksi yang efektif [HAL 67-68]. Advokat yang mendapat sanksi disiplin dapat kembali berpraktik hanya dengan berpindah ke organisasi lain, menunjukkan ketidakefektivan putusan Dewan Kehormatan karena tidak diikat oleh pengadilan [HAL 68]. Pemohon mengusulkan pembentukan Dewan Etika Nasional yang anggotanya terdiri dari mantan hakim, jaksa, tokoh masyarakat, dan akademisi kredibel untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang independen, adil, dan mengikat seluruh organisasi profesi serta pengadilan [HAL 68-70].\n\n[HAL 71-80] Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 71-72]. Sebagai alternatif, pemohon meminta Mahkamah memerintahkan legislative review oleh Pemerintah dan DPR untuk: (a) mengubah Pasal 28 ayat (1) agar organisasi advokat dibentuk secara demokratis melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia (Munas) dengan mekanisme one man one vote tanpa intervensi negara; (b) menghapus batasan waktu 2 tahun dalam Pasal 32 ayat (4) dan menggantinya dengan kewajiban menyelenggarakan Munas secepatnya; (c) mengubah Pasal 30 ayat (2) agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota; (d) membentuk Badan Sertifikasi Nasional independen; dan (e) membentuk Dewan Etika Nasional untuk penegakan kode etik yang efektif [HAL 71-80].\n\n[HAL 81-88] Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan berbagai alat bukti surat dan kesaksian ahli. Ahli Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya menyatakan bahwa frasa \"satu-satunya\" dalam Pasal 28 ayat (1) bersifat compulsory yang bertentangan dengan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan praktik internasional [HAL 84-87]. Ahli tersebut juga mengkritik peran Mahkamah Agung yang dianggap keluar dari koridor kewenangannya dalam masalah sumpah advokat dan menegaskan bahwa right to counsel adalah hak pribadi yang tidak boleh dihalangi [HAL 85-86]. Ahli Prof. Dr. JE. Sahetaphy menilai UU Advokat sebagai \"legislatieve misbaksel\" yang perlu dikaji ulang, namun berpendapat bahwa dalam kondisi korupsi yang merajalela, single bar association mungkin diperlukan demi penegakan kode etik yang konsisten, meskipun mengakui pembentukan organisasi lain secara normatif sah [HAL 89-90]. Ahli Benjamin Mangkoedilaga menegaskan bahwa pembentukan wadah organisasi advokat adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi, dan advokat berhak memilih bentuk single bar atau multi bar sesuai kesepakatan mereka tanpa hambatan normatif dari negara [HAL 90-91].\n\n[HAL 92-104] Ahli Dr. Maruarar Siahaan membahas aspek ketatanegaraan, menyatakan bahwa organisasi advokat memiliki kewenangan publik yang delegatif namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga statusnya sebagai organ negara menjadi problematik [HAL 105-107].\n\n[HAL 121-123] Ahli Prof. H. Abdul Hakim G." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 134989, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon, yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan Dr. SF. Marbun, yang semuanya berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) [HAL 1-4]. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan batu uji Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 [HAL 4].\n\n[HAL 5-11] Para pemohon dalilkan bahwa ketentuan UU Advokat yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (single bar association) bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan (pluralisme) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945 [HAL 6-8]. Kronologi sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem multi bar association, seperti terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 1963 dan Peradin pada 1964 [HAL 8-9]. Upaya pemerintah Orde Baru membentuk wadah tunggal melalui Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985 gagal karena bersifat top-down, diikuti kemunculan organisasi lain seperti IPHI, AAI, SPI, dan HAPI [HAL 9-10]. Pengesahan UU Advokat pada 2003 memunculkan Peradi sebagai wadah tunggal, namun pembentukannya dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga memicu protes dan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2008 sebagai akumulasi kekecewaan [HAL 10-11]. Konflik berkepanjangan antara Peradi dan KAI menyebabkan perpecahan organisasi, penurunan kualitas pengawasan kode etik, dan potensi korupsi yudisial [HAL 11-12].\n\n[HAL 12-19] Para pemohon berdalil bahwa pembatasan bentuk organisasi profesi advokat satu-satunya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) [HAL 7-8]. Mereka menyatakan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi dan kehilangan penghidupan yang layak [HAL 8, 31-32, 47-48]. Para pemohon mengajukan usulan legislative review agar Pasal 28 ayat (1) diubah untuk mengakui wadah advokat yang dibentuk melalui musyawarah nasional demokratis, Pasal 32 ayat (4) diubah agar tidak membatasi waktu pembentukan organisasi, dan Pasal 30 ayat (2) diubah agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota [HAL 17-19].\n\n[HAL 20-28] Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK [HAL 20-21]. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan [HAL 24-25]. UU Advokat diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga memenuhi syarat formil untuk diujikan [HAL 23-24]. Para pemohon menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menuntut UU Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi [HAL 26-27].\n\n[HAL 29-37] Para pemohon dalilkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena mengingkari kemajemukan bangsa dengan hanya mengakui satu organisasi profesi [HAL 29]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, seperti Peradin yang telah mereka ikuti sebelum Peradi berdiri [HAL 30]. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum, di mana advokat anggota Peradi diakui sementara advokat anggota organisasi lain ditolak berpraktik [HAL 31-32]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi advokat non-Peradi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak [HAL 33-34]. Para pemohon mendukung dalil ini dengan merujuk pada instrumen internasional seperti IBA Standards dan UN Convention yang mengakui hak advokat untuk membentuk satu atau lebih organisasi independen [HAL 35-36].\n\n[HAL 38-44] Para pemohon juga menguji Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya dalam dua tahun setelah UU berlaku [HAL 38]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena tidak mengakui kemajemukan organisasi yang terbentuk sebelum atau setelah batas waktu tersebut [HAL 38]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk membentuk organisasi profesi sesuai aspirasi mereka tanpa batasan waktu [HAL 39-40]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat dari organisasi yang tidak diakui akibat lewat waktu 2 tahun mengalami diskriminasi perlakuan di hadapan hukum [HAL 40-41]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan advokat non-Peradi kehilangan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membatasi hak pencari keadilan dalam memilih advokat pilihan mereka [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-49] Para pemohon menguji Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya [HAL 45]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena memaksakan keseragaman dan mengingkari pluralisme [HAL 46]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul dengan memaksa advokat menjadi anggota Peradi [HAL 46-47]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat yang tidak menunjukkan keanggotaan Peradi tidak diakui sebagai advokat oleh pengadilan, sehingga mengalami diskriminasi [HAL 47-48]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena advokat non-Peradi terhalang menjalankan profesi dan mendapatkan penghidupan yang layak [HAL 48-49].\n\n[HAL 50-62] Para pemohon mengusulkan UU Advokat yang ideal harus mengakui kebhinnekaan, menjamin kebebasan berserikat, dan bebas dari campur tangan negara dalam pembentukan organisasi profesi [HAL 50-51]. Sejarah menunjukkan campur tangan negara dalam pembentukan wadah tunggal advokat selalu gagal dan memicu konflik, seperti kasus Ikadin, Peradi, dan KAI [HAL 52-53]. Konflik antara Peradi dan KAI yang melibatkan intervensi Mahkamah Agung dan Pemerintah dianggap sebagai bukti kegagalan konsep single bar association di Indonesia [HAL 53-57]. Para pemohon juga menyoroti masalah komersialisasi pendidikan dan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI, yang dianggap melanggar prinsip independensi profesi dan menjadi sumber konflik [HAL 60-62].\n\n[HAL 62-66] PERADIN melalui pengumuman dan suratnya menyatakan tidak pernah menyelenggarakan pendidikan atau ujian advokat sendiri maupun mengizinkan pihak lain melakukannya atas nama Peradi [HAL 62]. Namun, KAI mengikuti jejak Peradi dengan menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi, menciptakan persaingan tidak sehat yang memperebutkan calon advokat [HAL 62]. Penyelenggaraan pendidikan oleh Peradi dan KAI dinilai tidak selaras dengan tujuan peningkatan kualitas karena berupa pengulangan kurikulum S-1 tanpa menekankan kode etik dan praktik hukum acara, serta bersifat komersial [HAL 62-63]. Rendahnya standar pendidikan ini berdampak pada penurunan kualitas advokat karena kurangnya pemahaman praktik hukum dan kode etik, di mana persaingan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas [HAL 63]. Tujuan akhir pendidikan adalah sertifikasi profesi, namun pemberian sertifikat oleh organisasi profesi dianggap melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemberian gelar/profesi adalah kewenangan perguruan tinggi [HAL 64]. Pemohon mengusulkan pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang independen dan ditunjuk Pemerintah RI bersama semua organisasi profesi untuk mencegah komersialisasi dan menjamin standar kelulusan yang setara [HAL 64-66].\n\n[HAL 67-70] Konflik berkepanjangan antara organisasi profesi advokat menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik profesi, yang seharusnya menjadi fungsi organisasi profesi untuk menjaga integritas [HAL 67]. Penegakan kode etik sering kali tidak objektif karena organisasi cenderung melindungi anggotanya, sehingga laporan pelanggaran jarang disidangkan atau diberi sanksi yang efektif [HAL 67-68]. Advokat yang mendapat sanksi disiplin dapat kembali berpraktik hanya dengan berpindah ke organisasi lain, menunjukkan ketidakefektivan putusan Dewan Kehormatan karena tidak diikat oleh pengadilan [HAL 68]. Pemohon mengusulkan pembentukan Dewan Etika Nasional yang anggotanya terdiri dari mantan hakim, jaksa, tokoh masyarakat, dan akademisi kredibel untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang independen, adil, dan mengikat seluruh organisasi profesi serta pengadilan [HAL 68-70].\n\n[HAL 71-80] Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 71-72]. Sebagai alternatif, pemohon meminta Mahkamah memerintahkan legislative review oleh Pemerintah dan DPR untuk: (a) mengubah Pasal 28 ayat (1) agar organisasi advokat dibentuk secara demokratis melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia (Munas) dengan mekanisme one man one vote tanpa intervensi negara; (b) menghapus batasan waktu 2 tahun dalam Pasal 32 ayat (4) dan menggantinya dengan kewajiban menyelenggarakan Munas secepatnya; (c) mengubah Pasal 30 ayat (2) agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota; (d) membentuk Badan Sertifikasi Nasional independen; dan (e) membentuk Dewan Etika Nasional untuk penegakan kode etik yang efektif [HAL 71-80].\n\n[HAL 81-88] Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan berbagai alat bukti surat dan kesaksian ahli. Ahli Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya menyatakan bahwa frasa \"satu-satunya\" dalam Pasal 28 ayat (1) bersifat compulsory yang bertentangan dengan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan praktik internasional [HAL 84-87]. Ahli tersebut juga mengkritik peran Mahkamah Agung yang dianggap keluar dari koridor kewenangannya dalam masalah sumpah advokat dan menegaskan bahwa right to counsel adalah hak pribadi yang tidak boleh dihalangi [HAL 85-86]. Ahli Prof. Dr. JE. Sahetaphy menilai UU Advokat sebagai \"legislatieve misbaksel\" yang perlu dikaji ulang, namun berpendapat bahwa dalam kondisi korupsi yang merajalela, single bar association mungkin diperlukan demi penegakan kode etik yang konsisten, meskipun mengakui pembentukan organisasi lain secara normatif sah [HAL 89-90]. Ahli Benjamin Mangkoedilaga menegaskan bahwa pembentukan wadah organisasi advokat adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi, dan advokat berhak memilih bentuk single bar atau multi bar sesuai kesepakatan mereka tanpa hambatan normatif dari negara [HAL 90-91].\n\n[HAL 92-104] Ahli Dr. Maruarar Siahaan membahas aspek ketatanegaraan, menyatakan bahwa organisasi advokat memiliki kewenangan publik yang delegatif namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga statusnya sebagai organ negara menjadi problematik [HAL 105-107].\n\n[HAL 121-123] Ahli Prof. H. Abdul Hakim G." + }, + { + "window": 5, + "input_chars": 66591, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon, yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan Dr. SF. Marbun, yang semuanya berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) [HAL 1-4]. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan batu uji Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 [HAL 4].\n\n[HAL 5-11] Para pemohon dalilkan bahwa ketentuan UU Advokat yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (single bar association) bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan (pluralisme) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945 [HAL 6-8]. Kronologi sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem multi bar association, seperti terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 1963 dan Peradin pada 1964 [HAL 8-9]. Upaya pemerintah Orde Baru membentuk wadah tunggal melalui Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985 gagal karena bersifat top-down, diikuti kemunculan organisasi lain seperti IPHI, AAI, SPI, dan HAPI [HAL 9-10]. Pengesahan UU Advokat pada 2003 memunculkan Peradi sebagai wadah tunggal, namun pembentukannya dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga memicu protes dan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2008 sebagai akumulasi kekecewaan [HAL 10-11]. Konflik berkepanjangan antara Peradi dan KAI menyebabkan perpecahan organisasi, penurunan kualitas pengawasan kode etik, dan potensi korupsi yudisial [HAL 11-12].\n\n[HAL 12-19] Para pemohon berdalil bahwa pembatasan bentuk organisasi profesi advokat satu-satunya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) [HAL 7-8]. Mereka menyatakan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi dan kehilangan penghidupan yang layak [HAL 8, 31-32, 47-48]. Para pemohon mengajukan usulan legislative review agar Pasal 28 ayat (1) diubah untuk mengakui wadah advokat yang dibentuk melalui musyawarah nasional demokratis, Pasal 32 ayat (4) diubah agar tidak membatasi waktu pembentukan organisasi, dan Pasal 30 ayat (2) diubah agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota [HAL 17-19].\n\n[HAL 20-28] Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK [HAL 20-21]. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan [HAL 24-25]. UU Advokat diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga memenuhi syarat formil untuk diujikan [HAL 23-24]. Para pemohon menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menuntut UU Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi [HAL 26-27].\n\n[HAL 29-37] Para pemohon dalilkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena mengingkari kemajemukan bangsa dengan hanya mengakui satu organisasi profesi [HAL 29]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, seperti Peradin yang telah mereka ikuti sebelum Peradi berdiri [HAL 30]. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum, di mana advokat anggota Peradi diakui sementara advokat anggota organisasi lain ditolak berpraktik [HAL 31-32]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi advokat non-Peradi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak [HAL 33-34]. Para pemohon mendukung dalil ini dengan merujuk pada instrumen internasional seperti IBA Standards dan UN Convention yang mengakui hak advokat untuk membentuk satu atau lebih organisasi independen [HAL 35-36].\n\n[HAL 38-44] Para pemohon juga menguji Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya dalam dua tahun setelah UU berlaku [HAL 38]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena tidak mengakui kemajemukan organisasi yang terbentuk sebelum atau setelah batas waktu tersebut [HAL 38]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk membentuk organisasi profesi sesuai aspirasi mereka tanpa batasan waktu [HAL 39-40]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat dari organisasi yang tidak diakui akibat lewat waktu 2 tahun mengalami diskriminasi perlakuan di hadapan hukum [HAL 40-41]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan advokat non-Peradi kehilangan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membatasi hak pencari keadilan dalam memilih advokat pilihan mereka [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-49] Para pemohon menguji Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya [HAL 45]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena memaksakan keseragaman dan mengingkari pluralisme [HAL 46]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul dengan memaksa advokat menjadi anggota Peradi [HAL 46-47]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat yang tidak menunjukkan keanggotaan Peradi tidak diakui sebagai advokat oleh pengadilan, sehingga mengalami diskriminasi [HAL 47-48]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena advokat non-Peradi terhalang menjalankan profesi dan mendapatkan penghidupan yang layak [HAL 48-49].\n\n[HAL 50-62] Para pemohon mengusulkan UU Advokat yang ideal harus mengakui kebhinnekaan, menjamin kebebasan berserikat, dan bebas dari campur tangan negara dalam pembentukan organisasi profesi [HAL 50-51]. Sejarah menunjukkan campur tangan negara dalam pembentukan wadah tunggal advokat selalu gagal dan memicu konflik, seperti kasus Ikadin, Peradi, dan KAI [HAL 52-53]. Konflik antara Peradi dan KAI yang melibatkan intervensi Mahkamah Agung dan Pemerintah dianggap sebagai bukti kegagalan konsep single bar association di Indonesia [HAL 53-57]. Para pemohon juga menyoroti masalah komersialisasi pendidikan dan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI, yang dianggap melanggar prinsip independensi profesi dan menjadi sumber konflik [HAL 60-62].\n\n[HAL 62-66] PERADIN melalui pengumuman dan suratnya menyatakan tidak pernah menyelenggarakan pendidikan atau ujian advokat sendiri maupun mengizinkan pihak lain melakukannya atas nama Peradi [HAL 62]. Namun, KAI mengikuti jejak Peradi dengan menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi, menciptakan persaingan tidak sehat yang memperebutkan calon advokat [HAL 62]. Penyelenggaraan pendidikan oleh Peradi dan KAI dinilai tidak selaras dengan tujuan peningkatan kualitas karena berupa pengulangan kurikulum S-1 tanpa menekankan kode etik dan praktik hukum acara, serta bersifat komersial [HAL 62-63]. Rendahnya standar pendidikan ini berdampak pada penurunan kualitas advokat karena kurangnya pemahaman praktik hukum dan kode etik, di mana persaingan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas [HAL 63]. Tujuan akhir pendidikan adalah sertifikasi profesi, namun pemberian sertifikat oleh organisasi profesi dianggap melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemberian gelar/profesi adalah kewenangan perguruan tinggi [HAL 64]. Pemohon mengusulkan pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang independen dan ditunjuk Pemerintah RI bersama semua organisasi profesi untuk mencegah komersialisasi dan menjamin standar kelulusan yang setara [HAL 64-66].\n\n[HAL 67-70] Konflik berkepanjangan antara organisasi profesi advokat menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik profesi, yang seharusnya menjadi fungsi organisasi profesi untuk menjaga integritas [HAL 67]. Penegakan kode etik sering kali tidak objektif karena organisasi cenderung melindungi anggotanya, sehingga laporan pelanggaran jarang disidangkan atau diberi sanksi yang efektif [HAL 67-68]. Advokat yang mendapat sanksi disiplin dapat kembali berpraktik hanya dengan berpindah ke organisasi lain, menunjukkan ketidakefektivan putusan Dewan Kehormatan karena tidak diikat oleh pengadilan [HAL 68]. Pemohon mengusulkan pembentukan Dewan Etika Nasional yang anggotanya terdiri dari mantan hakim, jaksa, tokoh masyarakat, dan akademisi kredibel untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang independen, adil, dan mengikat seluruh organisasi profesi serta pengadilan [HAL 68-70].\n\n[HAL 71-80] Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 71-72]. Sebagai alternatif, pemohon meminta Mahkamah memerintahkan legislative review oleh Pemerintah dan DPR untuk: (a) mengubah Pasal 28 ayat (1) agar organisasi advokat dibentuk secara demokratis melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia (Munas) dengan mekanisme one man one vote tanpa intervensi negara; (b) menghapus batasan waktu 2 tahun dalam Pasal 32 ayat (4) dan menggantinya dengan kewajiban menyelenggarakan Munas secepatnya; (c) mengubah Pasal 30 ayat (2) agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota; (d) membentuk Badan Sertifikasi Nasional independen; dan (e) membentuk Dewan Etika Nasional untuk penegakan kode etik yang efektif [HAL 71-80].\n\n[HAL 81-88] Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan berbagai alat bukti surat dan kesaksian ahli. Ahli Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya menyatakan bahwa frasa \"satu-satunya\" dalam Pasal 28 ayat (1) bersifat compulsory yang bertentangan dengan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan praktik internasional [HAL 84-87]. Ahli tersebut juga mengkritik peran Mahkamah Agung yang dianggap keluar dari koridor kewenangannya dalam masalah sumpah advokat dan menegaskan bahwa right to counsel adalah hak pribadi yang tidak boleh dihalangi [HAL 85-86]. Ahli Prof. Dr. JE. Sahetaphy menilai UU Advokat sebagai \"legislatieve misbaksel\" yang perlu dikaji ulang, namun berpendapat bahwa dalam kondisi korupsi yang merajalela, single bar association mungkin diperlukan demi penegakan kode etik yang konsisten, meskipun mengakui pembentukan organisasi lain secara normatif sah [HAL 89-90]. Ahli Benjamin Mangkoedilaga menegaskan bahwa pembentukan wadah organisasi advokat adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi, dan advokat berhak memilih bentuk single bar atau multi bar sesuai kesepakatan mereka tanpa hambatan normatif dari negara [HAL 90-91].\n\n[HAL 92-104] Ahli Dr. Maruarar Siahaan membahas aspek ketatanegaraan, menyatakan bahwa organisasi advokat memiliki kewenangan publik yang delegatif namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga statusnya sebagai organ negara menjadi problematik [HAL 105-107].\n\n[HAL 314-318] Pihak Terkait KAI dalilkan bahwa PERADI bukan organisasi advokat yang sah karena dibentuk dengan melanggar Pasal 23 UU Advokat (batas waktu 2 tahun) dan nama PERADI tidak ada dalam UU Advokat [HAL 314]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon, yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, Bob P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani Katjasungkana, David Abraham, Firman Wijaya, dan Dr. SF. Marbun, yang semuanya berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) [HAL 1-4]. Para pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan batu uji Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 [HAL 4].\n\n[HAL 5-11] Para pemohon dalilkan bahwa ketentuan UU Advokat yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (single bar association) bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan (pluralisme) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945 [HAL 6-8]. Kronologi sejarah menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem multi bar association, seperti terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 1963 dan Peradin pada 1964 [HAL 8-9]. Upaya pemerintah Orde Baru membentuk wadah tunggal melalui Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985 gagal karena bersifat top-down, diikuti kemunculan organisasi lain seperti IPHI, AAI, SPI, dan HAPI [HAL 9-10]. Pengesahan UU Advokat pada 2003 memunculkan Peradi sebagai wadah tunggal, namun pembentukannya dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga memicu protes dan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada 2008 sebagai akumulasi kekecewaan [HAL 10-11]. Konflik berkepanjangan antara Peradi dan KAI menyebabkan perpecahan organisasi, penurunan kualitas pengawasan kode etik, dan potensi korupsi yudisial [HAL 11-12].\n\n[HAL 12-19] Para pemohon berdalil bahwa pembatasan bentuk organisasi profesi advokat satu-satunya melanggar hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945), perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) [HAL 7-8]. Mereka menyatakan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi dan kehilangan penghidupan yang layak [HAL 8, 31-32, 47-48]. Para pemohon mengajukan usulan legislative review agar Pasal 28 ayat (1) diubah untuk mengakui wadah advokat yang dibentuk melalui musyawarah nasional demokratis, Pasal 32 ayat (4) diubah agar tidak membatasi waktu pembentukan organisasi, dan Pasal 30 ayat (2) diubah agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota [HAL 17-19].\n\n[HAL 20-28] Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK [HAL 20-21]. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan [HAL 24-25]. UU Advokat diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga memenuhi syarat formil untuk diujikan [HAL 23-24]. Para pemohon menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menuntut UU Advokat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi [HAL 26-27].\n\n[HAL 29-37] Para pemohon dalilkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena mengingkari kemajemukan bangsa dengan hanya mengakui satu organisasi profesi [HAL 29]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, seperti Peradin yang telah mereka ikuti sebelum Peradi berdiri [HAL 30]. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan diskriminasi perlakuan di hadapan hukum, di mana advokat anggota Peradi diakui sementara advokat anggota organisasi lain ditolak berpraktik [HAL 31-32]. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi advokat non-Peradi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak [HAL 33-34]. Para pemohon mendukung dalil ini dengan merujuk pada instrumen internasional seperti IBA Standards dan UN Convention yang mengakui hak advokat untuk membentuk satu atau lebih organisasi independen [HAL 35-36].\n\n[HAL 38-44] Para pemohon juga menguji Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya dalam dua tahun setelah UU berlaku [HAL 38]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena tidak mengakui kemajemukan organisasi yang terbentuk sebelum atau setelah batas waktu tersebut [HAL 38]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak advokat untuk membentuk organisasi profesi sesuai aspirasi mereka tanpa batasan waktu [HAL 39-40]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat dari organisasi yang tidak diakui akibat lewat waktu 2 tahun mengalami diskriminasi perlakuan di hadapan hukum [HAL 40-41]. Pasal 32 ayat (4) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan advokat non-Peradi kehilangan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta membatasi hak pencari keadilan dalam memilih advokat pilihan mereka [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-49] Para pemohon menguji Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya [HAL 45]. Ketentuan ini dalilkan bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 karena memaksakan keseragaman dan mengingkari pluralisme [HAL 46]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul dengan memaksa advokat menjadi anggota Peradi [HAL 46-47]. Selain itu, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena advokat yang tidak menunjukkan keanggotaan Peradi tidak diakui sebagai advokat oleh pengadilan, sehingga mengalami diskriminasi [HAL 47-48]. Pasal 30 ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena advokat non-Peradi terhalang menjalankan profesi dan mendapatkan penghidupan yang layak [HAL 48-49].\n\n[HAL 50-62] Para pemohon mengusulkan UU Advokat yang ideal harus mengakui kebhinnekaan, menjamin kebebasan berserikat, dan bebas dari campur tangan negara dalam pembentukan organisasi profesi [HAL 50-51]. Sejarah menunjukkan campur tangan negara dalam pembentukan wadah tunggal advokat selalu gagal dan memicu konflik, seperti kasus Ikadin, Peradi, dan KAI [HAL 52-53]. Konflik antara Peradi dan KAI yang melibatkan intervensi Mahkamah Agung dan Pemerintah dianggap sebagai bukti kegagalan konsep single bar association di Indonesia [HAL 53-57]. Para pemohon juga menyoroti masalah komersialisasi pendidikan dan ujian profesi advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI, yang dianggap melanggar prinsip independensi profesi dan menjadi sumber konflik [HAL 60-62].\n\n[HAL 62-66] PERADIN melalui pengumuman dan suratnya menyatakan tidak pernah menyelenggarakan pendidikan atau ujian advokat sendiri maupun mengizinkan pihak lain melakukannya atas nama Peradi [HAL 62]. Namun, KAI mengikuti jejak Peradi dengan menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi, menciptakan persaingan tidak sehat yang memperebutkan calon advokat [HAL 62]. Penyelenggaraan pendidikan oleh Peradi dan KAI dinilai tidak selaras dengan tujuan peningkatan kualitas karena berupa pengulangan kurikulum S-1 tanpa menekankan kode etik dan praktik hukum acara, serta bersifat komersial [HAL 62-63]. Rendahnya standar pendidikan ini berdampak pada penurunan kualitas advokat karena kurangnya pemahaman praktik hukum dan kode etik, di mana persaingan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas [HAL 63]. Tujuan akhir pendidikan adalah sertifikasi profesi, namun pemberian sertifikat oleh organisasi profesi dianggap melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemberian gelar/profesi adalah kewenangan perguruan tinggi [HAL 64]. Pemohon mengusulkan pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang independen dan ditunjuk Pemerintah RI bersama semua organisasi profesi untuk mencegah komersialisasi dan menjamin standar kelulusan yang setara [HAL 64-66].\n\n[HAL 67-70] Konflik berkepanjangan antara organisasi profesi advokat menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan kode etik profesi, yang seharusnya menjadi fungsi organisasi profesi untuk menjaga integritas [HAL 67]. Penegakan kode etik sering kali tidak objektif karena organisasi cenderung melindungi anggotanya, sehingga laporan pelanggaran jarang disidangkan atau diberi sanksi yang efektif [HAL 67-68]. Advokat yang mendapat sanksi disiplin dapat kembali berpraktik hanya dengan berpindah ke organisasi lain, menunjukkan ketidakefektivan putusan Dewan Kehormatan karena tidak diikat oleh pengadilan [HAL 68]. Pemohon mengusulkan pembentukan Dewan Etika Nasional yang anggotanya terdiri dari mantan hakim, jaksa, tokoh masyarakat, dan akademisi kredibel untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang independen, adil, dan mengikat seluruh organisasi profesi serta pengadilan [HAL 68-70].\n\n[HAL 71-80] Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 71-72]. Sebagai alternatif, pemohon meminta Mahkamah memerintahkan legislative review oleh Pemerintah dan DPR untuk: (a) mengubah Pasal 28 ayat (1) agar organisasi advokat dibentuk secara demokratis melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia (Munas) dengan mekanisme one man one vote tanpa intervensi negara; (b) menghapus batasan waktu 2 tahun dalam Pasal 32 ayat (4) dan menggantinya dengan kewajiban menyelenggarakan Munas secepatnya; (c) mengubah Pasal 30 ayat (2) agar advokat bebas memilih organisasi atau tidak menjadi anggota; (d) membentuk Badan Sertifikasi Nasional independen; dan (e) membentuk Dewan Etika Nasional untuk penegakan kode etik yang efektif [HAL 71-80].\n\n[HAL 81-88] Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan berbagai alat bukti surat dan kesaksian ahli. Ahli Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya menyatakan bahwa frasa \"satu-satunya\" dalam Pasal 28 ayat (1) bersifat compulsory yang bertentangan dengan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan praktik internasional [HAL 84-87]. Ahli tersebut juga mengkritik peran Mahkamah Agung yang dianggap keluar dari koridor kewenangannya dalam masalah sumpah advokat dan menegaskan bahwa right to counsel adalah hak pribadi yang tidak boleh dihalangi [HAL 85-86]. Ahli Prof. Dr. JE. Sahetaphy menilai UU Advokat sebagai \"legislatieve misbaksel\" yang perlu dikaji ulang, namun berpendapat bahwa dalam kondisi korupsi yang merajalela, single bar association mungkin diperlukan demi penegakan kode etik yang konsisten, meskipun mengakui pembentukan organisasi lain secara normatif sah [HAL 89-90]. Ahli Benjamin Mangkoedilaga menegaskan bahwa pembentukan wadah organisasi advokat adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi, dan advokat berhak memilih bentuk single bar atau multi bar sesuai kesepakatan mereka tanpa hambatan normatif dari negara [HAL 90-91].\n\n[HAL 92-104] Ahli Dr. Maruarar Siahaan membahas aspek ketatanegaraan, menyatakan bahwa organisasi advokat memiliki kewenangan publik yang delegatif namun tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga statusnya sebagai organ negara menjadi problematik [HAL 105-107].\n\n[HAL 314-318] Pihak Terkait KAI dalilkan bahwa PERADI bukan organisasi advokat yang sah karena dibentuk dengan melanggar Pasal 23 UU Advokat (batas waktu 2 tahun) dan nama PERADI tidak ada dalam UU Advokat [HAL 314]." + }, + "read": { + "input_chars": 11883, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon advokat terhadap negara (melalui Mahkamah Konstitusi). Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan mengenai wadah organisasi profesi advokat yang tunggal dalam UU Advokat bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan berserikat, kesamaan perlakuan, dan hak atas pekerjaan yang layak. Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memerintahkan legislative review.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Sembilan pemohon yang berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan dalam UU Advokat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan dan kebebasan berserikat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat bertentangan dengan UUD 1945.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya bertentangan dengan UUD 1945.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mengajukan alat bukti kesaksian ahli untuk mendukung dalil-dalil mengenai pelanggaran hak konstitusional dan praktik internasional.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Terkait KAI mendalilkan bahwa PERADI bukan organisasi advokat yang sah karena dibentuk dengan melanggar batas waktu pembentukan dalam UU Advokat.", + "page": 314, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon advokat. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU Advokat yang mewajibkan adanya satu-satunya wadah organisasi profesi advokat (single bar association) serta pembatasan waktu pembentukan organisasi lainnya bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan berserikat, kesamaan perlakuan di hadapan hukum, dan hak atas pekerjaan yang layak. Para pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut mengingkari pluralisme, menyebabkan diskriminasi terhadap advokat non-anggota organisasi tunggal, dan menghambat praktik profesi mereka. Dalam pembuktian, para pemohon menghadirkan ahli hukum untuk mendukung dalilnya, sementara pihak terkait dari organisasi advokat lain mendalilkan ketidak sahian organisasi advokat tunggal yang dimaksud. Namun, karena status disposition putusan adalah UNKNOWN, maka tidak dapat dipastikan apakah dalil-dalil tersebut diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhir, sehingga laporan ini hanya merangkum fakta-fakta yang didalilkan dan fakta prosedural yang ada dalam teks." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon advokat. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU Advokat yang mewajibkan adanya satu-satunya wadah organisasi profesi advokat (single bar association) serta pembatasan waktu pembentukan organisasi lainnya bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan berserikat, kesamaan perlakuan di hadapan hukum, dan hak atas pekerjaan yang layak. Para pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut mengingkari pluralisme, menyebabkan diskriminasi terhadap advokat non-anggota organisasi tunggal, dan menghambat praktik profesi mereka. Dalam pembuktian, para pemohon menghadirkan ahli hukum untuk mendukung dalilnya, sementara pihak terkait dari organisasi advokat lain mendalilkan ketidak sahian organisasi advokat tunggal yang dimaksud. Namun, karena status disposition putusan adalah UNKNOWN, maka tidak dapat dipastikan apakah dalil-dalil tersebut diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhir, sehingga laporan ini hanya merangkum fakta-fakta yang didalilkan dan fakta prosedural yang ada dalam teks.", + "facts": [ + { + "fact": "Sembilan pemohon yang berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan dalam UU Advokat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan dan kebebasan berserikat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat bertentangan dengan UUD 1945.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya bertentangan dengan UUD 1945.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mengajukan alat bukti kesaksian ahli untuk mendukung dalil-dalil mengenai pelanggaran hak konstitusional dan praktik internasional.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak Terkait KAI mendalilkan bahwa PERADI bukan organisasi advokat yang sah karena dibentuk dengan melanggar batas waktu pembentukan dalam UU Advokat.", + "page": 314, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya sebagai advokat yang tidak ikut organisasi tunggal sering tidak diakui di pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (perikatan) dalam hukum perdata umum. Pertanyaan berkaitan dengan pengakuan profesi advokat dan hak beracara di pengadilan yang diatur oleh Undang-Undang Advokat dan peraturan peradilan, bukan sengketa perjanjian perdata. Tidak ada unsur perjanjian yang disengketakan dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 240941, + "completion_tokens": 22482 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_PutusanNomor1Tahun2007Tgl120307ttgPTUN.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_PutusanNomor1Tahun2007Tgl120307ttgPTUN.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..402bbd0e5fd87818895ef70c4fe5467e39477d04 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_PutusanNomor1Tahun2007Tgl120307ttgPTUN.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "putusan_sidang_PutusanNomor1Tahun2007Tgl120307ttgPTUN.pdf", + "n_pages": 52, + "timings": { + "parse": 0.081, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.659, + "query": 9.998, + "relevance": 27.692, + "total": 159.43 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 102257, + "marked_chars": 102716 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI \nMenyatakan \npermohonan \nPemohon \ntidak \ndapat \nditerima \n(niet \nontvankelijk verklaard); \n \nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri \noleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, 9 Maret 2007 dan diucapkan \ndalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari \nini Senin, 12 Maret 2007 oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua \nmerangkap Anggota, dan Soedarsono, H.A.S. Natabaya, Maruarar Siahaan, \nH.M. Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, \nserta I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu \n\n \n52\noleh Alfius Ngatrin, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon, \nPemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. \n \nKETUA, \n \n \nttd \n \n \n \nJimly Asshiddiqie \nANGGOTA-ANGGOTA, \n \nttd \n \nSoedarsono \n \nttd \n \nH.A.S. Natabaya \n \nttd \n \nMaruarar Siahaan \n \nttd \n \nH.M. Laica Marzuki \n \nttd \n \nH. Achmad Roestandi \n \nttd \n \nAbdul Mukhtie Fadjar \n \nttd \n \nHarjono \n \nttd \n \nI Dewa Gede Palguna \nPanitera Pengganti, \n \nttd \n \nAlfius Ngatrin \n \n` \n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102716, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil. Pemohon meminta agar Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menerima Surat Keputusan Pensiun pada akhir bulan Desember 2001 yang memuat data kepegawaian yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 April 2005 terkait sengketa kepegawaian tersebut.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Pemohon dengan alasan gugatan telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengetahui adanya ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kerugian yang dialami bukan merupakan kerugian konstitusional dan Pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding yang tidak dilakukan.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dalil bahwa ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil. Pemohon mendalilkan bahwa ketidaktahuannya terhadap ketentuan tersebut menyebabkan gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena dianggap kadaluarsa, sehingga hak konstitusionalnya dirugikan. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum karena kerugian yang dialami bukan merupakan kerugian konstitusional dan Pemohon masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding yang tidak dilakukan, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dalil bahwa ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil. Pemohon mendalilkan bahwa ketidaktahuannya terhadap ketentuan tersebut menyebabkan gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena dianggap kadaluarsa, sehingga hak konstitusionalnya dirugikan. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum karena kerugian yang dialami bukan merupakan kerugian konstitusional dan Pemohon masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding yang tidak dilakukan, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menerima Surat Keputusan Pensiun pada akhir bulan Desember 2001 yang memuat data kepegawaian yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 April 2005 terkait sengketa kepegawaian tersebut.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Pemohon dengan alasan gugatan telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengetahui adanya ketentuan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kerugian yang dialami bukan merupakan kerugian konstitusional dan Pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding yang tidak dilakukan.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak tahu batas waktu 90 hari untuk gugat kepegawaian, jadi ditolak, apakah ini adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 102257, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan kewajiban mengganti rugi, yang secara substantif menjadi dasar hukum alternatif yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ini setelah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ditolak karena kadaluarsa. Pemohon secara eksplisit menguji pasal ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-10) untuk mencari keadilan atas kerugian yang dideritanya, sehingga pasal ini menjadi bagian dari isu hukum yang nyata dan diuji dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 58730, + "completion_tokens": 864 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_putusan UU Kepailitan_23 okt_08_telah baca.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_putusan UU Kepailitan_23 okt_08_telah baca.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b60c6a5cc823391a0103c4f66094eb437ccbdbf6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusan_sidang_putusan UU Kepailitan_23 okt_08_telah baca.json @@ -0,0 +1,192 @@ +{ + "filename": "putusan_sidang_putusan UU Kepailitan_23 okt_08_telah baca.pdf", + "n_pages": 86, + "timings": { + "parse": 0.141, + "classify": 0.0, + "condense": 371.659, + "read": 20.523, + "query": 1.27, + "relevance": 33.207, + "total": 426.799 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 173499, + "marked_chars": 174264 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134972, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh M. Komarudin, Muhammad Hafidz, dan 137 mantan buruh PT. Sindoll Pratama (selanjutnya disebut para Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon diwakili oleh advokat Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Dewi Triyani, S.H. dari \"Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm\" atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI).\n\n[HAL 9-17] Pokok sengketa para Pemohon adalah bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon dalilkan bahwa ketentuan tersebut menghilangkan kepastian hukum adil bagi buruh dan hanya memberikan hak istimewa kepada kreditor separatis (pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek), sehingga menghapus perlindungan hak-hak buruh atas upah dan imbalan layak baik selama maupun setelah berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan. Para Pemohon berstatus sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di bawah FISBI, yang bertujuan memperjuangkan kepentingan buruh, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan Pasal 51 UU MK dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.\n\n[HAL 18-24] Kronologi fakta penting yang didalilkan para Pemohon mencakup sejarah kepailitan di Indonesia yang bermula dari masa kolonial dan disempurnakan pasca krisis moneter 1997. Para Pemohon menyoroti kasus PT. Sindoll Pratama di mana seluruh aset perusahaan (mesin, bangunan, tanah, dan aset pribadi komisaris/direktur) diagunkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI). Setelah perusahaan dinyatakan pailit, BNI mengeksekusi hak agunannya dan aset dilelang pada Mei dan Agustus 2007 tanpa memberikan pembayaran kepada 1.045 mantan buruh, yang mengakibatkan hilangnya hak upah dan pesangon mereka. Para Pemohon berargumen bahwa UU Kepailitan dan PKPU dirancang di bawah tekanan IMF untuk melindungi modal asing dan kreditor separatis, menempatkan hak buruh di bawah kreditor jaminan, berbeda dengan praktik di negara maju seperti Amerika Serikat di mana upah buruh memiliki prioritas lebih tinggi.\n\n[HAL 25-33] Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P-1 sampai P-6, termasuk surat pencatatan serikat buruh, UU Kepailitan dan PKPU, putusan Pengadilan Niaga, UUD 1945, UU MK, dan Anggaran Dasar FISBI. Mereka juga menghadirkan ahli Rizal Ramli dan Surya Chandra. Ahli Rizal Ramli menyatakan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak adil karena menempatkan kreditor separatis di atas buruh, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan cita-cita pendiri bangsa. Ahli Surya Chandra menyoroti benturan antara UU Ketenagakerjaan yang melindungi buruh dengan UU Kepailitan dan PKPU yang dianggap memproteksi perusahaan, serta ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa antara buruh dan kurator. Pemerintah dalam keterangannya menolak permohonan, menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili seluruh buruh Indonesia secara sah dan tidak ada kerugian konstitusional spesifik. Pemerintah berargumen bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur hubungan majikan-buruh secara langsung, melainkan penyelesaian utang piutang, dan hak buruh sebagai kreditor preferen tetap dilindungi melalui kurator. Pemerintah juga mengajukan dalil *ne bis in idem* karena materi yang sama pernah diajukan dalam perkara Nomor 2/PUU-VI/2008 yang telah diputus tidak dapat diterima.\n\n[HAL 34-40] Pemerintah menjelaskan lebih lanjut bahwa Pasal 29 UU Kepailitan dan PKPU bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Piutang buruh berkedudukan sebagai kreditor preferen dan didahulukan pembayarannya oleh kurator dari hasil penjualan boedel pailit dibandingkan kreditor konkuren. Terhadap Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138, Pemerintah menyatakan bahwa aset yang dijaminkan kepada kreditor separatis terpisah dari boedel pailit, sehingga eksekusi oleh kreditor separatis tidak mengurangi harta yang tersedia untuk buruh. Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan KUH Perdata dan UU Ketenagakerjaan (Pasal 95 ayat 4) yang menempatkan upah buruh sebagai utang yang didahulukan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.\n\n[HAL 41-50] Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangannya juga menolak permohonan, menyoroti masalah legal standing para Pemohon. DPR mempertanyakan apakah Pemohon Nomor 1 dan 2 (pengurus FISBI) memiliki status sebagai badan hukum privat yang diakui, mengingat pencatatan serikat buruh tidak sama dengan pengesahan badan hukum. DPR juga menyatakan bahwa Pemohon perseorangan (Pemohon Nomor 3-139) adalah mantan buruh, sehingga secara esensial tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pekerja/buruh yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU a quo, karena status mereka telah berubah dan tidak lagi berposisi sebagai kreditor preferen aktif. DPR berargumen bahwa hak buruh diatur dalam rezim ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) dan tidak dapat dicampuradukkan dengan rezim kepailitan.\n\n[HAL 51-60] DPR melanjutkan argumen materiilnya dengan menyatakan bahwa UU Kepailitan dan PKPU dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik utang piutang. Pasal 29 sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk debitor dan kreditor. DPR menekankan bahwa persamaan kedudukan di depan hukum tidak berarti semua orang dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa memperhatikan kepentingan publik. Terhadap Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138, DPR menyatakan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena memberikan kepastian hukum bagi kreditor separatis yang juga merupakan hak konstitusional. DPR menjelaskan bahwa dalam klasifikasi kreditor, hak preferen yang timbul dari perjanjian (jaminan) kedudukannya lebih unggul dari hak preferen yang timbul karena undang-undang (seperti upah buruh), sesuai dengan KUH Perdata. Oleh karena itu, DPR memohon agar permohonan ditolak atau tidak dapat diterima.\n\n[HAL 61-66] Para Pemohon dalam kesimpulan tertulisnya tetap pada pendiriannya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menetapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK. Mahkamah menolak argumen *ne bis in idem* dari Pemerintah karena putusan sebelumnya (Nomor 2/PUU-VI/2008) belum memasuki pokok permohonan, sehingga tidak ada hambatan prosedural untuk memeriksa substansi permohonan ini. Terkait legal standing, Mahkamah merujuk pada Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008 yang telah menerima para Pemohon sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum, sehingga para Pemohon dianggap memiliki legal standing dalam perkara ini.\n\n[HAL 67] Mahkamah telah mendengar keterangan ahli dan para pihak. Ahli Rizal Ramli dan Surya Chandra mengonfirmasi dalil para Pemohon mengenai ketidakadilan posisi buruh dibandingkan kreditor separatis dan adanya benturan regulasi. Pemerintah dan DPR tetap pada pendiriannya menolak permohonan dengan alasan tidak adanya kerugian konstitusional, masalah legal standing, dan ketidaktentangan materi UU dengan UUD 1945. Ringkasan ini mencakup bagian awal dokumen yang memuat identitas para pihak, pokok sengketa, dalil para Pemohon, keterangan Pemerintah dan DPR, serta pertimbangan awal Mahkamah mengenai kewenangan dan legal standing." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 40792, + "summary": "[HAL 1-85] Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh M. Komarudin, Muhammad Hafidz, dan 137 mantan buruh PT. Sindoll Pratama (para Pemohon) melalui Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Para Pemohon berstatus sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan telah diakui memiliki *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi. Pokok sengketa para Pemohon adalah bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan kepastian hukum adil bagi buruh, menempatkan hak buruh di bawah kreditor separatis (pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek), dan dianggap dirancang di bawah tekanan IMF untuk melindungi modal asing. Kronologi fakta penting yang didalilkan mencakup kasus PT. Sindoll Pratama di mana seluruh aset perusahaan diagunkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI); setelah perusahaan pailit, BNI mengeksekusi hak agunannya dan aset dilelang tanpa memberikan pembayaran kepada 1.045 mantan buruh, sehingga hak upah dan pesangon mereka hilang. Para Pemohon berargumen bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan berbeda dengan praktik di negara maju seperti Amerika Serikat di mana upah buruh memiliki prioritas lebih tinggi.\n\nPemerintah dan DPR menolak permohonan dengan alasan tidak adanya kerugian konstitusional spesifik, masalah *legal standing*, dan ketidaktentangan materi UU dengan UUD 1945. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa Pasal 29 bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang dan mencegah kesewenang-wenangan, serta bahwa piutang buruh berkedudukan sebagai kreditor preferen yang didahulukan pembayarannya oleh kurator dari hasil penjualan boedel pailit dibandingkan kreditor konkuren. Terhadap Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138, Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa aset yang dijaminkan kepada kreditor separatis terpisah dari boedel pailit, sehingga eksekusi oleh kreditor separatis tidak mengurangi harta yang tersedia untuk buruh. Mereka menegaskan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan KUH Perdata dan UU Ketenagakerjaan yang menempatkan upah buruh sebagai utang yang didahulukan, namun tetap dalam kerangka hukum jaminan yang membedakan peringkat kreditor. DPR menambahkan bahwa persamaan kedudukan di depan hukum tidak berarti semua orang dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa memperhatikan kepentingan publik dan hak konstitusional kreditor separatis juga perlu dilindungi.\n\nMahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menetapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK, serta menolak argumen *ne bis in idem* dari Pemerintah karena putusan sebelumnya belum memasuki pokok permohonan. Mahkamah menerima *legal standing* para Pemohon berdasarkan putusan terdahulu. Dalam analisis substansi, Mahkamah mengakui bahwa kedudukan buruh sebagai kreditor preferen khusus berada di bawah kreditor separatis, sehingga jika seluruh harta debitor dijadikan agunan, buruh dapat tidak memperoleh apa-apa. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi antara modal (kreditor separatis) dan tenaga kerja (buruh) adalah alamiah dalam siklus ekonomi. Jaminan kepastian hukum bagi pekerja harus diperlakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kedudukan dan risiko yang berbeda. Mahkamah menolak argumen ahli para Pemohon mengenai prioritas upah buruh di Amerika Serikat karena tidak ditemukan bukti undang-undang yang berlaku, hanya rancangan undang-undang yang belum disahkan.\n\nMahkamah menjelaskan bahwa dalam UU Kepailitan dan PKPU, upah buruh telah diperbaiki kedudukannya menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan fee kurator, namun tetap di bawah kreditor separatis. Pasal 29 bersifat imperatif untuk memastikan penyelesaian utang piutang secara bersama-sama (*pari passu*) di bawah pengawasan kurator, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 merupakan penjabaran asas hukum jaminan dalam hukum privat yang memungkinkan kreditor separatis mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailit, karena aset jaminan tidak termasuk boedel pailit. Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan hak kreditor separatis tidak berarti buruh kehilangan hak upahnya, melainkan hak tersebut diproses melalui kurator sebagai kreditor preferen. Jika harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis, maka diperlukan campur tangan negara melalui kebijakan sosial konkret, bukan dengan mengubah struktur prioritas kreditur dalam UU Kepailitan. Mahkamah menekankan bahwa keadilan distributif tidak selalu berarti perlakuan sama rata, melainkan perlakuan berbeda terhadap hal yang berbeda sesuai dengan perjanjian dan undang-undang.\n\nPada akhirnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menyatakan bahwa faktor lemahnya perlindungan terhadap hak-hak buruh dalam kepailitan memerlukan campur tangan negara melalui kebijakan sosial dan sinkronisasi undang-undang ketenagakerjaan, bukan dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan konstitusi. Dengan demikian, amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 adalah menolak permohonan para Pemohon." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-85] Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh M. Komarudin, Muhammad Hafidz, dan 137 mantan buruh PT. Sindoll Pratama (para Pemohon) melalui Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Para Pemohon berstatus sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan telah diakui memiliki *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi. Pokok sengketa para Pemohon adalah bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan kepastian hukum adil bagi buruh, menempatkan hak buruh di bawah kreditor separatis (pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek), dan dianggap dirancang di bawah tekanan IMF untuk melindungi modal asing. Kronologi fakta penting yang didalilkan mencakup kasus PT. Sindoll Pratama di mana seluruh aset perusahaan diagunkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI); setelah perusahaan pailit, BNI mengeksekusi hak agunannya dan aset dilelang tanpa memberikan pembayaran kepada 1.045 mantan buruh, sehingga hak upah dan pesangon mereka hilang. Para Pemohon berargumen bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan berbeda dengan praktik di negara maju seperti Amerika Serikat di mana upah buruh memiliki prioritas lebih tinggi.\n\nPemerintah dan DPR menolak permohonan dengan alasan tidak adanya kerugian konstitusional spesifik, masalah *legal standing*, dan ketidaktentangan materi UU dengan UUD 1945. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa Pasal 29 bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang dan mencegah kesewenang-wenangan, serta bahwa piutang buruh berkedudukan sebagai kreditor preferen yang didahulukan pembayarannya oleh kurator dari hasil penjualan boedel pailit dibandingkan kreditor konkuren. Terhadap Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138, Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa aset yang dijaminkan kepada kreditor separatis terpisah dari boedel pailit, sehingga eksekusi oleh kreditor separatis tidak mengurangi harta yang tersedia untuk buruh. Mereka menegaskan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan KUH Perdata dan UU Ketenagakerjaan yang menempatkan upah buruh sebagai utang yang didahulukan, namun tetap dalam kerangka hukum jaminan yang membedakan peringkat kreditor. DPR menambahkan bahwa persamaan kedudukan di depan hukum tidak berarti semua orang dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa memperhatikan kepentingan publik dan hak konstitusional kreditor separatis juga perlu dilindungi.\n\nMahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menetapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK, serta menolak argumen *ne bis in idem* dari Pemerintah karena putusan sebelumnya belum memasuki pokok permohonan. Mahkamah menerima *legal standing* para Pemohon berdasarkan putusan terdahulu. Dalam analisis substansi, Mahkamah mengakui bahwa kedudukan buruh sebagai kreditor preferen khusus berada di bawah kreditor separatis, sehingga jika seluruh harta debitor dijadikan agunan, buruh dapat tidak memperoleh apa-apa. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi antara modal (kreditor separatis) dan tenaga kerja (buruh) adalah alamiah dalam siklus ekonomi. Jaminan kepastian hukum bagi pekerja harus diperlakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kedudukan dan risiko yang berbeda. Mahkamah menolak argumen ahli para Pemohon mengenai prioritas upah buruh di Amerika Serikat karena tidak ditemukan bukti undang-undang yang berlaku, hanya rancangan undang-undang yang belum disahkan.\n\nMahkamah menjelaskan bahwa dalam UU Kepailitan dan PKPU, upah buruh telah diperbaiki kedudukannya menjadi utang harta pailit di bawah biaya kepailitan dan fee kurator, namun tetap di bawah kreditor separatis. Pasal 29 bersifat imperatif untuk memastikan penyelesaian utang piutang secara bersama-sama (*pari passu*) di bawah pengawasan kurator, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 merupakan penjabaran asas hukum jaminan dalam hukum privat yang memungkinkan kreditor separatis mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailit, karena aset jaminan tidak termasuk boedel pailit. Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan hak kreditor separatis tidak berarti buruh kehilangan hak upahnya, melainkan hak tersebut diproses melalui kurator sebagai kreditor preferen. Jika harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis, maka diperlukan campur tangan negara melalui kebijakan sosial konkret, bukan dengan mengubah struktur prioritas kreditur dalam UU Kepailitan. Mahkamah menekankan bahwa keadilan distributif tidak selalu berarti perlakuan sama rata, melainkan perlakuan berbeda terhadap hal yang berbeda sesuai dengan perjanjian dan undang-undang.\n\nPada akhirnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menyatakan bahwa faktor lemahnya perlindungan terhadap hak-hak buruh dalam kepailitan memerlukan campur tangan negara melalui kebijakan sosial dan sinkronisasi undang-undang ketenagakerjaan, bukan dengan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan konstitusi. Dengan demikian, amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 adalah menolak permohonan para Pemohon." + }, + "read": { + "input_chars": 5519, + "frame": "Permohonan pengujian undang-undang diajukan oleh M. Komarudin, Muhammad Hafidz, dan 137 mantan buruh PT. Sindoll Pratama terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Para Pemohon berargumen bahwa ketentuan mengenai prioritas pembayaran utang dalam undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menempatkan hak buruh di bawah kreditor separatis. Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon berstatus sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan telah diakui memiliki legal standing oleh Mahkamah Konstitusi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh aset PT. Sindoll Pratama diagunkan kepada Bank Negara Indonesia.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah perusahaan pailit, Bank Negara Indonesia mengeksekusi hak agunannya dan aset dilelang tanpa memberikan pembayaran kepada 1.045 mantan buruh.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hak upah dan pesangon para mantan buruh hilang karena aset perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh M. Komarudin, Muhammad Hafidz, dan 137 mantan buruh PT. Sindoll Pratama. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menghilangkan kepastian hukum adil bagi buruh dan menempatkan hak buruh di bawah kreditor separatis, sebagaimana terlihat dalam kasus di mana aset PT. Sindoll Pratama yang diagunkan kepada Bank Negara Indonesia dieksekusi tanpa memberikan pembayaran kepada para mantan buruh. Pemerintah dan DPR membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa perbedaan kedudukan hukum antara modal dan tenaga kerja adalah alamiah, serta bahwa upah buruh tetap didahulukan dibandingkan kreditor konkuren meskipun berada di bawah kreditor separatis. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ketentuan mengenai prioritas pembayaran utang dalam undang-undang kepailitan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena merupakan penjabaran asas hukum jaminan dalam hukum privat yang sah. Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan lebih lanjut bagi buruh memerlukan campur tangan negara melalui kebijakan sosial, bukan melalui perubahan struktur prioritas kreditur dalam undang-undang kepailitan, sehingga permohonan para Pemohon ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh M. Komarudin, Muhammad Hafidz, dan 137 mantan buruh PT. Sindoll Pratama. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menghilangkan kepastian hukum adil bagi buruh dan menempatkan hak buruh di bawah kreditor separatis, sebagaimana terlihat dalam kasus di mana aset PT. Sindoll Pratama yang diagunkan kepada Bank Negara Indonesia dieksekusi tanpa memberikan pembayaran kepada para mantan buruh. Pemerintah dan DPR membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa perbedaan kedudukan hukum antara modal dan tenaga kerja adalah alamiah, serta bahwa upah buruh tetap didahulukan dibandingkan kreditor konkuren meskipun berada di bawah kreditor separatis. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ketentuan mengenai prioritas pembayaran utang dalam undang-undang kepailitan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena merupakan penjabaran asas hukum jaminan dalam hukum privat yang sah. Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan lebih lanjut bagi buruh memerlukan campur tangan negara melalui kebijakan sosial, bukan melalui perubahan struktur prioritas kreditur dalam undang-undang kepailitan, sehingga permohonan para Pemohon ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon berstatus sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan telah diakui memiliki legal standing oleh Mahkamah Konstitusi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh aset PT. Sindoll Pratama diagunkan kepada Bank Negara Indonesia.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah perusahaan pailit, Bank Negara Indonesia mengeksekusi hak agunannya dan aset dilelang tanpa memberikan pembayaran kepada 1.045 mantan buruh.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hak upah dan pesangon para mantan buruh hilang karena aset perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa aset perusahaan yang dilelang buat bayar utang bank nggak kasih uang buat mantan buruh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1132 KUHPerdata", + "Pasal 1133 KUHPerdata", + "Pasal 1134 KUHPerdata", + "Pasal 1137 KUHPerdata", + "Pasal 1149 KUHPerdata", + "Pasal 1150 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1132 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1132: Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1133 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1133: Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1134 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1134: Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1137 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1137: Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1149 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1149: Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini: 1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek; 2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan; 3. segala biaya pengobatan terakhir; 4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) \"Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan\"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) \"Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan\"; apa yang berdasarkan \"Peraturan Kecelakaan 1939\" atau \"Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940\" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan \"Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri\"; 5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir; 6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir; 7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15" + }, + { + "pasal": "Pasal 1150 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1150: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas umum bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa aset perusahaan secara umum dapat digunakan untuk membayar utang, namun juga menjadi titik awal untuk memahami mengapa aset yang sudah dibebani hak jaminan khusus (seperti gadai/hipotek bank) memiliki kedudukan yang berbeda dan didahulukan, sehingga menjawab mengapa aset tersebut tidak otomatis tersedia untuk buruh." + }, + { + "pasal": "Pasal 1132 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip *pari passu* (pembagian proporsional) kecuali ada alasan sah untuk didahulukan. Ini relevan karena pertanyaan menyangkut pembagian hasil lelang aset. Pasal ini menjelaskan bahwa buruh tidak mendapatkan bagian secara otomatis sama dengan bank karena ada 'alasan sah' (hak jaminan) yang memberikan prioritas kepada kreditor tertentu, yang merupakan inti dari sengketa prioritas pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1133 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa hak untuk didahulukan bersumber pada gadai dan hipotek. Ini sangat relevan karena pertanyaan spesifik mengenai 'aset yang dilelang buat bayar utang bank' (yang biasanya berstatus gadai/hipotek/hak tanggungan). Pasal ini memberikan dasar hukum mengapa bank didahulukan daripada kreditur lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1134 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa gadai dan hipotek lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa (yang mencakup piutang upah buruh sebagai kreditur preferen). Ini adalah alasan substantif langsung mengapa uang dari aset jaminan bank tidak bisa digunakan untuk membayar buruh jika aset tersebut sudah habis untuk melunasi utang bank, menjawab inti pertanyaan tentang ketimpangan prioritas pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1137 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak didahulukan milik negara, kantor lelang, dan badan umum. Meskipun menyebutkan urutan prioritas, pasal ini tidak mengatur hubungan antara kreditor separatis (bank) dengan kreditor preferen (buruh) secara langsung dalam konteks pertanyaan awam tentang aset jaminan bank. Fokusnya pada hak publik, bukan hak jaminan perdata antar pihak swasta." + }, + { + "pasal": "Pasal 1149 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik menyebutkan 'upah para buruh' sebagai piutang yang ditagih menurut urutan tertentu (kreditur preferen). Ini relevan karena mengidentifikasi buruh sebagai pihak yang berhak atas pembayaran, namun posisinya berada di bawah gadai dan hipotek (sesuai Pasal 1134), sehingga membantu menjelaskan mengapa buruh sering kali tidak mendapat pembayaran jika aset jaminan sudah habis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1150 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan hak gadai dan memberikan wewenang kepada kreditur (bank) untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan mendahului kreditur lain. Ini relevan secara langsung karena menjelaskan mekanisme hukum di mana bank dapat mengeksekusi aset jaminan secara terpisah atau didahulukan, sehingga aset tersebut tidak masuk ke dalam pool aset yang bebas untuk dibagikan kepada buruh." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1132 KUHPerdata", + "Pasal 1133 KUHPerdata", + "Pasal 1134 KUHPerdata", + "Pasal 1149 KUHPerdata", + "Pasal 1150 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 91630, + "completion_tokens": 4646 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusanpnsurakartanomor180_pdt.g_2024_pnskt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusanpnsurakartanomor180_pdt.g_2024_pnskt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef167713189fc45c5556e22266fc2a7d56b28cf9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/putusanpnsurakartanomor180_pdt.g_2024_pnskt.json @@ -0,0 +1,145 @@ +{ + "filename": "putusanpnsurakartanomor180_pdt.g_2024_pnskt.pdf", + "n_pages": 102, + "timings": { + "parse": 0.247, + "classify": 0.0, + "condense": 337.011, + "read": 30.852, + "query": 1.319, + "relevance": 7.906, + "total": 377.335 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 189765, + "marked_chars": 190677 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI :\n1. \nMengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat I dan Tergugat\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili \nPerkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt;\n3. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);\nHal. 101 dari 102 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/202\nNomor\n\nDemikian \ndiputuskan \ndalam \nrapat \nmusyawarah \nMajelis \nHakim \nPengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh \nkami, Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, \nS.H., M.H. dan Sri Peni Yudawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, putusan tersebut telah diucapkan daiam persidangan terbuka untuk \numum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oieh Hakim Ketua didampingi \nHakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahyudi, S.H., sebagai \nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi \nPengadilan pada hari itu juga.\nHakim-hakim Anggota, \nHakim Ketua,\nttd. \nttd.\nNurhayati Nasution, S.H., M.H. \nLulik Djatikumoro, S.H., M.H.\nttd.\nSri Peni Yudawati, S.H.\nPanitera Pengganti, \nttd.\nWahyudi, S.H.\nRincian biaya:\n1. Pendaftaran\nRp 30.000,00\n2. Proses\nRp150.000,00\n3. \nPanggilan\nRp127.000,00\n4. \nPenggandaan Berkas\nRp 68.000,00\n5. \nRedaksi\nRp 10.000.00\n6. \nMeterai\nRp 10.000,00 +\nJumlah\nRp395.000,00 (tiga ratus sembilan\nPengatSan Negeri Surakarta \nPanitera Tlngkat Panama \nDR. Asep Dedl Suwasta S.H.. M.H. \ndigital Signature\npuluh lima ribu rupiah).J| Me'- 102 dad 102 hal. Putusan\nwww.mehkeniahegung.go.id\nK ew angan;\n- Satinatt sesual dengan eeSnya.\n• 3uiaVdokumen ini tldek memerlukan tends tangan basal) karens telah dltandetanganl eecaia elektronik (digital signature) danger)" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134974, + "summary": "[HAL 1-19] Pengadilan Negeri Surakarta mengadili gugatan perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt antara Penggugat I (LP3HI) dan Penggugat II (Yayasan Mega Bintang) melawan Tergugat I (Ir. Joko Widodo), Tergugat II (Kepala BPIP), Turut Tergugat I (Ketua Komnas HAM), dan Turut Tergugat II (Ketua Komisi II DPR). Para Penggugat mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* dengan dalil bahwa Tergugat II sebagai penanggung jawab Program Paskibraka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mewajibkan anggota Paskibraka perempuan muslim melepas jilbab dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, IKN, pada 13 Agustus 2024, yang dikualifikasikan melanggar Pasal 22 UU HAM dan Pasal 28E UUD 1945, serta Tergugat I membiarkan hal tersebut sehingga bertanggung jawab secara *vicarious liability* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata [HAL 1-12]. Para Penggugat memohon amar Primair agar perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum, Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya terapi psikologis dan Rp100.000.000,00 untuk setiap anggota Paskibraka, kerugian immateriil sebesar Rp0,-, serta memerintahkan permintaan maaf melalui iklan di 10 media massa dan memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala BPIP [HAL 17-19]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 19].\n\n[HAL 20-42] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengacu pada PERMA No. 2/2019 dan UU No. 30/2014 bahwa sengketa tindakan pemerintahan/PMH oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara), eksepsi kompetensi relatif (gugatan diajukan di PN Surakarta padahal tempat tinggal Tergugat I adalah Jakarta Pusat), eksepsi cacat formal (tidak ada notifikasi/somasi sesuai KKMA No. 36/2013), eksepsi tidak berkapasitas (*legal standing*) karena objek sengketa bukan tugas LP3HI/Yayasan Mega Bintang dan tidak ada bukti status warga negara/pajak, serta eksepsi *obscuur libel* (ketidaksesuaian posita-petitum, seperti meminta pembatalan keputusan TUGA yang seharusnya di PTUN) [HAL 20-42]. Tergugat I juga membantah pokok perkara dengan menyatakan tidak ada larangan jilbab (mengacu PerBPIP 3/2022 yang mengatur ciput hitam untuk putri berhijab), tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian, dan tidak ada hubungan kausal, serta menolak tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* karena tidak didukung bukti kuat [HAL 42-48].\n\n[HAL 49-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut (sama dengan Tergugat I, mengacu PERMA No. 2/2019 bahwa PMH oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan PTUN), eksepsi kompetensi relatif (tempat tinggal Tergugat II di Jakarta Pusat), eksepsi cacat formal (tidak ada notifikasi/somasi), eksepsi tidak berkapasitas (*legal standing*) dengan alasan serupa Tergugat I (objek sengketa bukan tugas Penggugat, tidak ada bukti identitas/pajak), dan eksepsi *obscuur libel* (gugatan tidak sesuai mekanisme *Citizen Law Suit* karena meminta ganti rugi dan pembatalan keputusan TUGA, serta tidak ada dalil kelalaian negara karena aturan sudah ada) [HAL 49-75]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 57203, + "summary": "[HAL 1-19] Pengadilan Negeri Surakarta mengadili gugatan perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt antara Penggugat I (LP3HI) dan Penggugat II (Yayasan Mega Bintang) melawan Tergugat I (Ir. Joko Widodo), Tergugat II (Kepala BPIP), Turut Tergugat I (Ketua Komnas HAM), dan Turut Tergugat II (Ketua Komisi II DPR). Para Penggugat mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* dengan dalil bahwa Tergugat II sebagai penanggung jawab Program Paskibraka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mewajibkan anggota Paskibraka perempuan muslim melepas jilbab dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, IKN, pada 13 Agustus 2024, yang dikualifikasikan melanggar Pasal 22 UU HAM dan Pasal 28E UUD 1945, serta Tergugat I membiarkan hal tersebut sehingga bertanggung jawab secara *vicarious liability* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata [HAL 1-12]. Para Penggugat memohon amar Primair agar perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum, Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya terapi psikologis dan Rp100.000.000,00 untuk setiap anggota Paskibraka, kerugian immateriil sebesar Rp0,-, serta memerintahkan permintaan maaf melalui iklan di 10 media massa dan memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala BPIP [HAL 17-19]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 19].\n\n[HAL 20-42] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengacu pada PERMA No. 2/2019 dan UU No. 30/2014 bahwa sengketa tindakan pemerintahan/PMH oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara), eksepsi kompetensi relatif (gugatan diajukan di PN Surakarta padahal tempat tinggal Tergugat I adalah Jakarta Pusat), eksepsi cacat formal (tidak ada notifikasi/somasi sesuai KKMA No. 36/2013), eksepsi tidak berkapasitas (*legal standing*) karena objek sengketa bukan tugas LP3HI/Yayasan Mega Bintang dan tidak ada bukti status warga negara/pajak, serta eksepsi *obscuur libel* (ketidaksesuaian posita-petitum, seperti meminta pembatalan keputusan TUGA yang seharusnya di PTUN) [HAL 20-42]. Tergugat I juga membantah pokok perkara dengan menyatakan tidak ada larangan jilbab (mengacu PerBPIP 3/2022 yang mengatur ciput hitam untuk putri berhijab), tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian, dan tidak ada hubungan kausal, serta menolak tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* karena tidak didukung bukti kuat [HAL 42-48].\n\n[HAL 49-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut (sama dengan Tergugat I, mengacu PERMA No. 2/2019 bahwa PMH oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan PTUN), eksepsi kompetensi relatif (tempat tinggal Tergugat II di Jakarta Pusat), eksepsi cacat formal (tidak ada notifikasi/somasi), eksepsi tidak berkapasitas (*legal standing*) dengan alasan serupa Tergugat I (objek sengketa bukan tugas Penggugat, tidak ada bukti identitas/pajak), dan eksepsi *obscuur libel* (gugatan tidak sesuai mekanisme *Citizen Law Suit* karena meminta ganti rugi dan pembatalan keputusan TUGA, serta tidak ada dalil kelalaian negara karena aturan sudah ada) [HAL 49-75]. Tergugat II mendalilkan ketidaksesuaian posita dan petitum, di mana posita hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum untuk permintaan maaf atau pemberhentian pejabat, namun petitum meminta hal tersebut, termasuk pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan ranah PTUN [HAL 74-76]. Tergugat II membantah pokok perkara dengan menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum karena PerBPIP 3/2022 telah mengatur standar pakaian termasuk ciput hitam untuk putri berhijab, sehingga tidak ada larangan jilbab [HAL 78-79]. Tergugat II juga membantah unsur kesalahan, kerugian (karena gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta ganti rugi materiil), dan hubungan kausal, serta menolak tuntutan putusan serta merta karena tidak didukung alat bukti kuat sesuai SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 77-82]. Turut Tergugat I (Komnas HAM) membantah dalil Penggugat dengan menunjukkan bahwa Komnas HAM telah menerima pengaduan, melakukan pemantauan, dan menerbitkan Rekomendasi Nomor: 811/PM.00/R/IX/2024 kepada Tergugat II untuk meninjau peraturan seragam Paskibraka agar sesuai prinsip non-diskriminasi, sehingga dalil kelalaian Komnas HAM tidak benar [HAL 83-85]. Turut Tergugat II (Komisi II DPR) membantah dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena menggabungkan dua lembaga berbeda dalam satu gugatan tanpa kesamaan fakta/hukum yang jelas, serta mendalilkan bahwa *Citizen Law Suit* tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia dan tidak memenuhi syarat *Class Action* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, sehingga gugatan cacat hukum [HAL 86-96].\n\n[HAL 97-102] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu. Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyangkut tindakan faktual Pejabat Pemerintahan (Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan dan Tergugat II sebagai penanggung jawab program) dalam membuat kebijakan publik terkait larangan/himbauan melepas jilbab bagi peserta Paskibraka. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Substansi gugatan bukan merupakan peristiwa keperdataan atau hak keperdataan, melainkan kebijakan publik yang dibuat Pejabat Pemerintahan, sehingga tidak termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri. Dengan demikian, eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan karena gugatan telah dihentikan oleh putusan akhir mengenai kewenangan mengadili. Amar putusan: Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 [HAL 101-102]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-19] Pengadilan Negeri Surakarta mengadili gugatan perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt antara Penggugat I (LP3HI) dan Penggugat II (Yayasan Mega Bintang) melawan Tergugat I (Ir. Joko Widodo), Tergugat II (Kepala BPIP), Turut Tergugat I (Ketua Komnas HAM), dan Turut Tergugat II (Ketua Komisi II DPR). Para Penggugat mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* dengan dalil bahwa Tergugat II sebagai penanggung jawab Program Paskibraka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mewajibkan anggota Paskibraka perempuan muslim melepas jilbab dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, IKN, pada 13 Agustus 2024, yang dikualifikasikan melanggar Pasal 22 UU HAM dan Pasal 28E UUD 1945, serta Tergugat I membiarkan hal tersebut sehingga bertanggung jawab secara *vicarious liability* berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata [HAL 1-12]. Para Penggugat memohon amar Primair agar perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum, Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya terapi psikologis dan Rp100.000.000,00 untuk setiap anggota Paskibraka, kerugian immateriil sebesar Rp0,-, serta memerintahkan permintaan maaf melalui iklan di 10 media massa dan memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala BPIP [HAL 17-19]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 19].\n\n[HAL 20-42] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengacu pada PERMA No. 2/2019 dan UU No. 30/2014 bahwa sengketa tindakan pemerintahan/PMH oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara), eksepsi kompetensi relatif (gugatan diajukan di PN Surakarta padahal tempat tinggal Tergugat I adalah Jakarta Pusat), eksepsi cacat formal (tidak ada notifikasi/somasi sesuai KKMA No. 36/2013), eksepsi tidak berkapasitas (*legal standing*) karena objek sengketa bukan tugas LP3HI/Yayasan Mega Bintang dan tidak ada bukti status warga negara/pajak, serta eksepsi *obscuur libel* (ketidaksesuaian posita-petitum, seperti meminta pembatalan keputusan TUGA yang seharusnya di PTUN) [HAL 20-42]. Tergugat I juga membantah pokok perkara dengan menyatakan tidak ada larangan jilbab (mengacu PerBPIP 3/2022 yang mengatur ciput hitam untuk putri berhijab), tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian, dan tidak ada hubungan kausal, serta menolak tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* karena tidak didukung bukti kuat [HAL 42-48].\n\n[HAL 49-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut (sama dengan Tergugat I, mengacu PERMA No. 2/2019 bahwa PMH oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan PTUN), eksepsi kompetensi relatif (tempat tinggal Tergugat II di Jakarta Pusat), eksepsi cacat formal (tidak ada notifikasi/somasi), eksepsi tidak berkapasitas (*legal standing*) dengan alasan serupa Tergugat I (objek sengketa bukan tugas Penggugat, tidak ada bukti identitas/pajak), dan eksepsi *obscuur libel* (gugatan tidak sesuai mekanisme *Citizen Law Suit* karena meminta ganti rugi dan pembatalan keputusan TUGA, serta tidak ada dalil kelalaian negara karena aturan sudah ada) [HAL 49-75]. Tergugat II mendalilkan ketidaksesuaian posita dan petitum, di mana posita hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum untuk permintaan maaf atau pemberhentian pejabat, namun petitum meminta hal tersebut, termasuk pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan ranah PTUN [HAL 74-76]. Tergugat II membantah pokok perkara dengan menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum karena PerBPIP 3/2022 telah mengatur standar pakaian termasuk ciput hitam untuk putri berhijab, sehingga tidak ada larangan jilbab [HAL 78-79]. Tergugat II juga membantah unsur kesalahan, kerugian (karena gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta ganti rugi materiil), dan hubungan kausal, serta menolak tuntutan putusan serta merta karena tidak didukung alat bukti kuat sesuai SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 77-82]. Turut Tergugat I (Komnas HAM) membantah dalil Penggugat dengan menunjukkan bahwa Komnas HAM telah menerima pengaduan, melakukan pemantauan, dan menerbitkan Rekomendasi Nomor: 811/PM.00/R/IX/2024 kepada Tergugat II untuk meninjau peraturan seragam Paskibraka agar sesuai prinsip non-diskriminasi, sehingga dalil kelalaian Komnas HAM tidak benar [HAL 83-85]. Turut Tergugat II (Komisi II DPR) membantah dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena menggabungkan dua lembaga berbeda dalam satu gugatan tanpa kesamaan fakta/hukum yang jelas, serta mendalilkan bahwa *Citizen Law Suit* tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia dan tidak memenuhi syarat *Class Action* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, sehingga gugatan cacat hukum [HAL 86-96].\n\n[HAL 97-102] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu. Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyangkut tindakan faktual Pejabat Pemerintahan (Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan dan Tergugat II sebagai penanggung jawab program) dalam membuat kebijakan publik terkait larangan/himbauan melepas jilbab bagi peserta Paskibraka. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Substansi gugatan bukan merupakan peristiwa keperdataan atau hak keperdataan, melainkan kebijakan publik yang dibuat Pejabat Pemerintahan, sehingga tidak termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri. Dengan demikian, eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan karena gugatan telah dihentikan oleh putusan akhir mengenai kewenangan mengadili. Amar putusan: Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 [HAL 101-102]." + }, + "read": { + "input_chars": 5816, + "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait kebijakan seragam Paskibraka yang mewajibkan pelepasan jilbab. Para Penggugat memohon agar perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil, permintaan maaf, dan pemberhentian pejabat. Sengketa ini pada akhirnya diputus berdasarkan eksepsi kompetensi absolut yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan Citizen Law Suit terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait kebijakan seragam Paskibraka yang diklaim melanggar hak beragama.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memohon amar primair agar perbuatan melawan hukum dinyatakan benar, pembayaran kerugian materiil, permintaan maaf, dan pemberhentian Tergugat II.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa sengketa tindakan pemerintahan oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang sama dengan Tergugat I mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut tindakan faktual Pejabat Pemerintahan dalam membuat kebijakan publik yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Surakarta mengadili gugatan perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II sebagai penanggung jawab Program Paskibraka melakukan perbuatan melawan hukum dengan mewajibkan anggota Paskibraka perempuan muslim melepas jilbab, serta Tergugat I membiarkan hal tersebut. Para Penggugat memohon pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil, permintaan maaf, dan pemberhentian pejabat. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut, kompetensi relatif, cacat formal, tidak berkapasitas, dan obscuur libel, serta membantah pokok perkara. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu dan berpendapat bahwa substansi gugatan menyangkut kebijakan publik oleh Pejabat Pemerintahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, Pengadilan Negeri Surakarta dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara, dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Surakarta mengadili gugatan perdata Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II sebagai penanggung jawab Program Paskibraka melakukan perbuatan melawan hukum dengan mewajibkan anggota Paskibraka perempuan muslim melepas jilbab, serta Tergugat I membiarkan hal tersebut. Para Penggugat memohon pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil, permintaan maaf, dan pemberhentian pejabat. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut, kompetensi relatif, cacat formal, tidak berkapasitas, dan obscuur libel, serta membantah pokok perkara. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu dan berpendapat bahwa substansi gugatan menyangkut kebijakan publik oleh Pejabat Pemerintahan yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, Pengadilan Negeri Surakarta dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara, dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan Citizen Law Suit terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait kebijakan seragam Paskibraka yang diklaim melanggar hak beragama.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memohon amar primair agar perbuatan melawan hukum dinyatakan benar, pembayaran kerugian materiil, permintaan maaf, dan pemberhentian Tergugat II.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa sengketa tindakan pemerintahan oleh pejabat pemerintah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang sama dengan Tergugat I mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut tindakan faktual Pejabat Pemerintahan dalam membuat kebijakan publik yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menggugat pejabat yang mewajibkan anak Paskibraka melepas jilbab di pengadilan biasa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9816, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam ranah perdata. Namun, pertimbangan hakim secara eksplisit menyatakan bahwa sengketa ini bukan merupakan peristiwa keperdataan melainkan 'kebijakan publik' dan 'tindakan faktual Pejabat Pemerintahan' yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum substantif yang dapat diterapkan di Pengadilan Negeri untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak karena kompetensi absolut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain (vicarious liability) dalam konteks perdata. Sama seperti Pasal 1365, pasal ini tidak relevan karena putusan hakim berdasar pada ketidakterimaan kompetensi Pengadilan Negeri (eksepsi kompetensi absolut) karena sengketa dianggap sebagai sengketa administrasi pemerintahan, bukan sengketa perdata biasa. Isi pasal tidak diuji atau menjadi alasan penolakan gugatan secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61094, + "completion_tokens": 3483 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_109_Pdt_G_2024_PN_SMG.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_109_Pdt_G_2024_PN_SMG.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eac15537b04b3367ecd7894a0c0555dd551601ac --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_109_Pdt_G_2024_PN_SMG.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "salinan_putusan_109_Pdt_G_2024_PN_SMG.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.087, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 169.723, + "query": 8.408, + "relevance": 81.247, + "total": 259.465 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 108319, + "marked_chars": 108724 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI \nDalam eksepsi: \n- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III \nDalam pokok Perkara: \n1. Menolak gugatan Penggugat; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp.1.844.800,- \n(satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Pesta Partogi \n\nHalaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Smg \n \n \nHasiholan Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, \nS.H., M.H. dan T.Benny Eko Supriyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, \nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor \n109/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 21 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada \npersidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh \nKetua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : \nWuri Retnowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang \ndengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat \nmelalui persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan; \n Hakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n Ttd Ttd \n \nH. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum. \n Ttd \n \nT.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. \nPanitera Pengganti, \nTtd \n \nWuri Retnowati, S.H. \nPerincian biaya : \n \n1. Biaya Pendaftaran ………………. \n: \nRp. 30.000,00; \n2. Biaya Proses …………………….. \n: \nRp. 50.000,00; \n3. Biaya PNBP ……………………" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 108724, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat serta Turut Tergugat I, II, dan III atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian renovasi rumah yang menyebabkan kerusakan pada rumah Turut Tergugat I, dengan permintaan agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, bertanggung jawab memperbaiki rumah Turut Tergugat I, serta pembatalan produk hukum tindak pidana yang diterbitkan Turut Tergugat III. Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggunakan perjanjian renovasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan rumah pihak ketiga.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mempercayakan pekerjaan renovasi rumah miliknya kepada Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah tertanggal 17 Juli 2018.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akibat renovasi rumah milik Penggugat, rumah Turut Tergugat I yang berada di sampingnya mengalami kerusakan berat.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat wanprestasi karena tidak memperbaiki kerusakan rumah Turut Tergugat I sesuai dengan klausula dalam perjanjian renovasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan hukum pidana yang dilakukan Turut Tergugat III terhadap Penggugat adalah batal demi hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan bahwa gambar dan perhitungan struktur ditentukan oleh Penggugat serta bersedia memperbaiki rumah Turut Tergugat I dengan biaya ditanggung Penggugat.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik rumah tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerusakan rumahnya sendiri.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa klausula dalam perjanjian renovasi yang disitir Penggugat hanya mengatur tanggung jawab di lapangan, keselamatan kerja, dan keamanan, bukan pertanggungjawaban atas kerusakan rumah pihak ketiga.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggunakan perjanjian renovasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerusakan rumah Turut Tergugat I.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang merupakan penyedia jasa renovasi rumah milik Penggugat, serta melibatkan Turut Tergugat I sebagai pemilik rumah tetangga yang rusak, Turut Tergugat II sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, dan Turut Tergugat III sebagai Kepolisian. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena gagal memperbaiki kerusakan rumah Turut Tergugat I akibat renovasi rumah Penggugat, serta meminta pembatalan produk hukum tindak pidana yang diterbitkan Turut Tergugat III. Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menolak gugatan tersebut dengan berbagai dalil eksepsi dan jawaban pokok. Setelah memeriksa fakta dan alat bukti, Hakim menetapkan bahwa renovasi rumah Penggugat memang menyebabkan kerusakan berat pada rumah Turut Tergugat I. Namun, Hakim menolak gugatan Penggugat karena menemukan bahwa klausula perjanjian renovasi yang disitir Penggugat hanya mengatur tanggung jawab keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek, bukan pertanggungjawaban atas kerusakan rumah pihak ketiga. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggunakan perjanjian tersebut untuk menuntut Tergugat bertanggung jawab atas kerusakan rumah Turut Tergugat I, sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang merupakan penyedia jasa renovasi rumah milik Penggugat, serta melibatkan Turut Tergugat I sebagai pemilik rumah tetangga yang rusak, Turut Tergugat II sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, dan Turut Tergugat III sebagai Kepolisian. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena gagal memperbaiki kerusakan rumah Turut Tergugat I akibat renovasi rumah Penggugat, serta meminta pembatalan produk hukum tindak pidana yang diterbitkan Turut Tergugat III. Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menolak gugatan tersebut dengan berbagai dalil eksepsi dan jawaban pokok. Setelah memeriksa fakta dan alat bukti, Hakim menetapkan bahwa renovasi rumah Penggugat memang menyebabkan kerusakan berat pada rumah Turut Tergugat I. Namun, Hakim menolak gugatan Penggugat karena menemukan bahwa klausula perjanjian renovasi yang disitir Penggugat hanya mengatur tanggung jawab keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek, bukan pertanggungjawaban atas kerusakan rumah pihak ketiga. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggunakan perjanjian tersebut untuk menuntut Tergugat bertanggung jawab atas kerusakan rumah Turut Tergugat I, sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mempercayakan pekerjaan renovasi rumah miliknya kepada Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah tertanggal 17 Juli 2018.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akibat renovasi rumah milik Penggugat, rumah Turut Tergugat I yang berada di sampingnya mengalami kerusakan berat.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat wanprestasi karena tidak memperbaiki kerusakan rumah Turut Tergugat I sesuai dengan klausula dalam perjanjian renovasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan hukum pidana yang dilakukan Turut Tergugat III terhadap Penggugat adalah batal demi hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan bahwa gambar dan perhitungan struktur ditentukan oleh Penggugat serta bersedia memperbaiki rumah Turut Tergugat I dengan biaya ditanggung Penggugat.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik rumah tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerusakan rumahnya sendiri.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa klausula dalam perjanjian renovasi yang disitir Penggugat hanya mengatur tanggung jawab di lapangan, keselamatan kerja, dan keamanan, bukan pertanggungjawaban atas kerusakan rumah pihak ketiga.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggunakan perjanjian renovasi antara Penggugat dan Tergugat untuk menyatakan Tergugat wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerusakan rumah Turut Tergugat I.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bayar tukang renovasi, tapi rumah tetangga saya rusak berat, kenapa saya yang disalahkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10194, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum jenis perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Meskipun wanprestasi adalah bentuk perikatan untuk berbuat, pasal ini tidak secara substantif menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab atas kerusakan pihak ketiga (tetangga) atau hubungan hukum antara pemilik rumah dengan kontraktor dalam konteks sengketa ini. Putusan tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar analisis utama untuk menjawab inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat wanprestasi (keberadaan kelalaian/verzuim). Dalam putusan, hakim menolak gugatan wanprestasi karena isi perjanjian tidak mencakup tanggung jawab atas kerusakan tetangga, bukan karena ketidakberadaan unsur kelalaian secara teknis. Pasal ini tidak menjadi kunci jawaban substantif untuk pertanyaan 'kenapa saya disalahkan' dalam konteks hubungan hukum dengan pihak ketiga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi (ganti rugi). Karena gugatan wanprestasi ditolak oleh hakim (karena tidak terbukti berdasarkan perjanjian), pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang diterapkan untuk membebaskan atau membebani tanggung jawab dalam konteks pertanyaan ini. Putusan lebih berfokus pada batas berlaku perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan Pasal 1320, namun akibatnya perjanjian tersebut hanya mengikat kedua pihak. Ini menjadi dasar hukum untuk kemudian menerapkan prinsip bahwa perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, yang merupakan inti jawaban mengapa Penggugat tidak bisa menuntut Tergugat atas nama dirinya sendiri untuk kerusakan tetangga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur azas konsensualitas dan efek relatif perjanjian (hanya berlaku antara pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga). Putusan menggunakan prinsip ini (disebutkan sebagai 'persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga') untuk menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut Tergugat atas kerusakan rumah Turut Tergugat I (pihak ketiga). Ini adalah jawaban substantif langsung atas pertanyaan mengapa Penggugat (pemilik rumah) tidak bisa menyalahkan/menuntut Tergugat (tukang) atas nama dirinya sendiri untuk kerugian tetangga." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37883, + "completion_tokens": 1636 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_12_Pdt_G_2025_PN_Pwr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_12_Pdt_G_2025_PN_Pwr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46cba1128091614f4a2cdc5e8a84967c175e1582 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_12_Pdt_G_2025_PN_Pwr.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "salinan_putusan_12_Pdt_G_2025_PN_Pwr.pdf", + "n_pages": 58, + "timings": { + "parse": 0.13, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 189.395, + "query": 7.813, + "relevance": 24.988, + "total": 222.327 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 108160, + "marked_chars": 108673 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n \n1. Mengabulkan \neksepsi \nkewenangan \nmengadili/kompetensi \nabsolut \nTergugat I; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa \ndan mengadili perkara ini; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah); \n \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 1 September 2025, \noleh kami, Hernawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. \ndan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Dwi Retno Palupi, S.Pd., sebagai \nPanitera Pengganti, dan kuasa Penggugat, serta masing-masing kuasa \nTergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan putusan \n\nHal.58 dari 58 hal.Putusan Sela Perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pwr \ntersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan \nNegeri Purworejo pada hari itu juga. \n \nHakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n ttd ttd \nJohn Ricardo, S.H. \n Hernawan, S.H., M.H. \n \n ttd \nMuhammad Asnawi Said, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti, \n \nttd \nDwi Retno Palupi, S.Pd. \n \n \n \n \n \n \n \n \nPerincian Biaya: \n1. Biaya Pendaftaran \n: Rp 30.000,00 \n2. Biaya Proses/ATK \n: Rp100.000,00 \n3. Biaya Panggilan \n: Rp 53.000,00 \n4. PNBP \n \n \n: Rp 50.000,00 \n5. Redaksi \n \n \n: Rp 10.000,00 \n6. Materai \n \n \n: Rp 10.000,00 + \n Jumlah \n \n: Rp253.000,00 \n (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) \nJl. Medan M" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 108673, + "frame": "Penggugat [NURHANAH, S.Pd] menggugat Tergugat I [KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK], Tergugat II [KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO], Turut Tergugat I [CAMAT BENER], dan Turut Tergugat II [KEPALA DESA NGLARIS] atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. Sengketa berpusat pada klaim Penggugat bahwa terdapat kesalahan identifikasi jenis tanah dan perhitungan ganti kerugian tanaman tumbuh pada bidang tanah miliknya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembayaran sisa ganti kerugian sebesar Rp1.412.775.000,-.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki dua bidang tanah yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) sebesar Rp873.818.897,- yang dilaksanakan dalam dua kali pembayaran pada tanggal 3 Februari 2021 dan 30 Desember 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan terdapat kesalahan data pada pembayaran pertama di mana bidang tanah tegalan dengan NIS 115 dicatat sebagai tanah sawah tanpa mencantumkan tanam tumbuh yang ada di atasnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II yang kemudian menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 19 Januari 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil pengecekan lapangan tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman yang ditandatangani oleh Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah, Kepala Desa Nglaris, dan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menghitung selisih kerugian yang seharusnya diterima sebesar Rp1.412.775.000,- berdasarkan besaran nilai tanaman tumbuh yang tidak terhitung dalam pembayaran awal.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Lembaga Manajemen Aset Negara menolak pembayaran selisih UGR dengan alasan tidak adanya pengajuan keberatan tertulis dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak hasil inventarisasi diumumkan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil bahwa gugatan merupakan sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NURHANAH, S.Pd] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I [KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK], Tergugat II [KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO], serta Turut Tergugat I dan II, dengan alasan adanya kesalahan identifikasi jenis tanah dan perhitungan ganti kerugian tanaman tumbuh dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah miliknya yang seharusnya berupa tanah tegalan dengan banyak tanam tumbuh telah salah dicatat sebagai tanah sawah, sehingga ia menuntut pembayaran sisa ganti kerugian sebesar Rp1.412.775.000,-. Namun, Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena melibatkan tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini, dan dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NURHANAH, S.Pd] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I [KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK], Tergugat II [KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO], serta Turut Tergugat I dan II, dengan alasan adanya kesalahan identifikasi jenis tanah dan perhitungan ganti kerugian tanaman tumbuh dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah miliknya yang seharusnya berupa tanah tegalan dengan banyak tanam tumbuh telah salah dicatat sebagai tanah sawah, sehingga ia menuntut pembayaran sisa ganti kerugian sebesar Rp1.412.775.000,-. Namun, Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena melibatkan tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini, dan dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki dua bidang tanah yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) sebesar Rp873.818.897,- yang dilaksanakan dalam dua kali pembayaran pada tanggal 3 Februari 2021 dan 30 Desember 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan terdapat kesalahan data pada pembayaran pertama di mana bidang tanah tegalan dengan NIS 115 dicatat sebagai tanah sawah tanpa mencantumkan tanam tumbuh yang ada di atasnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II yang kemudian menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 19 Januari 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil pengecekan lapangan tertuang dalam Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Tanaman yang ditandatangani oleh Satgas Pertanian, Satgas Desa/Wilayah, Kepala Desa Nglaris, dan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menghitung selisih kerugian yang seharusnya diterima sebesar Rp1.412.775.000,- berdasarkan besaran nilai tanaman tumbuh yang tidak terhitung dalam pembayaran awal.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Lembaga Manajemen Aset Negara menolak pembayaran selisih UGR dengan alasan tidak adanya pengajuan keberatan tertulis dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak hasil inventarisasi diumumkan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil bahwa gugatan merupakan sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang ganti rugi tanah untuk bendungan, tapi merasa kurang karena tanah saya tegalan bukan sawah, kenapa ditolak bayar sisinya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20458, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan dan pertimbangan hukum berfokus pada kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tindakan pemerintahan (pengadaan tanah). Pasal 1365 KUHPerdata mengatur perbuatan melawan hukum perdata, namun dalam perkara ini, gugatan ditolak karena dianggap sebagai sengketa Tata Usaha Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab mengapa gugatan ditolak dalam konteks yurisdiksi ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39917, + "completion_tokens": 1312 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_138_Pdt_G_2024_PN_Smg.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_138_Pdt_G_2024_PN_Smg.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f2ca3cbc5de8ce7d75c3824bc516b6c94697098 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_138_Pdt_G_2024_PN_Smg.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "salinan_putusan_138_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.119, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 165.845, + "query": 4.737, + "relevance": 22.833, + "total": 193.535 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 72574, + "marked_chars": 72862 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat III \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima \n- \nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar \nRp. 2.383.400,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh riga ribu empat ratus \nrupiah) \n\nHalaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Smg \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 \noleh Kami Sri Ari Astuti ,S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, Novrida Diansari ,S.H \ndan Indirawati, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang \nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang \nNomor 138/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut pada \nhari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka \nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota \ntersebut, Nurozi, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa \nTergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat III, dan tanpa dihadiri \noleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Putusan tersebut telah \ndi kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan \ntanggal itu juga . \n \n Hakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n TTD \nTTD \n \nNovrida Diansari, S.H. \nSri Ari Astuti, S.H., M.H. \nTTD \n \nIndirawati, S.H., M.H \nPanitera Pengganti, \nTTD \nNurozi, S.H. \nPerincian Biaya : \n1. Biaya Pendaftaran \n: Rp. 30.000,00 \n2. Biaya Proses \n: Rp. 50.000,00 \n3. Biaya PNBP \n: Rp. 80.000,00 \n4. Biaya Panggilan \n: Rp. 680.000,00 \n5. Biaya Pemeriksaan Setempat \n: Rp. 1.500.000,00 \n5. Redaksi Put Akhir \n: Rp. 10.000.00 \n6. Materai Put Akhir \n: Rp. 10.000,00 \n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 72862, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Para Turut Tergugat terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan serta dugaan perbuatan melawan hukum akibat pengaduan pidana. Para Penggugat meminta pernyataan sah jual beli dan sertifikat, pernyataan tidak berhalannya Tergugat I, penghentian penyelidikan pidana, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dari Tergugat III dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membeli sebidang tanah seluas 150 m2 dari almarhumah Umikah melalui Akta Jual Beli Nomor 133/2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sugiharto.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama Tuwuh Sayekti diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan pengaduan kepada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang terkait dengan tanah milik almarhum Sakimin.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp 3.280.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III dan adanya pencampuran dalil perbuatan melawan hukum dengan sahnya jual beli.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kabur dari Tergugat III dikabulkan.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Para Turut Tergugat dengan inti sengketa mengenai kepemilikan tanah dan bangunan serta dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I melalui pengaduan pidana. Para Penggugat mendasarkan hak kepemilikannya pada Akta Jual Beli Nomor 133/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama Tuwuh Sayekti, serta menuntut pernyataan sah dokumen tersebut, pernyataan tidak berhalannya Tergugat I, penghentian penyelidikan pidana, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut kabur (obscuur libel) karena ketidakjelasan uraian perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat III dan adanya pertentangan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan petitum yang meminta pengesahan jual beli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan eksepsi gugatan kabur dari Tergugat III sehingga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Para Turut Tergugat dengan inti sengketa mengenai kepemilikan tanah dan bangunan serta dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I melalui pengaduan pidana. Para Penggugat mendasarkan hak kepemilikannya pada Akta Jual Beli Nomor 133/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama Tuwuh Sayekti, serta menuntut pernyataan sah dokumen tersebut, pernyataan tidak berhalannya Tergugat I, penghentian penyelidikan pidana, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut kabur (obscuur libel) karena ketidakjelasan uraian perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat III dan adanya pertentangan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan petitum yang meminta pengesahan jual beli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan eksepsi gugatan kabur dari Tergugat III sehingga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membeli sebidang tanah seluas 150 m2 dari almarhumah Umikah melalui Akta Jual Beli Nomor 133/2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sugiharto.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 03618/Kelurahan Gunungpati atas nama Tuwuh Sayekti diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan pengaduan kepada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang terkait dengan tanah milik almarhum Sakimin.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp 3.280.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III dan adanya pencampuran dalil perbuatan melawan hukum dengan sahnya jual beli.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kabur dari Tergugat III dikabulkan.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dan bangun rumah, tapi kenapa gugatan saya ditolak cuma karena uraian saya dianggap tidak jelas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6858, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti dalil Penggugat dalam perkara. Meskipun gugatan ditolak karena alasan formil (kabur/obscuur libel) akibat ketidakjelasan uraian fakta PMH, pasal 1365 adalah norma substantif yang sedang diuji dan menjadi dasar tuntutan yang dipertanyakan oleh pengguna ('kenapa gugatan saya ditolak'). Hakim secara eksplisit menelaah apakah dalil PMH memenuhi unsur kejelasan sesuai pasal ini, sehingga memiliki hubungan substantif nyata dengan pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26557, + "completion_tokens": 1079 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_13_Pdt_G_2024_PN_Rhl.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_13_Pdt_G_2024_PN_Rhl.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c3c7e82b16f66b336df3671b0dceb8b5190c390d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/salinan_putusan_13_Pdt_G_2024_PN_Rhl.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "salinan_putusan_13_Pdt_G_2024_PN_Rhl.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.089, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 162.669, + "query": 3.364, + "relevance": 29.867, + "total": 195.989 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32882, + "marked_chars": 33026 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; \n3. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh kami \nDadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru \nManurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal \n10 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dadi Suryandi, \nS.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hendrik Nainggolan, \nS.H., dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Syaiful \nAlamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan \nHilir, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan \npada hari itu juga. \nHakim-hakim Anggota: \nHakim Ketua \n \n \nHendrik Nainggolan, S.H. \nDadi Suryandi, S.H., M.H. \n \n \nAldar Valeri, S.H. \nPanitera Pengganti, \n \nSyaiful Alamsyah, S.H. \n\nHalaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rhl. \nBiaya-biaya perkara: \n1. Pendaftaran \n \n \n \n \n: Rp30.000,00 \n2. ATK \n \n \n \n \n \n: Rp75.000,00 \n3. Biaya panggilan \n \n \n \n: Rp128.000,00 \n4. PNBP \n \n \n \n \n \n: Rp40.000,00 \n \n5. Materai \n \n \n \n: Rp10.000,00 \n6. Redaksi \n \n \n \n: Rp10.000,00 \n \nJ u m l a h \n \n \n \n \n: Rp293.000,00 \n(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) \nJl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13\nTelp.: (021) 3843348 | (021) 38" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33026, + "frame": "Penggugat, seorang calon anggota DPRD, menggugat Tergugat I (calon anggota DPRD lain dari partai yang sama) dan Tergugat II (partai politik) serta Turut Tergugat (KPU) atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pengambilalihan penempatan saksi di Tempat Pemungutan Suara. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, mendiskualifikasi Tergugat I, serta membayar kerugian materil dan moril. Perkara ini berakhir dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Demokrat dengan nomor urut 8.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Demokrat dengan nomor urut 1.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I mengambil alih tugas mencari dan meletakkan saksi untuk Partai Demokrat di sejumlah Tempat Pemungutan Suara.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak menempatkan saksi di semua Tempat Pemungutan Suara yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena gugatan masuk ranah perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa seorang calon anggota legislatif bukan Peserta Pemilihan Umum sehingga tidak dapat mengajukan saksi secara perseorangan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa permasalahan penempatan saksi merupakan permasalahan internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan melalui mekanisme partai.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan permasalahan internal partai.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang calon anggota DPRD dari Partai Demokrat, menggugat Tergugat I (calon anggota DPRD lain dari partai yang sama), Tergugat II (partai politik), dan Turut Tergugat (KPU) dengan dalih Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil alih penempatan saksi di Tempat Pemungutan Suara tanpa menempatkan saksi di semua lokasi, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat memohon agar Tergugat I didiskualifikasi dan membayar ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan, menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa calon anggota legislatif bukan peserta pemilihan umum yang berwenang mengajukan saksi, sehingga masalah penempatan saksi adalah urusan internal partai politik. Berdasarkan pertimbangan bahwa sengketa ini merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme partai, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang calon anggota DPRD dari Partai Demokrat, menggugat Tergugat I (calon anggota DPRD lain dari partai yang sama), Tergugat II (partai politik), dan Turut Tergugat (KPU) dengan dalih Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil alih penempatan saksi di Tempat Pemungutan Suara tanpa menempatkan saksi di semua lokasi, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat memohon agar Tergugat I didiskualifikasi dan membayar ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan, menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa calon anggota legislatif bukan peserta pemilihan umum yang berwenang mengajukan saksi, sehingga masalah penempatan saksi adalah urusan internal partai politik. Berdasarkan pertimbangan bahwa sengketa ini merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme partai, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Demokrat dengan nomor urut 8.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Partai Demokrat dengan nomor urut 1.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I mengambil alih tugas mencari dan meletakkan saksi untuk Partai Demokrat di sejumlah Tempat Pemungutan Suara.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak menempatkan saksi di semua Tempat Pemungutan Suara yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena gugatan masuk ranah perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa seorang calon anggota legislatif bukan Peserta Pemilihan Umum sehingga tidak dapat mengajukan saksi secara perseorangan.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa permasalahan penempatan saksi merupakan permasalahan internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan melalui mekanisme partai.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan permasalahan internal partai.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menggugat teman partai saya yang mengambil alih penempatan saksi pemilu sendirian dan menyebabkan saya rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7213, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat dalam pertanyaan ('mengambil alih penempatan saksi... menyebabkan saya rugi'). Meskipun gugatan ditolak karena dianggap sebagai masalah internal partai, teks pasal ini adalah kerangka hukum substantif yang digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum dan kerugian, sehingga relevan dengan pertanyaan mengapa gugatan tersebut diajukan dan dianalisis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tuntutan perdata mengenai penghinaan (injuri) untuk pemulihan kehormatan dan nama baik. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyebutkan adanya unsur penghinaan atau serangan terhadap nama baik, melainkan sengketa teknis penempatan saksi pemilu. Oleh karena itu, inti hukum pertanyaan berada di luar ruang lingkup pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13482, + "completion_tokens": 1128 + } +} \ No newline at end of file